Xcloud.id

Tag: Mark

  • Bos Big Tech Ramai-ramai Merapat ke Trump

    Bos Big Tech Ramai-ramai Merapat ke Trump

    Jakarta –

    Langkah CEO Meta, Mark Zuckerberg, menghapuskan tim pemeriksa fakta dan menggantinya dengan catatan komunitas dinilai sebagai kemenangan terbaru bagi presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dan penasihatnya, Elon Musk.

    Langkah induk perusahaan Facebook, Meta, untuk membentuk tim pemeriksa fakta muncul delapan tahun lalu setelah Trump secara mengejutkan memenangkan pemilu tahun 2016. Menurut para kritikus, hasil ini dimungkinkan oleh disinformasi yang merajalela di Facebook dan campur tangan oleh aktor asing, termasuk Rusia, di platform tersebut. Sekarang tim itu akan dihapus.

    Pemangkasan tim pengecek fakta ini terjadi beberapa hari sebelum pelantikan Trump, dan setelah beberapa pemimpin perusahaan teknologi AS menjalin hubungan dengannya.

    Sejak pemilihan umum pada November 2024, sejumlah tokoh senior telah bertemu dengan Trump di kediamannya di Florida, termasuk Zuckerberg dari Meta, CEO Apple Tim Cook, dan pendiri Amazon sekaligus eksekutif teknologi antariksa Jeff Bezos.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Amazon dan Meta telah mengumumkan sumbangan sebesar $1 juta untuk dana pelantikan Trump, seperti yang dilaporkan dilakukan oleh Cook dari Apple, dalam kapasitas pribadinya.

    Sementara itu, Elon Musk, pemilik platform media sosial X dan orang terkaya di dunia saat ini, adalah salah satu penasihat terdekat Donald Trump.

    Bos Meta Mark Zuckerberg mengatakan keputusan itu adalah tentang “mengembalikan kebebasan berekspresi” di platformnya dan “mengurangi kesalahan” yang katanya dibuat oleh sistem moderasi konten otomatis, yang mereka yakini langkah itu sama saja dengan penyensoran dalam beberapa kasus, menuduh beberapa pemeriksa fakta dipengaruhi oleh bias mereka sendiri.

    Pentingnya pemeriksa fakta di media sosial

    Lembaga pemeriksa fakta independen di Inggris, Full Fact, mengatakan keputusan itu kemungkinan akan membantu misinformasi menyebar lebih mudah secara daring.

    “Keputusan Meta untuk mengakhiri kemitraannya dengan pemeriksa fakta di AS mengecewakan dan merupakan langkah mundur yang berisiko menimbulkan efek mengerikan di seluruh dunia,” ujar Chris Morris, kepala eksekutif Full Fact.

    “Dari menjaga pemilu hingga melindungi kesehatan masyarakat hingga meredakan potensi kerusuhan di jalanan, pemeriksa fakta adalah penanggap pertama di lingkungan informasi. Spesialis kami dilatih untuk bekerja dengan cara yang mempromosikan bukti yang kredibel dan memprioritaskan penanganan informasi yang berbahaya. Kami percaya masyarakat punya hak untuk mengakses keahlian kami,” ujarnya.

    Sementara Ethan Zuckerman, profesor kebijakan publik, mengatakan bahwa perubahan dalam pemeriksaan fakta adalah “keputusan yang memajukan tujuan bisnis Zuckerberg: pemeriksaan fakta sulit, mahal, dan kontroversial,” kata yang baru-baru ini menggugat Meta atas kebijakan algoritmanya, kepada AFP.

    Namun bagi mereka yang berada di wilayah sayap kanan, keputusan tersebut merupakan titik balik.”Bagi kami yang telah berjuang dalam perang kebebasan berbicara selama bertahun-tahun, ini terasa seperti kemenangan besar dan titik balik,” kata investor David Sacks, yang berminat mengambil alih portofolio kecerdasan buatan dalam pemerintahan Trump.

    Trump telah menjadi kritikus keras Meta dan Zuckerberg selama bertahun-tahun. Ia menuduh perusahaan tersebut bias terhadapnya dan mengancam akan membalas begitu kembali menjabat.

    Ketika ditanya oleh wartawan apakah menurutnya langkah pemeriksaan fakta tersebut merupakan respons atas ancamannya terhadap Zuckerberg, Trump menjawab: “Mungkin, ya.”

    Pemulihan hubungan antara Mark Zuckerberg dan Trump telah lama diprediksi. Meta baru-baru juga ini menempatkan sekutu Trump, Dana White, di jajaran direksi.

    Meta terapkan “catatan komunitas”

    Keputusan itu, dan langkah untuk memangkas operasi pengecekan fakta, muncul setelah pilihan Trump untuk Komisi Komunikasi Federal, Brendan Carr, menuduh Facebook, Google, dan Apple “memainkan peran utama” dalam “kartel sensor.”

    Sam Altman, CEO di OpenAI, juga telah mengirimkan sinyal mendekat kepada pemerintahan yang akan datang, dengan mengatakan kepada penyiar konservatif Fox News pada bulan Desember bahwa ia yakin Trump akan mempertahankan Amerika Serikat sebagai pemain terkemuka di sektor kecerdasan buatan.

    Profesor ilmu politik Universitas Brown, Wendy Schiller, mengaku tidak terkejut bahwa perusahaan media sosial seperti Meta mulai meninggalkan pemeriksaan fakta karena partai politik dan perusahaan media sosial berkembang pesat ketika ada perpecahan.

    Namun, ia menambahkan bahwa “hal yang menyelamatkan mungkin adalah masih ada sejumlah outlet media sosial yang kompetitif sehingga tidak ada satu orang atau perusahaan pun yang mengendalikan semua arus informasi, termasuk pemerintah.”

    Facebook akan mengganti program pemeriksaan fakta dengan fitur bergaya “catatan komunitas”, mirip dengan yang digunakan pada platform X milik Musk.

    Musk segera mengisyaratkan persetujuannya, menyebut perubahan itu “keren.”

    AFP saat ini bekerja dalam 26 bahasa dengan program pemeriksaan fakta Facebook, di mana Facebook membayar untuk menggunakan pemeriksaan fakta dari sekitar 80 organisasi di seluruh dunia pada platformnya, WhatsApp dan Instagram.

    ae/hp (AFP, dpa)

    (ita/ita)

  • Meta Ikuti X Bikin Community Notes

    Meta Ikuti X Bikin Community Notes

    Video Pengumuman Mark Zuckerberg: Meta Ikuti X Bikin Community Notes

    874 Views | Rabu, 08 Jan 2025 09:44 WIB

    Facebook akan mengalami perubahan fitur. Pengumuman ini disampaikan oleh CEO Meta Mark Zuckerberg. Zuckerberg mengatakan fitur pemeriksaan fakta akan diganti dengan catatan komunitas atau community notes seperti di X milik Elon Musk.

    Dinda Ayu/Reuters – 20DETIK

  • Ikuti X, Meta Ganti Pengecek Fakta dengan Community Notes

    Ikuti X, Meta Ganti Pengecek Fakta dengan Community Notes

    Jakarta –

    Meta akan menghilangkan program pengecek fakta pihak ketiga di Facebook, Instagram, dan Threads. Program ini akan digantikan fitur Community Notes yang terinspirasi dari Twitter/X.

    Perubahan ini diumumkan langsung oleh Chief Global Affair Officer Meta Joel Kaplan yang baru saja menjabat. Dalam postingannya di blog Meta, Kaplan mengatakan program baru ini diharapkan bisa mengurangi kesalahan menindak konten yang sering dikeluhkan pengguna di platform milik Meta.

    “Kami melihat pendekatan ini berhasil di X – di mana mereka memberdayakan komunitas mereka untuk menentukan kapan postingan berpotensi menyesatkan dan membutuhkan lebih banyak konteks, dan orang-orang dari berbagai perspektif memutuskan jenis konteks apa yang bermanfaat bagi pengguna lainnya,” kata Kaplan, seperti dikutip dari The Verge, Rabu (8/1/2025).

    “Menurut kami ini akan menjadi cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan awal kami dalam menyediakan informasi kepada orang-orang tentang apa yang mereka lihat – dengan cara yang tidak terlalu rentan terhadap bias,” sambungnya.

    Fitur Community Notes awalnya akan tersedia di Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan, dan akan terus ditingkatkan dalam setahun ke depan. Ketika sebuah postingan menerima Community Notes, akan ada label yang menandakan bahwa ada informasi lebih lanjut yang tersedia.

    Sama seperti di X, Meta mengatakan fitur Community Notes di platform-nya membutuhkan persetujuan dari orang-orang dengan sudut pandang yang berbeda untuk menghindari rating yang bias.

    Perubahan sistem moderasi ini bertujuan untuk mengatasi keluhan pengguna bahwa Meta terlalu banyak menyensor konten yang dianggap tidak berbahaya di platform-nya, dan lambat dalam menanggapi pengguna yang akunnya dibatasi.

    Meta juga akan menghulangkan sejumlah batasan yang ada saat ini seputar topik seperti imigrasi dan identitas gender, serta mulai menampilkan konten politik di feed pengguna Facebook, Instagram, dan Threads dengan pendekatan yang lebih dipersonalisasi.

    Perusahaan besutan Mark Zuckerberg ini masih akan menggunakan sistem moderasi otomatis, namun sistem ini hanya akan fokus untuk menangani pelanggaran yang lebih berat seperti terorisme, eksploitasi seksual anak, obat-obatan terlarang, dan penipuan.

    Pelanggaran kebijakan yang tidak terlalu berat kini harus dideteksi dan dilaporkan oleh anggota komunitas sebelum Meta mengambil tindakan. Sebagian besar sistem Meta untuk memprediksi postingan yang mungkin melanggar kebijakan dan menurunkan peringkat konten tersebut juga akan dihilangkan.

    (vmp/vmp)

  • Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Trump

    Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Trump

    Jakarta –

    Pro & Me, sebuah agensi berbasis di Berlin yang mengembangkan strategi untuk sejumlah perusahaan besar di platform TikTok menyimpulkan, meskipun ada pelarangan aplikasi asal Cina tersebut di Amerika Serikat (AS), tapi permintaannya tetap kuat.

    “Saya yakin kekhawatiran serius akan muncul sesaat setelah keputusan akhir dibuat dan diimplementasikan di AS,” kata Pimpinan Pro & Me, Sven Oechler, kepada DW.

    Mulai tanggal 19 Januari 2025 nanti, perusahaan induk TikTok di Cina, ByteDance, harus menjual anak perusahaannya, aplikasi TikTok di Amerika, atau platform tersebut akan dilarang dipasarkan di sistem aplikasi. Hal ini sudah diputuskan sebelumnya oleh Kongres AS pada April 2024. Alasannya, ByteDance diduga kuat berada di bawah pengaruh pemerintah Cina dan berpotensi membagikan data sensitif warga AS kepada Beijing.

    Seberapa Cina aplikasi TikTok?

    Buntut putusan ini, ByteDance mengutip soal kebebasan berekspresi dan telah mengajukan banding terhadap UU tersebut ke Mahkamah Agung AS. Persidangan perdana berlangsung pada 10 Januari 2025.

    ByteDance juga menyangkal soal intervensi langsung dari pemerintah Cina pada TikTok di AS. Lewat situsnya ByteDance berdalih, kepemilikan Cina atas 1% saham pada anak perusahaan mereka, Douyin Information Service, adalah “standar” aturan hukum Cina dan “tidak akan berdampak terhadap operasi global ByteDance di luar Cina, termasuk TikTok.”

    Hanya saja, sampai berita ini ditulis ByteDance belum menanggapi permintaan klarifikasi dari DW.

    Namun, laporan dari Finansial Times pada pertengahan 2024 menunjukkan bahwa hubungan Cina dan TikTok di AS semakin kuat. Surat kabar itu mengutip salah seorang eks pekerja yang mengutarakan kalau klaim soal kedua unit itu terpisah adalah salah.

    Didirikan di Beijing pada tahun 2012 oleh mahasiswa TI, Zhang Ziming dan Liang Rubo, ByteDance berkembang pesat. Pada tahun 2021, Yiming tiba-tiba mengundurkan diri sebagai CEO, dan diambil alih oleh warga negara Singapura, Shou Chew.

    Dalam sebuah rapat dengar pendapat Kongres AS pada Maret 2023 lalu, Shou Chew, mengelak dari pertanyaan tentang sejarah ByteDance, dan hanya menyatakan kalau ByteDance adalah perusahaan yang didirikan di Cina dan sekarang diklaim sebagai perusahaan global.

    Pendiri konsultan digital Strand Consult, John Strand, merasa ada keraguan. “TikTok adalah platform Cina dan pada dasarnya, data apa pun yang dihasilkan pada perangkat lunak atau keras Cina, di bawah hukum Cina, akan tersedia untuk pemerintah Cina setiap saat dan demi alasan apa pun,” katanya John Strand kepada DW.

    Pengaruh politik lewat algoritma?

    TikTok telah menjadi media yang berpengaruh secara politik di dunia, terutama di kalangan para pemilih muda. AS bukanlah negara pertama di dunia yang berupaya melarang TikTok. Di India, TikTok sudah dilarang sejak tahun 2020 dengan alasan keamanan.

    Sementara di Rumania, TikTok dipercaya secara signifikan telah memengaruhi hasil pilpres tahun 2024. Hasilnya dibatalkan setelah ada laporan soal campur tangan Rusia yang menggunakan TikTok untuk mendukung politisi sayap kanan Calin Georgescu yang pro-Rusia. Uni Eropa sendiri telah menjalankan penyelidikan terhadap tuduhan ini.

    Di negara lain, Albania, larangan satu tahun TikTok diberlakukan pada akhir tahun 2024. Alasannya bukan karena campur tangan politik, melainkan demi melindung generasi muda, setelah adanya rencana perkelahian bersenjata di TikTok yang diinisiasi oleh sekolompok remaja.

    “Sangat naif kalau kita berpikir, di Eropa tidak akan lebih banyak lagi pelarangan TikTok,” kata Oechler, yang juga memantau dengan seksama perkembangan terbaru TikTok.

    Untuk saat ini, TikTok telah dilarang di perangkat kerja yang digunakan oleh staf Uni Eropa, dan politisi Jerman juga dilarang mengunduh aplikasi ini di ponsel kerja mereka.

    John Strand percaya kalau sikap atas TikTok yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump akan memiliki “pengaruh signifikan” terhadap kebijakan Uni Eropa di masa yang akan datang.

    Trump lebih pilih solusi politik ketimbang pelarangan

    Desember 2024 kemarin, Donald Trump meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan sementara pelaksanaan UU yang akan melarang TikTok di AS jika aplikasi ini tidak dijual oleh perusahaan induknya di Cina.

    “Presiden Trump tidak mengambil posisi apa pun tentang manfaat yang mendasari sengketa ini,” tulis Pengacara Donald Trump, D John Sauer, yang juga ditunjuk lewat pengajuan ke pengadilan sebagai Jaksa Agung AS.

    “Sebaliknya, dia dengan hormat meminta Pengadilan mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu Undang-Undang demi divestasi… sehingga memberikan kesempatan kepada Pemerintahan yang akan datang untuk mengejar resolusi politik atas pertanyaan yang dipermasalahkan dalam kasus ini.”

    Sementara itu, Departemen Kehakiman AS telah mendesak Mahkamah Agung untuk menolak permintaan Trump. Dilaporkan juga, presiden terpilih AS ini sudah melakukan pembicaraan untuk mencari solusi politik.

    Strand meyakini kalau Trump akan punya pengaruh signifikan terhadap hasil dari persoalan ini. “Meskipun ada banyak laporan, saya rasa Trump tidak berubah pikiran soal TikTok. Pertempuran melawan platform ini dimulai pada masa jabatan pertamanya. Sekarang, dia menginginkan pujian untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap Strand.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Seberapa penting pasar AS untuk TikTok?

    TikTok sangat populer di Paman Sam, dengan sekitar 170 juta pengguna, sekitar setengah dari populasi AS menggunakan aplikasi ini, termasuk untuk konsumsi berita.

    ByteDance tidak menanggapi pertanyaan DW tentang pentingnya pasar AS bagi mereka, tetapi Strand mengatakan bahwa penjualan di AS hanya menyumbang 15% dari total pendapatan ByteDance.

    “Masalah yang lebih besar bagi ByteDance adalah kehilangan muka jika mereka dipaksa untuk menjual salah satu permata mahkota mereka,” kata Strand kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa investor AS akan terpengaruh oleh larangan itu, pasalnya sekitar 60% perusahaan dimiliki oleh perusahaan investasi, yang banyak di antaranya berbasis di AS dan Jepang. Di antara mereka ada Jeff Yass, investor utama TikTok dan donatur utama Partai Republik AS.

    Oechler percaya bahwa potensi pelarangan operasi TikTok di AS dapat “pada awalnya menguntungkan” beberapa kliennya di Jerman. Karena, mereka sering bersaing dengan influencer AS dalam algoritme rekomendasi TikTok.

    Kata Strand, penghapusan saingan mereka dari AS dari platform tersebut dapat menciptakan lebih banyak visibilitas untuk unggahan dari Jerman.

    Tulisan ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Reaksi Trump-Elon Musk soal Kebijakan Baru Mark Zuckerberg di Meta’:

    (ita/ita)

  • Bos Facebook-Instagram Tiru Gaya Elon Musk Supaya Donald Trump Happy

    Bos Facebook-Instagram Tiru Gaya Elon Musk Supaya Donald Trump Happy

    Jakarta, CNBC Indonesia – Meta Platforms, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, merevisi aturan komunitas di semua platform media sosial milik mereka. Program cek fakta dihapus dan larangan konten sensitif diperlunak.

    Reuters menyatakan perubahan kebijakan di Meta adalah yang paling drastis dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini menandakan bahwa CEO Meta Mark Zuckerberg ingin memperbaiki hubungannya dengan Donald Trump, yang dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Zuckerberg sebelumnya juga telah merekrut tokoh Partai Republik Joel Kaplan sebagai Kepala Urusan Global Meta dan mengangkat orang dekat Trump dan CEO UFC, Dana White, sebagai anggota komisaris Meta.

    “Kami mencapai titik sehingga terlalu banyak kesalahan dan terlalu banyak sensor. Ini saatnya untuk balik ke akar yaitu kebebasan berekspresi,” kata Zuckerberg.

    Trump menyambut baik perubahan kebijakan di Meta. “Mereka sudah berubah banyak, Meta. Orang itu [Zuckerberg] sangat mengesankan,” katanya. Sebelumnya, Trump padahal sempat melontarkan ancaman akan memenjarakan Zuckerberg. Trump mengatakan perubahan kebijakan ini “mungkin saja” adalah respons Zuckerberg atas ancaman tersebut.

    Instagram, Threads, dan Facebook akan mengganti program cek fakta mereka dengan sistem “catatan komunitas” seperti yang telah diterapkan di X, platform media sosial milik Elon Musk yang dulu bernama Twitter.

    Meta juga akan berhenti secara aktif mencari ujaran kebencian dan konten yang melanggar aturan. Pihak perusahaan hanya akan merespons laporan dari pengguna. Sistem blokir otomatis akan difokuskan ke potensi pelanggaran yang sangat berbahaya seperti terorisme, eksploitasi anak, penipuan, dan narkoba.

    Perubahan kebijakan saat ini hanya berlaku di Amerika Serikat. Meta belum memiliki rencana untuk mengakhiri program cek fakta di pasar lainnya, termasuk Uni Eropa.

    Di Uni Eropa, media sosial harus mentaati aturan Digital Services Act yang berlaku mulai 2023. Semua media sosial raksasa diwajibkan untuk menangani konten ilegal dan konten yang menimbulkan risiko kepada keamanan publik, di platform mereka. Jika gagal melaksanakan aturan itu, perusahaan terancam denda 6 persen dari pendapatan global.

    (dem/dem)

  • Siapa Pengganti Justin Trudeau usai Mundur dari PM Kanada?

    Siapa Pengganti Justin Trudeau usai Mundur dari PM Kanada?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Justin Trudeau mengumumkan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Kanada pada Senin (6/1), setelah 12 tahun menjabat.

    Dalam pernyataannya, Trudeau mengatakan bakal tetap menjabat hingga Partai Liberal yang berkuasa saat ini, memilih penggantinya.

    “Negara ini layak mendapatkan pilihan yang nyata dalam pemilihan umum berikutnya, dan menjadi jelas bagi saya bahwa jika saya harus berjuang dalam pertempuran internal, saya tidak bisa menjadi pilihan terbaik dalam pemilihan tersebut,” kata Trudeau dalam pernyataannya.

    Pengunduran diri Trudeau pun memicu perebutan suksesi, lantaran beberapa tokoh Partai Liberal yang menonjol akan bersaing untuk mengisi kursi PM Kanada.

    Dalam sistem politik Kanada, pemimpin partai terbesar di House of Commons otomatis menjabat sebagai perdana menteri. Saat ini partai berkuasa di Kanada adalah Partai Liberal.

    Lantas siapa yang akan menggantikan Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada?

    Chrystia Freeland

    Chrystia Freeland mengundurkan diri sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan pada Desember 2023 lalu. 

    Pengunduran diri Freeland memicu spekulasi bahwa ia akan memulai upayanya sendiri untuk maju sebagai pemimpin Partai Liberal.

    Jejak karier Freeland di antaranya sebagai editor senior di The Globe and Mail Toronto, dan jurnalis internasional yang bekerja sebagai koresponden untuk Financial Times hingga Reuters.

    Lahir dan dibesarkan di Alberta, Freeland menikah dengan seorang reporter The New York Times.

    Freeland bergabung dengan Partai Liberal pada 2013. Dia memainkan peran penting dalam menyelesaikan beberapa isu utama di bawah kepemimpinan Trudeau, salah satunya menegosiasikan penerus Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) pada periode pertama kepemimpinan Donald Trump di Amerika Serikat.

    Dominic LeBlanc

    Dominic LeBlanc menjabat sebagai Menteri Keuangan Kanada usai Freeland mengundurkan diri.

    LeBlanc merupakan salah satu kontingen Kanada yang terbang ke Florida untuk bertemu Presiden Donald Trump, setelah Trump mengancam bakal mengenakan tarif sebesar 25 persen atas barang-barang impor Kanada saat periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden AS.

    Berasal dari wilayah New Brunswick, LeBlanc pernah mencalonkan diri sebagai pemimpin Liberal pada 2012. Namun dia berubah pikiran setelah Trudeau juga mencalonkan diri sebagai pemimpin partai tersebut.

    Melanie Joly

    Melanie Joly menjadi diplomat tertinggi Kanada sejak 2021. Dia punya gaya diplomasi pragmatis dan menekankan pentingnya kerja sama antara Kanada dengan para pemimpin yang memiliki pandangan berlawanan mengenai kebijakan luar negeri.

    Dia juga memimpin Strategi Indo-Pasifik Kanada. Beberapa waktu lalu keputusan Joly untuk mengusir enam diplomat India dari Kanada juga sempat memicu kontroversi.

    Mark Carney

    Mark Carney adalah mantan Gubernur Bank Kanada dan juga memimpin Bank of England, yang sempat dilobi Trudeau untuk menggantikan Freeland sebagai menteri keuangan.

    Selama menjabat sebagai Gubernur Bank of England, Carney dikenal karena pidato-pidatonya yang bersifat politis termasuk pandangannya tentang bahaya finansial akibat perubahan iklim.

    (dna/dna)

  • Meta Singkirkan Pemeriksa Fakta Independen di Facebook dan Instagram, Para Aktivis Kecam Mark Zuckerberg! – Page 3

    Meta Singkirkan Pemeriksa Fakta Independen di Facebook dan Instagram, Para Aktivis Kecam Mark Zuckerberg! – Page 3

    Unggahan blog Meta menyebut bahwa hal itu juga akan membatalkan perluasan misi aturan dan kebijakan, menyoroti penghapusan pembatasan pada subjek termasuk imigrasi, gender, dan identitas gender. 

    Perubahan ini terjadi ketika perusahaan teknologi dan para eksekutifnya bersiap untuk pelantikan Presiden AS Donald Trump pada 20 Januari 2025.

    Trump sebelumnya vokal mengkritik Meta dan pendekatannya terhadap moderasi konten, menyebut Facebook “musuh rakyat” pada Maret 2024.

    Tetapi hubungan antara keduanya kemudian membaik. Zuckerberg makan malam di perkebunan Trump di Mar-a-Lago pada November. Meta juga menyumbang USD 1 juta untuk dana pelantikan presiden.

    “Pemilihan baru-baru ini juga terasa seperti titik balik yang memprioritaskan kebebasan berbicara,” kata Zuckerberg dalam sebuah video.

    Penggantian Nick Clegg oleh Joel Kaplan sebagai Head of Global Affairs Meta juga diartikan sebagai sinyal perubahan pendekatan perusahaan terhadap moderasi dan perubahan prioritas politiknya.

    Kate Klonick, profesor hukum di St John’s University Law School, mengatakan perubahan tersebut mencerminkan tren yang tampaknya tak terhindarkan selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak pengambilalihan X oleh Elon Musk.

    “Tata kelola pribadi ujaran di platform ini semakin menjadi poin politik,” katanya kepada BBC News.

    “Ketika perusahaan sebelumnya menghadapi tekanan untuk membangun kepercayaan dan mekanisme keamanan dalam menangani isu-isu seperti pelecehan, ujaran kebencian, dan disinformasi, perubahan radikal ke arah yang berlawanan kini tengah berlangsung,” Klonick memungkaskan.

  • Mengapa Thailand dan Kamboja Bentrok Soal Pulau Koh Kood? – Halaman all

    Mengapa Thailand dan Kamboja Bentrok Soal Pulau Koh Kood? – Halaman all

    Ratusan ribu wisatawan melakukan perjalanan setriap tahun ke pulau Koh Kood, atau Ko Kut, di Teluk Thailand. Pulau terbesar keempat di Thailand ini di kalangan wisatawan asing mungkin tidak sepopuler Phuket atau Koh Samui, namun relevansinya semakin meningkat — dan bukan hanya karena pulau ini kini menjadi pusat perselisihan internasional.

    Pulau ini diyakini memiliki cadangan gas dan minyak yang sangat besar. Eksploitasi energi terhenti, karena Kamboja mengklaim sebagian wilayah tersebut. Kini, dengan meningkatnya permintaan energi di kedua negara Asia Tenggara tersebut, konflik rebutan pulau Koh Kood semakin meluas.

    Akar perselisihan ini sebenarnya sudah ada sejak era kolonial. Pada awal tahun 1900-an, Prancis menguasai wilayah yang dikenal sebagai Indochina, yang terdiri dari beberapa koloninya yang juga mencakup Kamboja saat ini.

    Pada tahun 1904, penguasa kolonial Indochina menyerahkan Koh Kood kepada Thailand, yang saat itu masih bernama Siam. Masalah perbatasan tersebut kemudian diselesaikan dengan Perjanjian Perancis-Siam pada tahun 1907.

    Pada tahun 1972, Indochina tidak lagi berfungsi dan Kamboja mengklaim batas maritim di sisi wilayah kedaulatannya berdasarkan perjanjian tersebut, termasuk bagian selatan pulau Koh Kood. Thailand tidak setuju, dan menyatakan pihaknya menguasai seluruh pulau itu.

    Tita Sanglee, analis independen di Thailand, mengatakan definisi perbatasan Kamboja dalam perjanjian itu kontroversial. “Klaim Kamboja berakar pada penafsiran yang berbeda terhadap perjanjian tersebut. Perlu dicatat bahwa perjanjian tahun 1907, seperti perjanjian-perjanjian lain pada masanya, dimaksudkan untuk membahas batas-batas daratan, bukan laut. Inilah sebabnya penafsiran Kamboja menjadi kontroversial,” katanya kepada DW.

    Diselesaikan antara keluarga penguasa?

    Pada tahun 2001, pemerintah Thailand mencapai nota kesepahaman mengenai klaim yang tumpang tindih, dimana Perdana Menteri saat itu Thaksin Shinawatra membahas pembagian keuntungan dari sumber daya energi Koh Kood dengan Hun Sen dari Kamboja.

    Kaum nasionalis Thailand marah dengan tawaran Thaksin kepada Kamboja, dan bersikeras bahwa Thailand tidak boleh menyerahkan tanah atau sumber daya apa pun kepada tetangganya. “Perselisihan yang muncul saat ini adalah karena pemerintah Thailand dan Kamboja, keduanya untuk pertama kalinya menyatakan ingin melanjutkan perundingan perbatasan maritim. Kedua belah pihak ingin memanfaatkan cadangan energi di kawasan yang belum dimanfaatkan, karena mereka menghadapi kenaikan biaya impor energi,” kata Tita.

    Saat ini, Thailand diperintah oleh Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin Shinawatra. Kamboja dipimpin oleh Hun Manet, putra Hun Sen. Ikatan pribadi antara keluarga penguasa tampaknya kuat, dan bagi banyak nasionalis Thailand, ini alasan untuk khawatir.

    “Yang mengkhawatirkan bagi banyak warga Thailand adalah semakin eratnya hubungan pribadi antara kepemimpinan Thailand dan Kamboja saat ini. Hal ini menimbulkan skeptisisme mengenai mengapa perundingan tampaknya berjalan begitu cepat,” kata Tita.

    “Ada banyak pertanyaan yang belum terselesaikan, termasuk status Koh Kood. Berdasarkan standar internasional, pulau itu milik Thailand.”

    Aktivis dan penentang kompromi mendapat tekanan

    Kedua pemerintah tampaknya bekerja sama dengan baik dalam apa yang oleh para pengkritiknya disebut sebagai represi transnasional – para aktivis dan pengkritik pemerintah yang melarikan diri melintasi perbatasan, cenderung tidak mendapat perlindungan baik di Kamboja maupun Thailand.

    Pada bulan November, Thailand mendeportasi enam aktivis Kamboja, yang sebagian besar telah diakui sebagai pengungsi di bawah Komisi Tinggi Pengungsi PBB. Mereka didakwa melakukan makar karena mengkritik pemerintah Kamboja.

    Namun Mark S. Cogan, profesor studi perdamaian & konflik di Universitas Kansai Gaidai di Jepang, memperingatkan, sejarah hubungan antara kedua negara panjang dan beragam, dan bahwa “pertanyaan kedaulatan” selalu menjadi pusat konflik antara Bangkok dan Phnom Penh.

    “Perselisihan wilayah mempunyai kenangan panjang di kalangan nasionalis Thailand,” dan ini tetap menjadi isu yang sangat penting “baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan,” jelasnya.

    “Ini situasi yang sulit,” kata Tita Sanglee. “Jika pemerintah Kamboja menerima bahwa Koh Kood adalah milik Thailand, mereka harus menghadapi kemarahan kaum nasionalis di dalam negeri. Namun jika ada bagian dari kedaulatan Koh Kood yang dikompromikan, masyarakat Thailand tidak akan tinggal diam. Saya pribadi memperkirakan akan terjadi kebuntuan.”

  • Mark Zuckerberg Tunjuk Bos UFC Dana White Masuk ke Dewan Direksi Meta – Page 3

    Mark Zuckerberg Tunjuk Bos UFC Dana White Masuk ke Dewan Direksi Meta – Page 3

    Ia menambahkan, “Tidak ada yang lebih saya sukai selain membangun merek dan saya berharap bisa membantu membawa Meta ke tingkat berikutnya.”

    Selain UFC, White disebut mengalami kesulitan menemukan kesuksesan serupa dalam usahanya yang lain. Pada 2021, White menjabat sebagai produser eksekutif di acara selancar. Acara tersebut hanya berumur pendek, dibatalkan setelah satu season karena ratingnya rendah.

    Tak hanya itu, White juga ikut mendirikan kompetisi adu tampar bernama Power Slap yang ditayangkan di TBS pada 2023, kompetisi tersebut tidak bertahan lama.

    TBS tidak memperbarui kesepakatan mereka dengan White dan sekarang kompetisi tersebut disiarkan secara eksekutif di platform Rumble.

    Meski begitu, kegagalan-kegagalan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesuksesan besar UFC. Pasalnya, sebagian besar kesuksesan itu berkat peran White dalam mengelola bisnis global perusahaan, sebuah keahlian yang sangat berharga bagi perusahaan Meta yang beroperasi dalam skala global yang sama.

  • KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    KPK Sita Dokumen terkait Kasus Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan Anggota DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur rumah jabatan anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020 dengan anggaran Rp120 miliar lebih.

    Penyitaan dilakukan saat penyidik memeriksa Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019–2022, Hiphi Hidupati, dan Purwadi selaku karyawan swasta, Senin (6/1/2025).

    “Penyidik hanya melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada rumah dinas anggota DPR,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

    KPK sebelumnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur RJA DPR tahun anggaran 2020.

    Di mana dalam kasus itu KPK menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar,.sebagai salah satu tersangka.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan perkara itu tetap berproses.

    Pihaknya masih mengumpulkan informasi serta pemberian dokumen kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini kan yang menghitung kerugian negaranya dari BPKP. BPKP itu butuh dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

    Akibat pemenuhan dokumen untuk BPKP itu, lanjut Asep, membuat KPK belakangan ini belum lagi melakukan pemeriksaan saksi. 

    Berdasarkan catatan, tim penyidik terakhir kali memanggil saksi pada Rabu, 22 Mei 2024.

    Terlebih lagi, kata Asep, tim satuan tugas (satgas) penyidik perkara RJA DPR sama dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur.

    “Nah ini yang sedang kita penuhi. Mungkin disini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi. Jadi kita sedang memenuhi itu,” katanya.

    “Dan kebetulan juga satgasnya adalah satgas yang menangani perkara di Jatim, perkara DPRD. Jadi dia sedang menangani itu juga,” Asep melanjutkan.

    Indra Iskandar sempat melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Namun, tak lama berselang, Indra mencabut gugatannya itu.

    Indra Iskandar sendiri diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu, 15 Mei 2024.

    Mantan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku sekjen DPR.

    Selain itu, penyidik KPK turut mencecar Indra soal vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan furnitur RJA DPR.

    “Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI), saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

    “Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR,” imbuhnya.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar hingga ruangan biro dan staf, Selasa, 30 April 2024.

    Pada Senin, 29 April 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran. 

    Lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Dari semua lokasi yang digeledah tersebut, tim penyidik KPK menyita beragam alat bukti berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan RJA DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.

    Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.

    Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.

    Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.

    Berdasar penelusuran dari la­man Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.

    Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulu­jami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700. Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700. Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.

    Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000. Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000. Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area In­dustri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.

    Berikutnya, Pengadaan Ke­lengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500. Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran har­ga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.

    Terakhir, Pengadaan Keleng­kapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000. Proyek ini di­menangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000. Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.

    Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jen­deral DPR itu, jumlahnya men­capai Rp121.420.925.200.

    KPK sempat melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama.

    Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.

    Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.

    Di sisi lain, sumber Tribunnews menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.

    “Tersangka semua mereka,” katanya.