Xcloud.id

Tag: Mark

  • Selain ICA-CEPA, Prabowo Juga Saksikan MoU Pertahanan dan Kadin di Ottawa

    Selain ICA-CEPA, Prabowo Juga Saksikan MoU Pertahanan dan Kadin di Ottawa

    Jakarta –

    Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICA-CEPA. Selain itu Indonesia juga meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Kanada di bidang pertahanan dan kamar dagang.

    Penandatanganan dilakukan di West Block Parliament Hill, Ottawa, Rabu (24/9/2025) sore waktu setempat. Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM Mark Joseph Carney.

    Kedua MoU yang diteken yakni MoU Pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada dan MoU tentang Kerja Sama Niaga, Dagang dan Investasi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Business Council of Canada (BCC). Kedua MoU masing-masing diteken oleh Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani dan Ketua Kadin Anindya Bakrie.

    “Juga, MoU tentang Kerja Sama Pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, untuk dilatih di sini, dan untuk bekerja sama di bidang pertahanan di masa mendatang,” kata Prabowo.

    “Perjanjian antara dewan bisnis kita, saya pikir sangat, sangat penting,” ucap Prabowo.

    “Dan saya memuji para pemimpin bisnis kita dalam mencapai ini, juga kemajuan ini. Jadi, Perdana Menteri, terima kasih banyak. Saya juga diterima dengan sangat baik oleh Gubernur Jenderal Anda,” imbuhnya.

    (rfs/fca)

  • RI dan Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Disaksikan Prabowo dan PM Carney

    RI dan Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Disaksikan Prabowo dan PM Carney

    Jakarta –

    Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICA-CEPA. Presiden Prabowo Subianto dan PM Kanada Mark Joseph Carney menyaksikan peristiwa bernilai strategis tersebut.

    Penandatanganan dilakukan di West Block Parliament Hill, Ottawa, Rabu (24/9/2025) sore waktu setempat. Kegiatan diawali dengan pertemuan tete-a-tete Prabowo dan Carney.

    Selanjutnya puncak pertemuan, yakni penandatanganan ICA-CEPA yang dilakukan Mendag RI Budi Santoso dan Mendag Kanada Maninder Sidhu. Penandatanganan disaksikan Presiden Prabowo dan PM Carney.

    ICA CEPA ini merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, yang akan semakin meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada.

    “Perjanjian ini sangat penting untuk kami. Sangat strategis secara ekonomi dan secara politik,” ujar Prabowo.

    ICA-CEPA menjadi batu loncatan penting hubungan ekonomi Indonesia-Kanada, karena memberikan kepastian hukum dan akses pasar yang lebih luas. Dengan perjanjian ini, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impornya terhadap barang dari Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi terhadap 85,8% pos tarif.

    “Kami sangat senang di sini menandatangani ICA-CEPA. Saya kira ini menjadi momen bersejarah dan jadi batu loncatan,” ucap Prabowo.

    ICA-CEPA juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha, termasuk transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta komitmen pada pemberdayaan UMKM, lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.

    Presiden Prabowo sebelumnya diterima secara hormat oleh Gubernur Jenderal Kanada, Mary May Simon di Rideau Hall.

    Prabowo diterima Mary Simon di Rideau Hall, Ottawa, pada Rabu (24/9), pukul 16.11 waktu setempat. Prabowo diterima dalam ruangan yang berisi sejumlah lukisan dan tampak sepasang wayang dengan kain Bali.

    Prabowo didampingi oleh Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Dubes RI untuk Kananda Muhsin Syihab.

    “Selamat datang di Kanada,” ujar Simon kepada Prabowo.

    “Terima kasih,” balas Prabowo sambil berjabat tangan.

    (rfs/fca)

  • Awas Perang Baru! Trump Izinkan NATO Tembak Jatuh Pesawat Rusia

    Awas Perang Baru! Trump Izinkan NATO Tembak Jatuh Pesawat Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjawab dengan tegas ketika ditanya apakah negara-negara NATO harus menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara mereka. Hal ini terjadi setelah pesawat-pesawat Rusia dilaporkan memasuki wilayah negara-negara NATO.

    Trump ditanyai pertanyaan tersebut dalam konferensi pers bersama pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa. Ia mengatakan bahwa ia setuju untuk menembak jatuh pesawat Rusia.

    “Ya, saya setuju,” jawab Trump, dikutip dari RT, Rabu (24/9/2024).

    Estonia, anggota blok militer pimpinan AS di kawasan Baltik, pekan lalu mengklaim bahwa tiga jet MIG-31 Rusia melanggar wilayah udaranya. Moskow membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa pesawat-pesawat itu tidak menyimpang dari jalur penerbangan rutin mereka, dan berargumen bahwa NATO tidak memiliki bukti.

    Tallinn menyerukan konsultasi mendesak dengan anggota blok berdasarkan Pasal 4 NATO, yang memungkinkan anggota untuk melakukan perundingan jika mereka yakin keamanan atau integritas teritorial mereka terancam. Para anggota blok tersebut bertemu di Brussels pada hari Selasa.

    Menurut Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, blok militer pimpinan AS memutuskan apakah akan menembak jatuh pesawat yang melanggar wilayah udara blok tersebut secara langsung (real-time) berdasarkan kasus per kasus. Hal itu akan ergantung pada tingkat ancaman.

    “Pasukan NATO segera mencegat dan mengawal pesawat tersebut tanpa eskalasi karena tidak ada ancaman langsung yang dinilai,” klaimnya dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut.

    Awal bulan ini, anggota NATO lainnya, Polandia, menuduh Rusia mengirim setidaknya 19 pesawat tanpa awak (drone) ke wilayah udaranya, sebuah klaim yang dibantah Moskow sebagai tidak berdasar. Satu-satunya kerusakan akibat insiden tersebut diduga disebabkan oleh rudal yang ditembakkan oleh pesawat F-16 Polandia, yang menghantam sebuah bangunan tempat tinggal.

    Rusia menuding insiden di Polandia merupakan provokasi yang direkayasa untuk melemahkan penyelesaian politik atas konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa tuduhan tersebut dilontarkan tanpa bukti sedikit pun.

    Klaim tersebut tidak pernah didukung oleh data yang dapat diandalkan atau argumen yang meyakinkan,” ujarnya kepada wartawan.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apple Naikkan Target iPhone 18 ke 95 Juta Unit, iPhone Fold Jadi Magnet Utama – Page 3

    Apple Naikkan Target iPhone 18 ke 95 Juta Unit, iPhone Fold Jadi Magnet Utama – Page 3

    Apple tampaknya sedang menyiapkan inovasi baru yang digadang-gadang menjadi sejarah bagi lini iPhone, dengan HP lipat pertamanya dikabarkan meluncur pada 2026.

    Kabar ini diungkap oleh jurnalis Bloomberg, Mark Gurman, melalui laporan Power On terbarunya. Ia menyebut, iPhone Fold akan mengusung layar lipat berukuran 8 inci.

    Seperti HP Android layar lipat, iPhone Fold memberikan pengalaman seperti membuka buku ketika konsumen ingin menggunakan ponsel baru tersebut.

    Mengutip Bloomberg, Selasa (26/8/2025), HP iPhone Fold bakal tampil dengan lima kamera. Rinciannya, satu kamera di layar depan, satu di sisi dalam, dan dua di belakang.

    iPhone lipat pertama Apple ini semakin menarik dengan desain bodi tipis, di mana analis Ming-Chi Kuo memperkirakan ketebalan perangkat hanya 9,5mm saat tertutup dan 5mm ketika terbuka.

    Apple juga dikabarkan tidak akan menggunakan Face ID, dan memilih untuk mengembalikan fitur Touch ID terpasang di tombol power.

  • Mikrofon PM Kanada Juga Mati Saat Pidato Dukung Negara Palestina di PBB

    Mikrofon PM Kanada Juga Mati Saat Pidato Dukung Negara Palestina di PBB

    New York –

    Peristiwa mikrofon mati di tengah pidato soal Palestina di PBB juga dialami Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Mikrofon itu mati setelah durasi 5 menit berakhir.

    Dilihat dari siaran langsung KTT PBB untuk solusi dua negara Palestina dan Israel di kanal YouTube DW News, Selasa (23/9/2025), Presiden Prancis Emmanuel Macron yang memimpin KTT ini bersama Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud telah menyampaikan ada batas waktu 5 menit bagi setiap kepala negara yang berpidato.

    Jika lewat dari 5 menit, maka mikrofon yang digunakan akan mati secara otomatis. Macron juga menyebut durasi pidato untuk menteri atau perwakilan lain dibatasi 3 menit.

    “Kami ingatkan delegasi dibatasi 5 menit untuk kepala pemerintahan dan untuk menteri dibatasi 3 menit. Mikrofon akan dimatikan secara otomatis,” ujar Macron.

    Setelah menyampaikan regulasi itu, Macron mempersilakan Raja Yordania Abdullah II untuk berpidato pada urutan pertama. Setelahnya, giliran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang berpidato.

    Mikrofon yang digunakan Erdogan mati otomatis setelah 5 menit. Mikrofon itu mati usai Erdogan menyampaikan desakan ‘Israel, segera tarik pasukan dari Gaza’. Erdogan tetap melanjutkan pidatonya dan mengakhirinya sekitar 1 menit setelah mikrofon mati.

    Dilansir Antara, mikrofon mati juga dialami Prabowo. Mikrofon itu mati saat Prabowo menyampaikan kalimat ‘Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian’.

    Prabowo tampak melanjutkan pidatonya setelah mikrofon mati. Prabowo mengakhiri pidato sekitar 1 menit setelah mikrofon mati dan disambut tepuk tangan delegasi yang hadir dalam KTT tersebut.

    Momen mikrofon mati juga terjadi saat PM Kanada Mark Carney berpidato di forum tersebut. Dalam pidatonya, Carney mendeklarasikan dukungan Kanada terhadap negara Palestina. Dia menyatakan Kanada selalu mendukung solusi dua negara, Palestina dan Israel, sejak tahun 1947.

    “Sejak 1947, telah menjadi kebijakan setiap pemerintahan Kanada untuk mendukung solusi dua negara bagi perdamaian abadi di Timur Tengah. Posisi ini merupakan visi dari deklarasi dukungan terhadap negara Palestina yang berdaulat dan demokratis membangun masa depan perdamaian dan keamanan berdampingan dengan negara Israel,” ujar Carney dalam bahasa Inggris.

    Carney menggunakan bahasa Inggris dan Prancis dalam pidatonya. Carney kembali menegaskan pengakuan Kanada atas negara Palestina.

    “Kanada mengakui negara Palestina,” ujar Carney yang disambut tepuk tangan delegasi dalam KTT tersebut.

    Dia mengatakan negara Palestina itu harus dipimpin oleh otoritas Palestina. Dia juga mengatakan berdirinya negara Palestina harus menjadi akhir dari keberadaan Hamas. Dia mengatakan Kanada berpandangan bahwa perdamaian dan keamanan bagi Israel juga akan didapatkan lewat solusi dua negara.

    Setelah durasi 5 menit berakhir, mikrofon yang digunakan Carney langsung mati. Namun, Carney tetap berpidato dan baru mengakhirinya sekitar 1 menit kemudian.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Gelombang Baru Pengakuan Palestina, Sekadar Simbol atau Titik Balik?

    Gelombang Baru Pengakuan Palestina, Sekadar Simbol atau Titik Balik?

    Jakarta –

    Inggris, Kanada, dan Australia masuk ke dalam daftar negara Barat yang telah mengakui negara Palestina, disusul Portugal pada Minggu (21/09) malam. Perdana Menteri Keir Starmer dan Mark Carney mengumumkan langkah tersebut tak lama sebelum dimulainya debat Majelis Umum PBB di New York. Negara-negara Barat lain, seperti Prancis dan Belgia juga berencana mengikuti langkah itu, meskipun telah diperingatkan oleh Israel.

    Pada Senin (22/09), Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan puncak khusus mengenai perang di Jalur Gaza. Ini merupakan kelanjutan dari proyek diplomatik yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi untuk mendorong kebangkitan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan, sebagai satu-satunya jawaban atas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

    Dalam pertemuan pada Senin itu, beberapa negara menyatakan bergabung dengan lebih dari 145 anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina. Negara-negara tersebut termasuk Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Malta.

    Sebagian besar deklarasi pengakuan kedaulatan Palestina baru-baru ini oleh negara-negara Eropa muncul sebagai respons terhadap kampanye militer Israel yang terus berlangsung di Gaza. Hingga kini, perang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, meskipun peneliti internasional memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi. Pekan lalu, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menerbitkan laporan yang menyimpulkan bahwa Israel sedang melakukan genosida di Gaza.

    Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, menolak laporan tersebut, termasuk laporan lain yang kritis terhadap Israel, serta mengecam rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara, dengan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan sebuah “hadiah untuk teror”, merujuk pada serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang dipimpin kelompok militan Hamas, yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu kampanye militer Israel di Gaza.

    Sekadar “teater politik”

    Bahkan, para pendukung Palestina mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina bisa jadi tidak cukup jika tidak disertai tindakan.

    “Negara-negara Barat memeluk gestur simbolis, sementara rakyat Palestina tetap tanpa keadilan ataupun kenegaraan, hanya kesenjangan yang semakin melebar antara realitas yang dijalani dan pertunjukan internasional,” ujar Ines Abdel Razek, Direktur Advokasi untuk Palestine Institute for Public Diplomacy, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, dalam tulisan bulan Agustus untuk lembaga pemikir Palestina, Al Shabaka.

    Ada juga kekhawatiran mengenai bagaimana Israel akan bereaksi terhadap gelombang baru pengakuan ini, tulis Richard Gowan, Direktur PBB untuk lembaga think tank International Crisis Group, minggu ini dalam jurnal kebijakan Just Security yang berbasis di AS.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu… memiliki rekam jejak panjang dalam menentang anggota PBB lainnya,” tulis Gowan. “Salah satu skenario yang mengkhawatirkan para diplomat adalah bahwa Netanyahu, yang pekan lalu menyatakan bahwa ‘tidak akan ada negara Palestina’, dapat merespons proses pengakuan ini dengan mengumumkan rencana untuk secara resmi mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina dalam pidatonya.”

    Apakah pengakuan bisa membawa perdamaian?

    Sudah jelas bahwa pengakuan negara Palestina saja tidak akan menghentikan perang Israel di Gaza.

    “Pengakuan adalah pengganti keliru untuk boikot dan langkah-langkah hukuman yang seharusnya diambil terhadap negara yang melakukan genosida,” tulis kolumnis Gideon Levy di surat kabar Israel, Haaretz, pada bulan Agustus. “Pengakuan adalah basa-basi kosong. … Ini tidak akan menghentikan genosida, yang tidak akan berhenti tanpa langkah nyata dari komunitas internasional.”

    Faktanya, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli hukum, isu ini sebenarnya terpisah. Apakah Palestina merupakan negara atau bukan, hukum internasional sudah mewajibkan negara lain untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan genosida yang dicurigai sedang berlangsung.

    Peningkatan status diplomatik

    Apa yang bisa dilakukan oleh pengakuan negara Palestina adalah memperkuat seruan untuk gencatan senjata dalam struktur diplomatik, birokratis, dan hukum internasional yang sudah ada.

    Dalam edisi musim gugur 2025 jurnal akademik The Cairo Review of Global Affairs, analis politik Mesir Omar Auf menunjukkan bahwa pejabat Palestina sebelumnya telah mencoba untuk mengaksesi Konvensi Jenewa pada 1989, tetapi ditolak oleh Swiss karena, menurut Swiss, ada “ketidakpastian” mengenai eksistensi negara Palestina.

    Pada Agustus, Nomi Bar-Yaacov, seorang negosiator perdamaian dari Geneva Centre for Security Policy, mengatakan kepada DW bahwa pengakuan “tidak mengubah apa pun secara langsung, tetapi itu memberi Palestina posisi tawar yang jauh lebih tinggi dalam negosiasi, karena ketika Anda bernegosiasi antarnegara, itu tidak sama dengan negosiasi antara negara dan negara yang tidak diakui (atau) entitas.”

    Pengakuan bilateral dapat dianggap sebagai bentuk peningkatan status diplomatik. Negara-negara yang mengakui, katakanlah Prancis atau Belgia, harus meninjau kembali hubungan mereka dengan Palestina, serta menilai kewajiban hukum mereka terhadapnya. Oleh karena itu, hal ini juga dapat menyebabkan peninjauan kembali hubungan mereka dengan Israel, menurut mereka.

    Namun, pengakuan tersebut harus disertai langkah nyata, kata Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior untuk program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations (ECFR), kepada DW.

    “Pengakuan bukanlah sebuah kebijakan, itu adalah sebuah pembuka. Pekerjaan sebenarnya dimulai pada hari berikutnya,” ujar Anas Iqtait, dosen ekonomi politik Timur Tengah di Australian National University, pada bulan Agustus dalam Akfar, yang diterbitkan oleh Middle East Council on Global Affairs yang berbasis di Doha.

    “Sebuah penegasan penting”

    Memang benar bahwa pengakuan sangat simbolis, Lovatt mengakui. “Namun, simbolisme tidak selalu buruk. Mengingat negara-negara yang melakukan pengakuan, khususnya Prancis dan Inggris, ini merupakan penegasan penting atas hak-hak Palestina dan penentuan nasib sendiri, hak untuk hidup bebas dari pendudukan, hak atas kenegaraan, dan sebagainya.”

    Namun, tindakan simbolis harus disertai langkah nyata, tambahnya.

    Dalam konferensi pers di Brussels, Belgia pada Rabu (17/09), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan tarif atas beberapa barang Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap pemukim serta dua politisi senior Israel. Ini adalah langkah-langkah yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh para ahli ECFR. Sumber di Brussels mengatakan kepada DW bahwa Italia, yang sebelumnya menentang penghentian pendanaan ilmiah UE untuk Israel, mungkin akan segera mencabut penolakannya.

    “Bahkan tiga tahun yang lalu, pengakuan mungkin sudah cukup,” kata Lovatt. “Namun, saya pikir karena semuanya telah berubah begitu drastis dalam hal opini publik dan politik sejak 2023, sekarang bukan lagi pertanyaan antara pengakuan (Palestina) atau tindakan lain.”

    Saat ini, berbagai langkah sedang dijalankan secara bersamaan, ujar Lovatt, dan itu mencerminkan bagaimana opini publik di seluruh spektrum politik telah berubah sejak 2023.

    “Pengakuan seharusnya dilihat sebagai arah perjalanan,” kata Lovatt. “Mungkin kita tidak sampai ke sana besok, tetapi arah jalannya sudah jelas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat Video ‘Presiden Abbas: Hamas Harus Serahkan Senjata ke Otoritas Palestina’:

    (ita/ita)

  • China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    Jakarta –

    Pemerintah China menyampaikan solusi dua negara demi mencapai perdamaian di Palestina masih membutuhkan konsensus global. Hal ini menyusul pengakuan oleh Inggris, Kanada dan Australia terhadap status Palestina.

    “Solusi dua negara harus tetap menjadi penyelesaian, yang membutuhkan lebih banyak konsensus global dan tidak ada tindakan sepihak yang mengikis fondasi solusi dua negara tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing dilansir Antara, Selasa (23/9/2025).

    “Mengakhiri konflik lebih awal dan mencapai perdamaian abadi merupakan hal yang diinginkan rakyat Palestina, Israel dan publik di seluruh Timur Tengah. Ini juga merupakan tugas mendesak bagi komunitas internasional,” tambah Guo Jiakun.

    Gaza, menurut Guo Jiakun, adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.

    “China percaya bahwa menghadapi situasi saat ini, gencatan senjata komprehensif di Gaza harus diupayakan dan bencana kemanusiaan harus diatasi dengan urgensi yang maksimal,” kata Guo Jiakun.

    Negara yang memiliki pengaruh khusus terhadap Israel perlu mengambil tanggung jawab, lanjut Guo Jiakun tanpa menyebut negara tertentu.

    “Prinsip ‘Palestina memerintah Palestina’ harus dipatuhi dan hak-hak nasional Palestina yang sah dijamin dalam pengaturan tata kelola dan rekonstruksi pascakonflik. China siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk tetap berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza, dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak nasional mereka yang sah,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui, pada Minggu (21/9) lalu, tiga negara mengakui Palestina sebagai negara. Pertama ialah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mengumumkan negara tersebut secara resmi mengakui negara Palestina menjelang Sidang Umum PBB.

    “Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    Kedua, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, mengumumkan bahwa Kanada secara resmi mengakui negara Palestina, dan berjanji untuk bermitra dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” tulis Carney di akun X, menjelang Sidang Umum PBB.

    Ketiga, Australia juga secara resmi mengakui kenegaraan Palestina berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

    “Terhitung hari ini, Minggu, 21 September 2025, Persemakmuran Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di akun X.

    Albanese mengatakan bahwa dengan langkah tersebut, Australia “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.”

    Sebelumnya, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino mengumumkan rencana serupa untuk mengakui Palestina di Sidang Umum PBB. Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • Paman Sam Singgung Keamanan Israel Usai Inggris Dkk Akui Palestina

    Paman Sam Singgung Keamanan Israel Usai Inggris Dkk Akui Palestina

    Jakarta –

    Frustasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk membuat sejumlah negara kompak mengakui negara Palestina. Sejumlah negara itu yakni Inggris, Kanada, Australia dan Portugal.

    Keempat negara itu diketahui merupakan sekutu Israel. Amerika Serikat (AS) yang juga sekutu Israel merespons keputusan sejumlah negara sekutu utamanya itu.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Keputusan keempat negara yang juga sekutu Israel itu menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Washington menyebut langkah tersebut hanyalah gestur “performatif”. AS kemudian menyinggung keamanan Israel.

    “Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius, bukan gestur performatif,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Prioritas kami jelas: pembebasan para sandera, keamanan Israel, dan perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh kawasan yang hanya mungkin terjadi jika terbebas dari Hamas,” tegas juru bicara tersebut.

    AS sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan negara-negara Barat tersebut. Namun, Presiden Donald Trump sebelumnya telah memperjelas bahwa dirinya menentang langkah semacam itu.

    Sejumlah Negara Akui Palestina

    Seperti diketahui, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam pengumumannya saat mengakui negara Palestina, menyebut “krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah”. Dia juga menyebut kelaparan dan kehancuran di Gaza “benar-benar tidak tertahankam”.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” tegasnya.

    PM Kanada Mark Carney, dalam pernyataan terpisah, mengatakan pengakuan resmi untuk negara Palestina yang diberikan negaranya akan memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan mengakhiri Hamas.

    “Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, juga bukan imbalan untuk itu,” tegasnya.

    Sementara, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Penny Wong bahwa negaranya resmi mengakui negara Palestina.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Albanese, seperti dilansir CNN.

    Pengakuan resmi oleh Portugal disampaikan melalui Menlu Paulo Rangel di markas besar misi tetap Portugal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Rangel menegaskan bahwa pengakuan untuk negara Palestina menjadi “garis fundamental kebijakan luar negeri Portugal”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (dek/lir)

  • AS Tegaskan Prioritas Keamanan Israel Usai Inggris Akui Negara Palestina

    AS Tegaskan Prioritas Keamanan Israel Usai Inggris Akui Negara Palestina

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) merespons keputusan sejumlah negara sekutu utamanya, termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Washington menyebut langkah tersebut hanyalah gestur “performatif”.

    “Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius, bukan gestur performatif,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Prioritas kami jelas: pembebasan para sandera, keamanan Israel, dan perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh kawasan yang hanya mungkin terjadi jika terbebas dari Hamas,” tegas juru bicara tersebut.

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan negara-negara Barat tersebut. Namun, Presiden Donald Trump sebelumnya telah memperjelas bahwa dirinya menentang langkah semacam itu.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal kompak mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah tersebut didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, seperti dilansir Reuters, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam pengumumannya saat mengakui negara Palestina, menyebut “krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah”. Dia juga menyebut kelaparan dan kehancuran di Gaza “benar-benar tidak tertahankam”.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” tegasnya.

    PM Kanada Mark Carney, dalam pernyataan terpisah, mengatakan pengakuan resmi untuk negara Palestina yang diberikan negaranya akan memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan mengakhiri Hamas.

    “Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, juga bukan imbalan untuk itu,” tegasnya.

    Dalam pernyataannya, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Penny Wong bahwa negaranya resmi mengakui negara Palestina.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Albanese, seperti dilansir CNN.

    Pengakuan resmi oleh Portugal disampaikan melalui Menlu Paulo Rangel di markas besar misi tetap Portugal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Rangel menegaskan bahwa pengakuan untuk negara Palestina menjadi “garis fundamental kebijakan luar negeri Portugal”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Jakarta –

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK), Sir Keir Starmer, mengumumkan sikap UK yang mengakui negara Palestina, pada Minggu (21/09) sore waktu setempat.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan tegas sebagai perdana menteri negara besar ini, bahwa Kerajaan Bersatu secara resmi mengakui negara Palestina,” ucap Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    “Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang mengakui negara Palestina,” lanjut Starmer seraya mengatakan bahwa langkah ini merupakan “janji kepada rakyat Palestina dan Israel bahwa akan ada masa depan yang lebih baik”.

    “Saya tahu betapa kuatnya perasaan yang ditimbulkan oleh konflik ini,” tambah Starmer.

    “Kita telah menyaksikannya di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, dan dalam percakapan kita dengan teman dan keluarga. Hal ini telah menciptakan perpecahan, beberapa orang telah menggunakannya untuk memicu kebencian dan ketakutan, tetapi itu tidak menyelesaikan apa pun.

    “Kita tidak hanya harus menolak kebencian, kita harus melipatgandakan upaya kita untuk memerangi kebencian dalam segala bentuknya.”

    Starmer melanjutkan dengan mengatakan bahwa krisis buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah.

    “Kelaparan dan kehancuran ini benar-benar tak tertahankan.”

    Puluhan ribu orang telah tewas, katanya, termasuk orang-orang yang sedang mengumpulkan makanan dan air.

    “Kematian dan kehancuran ini membuat kita semua ngeri,” katanya.

    Beberapa anak yang sakit dan terluka telah dievakuasi, ujarnya. UK juga telah meningkatkan dukungan bantuan kemanusiaantetapi “bantuan yang sampai masih jauh dari cukup”.

    Starmer menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan di perbatasan.

    “Hentikan taktik kejam ini dan biarkan bantuan mengalir deras,” cetusnya.

    Israel sebelumnya membantah adanya pembatasan bantuan.

    Soal Hamas, Starmer menolak anggapan bahwa sikap UK mengakui negara Palestina memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut.

    “Seruan kami untuk solusi dua negara yang sejati adalah kebalikan dari visi [Hamas] yang penuh kebencian,” tambahnya.

    “Solusi ini bukanlah hadiah bagi Hamas,” tambahnya.

    Karena itu, menurut Starmer, berarti Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina dan tidak akan memiliki peran dalam keamanan Palestina.

    Langkah UK mengakui negara Palestina ditempuh pula oleh Kanada, Australia, dan Portugal, serta diikuti pula oleh Prancis.

    Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan “Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kerja sama dalam membangun harapan perdamaian di masa depan bagi negara Palestina dan negara Israel.”

    Hal senada diutarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    “Australia mengakui legitimasi dan aspirasi rakyat Palestina sejak lama dalam membentuk negara mereka sendiri,” sebut Albanese dalam keterangan tertulis.

    ReutersSebuah keluarga Palestina mengungsi dari Kota Gaza akibat operasi militer Israel, pada Minggu (21/09).

    Keputusan ini menuai kritik keras dari pemerintah Israel, keluarga sandera yang ditawan di Gaza, dan beberapa anggota partai konservatif.

    Menanggapi hal ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/09), mengatakan negara Palestina “tidak akan terwujud”.

    Dia berujar bahwa dia memiliki “pesan yang jelas” kepada para pemimpin yang telah menyatakan pengakuan.

    “Kalian memberikan hadiah yang sangat besar kepada terorisme”.

    Sebaliknya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan itu.

    Hal itu telah dikonfirmasi oleh Starmer dalam suratnya kepada Abbas, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Pada Juli lalu, Starmer menyatakan pemerintah UK akan mengakui negara Palestina pada September kalau Israel tidak mengambil “langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza.”

    Starmer mengatakan Israel harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai kembali pasokan bantuan.

    Jika Israel tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan tersebut, menurut PM Starmer, UK akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.

    Pemerintah UK sebelumnya mengatakan pengakuan negara Palestina harus diputuskan ketika langkah tersebut bisa memberikan dampak maksimal sebagai bagian dari proses perdamaian.

    Pengakuan terhadap negara Palestina sudah lama diperjuangkan oleh banyak anggota Partai Buruh di UK.

    Perdana Menteri Starmer berada di bawah tekanan yang makin besar untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, terutama dari kelompok sayap kiri partainya.

    Sesaat sebelum berpidato pada Juli lalu, lebih dari separuh anggota parlemen Partai Buruh menandatangani surat yang menyerukan agar pemerintah UK segera mengakui negara Palestina.

    Apa maknanya pengakuan negara Palestina?

    Paul Adams, Koresponden diplomatik BBC

    Palestina adalah negara yang ada dan tidak ada.

    Palestina mendapat pengakuan dari berbagai negara, perwakilan diplomatik di luar negeri, dan tim atlet yang bersaing dalam sejumlah kompetisi olahraga, termasuk Olimpiade.

    Namun, karena pertikaian yang berkepanjangan dengan Israel, ada beberapa hal yang tidak dimiliki Palestina:

    Tidak ada batas wilayah yang disepakati secara internasional

    Tidak ada ibu kota

    Tidak ada tentara resmi

    Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya.

    Gaza, yang sekarang diduduki Israel kekuatan pendudukan, dilanda serangan Israel.

    Mengingat status Palestina sebagai semacam negara semu, pengakuan terhadap negara Palestina bersifat simbolis.

    Pengakuan tersebut mewakili pernyataan moral dan politik yang kuat, tetapi secara konkret hanya sedikit perubahan di lapangan.

    Namun, simbolismenya kuat.

    Sebagaimana yang ditunjukkan oleh mantan Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, dalam pidatonya di PBB Juli lalu, “Britania memikul beban tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara”.

    Respons Israel dan AS

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pengumuman UK dengan menulis di media sosial: “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Britania BESOK.”

    “Pemberian konsesi terhadap teroris jihadis selalu gagal. Itu juga akan membuat Anda gagal. Itu tidak akan terjadi.”

    Pemerintah Israel saat ini menentang langkah-langkah menuju solusi dua negara.

    Di Washington DC, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dirinya dan Starmer “tidak pernah membahasnya” selama pertemuan di Skotlandia pada Senin (28/07).

    Ketika ditanya apakah ia tahu pernyataan PM Starmer akan keluar, Trump mengatakan: “Anda bisa berargumen… bahwa Anda memberi penghargaan kepada Hamas jika Anda melakukan itu. Dan saya rasa mereka [Hamas] tidak seharusnya diberi penghargaan.”

    AS dan sejumlah negara Eropa telah menegaskan hanya akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari langkah-langkah menuju resolusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik.

    Negara mana saja yang sudah mengakui negara Palestina?

    Sekitar 139 negara telah secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia.

    Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.

    Irlandia, Norwegia, dan Spanyol sudah menempuh langkah tersebut secara resmi mulai 28 Mei 2024 guna memberikan tekanan diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

    Perwakilan Palestina saat ini memiliki hak terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, dan wilayah tersebut juga diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab.

    Sejumlah kalangan yang skeptis berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan menjadi isyarat simbolis jika kepemimpinan dan luasnya negara Palestina tidak dibahas terlebih dahulu.

    (ita/ita)