Tag: Mark

  • Dukungan Kanada untuk Ukraina, PM Carney Desak Putin Berunding – Halaman all

    Dukungan Kanada untuk Ukraina, PM Carney Desak Putin Berunding – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menegaskan komitmen negaranya untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial, Carney juga mengajak Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk segera duduk di meja perundingan.

    Dukungan untuk Gencatan Senjata

    Carney menekankan pentingnya segera dilakukannya gencatan senjata di Ukraina. “Rusia sekarang harus berhenti mengulur waktu dan menghentikan serangan,” ujar Carney yang dikutip dari Suspilne.

    Komitmen Kelompok Tujuh (G7)

    PM Carney juga menyatakan bahwa Kelompok Tujuh (G7) akan memperkuat pemantauan terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan internasional. “Kami akan memastikan bahwa Ukraina memiliki dukungan militer yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri sekarang dan di masa depan,” tegasnya.

    Pertemuan Ukraina dan AS

    Sebelumnya, pada 11 Maret 2025, Ukraina dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan di Arab Saudi yang berujung pada kesepakatan untuk melaksanakan gencatan senjata selama 30 hari.

    Pada 13 Maret 2025, Putin mengungkapkan bahwa Rusia setuju untuk melaksanakan gencatan senjata tersebut, meskipun dengan syarat tertentu.

    Ia optimis bahwa gencatan senjata ini akan membuka jalan bagi perdamaian jangka panjang.

    Harapan untuk Penyelesaian

    Di saat yang sama, mantan Presiden AS, Donald Trump, menyampaikan harapannya agar Rusia mematuhi penghentian permusuhan ini.

    Ia juga menyoroti bahwa masalah wilayah dan kendali atas PLTN Zaporizhia menjadi bagian dari pembahasan.

    Dengan ketegangan yang terus meningkat, berbagai pihak internasional mendesak Rusia untuk segera menghentikan agresinya dan menempuh jalur diplomasi demi perdamaian yang lebih stabil di kawasan tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Ridwan Kamil memastikan kesiapannya untuk bekerja sama dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ini disampaikan Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara usai dihubungi Ridwan Kamil menggunakan telepon staf.

     Dia mengatakan Ridwan Kamil sudah berhasil dihubungi pada Jumat (14/3/2025) malam.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” ujar MQ Iswara saat ditemui usai safari ramadan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu (15/3/2025).

    Ridwan Kamil sendiri dilaporkan tidak bisa dihubungi pascapenggeledahan rumah.

    Iswara mengatakan, RK akan bersikap kooperatif dan apapun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi.

    Berikut profil MQ Iswara 

    Mengutip instagram pribadinya, selain menjadi Sekretaris DPD Golkar Jabar,  MQ Iswara menduduki jabatan sebagai Tim Ahli Wantimpres RI, Ketua DPP Partai Golkar,  Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 57 dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar sejak 1997.

    Diketahui Iswara juga menjabat sebagai sekretatis Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

    Saat pilkada serentak tahun 2024, Iswara sempat digadang-gadang maju dalam pilkada Jabar  sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Dedi Mulyadi.

    Namun akhirnya Dedi memilih Erwan Setiawan dan memenangkan pilkada Jabar dengan meraup suara 62 persen.

    Sebagai Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Iswara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perkembangan partai dan masyarakat. 

    Ia diketahui program sosial, termasuk penyelenggaraan operasi pasar, pelatihan kewirausahaan, bantuan untuk remaja putus sekolah, dan penyuluhan terkait kesehatan ibu. 

    Pria kelahiran Bandung, 26 Mei 1968 ini juga aktif di media sosial, khususnya di Instagram dengan akun @kang.iswara, di mana ia berbagi informasi tentang kegiatan politik dan sosialnya. ​

    Dengan latar belakang dan dedikasinya, Ir. M.Q. Iswara terus berkontribusi dalam politik dan pembangunan di Jawa Barat, berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

    Sampaikan Kondisi Ridwan Kamil 

    Iswara menjadi orang yang dihubungi usai kandidat gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 itu.

    RK menghilang sejak rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” kata Iswara.

    Dalam percakapan itu, Kang Emil menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi baik dan masih berada di Bandung.

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi.

    Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” jelas Iswara.

    RK, kata Iswara, juga menyampaikan bahwasanya penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah bagian dari risiko jabatan. Namun, dia pun akan siap memberikan keterangan jika diperlukan.

    “Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark up di salah satu BUMD di Pemprov Jabar, di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah Gubernurnya yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan,” jelasnya.

     Iswara menyatakan RK mengabarkan dirinya tidak menghilang lantaran ada di Bandung. Sebaliknya, RK akan kooperatif untuk membantu penyidik KPK.

    “Beliau menyampaikan bahwa siap tentunya, kooperatif, dan apa pun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi oleh beliau,” pungkasnya.

     

    PENGGELEDAHAN KPK – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan Golkar menghormati proses hukum terhadap penggeledahan rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Tribunnews/Igman Ibrahim)

    Ridwan Kamil, memberikan pernyataan kepada awak media lewat selembar kertas yang diberikan seorang pegawainya kepada sejumlah wartawan yang berada di lokasi penggeledahan.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Berikut pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    5 Tersangka Sudah Ditetapkan

    KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu Direktur Utama nonaktif bank BUMD di Jawa Barat Yuddy Renaldi (YR); Widi Hartono (WH), pimpinan Divisi Corporate Secretary bank; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (SUH), pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE); dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Plh Direktur Penyidikan, Budi Sokmo pun mengungkap konstruksi perkara kasus tersebut.

    Pada periode 2021–2023, bank BUMD Jabar Banten merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online via kerja sama dengan enam agensi.

    Masing-masing agensi mendapatkan anggaran yang berbeda-beda.

    Untuk PT CKMB Rp41 miliar; PT CKSB Rp105 miliar; PT AM Rp99 miliar; PT CKM Rp 81 miliar; PT BSCA Rp33 miliar; dan PT WSBE Rp49 miliar.

    KPK menduga bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan bank serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    “Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media [selisih antara yang dibayarkan dari bank ke agensi dengan agensi ke media], yaitu sebesar Rp 222 miliar,” kata Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Budi mengatakan, Rp 222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh bank.

    Di mana peruntukan dana non-budgeter itu sejak awal disetujui oleh Yuddy Renaldi selaku dirut bersama-sama dengan Widi Hartono untuk bekerja sama dengan enam agensi. (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Deni Setiawan)
     

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sempat Hilang Kontak, Ridwan Kamil Menghubungi Golkar Jabar Melalui Telepon Stafnya: Ada di Bandung

     

  • Meta Bungkam Mantan Karyawan yang Bongkar Borok Perusahaan

    Meta Bungkam Mantan Karyawan yang Bongkar Borok Perusahaan

    Jakarta

    Meta berupaya menghentikan peredaran buku memoar seorang mantan karyawan yang berisi sejumlah borok perusahaan. Seorang arbiter berpihak kepada Meta dan mengatakan penulis buku tersebut harus berhenti menjual dan mempromosikan tulisannya.

    Drama ini berawal dari buku memoar berjudul ‘Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism’ yang ditulis oleh Sarah Wynn-Williams, mantan karyawan di divisi kebijakan publik Facebook yang kini menjadi whistleblower.

    ‘Careless People’ merupakan kisah pribadi tentang apa yang Wynn-Williams lihat dan alami saat bekerja bersama eksekutif Facebook seperti Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, dan Joel Kaplan. Ia bekerja di Facebook dari tahun 2011 sampai tahun 2017.

    Wynn-Williams mengungkap sejumlah informasi kontroversial terkait Facebook, termasuk menuduh Kaplan, yang saat ini menjabat sebagai Chief Global Affairs Officer, melakukan pelecehan terhadapnya.

    Ia juga membagikan informasi baru tentang upaya Zuckerberg membawa Facebook ke China sekitar satu dekade yang lalu, dan pertemuannya yang canggung dengan sejumlah pemimpin dunia.

    Buku ini baru diumumkan pekan lalu dan saat ini sudah dijual di sejumlah toko buku besar. Namun Meta langsung kepanasan dan menyebut buku ini sebagai ‘buku baru berisi berita lama’. Sejumlah mantan karyawan lainnya juga membantah klaim Wynn-Williams dalam buku tersebut.

    Meta juga mengajukan mosi darurat kepada seorang arbiter dalam upayanya untuk memblokir penerbitan buku tersebut, dengan alasan bahwa Wynn-Williams melanggar perjanjian non-disparagement yang ia tanda tangani saat dipecat dari Facebook pada tahun 2017.

    Arbiter tersebut berpihak kepada Meta dan mengatakan bahwa Wynn-Williams harus berhenti membuat komentar yang merendahkan tentang Meta dan berhenti menerbitkan atau mendistribusikan buku tersebut. Padahal buku itu saat ini sudah dijual di pasaran.

    “Putusan ini menegaskan bahwa buku Sarah Wynn Williams yang palsu dan penuh fitnah tidak seharusnya diterbitkan,” kata juru bicara Meta Andy Stone dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari Engadget, Sabtu (15/3/2025).

    “Tindakan hukum yang mendesak ini perlu dilakukan karena Williams, yang sudah lebih dari delapan tahun sejak dipecat oleh perusahaan, dengan sengaja menyembunyikan keberadaan proyek bukunya dan menghindari proses pengecekan fakta agar bisa segera menerbitkannya setelah menunggu selama delapan tahun,” sambungnya.

    Dalam pernyataan resminya, Flatiron Books selaku penerbit ‘Careless People’ mengaku terkejut dengan tindakan Meta dan mengatakan tidak akan berhenti mempromosikan buku tersebut. Mereka juga menekankan buku tersebut sudah melewati proses penyuntingan dan pemeriksaan secara menyeluruh.

    (vmp/rns)

  • Mark Carney Tegaskan Kanada Tak Akan Pernah Jadi Bagian dari AS

    Mark Carney Tegaskan Kanada Tak Akan Pernah Jadi Bagian dari AS

    Jakarta

    Perdana Menteri Kanada, Mark Carney menegaskan Kanada tidak akan pernah menjadi bagian dari Amerika Serikat (AS). Dia menolak ancaman aneksasi Presiden AS, Donald Trump.

    “Kanada tidak akan pernah, tidak akan pernah, dengan cara apa pun, bentuk atau wujud apa pun, menjadi bagian dari Amerika Serikat,” kata Carney setelah mengucap sumpah pelantikan sebagai perdana menteri Kanada dilansir AFP, Sabtu (15/3/2025).

    Dia menyampaikan harapan pemerintahannya dapat menemukan cara “untuk bekerja sama” dengan pemerintahan Trump.

    Seperti diketahui, Mark Carney resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada usai membacakan sumpah jabatan. Carney menjadi suksesor Justin Trudeau yang mengundurkan diri setelah satu dekade menjabat.

    Pelantikan berlangsung di Rideau Hall, Ottawa. Carney resmi menjadi PM ke-24 Kanada.

    Seperti tradisi di Kanada, Mark Carney dilantik dalam dua bahasa resmi, Inggris dan Prancis. Carney mengucapkan sumpah setia kepada Raja Charles III, Raja Kanada, serta ahli waris dan penerusnya.

    Carney juga bersumpah untuk menjadi “pelayan yang setia dan sejati bagi Yang Mulia”.

    Pria 60 tahun itu belum pernah memegang jabatan politik sebelumnya. Kemampuan politiknya akan diuji, di mana Kanada akan melakukan pemilihan umum pada tahun ini.

    Carney pernah menjadi seorang bankir investasi di Goldman Sachs sebelum menjabat sebagai gubernur Bank Kanada selama krisis keuangan 2008-2009. Dia juga pernah memimpin Bank Inggris.

    Mark Carney dilantik di tengah tengangnya hubungan Kanada dengan Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor yang besar dan mengancam akan mengenakan pungutan lebih lanjut sambil mengklaim bahwa Kanada tidak layak berdiri sendiri dan harus dianeksasi oleh Washington.

    Carney menggambarkan sikap Trump sebagai tantangan paling serius yang dihadapi Kanada dalam satu generasi. Hal itu disampaikan pada pidato usai terpilih menjadi pemimpin Partai Liberal dan menjadi PM Kanada Minggu kemarin.

    “Segala sesuatu dalam hidup saya telah mempersiapkan saya untuk momen ini,” kata Carney pada hari Minggu (9/3) lalu setelah memenangkan pemilihan pemimpin Partai Liberal.

    Dia telah berusaha menampilkan dirinya sebagai orang yang dibangun khusus untuk memimpin suatu negara melalui perang dagang dengan Amerika Serikat, yang dulunya merupakan sekutu terdekat Kanada tetapi sekarang menjadi negara yang menurut Carney “tidak dapat lagi dipercayai Kanada.”

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mark Carney Resmi Dilantik Jadi PM Kanada Gantikan Justin Trudeau

    Mark Carney Resmi Dilantik Jadi PM Kanada Gantikan Justin Trudeau

    Ottawa

    Mark Carney resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada usai membacakan sumpah jabatan. Carney menjadi suksesor Justin Trudeau yang mengundurkan diri setelah satu dekade menjabat.

    Dilansir BBC dan AFP, Jumat (14/3/2024) pelantikan berlangsung di Rideau Hall, Ottawa. Carney resmi menjadi PM ke-24 Kanada.

    Seperti tradisi di Kanada, Mark Carney dilantik dalam dua bahasa resmi, Inggris dan Prancis. Carney mengucapkan sumpah setia kepada Raja Charles III, Raja Kanada, serta ahli waris dan penerusnya.

    Carney juga bersumpah untuk menjadi “pelayan yang setia dan sejati bagi Yang Mulia”.

    Anggota keluarga Mark Carney juga hadir dalam acara pelantikannya. Sang istri Diana Fox duduk di barisan depan.

    Pria 60 tahun itu belum pernah memegang jabatan politik sebelumnya. Kemampuan politiknya akan diuji, di mana Kanada akan melakukan pemilihan umum pada tahun ini.

    Carney pernah menjadi seorang bankir investasi di Goldman Sachs sebelum menjabat sebagai gubernur Bank Kanada selama krisis keuangan 2008-2009. Dia juga pernah memimpin Bank Inggris.

    Carney menggambarkan sikap Trump sebagai tantangan paling serius yang dihadapi Kanada dalam satu generasi. Hal itu disampaikan pada pidato usai terpilih menjadi pemimpin Partai Liberal dan menjadi PM Kanada Minggu kemarin.

    “Segala sesuatu dalam hidup saya telah mempersiapkan saya untuk momen ini,” kata Carney pada hari Minggu (9/3) lalu setelah memenangkan pemilihan pemimpin Partai Liberal.

    Dia telah berusaha menampilkan dirinya sebagai orang yang dibangun khusus untuk memimpin suatu negara melalui perang dagang dengan Amerika Serikat, yang dulunya merupakan sekutu terdekat Kanada tetapi sekarang menjadi negara yang menurut Carney “tidak dapat lagi dipercayai Kanada.”

    Pada pertemuan Group of Seven (G7) di Quebec, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan Carney akan membawa “dinamika baru” ke diplomasi AS.

    Berbicara sebelum Carney dilantik, Joly mengatakan dia dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang berada di G7, sedang berupaya mengatur panggilan telepon antara Trump dan Carney “dalam beberapa hari ke depan”.

    (lir/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Utusan Khusus Trump Temui Putin, Rusia Sampaikan ‘Sinyal Tambahan’ soal Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Utusan Khusus Trump Temui Putin, Rusia Sampaikan ‘Sinyal Tambahan’ soal Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat (14/3/2025) bahwa Presiden Vladimir Putin telah mengirim sinyal “tambahan” kepada mitranya Donald Trump.

    “Rusia telah mengirimkan ‘sinyal tambahan’ kepada Presiden AS Donald Trump mengenai usulan gencatan senjata melalui utusan khusus Steve Witkoff,” kata Peskov, dikutip dari Kyiv Independent.

    Putin menyampaikan ‘sinyal tambahan’ ini kepada Trump melalui utusan AS Steve Witkoff saat bertemu dengannya pada Kamis (13/3/2025), malam.

    Peskov mengatakan bahwa Witkoff menemui Putin di Moskow pada larut malam.

    Kunjungan Witkoff ke Moskow adalah untuk menyampaikan rincian rencana gabungan AS-Ukraina terkait gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina.

    Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas tanggal-tanggal potensial untuk panggilan telepon antara Trump dan Putin.

    Kedatangan Witkoff ke Moskow tepat merupakan salah satu upaya AS untuk mendapatkan persetujuan Rusia soal gencatan senjata di Ukraina.

    Hal ini menyusul kesepakatan antara AS-Ukraina untuk gencatan senjata di Ukraina selama 30 hari.

    Keduanya menyepakati hal tersebut saat dalam pembicaraan di Jeddah pada 11 Maret 2025.

    Dari pembicaraan tersebut, Ukraina menyetujui usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari.

    Hal tersebut diungkapkan oleh kedua pihak melalui pernyataan bersama.

    Trump juga berharap Rusia menyetujui kesepakatan ini.

    Setelah AS-Ukraina sepakat menyetujui gencatan senjata 30 hari, Rusia kemudian membuat pernyataan.

    Putin mengatakan bahwa Rusia siap menerima gencatan senjata.

    “Idenya benar dan kami mendukungnya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas,” katanya, dikutip dari BBC.

    Namun Rusia memberikan sejumlah persaratan.

    Di antaranya, menghentikan mobilisasi, pelatihan militer, dan pengiriman bantuan asing selama gencatan senjata.

    Pernyataan Putin mendapat sambutan positif dari Trump.

    Menurut Trump, pernyataan Putin sangat menjanjikan.

    Akan tetapi, Trump menjelaskan bahwa pernyataan tersebut ‘belum lengkap’.

    “Dia mengeluarkan pernyataan yang sangat menjanjikan tetapi belum lengkap,” kata Trump, yang sedang bertemu dengan kepala NATO Mark Rutte di Gedung Putih, dikutip dari Al-Arabiya.

    Trump menggarisbawahi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini harus harus segera terealisasikan.

    “Saya ingin sekali bertemu atau berbicara dengannya. Namun, kita harus segera menyelesaikannya (kesepakatan gencatan senjata),” jelasnya.

    Menurut Trump, apabila Rusia tidak menyetujui kesepatan ini, maka banyak akan kecewa dengan keputusannya.

    “Banyak rincian kesepakatan akhir yang sebenarnya telah dibahas. Sekarang kita akan melihat apakah Rusia ada di sana dan, jika tidak, ini akan menjadi momen yang sangat mengecewakan bagi dunia,” katanya.

    Sementara presiden Volodymyr Zelensky menolak tanggapan Putin.

    Zelenksy menyebut Putin sangat manipulatif.

    “Kini kita semua telah mendengar kata-kata yang sangat mudah ditebak dan sangat manipulatif dari Putin dalam menanggapi gagasan bungkam di garis depan, Dia pada kenyataannya, tengah bersiap untuk menolaknya mulai sekarang,” kata Zelensky.

    Zelensky menuduh Putin tidak menginginkan perang berakhir.

    “Putin takut untuk mengatakan secara langsung kepada Presiden Trump bahwa ia ingin melanjutkan perang ini,” tuding Zelensky, dikutip dari The Guardian.

    Setelah pernyataan Putin dan tanggapan Zelensky, terlihat ketidaksamaan tujuan dari kesepakatan ini.

    Keduanya sama-sama mempertahankan prinsip dan tujuan mereka masing-masing dalam gencatan senjata di Ukraina.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump, Vladimir Putin dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Bertemu Bos NATO, Trump Bilang AS Butuh Greenland

    Bertemu Bos NATO, Trump Bilang AS Butuh Greenland

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte yang berkunjung ke Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Trump mengatakan kepada Rutte bahwa kendali AS atas Greenland diperlukan untuk meningkatkan keamanan internasional.

    Pernyataan Trump kepada Sekjen NATO itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), semakin mengobarkan ambisi sang Presiden AS untuk mencaplok pulau strategis di kawasan Arktik tersebut.

    “Anda tahu, Mark, kita membutuhkannya untuk keamanan internasional, bukan hanya keamanan — internasional — kita memiliki banyak pemain favorit yang berlayar di sekitar pantai itu, dan kita harus berhati-hati,” ucap Trump kepada Rutte di Ruang Oval Gedung Putih pada Kamis (13/3) waktu setempat.

    “Kita akan berbicara dengan Anda,” imbuh Trump.

    Saat ditanya langsung mengenai prospek aneksasi Greenland, Trump menjawab: “Saya pikir hal itu akan terjadi.”

    Trump menjadikan ambisi menguasai Greenland sebagai topik pembicaraan utama sejak dia kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari lalu. Pernyataan pada Kamis (13/3) menunjukkan Trump mungkin ingin NATO terlibat dalam upayanya mengambil alih Greenland, yang merupakan wilayah semi-otonomi Denmark.

    Pernyataan terbaru Trump itu langsung menuai penolakan dari Premier Greenland, Mute Egede, yang akan mengakhiri masa jabatannya. “Presiden AS sekali lagi menyuarakan pemikiran untuk menganeksasi kita. Cukup sudah,” tegas Egede dalam pernyataan via Facebook.

    Lihat juga Video Melihat Pemandangan Greenland, Wilayah yang Didambakan Trump

    Jens-Frederik Nielsen, pemimpin Partai Demokraatit yang baru saja memenangkan pemilu parlemen Greenland pada Selasa (11/3), juga menyatakan penolakan terhadap ambisi Trump.

    “Pernyataan Trump dari AS itu tidak pantas dan hanya menunjukkan sekali lagi bahwa kita harus bersatu dalam situasi seperti ini,” ucapnya.

    Menanggapi Trump, Rutte mengatakan akan menyerahkan pertanyaan soal masa depan Greenland kepada pihak lainnya. Dia secara tegas menyatakan “tidak ingin menyeret NATO” ke dalam perdebatan.

    Menurut Rutte, hal itu seharusnya menjadi pembicaraan negara-negara di area “utara” karena China dan Rusia menggunakan jalur perairan di area tersebut.

    Namun Trump bersikeras mengatakan Denmark menolak untuk membahas topik tersebut dan mencetuskan NATO untuk terlibat.

    “Kami telah berurusan dengan Denmark, kami telah berurusan dengan Greenland, dan kami harus melakukannya. Kami benar-benar membutuhkannya untuk keamanan nasional. Saya pikir itulah sebabnya NATO mungkin harus terlibat, karena kami benar-benar membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Itu sangat penting,” ucap Trump dalam argumennya kepada Rutte.

    NATO dan Kedutaan Besar Denmark di Washington belum memberikan tanggapannya. Sementara jajak pendapat menunjukkan sebagian besar penduduk Greenland menolak bergabung dengan AS, meskipun mayoritas mendukung kemerdekaan pulau itu dari Denmark.

    Lihat juga Video Melihat Pemandangan Greenland, Wilayah yang Didambakan Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ngotot Caplok Greenland, PM Mute Egede: Saya Tidak Bisa menerimanya

    Trump Ngotot Caplok Greenland, PM Mute Egede: Saya Tidak Bisa menerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Greenland baru-baru ini menyerukan penolakan terhadap keinginan Donald Trump mencaplok daerah yang dipimpinnya tersebut. Mute Egede menilai aksi dari orang nomor satu di AS itu sudah melampaui batas dan harus dihentikan.

    Melalui unggahan di media sosial milikinya, PM Greenland, Mute Egede menyatakan penolakan keras terhadap diskusi yang dilakukan oleh politisi NATO dan Trump beberapa waktu lalu terkait keinginan Amerika mengambil alih pulau yang berlokasi strategis itu.

    “Kali ini kita perlu memperkeras penolakan kita terhadap Trump. Orang-orang tidak boleh terus menerus tidak menghormati kita,” ucap Egede di Facebook, pada Kamis, 13 Maret 2025 kemarin.

    Dalam unggahannya itu Egede tidak menerima keinginan Donald Trump yang mengagaskan untuk mencaplok Greenland menjadi bagian dari Amerika.

    “Presiden Amerika sekali lagi memunculkan gagasan untuk mencaplok kami. Saya sama sekali tidak bisa menerimanya,” katanya.

    Mendekati hari lengsernya dari kursi kepemimpinan di Greenland, Mute Egede meminta pemerintah untuk mengumpulkan para ketua partai sesegera mungkin untuk membahas permasalahan tersebut.

    Trump ingin caplok Greenland

    Sebelumnya, Donald Trump berbincang dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte di Gedung Putih, pada pertemuan itu orang nomor satu di AS itu kembali menyatakan keinginannya untuk mencaplok Greenland, sebuah pulau yang berpenduduk 57.000 orang.

    “Saya ras itu (pencaplokan) akan terjadi,” ucap Trump

    “Anda tahu, Mark, kita membutuhkannya untuk keamanan internasional, bukan hanya keamanan internasional. Kita punya banyak pemain favorit yang berlayar di pesisir pantai, dan kita harus berhati-hati,” kata Trump lagi kepada Rutte saat mereka duduk berdampingan di Ruang Oval Gedung Putih untuk berunding.

    Rutte menanggapi dengan mengatakan bahwa ia menyerahkan keputusan terkait masa depan Greenland kepada pihak lain, ia juga menambahkan tak ingin menyeret NATO dalam polemik tersebut.

    “Kepala NATO mengatakan bahwa hal itu seharusnya menjadi topik bagi negara-negara di “utara” karena Tiongkok dan Rusia menggunakan jalur air di wilayah Arktik,” katanya merespons permintaan Trump.

    Namun, Donald Trump bersikeras dan mengatakan Denmark menolak membahas topik Greenland dan bahwa ia mungkin akan mengirim lebih banyak pasukan AS untuk memperkiar pangkalan militer di pulau tersebut.

    Dalam masa jabatan pertamanya sebagai presiden AS dari tahun 2017-2021, Trump mengemukakan gagasan untuk membeli Greenland sebuah wilayah semi-otonom Denmark, tetapi gagasannya ditolak mentah-mentah oleh dua wilayah tersebut.

    “Kita benar-benar membutuhkannya untuk keamanan nasional. Saya pikir itulah sebabnya NATO mungkin harus terlibat karena kita benar-benar membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Itu sangat penting,” kata Trump mencoba membujuk.

    Sejak kembali menjabat, Trump telah menjadikan aneksasi Greenland sebagai topik pembicaraan utama, dan komentarnya pada hari Kamis menunjukkan bahwa ia mungkin ingin NATO terlibat dalam upayanya untuk mengambil alih wilayah tersebut.

    Lokasi Greenland yang strategis dan sumber daya mineralnya yang melimpah dapat menguntungkan AS. Greenland terletak di sepanjang rute terpendek dari Eropa ke Amerika Utara dan sangat penting bagi sistem peringatan rudal balistik AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pastikan Segera Panggil Ridwan Kamil, KPK: Perlu Diklarifikasi

    Pastikan Segera Panggil Ridwan Kamil, KPK: Perlu Diklarifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menjadwalkan pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), untuk mengklarifikasi barang bukti yang disita dari rumahnya. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

    “Kami pasti akan memanggil yang bersangkutan karena dalam penggeledahan di rumahnya, kami menyita beberapa barang bukti. Tentu perlu diklarifikasi kepada beliau,” ujar Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Budi belum mengungkap kapan tepatnya Ridwan Kamil akan dipanggil. Namun, ia memastikan KPK juga akan memanggil pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus ini.

    “Sesegera mungkin kami akan memanggil seluruh saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang telah kami sita dari tempat yang bersangkutan,” tegasnya.

    KPK mengendus indikasi mark up dalam pengadaan iklan di lingkungan BJB yang diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

    “Jumlahnya cukup banyak. Dari anggaran ratusan miliar, potensi kerugian negara bisa mencapai sekitar setengahnya,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Senin (10/3/2025), KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti dari rumah Ridwan Kamil.

    Namun, Setyo enggan membeberkan detail barang atau dokumen yang telah disita.

    “Semua barang bukti masih diteliti. Jika tidak ada relevansi dengan kasus, tentu akan dikembalikan,” jelas ketua KPK.

  • Geledah Rumah Ridwan Kamil, KPK: Ada Petunjuk

    Geledah Rumah Ridwan Kamil, KPK: Ada Petunjuk

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), pada Senin (10/3/2025). Penggeledahan ini dilakukan setelah KPK menemukan petunjuk baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

    “KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kami peroleh sebelumnya,” ujar Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Budi tidak mengungkap secara rinci petunjuk yang diperoleh KPK, namun menegaskan bahwa rumah Ridwan Kamil menjadi prioritas utama dalam penggeledahan.

    “Saya selaku kasatgas yang menangani perkara ini menilai bahwa rumah saudara RK adalah lokasi pertama yang paling penting untuk digeledah,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa ada aspek teknis penyidikan yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka.

    KPK mengendus dugaan mark up dalam pengadaan iklan di lingkungan BJB yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

    “Jumlahnya cukup banyak. Dari anggaran ratusan miliar, indikasi potensi kerugian negara bisa mencapai setengahnya,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Selain menggeledah rumah Ridwan Kamil, KPK juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang saat ini tengah diperiksa lebih lanjut.

    Namun, Setyo enggan membeberkan secara rinci dokumen atau barang yang telah disita.

    “Bukti-bukti yang ditemukan akan diteliti terlebih dahulu. Jika tidak relevan, tentu akan dikembalikan,” tegas ketua KPK.