Xcloud.id

Tag: Mark Rutte

  • Sosok Dick Schoof, Mantan Kepala Mata-Mata Jadi PM Belanda

    Sosok Dick Schoof, Mantan Kepala Mata-Mata Jadi PM Belanda

    Jakarta –

    Mantan kepala intelijen Belanda, Dick Schoof, resmi dilantik menjadi perdana menteri (PM) pada Selasa (02/07). Dalam pemerintahan koalisinya dia berjanji untuk menerapkan kebijakan suaka dan imigrasi Belanda yang “paling ketat dalam sejarah”.

    Kandidat independen berusia 67 tahun itu menggantikan Mark Rutte, yang akan menjadi sekretaris jenderal NATO berikutnya setelah 14 tahun menjabat PM Belanda.

    Geert Wilders mengalah untuk membentuk koalisi

    Pelantikan Dick Schoof ini dilakukan setelah tujuh bulan digelarnya pemilihan umum (pemilu), di mana PVV (Partai untuk Kebebasan) yang beraliran populis kanan bentukan politisi kontroversial Geert Wilders berhasil menjadi partai terbesar di Belanda.

    Secara umum, pemimpin partai terbesar seharusnya jadi yang paling terfavorit untuk menjadi kandidat PM Belanda. Tetapi Geert Wilders, 60 tahun, politisi anti-Islam dan anti-Eropa tidak menjadi PM demi menenangkan mitra koalisi dari Partai Buruh (BBB), Partai VVD yang liberal-konservatif dan partai baru NSC. Semua pemimpin partai koalisi juga setuju untuk tidak mencalonkan diri sebagai perdana menteri.

    Sebagai gantinya, mereka mengajukan calon independen milih Dick Schoof untuk dilantik oleh Raja Willem-Alexander.

    Schoof bertekad akan menjadi “perdana menteri untuk semua warga Belanda” dan berjanji untuk tidak akan membiarkan dirinya “dikendalikan oleh Tuan Wilders.”

    Schoof juga berjanji untuk menerapkan “kebijakan penerimaan suaka yang paling ketat yang pernah ada di negara ini dan solusi paling komprehensif untuk mengatasi masalah migrasi.”

    Siapa PM Belanda yang baru?

    Sebagai mantan kepala dinas intelijen, Dick Schoof memimpin penyelidikan Belanda atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada Juli 2014 di atas wilayah timur Ukraina yang dikuasai kelompok separatis.

    Semua 298 orang di dalam pesawat, termasuk 196 warga negara Belanda, tewas dalam insiden pesawat yang ditembak jatuh oleh rudal BUK buatan Rusia, yang ditembakkan dari wilayah yang dikuasai militan pro-Moskow.

    Dick Schoof harus mampu mengumpulkan semua pengalaman dan kekuatannya untuk bisa menjaga pemerintahan koalisinya. Pelari maraton amatir di waktu luangnya itu juga harus bisa menahan tekanan publik, yang kemungkinan besar akan dia dapatkan dari Geert Wilders, yang tidak asing lagi dengan pernyataan-pernyataan kontroversial di media sosial.

    “Dia akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga konflik ideologis dan pribadinya tetap terkendali, tetapi mengingat pengalamannya yang banyak sebagai kepala lembaga pemerintah, dia akan mampu mempertahankan diri dengan baik,” kata Sarah de Lange, profesor politik di Universitas Amsterdam.

    “Masih harus dilihat bagaimana dia akan bereaksi jika Wilders mencoba untuk menempatkannya di bawah tekanan dengan mengkritiknya di X,” kata Sarah de Lange kepada kantor berita AFP.

    kp/hp (AFP, dpa)

    (ita/ita)

  • Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Sosok Liberal Mark Rutte Bakal Pimpin NATO

    Jakarta –

    Pada Juli 2023, setelah tiga belas tahun menjabat sebagai perdana menteri (PM) Belanda, Mark Rutte resmi mengundurkan diri, dan mengatakan bahwa dia akan “pensiun dari dunia politik.” Rutte menjadi PM Belanda terlama sepanjang sejarah. Jadi, apa alasan dia mengundurkan diri?

    Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang liberal-konservatif pimpinan Rutte menganggap pendekatannya terhadap para pencari suaka itu terlalu lunak, sehingga menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya runtuh.

    Selain itu, Geert Wilders yang berhaluan populis sayap kanan memenangkan pemilihan umum (pemilu), membuat Rutte tidak dapat mencegah pergeseran pemerintah ke arah kanan. Hal itu bisa dibilang menandai kekalahan terbesar dalam karier politiknya.

    Sejak saat itu, dia tetap menjabat selama hampir satu tahun dalam perannya sebagai pengawas. Sementara diskusi pemerintah yang rumit dengan Wilders terus berlarut-larut.

    Rencana pensiun ditunda

    Pada Oktober 2023, Rutte yang berusia 57 tahun itu tampaknya telah melupakan sumpahnya untuk pensiun dari dunia politik. Kini, dia justru mengisyaratkan ketertarikannya untuk menggantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg, yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.

    Selama berbulan-bulan, Rutte melakukan kampanye satu orangnya secara diam-diam, untuk berupaya memenangkan hati banyak kepala negara dan pemerintahan. Rutte adalah pendukung setia Ukraina, yang dengan cepat berhasil mendapatkan dukungan AS dalam kampanyenya, dan kemudian diikuti oleh sebagian besar negara anggota NATO lainnya.

    Kemenangan PM nasionalis sayap kanan Hungaria Viktor Orban, yang tidak berhubungan baik dengan Rutte, butuh waktu yang lebih lama untuk luluh. Rutte bahkan sampai harus berjanji kepada Orban bahwa Hungaria tidak harus berpartisipasi dalam kegiatan NATO yang mendukung Ukraina, selama Rutte memimpin aliansi itu. Orban, yang begitu menjaga hubungan persahabatan dengan Rusia, juga mengesampingkan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Meski begitu, Rutte dikenal karena selera humor dan kecerdasannya. Saat menjabat sebagai PM Belanda, dia sering bersepeda dari rumah ke kantornya. Tidak jarang, banyak warga dapat menyaksikan bakat musiknya, saat Rutte duduk bermain piano di stasiun pusat Den Haag.

    Sebagai bakal calon Sekjen NATO, Rutte mungkin perlu sedikit lebih serius dan diplomatis. Tugas utamanya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dari 32 anggota NATO, sehingga tercipta satu suara bulat dalam aliansi itu.

    Pendahulunya, Jens Stoltenberg dari Norwegia, adalah seorang ahli penyabar yang mampu menyeimbangkan ini. “Tetap berpegang teguh pada pesan Anda” adalah kredo utama Stoltenberg untuk memastikan keberhasilan komunikasi pada blok ini.

    Manajer krisis yang terampil

    “Kepemimpinan sejati butuh kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda,” kata Rutte dalam pidatonya. Sikap ini mungkin dapat membantunya menjalankan tugas sebagai kepala NATO. Bagaimanapun, Rutte adalah “manajer krisis yang terampil,” menurut jurnalis Sheila Sitalsin, kolumnis harian Belanda Volkskrant, yang juga menulis biografi Rutte.

    Banyak warga Belanda yang puas dengan stabilitas politik yang dijamin Rutte selama krisis keuangan dan pandemi COVID-19. Rutte juga mampu mengatasi skandal-skandal dengan baik. Salah satu julukannya di Belanda adalah “Sang Teflon Rutte”.

    Penjabat PM Belanda ini juga harus siap menghadapi kemungkinan Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Rutte dan Trump memiliki hubungan yang sangat positif saat Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Bahkan, Trump menyebut Rutte sebagai teman. Meski begitu, Rutte dengan keras menentang kebijakan ekonomi proteksionis Trump.

    Rutte dukung bantuan persenjataan ke Ukraina

    Tidak seperti Trump, Rutte mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, bahkan menyediakan howitzer dan pesawat tempur Belanda. Sayangnya, tentara Belanda sendiri kekurangan anggaran selama 13 tahun Rutte berkuasa.

    Baru tahun ini, untuk pertama kalinya, Belanda membelanjakan anggaran 2% dari PDB-nya untuk sektor pertahanan, yang sesuai dengan target pengeluaran NATO.

    Rutte mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun. Rusia setidaknya perlu bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH-17 di atas Ukraina timur pada 2014 lalu. Pesawat Malaysia Airlines yang jatuh itu sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, di mana 300 orang tewas. Sebagian besar korban adalah warga negara Belanda.

    Di Uni Eropa, Rutte justru dipandang sebagai “Tuan Tidak”, kata seorang diplomat Uni Eropa kepada DW. Alasannya, karena Rutte terus menolak gagasan reformasi ambisius yang diusung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Namun, Rutte memiliki hubungan baik dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang pendiam. Dia juga berhubungan baik dengan PM populis sayap kanan Italia, Giorgia Meloni. Bahkan, Rutte dan Meloni telah menyarankan untuk memproses aplikasi suaka di luar Uni Eropa pada negara-negara pihak ketiga.

    Pendekatan Rutte terhadap politik ini memiliki nuansa Houdini, tulis Sitalsing. Rutte mampu melepaskan diri dari hampir semua krisis, yang mungkin berguna saat dia menjabat sebagai Sekjen NATO. (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Menang Telak di Pemilu, Geert Wilders Gagal Jadi PM Belanda

    Menang Telak di Pemilu, Geert Wilders Gagal Jadi PM Belanda

    Jakarta –

    “Saya hanya bisa menjadi Perdana Menteri jika semua partai dalam koalisi mendukung. Tapi itu tidak terjadi,” kata Geert Wilders di platform X. Dia memposting pernyataan itu di tengah perundingan koalisi yang alot.

    Pengawas perundingan koalisi, Kim Putters mengatakan, pihak-pihak yang berselisih siap untuk mengambil “langkah selanjutnya” setelah dua hari perundingan yang “baik dan intens” di sebuah kawasan pedesaan.

    Para pemimpin partai bungkam selama perundingan koalisi. Namun media melaporkan, koalisi kemungkinan akan membentuk kabinet “ekstra-parlemen” atau kabinet teknokratis.

    Geert Wilders memposting di X bahwa dia menginginkan “kabinet sayap kanan… lebih sedikit suaka dan imigrasi. Belanda harus diutamakan.”

    Menang besar di pemilu parlemen

    Wilders mengejutkan Belanda dan Eropa dengan kemenangan besarnya dalam pemilu parlemen November lalu, yang menempatkannya pada posisi terdepan untuk memimpin perundingan pembentukan pemerintahan koalisi.

    Belanda mempunyai sistem politik yang sangat terpecah -pecah sehingga tidak ada partai yang cukup kuat untuk memerintah sendiri. Partai Kebebasan PVV yang dipimpin Wilders memulai pembicaraan dengan partai Liberal VVD, partai petani BBB, dan partai Kontrak Sosial Baru NSC.

    NSC, yang dipimpin tokoh anti-korupsi Pieter Omtzigt, adalah partai baru yang berhasil merebut 20 kursi dan menjadi faktor penting dalam pembentukan koalisi. Namun perpecahan mulai terlihat dalam perundingan koalisi, terutama soal manifesto PVV. Manifesto itu antara lain menyerukan pelarangan masjid, Alquran, dan jilbab. Manifesto itu juga menginginkan referendum yang mengikat mengenai keluarnya Belanda dari Uni Eropa.

    Wilders: “Saya akan jadi PM Belanda suatu hari nanti”

    Sejak pemilu, dukungan terhadap PVV dalam survei semakin meningkat, karena pemilih makin frustrasi dengan lambatnya perundingan. Belanda juga perlu PM baru, karena PM saat ini, Mark Rutte, diperkirakan akan menjadi Sekretaris Jenderal NATO yang baru.

    Sekalipun kali ini gagal menjadi PM, Geert Wilders menulis di platform X: “Jangan lupa: Saya akan menjadi perdana menteri Belanda suatu hari nanti. Dengan dukungan lebih banyak lagi orang Belanda. Kalau bukan besok, lusa. Karena suara jutaan warga Belanda akan didengar!”

    hp/as (afp, dpa, ap)

    Lihat juga Video: Den Haag Belanda Membara, Mobil Polisi-Bus Dibakar Pedemo Eritrea

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Akankah Eropa Mengembalikan Artefak Asia yang Dijarah?

    Akankah Eropa Mengembalikan Artefak Asia yang Dijarah?

    Paris –

    Selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet ke Prancis pada bulan Januari, Presiden Emmanuel Macron menjanjikan dukungan untuk mengembalikan lebih banyak artefak Khmer dan bantuan teknis untuk memperluas Museum Nasional Kamboja.

    Macron sering disebut-sebut sebagai pemimpin Eropa pertama yang menyuarakan tuntutan lama dari negara-negara Asia untuk mengembalikan barang antik hasil penjajahan. Pada 2017, Macron memberikan pidato yang menyebut dirinya akan “melakukan segala kemungkinan” untuk mengembalikan warisan yang dijarah oleh kolonial Perancis.

    Beberapa bulan sebelumnya, Musee Guimet di Paris, museum nasional Prancis untuk seni Asia, setuju untuk mengembalikan kepala dan badan patung Khmer abad ketujuh, yang diambil pada tahun 1880-an, ke Kamboja dengan perjanjian pinjaman selama lima tahun.

    Pada 2017, Berlin mengikuti langkah tersebut dan setuju untuk mengembalikan artefak yang diambil selama genosida di awal abad ke-20 ke negara Namibia di Afrika bagian selatan.

    Sementara itu pada Juli 2023, dua museum di Belanda, termasuk Rijksmuseum, menyerahkan kembali ratusan artefak ke Indonesia dan Sri Lanka, bekas jajahan Belanda.

    Museum mempertimbangkan pengembalian artefak yang dijarah

    Pada Januari, pemerintah Jerman dan Prancis sepakat untuk menghabiskan €2,1 juta (sekitar Rp35,8 miliar) untuk meninjau benda-benda warisan Afrika yang ada di koleksi museum nasional mereka, dan ada rumor bahwa mungkin ada skema serupa untuk artefak Asia.

    Gelombang baru seruan pengembalian barang antik yang dicuri dimulai pada Desember 2023 ketika Metropolitan Museum of Art di New York akan mengembalikan 14 patung ke Kamboja dan dua patung ke Thailand yang diperoleh dari pedagang seni Inggris Douglas Latchford, yang didakwa dengan perdagangan barang antik yang dijarah pada 2019.

    Apa dasar hukum pengembalian artefak?

    Konvensi UNESCO tahun 1970 tentang Sarana Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Benda-benda Budaya secara Ilegal merupakan sumber hukum utama ketika suatu negara mengklaim kepemilikannya dikembalikan.

    Namun, konvensi ini “tidak berlaku secara retrospektif sehingga tidak mencakup fase puncak kolonialisme,” menurut pernyataan German Lost Art Foundation, sebuah LSM.

    “Terlebih lagi, sejumlah besar negara perlu terlibat dalam perjanjian semacam itu. Sejak abad ke-15, hampir setiap wilayah di dunia telah menjadi bagian dari struktur kolonial, setidaknya untuk jangka waktu tertentu,” tambahnya.

    “Dengan demikian, benda dan koleksi budaya yang dibawa ke Eropa berasal dari berbagai konteks perolehan yang berbeda, yang masing-masing berpotensi melibatkan bentuk penanganan tertentu.”

    Akibatnya, beberapa pemerintah Eropa telah mengusulkan undang-undang nasional untuk menentukan nasib artefak di museum mereka.

    Tahun lalu, pemerintah Austria mengatakan akan mengusulkan undang-undang yang mengatur pengembalian benda-benda di museum nasional yang diperoleh kolonialisme pada Maret 2024.

    Pada saat itu, Weltmuseum di Wina mengakui bahwa banyak dari 200.000 objek yang dimilikinya mungkin sesuai dengan kriteria tersebut, termasuk barang antik dari Asia Tenggara.

    Namun, undang-undang serupa yang diusulkan di negara lain kandas karena adanya oposisi politik. Sementara itu, museum-museum di Eropa enggan mengembalikan beberapa koleksinya yang lebih berharga.

    Belanda meminta maaf atas perannya dalam perdagangan budak

    Tahun lalu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas pendudukan Belanda di Indonesia sebulan sebelum dua museum Belanda mengembalikan artefak yang dijarah ke Jakarta.

    “Ini adalah momen untuk menatap masa depan,” kata Gunay Uslu, Menteri Luar Negeri Belanda untuk Kebudayaan dan Media, pada saat itu, seraya menambahkan bahwa kepulangan ini akan melahirkan “masa kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia” dalam bidang penelitian dan pertukaran akademis.

    Menurut Shapiro, jika museum-museum Eropa mengembalikan lebih banyak koleksinya, hal ini akan “mewakili langkah monumental menuju strategi soft power yang lebih besar di kawasan, terutama ketika tampaknya masih ada sisa sentimen anti-kolonial”.

    Namun, tambahnya, jika Eropa ingin mendapatkan pujian yang sama seperti Amerika Serikat di Asia Tenggara karena mengembalikan artefak, mereka harus “memperlihatkan upaya mereka secara lebih terbuka dan bersedia bekerja sama” dengan pemerintah di kawasan tersebut dalam penyelidikan mereka.

    (rs/ha)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lampedusa Kebanjiran Pengungsi, Kebijakan Suaka UE Sudah Usang?

    Lampedusa Kebanjiran Pengungsi, Kebijakan Suaka UE Sudah Usang?

    Jakarta –

    Setelah kedatangan lebih dari 6.750 migran di Lampedusa dalam beberapa hari terakhir, Satuan Penjaga Pantai Italia dan Kementerian Dalam Negeri di Roma mengumumkan akan segera memindahkan orang-orang dari kamp yang penuh sesak ke Sisilia atau daratan utama.

    Prefektur Sisilia mengumumkan, sebuah kapal feri berkapasitas 700 orang sedang dalam perjalanan ke Lampedusa, dan 180 orang akan diterbangkan dengan pesawat yang disiapkan oleh badan PBB untuk migrasi internasional IOM.

    “Kondisi apokaliptik”

    Palang Merah Italia yang mengelola hotspot atau pusat penerimaan reguler untuk pengungsi di Lampedusa, di situs webnya menyatakan, situasinya sangat menegangkan dan mereka berusaha semaksimal mungkin menjamin kebutuhan dasar.

    Pendeta Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, kepada kantor berita Ansa mengatakan, pasokan air bersih juga bisa menjadi masalah. “Kondisinya apokaliptik,” kata Rizzo.

    Jika kondisi memungkinkan, Palang Merah berencana memindahkan migran yang tiba ke daratan pada hari yang sama ketika mereka tiba. Karena hotspot di pedalaman Lampedusa hanya berkapasitas maksimal 450 orang dan sudah penuh.

    Jumlah migran menyeberang dari Tunisia meningkat

    Media Italia melaporkan, ada lebih banyak kapal yang membawa migran menunggu untuk berlabuh di Lampedusa. Penjaga pantai Italia menjelaskan, gelombang besar pengungsi tersebut diduga disebabkan oleh adanya penumpukan di pelabuhan Sfax, Tunisia, karena kapal penyelundup tidak dapat berangkat selama berhari-hari akibat cuaca buruk. Banyak hal telah berubah sejak awal pekan ini.

    Di Sisilia dan daratan Italia, para migran dari Lampedusa ditampung di pusat-pusat penerimaan migran atau hotspot dan harus didaftarkan di sana. Pihak berwenang Italia didukung oleh staf dari Badan Suaka Uni Eropa (EASO) dan Badan Perlindungan Perbatasan atau Frontex.

    Sebagian besar migran ingin melakukan perjalanan lebih jauh ke utara, ke Prancis, Austria atau Jerman. Untuk diketahui, fasilitas hotspot ini bukanlah kamp tertutup, jadi para migran bisa dengan bebas meninggalkannya setiap waktu.

    Negara tetangga tingkatkan kontrol perbatasan

    Prancis bereaksi dengan kembali memperkuat kontrol perbatasannya dengan Italia, yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Austria juga mengontrol perbatasan di selatan dengan Italia. Jerman pun mengatur kontrol perbatasan antara Bayern dan Austria.

    Namun peneliti migrasi Gerald Knaus mengatakan, kontrol perbatasan ini kecil dampaknya. Siapa pun yang telah tiba di wilayah Schengen, yaitu wilayah Uni Eropa (UE) tanpa kontrol perbatasan yang sistematis, punya peluang bagus untuk suatu saat sampai ke Jerman.

    Dari segi jumlah, Jerman adalah negara tujuan utama pencari suaka di UE, meskipun tidak memiliki perbatasan dengan negara bukan anggota UE (kecuali di bandara). Menurut Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF), tahun ini saja, hingga Agustus lalu sudah ada 220.000 permohonan suaka baru. Pencari suaka yang ditolak, juga jarang sekali dideportasi dari Jerman.

    Italia tolak patuhi aturan suaka UE

    Beberapa hari lalu, Jerman dan Perancis telah menghentikan menerima migran dari Italia secara sukarela. Pada tahun 2022, sekitar 3.500 migran ditempatkan ke negara-negara UE lainnya. Sekitar 1.000 di antaranya masuk dari Italia ke Jerman.

    Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Piantedosi, bereaksi dengan tenang terhadap terhentinya pengambilalihan tersebut. Lagipula ia menganggap pengambilalihan itu tidak banyak membantu. Ia mengonfirmasikan, Italia tidak lagi mematuhi aturan suaka Eropa yang disebut Peraturan Dublin. Menurut aturan prosedur suaka UE ini, Italia harus menerima kembali migran yang pertama kali tiba di Italia sebagai negara yang pertama kali dimasuki.

    PBB: Harus ada mekanisme solidaritas

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterrez sekali lagi mengimbau solidaritas negara-negara UE. “Upaya tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang pertama kali dimasuki, tetapi harus dilakukan bersama dengan negara-negara lain,” jelas Guterrez.

    Setelah bertahun-tahun melakukan perundingan yang alot, para menteri dalam negeri Uni Eropa akan menyelesaikan pakta baru mengenai migrasi yang akan mempercepat prosedur di perbatasan dan dengan cepat mendeportasi migran yang datang dengan motif ekonomi. Untuk pertama kalinya, distribusi pencari suaka juga akan dibatasi di seluruh negara Uni Eropa.

    Namun Polandia dan Hongaria dengan tegas menolak mekanisme solidaritas. Sebaliknya, pemerintah sayap kanan Italia mendorong penerapannya. “Hal ini akan mengalihkan tanggung jawab negara-negara di perbatasan luar ke seluruh UE”, kata Menteri Dalam Negeri Italia, Piantedosi.

    Pada tanggal 28 September mendatang, para menteri dalam negeri UE ingin membahas kembali pakta migrasi di Brussel. Pakar migrasi seperti sosiolog Gerald Knaus mengatakan, perlu waktu bertahun-tahun sebelum peraturan ini mulai berlaku dan berdampak di lapangan.

    Tunisia belum berikan tanggapan

    Perjanjian antara UE dan Tunisia yang diumumkan dua bulan lalu, juga tidak banyak berpengaruh. UE ingin membantu rezim Tunisia dengan bantuan senilai satu miliar euro. Sebagai imbalannya, UE berharap Tunisia dapat membatasi pergerakan migrasi.

    “Saat ini yang terjadi justru sebaliknya”, kritik anggota parlemen Belanda Jeroen Lenaers. Jumlah migran meningkat, tidak ada yang berubah di Tunisia.

    Komisi Uni Eropa menyatakan, seluruh hal tersebut hanyalah sebuah nota kesepahaman, sehingga belum menjadi perjanjian yang efektif secara hukum. Sementara Presiden Tunisia, Kais Saied, telah berulang kali menyatakan, dia tidak akan berperan sebagai polisi perbatasan untuk Eropa dan para migran tidak boleh tinggal permanen di Tunisia.

    Perjanjian dengan Tunisia tersebut dinegosiasikan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen.

    “Pertanyaannya bukan bagaimana kita mendistribusikannya? Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghentikannya? kedatangan mereka di Italia, dan saya masih belum melihat jawaban konkret tentang hal itu,” kata Perdana Menteri Italia, Meloni kepada RAI.

    (ae/as)

    (ita/ita)

  • Inggris-Belanda Bantu Ukraina Dapatkan Jet Tempur F-16

    Inggris-Belanda Bantu Ukraina Dapatkan Jet Tempur F-16

    London –

    Inggris dan Belanda sedang mengupayakan ‘koalisi internasional’ untuk membantu Ukraina mendapatkan pasokan jet tempur F-16. Pemerintah Ukraina menganggap jet tempur canggih buatan Amerika Serikat (AS) itu sangat vital untuk pertahanan dalam melawan serangan udara Rusia yang semakin intens.

    Seperti dilansir CNN, Rabu (17/5/2023), upaya yang dilakukan London dan Amsterdam itu diungkapkan oleh juru bicara Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak dalam pernyataannya kepada wartawan pada Selasa (16/5) waktu setempat.

    Menurut dokumen Downing Street yang dirilis usai pertemuan Sunak dengan PM Belanda Mark Rutte dalam KTT Dewan Eropa di Islandia, dua negara sekutu NATO itu tengah berupaya mendapatkan pasokan jet tempur F-16 untuk Ukraina, juga memastikan pelatihan para pilot Kiev untuk menerbangkan jet tempur itu.

    Ukraina yang sebelumnya mengatakan jet tempur canggih itu sangat esensial untuk bertahan dalam melawan serangan rudal dan drone Rusia, menyambut baik pengumuman yang disampaikan pemimpin Inggris dan Belanda itu.

    “Kami membutuhkan jet F-16, dan saya berterima kasih kepada sekutu-sekutu kami atas keputusan mereka untuk mengupayakan ke arah ini, termasuk melatih pilot-pilot kami,” ucap kepala kantor kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak.

    Disebutkan Yermak bahwa Belgia, yang juga sekutu NATO, telah ‘mengonfirmasi kesiapan untuk melatih’ para pilot Ukraina.

    Inggris tidak memiliki jet tempur F-16 dalam Angkatan Udaranya, namun Belanda dan Belgia memiliki armada jet tempur canggih itu. Angkatan Udara AS sendiri memiliki nyaris 800 jet tempur F-16 dalam armadanya.

    Lihat Video: Kyiv Dihujani Serangan Udara Rusia