Xcloud.id

Tag: Mark

  • Pemimpin Oposisi Ditikam, Tambah Panjang Daftar Serangan ke Politisi Korsel

    Pemimpin Oposisi Ditikam, Tambah Panjang Daftar Serangan ke Politisi Korsel

    Seoul –

    Insiden penikaman terhadap Lee Jae-myung menambah daftar panjang aksi serangan terhadap politisi Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

    Lee Jae-Myung, tokoh oposisi Korsel yang mengalami kekalahan tipis pada Pilpres 2022 lalu, ditikam di bagian leher saat menghadiri sebuah konferensi pers di Busan bagian selatan pada Selasa (02/01) pagi.

    Insiden ini terjadi beberapa bulan sebelum Pemilu 2024 di Korsel.

    Pelaku langsung ditangkap di tempat kejadian.

    Lee menderita luka tikam sepanjang 1 cm dan mendapat pertolongan medis di rumah sakit dalam keadaan sadar, menurut laporan yang diterima BBC. Pihak kepolisian menyebut luka yang dialami Lee tidak mengancam nyawanya.

    Pelaku adalah seorang pria berusia antara 60-an atau 70-an tahun. Dia dikabarkan mendekati Lee untuk minta tanda tangan sebelum tiba-tiba menyerangnya.

    Panjang senjata yang dipegang pelaku adalah sekitar 20 cm atau 30 cm, seperti dilansir Yonhap.

    Video-video penikaman Lee Jae-Myung yang tersebar di media sosial memperlihatkan politisi itu jatuh di antara kerumunan, sementara sebagian orang lain berusaha membekap si pelaku. Banyak foto pasca-kejadian memperlihatkan Lee tergeletak di tanah dengan mata tertutup dan seseorang menekan lehernya dengan sapu tangan untuk menahan pendarahan.

    Kantor berita Yonhap memberitakan Lee diterbangkan ke rumah sakit dengan helikopter.

    Kwon Chil-seung, selaku juru bicara Partai Demokrat Korea Selatan pimpinan Lee, mengatakan tim dokter menduga Lee menderita luka di bagian vena jugularis yang membawa darah dari bagian kepala ke jantung.

    Kwon Chil-seung menambahkan Lee Jae-Myun harus menjalani operasi karena dikhawatirkan akan terjadi pendarahan lebih lanjut.

    “Setelah dipindahkan ke RS Universitas Nasional Seoul, kami berencana untuk melakukan operasi secepatnya. Kami sangat mengutuk penyerangan ini dan bagi kami ini adalah penghancuran demokrasi yang amat nyata,” ujar Kwon.

    Lee Jae-Myung menghadiri sebuah konferensi pers di Busan bagian selatan pada Selasa (02/01) pagi (Reuters)

    Lee, yang kini 59 tahun, menduduki kursi di badan legislatif Korea Selatan. Banyak yang memperkirakan Lee akan maju pada pemilihan umum selanjutnya pada bulan April.

    Kekalahan Lee pada pilpres 2022 sangatlah tipis – hanya berbeda 0,73% jika dibandingkan dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Ini adalah pilpres paling alot sepanjang sejarah Korsel. Lee pun sangat diyakini akan kembali maju pada pilpres 2027.

    Baca juga:

    Semenjak kekalahannya, Lee telah didakwa dalam kasus korupsi dan pelanggaran kepercayaan (breach of trust). Jaksa penuntut menuduhnya atas pemberian izin kepada pengembang-pengembang swasta untuk meraup keuntungan secara ilegal dari proyek properti saat masih menjabat sebagai Walikota Seongnam – kota berpenduduk 1 juta orang di Seoul bagian selatan.

    Lee menyangkal segala tuntutan terhadap dirinya dan menganggapnya sarat motif politik.

    Pada September, pengadilan menolak permintaan jaksa penuntut agar Lee ditahan sembari menunggu persidangan. Jaksa penuntut masih menyelidiki Lee atas kasus-kasus korupsi yang menyangkut dirinya selagi masih menjabat.

    Putusan pengadilan ini keluar tiga minggu setelah Lee mogok makan sebagai bentuk protes atas kebijakan domestik dan luar negeri dari Presiden Yoon. Lee sampai dilarikan ke rumah sakit akibat aksi mogok makan ini.

    Bukan pertama kali

    Lee Jae-Myung bukanlah politisi Korsel yang pertama yang diserang secara fisik dengan senjata.

    Kantor berita Reuters mencatat sejarah kekerasan politik dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada Maret 2022, Song Young-gil, pendahulu Lee Jae-Myung sebagai pemimpin Partai Demokrat Korsel, diserang saat berkampanye untuk Lee. Pelaku adalah seorang pria lansia yang mengenakan jubah tradisional yang mendekati Song dari belakang dan memukulnya dengan palu.

    Song adalah manajer tim sukses Lee kala itu. Dia harus menjalani operasi dan selamat setelah menderita cedera di bagian kepala. Song pun kembali berkampanye sehari setelah dinyatakan sembuh.

    Baca juga:

    Media setempat mendeskripsikan penyerang Song sebagai seorang aktivis liberal yang memiliki kanal Youtube. Dia dikabarkan meneriakkan slogan-slogan mengkritisi latihan militer bersama antara AS dan Korsel saat menyerang Song.

    Song, yang sudah lama menjadi anggota parlemen, ditangkap pada Desember tahun yang sama dalam skandal bagi-bagi uang untuk pemilu saat itu.

    Pimpinan partai konservatif, Park Geun-hye, yang kemudian menjadi presiden Korsel pada 2013, diserang saat menghadiri kampanye politik. Dia dirawat di rumah sakit selama sembilan hari akibat serangan tersebut (AFP)

    Pada 2015, Duta Besar AS untuk Korsel Mark Lippert butuh 80 jahitan setelah wajahnya disayat dengan pisau buah saat menghadiri sebuah forum diskusi penyatuan Korea di Seoul.

    Lippert butuh lima hari perawatan di rumah sakit dan juga operasi untuk menyembuhkan luka yang menganga selebar 11 cm di bagian kanan wajahnya. Dia juga menderita luka tusuk di pergelangan tangan kirinya yang mengakibatkan kerusakan saraf.

    Serangan ini dilakukan seorang nasionalis Korea yang menyerukan protes atas latihan militer tahunan bersama antara AS dan Korsel.

    Kantor berita milik negara Korea Utara menyebut serangan terhadap Lippert sebagai “hukuman yang pantas” atas latihan-latihan militer. Mereka menjuluki penikaman itu: “pisau keadilan.”

    Tahun 2006, pimpinan partai konservatif Park Geun-hye, yang kemudian menjadi presiden pada 2013, diserang saat menghadiri kampanye politik.

    Park menderita luka sayatan sebesar 11 cm yang membutuhkan 60 jahitan yang membuatnya tidak mampu berbicara secara normal selama berminggu-minggu.

    Media setempat kala itu melaporkan bahwa pelaku dalam pernyataannya kepada pihak polisi merasa frustasi karena harus menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

    Park Geun-hye adalah putri dari Presiden Park Chung Hee yang tewas dibunuh pada 1979. Dia kemudian dimakzulkan dan dilengserkan pada 2017.

    Penikaman atas Lee Jae-Myung adalah yang terbaru dari sejarah kekerasan politik di Korea Selatan.

    Gubernur Chungcheong, Kim Tae-heum, menyuarakan reaksinya atas serangan pada Selasa (2/1) itu.

    “Terorisme politis seharusnya tidak terjadi,” ujarnya kepada BBC Korea.

    “Kita harus mendirikan mekanisme institusional pencegahan guna menghindari hal seperti ini terjadi lagi pada kemudian hari.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan ke Pejabat Hamas Bukan Serangan pada Lebanon

    Serangan ke Pejabat Hamas Bukan Serangan pada Lebanon

    Tel Aviv –

    Seorang penasihat untuk Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengingatkan bahwa serangan terhadap wakil pemimpin Hamas Saleh al-Aruri di Beirut bukanlah serangan terhadap Lebanon atau Hizbullah yang didukung Iran.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (3/1/2024), Israel tidak secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan Aruri di pinggiran selatan Beirut pada Selasa (2/1) malam waktu setempat.

    Namun penasihat Netanyahu, Mark Regev, menyebut serangan yang menewaskan Aruri itu sebagai “surgical strike” atau serangan bedah, yang merujuk pada serangan militer yang dimaksudkan hanya untuk merusak target militer yang sah, tanpa adanya kerusakan atau korban tambahan.

    “Israel tidak mengklaim tanggung jawab… Siapa pun yang melakukan ini telah melancarkan serangan bedah (surgical strike) terhadap kepemimpinan Hamas,” sebut Regev dalam wawancara dengan media MSNBC.

    Saat ditanya lebih lanjut soal siapa lagi yang kemungkinan ada di balik serangan itu, Regev menjawab: “Kita bisa berspekulasi jika kita mau.”

    Namun demikian, Regev juga menyinggung soal operasi militer Israel sebelumnya terhadap siapa pun yang terlibat serangan Hamas pada 7 Oktober atau yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga-warga Israel.

    “Itu adalah pernyataan kebijakan secara umum; ini tidak ada hubungannya dengan situasi spesifik di Beirut, dan saya tidak bisa mengomentarinya,” ucapnya.

    Saat ditanya kembali soal apakah serangan di dalam wilayah Beirut bisa memicu respons Hizbullah, Regev mengulangi komentarnya yang menyebut serangan itu sebagai “surgical attack”.

    “Karena siapa pun yang melancarkan serangan ini memiliki keluhan terhadap Hamas… Ini bukan serangan terhadap negara Lebanon, ini bukan serangan terhadap organisasi teroris Hizbullah,” tegas Regev dalam komentarnya.

    Kematian Aruri awalnya dilaporkan oleh sejumlah pejabat keamanan Lebanon yang menyebut wakil pemimpin biro politik Hamas itu tewas dalam serangan drone Israel di area pinggiran selatan Beirut, yang juga diketahui menjadi markas kuat Hizbullah — sekutu Hamas.

    Kantor berita Lebanon, National News Agency (NNA), melaporkan bahwa serangan Israel terhadap sebuah kantor yang digunakan Hamas di Lebanon telah menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai 11 orang lainnya pada Selasa (2/1) malam waktu setempat.

    Laporan NNA menyebut bahwa tiga drone yang membawa muatan peledak menghantam sebuah apartemen yang menjadi tempat Aruri menggelar pertemuan dengan para pejabat lainnya.

    Hamas TV mengonfirmasi kematian Aruri di Lebanon dalam salah satu laporannya. Sementara kelompok Hamas, dalam pernyataan lanjutan, mengonfirmasi bahwa dua pejabat dari Brigade al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, yang mengawal Aruri juga ikut tewas.

    PM Lebanon Kecam Serangan Israel Tewaskan Wakil Pemimpin Hamas di Beirut

    Perdana Menteri (PM) Najib Mikati mengecam serangan di ibu kota Lebanon itu sebagai “kejahatan baru Israel”. Dia juga menyebut serangan itu bertujuan untuk menarik Beirut “ke dalam fase konfrontasi baru”.

    “Perdana Menteri Najib Mikati mengutuk ledakan di pinggiran selatan Beirut yang menewaskan dan melukai banyak orang,” demikian bunyi pernyataan dari kantor PM Lebanon.

    Lebanon juga menegaskan akan mengadukan serangan Israel itu ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 2 Kasus Korupsi di Magetan Masih Ngendon, Kejari: Nunggu Audit 

    2 Kasus Korupsi di Magetan Masih Ngendon, Kejari: Nunggu Audit 

    Magetan (beritajatim.com) – Dua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan masih ngendon. Dua kasus itu belum berlanjut ke tahapan penetapan tersangka. Alasannya, masih menunggu audit dari pihak terkait, utamanya soal besaran kerugian negara.

    Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Yuana Nurshiyam mengatakan, dua kasus korupsi itu yakni kasus korupsi dugaan mark up anggaran pengadaan gamelan tradisional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magetan Tahun Anggaran 2019 dan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngariboyo tahun 2018-2019 bersumber dari dana desa (DD).

    “Untuk dugaan mark up gamelan untuk SD ini, nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paketnya Rp1,7 miliar. Kemudian, nilai kontraknya Rp1,1 miliar. Nah, saat dicek oleh ahli, ternyata gamelannya ini kualitasnya tidak maksimal, bunyi yang keluar berbeda dengan bunyi yang seharusnya,” terang Yuana, Jumat (29/12/2023).

    Dalam kasus itu, pihaknya sudah memintai keterangan total 40 saksi. Pihaknya mendatangkan ahli dari Institut Seni Indonesia (ISI) untuk menelisik kualitas gamelan tersebut.

    Sementara saat ini, pihaknya menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. “Untuk mengetahui jumlah pasti kerugian negara dari tindak pidana korupsi ini,” katanya.

    Mantan Kajari Kabupaten Halmahera Tengah itu turut menjabarkan soal penanganan kasus korupsi di Desa Ngariboyo. Sejauh ini, sudah 30 hingga 40 saksi yang diperiksa.

    “Sudah kami tanyakan pada ahli juga. Kami masih menunggu auditnya dari BPKP. Dan memang tidak bisa instan untuk audit ini. Karena, antriannya banyak. Yang mengajukan audit tidak hanya Kejari Magetan, tapi termasuk Polda Jatim, Polres se-Jawa Timur, hingga Kejakasaan Tinggi,” lanjutnya.

    Yuana memperkirakan, tahun 2024 nanti bakal segera ditentukan siapa tersangka sekaligus total kerugian negara imbas praktik rasuah tersebut. [fiq/ian]

  • Memanas! 3 Orang Tewas di Lebanon Akibat Serangan Udara Israel

    Memanas! 3 Orang Tewas di Lebanon Akibat Serangan Udara Israel

    Beirut –

    Sedikitnya tiga orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap wilayah Lebanon bagian selatan. Salah satu korban tewas merupakan petempur Hizbullah, kelompok yang didukung Iran di Lebanon yang terlibat dalam aksi saling serang lintas perbatasan dengan Israel beberapa waktu terakhir.

    Hizbullah melancarkan serangan roket ke wilayah Israel sebagai balasannya.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (28/12/2023), perbatasan antara Lebanon dan Israel menjadi lokasi serangan lintas perbatasan, terutama antara militer Israel dan Hizbullah, yang semakin meningkat sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza antara Hamas dan Israel pada awal Oktober lalu.

    “Pesawat-pesawat tempur musuh menyerbu, sebelum tengah malam, sebuah rumah… di pusat kota Bint Jbeil,” sebut kantor berita Lebanon, National News Agency (NNA), dalam laporannya.

    Kota Bint Jbeil disebut berjarak hanya 2 kilometer dari perbatasan Israel-Lebanon.

    Disebutkan NNA bahwa serangan itu menewaskan tiga orang, yang terdiri atas seorang pria, saudara laki-lakinya dan istrinya.

    NNA mengidentifikasi ketiga korban tewas sebagai Ali Bazzi, saudara laki-lakinya Ibrahim Bazzi dan istrinya Shourouk Hammoud. Laporan NNA juga menyebut satu lagi anggota keluarganya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

    Saksikan juga ‘Saat Penampakan Roket dari Lebanon Hantam Israel, Jalan-Mobil Rusak’:

    Pada prosesi pemakaman di Bint Jbeil pada Rabu (27/12) waktu setempat, seorang fotografer AFP melihat tiga peti mati diselimuti bendera kelompok Hizbullah.

    Hassan Fadlallah, seorang anggota parlemen dari Hizbullah, mengatakan dalam proses pemakaman itu bahwa “tidak ada kejahatan terhadap warga sipil yang terjadi tanpa musuh membayar akibatnya”.

    Hizbullah, dalam pernyataannya, menyatakan kelompoknya telah meluncurkan serangan 30 roket Katyusha ke arah area Kiryat Shmona di wilayah Israel bagian utara sebagai balasannya.

    “Sebagai respons atas kejahatan musuh yang berulang kali dan menargetkan rumah-rumah warga sipil di Bint Jbeil,” sebut Hizbullah.

    Sementara itu, seorang kerabat menuturkan kepada AFP bahwa Ibrahim Bazzi merupakan seorang warga negara Australia yang datang berkunjung sekitar sepekan sebelumnya.

    Pemerintah Australia, dalam pernyataannya, menyebut dua warga negaranya tewas dalam serangan udara tersebut. Namun identitas kedua warga Australia yang tewas di Lebanon tidak diungkap ke publik.

    Jaksa Agung Australia, Mark Dreyfus, menyerukan warga Australia untuk segera meninggalkan Lebanon saat penerbangan komersial masih beroperasi.

    Sejak permusuhan lintas perbatasan dimulai, menurut penghitungan AFP, lebih dari 150 orang tewas di pihak Lebanon — sebagian besar merupakan petempur Hizbullah, namun sekitar 20 orang lainnya merupakan warga sipil dengan tiga orang di antaranya adalah jurnalis.

    Di pihak Israel, sedikitnya empat warga sipil dan sembilan tentara tewas akibat serangan lintas perbatasan dari Lebanon.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Klaim Tahu Posisi Bos Hamas Yahya Sinwar: Ada di Bawah Tanah

    Israel Klaim Tahu Posisi Bos Hamas Yahya Sinwar: Ada di Bawah Tanah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Militer Israel mengklaim berhasil melacak keberadaan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang selama ini diincar mereka selama agresi ke Jalur Gaza Palestina berlangsung.

    Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, menuturkan pihaknya meyakini Sinwar berada “di bawah tanah” di Gaza. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci kemungkinan lokasinya.

    “Rumah Sinwar ada di wilayah Khan Younis. Ada infrastruktur dan markas teroris di sana. Sinwar tidak berada di daratan. Dia berada di bawah tanah. Saya tidak mau menyebutkan di mana, dan intelijen apa yang kami peroleh,” papar Hagari dalam jumpa pers di Tel Aviv pada Rabu (6/12).

    “Target kami adalah menangkap Sinwar dan membunuhnya. Kita perlu melakukan itu sesegera mungkin,” ucapnya menambahkan.

    Sebelumnya, pejabat Israel juga mengklaim sedikit lagi menciduk rumah Sinwar.

    Seorang penasihat senior Netanyahu, Mark Regev, kepada mengatakan kepada CNN bahwa pengepungan rumah Sinwar adalah “kemenangan simbolis.”

    Foto: Dok. CNNIndonesia

    “Ini akan menjadi kemenangan nyata dalam waktu dekat,” kata Regev.

    “Hanya masalah waktu sebelum kita mendapatkan orangnya.”

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memajang poster tiga petinggi Hamas yang paling diburu. Poster itu dipasang di kantornya di Tel Aviv.

    Selain tiga petinggi Hamas yang sedang diincar, Israel juga memajang foto wajah anggota Hamas yang sudah dibunuh sekaligus mencoret foto tersebut dengan tanda silang.

    Ada tiga sosok yang menduduki tempat tertinggi dalam hierarki Hamas, yakni Mohammed Deif sebagai Kepala Sayap Militer. Kemudian Komandan Brigade Izz el Deen al Qassam, Marwan Issa, dan Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Israel Beri Syarat Gencatan sampai Selandia Baru soal Pilot Susi Air

    Israel Beri Syarat Gencatan sampai Selandia Baru soal Pilot Susi Air

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina masih menjadi perhatian pemberitaan global.

    Tanggapan terbaru Selandia Baru soal penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, oleh KKB Papua juga tak luput dari sorotan. Berikut kilas berita internasional pada Kamis (30/1):

    Israel Sebut Syarat jika Gencatan Senjata Mau Terus Diperpanjang

    Israel mengungkapkan syarat-syarat yang diperlukan jika kelompok perlawanan Palestina, Hamas, ingin terus memperpanjang gencatan senjata.

    Penasihat senior Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mark Regev mengatakan posisi mereka soal perpanjangan gencatan senjata “sangat jelas.”

    “Setiap hari, kami sepakat memperpanjang [gencatan senjata] untuk pembebasan 10 sandera. [Sebanyak] 10 sandera yang masih hidup,” kata Regev pada Kamis (30/11) kepada CNN.

    Hamas Klaim Tanggung Jawab atas Penembakan di Yerusalem

    Kelompok Hamas mengaku bertanggung jawab atas penembakan di Yerusalem yang menewaskan setidaknya tiga orang dan melukai belasan lainnya, Kamis (30/11).

    Dalam sebuah pernyataan yang dirilis beberapa jam usai insiden, Hamas menyebut serangan itu merupakan “tanggapan alami terhadap kejahatan penjajah (Israel) yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan terhadap anak-anak di Jenin (Tepi Barat, Palestina).”

    Hamas menyebut dua pelaku penembakan yakni dua bersaudara Murad Nemr (38) dan Ibrahim Nemr (30). Mereka adalah anggota sayap bersenjata Hamas yang berbasis di Yerusalem Timur, demikian dikutip dari AFP.

    Selandia Baru Buka Suara soal 9 Bulan Pilot Susi Air Disandera OPM

    Selandia Baru buka suara soal salah satu warganya yang merupakan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, masih disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak Februari 2022 atau sembilan bulan lalu.

    Mehrtens merupakan warga negara Selandia Baru yang menikah dengan warga negara Indonesia beberapa tahun lalu. Ia diculik OPMpada 7 Februari sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

    juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru mengatakan pihaknya masih terus mengupayakan segala cara untuk membebaskan Mehrtens dengan selamat dan aman, termasuk bekerja sama dengan otoritas Indonesia.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Berkas Kasus Korupsi Kades Punggur Bojonegoro Lengkap

    Berkas Kasus Korupsi Kades Punggur Bojonegoro Lengkap

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Jaksa Penyidik melimpahkan berkas dan tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Punggur, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pelimpahan tahap II itu setelah dinyatakan lengkap.

    Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro Reza Aditya Wardana mengatakan, pelimpahan tahap II atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Punggur, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojoengoro tahun 2019 2021 itu dengan tersangka Kepala Desa (Kades) Yudi Purnomo.

    Tersangka kini diserahkan ke Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 02 November 2023 sampai 21 November 2023. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya untuk disidangkan.

    Sebelumnya, tersangka ditahan penyidik Kejari Bojonegoro di Lapas Kelas IIA Bojonegoro sejak Rabu (06/09/2023) lalu. Pada perjalanan perkara ini Kejari Bojonegoro telah melakukan penyelidikan kasus tersebut sejak 9 Juni 2022. Kemudian dinaikkan tahap penyidikan pada 18 Juli 2022.

    Dalam perkara ini Kepala Desa (Kades) Punggur Kecamatan Purwosari Yudi Purnomo diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan APBDes tahun 2019-2021 yang menyebabkan kerugian negera sekitar Rp1,47 miliar.

    Tersangka diduga melakukan rekayasa pada pertanggungjawaban 19 kegiatan pembangunan fisik dalam APBDes. Pelaksanaan kegiatan itu diduga dilakukan tidak secara prosedural serta ditemukan adanya mark up. Tersangka diduga melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dalam pembangunan fisik senilai Rp2,5 miliar.

    Dalam perkara tersebut, tersangka Yudi Purnomo diduga telah melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf b jo 64 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, subsider Pasal 3 sebagaimana UU tentang Pemberantasan Tipikor. [lus/kun]

    BACA JUGA: Ratusan Anggota KTH Gunung Pegat di Bojonegoro dapat SK Pengelolaan Lahan Perhutanan Sosial

  • Kejari Bojonegoro Segera Sidangkan Dugaan Korupsi Keuangan Desa Punggur

    Kejari Bojonegoro Segera Sidangkan Dugaan Korupsi Keuangan Desa Punggur

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Proses hukum yang dijalani Kepala Desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro segera memasuki tahap persidangan. Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat kini sedang menyelesaikan penyusunan berkas rencana dakwaan (rendak).

    “Sekarang proses penyusunan kelengkapan rendak, setelah lengkap tinggal melakukan tahap 2. Kemungkinan awal bulan sudah dilimpah,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman, Rabu (01/11/2023).

    Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perkara hukum yang ditangani Kejari Bojonegoro itu, Kepala Desa (Kades) Punggur Kecamatan Purwosari Yudi Purnomo diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan APBDes tahun 2019-2021 yang menyebabkan kerugian negera sekitar Rp1,47 miliar.

    Baca Juga: Panen Raya di Tuban, Gubernur Jatim Sebut Produksi Padi Surplus 9,23 Persen

    Proses penyelidikan kasus tersebut sudah dilakukan sejak 9 Juni 2022. Kemudian dinaikkan tahap penyidikan pada 18 Juli 2022. Dari hasil pengumpulan data dan keterangan, tersangka diduga melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dalam pembangunan fisik senilai Rp2,5 miliar.

    Upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan tersangka diduga dengan cara pelaksanaan program tidak sesuai dalam APBDesa, pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara prosedural, kegiatan ditemukan adanya mark up, dan pertanggungjawaban dari 19 kegiatan pembangunan fisik dibuat secara rekayasa.

    Dalam perkara tersebut, tersangka Yudi Purnomo diduga telah melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf b jo 64 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, subsider Pasal 3 sebagaimana UU tentang Pemberantasan Tipikor.

    Baca Juga: Ada Kasus Remaja di Ponorogo Sayat Tangan Sendiri, Alasannya Bikin Miris

    Tersangka ditahan penyidik Kejari Bojonegoro di Lapas Kelas IIA Bojonegoro sejak Rabu (06/09/2023). [lus/ian]

  • Kejari Sumenep Naikkan Status Kasus Dugaan ‘Fraud’ di BSI ke Penyidikan, Potensi Kerugian Negara Rp 16 Milyar

    Kejari Sumenep Naikkan Status Kasus Dugaan ‘Fraud’ di BSI ke Penyidikan, Potensi Kerugian Negara Rp 16 Milyar

    Sumenep (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menaikkan status perkara dugaan ‘fraud’ di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sumenep, dari penyelidikan ke penyidikan, meski belum ada tersangka.

    Kepala Kejari Sumenep Trimo menjelaskan, penyelidikan kasus mafia perbankan di salah satu bank pelat merah itu bermula dari informasi masyarakat. Tim kemudian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dan bahan keterangan.

    “Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya dugaan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Karena itu, penyelidikan atas perkara tersebut kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” terangnya.

    Trimo mengungkapkan, perkara tersebut terjadi pada periode 2016–2017. Yakni, terdapat pembiayaan atau penyaluran kredit yang dilakukan secara melawan hukum dengan berbagai modus. Diantaranya adanya salah satu pihak yang  mengajukan pembiayaan, tetapi diatasnamakan nasabah lain.

    “Ada juga mark up nilai jual-beli agunan, merekayasa surat penawaran rumah dan bukti pembayaran uang muka. Kemudian merekayasa data pekerjaan atau kepemilikan usaha dan data keuangan/pendapatan nasabah agar seolah-olah nasabah layak diberikan pembiayaan,” paparnya.

    Setelah itu, lanjut Trimo, ada penggunakan dana pencairan pebiayaan nasabah,sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Kemudian mereferalkan pembiayaan kepada para nasabah untuk membeli properti (rumah, ruko,tanah) dengan melakukan mark up nilai jual beli objek/agunan pembiayaan.

    “Pada kasus ini, ada potensi kerugian negara sekitar Rp 16.325.000.000. Karena itu, tim penyidik saat ini terus berupaya mendalami perkara dugaan tindak pidana itu. Salah satunya dengan mengumpulkan alat bukti untuk membuat peristiwa menjadi terang. Selanjutnya, kami akan memeriksa para pihak untuk mengumpulkan alat bukti,” tandas Trimo.

    Ia menambahkan, saat ini tersangka dalam perkara tersebut belum ditentukan, karena Penyidik masih terus bekerja untuk mengumpulkan alat bukti. Sejak ditingkatkan ke penyidikan pada 19 Oktober, sejumlah saksi telab dipanggil untuk dimintai keterangan. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan dipanggil. “Ini tugas peenyidik untuk menentukan tersangka. Kita akan lihat dan tunggu saja perkembangannya nanti,” tukasnya. (tem/kun)

    BACA JUGA: Kejari Sumenep Musnahkan BB 70 Perkara Inkracht

  • Dugaan Korupsi Vaksin PMK di Malang Wujud Pengawasan Lemah

    Dugaan Korupsi Vaksin PMK di Malang Wujud Pengawasan Lemah

    Malang (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyoroti adanya dugaan korupsi pengadaan vaksin PMK di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dia menilai dugaan tersebut merupakan wujud pengawasan yang lemah.

    Zia Ulhaq menegaskan, alokasi anggaran untuk PMK merupakan amanat dari pemerintah pusat. Mengingat wabah PMK menjadi problem nasional.

    “Kami hanya mengalokasikan anggaran, karena itu amanat pusat untuk mengatasi wabah PMK melalui surat edaran, karena problem nasional pada waktu itu banyak sapi yang mati, akhirnya melalui pembahasan anggaran kami alokasikan, kita diperintahkan untuk mengalokasikan, teknis pengadaan sampai ke peternak tidak sampai melakukan pengawasan sampai sana,” tegas Zia, Kamis (12/10/2023).

    Politis Partai Gerindra itu menerangkan, sama seperti dulu waktu Covid-19, sama, pemerintah pusat mandatori penyediaan alokasi keuangan sesuai kemampuan daerah.

    “Waktu itu dari banggar untuk vaksin PMK, kalau sekarang ada potensi penyalahgunaan, tinggal nanti aparat penegak hukum memanggil Dinas terkait, apakah ada dalam proses pengadaan ada yang salah atau mark up atau apapun,” ujarnya.

    Zia yang juga mantan koordinator lembaga anti korupsi, Malang Coruption Watch itu membeberkan, DPRD bakal melakukan evaluasi agar pengawasan menjadi lebih maksimal.

    BACA JUGA:
    Diperiksa Polisi, Kadis Peternakan Malang Ungkap Program Vaksin PMK

    “Jelas jadi evaluasi bagi kami di DPRD untuk selalu pengawasan. Sebab masalah tersebut sebenarnya bisa dilakukan pencegahan dari awal, inspektorat itu menemukan duluan, meskipun semua OPD sama inspektorat didatangi dievaluasi, biasanya kepolisian memanggil inspektorat. Contohnya masalah dana desa dan ADD, sebelum memanggil desa yang bersangkutan memanggil inspektorat, misal ada temuan nggak, lalu ditindaklanjuti, kalau tidak ditindak lanjuti nah ini ranahnya baru pidana aparat penegak hukum,” paparnya.

    Menurut Zia, pihaknya mendesak agar inspektorat melakukan pengawasan secara ketat perihal penggunaan anggaran. “Pengawasan karena inspektorat bisa memanggil, bisa minta data ke seluruh OPD di Kabupaten Malang, dia punya kewenangan itu,” bebernya.

    Zia bilang, kasus dugaan korupsi vaksin PMK yang diperiksa Kepolisian, akan sangat minim manakapa pengawasan dilakukan inspektorat dilakukan dengan baik.

    Apakah inspektorat lengah? “Bisa saja dampling dilakukan inspektorat tidak masuk itu, harusnya seperti vaksin PMK dan sebagainya masuk, tapi saya kok meyakini inspektorat juga sudah melakukan evaluasi.

    BACA JUGA:
    Bupati Malang Tak Tahu Ada Dugaan Korupsi Vaksin PMK

    Zia menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan kasus tersebut yang kini jadi penyelidikan Kepolisian. “Ketika ada OPD ataupun desa yang berkali kali dipanggil aparat penegak hukum, itu bukti pengawasan internal tidak jalan. Harus dievaluasi apakah inspektorat tidak melakukan pengawasan, karena penggunaan dananya cukup besar. Saya meyakini sudah dilakukan pengawasan, tapi kok APH masih bertindak, apakah tidak ditindaklanjuti dinas terkait, kami pun di samping ada temuan pasti langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Masih kata Zia, sejauh ini tim Banggar DPRD hanya mengalokasikan anggaran. Persoalan pengawasan diserahkan komisi yang membidangi, misal PMK di peternakan ada Komisi IV. Komisi IV bisa mendatangi, bisa cek lapangan alokasi sudah dialokasikan tidak sesuai atau tidak.

    “PMK ini sudah dialokasikan didalam teknis pengawasan juga, dan itu ranahnya komisi membidangi, ada pengadaan atau tidak standar atau tidak, melalui e-catalog atau lelang. Kalau dewan pengawasan harus dilakukan di perencanaan dengan fisik sesuai atau tidak,” pungkas Zia. [yog/beq]