Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus membuat geger usai dilantik. Terbaru, Trump memecat wanita pertama yang menjadi Kepala Penjaga Pantai AS.
Trump resmi dilantik sebagai Presiden AS pada Senin (20/1/2025). Ini merupakan masa jabatan keduanya, setelah menjabat pada 2017-2021.
Trump langsung menandatangani berbagai perintah eksekutif yang mayoritas membatalkan kebijakan era Joe Biden menjabat Presiden AS. Para Selasa (21/1), Trump memecat Laksamana Linda Fagan sebagai kepala Penjaga Pantai AS.
Dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), pemecatan Fagan diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Benjamine Huffman.
“Dia (Fagan-red) telah menjalani karier yang panjang dan cemerlang, dan saya berterima kasih atas pengabdiannya,” ucap Huffman dalam pesan kepada Penjaga Pantai AS.
Fagan merupakan wanita pertama yang memimpin salah satu dari enam angkatan bersenjata dalam militer AS tersebut.
Seorang pejabat senior DHS, yang mengawasi dinas tersebut, menyebut Fagan dipecat karena kurangnya kepemimpinan, kegagalan operasional, dan ketidakmampuan dalam mencapai target strategis Penjaga Pantai AS. Fagan dianggap gagal dalam mengatasi ancaman keamanan perbatasan, salah mengelola akuisisi, termasuk helikopter-helikopter, dan memberikan fokus berlebihan pada program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang dicetus Bidan dan telah dibatalkan oleh Trump.
Pejabat senior DHS tersebut menyebut terdapat erosi kepercayaan pada Penjaga Pantai AS karena cara mereka menangani penyelidikan tuduhan pelecehan seksual.
“Kegagalan untuk mengatasi permasalahan sistemis yang terungkap dalam penyelidikan ini telah menggarisbawahi budaya kepemimpinan yang tidak bersedia menjamin akuntabilitas dan transparansi,” imbuh pejabat senior DHS tersebut.
Fagan telah menjabat sebagai Komandan Penjaga Pantai AS sejak tahun 2022. Sebelumnya, dia memegang berbagai jabatan termasuk Wakil Komandan Penjaga Pantai AS.
Trump dan Partai Republik sudah sejak lama menentang program DEI yang tujuan bertujuan mendorong keberagaman bikinan Biden. DEI pun telah dibatalkan oleh Trump.
Selain itu, Trump juga menjadikan keamanan perbatasan sebagai prioritas utama. Dia telah menetapkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertamanya menjabat.
Trump juga memiliki hubungan yang kontradiktif dengan Angkatan Bersenjata AS. Kadang dia memuji kekuatan mereka tetapi juga mengklaim Angkatan Bersenjata AS sudah melemah dan perlu dibangun kembali.
Dia berselisih dengan mantan pejabat militer top AS, Mark Milley, dengan potret jenderal purnawirawan itu di Pentagon langsung dicopot pada hari yang sama ketika Trump dilantik Senin (20/1). Pete Hegseth, calon Menteri Pertahanan AS pilihan Trump yang belum dikonfirmasi oleh Kongres AS, mengatakan para perwira senior militer akan ditinjau berdasarkan meritokrasi, standar, letalitas, dan komitmen terhadap perintah yang sah. Hal itu mengindikasikan bahwa pemecatan lebih lanjut mungkin akan terjadi.
Sosok Fagan yang Dipecat Trump
Linda Fagan (Foto: dok. Jonathan Ernst/Reuters)
Laksamana Fagan (61) sebelumnya mencetak sejarah sebagai wanita pertama yang memimpin Penjaga Pantai AS sejak tahun 2022. Dia ditunjuk oleh Joe Biden.
Dilansir Military.com dan CNN, Rabu (22/1/2025), memulai kariernya pada korps Penjaga Pantai AS sejak tahun 1985. Dia menjabat sebagai Komandan ke-27 Penjaga Pantai AS sejak 1 Juni 2022 setelah Biden menunjuknya untuk memimpin 42.000 personel aktif, 7.000 personel cadangan dan 8.700 personel sipil dalam korps yang menjaga keamanan maritim AS.
Fagan, menurut newsnationnow.com, merupakan penjabat wanita pertama yang berpangkat Laksamana bintang empat dalam korps Penjaga Pantai AS. Sebelum memimpin Penjaga Pantai AS, Fagan menjabat sebagai Wakil Komandan dan memegang beberapa posisi kepemimpinan berturut-turut sejak ditugaskan dari Akademi Penjaga Pantai AS tahun 1985.
Fagan merupakan perwira keselamatan laut. Dia pernah menjadi Komandan Penjaga Pantai Area Pasifik, Distrik Penjaga Pantai Pertama dan Sektor Penjaga Pantai New York. Dia juga pernah memegang banyak jabatan di Markas Besar Penjaga Pantai AS di Washington DC.
Masa jabatan Fagan sebagai Komandan Penjaga Pantai AS dinodai oleh penyelidikan Operation Fouled Anchor, penyelidikan internal rahasia yang membuktikan lusinan tuduhan pemerkosaan dan penyerangan seksual di dalam badan itu dari akhir tahun 1980-an hingga tahun 2006. Pemberitaan soal penyelidikan internal itu mencuat ke publik pada Juni 2023.
Fagan pun memerintahkan peninjauan. Namun, dia secara konsisten menolak untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun hingga kesimpulan dicapai dalam penyelidikan yang dilakukan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS). Hasil penyelidikan itu belum dipublikasikan.
Program DEI yang Diakhiri Trump
Foto: Donald Trump (CNN)
Salah satu alasan Fagan dipecat disebut-sebut terkait fokusnya yang berlebihan pada program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang dicetus Biden. Program itu telah diakhiri oleh Trump pada hari pertamanya menjabat.
Trump mengakhiri program DEI lewat perintah eksekutif. Dia menganggap program yang resminya bernama ‘Diversity, equity and inclusion’ (DEI) itu tak bermoral.
“Pemerintahan Biden memaksakan program diskriminasi ilegal dan tidak bermoral, yang disebut dengan nama ‘keberagaman, kesetaraan, dan inklusi’ (DEI), ke dalam hampir semua aspek Pemerintah Federal, dalam berbagai bidang mulai dari keselamatan penerbangan hingga militer. Ini merupakan upaya terpadu yang bermula dari hari pertama Presiden Biden menjabat, ketika ia mengeluarkan Perintah Eksekutif 13985, ‘Memajukan Kesetaraan Rasial dan Dukungan bagi Komunitas yang Kurang Terlayani Melalui Pemerintah Federal’,” demikian salah satu poin dalam perintah eksekutif Trump.
Dia menganggap DEI merupakan pemborosan. Trump mengatakan pemerintah AS sudah seharusnya melayani seluruh warga secara setara tanpa DEI.
“Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), dibantu oleh Jaksa Agung dan Direktur Kantor Manajemen Personalia (OPM), akan mengoordinasikan penghentian semua program diskriminatif, termasuk DEI ilegal dan mandat, kebijakan, program, preferensi, dan kegiatan ‘keanekaragaman, ekuitas, inklusi, dan aksesibilitas’ (DEIA) di Pemerintah Federal, dengan nama apa pun yang muncul,” ujarnya.
Dia memberi anak buahnya waktu 60 hari untuk melaksanakan hal itu. Dia memerintahkan seluruh lembaga pemerintah federal mengakhiri hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum semua jabatan dan posisi DEI, DEIA, dan ‘keadilan lingkungan’, termasuk namun tidak terbatas pada posisi ‘Kepala Pejabat Keanekaragaman’, semua rencana aksi ‘kesetaraan’, tindakan, inisiatif, atau program ‘kesetaraan;, hibah atau kontrak yang terkait dengan ‘kesetaraan’ dan semua persyaratan kinerja DEI atau DEIA untuk karyawan, kontraktor, atau penerima hibah,” ujar Trump.
Halaman 2 dari 3
(haf/fas)
