Xcloud.id

Tag: Mark

  • Kejati Ungkap Dugaan Korupsi Rp 65 M dalam Dana Hibah Dispendik Jatim Tahun 2017

    Kejati Ungkap Dugaan Korupsi Rp 65 M dalam Dana Hibah Dispendik Jatim Tahun 2017

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah barang dan jasa untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang dikelola Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur pada tahun anggaran 2017.

    Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara akibat kasus ini masih dalam proses oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Timur.

    “Setelah ditemukan bukti awal yang cukup, Kejati meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-334/M.5/Fd.2/03/2025 tanggal 3 Maret 2025,” ujar Mia.

    Dugaan Penyimpangan dalam Dana Hibah

    Kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan Kejati Jatim berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-33/M.5/Fd.1/01/2025 tanggal 6 Januari 2025.

    Dalam proses tersebut, tim penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk 25 kepala sekolah SMK Swasta penerima hibah di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Selain itu, Kejati juga meminta keterangan dari beberapa pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Kepala Biro Hukum Provinsi Jatim, Kabid SMK Dispendik Jatim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pemprov Jatim. Tak hanya itu, vendor penyedia barang dan jasa juga turut diperiksa.

    Menurut Mia, pada tahun 2017 Dispendik Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk belanja hibah barang dan jasa bagi SMK Swasta. Penyaluran dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/386/KPTS/013/2017 yang diterbitkan pada 21 Juli 2017. Namun, dalam implementasinya, ditemukan dugaan penyimpangan.

    Pembagian Proyek dan Dugaan Mark-Up

    Dana hibah tersebut dibagi menjadi dua paket proyek, yaitu:

    Paket I: Melibatkan 12 SMK Swasta dan dimenangkan oleh PT Desina Dewa Rizky dengan nilai kontrak Rp 30,5 miliar. Kontrak ini ditandatangani oleh Hudiyono sebagai PPK dan Djono Tehyar sebagai Direktur PT Desina Dewa Rizky.

    Paket II: Melibatkan 13 SMK Swasta dan dimenangkan oleh PT Delta Sarana Medika dengan nilai kontrak Rp 33 miliar. Kontrak ini ditandatangani oleh Hudiyono sebagai PPK dan Subagio (almarhum) sebagai Direktur PT Delta Sarana Medika.

    Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa barang yang diterima beberapa sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan, tidak sesuai dengan SK Gubernur, serta terdapat indikasi mark-up harga yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    Penyidikan dan Penggeledahan

    Kejati Jatim menyoroti dugaan pelanggaran terhadap sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, serta Pergub Jatim Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bansos.

    Sebagai bagian dari penyidikan, pada Rabu (12/3/2025) pukul 10.00 WIB, tim penyidik Kejati Jatim melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Surabaya, termasuk Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kantor penyedia barang/jasa, dan dua rumah yang diduga terkait proyek hibah ini.

    Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen serta barang bukti elektronik seperti ponsel dan laptop yang berkaitan dengan proyek ini. “Dokumen dan barang bukti yang ditemukan akan disita untuk memperkuat alat bukti dalam perkara ini,” tegas Mia.

    Saat ini, Kejati Jatim terus mengumpulkan alat bukti dengan memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, serta berkoordinasi dengan BPKP untuk memastikan besaran kerugian negara dalam kasus ini. [uci/ted]

  • Musuh AS Makin Banyak di Tangan Trump, Negara Eropa Teriak

    Musuh AS Makin Banyak di Tangan Trump, Negara Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan perang tarif yang digaungkan Presiden AS Donald Trump membuat beberapa negara bereaksi. Kini, bukan cuma China, Rusia, dan Iran yang menjadi musuh AS.

    Beberapa negara lain yang terdampak kebijakan tarif tambahan mulai menunjukkan gesekan. Antara lain Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Inggris, Brasil, hingga Korea Selatan.

    Terbaru, Belanda yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat AS juga mulai lantang bersuara. Parlemen Belanda pada pekan ini menyetujui beberapa mosi yang mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan dengan perusahaan software asal AS.

    Parlemen juga meminta pemerintah menggenjot pembentukan platform layanan cloud di bawah kontrol Belanda, dikutip dari Reuters, Rabu (19/3/2025).

    Inisiatif serupa memang pernah gagal di masa lalu karena kurangnya alternatif dari Eropa yang memadai. Namun, para legislator mengatakan perubahan hubungan dengan AS di bawah kepemimpinan Trump membuat langkah kemandirian ini bersifat darurat.

    “Pertanyaan yang harus kita utarakan sebagai bangsa Eropa adalah: apakah kita nyaman orang seperti Trump, Mark Zuckerberg (CEO Meta), dan Elon Musk (Pemilik X) menguasai data kita?” kata Marieke Koekkoek yang merancang 1 dari 8 mosi yang disetujui parlemen terkait isu ini.

    Selain meluncurkan platform layanan cloud berdaulat, mosi tersebut meminta pemerintah untuk mengaji ulang keputusan untuk menggunakan Amazon Web Services untuk hosting domain internet di Belanda.

    Parlemen meminta pemerintah Belanda mengembangkan alternatif untuk perangkat lunak AS dan perlakuan istimewa untuk perusahaan Eropa dalam tender publik.

    Pemungutan suara untuk persetujuan mosi tersebut dilakukan sehari setelah puluhan perusahaan teknologi Eropa meminta Komisi Eropa untuk membentuk dana kedaulatan (sovereign fund) dalam rangka berinvestasi dalam teknologi Eropa, termasuk infrastruktur cloud.

    Juru bicara Kementerian Kebijakan Ekonomi Belanda menolak berkomentar.

    Pakar teknologi Belanda, Bert Hubert, telah menyarankan pengurangan ketergantungan terhadap AS. Ia mengatakan teknologi yang berdaulat merupakan satu-satunya langkah awal untuk menghadapi tekanan AS.

    Ia mengatakan pemerintah perlu memaksa lembaga untuk melaporkan secara publik risiko yang terkait dengan ketergantungan mereka pada perusahaan cloud AS.

    “Dengan munculnya Trump 2.0, menjadi jelas bahwa ini bukan sesuatu yang dapat Anda setujui begitu saja,” katanya.

    Salah satu isu yang muncul dalam debat parlemen adalah kemungkinan Microsoft yang merupakan raksasa asal AS menyetop kerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda.

    Pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi pada pengadilan kejahatan perang tersebut bulan lalu setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Amazon dan Microsoft tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (fab/fab)

  • Ridwan Kamil Tegaskan Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK Bukan Miliknya

    Ridwan Kamil Tegaskan Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK Bukan Miliknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menegaskan deposito senilai Rp70 miliar yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah miliknya. 

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita [KPK] saat itu,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (19/3/2025). 

    Diberitakan sebelumnya, rumah RK sempat digeledah oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi penempatan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). Adapun, rumah Ridwan Kamil digeledah penyidik, Senin (10/3/2025). 

    Rumahnya menjadi salah satu dari total 12 lokasi yang digeledah selama 10-12 Maret 2025 untuk mencari bukti dugaan rasuah di BJB itu.  

    Pelaksana Harian alias Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo mengatakan penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah Ridwan usai mendapatkan sejumlah petunjuk yang mengarah ke rumah politisi Partai Golkar itu. 

    Namun, Budi menyebut urutan rumah atau tempat yang digeledah KPK ditentukan secara random.

    “Memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK,” ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers, Kamis (13/3/2025).  

    Budi enggan memerinci terkait dengan bukti apa yang diperoleh dari rumah Ridwan, maupun lokasi lain selama tiga hari penggeledahan. Namun demikian, ada informasi yang menyebutkan bahwa penyidik KPK menyita deposito sebesar Rp70 miliar.  

    Selain itu, Ridwan Kamil menuturkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya dugaan mark-up dalam anggaran belanja iklan media massa di BJB. 

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” 

    RK menjelaskan bahwa saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia memiliki peran sebagai ex-officio dalam pengawasan BUMD. Ia biasanya menerima laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris yang mewakili pemerintah daerah. 

    Namun, terkait mark-up anggaran belanja iklan, RK mengaku tidak mendapat informasi apa pun.

    Lanjutnya, terkait beberapa konten IG yang terhapus, RK mengatakan bahwa hal ini terjadi secara tidak sengaja. Namun pihaknya sudah meminta kepada tim admin agar konten-konten yang tak sengaja terhapus dapat dikembalikan secepatnya. 

    “Beberapa konten IG tidak sengaja terhapus, karena sudah 3 bulan ini tim admin akun saya memang menghapus akun-akun Followers Bot. Namun, yang terhapus adalah konten yang bersifat endorse,” ucapnya. 

    Terlebih, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Dua di antaranya adalah internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH).  

    Tiga orang tersangka lainnya merupakan pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa yaitu Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress; serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

  • KPK Dalami Dugaan Korupsi Bank BJB Gunakan Dana Non-Budgeter – Page 3

    KPK Dalami Dugaan Korupsi Bank BJB Gunakan Dana Non-Budgeter – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki kasus dugaan korupsi korupsi proyek iklan Bank Jabar Banten (BJB). Proyek iklan BJB yang dikorupsi itu disebut-sebut menggunakan dana non-budgeter.

    Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidik tengah mendalami penggunaan sumber dana untuk proyek iklan BJB tersebut.

    “Penyidik tentunya nanti akan memanggil saki-saksi dan akan didalami. Salah satu poin yang didalami adalah penggunaan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dana non-budgeter tersebut,” ujar Tessa di Gedung KPK, Selasa (18/3/2025).

    Penyidik, kata Tessa tengah mendalami tujuan diadakannya dana non-bujeter, aliran uang, hingga sosok penggagasnya.

    “Iya, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaannya dan untuk apa uang tersebut digunakan itu nanti akan didalami oleh penyidik,” ucap Tessa.

    Kasus ini bermula dari adanya dugaan mark-up dana iklan BJB hingga Rp200 miliar selama periode 2021-2023. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

    KPK sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 27 Februari 2025 dan menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, namun identitas mereka masih dirahasiakan.

    “Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan,” Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (5/3/2025) lalu.

     

  • Unggahan di Akun Instagram Ada yang Dihapus, Ini Jawaban Ridwan Kamil – Halaman all

    Unggahan di Akun Instagram Ada yang Dihapus, Ini Jawaban Ridwan Kamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Unggahan di akun media sosial Instagram mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hilang.

    Hilangnya unggahan tersebut menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung beberapa waktu lalu.

    Adapun, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi mark up biaya iklan oleh bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.

    Unggahan mantan wali kota Bandung yang hilang di antaranya seperti momen pembukaan kafe miliknya, Jabarano Coffee di luar negeri.

    Unggahan terakhir yang kini berada di Instagram Ridwan Kamil merupakan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jawa Barat Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno pada 13 Desember 2024.

    Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa unggahan-unggahan yang hilang itu tidak sengaja terhapus.

    “Tidak sengaja terhapus, karena sudah tiga bulan tim admin akun saya menghapus akun-akun followers BOT,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi yang diterima Tribunjabar.id, Selasa (18/3/2025).

    Ridwan Kamil menjelaskan bahwa ia telah meminta tim adminnya segera memunculkan kembali unggahan-unggahan tersebut.

    “Yang terhapus adalah yang bersifat endorse. Sudah saya minta kepada tim admin agar konten-konten yang tidak sengaja terhapus itu, untuk dikembalikan secepatnya,” terang politisi Golkar itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Kamil juga mengungkapkan kondisinya setelah KPK menggeledah rumahnya yang berada di Kota Bandung pada Senin (10/3/2025).

    “Kondisi saya sehat wal’afiat, lahir batin. Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa,” ujar Ridwan Kamil.

    “Hanya saja, sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” lanjutnya.

    Ridwan Kamil juga menuturkan bahwa ia baru tahu terkait duduk perkara kasus korupsi di bank BUMD Jabar itu melalui media.

    “Berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa media, KPK menyebut telah terjadi dugaan mark up dalam anggaran belanja untuk media,” kata Ridwan Kamil.

    Saat menjadi gubernur, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku memiliki fungsi ex-officio di bank BUMD tersebut. Sebab, mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jabar.

    “Saat menjabat sebagai Gubernur, saya juga memiliki fungsi ex-officio, dan untuk urusan BUMD, biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan Gubernur,” ucapnya.

    Terkait kasus mark up anggaran belanja iklan media yang dilakukan Bank tersebut, Ridwan Kamil mengaku sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” katanya.

    Sementara terkait uang Rp70 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari sejumlah lokasi saat penggeledahan, Ridwan Kamil mengaku tak tahu. 

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” ucapnya.

    Ridwan Kamil Kooperatif

    Sebelumnya diberitakan, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Ridwan Kamil kooperatif saat penggeledahan itu dilakukan di kediamannya.

    “Dari informasi teman-teman yang ada di sana, itu beliau (Ridwan Kamil) ada dan kooperatif,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

    Ridwan Kamil yang berada di rumah disebut ikut mengawal proses penggeledahan.

    Asep mengatakan, hal tersebut wajar, dan memudahkan tugas penyidik jika pemilik rumah berada di lokasi saat dilakukan penggeledahan.

    “Karena tentunya di sana banyak juga barang-barang pribadi yang tidak bersangkut paut dengan perkara yang sedang kita tangani,” tutur Asep.

    “Sehingga mungkin kalau tidak ada orangnya, nanti ada klaim kehilangan barang dan lain-lain, itu kan akan menjadi polemik. Kalau ditemani, ya aman,” ujar dia. 

    Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang dari penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung.

    Penulis: Rheina Sukmawati

  • Ridwan Kamil Buka Suara Tanggapi Kasus Bank BJB, Klarifikasi Soal Deposito yang Disita KPK

    Ridwan Kamil Buka Suara Tanggapi Kasus Bank BJB, Klarifikasi Soal Deposito yang Disita KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun 2021-2023 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum memberikan klarifikasi, ia terlebih dulu memberi kabar bahwa saat ini dalam kondisi sehat.

    “Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa. Hanya saja, sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” kata Ridwan Kamil dalam keterangannya, Selasa, 18 Maret 2025.

    Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengaku baru mengetahui dari media kalau kasus yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan mark up dalam anggaran belanja untuk media di Bank BJB.

    Saat menjabat sebagai gubernur, Ridwan Kamil menyebut dirinya memiliki fungsi ex-officio di Bank BJB. Menurutnya, untuk urusan BUMD, biasanya ia mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur.

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengatahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” ucap Ridwan Kamil.

    Terkait uang Rp70 miliar dalam bentuk deposito yang disita KPK dari sejumlah lokasi penggeledahan, Ridwan Kamil mengeklaim barang bukti itu bukan miliknya. Ia menegaskan, penyidik tidak menyita deposito di rumahnya.

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” ujar Ridwan Kamil.

    KPK Sita Bukti Fantastis

    Penyidik KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti penting dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan selama tiga hari di Kota Bandung mulai 10 Maret hingga 12 Maret 2025. Penggeledahan menyasar lebih dari 12 lokasi, termasuk rumah mantan Ridwan Kamil dan kantor Bank BJB.

    Barang bukti yang disita yakni uang dalam bentuk deposito sekira Rp70 miliar rupiah dan beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudian, aset tanah rumah dan bangunan yang diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tahun 2021-2023.

    “Ini secara overall ya, semua tempatnya saya tidak mendetailkan karena banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan, nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis berikutnya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

    Budi mengatakan, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan pengeluaran dana non-budgeter. Ia menyebut, pihaknya telah memetakan siapa saja pihak-pihak yang menikmati aliran dana non-budgeter tersebut.

    Budi kembali menekankan bahwa penggeledahan dilakukan di berbagai tempat, ia enggan memberikan perincian mengenai barang bukti yang ditemukan di setiap lokasi. Pada intinya banyak barang bukti yang didapatkan KPK selama penggeledahan.

    “Saya bukan ngomong di satu tempat. Selama tiga hari saya melaksanakan penggeledahan banyak yang kami dapatkan,” ucap Budi.

    Kenapa Rumah Ridwan Kamil yang Pertama Digeledah?

    KPK mengakui tempat yang pertama kali digeledah adalah rumah Ridwan Kamil yang berlokasi di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Budi menjelaskan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dilakukan bukan tanpa alasan karena langkah tersebut diambil berdasarkan petunjuk yang diperoleh dalam proses penyidikan.

    “KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan sehingga kami melakukan penggeledahan,” kata Budi.

    Akan tetapi, Budi tidak dapat membeberkan secara detail mengenai alasan konkret kenapa rumah Ridwan Kamil yang pertama kali digeledah. Karena, kata dia, hal itu menyangkut teknis penyidikan yang tidak bisa diungkap secara terperinci.

    “Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut siapa prioritas pertama saya geledah memang rumahnya RK,” ujar Budi.

    Lima Orang Jadi Tersangka

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka.

    “KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah Sprindik. Tersangka dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta,” kata Budi.

    Secara terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma.

    Budi menjelaskan, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerja sama dengan enam agensi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    “Ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan PBJ (pengadaan barang dan jasa)” ucap Budi.

    Budi menyebut, terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.

    “Yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerja sama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan dana guna kebutuhan non-budgeter BJB,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 9 Ridwan Kamil Akhirnya Angkat Bicara soal Penggeledahan Rumahnya oleh KPK Terkait Kasus Bank BJB Bandung

    9 Ridwan Kamil Akhirnya Angkat Bicara soal Penggeledahan Rumahnya oleh KPK Terkait Kasus Bank BJB Bandung

    Ridwan Kamil Akhirnya Angkat Bicara soal Penggeledahan Rumahnya oleh KPK Terkait Kasus Bank BJB
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku dalam kondisi baik dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari meski jarang membagikannya di media sosial.
    “Kondisi saya sehat walafiat, lahir dan batin. Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa. Hanya saja, sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis yang diterima *Kompas.com*, Selasa (18/3/2025).
    Ridwan Kamil menyatakan telah mengetahui kasus dugaan korupsi di Bank BJB dari pemberitaan media.
    “Berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa media, KPK menyebut telah terjadi dugaan *mark up* dalam anggaran belanja untuk media di Bank BJB,” katanya.
    Sebagai Gubernur Jabar saat itu, Ridwan Kamil memang memiliki jabatan ex-officio sebagai pemegang saham mayoritas, mengingat Bank BJB merupakan BUMD milik Pemprov Jabar.
    “Saat menjabat sebagai gubernur, saya juga memiliki fungsi ex-officio. Dan untuk urusan BUMD, biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur,” jelasnya.
    Namun, terkait kasus dugaan korupsi belanja iklan yang menjerat mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut.
    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” tuturnya.
    Ia juga membantah kepemilikan uang deposito senilai Rp70 miliar yang disebut-sebut dalam kasus ini.
    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai ‘Boycott USA!’ Gegara Tarif Impor Trump

    Ramai ‘Boycott USA!’ Gegara Tarif Impor Trump

    Jakarta –

    Negara-negara Skandinavia dan Kanada berada di garis depan tren internasional yang berkembang, di mana para konsumen meninggalkan produk-produk AS akibat keputusan Presiden Donald Trump mengenakan tarif impor tinggi pada berbagai produk dari negara-negara tertentu.

    Beberapa grup Facebook telah dibentuk dalam beberapa minggu terakhir untuk mengorganisir boikot dan kampanye. Salah satu grup asal Swedia bernama “Bojkotta varor fran USA” yang artinya “Boikot produk dari AS,” sudah memiliki hampir 80.000 anggota pada saat artikel ini ditulis.

    Grup ini menyatakan, tujuannya adalah untuk “melindungi demokrasi, kedaulatan, dan keamanan,” dan berharap boikot ini dapat memberikan tekanan pada pemerintahan Trump. Penggunaan platform Facebook dianggap sebagai “senjata terbaik.”

    Beberapa grup serupa di Kanada juga mulai bermunculan di Facebook, sementara grup Prancis bernama “BOYCOTT USA: Achetez Francais et Europeen!” — BOYCOTT USA: Beli produk Prancis dan Eropa! — telah memiliki lebih dari 20.000 anggota.

    Ada juga dukungan untuk sikap serupa di Jerman. Sebuah survei oleh kelompok riset Civey untuk surat kabar bisnis Handelsblatt menemukan bahwa 64% warga Jerman lebih memilih untuk menghindari produk AS, jika memungkinkan. Sebagian besar mengaku bahwa kebijakan Trump sudah mempengaruhi pilihan mereka saat berbelanja.

    Garritt van Dyk, seorang pengajar sejarah di Universitas Waikato di Selandia Baru, mengatakan bahwa aksi boikot yang dilakukan konsumen jadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena orang-orang melihatnya sebagai pilihan tambahan selain memilih dalam pemilu untuk menyatakan pendapat politik.

    “Mungkin mereka memilih dengan harapan tertentu, tetapi kenyataannya berbeda, atau mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan,” katanya kepada DW. “Mereka mencari cara lain untuk melaksanakan kewenangan mereka.”

    Penjualan mobil Tesla turun di tengah kemarahan terhadap Elon Musk

    Penjualan Tesla di Eropa anjlok pada bulan Januari, demikian menurut data dari Asosiasi Pabrikan Mobil Eropa, turun 45% dibandingkan periode yang sama pada 2024. Penjualan Tesla di Eropa turun sepanjang tahun 2024, dengan penurunan 13% di seluruh Uni Eropa.

    Van Dyk mengatakan boikot ini mulai populer di berbagai kalangan politik, dengan contoh boikot bir Bud Light di AS yang dimulai pada April 2023. Boikot ini terjadi sebagai respons terhadap kampanye iklan Bud Light yang dibintangi oleh seorang transgender, yang menyebabkan reaksi balik dari konservatif Amerika Serikat dan penurunan signifikan dalam penjualan bir tersebut. “Hal itu bisa datang dari arah mana saja,” kata van Dyk. “Ini bukan hanya alat progresif.”

    Kampanye ‘Beli (Produk) Kanada’ di tengah sentimen anti-Trump

    Sentimen menentang produk AS tampaknya sangat kuat di Kanada. Trump terus melanjutkan tarif 25% terhadap Kanada meskipun kedua negara adalah sekutu lama dan berbagi perbatasan sepanjang hampir 9.000 kilometer.

    Trump juga sering berbicara tentang menjadikan Kanada negara bagian ke-51 AS . Ia melakukannya dengan cara mengolok-olok perdana menteri Kanada yang habis masa jabatannya tahun ini, Justin Trudeau, sebagai “Gubernur Trudeau”, yang tampaknya dimaksudkan untuk merendahkan orang nomor satu di negara itu.

    Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat Kanada. Sentimen anti-Trump yang meningkat membuat Partai Liberal, yang sebelumnya dipimpin oleh Trudeau dan kini dipimpin oleh perdana menteri baru Mark Carney, meraih pemulihan dukungan dramatis dalam jajak pendapat. Pada awal 2025, mereka tertinggal 25% dari Partai Konservatif, tetapi sekarang mereka memimpin suara di banyak jajak pendapat.

    Sentimen ini semakin tercermin di kalangan konsumen. Dylan Lobo menjalankan situs web bernama “Made in CA,” yang bertujuan menyediakan direktori online produk-produk buatan Kanada. Dia mengatakan kepada majalah Business Insider bahwa situs webnya baru-baru ini mengalami lonjakan pengunjung.

    “Banyak patriotisme di negara ini,” katanya kepada majalah tersebut. “Ada perasaan membuncah bahwa orang Kanada ingin mendukung sesama orang Kanada.”

    Beberapa aplikasi bahkan muncul, seperti Buy Beaver dan Maple Scan, yang membantu pembeli mengidentifikasi produk AS saat berbelanja.

    Banyak bisnis Kanada juga mengambil tindakan dengan kampanye “Beli (produk) Kanada.” Di Ontario, Dewan Pengendalian Minuman Beralkohol provinsi itu mengumumkan akan berhenti memasok produk buatan AS seperti bourbon dan anggur di toko-tokonya. Provinsi lain, seperti British Columbia dan New Brunswick, juga melakukan tindakan serupa.

    Perdana Menteri Ontario Doug Ford juga membatalkan kontrak senilai CA$100 juta (sekitar US$69 juta) dengan Starlink, perusahaan telekomunikasi milik Elon Musk. “Ontario tidak akan melakukan bisnis dengan orang-orang yang bertekad menghancurkan ekonomi kami,” kata Ford di platform media sosial X.

    Proteksionisme AS memicu reaksi balik di Eropa

    Beberapa perusahaan Eropa juga mengambil tindakan terhadap perusahaan AS. Pengecer terbesar di Denmark, Salling Group, mengatakan akan memberi label bintang hitam pada produk-produk Eropa di toko-tokonya untuk membantu pelanggan mengenalinya. Perusahaan ini tetap akan menjual produk AS, tetapi CEO-nya, Anders Hagh, menulis di LinkedIn bahwa label baru ini merupakan “layanan tambahan bagi pelanggan yang ingin membeli barang dengan merek Eropa.”

    Sementara itu, beberapa perusahaan mengambil tindakan yang lebih tegas. Haltbakk Bunkers dari Norwegia, yang menyediakan minyak dan bahan bakar untuk kapal, baru-baru ini mengumumkan akan berhenti memasok bahan bakar untuk kapal-kapal Angkatan Laut AS.

    Di luar Eropa dan Kanada, banyak pemimpin bisnis menyadari potensi reaksi terhadap produk AS dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi bisnis mereka. Takeshi Niinami, CEO dari raksasa minuman Jepang Suntory Holdings — yang memiliki merek seperti Jim Beam — memperingatkan beberapa minggu setelah Trump kembali ke Gedung Putih bahwa merek AS akan menjadi sasaran konsumen internasional.

    “Kami sudah merencanakan strategi dan anggaran untuk 2025, dengan harapan produk-produk Amerika, termasuk wiski Amerika, akan lebih sulit diterima oleh negara-negara di luar AS karena pertama, tarif, dan kedua, emosi,” katanya kepada Financial Times.

    Hal ini menunjukkan bahwa boikot dan perilaku konsumen bisa mempengaruhi penjualan perusahaan AS di Kanada, Eropa, dan tempat lainnya, dengan data yang akan dirilis dalam beberapa bulan mendatang, di mana kemungkinannya akan diperhatikan secara seksama.

    Van Dyk mengatakan bahwa reaksi balik terhadap produk AS memiliki kemiripan dengan kampanye “freedom fries” yang terkenal pada tahun 2003, ketika oposisi Prancis terhadap invasi Irak menyebabkan penggantian nama kentang goreng menjadi “freedom fries” di beberapa bagian AS.

    “Ada kalanya di masa lalu di mana kita mendapatkan reaksi aneh seperti ini: ‘Kami tidak ingin itu menjadi bagian dari budaya kami lagi,’” katanya.

    Dia percaya bahwa kerusakan reputasi yang dialami oleh perusahaan dan produsen AS bisa sangat signifikan pada akhirnya. “Dari segi kerusakan pada merek dan reputasi, situasi ini bisa mempengaruhi karena di pasar yang penuh sesak, orang bisa membuat pilihan,” kata van Dyk.

    Seorang juru bicara untuk The European Consumer Organisation, yang mewakili kepentingan konsumen di seluruh Eropa, mengatakan bahwa mereka belum memiliki posisi terkait masalah boikot ini, dan mereka fokus pada “mempelajari bagaimana tarif akan mempengaruhi konsumen.”

    Dalam sebuah pernyataan kepada DW, organisasi ini juga mengatakan mereka bekerja sama dengan kelompok konsumen AS mengenai “bagaimana menjaga kerja sama transatlantik tetap berfungsi demi kepentingan konsumen.”

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    Lihat juga Video: Kebijakan Tarif Impor Trump Bikin Kanada Meradang

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kondisi Ridwan Kamil seusai Rumahnya Digeledah KPK Dugaan Korupsi Bank BUMD – Halaman all

    Kondisi Ridwan Kamil seusai Rumahnya Digeledah KPK Dugaan Korupsi Bank BUMD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah kondisi eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, setelah rumahnya di Bandung, Jawa Barat, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/3/2025) lalu.

    Diketahui, penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi dana iklan Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat (Jabar).

    Saat penggeledahan dilakukan, Ridwan Kamil kabarnya tidak ada di rumah.

    Ia hanya menitipkan pesan kepada awak media melalui stafnya.

    Sejak saat itu, ia belum muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi.

    Belakangan, Ridwan Kamil memberikan kabar tentang dirinya ke Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, yakni Jumat (14/3/2025) sekitar pukul 23.00 WIB melalui nomor telepon stafnya. 

    Kepada Iswara, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa dirinya dalam keadaan baik dan berada di Bandung.

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi.”

    “Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung. Ya, beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” jelas Iswara di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jabar, Sabtu (15/3/2025) dilansir TribunJabar.co.id.

    Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus korupsi yang sedang diselidiki KPK.

    “Beliau menyampaikan bahwa ‘Insyaallah kalau saya tidak ikut campur masalah tersebut’,” kata Iswara meniru ucapan Ridwan Kamil.

    Kendati demikian, Ridwan Kamil tetap bersikap kooperatif terhadap kerja KPK.

    Pihaknya juga menyatakan, penggeledahan yang dilakukan oleh KPK adalah bagian dari risiko jabatan yang pernah diembannya.

    Ia pun siap memberikan keterangan jika diperlukan.

    “Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark up di salah satu BUMD di Pemprov Jabar.”

    “Di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah Gubernurnya yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan,” jelas Iswara.

    Sempat Susah Dihubungi

    Sebelumnya, Iswara sempat mengeluhkan Ridwan Kamil sulit dihubungi setelah peristiwa penggeledahan rumahnya.

    Padahal, bidang advokasi DPD Partai Golkar bisa saja memberikan pendampingan hukum, jika Ridwan Kamil membutuhkan.

    “Ya, kami dari DPP Golkar akan menawarkan kepada Pak RK untuk memberikan bantuan hukum, karena beliau adalah kader Partai Golkar,” ujar Iswara, Kamis (13/3/2025) dilansir TribunJabar.co.id.

    Namun, DPD Partai Golkar mengaku kesulitan untuk komunikasi dengan Ridwan Kamil.

    Dari internal partai, kata Iswara, sempat mencoba menghubungi Ridwan Kamil melalui keluarganya, namun belum ada tanggapan.

    “Sampai hari ini kita masih berusaha menghubungi, baik ke Pak RK melalui keluarganya. Jujur sampai hari ini kami belum bisa berkomunikasi,” jelas Iswara.

    Iswara pun mengaku prihatin atas kabar yang menimpa Ridwan Kamil.

    Namun, pada prinsipnya, proses hukum harus dihormati dan menunggu hasil kerja penyidik KPK.

    “Tentunya kami prihatin, tapi tentunya kami serahkan pada proses hukum yang berlaku, kita ikuti sajalah ya, kemarin itu baru penggeledahan dan KPK juga menjelaskan statusnya baru sebagai saksi,” ujar Iswara.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kabar Ridwan Kamil saat Dihubungi Golkar, Sempat ‘Hilang’ usai Rumah Digeledah KPK, Masih di Bandung dan Pasca-Rumahnya Digeledah KPK, Ridwan Kamil Sulit Dihubungi Golkar Jabar

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunJabar.id/Seli Andina Miranti/Nazmi Abdurrahman)

  • Apple Pertimbangkan Hapus Port pada iPhone 17

    Apple Pertimbangkan Hapus Port pada iPhone 17

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple dikabarkan berencana memperkenalkan varian ‘Air’ dalam seri iPhone 17 dengan model lebih ramping. Salah satu caranya dengan menghilangkan port. 

    Port iPhone merupakan antarmuka fisik pada perangkat iPhone yang memungkinkan koneksi dengan perangkat lain atau aksesori. Selama bertahun-tahun, iPhone telah menggunakan dua jenis port utama yaitu Lightning  dan USB-C, yang digunakan mulai dengan seri iPhone 15. 

    Adapun Port berfungsi sebagai pengisian daya baterai, transfer data (misalnya, foto, video, dan musik) ke dan dari komputer hingga koneksi ke aksesori (misalnya, headphone, adaptor, dan docking station).

    Mark Gurman dari Bloomberg membagikan informasi tentang model iPhone yang lebih ramping ini. Apple mempertimbangkan untuk membuat iPhone 17 Air sebagai iPhone pertama yang sepenuhnya tanpa port. Sebagai penggantinya, iPhone akan menggunakan pengisian daya nirkabel secara eksklusif serta sinkronisasi data berbasis cloud untuk transfer data. 

    Sementara itu Techcrunch, Senin (17/3/2025) menyebut bahwa, Apple masih menunda rencana ini karena kemungkinan penolakan oleh regulator Eropa dan adanya persyaratan dari Uni Eropa bagi produsen smartphone untuk menyertakan port USB-C. 

    Dengan demikian, iPhone 17 Air kemungkinan besar akan tetap memiliki port, meskipun dengan desain yang lebih ramping dan fitur-fitur inovatif lainnya.

    Sebelumnya, bocoran desain iPhone 17 Pro sudah muncul ke publik, dengan desain lama 3 kamera boba. Meskipun mengusung desain kamera lama, namun akan ada tambahan bingkai besar di bagian belakang ponsel.

    Sehingga terlihat jarak antara kamera boba dengan flash akan sedikit jauh. Lensa berada di sisi kiri bar, sedangkan LED flash, mikrofon belakang, dan LiDAR Scanner berjajar vertikal di sisi kanan.

    Pembawa acara Front Page Tech Jon Prosser mengatakan, iPhone 17 Pro memiliki fitur finishing dua warna dengan bilah kamera tampak lebih gelap dibandingkan bagian belakang lainnya.

    Namun belum dijelaskan apakah perubahan desain tersebut memiliki manfaat, atau murni untuk estetika saja.

    Kemudian mengutip GSMArena, Digital Chat Station mengatakan bahwa iPhone Pro Max yang akan datang akan menampilkan fitur Dynamic Island yang lebih tipis.

    Ponsel akan memiliki komponen metalensa Face ID yang menyusut. Metalensa adalah lensa optik ultra-tipis canggih yang menggunakan struktur nano untuk memanipulasi cahaya pada tingkat mikroskopis.

    Mereka menggunakan susunan struktur nano seperti titanium dioksida atau silikon dan secara tepat dapat mengontrol fase, amplitudo, dan polarisasi cahaya yang masuk.