Tag: Mark

  • Adopsi dan Investasi Tumbuh Pesat, Regulasi Masih Mengejar

    Adopsi dan Investasi Tumbuh Pesat, Regulasi Masih Mengejar

    Bisnis.com, JAKARTA— Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), baik di tingkat global maupun di Indonesia. Di satu sisi, investasi AI mengalir deras, pencetakan talenta digenjot, dan inovasi aplikasi lokal mulai menunjukkan taring. 

    Namun di sisi lain, regulasi AI nasional belum juga rampung, sementara penipuan berbasis AI justru semakin marak di tengah masifnya adopsi teknologi ini. Berikut kaleidoskop AI pada 2025 yang dirangkum Bisnis: 

    Investasi AI Makin Masif 

    Gelombang investasi AI global sepanjang 2025 menunjukkan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Microsoft mengumumkan investasi US$17,5 miliar atau sekitar Rp291 triliun di India untuk periode 2026–2029, difokuskan pada pembangunan pusat data, infrastruktur cloud, dan pengembangan talenta AI. Langkah ini menjadi investasi terbesar Microsoft di Asia.

    Meta bahkan melangkah lebih agresif. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu menyatakan akan menggelontorkan US$600 miliar atau sekitar Rp10 kuadriliun di Amerika Serikat hingga 2028, sebagian besar untuk membangun pusat data AI.

    Meta menargetkan pengembangan “personal superintelligence”, istilah yang merujuk pada kecerdasan buatan yang berpotensi melampaui kemampuan kognitif manusia.

    Tren serupa tercermin di Indonesia. PT Telkom Indonesia (Persero) meluncurkan AI Center of Excellence yang tersebar di sembilan kota strategis, mulai dari Jakarta hingga Papua. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan AI di sektor pemerintahan, korporasi, hingga UMKM, yang bahkan mulai menunjukkan gejala fear of missing out (FOMO).

    Indosat Ooredoo Hutchison bersama Nokia dan NVIDIA juga meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya.

    Pusat riset ini menjadi fondasi pengembangan jaringan Radio Access Network berbasis AI, yang diklaim mampu meningkatkan kualitas layanan AI sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

    Pencetakan Talenta AI 

    Sejalan dengan masifnya investasi, pencetakan talenta AI juga dikebut. Microsoft Indonesia menargetkan sertifikasi 500.000 talenta AI pada 2026. Pemerintah melalui BPSDM Komdigi mencatat lebih dari 30.000 talenta AI berhasil dibina sepanjang 2025 melalui berbagai program, seperti Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory.

    Komitmen Indonesia membangun talenta AI bahkan mulai menarik perhatian global. Sejumlah organisasi luar negeri menyatakan minat memberikan dukungan, mulai dari GPU berkapasitas besar hingga platform open source tanpa biaya.

    Namun, di balik optimisme tersebut, muncul catatan kritis. Pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo menilai masalah utama Indonesia bukan semata kekurangan talenta, melainkan belum siapnya ekosistem pemanfaatan AI. Talenta yang dicetak membutuhkan akses data, masalah nyata, dan ruang berkarya yang konkret di industri.

    Sementara itu, Heru Sutadi mengingatkan AI juga membawa tantangan serius bagi tenaga kerja. Perkembangan AI berpotensi menggeser banyak pekerjaan manusia jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

    Ilustrasi kecerdasan buatan

    Persaingan Pasar Chatbot

    Meski masih memimpin pasar, laju pertumbuhan ChatGPT mulai melambat. Data Sensor Tower menunjukkan pengguna aktif bulanan ChatGPT hanya tumbuh sekitar 6% pada Agustus–November 2025. Sebaliknya, Google Gemini justru melesat hingga 30%, didorong integrasi langsung dengan sistem operasi Android dan popularitas fitur pembuat gambar Nano Banana.

    Persaingan chatbot semakin ketat dengan kehadiran Claude dan Perplexity yang mencatat pertumbuhan pengguna ratusan persen sepanjang 2025. Kondisi ini menandai fase baru pasar AI global yang mulai matang dan kompetitif.

    Aplikasi Lokal Menggeliat

    Di tengah dominasi pemain global seperti ChatGPT dan Gemini, pengembangan aplikasi AI lokal mulai menunjukkan kemajuan. GoTo dan Indosat meluncurkan Sahabat-AI dengan model 70 miliar parameter yang mendukung berbagai bahasa daerah, mulai dari Bahasa Indonesia hingga Batak. Sahabat-AI diposisikan sebagai LLM open-source yang sesuai dengan konteks dan karakteristik Indonesia.

    KORIKA juga meluncurkan Korika Chat (KChat), platform generative AI berbasis agentic AI yang ditujukan untuk BUMN dan lembaga publik. KChat dirancang untuk mengelola informasi publik terverifikasi secara real-time, mempercepat birokrasi, hingga meningkatkan transparansi regulasi.

    Regulasi AI Mundur, Payung Hukum Belum Turun

    Di tengah pesatnya adopsi AI, regulasi nasional justru tertinggal. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua regulasi AI yakni peta jalan AI dan etika AI kemungkinan baru akan terbit pada kuartal pertama atau kedua 2026.

    Pemerintah menyiapkan regulasi tersebut sebagai payung kebijakan umum, sementara pengaturan sektoral akan diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penipuan AI Marak

    Di sisi gelap perkembangan AI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat maraknya penipuan berbasis AI sepanjang 2025. Satgas PASTI menemukan modus voice cloning dan deepfake semakin sering digunakan untuk menipu masyarakat, mulai dari penyamaran suara anggota keluarga hingga rekayasa video yang sangat meyakinkan.

    OJK mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi silang, dan tidak mudah percaya pada permintaan transfer dana atau data sensitif, meski berasal dari pihak yang tampak dikenal.

    Di lain sisi, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun terakhir, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir. Kerugian yang dicatat korban mencapai Rp7,8 triliun, sementara dana yang berhasil dibekukan sebesar Rp386,5 miliar.

  • Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Pintar Ngarang di Kertas!

    Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Pintar Ngarang di Kertas!

    Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Pintar Ngarang di Kertas!
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto memperingatkan pejabat agar tidak menggelembungkan anggaran (
    mark-up
    ) dalam pengadaan barang dan jasa karena hal itu sama dengan mencuri.
    Hal ini dikatakannya dalam acara akad massal 50.030 unit rumah subsidi berskema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
    “Jangan
    mark-up
    gila-gilaan.
    Mark-up
    gila-gilaan sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian, sama mencuri! Jangan karena pakaian bagus, pintar mengarang-ngarang di kertas, mau mengakali pemerintah, mengakali rakyat,” kata Prabowo, Sabtu.
    Kepala Negara menekankan, pemerintahan yang ia pimpin harus menghentikan
    korupsi
    dan penyelundupan.
    Dengan begitu, pemerintah akan mampu menghilangkan kemiskinan yang masih membayangi masyarakat kelas bawah.
    “Kita mampu (menghilangkan kemiskinan), saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti, hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu-menipu! Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan?” ucap dia.
    Tak hanya itu, ia menekankan pemerintah perlu menegakkan aturan dan menegakkan hukum.
    Penegakan aturan memungkinkan negara bersih dari oknum tidak bertanggung jawab.
    Ia tidak ingin ada institusi yang korup hingga merugikan masyarakat.
    “Pemerintah harus bersih! Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup! Saya bertekad, berusaha untuk membersihkan aparat. Karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat,” beber Prabowo.
    Prabowo meyakini, kekayaan alam tidak akan dirasakan oleh masyarakat dan meringankan beban hidupnya jika pemerintahan masih kotor.
    Hal ini, lanjutnya, sudah lebih dulu dialami negara lain untuk dijadikan pelajaran.
    “Jadi ini pelajaran dari semua negara di seluruh dunia, ribuan tahun. Pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih saudara-saudara sekalian. Boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 16,5 Miliar, Ketua KPU Tanjungbalai Ditahan
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        20 Desember 2025

    Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 16,5 Miliar, Ketua KPU Tanjungbalai Ditahan Medan 20 Desember 2025

    Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 16,5 Miliar, Ketua KPU Tanjungbalai Ditahan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai menahan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut) berinisial FRP, Jumat (19/12/2025).
    Sebelumnya, FRP sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan
    korupsi dana hibah
    dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai senilai Rp 1,2 Miliar.
    Selain FRP, kejaksaan juga menahan tiga pejabat KPU Tanjung Balai yang ikut terlibat. Mereka adalah Sekretaris KPU Tanjung Balai, EAS; Bendahara KPU Tanjung Balai, MRS; dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) barang dan jasa, SWU.
    Kepala Kejaksaan Negeri
    Tanjungbalai
    , Bobon Robiana mengatakan, kasus bermula saat KPU Tanjung Balai menerima dan mengelola dana hibah dari Pemkot Tanjung Balai total keseluruhan Rp 16.500.000.000 atau Rp 16,5 miliar.
    Dengan rincian, pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 5.800.000.000 dan tahun 2024 sebesar Rp10.700.000.000.
    “Adapun realisasi penggunaan anggaran oleh KPU Kota Tanjungbalai tercatat sebesar Rp 10.869.102.399, sementara sisa anggaran sebesar Rp 5.630.897.601 telah dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tanggal 9 April 2025,” ujar Bobon melalui keterangan tertulisnya kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (20/12/22025).
    Selanjutnya, menurut Bobon, kejaksaan melakukan proses penyelidikan usai menerima informasi dugaan korupsi dana hibah tersebut.
    Kemudian, pada 27 Agustus 2025, Kejari menggeledah Kantor KPU Kota Tanjungbalai dan juga memeriksa sebanyak 75 orang saksi.
    “Berdasarkan hasil audit auditor, Penyidik menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.258.339.271,” ujar Bobon.
    Kerugian negara berasal dari korupsi yang diduga dilakukan tersangka melalui penyimpangan biaya perjalanan dinas (SPPD),
    mark up
    pembelanjaan barang atau jasa, serta pelaksanaan kegiatan tanpa dilengkapi laporan pertanggungjawaban (LPJ).
    “Penyidik juga telah menemukan dan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah serta telah ditemukannya perbuatan melawan hukum,” kata Bobon.
    Bobon mengungkapkan, selain menahan keempatnya,
    Kejari Tanjungbalai
    juga menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 663.450.500 yang diduga hasil korupsi.
    Kini, para tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai untuk proses hukum lebih lanjut.
    Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Samsung Mendominasi, Cip dari TSMC

    Samsung Mendominasi, Cip dari TSMC

    Bisnis.com, JAKARTA — Rantai pasokan iPhone 17 yang diluncurkan Apple pada 2025 melibatkan sejumlah pemain besar global dengan peran strategis berbeda. Mulai dari dominasi Samsung di sektor memori dan layar, inovasi chip, hingga pergeseran manufaktur ke India dan Vietnam.

    Berikut pembedahan rantai pasokan iPhone 17 merangkum dari beberapa sumber dan dokumen resmi Jumat (19/12/2025).

    Dalam upaya mendorong performa artificial intelligence (AI) pada perangkat, Apple meningkatkan kapasitas DRAM pada model iPhone 17 Pro menjadi 12GB. 

    Mengutip data TrendForce, Samsung Electronics diperkirakan menjadi pemain kunci dengan menguasai sekitar 70% pangsa pasar pasokan memori tersebut.

    Peningkatan kapasitas ini dinilai sangat krusial agar perangkat mampu menjalankan fitur AI canggih dalam ekosistem Apple Intelligence yang memerlukan sumber daya komputasi tinggi.

    Selain memori, dominasi Samsung juga merambah ke sektor layar. Apple dilaporkan telah mengalihkan sebagian besar pesanan layar iPhone 17 ke Samsung Display setelah pemasok asal China, BOE, mengalami kendala teknis dalam memproduksi panel OLED dengan teknologi Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO).

    Hal ini menempatkan Samsung sebagai pemasok paling dominan untuk komponen inti iPhone generasi terbaru.

    Di sektor prosesor, seri iPhone 17 menggunakan chip keluarga A19 yang diproduksi secara eksklusif oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). 

    Cip ini menggunakan proses fabrikasi 3-nanometer (N3P) yang dirancang khusus untuk efisiensi termal dan optimalisasi Neural Engine.

    Untuk kebutuhan fotografi, LG Innotek asal Korea Selatan masih memegang kendali lebih dari 50% pasokan aktuator Optical Image Stabilization (OIS) untuk lensa periskop. 

    Menariknya, meski Apple mulai memperkenalkan modem 5G internal (C1X) pada model iPhone 17 Air, model kelas atas seperti iPhone 17 Pro dan Pro Max dipastikan masih menggunakan perangkat keras dari Qualcomm, yakni modem Snapdragon X80. 

    Apple juga  kini secara sistematis mengurangi ketergantungan pada China dalam proses perakitan dan desain awal. 

    Di India, Tata Group yang kini mengelola fasilitas manufaktur eks-Wistron dan Pegatron memegang peran vital dalam merakit iPhone secara utuh.

    Laporan terbaru mengindikasikan bahwa untuk pertama kalinya, Apple melibatkan teknisi lokal di India dalam tahap pengembangan produk awal untuk model dasar iPhone 17. 

    Sementara itu, Vietnam juga dipercaya untuk memproduksi kategori produk baru Apple yang didorong AI, seperti perangkat rumah pintar, kamera keamanan, hingga robot desktop interaktif. 

    President dan Principal Analyst di SmartTech Research Mark N. Vena menilai diversifikasi Apple ke negara-negara seperti India dan Vietnam menandakan kalibrasi ulang besar dalam strategi globalnya.

     “Ini juga merupakan pengakuan bahwa ketahanan kini sama pentingnya dengan efisiensi dalam rantai pasok,” ujarnya dikutip dari TechNewsWorld. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Sustainability Report Perdana DANA Ungkap Dampak Inklusi dan Lingkungan

    Sustainability Report Perdana DANA Ungkap Dampak Inklusi dan Lingkungan

    Jakarta

    Untuk pertama kalinya, DANA merilis Sustainability Report 2024 sebagai bentuk transparansi perusahaan. Salah satu temuan kuncinya menunjukkan, setiap transaksi di aplikasi DANA hanya menghasilkan 0,14 gram CO₂e atau setara dengan hanya sekitar 3 persen emisi dari satu email biasa yang rata-rata menghasilkan 4 gram CO₂e.

    CEO sekaligus Co-Founder DANA Indonesia, Vince Iswara mengungkapkan temuan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi bisa tumbuh tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui perilisan Sustainability Report, menjadi langkah praktik bisnis DANA yang bertanggung jawab secara jangka panjang.

    “Peluncuran Sustainability Report pertama ini menjadi tonggak penting yang menegaskan komitmen DANA terhadap akuntabilitas dan dampak berkelanjutan. Sebagai salah satu platform fintech terbesar di Indonesia, kami tidak hanya memproses transaksi, tetapi juga berkewajiban menciptakan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat, (19/12/2025).

    “Kami berharap laporan ini tidak hanya merangkum capaian, tetapi juga menjadi roadmap ke depan serta memperkuat komitmen kami membangun ekosistem keuangan digital yang trusted, friendly, dan accessible bagi semua,” sambungnya.

    86% Pengguna DANA dari Kota Tier 2 s/d 4, Bukti Nyata Inklusi Finansial

    Pembayaran digital membuka akses ekonomi bagi kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan formal. DANA mencatat, 43 persen penggunanya berasal dari kelompok unbanked serta 86 persen dari kota berpenduduk sedang hingga kecil (tier 2-4) yang dihitung berdasarkan jumlah pengguna yang mengaktifkan fitur izin akses lokasi pada aplikasi.

    DANA juga memperkuat inklusi bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro melalui proses pendaftaran merchant yang sederhana, pembebasan biaya layanan, serta verifikasi yang mudah dan aman.

    Perluasan akses tersebut berjalan beriringan dengan penguatan literasi keuangan. Lewat inisiatif sosial, SisBerdaya dan DisBerdaya, DANA telah mendampingi serta mendanai 9.000 UMKM perempuan dan penyandang disabilitas.

    DANA Pertahankan Rating A dari Security Scorecard Sepanjang 2024

    Percepatan ekonomi digital perlu diimbangi dengan perlindungan data dan keamanan transaksi, dan DANA menanggapi tantangan ini dengan mengimplementasikan graph database & analytics untuk mendeteksi hubungan mencurigakan secara real-time, mempertahankan Rating A dari Security Scorecard 2024, serta menghadirkan fitur seperti Smart Friction, Scam Checker, dan Security Check-Up disertai proses freeze dan blacklist.

    DANA juga berkolaborasi dengan otoritas seperti Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna menjaga keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan pengguna, yang turut mendorong capaian Net Promoter Score (NPS) 2024 sebesar 84,44 persen, melampaui standar global 80 persen.

    Operasional Ramah Lingkungan & Budaya Kerja Inklusif

    Tidak hanya berfokus pada dampak bagi masyarakat, DANA juga menata fondasi internal agar lebih efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Upaya pengurangan dampak lingkungan turut diperkuat melalui program daur ulang dan komposting bersama Waste4Change, serta operasional kantor di gedung bersertifikasi Green Mark GoldPlus dari Building and Construction Authority (BCA) Singapura.

    Di sisi lain, DANA memastikan prinsip kesejahteraan dan inklusivitas juga diterapkan di lingkungan kerja internal. Komitmen terhadap Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) diwujudkan melalui sistem yang membuka peluang berdasarkan merit, potensi, dan kontribusi nyata. Melalui program DANACare yang mendukung keseimbangan kerja-hidup, DANA berhasil meraih sertifikasi Great Place to Work pada 2025, dengan tingkat kepuasan karyawan mencapai 84 persen.

    Laporan Keberlanjutan 2024 DANA disusun berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Universal Standards, selaras dengan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) untuk sektor Software & IT Services serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN SDGs). Laporan mencakup seluruh operasi DANA Group hingga 31 Desember 2024, dan dapat diunduh melalui tautan ini.

    (akn/ega)

  • Fakta Persidangan, Nadiem Copot 2 Pejabat Eselon II yang Tak Setuju Proyek Chromebook

    Fakta Persidangan, Nadiem Copot 2 Pejabat Eselon II yang Tak Setuju Proyek Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah mencopot dua pejabat karena diduga menolak proyek pengadaan Chromebook.

    Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) saat membacakan dakwaan untuk tiga terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Tiga terdakwa itu yakni Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief; mantan Direktur Sekolah Dasar (SD), Sri Wahyuningsih; dan mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Mulyatsyah.

    Dalam sidang itu, terungkap bahwa anak buah Nadiem atau pejabat eselon II di Kemendikbudristek yakni Khamim dan Poppy Dewi Puspita telah menolak pengadaan Chromebook.

    Peristiwa itu bermula saat Khamim dan Poppy ditunjuk sebagai Wakil Ketua I dan II Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK di SD dan SMP tahun anggaran 2020 pada (27/4/2025).

    “Khamim sebagai Wakil Ketua 1, Poppy Dewi Puspitawati sebagai Wakil Ketua 2,” ujar jaksa.

    Setelah ditunjuk, Poppy dan Khamim kerap dilibatkan dalam pengadaan TIK untuk dua jenjang sekolah itu. Namun, belum dua bulan menjabat sebagai Wakil Ketua I dan II tim teknis TIK, Khamim dan Poppy telah dicopot oleh Nadiem pada (2/6/2025). Sementara untuk jabatan tim teknis, keduanya dicopot pada (8/6/2025).

    Jabatan Khamim selaku Direktur SD pada Ditjen PAUDasmen diganti oleh Sri Wahyuningsih. Sementara, jabatan Poppy sebagai Direktur SMP Ditjen Paudasmen dialihkan ke Mulyatsyah. Sri dan Mulyatsyah saat ini sudah berstatus terdakwa dalam perkara Chromebook.

    Salah satu alasan Nadiem mencopot keduanya karena diduga menolak proyek pengadaan Chromebook, khususnya Poppy yang memiliki perbedaan terhadap proyek TIK tersebut.

    “Salah satu alasan Nadiem Anwar Makarim mengganti Pejabat Eselon 2 diantaranya Poppy Dewi Puspitawati karena berbeda pendapat terkait hasil kajian teknis yang tidak sesuai dengan arahan Nadiem Anwar Makarim tidak setuju jika pengadaan merujuk kepada satu produk tertentu,” tutur jaksa.

    Oleh sebab itu, Poppy digantikan oleh Mulyatsyah yang sebelumnya telah menandatangani pengantar petunjuk dan teknis peralatan TIK.

    “Sehingga digantikan oleh Mulyatsyah yang sudah menandatangani pengantar Juknis Pengadaan Peralatan TIK SMP Tahun Anggaran 2020 tertanggal 15 Mei 2020,” pungkas jaksa.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini negara telah dirugikan sebesar Rp2,1 triliun. Jumlah itu terhitung dari mark up harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun dan pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai US$44.054.426 atau setara sekitar Rp621 miliar.

    Jaksa menyampaikan bahwa terdapat 25 pihak yang terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satunya Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

    Adapun seharusnya Nadiem hadir dalam persidangan, tetapi dirinya absen karena mengaku masih sakit.

  • Nadiem Makarim Didakwa Memperkaya Diri Rp809 Miliar di Kasus Chromebook

    Nadiem Makarim Didakwa Memperkaya Diri Rp809 Miliar di Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp809 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

    Pembacaan dakwaan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Roy Riady di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Jaksa mengatakan Nadiem bersama terdakwa lainnya melaksanakan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan proses perencanaan yang berlaku.

    “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000,” kata Roy.

    Selain itu, para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).

    “Mereka juga didakwa melawan hukum karena bersama-sama harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022,” ujar Jaksa.

    Jaksa mendakwa para terdakwa melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.

    Dalam sidang tersebut, terdapat 3 terdakwa yang didakwa merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. Angka ini dari hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai USD44.054.426 atau setara sekitar Rp 621.387.678.730,00 (621 miliar).

    “Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia,” ucap Roy.

    Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan. 

    Perlu diketahui, sidang pembacaan dakwaan seharusnya juga diperuntukkan untuk Nadiem, namun dia sakit sehingga terpaksa absen. Adapun jaksa mendakwa 25 pihak dari perorangan dan korporasi yang memperkaya diri sendiri.

  • Nadiem Diduga Kantongi Rp809 Miliar di Kasus Chromebook, Ini List 25 Pihak yang Memperkaya Diri

    Nadiem Diduga Kantongi Rp809 Miliar di Kasus Chromebook, Ini List 25 Pihak yang Memperkaya Diri

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) menyebutkan 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri.

    Sidang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang yang sejatinya untuk empat terdakwa, tetapi dibacakan untuk tiga terdakwa karena terdakwa eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim sakit sehingga berhalangan hadir.

    Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan. 

    Jaksa, Roy Riady menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

    Para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)

    “Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022,” ujar Jaksa.

    JPU menjelaskan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun, berdasarkan hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,56 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai US$44.054.426 atau setara sekitar Rp621.387.678.730,00 (atau Rp621,38 miliar).

    Jaksa mendakwa Sri bersama dengan Nadiem, Jurist Tan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.

    Berikut 25 pihak yang disebut memperkaya diri dalam kasus ini:

    1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000

    2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000

    3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,

    4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000 

    5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000 

    6. Suhartono Arham sebesar USD7.000

    7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000

    8. Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000

    9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000

    10. Jumeri sebesar Rp100.000.000

    11. Susanto sebesar Rp50.000.000

    12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000

    13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000

    14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26

    15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp819.258.280,74

    16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48 

    17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11

    18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp41.178.450.414,25

    19. PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) sebesar Rp2.268.183.071,41

    20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73

    21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) sebesar Rp 341.060.432,39

    22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22

    23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38

    24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05 

    25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

  • Jaksa: Tiga Terdakwa Kasus Chromebook Rugikan Negara Rp2,1 Triliun

    Jaksa: Tiga Terdakwa Kasus Chromebook Rugikan Negara Rp2,1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merugikan negara Rp2,1 triliun.

    Hal itu disampaikan oleh Jaksa, Roy Riady dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat (16/12/2025). Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan. 

    JPU menjelaskan kerugian negara berasal dari hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai USD44.054.426 atau setara sekitar Rp 621.387.678.730,00 (621 miliar).

    “Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,56triliun berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia,” kata Roy Riady saat membacakan dakwaan.

    Jaksa menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, di mana Sri bersama-sama dengan Nadiem, Ibrahim, Mulyatsyah, dan Jurist Tan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

    Para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)

    “Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022,” ujar Jaksa.

    Jaksa mendakwa Sri bersama dengan Nadiem, Jurist Tan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.

    Jaksa menyampaikan bahwa terdapat 25 pihak yang terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satunya Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

    Adapun seharusnya Nadiem hadir dalam persidangan, namun dirinya absen karena masih sakit.

  • Resmi, ChatGPT dan Sora Kini Bisa Hasilkan Gambar Atau Video Berkarakter Disney

    Resmi, ChatGPT dan Sora Kini Bisa Hasilkan Gambar Atau Video Berkarakter Disney

    Di sisi lain, OpenAI tengah menghadapi tekanan usai kemunculan model-model terbaru dari kompetitor seperti Anthropic dan Google. Situasi ini disebut mendorong CEO Sam Altman menetapkan kondisi “code red” di internal perusahaan.

    Menurut laporan The Information, dikutip Jumat (12/12/2025), langkah itu diambil setelah Google merilis Gemini 3, model yang langsung menduduki peringkat teratas di LMArena. 

    Hal itu membuat Altman disebut meminta tim mempercepat peningkatan ChatGPT agar tetap kompetitif di pasar. Laporan lanjutan dari media yang sama mengungkap, sebagai respons, OpenAI kini mengembangkan model baru dengan nama kode, Garlic.

    Saingan Langsung Gemini dan Opus

    Chief Research Officer OpenAI, Mark Chen, menyampaikan Garlic menunjukkan performa sangat baik dalam pengujian internal. Model AI itu disebut mampu bersaing dengan Gemini 3 dan Opus 4.5 milik Anthropic, terutama dalam tugas pemrograman dan kemampuan penalaran

    Hal ini penting karena kedua model tersebut menjadi kriteria kualitas model AI generatif saat ini: Gemini 3 dikenal unggul dalam kemampuan penalaran, sementara Opus 4.5 menjadi rujukan baru dalam kualitas pemrograman.

    OpenAI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.

    Perubahan Strategi Pretraining

    Chen menjelaskan bahwa OpenAI pengembangan Garlic berfokus pada perbaikan tahap pretraining, tahap awal ketika model mempelajari informasi dasar dari dataset berskala besar. Perusahaan kini menekankan pembangunan hubungan koneksi yang lebih luas sebelum model diarahkan ke tugas-tugas spesifik.

    Pendekatan baru ini memungkinkan OpenAI memasukkan jumlah pengetahuan yang biasanya dimiliki model besar ke dalam model dengan ukuran lebih kecil. Bagi pengembang model kecil lebih hemat biaya dan lebih mudah diterapkan. Dampak efisiensi ini juga menguntungkan OpenAI dari sisi infrastruktur.

    Garlic juga berbeda dari proyek lain seperti Shallotpeat, model yang pernah diumumkan Altman pada Oktober 2025 untuk memperbaiki bug pada proses pretraining.