Xcloud.id

Tag: Mark

  • Apa Itu Generasi Beta? Sebutan Buat Anak yang Lahir Mulai Tahun 2025-2039 

    Apa Itu Generasi Beta? Sebutan Buat Anak yang Lahir Mulai Tahun 2025-2039 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Mengenal generasi Beta, sebutan bagi generasi yang lahir di tahun 2025 sampai 2039. 

    Selamat tinggal Gen Alpha, selamat datang Gen Beta. Anak yang lahir mulai tahun 2025 disebut sebagai Generasi Beta atau Gen Beta dan berlaku hingga 2039. 

    Hal tersebut juga menandai akhir dari Generasi Alpha, sebutan untuk anak kelahiran 2010 hingga 2024. 

    Ilustrasi (pexels.com)

    Dikutip dari ABC News (17/10/2024), istilah Generasi Alpha dan Beta ini diciptakan oleh pakar demografi Australia, Mark McCrindle. 

    Generasi biasanya didefinisikan sebagai kelompok orang dalam periode waktu tertentu, dengan berbagi pengalaman budaya, sosial, dan sejarah yang sama. 

    Sering dibentuk oleh peristiwa besar, teknologi, dan transformasi sosial, pengalaman bersama ini memengaruhi sikap, nilai, serta perilaku setiap generasi. 

    Gagasan generasi juga memungkinkan untuk melihat pengalaman umum mereka yang berkontribusi pada perubahan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. 

    Ilustrasi. (pexels.com)

    Generasi Beta 

    Dilansir dari laman McCrindle, Gen Beta akan menjadi generasi yang terintegrasi dengan teknologi dan penuh rasa ingin tahu. 

    Selain itu, mereka juga bakal menjadi generasi yang bisa menghargai keragaman, serta merangkul perubahan dan keterbukaan. 

    Pada 2035, Gen Beta diprediksi akan mencapai sekitar 16 persen dari total populasi penduduk dunia. 

    Sementara jumlah populasi global untuk Gen Alpha pada 2035 masih mempunyai persentase lebih tinggi, yakni sekitar 23 persen. 

    Gen Beta akan menjadi anak-anak dari Gen Y paling muda dan Gen Z yang paling tua. 

    Generasi Setelah Beta 

    Penamaan tiap generasi ke generasi ini berdasarkan alfabet Yunani dan berubah setiap 15 tahun sekali. 

    Penggunaan alfabet Yunani menggantikan huruf abjad yang telah mencapai akhir, yakni X (1965-1980), Y (1981-1996), dan Z (1997-2009). 

    Adopsi alfabet Yunani ini mengikuti para ilmuwan dari setiap disiplin ilmu yang menggunakannya sebagai urutan pelabelan. 

    Sementara itu, rentang waktu 15 tahun untuk penamaan generasi memungkinkan para ahli di masa depan untuk melakukan analisis lebih komprehensif dan obyektif. 

    Berikut ini rincian nama generasi mulai Gen Alpha dan seterusnya: 

    Generasi Alpha: Kelahiran 2010-2024 
    Generasi Beta: Kelahiran 2025-2039 
    Generasi Gamma: Kelahiran 2040-2054 
    Generasi Delta: Kelahiran 2055-2069 
    Seterusnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dia Bantu Korupsi Timah Rp 300 T

    Dia Bantu Korupsi Timah Rp 300 T

    Jakarta –

    Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kecewa terhadap vonis hakim yang memerintahkan jaksa untuk mengembalikan aset pengusaha money changer Helena Lim yang sempat disita. MAKI mengatakan Helena Lim terbukti turut serta dalam korupsi komoditas timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

    “Saya kecewa terhadap putusan hakim itu yang mengembalikan harta-hartanya Helena Lim. Maka dari itu saya minta jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung untuk melakukan banding dan tetap meminta itu dirampas uang, harta, apapun yang disita dari Helena Lim, karena ini untuk menutup kerugian dari korupsi kasus timah,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

    Hakim dalam putusannya mengatakan bahwa Helena Lim hanya diwajibkan membayar uang pengganti Rp 900 juta karena uang Rp 420 miliar hasil penukaran valuta asing mengalir ke Harvey Moeis. Boyamin kemudian mengungkit uang pengganti Harvey Moeis hanya Rp 420 miliar.

    “Agak membingungkan sebenarnya uang pengganti maupun berkaitan dengan kerugian. Dulu Harvey Moeis didakwa merugikan keuangan negara yang terkait dirinya adalah Rp 420 miliar, sementara dalam putusan kemarin uang pengganti Harvey Moeis Rp 210 miliar, jadi hanya separohnya dari Rp 420 miliar,” kata Boyamin.

    “Nah sisi lain Helena Lim tidak dituntut uang pengganti alasannya uangnya diambil oleh Harvey Moeis semuanya, Helena Lim hanya dapat Rp 900 juta dari keuntungan valuta asing aja penukaran. Lah yang Rp 210 miliar itu ke mana? Apakah itu kemudian dibagi-bagi ke yang lain habis dan Helena Lim tidak menikmati? Jadi ini rangkaian-rangkaian yang menurut saya masih bisa diperdebatkan. Maka dari itu saya masih menginginkan sebenarnya,” imbuhnya.

    Boyamin mengatakan Helena Lim telah divonis turut melakukan korupsi dan pencucian uang terkait kasus timah. Sehingga, menurutnya, aset Helena Lim layak disita untuk negara.

    Boyamin meminta hukum yang berkeadilan. Sebab, tambahnya, Helena Lim terbukti turut serta dalam korupsi timah.

    “Karena apapun Helena Lim turut serta membantu proses dugaan korupsi kasus timah, di mana itu merugikan keuangan negara sampai level Rp 300 triliun itu menyangkut lingkungan. Atau minimal Rp 27 triliun yang menyangkut kerugian keuangan negara, nah dari mana itu kemudian akan diperoleh penggantinya? Ya dari harta-hartanya yang diduga melakukan korupsi, karena itu dikenakan pencucian uang,” jelas dia.

    “Jadi hartanya bisa aja dirampas sebenarnya, nah dengan dirampas hartanya itu bisa menutupi kerugian negara Rp 27 triliun yang real ya, yang mark up smelter maupun membeli barang dari membeli barang milik sendiri dari lahannya PT Timah. Karena saya yakin nggak akan sampai Rp 2 triliun bisa ditutup oleh para pelaku-pelaku korupsi ini, bahkan yang terdakwa lain tidak dikenakan uang pengganti alasannya tidak menerima aliran uang,” jelas dia.

    Selain itu, MAKI mendesak agar kasus timah ini terus dikembangkan. Dia juga berharap adanya penetapan tersangka terhadap pengusaha inisial Robert Bonosusatya (RBS). Kejagung sendiri sudah memeriksa RBS terkait kasus ini.

    “Saya selalu menuntut RBS itu dijadikan tersangka karena dialah diduga yang menerima paling banyak dan akan dituntut uang pengganti paling banyak nantinya. Jadi melakukan proses berkeadilan, satu melakukan banding terhadap semuanya termasuk Helena Lim, dan kedua segera menyatakan tersangka terhadap RBS yang sudah saya praperadilankan sekali,” pungkasnya.

    Vonis Helena Lim

    Pengusaha money changer yang juga dikenal sebagai crazy rich, Helena Lim, divonis 5 tahun penjara. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara Rp 300 triliun dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Menyatakan Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/12).

    Helena juga dihukum dengan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 900 juta.

    “Menghukum Terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 900 juta paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh.

    (lir/jbr)

  • Pakai Digitalisasi dan Teknologi AI!

    Pakai Digitalisasi dan Teknologi AI!

    Jakarta: Ahli Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan praktik mark up dalam penganggaran pemerintah.
     
    Salah satu langkah konkret memitigasi kebocoran anggaran adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan budaya anti-korupsi di semua lini pemerintahan.
     
    “Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dikutip dari pernyataan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.
     
    Hardjuno menjelaskan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa.
     
    “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambah dia.
     
    Namun, Hardjuno menegaskan teknologi hanya salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.
     
    Karena itu, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.
     
    “Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” kata dia.
     

     

    Kolaborasi teknologi dan penegakan hukum
     
    Lebih lanjut, kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
     
    “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelas dia.
     
    Hardjuno optimis dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk memberantas korupsi.
     
    “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” tuturnya.
     
    Dalam Musrenbangnas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktik mark up adalah bentuk korupsi yang harus diberantas karena merugikan negara dan rakyat. Presiden Prabowo juga menyebutkan akan terus mengungkapkan nilai kebocoran anggaran yang terjadi selama ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Selamat Tahun Baru 2025, Songsong Era Baru, Mari Sambut Kelahiran Generasi Beta – Halaman all

    Selamat Tahun Baru 2025, Songsong Era Baru, Mari Sambut Kelahiran Generasi Beta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tahun 2025 membawa angin segar dengan kelahiran Generasi Beta (Gen Beta).

    Bayi yang lahir pada tahun ini akan menjadi bagian pertama dari kelompok generasi baru yang diperkirakan akan mencakup sekitar 16 persen dari populasi dunia pada tahun 2035.

    Generasi Beta akan mencakup mereka yang lahir antara 2025 hingga 2039, mengikuti Generasi Alpha yang lahir antara 2010 hingga 2024.

    Sebelumnya, ada Generasi Z (lahir 1997–2010) dan Generasi Y atau milenial (lahir 1981–1996).

    Setiap generasi memiliki karakteristik unik, dan Generasi Beta akan tumbuh di dunia yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan tantangan global yang besar.

    DIkutip dari New York Post, Times of India, generasi Beta akan mewarisi dunia yang penuh dengan tantangan besar, seperti perubahan iklim, masalah sosial, dan urbanisasi yang pesat.

    Menurut Mark McCrindle, seorang peneliti sosial yang sering mengkaji fenomena generasi, mereka akan hidup dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital dan dipenuhi oleh kecerdasan buatan (AI) serta otomatisasi.

    Dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi ini, Generasi Beta tidak hanya akan mengalami perubahan cepat dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan hiburan, tetapi juga menghadapi tantangan besar untuk keberlanjutan.

    Generasi Beta akan menjadi generasi yang hidup sepenuhnya di dunia yang dipenuhi oleh teknologi.

    Kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi akan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, dari sekolah hingga dunia kerja.

    Mereka juga akan merasakan transportasi otonom (seperti mobil tanpa pengemudi), teknologi kesehatan yang dapat dikenakan, dan lingkungan virtual yang imersif.

    “Generasi Beta akan hidup di dunia di mana teknologi akan semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari mereka,”

    “Kehidupan mereka akan ditentukan oleh personalized AI yang menyesuaikan pembelajaran, belanja, bahkan interaksi sosial,” kata McCrindle.

    Gen Z Jadi Orang Tua

    Sebagian besar orang tua Generasi Beta berasal dari Generasi Z.

    Sebagai orang tua yang tumbuh di dunia digital, mereka akan lebih memahami tantangan dan potensi risiko yang ada di dunia maya.

    Orang tua dari Gen Beta cenderung lebih berhati-hati dalam membatasi waktu layar anak-anak mereka, mengingat mereka tahu betul pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata.

    “Orang tua Gen Z akan lebih fokus pada kesadaran ekologi, kemampuan beradaptasi, dan kesetaraan dalam mendidik anak-anak mereka,” jelas McCrindle.

    Generasi Beta akan tumbuh di dunia yang lebih terhubung secara digital.

    Mereka akan lebih sering berinteraksi dengan orang lain melalui platform digital.

    Namun, meskipun dunia mereka lebih digital, identitas pribadi dan privasi akan tetap menjadi hal yang sangat penting.

    “Koneksi sosial bagi Gen Beta akan berbeda dari generasi sebelumnya,”

    “Mereka akan membangun hubungan dan identitas mereka dengan cara yang lebih digital, tetapi tetap mempertahankan keseimbangan antara koneksi dunia maya dan eksistensi di dunia nyata,” ujar McCrindle.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani).

  • Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran

    Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran

    Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    menyampaikan pesan tegas kepada pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan
    Pembangunan Nasional
    (
    Musrenbangnas
    ) di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
    Prabowo meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor.
    Sebelumnya, ia menyatakan akan memaafkan koruptor jika mereka bertobat dan mengembalikan kerugian negara.
    Ia juga menyoroti kebiasaan mark up anggaran yang merugikan rakyat.
    Prabowo juga membahas komoditas kelapa sawit yang dianggap menjadi penyebab deforestasi terbesar karena menyebabkan hilangnya tutupan hutan, mengancam biodiversitas, dan sebagainya.
    Kepala Negara menekankan pentingnya menghentikan kebocoran potensi penerimaan negara akibat aksi ilegal.
    Aksi ilegal tersebut mencakup pertambangan liar (illegal mining), pembalakan hutan (illegal logging), serta penyelundupan ikan, tekstil dan lainnya.
    Prabowo menegaskan bahwa kegiatan ilegal hanya akan merugikan Indonesia dan menyengsarakan rakyat.
    “Penyelundupan dari dalam ke luar membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” kata Prabowo.
    Ia bahkan mengancam untuk menenggelamkan kapal para penyelundup.
    Prabowo berencana berkonsultasi dengan ahli hukum mengenai tindakan penenggelaman kapal penyelundup.
    “Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat, apa kapalnya ditenggelamkan?” ucapnya.
    Mantan Menteri Pertahanan ini juga meminta para hakim untuk menghukum koruptor dengan tegas.
    Ia merujuk pada kasus
    korupsi
    timah yang melibatkan Harvey Moeis.
    Kasus ini viral karena vonis hakim jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, meski kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
    “Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringan,” tutur Prabowo.
    Prabowo menjelaskan bahwa masyarakat kini semakin pintar dalam menilai kinerja pemerintah.
    Ia mengingatkan agar tidak ada lagi koruptor yang mendapatkan hukuman ringan.
    “Rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,” pintanya.
    Di momen yang sama, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut.
    Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim.
    “Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira, ya,” seloroh Prabowo.
    Selain itu, Prabowo mengingatkan menteri dan kepala daerah untuk tidak terus menerus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam meminta tambahan anggaran.
    Ia meminta semua pihak memahami prioritas program yang harus dijalankan.
    Oleh karena itu, tidak semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendapat anggaran sesuai pengajuan.
    “Mungkin K/L (kementerian/lembaga), K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” ungkap Prabowo.
    Dia pun bercerita, pengalaman serupa pernah dirasakannya saat menjadi Menteri Pertahanan. Meminta tambahan anggaran kepada Sri Mulyani bukan sesuatu yang mudah pula.
    “Waktu saya menteri pertahanan selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Sjafrie Sjamsoeddin,” canda Prabowo.
    Namun, Prabowo berjanji, pemerintah daerah juga akan merasakan berputarnya uang di desa karena adanya program prioritas.
    Salah satunya adalah Program makan bergizi gratis, yang dianggap mampu memutarkan uang hingga ke desa.
    Dengan begitu, pemda pun bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.
    “Contoh dana desa adalah sekarang Rp 1 miliar 1 tahun, benar ya? Dengan program makan bergizi itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5,6,7 kali,” tutur Prabowo.
    Prabowo menekankan pentingnya menghindari penggelembungan (mark-up) anggaran.
    Ia meminta jajarannya untuk melaporkan anggaran sesuai kebutuhan yang sebenarnya.
    “Penggelembungan mark up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat,” katanya.
    “Kalau bikin proyek yang nilainya Rp 100 juta, ya (tulis) Rp 100 juta,” imbuh Prabowo.
    Misalnya, lanjut Prabowo, melaporkan anggaran yang terpakai mencapai Rp 150 juta, dari yang sebenarnya Rp 100 juta.
    Ia pun ingin mengundung secara khusus para pemerintah desa untuk membahas masalah tersebut.
    “Budaya ini yang harus kita kurangi saudara-saudara, Harus dihilangkan,” ucap Prabowo.
    Di akhir pengarahan, Prabowo menyinggung pentingnya menjaga lahan kelapa sawit.
    Ia berpendapat bahwa penanaman kelapa sawit tidak perlu dianggap sebagai penyebab deforestasi.
    Prabowo berpandangan, tuduhan bahwa lahan sawit menyebabkan deforestasi adalah keliru karena menurutnya pohon kelapa sawit juga menyerap karbondioksida.
    “Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” ujarnya.
    Prabowo juga berpesan kepada kepala daerah dan aparat TNI/Polri untuk menjaga kebun kelapa sawit.
    Pasalnya, banyak negara membutuhkan kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis, meski Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
    “Jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Senin (30/12/2024) diisi dengan kabar mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024.

    Selain itu, Presiden Prabowo menyindir balik para kritikus yang kerap meremehkan bangsa sendiri. Kemudian, ada juga kabar dari anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com, Senin (30/12/2024).

    1. Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Presiden Prabowo Subianto: Hilangkan Budaya Mark Up!
    Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan praktik korupsi yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menggarisbawahi pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

    Presiden menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat. Ia menekankan bahwa penghapusan budaya korupsi harus dimulai dari seluruh jajaran pemerintahan.

    2. Sindir Balik Kritikus Dirinya, Presiden Prabowo Subianto: Merasa Pintar karena Punya Gelar Profesor
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti sosok profesor yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

    “Segelintir orang yang merasa dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Mereka kerap meremehkan bangsa sendiri meskipun memiliki gelar profesor dari universitas terkenal. Mentalitas rendah diri ini membuat mereka nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bahkan sebelum kita mulai bekerja,” ujar Prabowo.

    Menanggapi berbagai kritikan, Prabowo menegaskan pemerintahannya memiliki tekad kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan komitmen untuk memberantas korupsi.

    3. Dilaporkan ke MKD, Rieke Diah Pitaloka Bakal Cek Surat Pemanggilan
    Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Surat panggilan sidang MKD kepada Rieke Diah Pitaloka pada Senin (30/12/202) tersebar di media sosial.

    Rieke Diah Pitaloka bakal mengecek terlebih dahulu apakah surat pemanggilan sidang di MKD resmi atau bukan sekaligus yang ditandatangani oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam. Sebab, menurut Rieke surat itu tidak dikirim pada hari kerja dan hanya melalui WhatsApp.

    “Surat tersebut dikirim oleh seseorang yang mengaku staf MKD pada hari Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 11.20 WIB melalui pesan WhatsApp kepada staf saya,” kata Rieke melalui unggahan di Instagram resminya, Senin (30/12/2024).

    4. Sepak Terjang Jokowi di PDIP Selama 20 Tahun: Dari Solo Hingga Istana Negara
    Melenggang 20 tahun bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo diberhentikan sebagai kader partai pada 16 Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Kehormatan Partai.

    Melalui pengumuman tersebut, Komarudin menuturkan terdapat 27 kader partai yang diberhentikan termasuk Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Hal ini memutus hubungan antara Jokowi dan PDIP yang sudah berdampingan sejak pemilihan wali kota Surakarta hingga pemilihan presiden.

    5. Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi video tentang rahasia pejabat tinggi negara yang akan diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, termasuk perihal isu Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandasnya

    Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi tegas disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ia menegaskan juga akan menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat.

  • Ahli Hukum Nilai Teknologi AI Bisa Prediksi Potensi Korupsi-Mark Up Anggaran

    Ahli Hukum Nilai Teknologi AI Bisa Prediksi Potensi Korupsi-Mark Up Anggaran

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta mark up anggaran pemerintah harus dihentikan. Ahli Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mendukung dan menilai bahwa penerapan teknologi artificial intelligence (AI) bisa memprediksi potensi tersebut.

    “Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12/2024).

    “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambahnya.

    Hardjuno menegaskan bahwa teknologi tentu hanya menjadi salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.

    Karenanya, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.

    “Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” kata Hardjuno.

    “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” tambahnya.

    “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    Prabowo Minta Mark Up Dihentikan

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo bertekad mengatasi kebocoran anggaran. Mark up alias penggelembungan dana, kata Prabowo, harus dihentikan.

    (azh/azh)

  • Pengamat: Teknologi dan Budaya Anti-Korupsi Kunci Perangi Praktik Mark Up Anggaran

    Pengamat: Teknologi dan Budaya Anti-Korupsi Kunci Perangi Praktik Mark Up Anggaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pentingnya pemberantasan praktik mark up dalam penganggaran pemerintah.

    Menurutnya, langkah konkret untuk memitigasi kebocoran anggaran salah satunya adalah penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Hardjuno menjelaskan bahwa digitalisasi melalui sistem e-catalog dan e-government telah memberikan fondasi yang baik. Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi tersebut harus disertai dengan penguatan budaya anti-korupsi di seluruh lini pemerintahan.

    “Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno di Surabaya, Senin (30/12/2024).

    Dalam kesempatan itu, Hardjuno juga menjelaskan bagaimana teknologi AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan kemampuan analisis data real-time, AI bisa membantu memprediksi potensi risiko korupsi serta memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar.

    “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambahnya.

    Namun demikian, Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Menurutnya, akar permasalahan utama sering kali terletak pada budaya dan mentalitas pelaku anggaran.

    “Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” tegasnya.

    Lebih lanjut, kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

    “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelasnya.

    Hardjuno optimis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dalam penganggaran dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak untuk memberantas korupsi.

    “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam Musrenbangnas yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik mark up merupakan bentuk korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

    Presiden juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengungkap kebocoran anggaran yang terjadi selama ini. [asg/ian]

  • Prabowo Sebut Mark Up Proyek Sama dengan Rampok Uang Rakyat

    Prabowo Sebut Mark Up Proyek Sama dengan Rampok Uang Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan ke seluruh jajarannya bahwa penggelembungan dana alias mark up termasuk dalam tindakan korupsi.

    Ia menyebut praktik mark up anggaran itu menimbulkan kerugian negara yang merugikan masyarakat luas.

    “Penggelembungan mark up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat,” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo menekankan ke seluruh jajarannya agar jujur dalam setiap proyek yang tengah mereka kerjakan.

    Prabowo menekankan bahwa praktik mark up barang atau proyek Itu sama saja dengan merampok uang rakyat.

    Ia pun menegaskan bahwa praktik kotor itu haruslah dihilangkan dari pemerintahan Indonesia ke depan.

    “Bikin rumah Rp100 juta ya Rp100 juta, jangan Rp100 juta dibilang Rp150 juta,” ucapnya.

    Prabowo menyebut ia bersama jajarannya terus berupaya membangun praktik pemerintahan yang bersih.

  • Prabowo: Mark Up Barang Proyek Itu Merampok Uang Rakyat!

    Prabowo: Mark Up Barang Proyek Itu Merampok Uang Rakyat!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat.

    Dia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.

    Hal ini disampaikan olehnya pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024).

    “Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya Rp100 juta, ya Rp100 juta. Bikin rumah Rp100 juta ya Rp100 juta, ya jangan Rp100 juta dibilang Rp150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujarnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. 

    Prabowo juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

    “Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara.

    Dia menegaskan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk introspeksi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

    “Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan [Musrenbangnas] ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ucapnya.

    Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Presiden minta agar vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. 

    “Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” pungkas Prabowo.