Tag: Mark

Kanada Tidak Akan Pernah Dijual!

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih di tengah ketegangan tarif dan kedaulatan. Mark Carney mengatakan kepada Trump bahwa negaranya tidak untuk dijual.

Dilansir AFP, Rabu (7/5/2025), berbicara di Ruang Oval, Trump menegaskan kepada Carney yang baru terpilih bahwa akan menjadi “pernikahan yang indah” jika Kanada menyetujui seruannya yang berulang untuk menjadi negara bagian AS ke-51.

Namun Carney menepis saran Trump, dengan mengatakan: “Ada beberapa tempat yang tidak pernah dijual … tidak untuk dijual. Tidak akan pernah dijual.”

Pemimpin Liberal berusia 60 tahun itu memenangkan pemilihan Kanada dengan janji untuk melawan Trump dari Partai Republik, memperingatkan bahwa hubungan antara negara-negara tetangga Amerika Utara itu tidak akan pernah sama lagi.

Trump, 78 tahun, telah memicu perang dagang besar dengan Kanada dengan tarifnya sementara berulang kali membuat seruan luar biasa bagi sekutu utama NATO dan mitra dagang utama untuk menjadi negara bagian AS ke-51.

Kedua pemimpin memulai pertemuan mereka dengan kata-kata hangat, dengan Trump yang terpilih 2 kali memuji Carney, yang Partai Liberal-nya melesat dari posisi tertinggal dalam jajak pendapat, untuk “salah satu kebangkitan terbesar dalam sejarah politik, bahkan mungkin lebih hebat dari saya.”

“Tidak. Hanya begitulah adanya,” kata Trump ketika ditanya apakah ada sesuatu yang bisa dikatakan Carney dalam pertemuan itu yang akan membujuknya untuk mencabut tarif mobil khususnya.

Dan ketika Trump menyebutkan bahwa warga Kanada mungkin setuju untuk bergabung dengan Amerika Serikat “dalam jangka waktu tertentu,” Carney mengangkat tangannya dan menyela.

Trump yang tampak tegang kemudian merujuk pada pertengkaran yang panas di Ruang Oval dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada bulan Februari–hanya untuk menegaskan bahwa hal itu tidak akan terulang.

“Kami bertengkar lagi dengan orang lain, itu sangat berbeda–ini adalah percakapan yang sangat bersahabat,” kata Trump.

Trump sebelumnya mengecam Kanada di Truth Social karena secara efektif memanfaatkan Amerika Serikat, beberapa menit sebelum berjabat tangan dengan Carney di luar West Wing.

Pertemuan itu sangat dinanti-nantikan setelah pemilihan umum Kanada di mana Carney bersumpah bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah “memiliki kita”.

Sejak itu Carney bersumpah untuk membangun kembali hubungan Kanada sebagai anggota NATO dengan Amerika Serikat dalam perubahan politik dan ekonomi terbesarnya sejak Perang Dunia II.

Trump telah mengenakan tarif umum sebesar 25% pada Kanada dan Meksiko dan pungutan khusus sektor pada mobil, beberapa di antaranya telah ditangguhkan sambil menunggu negosiasi. Trump juga telah mengenakan bea serupa pada baja dan aluminium.

(rfs/rfs)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

07/05/2025 04:32
9 Fakta Mengejutkan Kasus Perdagangan Seks Sean ‘Diddy’ Combs yang Bikin Heboh Amerika – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Nama Sean “Diddy” Combs kembali menjadi sorotan, bukan karena prestasi di dunia musik, melainkan karena kasus hukum yang mengejutkan publik.

Mantan raja hip-hop Amerika ini juga dikenal dengan nama P Diddy.

Ia kini menghadapi dakwaan berat dalam kasus perdagangan seks yang menyeretnya ke pengadilan federal di Manhattan, Amerika Serikat.

Jaksa menuduh Combs menjalankan jaringan kriminal yang melibatkan pemaksaan, kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan kekuasaan dalam bisnis hiburan yang ia pimpin.

Combs membantah semua tuduhan dan menyatakan dirinya tidak bersalah.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut figur besar dalam industri hiburan serta dugaan pelanggaran serius yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Berikut sembilan fakta mengejutkan dari kasus Sean “Diddy” Combs yang mengguncang Amerika.

1. Tuduhan Terhadap Combs

Combs, yang kini berusia 55 tahun, didakwa dalam kasus perdagangan seks yang melibatkan penggunaan narkoba dan seks paksa.

Jaksa mengklaim Combs mengatur pertemuan intim di kamar hotel menggunakan narkoba dan ancaman kekerasan terhadap para wanita.

Menurut jaksa, Combs juga melibatkan karyawan dan sumber daya dari kerajaan bisnisnya untuk menciptakan perusahaan kriminal.

Perusahaan ini, menurut dakwaan, terlibat dalam berbagai kejahatan, termasuk perdagangan seks, kerja paksa, penculikan, pembakaran, penyuapan, dan penghalangan keadilan.

Dakwaan terhadapnya tertuang dalam dokumen setebal 14 halaman yang telah diperbarui tiga kali sejak September.

2. Tuduhan Pidana yang Dihadapi Combs

Combs menghadapi lima dakwaan pidana berat.

Satu dakwaan adalah konspirasi pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Dua dakwaan lainnya adalah perdagangan seks dengan paksaan, penipuan, atau tekanan, yang masing-masing membawa hukuman maksimal penjara seumur hidup dan minimal 15 tahun.

Ia juga didakwa dua kali karena mentransportasi orang untuk tujuan prostitusi, yang dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara.

3. Pernyataan Pembelaan dari Tim Hukum Combs

Combs membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Pada April, tim hukum Combs menyatakan para penuduhnya adalah mantan pacar yang memiliki hubungan suka sama suka dengannya.

Menurut mereka, semua hubungan itu berdasarkan persetujuan dan bukan paksaan.

4. Para Penuduh dan Kasus Cassie Ventura

Kasus ini melibatkan empat korban yang diidentifikasi sebagai “Korban-1” hingga “Korban-4” dalam dakwaan.

Mereka semua diperkirakan akan memberikan kesaksian selama persidangan.

Meskipun tidak disebutkan secara publik, tuduhan Korban-1 mirip tuduhan dari Casandra Ventura atau Cassie, mantan pacar Combs.

Ventura, seorang penyanyi R&B, menggugat Combs secara perdata pada November 2023.

Ia menuduh Combs melakukan rudapaksa dan kekerasan fisik berulang selama hampir satu dekade.

Gugatan tersebut diselesaikan secara tertutup dalam satu hari tanpa pengakuan bersalah dari Combs, dikutip dari Associated Press.

5. Video Pengawasan yang Diperbolehkan Sebagai Bukti

Tuduhan Ventura menarik perhatian besar setelah CNN merilis video pengawasan dari hotel 2016.

Video tersebut menunjukkan Combs memukuli, menendang, dan menyeret Ventura di lorong hotel.

Hakim memutuskan video itu dapat ditampilkan sebagai bukti dalam persidangan.

Pengacara Combs mencoba mencegah penayangan video tersebut.

Mereka mengklaim video itu telah dimanipulasi dan tidak akurat.

CNN membantah keras klaim manipulasi tersebut.

6. Hakim yang Memimpin Persidangan

Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Arun Subramanian.

Ia diangkat sebagai hakim federal di Distrik Selatan New York pada 2023.

Penunjukan Subramanian berasal dari nominasi Presiden Joe Biden dan disetujui Senat AS dengan suara 59-37.

Sebelumnya, Subramanian menjadi juru tulis untuk mendiang Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg.

Ia juga bekerja di firma hukum Susman Godfrey sebelum menjadi hakim.

Ini adalah penanganan kasus terbesar Subramanian sejak menjadi hakim federal, dilansir New York Times.

7. Pengacara Combs dan Pengalaman Mereka

Pengacara utama Combs adalah Marc Antony Agnifilo, seorang pembela pidana berpengalaman.

Agnifilo pernah menangani kasus Keith Raniere (NXIVM), Dominique Strauss-Kahn, dan Martin Shkreli.

Ia didampingi oleh Teny Geragos, mitra di firma hukumnya, yang ahli dalam kasus pelecehan seksual.

Teny adalah putri Mark Geragos, pengacara terkenal yang pernah mewakili Michael Jackson dan Chris Brown.

Tim pembela Combs juga mencakup Alexandra Shapiro dan Brian Steel.

Steel dikenal karena mewakili rapper Young Thug dalam kasus pidana terlama di Georgia, dikutip dari Reuters.

8. Jadwal Persidangan

Persidangan dijadwalkan berlangsung selama delapan hingga sepuluh minggu.

Sidang digelar setiap hari kerja, Senin (5/5/2025) hingga Jumat (9/5/2025).

Pada minggu pertama, sidang dimulai pukul 09:30 pagi hingga 05:00 sore ET.

Setelahnya, sidang akan digelar dari pukul 09:30 pagi hingga 03:00 sore ET.

9. Status Penahanan Combs

Saat ini, Combs ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn.

Ia telah ditahan tanpa jaminan sejak penangkapannya pada bulan September 2025.

Penjara tersebut juga menampung narapidana lain yang terlibat dalam kasus besar, seperti Luigi Mangione.

Mangione dituduh menembak mati seorang eksekutif asuransi kesehatan bernama Brian Thompson.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

06/05/2025 05:34
Usut Dugaan Korupsi PT Dok Wayame Ambon yang Rugikan Negara Rp 3,7 Miliar, Jaksa Periksa Direksi dan Staf Regional 5 Mei 2025

Usut Dugaan Korupsi PT Dok Wayame Ambon yang Rugikan Negara Rp 3,7 Miliar, Jaksa Periksa Direksi dan Staf
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran keuangan PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon untuk periode 2020-2024, yang mencapai total anggaran sebesar Rp 177 miliar.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik Kejari Ambon telah memeriksa 15 orang saksi yang terdiri dari jajaran direksi hingga staf perusahaan milik daerah tersebut.
“Untuk perkembangan dugaan
tindak pidana korupsi
tata kelola keuangan PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon, statusnya telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan pada hari ini,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, didampingi Kepala Kejari Ambon, Adhryansah, di Kantor Kejati Maluku, Senin (5/5/2025).
Agoes menjelaskan bahwa tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Wayame selama periode tersebut.
“Berdasarkan hasil ekspose gelar perkara, tim jaksa penyelidik
Kejaksaan Negeri Ambon
telah menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Agoes membeberkan bahwa pengelolaan anggaran oleh PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon tidak berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Pengelolaan keuangan atau belanja investasi tahun 2020-2024 tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan,” tambahnya.
Hasil penyelidikan juga mengindikasikan adanya dugaan belanja fiktif dan mark-up harga satuan barang serta volume barang pada sejumlah kegiatan.
Tim penyidik menemukan transaksi keuangan yang melanggar aturan, yang berdampak pada kerugian keuangan negara.
“Transaksi keuangan yang tidak sesuai yaitu melakukan pemindahbukuan atau transfer sejumlah uang dari rekening PT Dok dan Perkapalan Wayame ke rekening pribadi beberapa orang staf,” ujarnya.
Dari uang tersebut, sebagian digunakan untuk kegiatan kantor, sementara sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, tim penyidik juga menemukan adanya dugaan penerimaan uang tidak sah atau gratifikasi oleh pejabat dan staf PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari 15 orang yang telah diperiksa, terindikasi telah terjadi kerugian keuangan negara lebih dari Rp 3,7 miliar.
“Dari hasil keterangan tersebut, diperkirakan terdapat
kerugian negara
sebesar Rp 3.760.291.500,” tutup Agoes.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/05/2025 20:56
Bos Microsoft Mengaku 30% Kode Perusahaan Ditulis oleh AI

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Microsoft Satya Nadella mengungkapkan bahwa sekitar 20% hingga 30% kode dalam repositori perusahaan ditulis oleh perangkat lunak kecerdasan buatan (AI).

Melansir dari Techcrunch, Senin (5/5/2025) pernyataan ini disampaikan dalam percakapan santai bersama CEO Meta Mark Zuckerberg di konferensi LlamaCon yang diselenggarakan oleh Meta beberapa hari lalu.

Ketika ditanya oleh Zuckerberg mengenai sejauh mana AI telah digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak di Microsoft. Nadella menjelaskan kontribusi AI bervariasi tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan.

Dirinya menyebutkan, hasil paling signifikan terlihat pada bahasa Python, sementara kemajuan pada bahasa seperti C++ masih relatif terbatas.

CTO Microsoft, Kevin Scott, sebelumnya memperkirakan hingga 95% kode akan ditulis oleh AI pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap peran teknologi ini dalam masa depan pengembangan perangkat lunak.

Dalam kesempatan yang sama, saat Nadella melemparkan pertanyaan yang sama kepada Zuckerberg selaku CEO Meta

Akan tetapi, Zuckerberg mengaku tidak mengetahui persis berapa banyak kode di perusahaannya yang dihasilkan oleh AI.

Sementara itu, CEO Google Sundar Pichai juga menyatakan dalam panggilan pendapatan minggu lalu, ada lebih dari 30% kode di Google kini dihasilkan oleh AI.

Namun demikian, belum ada standar yang jelas mengenai cara perusahaan-perusahaan besar ini mengukur kontribusi AI dalam proses penulisan kode, sehingga data tersebut sebaiknya ditanggapi dengan hati-hati.

Microsoft dikabarkan menunda pembangunan data center di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat (AS). Perusahaan khawatir terlalu cepat membangun infrastruktur pusat data.

Di sisi lain, kebijakan diterapkan bertepatan dengan tarif timbal balik yang dijatuhkan AS kepada puluhan negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif timbal balik tinggi di puluhan negara memicu kekhawatiran terhadap kestabilan global.

Sumber Bloomberg, Jumat (4/4/2025) melaporkan bahwa Microsoft telah menghentikan pembicaraan atau menunda pembangunan lokasi pusat data di Inggris, Australia, North Dakota, Wisconsin, dan Illinois.

Seorang juru bicara mengatakan Microsoft sebenarnya telah membuat merencanakan pembangunan data center tersebut beberapa lalu, sebelumnya akhirnya berubah pikiran untuk menunda pembangunan, yang mereka sebut sebagai strategi fleksibilitas.

Techcrunch melaporkan pada Februari 2025, Microsoft menegaskan kembali rencana mengalokasikan lebih dari US$80 miliar untuk belanja modal pada 2025, terutama pusat data AI.

Microsoft sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan mengalihkan fokus perluasan pusat datanya untuk 2025 dari konstruksi baru ke pemasangan fasilitas yang ada dengan server dan peralatan komputasi lainnya.

Tidak dapat dipungkiri, langkah Microsoft melakukan strategi fleksibilitas bertepatan dengan pengumuman Trump mengenai kebijakan tarif timbal balik terhadap puluhan negara, yang dibalas oleh negara terdampak dengan perundingan ulang atau penerapan kebijakan serupa untuk produk-produk dari AS termasuk di sektor teknologi.

05/05/2025 14:00
Trump Gandakan Ancaman Caplok Kanada, Sebut Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggandakan ancamannya untuk menjadikan Kanada negara bagian ke-51. Hal ini tetap ia lakukan menjelang pertemuan dengan PM Kanada yang baru saja terpilih kembali, Mark Carney.

Dalam tajuk wawancara Meet The Press di NBC yang ditayangkan pada hari Minggu (4/5/2025), Trump menegaskan akan selalu membicarakan wacana penggabungan Kanada dengan AS. Ia mengklaim hal itu akan menjadi sesuatu yang indah.

“Anda bahkan tidak menyadari betapa indahnya negara itu. Pasti hebat,” kata Trump kepada pembawa acara Kristen Welker.

“Saya akan selalu membicarakannya. Anda tahu kenapa? Kami mensubsidi Kanada hingga US$ 200 miliar (Rp 3.295 triliun) per tahun,” imbuh Trump, mengulangi klaim palsunya atas defisit perdagangan AS dengan Kanada.

Ketika ditanya apakah dia akan mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer untuk mencaplok Kanada, Trump mengatakan dia pikir “kita tidak akan pernah sampai ke titik itu” tetapi “sesuatu bisa terjadi dengan Greenland”, wilayah otonomi Denmark yang juga disebutkan akan direbutnya.

Ancaman baru presiden AS itu muncul saat Carney bersiap menemuinya pada hari Selasa untuk serangkaian diskusi komprehensif tentang tarif dan hubungan Kanada-AS yang lebih luas.

Pada hari Jumat, pada konferensi pers pertamanya sejak menjadi PM kembali, Carney mengatakan bahwa ia akan pergi ke Gedung Putih “dengan harapan akan ada diskusi yang konstruktif, sulit, tetapi konstruktif.”

Namun Carney telah lama menegaskan bahwa ia hanya akan berbicara dengan Trump setelah Presiden AS menunjukkan rasa hormatnya kepada Kanada. Perdana menteri itu didesak oleh wartawan tentang masalah ini selama konferensi persnya.

“Selalu penting untuk membedakan antara keinginan dan kenyataan,” kata Carney sebagai tanggapan, seraya menambahkan bahwa warga Kanada telah dengan jelas menyatakan bahwa Kanada tidak akan pernah bergabung dengan AS.

“Akan ada pasang surut, naik turun, tetapi seperti yang saya katakan dalam sambutan saya, saya akan memperjuangkan kesepakatan terbaik bagi Kanada dan hanya menerima kesepakatan terbaik bagi Kanada.”

(tps/tps)

05/05/2025 06:40
Gokil! Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar Orang Setiap Bulannya

Jakarta –

WhatsApp baru saja memecahkan rekor jumlah penggunanya. Aplikasi berkirim pesan milik Meta itu kini melayani tiga miliar orang di seluruh dunia setiap bulannya.

Pencapaian ini diumumkan oleh CEO Meta Mark Zuckerberg dalam conference call setelah pengumuman laporan keuangan Meta pada kuartal pertama tahun 2025.

WhatsApp didirikan pada tahun 2009, dan aplikasi ini diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2014 dengan nilai sebesar USD 19 miliar. Aplikasi ini tetap bisa dipakai secara gratis dan tidak menampilkan iklan.

Aplikasi ini menembus dua miliar pengguna aktif bulanan pada tahun 2020. Kini WhatsApp menjadi satu dari sedikit aplikasi yang memiliki tiga miliar pengguna, selain Facebook.

Meski begitu, WhatsApp justru kurang populer di negara asalnya Amerika Serikat karena pengguna di sana lebih memiliki aplikasi messaging default di ponselnya masing-masing.

Zuckerberg masih berharap WhatsApp bisa menjadi aplikasi berkirim pesan nomor satu di AS. Tapi jika tidak bisa, Meta punya rencana cadangan untuk menguasai pasar AS yaitu meluncurkan Meta AI sebagai aplikasi mandiri.

“Kami berharap dapat menjadi pemimpin [di pasar aplikasi messaging di AS], tapi kami berada di posisi yang berbeda di sana dibandingkan dengan sebagian besar negara lain di dunia dalam hal WhatsApp,” kata Zuckerberg, seperti dikutip dari TechCrunch, Sabtu (3/5/2025).

“Jadi, menurut saya aplikasi Meta AI sebagai aplikasi mandiri akan menjadi sangat penting di Amerika Serikat untuk membangun kepemimpinan — sebagai AI pribadi utama yang digunakan orang-orang,” imbuhnya.

Selain aplikasi WhatsApp reguler, platform WhatsApp Business juga terus berkembang. Aplikasi ini menyumbangkan porsi yang cukup besar dari total pendapatan sebesar USD 510 juta yang diperoleh keluarga aplikasi milik Meta.

Meta sedang menguji coba sederet fitur AI untuk WhatsApp Business, termasuk manajemen agen AI baru yang dapat dilatih menggunakan informasi milik bisnis. Pengguna WhatsApp Business juga bisa mengaktifkan chatbot Meta AI di chat untuk berkomunikasi dengan konsumen.

(vmp/rns)

03/05/2025 11:21
Pengguna WhatsApp Melonjak Tembus 3 Miliar, Telegram Minggir

Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah pengguna WhatsApp terus meninggalkan jauh pesaing terbesarnya Telegram. Kini aplikasi pesan milik Meta mengantongi 3 miliar pengguna aktif bulanan.

Perkembangan positif juga terlihat dalam platform bisnis, WhatsApp Business. Aplikasi itu menyumbang sebagian besar pendapatan US$510 juta dari keluarga aplikasi Meta.

Strategi AI melalui Meta AI juga digunakan secara masif di WhatsApp. Sebelumnya raksasa teknologi menyebutkan WhatsApp sebagai salah satu platform dengan distribusi terbesar untuk layanan AI.

Meta AI di WhatsApp sudah diluncurkan beberapa waktu lalu. Salah satunya dapat berbincang langsung baik percakapan 1:1 maupun untuk grup.

“Kami melihat orang-orang terlibat dengan Meta AI dari beberapa titik masuk berbeda. WhatsApp menjadi penggunaan Meta AI terkuat dalam keluarga aplikasi kami,” ungkapnya, dikutip dari Tech Crunch, Jumat (2/5/2025).

CEO Meta Mark Zuckerberg menyinggung soal adopsi AI di pasar seperti Amerika Serikat. Dia berharap bisa menjadi pemimpin di negaranya sendiri.

“Namun posisi kami di sana berbeda dengan sebagian besar dunia di WhatsApp. Jadi saya berpikir Meta AI sebagai aplikasi mandiri akan jadi sangat penting di Amerika Serikat untuk membangun kepemimpinan, sebagai AI pribadi yang digunakan orang,” kata Zuckerberg.

Pengguna Telegram 1 Miliar Orang

Sementara itu Telegram mengumumkan pada Maret 2025 pengguna aktifnya sudah tembus 1 miliar. Peningkatan itu cukup agresif, mengingat pengguna Telegram pada Juli 2024 masih 950 juta.

Telegram disebut menarik banyak pengguna karena posisinya yang lebih netral dan bebas intervensi pemerintah. Perusahaan juga tak bergeming meski ditekan banyak negara untuk membatasi informasi.

Bersamaan dengan itu, CEO Telegram Pavel Durov juga mengatakan profit perusahaan mencapai US$547 juta sepanjang tahun lalu. Hal ini menunjukkan Telegram sudah makin dekat untuk menantang dominasi WhatsApp.

“Di atas kami ada WhatsApp, layanan murah yang meniru Telegram. Selama bertahun-tahun, WhatsApp berupaya mengikuti inovasi kami sembari membakar uang miliaran dolar AS untuk lobi dan kampanye PR demi memperlambat pertumbuhan kami,” kata Pavel Durov.

“Mereka [WhatsApp] gagal. Telegram bertumbuh, meraup keuntungan, dan mempertahankan kemandirian kami,” ia menambahkan.

Dikutip dari DemandSage, 10 juta orang telah berlangganan layanan berbayar Telegram Premium. India menjadi negara yang paling banyak menggunakan Telegram dengan porsi 45% dari total pengguna. Sementara itu, hanya 9% pengguna Telegram yang datang dari AS.

(fab/fab)

02/05/2025 15:10
Harta Kekayaan Zuckerberg Mendadak Bertambah Rp 130 Triliun Semalam

Jakarta, CNBC Indonesia – Saham Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) menanjak hingga 5% setelah perusahaan melaporkan pendapatan yang lebih baik dari estimasi di kuartal-I (Q1) 2025. Meta juga mematok kinerja Q2 2025 yang sesuai dengan ekspektasi Wall Street.

Meta berhasil membukukan pendapatan sebesar US$42,31 miliar di Q1 2025 atau lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar US$41,40 miliar.

Penjualan Q1 2025 Meta naik 16% secara tahun-ke-tahun (YoY), sementara penghasilan bersihnya terbang 35% menjadi US$16,64 miliar.

Penjualan pada Q2 2025 diprediksi akan berada pada rentang US$42,5-45,5 miliar, menurut CFO Meta Susan Li. Angka itu sejalan dengan ekspektasi analis yang mematok US$44,03 miliar.

Kendati demikian, Li juga mengantisipasi penurunan pengeluaran iklan dari eksportir e-commerce Asia. Agaknya, hal ini dipicu ketidakpastian ekonomi yang disebabkan perang dagang AS dan China.

“Bisnis kami menunjukkan performa yang sangat baik dan saya rasa posisi kami cukup kuat untuk menavigasi ketidakpastian makroekonomi, kata CEO Meta Mark Zuckerberg dalam paparan kinerja perusahaan pada Rabu (30/4) waktu setempat.

Harta kekayaan Mark Zuckerberg turut melonjak gara-gara kepemilikan sahamnya di Meta. Pantauan CNBC Indonesia dari Bloomberg Billionaires Index per hari ini, Jumat (2/5/2025), harta kekayaan Zuckerberg bertambah US$7,96 miliar atau setara Rp130,9 triliun.

Di atas kertas, harta kekayaan Zuckerberg mencapai US$203 miliar atau setara Rp3.339 triliun. Ia menempati posisi ke-3 sebagai orang terkaya di dunia.

Zuckerberg berada di bawah Elon Musk yang masih bertengger sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia dengan kekayaan US$332 miliar (Rp5.465 triliun). Tekanan yang dialami Tesla sejatinya membuat harta kekayaan Musk berkurang US$1,17 miliar, tetapi total hartanya tetap lebih banyak ketimbang Zuckerberg.

Sementara itu, di posisi ke-2 ada pendiri Amazon dan Blue Origin Jeff Bezos. Harta kekayaannya sedikit lebih banyak ketimbang Zuckerberg, yakni US$212 miliar atau sekitar Rp3.487 triliun.

(fab/fab)

02/05/2025 14:35
Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus

Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan (
Menkeu
)
Sri Mulyani
menyebut, Presiden
Prabowo
Subianto merespons positif hasil perjalannya ke Amerika Serikat (AS) termasuk menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington D.C.
“Dia (Prabowo) bilang
good
, bagus,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Sri Mulyani lantas menjelaskan, substansi laporan yang disampaikan kepada Prabowo mencakup isu-isu yang sedang menjadi perhatian global, seperti kebijakan tarif resiprokal AS dan proses pembahasan terkait hal tersebut.
Selain itu, dibahas pula pandangan berbagai negara terhadap kebijakan tersebut, termasuk pernyataan dari menteri keuangan negara-negara lain.
“Dan bagaimana mekanisme selanjutnya utamanya terhadap mekanisme multilateral, dan juga utamanya menyangkut kondisi dan situasi dari negara negara yang saat ini kesulitan dapat akses capital, dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF dan World Bank,” ujarnya.
Diketahui, Sri Mulyani menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington D.C, Amerika Serikat pada Kamis, 25 April 2025 waktu setempat.
Dalam kegiatannya tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Keduanya membahas hubungan bilateral Indonesia-AS dan menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.
Sri Mulyani juga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Bessent membahas tindak lanjut kebijakan tarif resiprokal.
Kemudian, dia bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport McMoRan Kathleen Quirk membahas kebijakan tarif perdagangan hingga kerja sama kesehatan.
Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral dengan External Advisors of the Bretton Woods Institutions Patrick Achi dan Mark Malloch-Brown. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendorong transformasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan bagi dunia.
Selanjutnya, Sri Mulyani menyampaikan potensi Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai nilai global kepada Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) saat forum diskusi di Washington D.C.
Sementara itu, dalam laporannya kepada Prabowo, Sri Mulyani juga membicarakan soal kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025. Angka ini setara dengan 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Realisasi ini berbanding terbalik dengan kinerja APBN tahun sebelumnya yang mencatat surplus Rp 8,1 triliun atau setara 0,04 persen terhadap PDB pada Maret 2025.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN 2025 hingga akhir Maret masih terkendali karena realisasi tersebut baru mencapai 16,9 persen terhadap batas defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 09:53
Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

Laporan khusus Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik setelah Transparency International Indonesia (TII) mengungkap dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan sewa private jet atau jet pribadi untuk Pemilu 2024.

Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

Adanya pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU pada masa Pemilu 2024 terungkap saat dari anggota DPR RI, Riswan Tony dari Fraksi Golkar menyindir gaya hidup anggota KPU yang dianggap terlalu mewah. Bahkan, ia menyebut seperti tokoh fiksi Don Juan, karena kedapatan menyewa private jet dengan anggaran besar.

“Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ada yang sudah kayak Don Juan, sewa private jet, belum lagi dugem-nya,” kata Riswan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan, untuk apa private jet digunakan selama proses pemilu?

Respons dari Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pun tak kalah menarik. Ia membantah jet pribadi itu untuk kepentingan pribadi.

Ia mengakui bahwa selama Pemilu 2024, KPU menyewa private jet untuk memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui berapa unit pesawat yang digunakan dan membantah adanya penyimpangan.

“Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim.

Dugaan Mark Up Rp19,2 Miliar dan Sederet Kejanggalan Pengadaan

Rupanya, TII sudah lama melakukan investigasi terkait pengadaan sewa private jet oleh pihak KPU ini.

Berdasarkan penelusuran TII melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP, ditemukan dua kontrak dengan penyedia layanan penyewaaan private jet, PT Alfalima Cakrawala Indonesia.

Kontrak pertama tertanggal 6 Januari 2024 senilai Rp40.195.588.620 dan kontrak kedua tertanggal 8 Februari 2024 senilai Rp25.299.744.375, sehingga totalnya mencapai Rp65.495.332.995.

Padahal, pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya sebesar Rp46.195.659.000, menyisakan selisih sebesar Rp19.299.673.995 yang diduga merupakan mark-up anggaran.

“Dengan selisih ini ada dugaan mark-up dalam penyewaan private jet,” peneliti TII, Agus Sarwono.

Agus mengungkapkan, TII menemukan kejanggalan lain dari perusahaan PT Alfalima Cakrawala Indonesia yang mendapatkan pekerjaan penyediaan private jet yang disewa KPU.

Rupanya, perusahaan tersebut baru didirikan pada tahun 2022 alias baru beroperasi dua tahun.

Keterangan pekerjaan dari paket pengadaan tersebut bertuliskan “Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024”.

TII menilai ada kejanggalan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini. Sebab, paket pengadaan ini tidak secara spesifik menyebutkan jenis kendaraan apa yang akan disewa oleh KPU.

Kemudian, paket pengadaan sewa kendaraan ini menggunakan metode e-purchasing, yang cenderung tertutup, sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana proses penawaran terjadi, termasuk alasan mengapa penyedia tertentu yang dipilih.

TII juga menemukan ketidaksesuaian antara waktu penggunaan private jet dengan kebutuhan distribusi logistik Pemilu 2024.

Menurut rilis KPU, distribusi logistik hingga ibu kota kabupaten/kota dijadwalkan selesai pada 16 Januari 2024, sementara penggunaan private jet tercatat hingga Juni 2024, jauh setelah tahapan distribusi logistik selesai.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan tujuan penggunaan private jet tersebut.

“Selain soal urgensi penggunaan private jet dalam logistik pemilu, ada dugaan penggunaan private jet justru tidak digunakan untuk hal tersebut. Ini semakin memunculkan kuatnya indikasi kerugian negara dalam pengadaan sewa private jet,” ujar peneliti TII, Agus Sarwono.

Saat ini, TII belum melaporkan temuan ini ke aparat hukum, tapi hasilnya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Siapa Saja Penumpang Private Jet?

Ia juga meminta KPU membuka data penggunaan private jet, termasuk daftar penumpang, karena penggunaannya yang tidak jelas menimbulkan keanehan.

Alih-alih mengupayakan efisiensi anggaran, ia menilai, keanehan terjadi ketika KPU memilih menggunakan private jet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, baik untuk mendistribusikan logistik ataupun memonitoring distribusi logistik pemilu.

“Pesawat komersil itu bisa menjangkau daerah terluar, kok. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan pesawat komersil?” ucapnya.

Alasan Temuan Baru Dipublikasi

Agus menjelaskan, pihaknya baru mempublikasikan temuan ini setelah Pemilu 2024 karena proses penelusuran yang lama.

Awalnya, isu pengadaan private jet muncul dari rapat Komisi II DPR pada September 2024, namun tidak didalami lebih jauh.

TII kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk analisis anggaran dan dokumen pengadaan, meski terkendala akses informasi.

“Karena lagi-lagi kan informasinya itu umum banget ya, ‘sewa kendaraan untuk monitoring distribusi logistik’, ini kan maknanya apa. Ini apa mereka itu sewa pesawat untuk distribusi atau distribusi monitoring?” ujar Agus.

Agus menegaskan bahwa proses pengadaan ini perlu transparansi, apalagi klaim pemerintah tentang pengadaan digital yang minim praktik korupsi tidak sepenuhnya terbukti.

Eks Ketua KPU Curiga Sewa Jet untuk Kepentingan Tertentu: Pasti Sekjen Tahu

Pegiat pemilu sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2024). (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

Mantan Ketua KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyatakan temuan investigasi TII menjadid sinyal buruk bagi kondisi lembaga penyelenggara pemilu di Tanah Air.

“Kalau sudah membaca laporan investigasi dari TII, itu indikasinya (korupsi) menurut saya cukup kuat,” tegas Hadar, Rabu (30/4).

Menurutnya, pengadaan sewa private jet dengan anggaran besar dan waktu yang dianggap tidak relevan tidak masuk akal, mengingat tahapan logistik pemilu telah terjadwal jauh hari.

“Jadi itu sudah bisa direncanakan. Jadi tidak perlu dilakukan mepet dengan kemudian menggunakan private jet yang bisa terbang seenak jadwalnya. Karena itu kan biayanya lebih tinggi,” ujarnya.

Hadar juga menilai alasan penggunaan jet untuk menjangkau daerah terpencil tidak berdasar. Ia menyebut jalur transportasi umum sudah memadai dan KPU pusat bisa menugaskan KPU daerah untuk memastikan kesiapan pemilu.

Yang paling tajam, Hadar menduga kuat bahwa pengadaan sewa jet ini tak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.

“(Sekjen KPU) sudah pasti tahu (soal pengadaan sewa private jet). Sudah pasti. Tidak mungkin tidak tahu,” tegas Hadar.

Ia menambahkan, “Sekjen itu dibuat untuk men-support kerja komisioner dalam menyelenggarakan pemilu. Memang tugas mereka, Kesekjenan. Ya harus dikerja mereka, ditanya itu.”

Sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar mendorong agar aparat hukum segera menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Ia mengingatkan, seluruh penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan.

“Penegakan hukum penting dilakukan agar citra penyelenggara pemilu tidak bertambah hancur,” pungkasnya.

Tribunnews.com telah berupaya menghubungi Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta beberapa anggota KPU, di antaranya Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat.

Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari semua anggota KPU RI tersebut mengenai isu pengadaan sewa private jet ini.

Bagaimana pendapat Anda tentang dugaan mark-up dalam pengadaan sewa private jet oleh KPU? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.

01/05/2025 00:57