Tag: Mark Carney

DPR Dorong Langkah Prabowo Hadiri KTT G7 di Kanada, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai bila Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven atau G7 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memihak blok kekuatan manapun secara mutlak.

Dia melanjutkan, justru Indonesia menjadi terlihat sebagai jembatan dan mediator untuk isu-isu global. Ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Menurutnya pula undangan ke KTT G7 ini menunjukkan bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik di Asia Tenggara dan global.

“Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan forum ini untuk membangun jaringan diplomatik yang kuat, mempromosikan kepentingan nasional, dan berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu krusial,” terangnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (10/6/2025).

Dengan demikian, imbuh politisi Golkar tersebut, ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap stabilitas dunia.

Di lain sisi, Dave menyroti soal tingginya approval rating Prabowo dari masyarakat terhadap kepemimpinannya. Dia memandang hal tersebut dapat meyakinkan negara-negara G7 bahwa Indonesia adalah mitra andal yang prospektif.

“Di KTT G7 juga Presiden Prabowo dapat mempromosikan investasi, mendorong kerja sama perdagangan yang lebih adil, serta membahas isu ekonomi global yang memengaruhi Indonesia, seperti rantai pasok, energi, dan transisi hijau,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Sevenatau G7 yang akan diselenggarakan pada Juni 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut undangan itu diterima Prabowo dari Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, secara tertulis maupun komunikasi pribadi antara kedua pemimpin, Jumat (6/6/2025).

“Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” ujar Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu (7/6/2025).

10/06/2025 17:40
Prabowo diundang hadiri KTT G7 di Kanada sebagai tamu kehormatan

Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi via sambungan telepon dengan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, Jumat (6/6/2025), ANTARA/HO-Sekretariat Presiden.

Prabowo diundang hadiri KTT G7 di Kanada sebagai tamu kehormatan
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 07 Juni 2025 – 20:13 WIB

Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kananaskis, Alberta, Kanada pada pertengahan Juni 2025.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

“Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” demikian petikan pernyataannya.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo diundang hadir sebagai tamu kehormatan dalam forum prestisius negara-negara ekonomi maju dunia tersebut.

Dalam percakapan tersebut, PM Carney menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo dan menyatakan harapan besar atas kehadiran Kepala Negara Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.

G7 merupakan forum internasional yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

Pertemuan tahunan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk membahas isu-isu utama dunia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

“The Group of Seven (G7) merupakan kelompok informal yang beranggotakan 7 negara ekonomi maju di dunia dan Uni Eropa, antara lain Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana para anggotanya bertemu setiap tahun di KTT G7 untuk membahas isu-isu ekonomi dan geopolitik global,” kata Seskab Teddy.

Setiap tahun, para pemimpin negara anggota berkumpul dalam KTT G7 untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi global hingga tantangan geopolitik internasional.

Dilansir dari laman resmi G7 Summit 2025, Kanada menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan bersama yang semakin kompleks dan mendesak, di antaranya terkait perubahan iklim sebagai prioritas utama, dengan mendorong transisi menuju energi bersih, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan ketahanan iklim di seluruh sektor.

Selain itu, para pemimpin negara G7 akan merumuskan langkah-langkah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk merespons tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi dunia pasca-pandemi.

Forum ini juga akan membahas tata kelola teknologi digital, keamanan siber, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), dengan tujuan menciptakan inovasi yang etis, aman, dan mampu membuka peluang ekonomi baru secara global.

Isu keamanan akan menjadi agenda penting, termasuk penanggulangan konflik bersenjata, terorisme, serta kejahatan transnasional. Ditekankan pula pentingnya peningkatan kolaborasi lintas negara dalam menjaga stabilitas dunia.

Selain itu, G7 akan menyoroti agenda pembangunan berkelanjutan, kesehatan global, dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari komitmen memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Sumber : Antara

07/06/2025 20:26
Presiden Prabowo Terima Undangan Hadiri KTT G7 di Kanada

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven atau G7 yang akan diselenggarakan pada Juni 2025 di Kananaskis, Alberta, Kanada.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut undangan itu diterima Prabowo dari Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, secara tertulis maupun komunikasi pribadi antara kedua pemimpin, Jumat (6/6/2025).

“Selain melalui undangan resmi tertulis, undangan kepada Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan di KTT G7 ini juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada, Yang Mulia Mark Carney, lewat sambungan telepon, kemarin,” ujar Teddy, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu (7/6/2025).

Teddy menyebut, PM Mark Carney dalam percakapannya dengan Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden ke-8 RI itu. Dia pun menyatakan harapanny agar Presiden Prabowo dapat hadir di forum tersebut untuk memperkuat dialog inklusif mengenai tantangan global bersama.

“Dalam perbincangan lewat sambungan telepon ini, PM Mark Carney juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, dan berharap kehadiran Kepala Negara di KTT G7,” ucap Teddy.

Untuk diketahui, Kanada menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G7 tahun ini. Forum internasional itu memiliki anggota tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

Pertemuan tahunan ini berfungsi sebagai wadah strategis untuk membahas isu-isu utama dunia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik.

07/06/2025 15:24
Harga Minyak Menguat Tersengat 2 Sentimen Ini – Page 3

Pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS, yang sangat diinginkan oleh pemerintahan Trump, dipandang sebagai cara untuk meningkatkan pengeluaran, sehingga meningkatkan permintaan minyak bumi.

Flynn juga mengatakan rencana kenaikan produksi yang diumumkan oleh OPEC+ yang akan dimulai pada Juli kemungkinan akan diserap oleh permintaan yang lebih tinggi, sehingga pasokan tetap seimbang dengan permintaan.

Kantor berita resmi China Xinhua mengatakan pembicaraan perdagangan antara Xi dan Trump berlangsung atas permintaan Washington pada Kamis.

Trump mengatakan, panggilan telepon tersebut telah menghasilkan “kesimpulan yang sangat positif”, seraya menambahkan AS “dalam kondisi yang sangat baik dengan China dan kesepakatan perdagangan”.

Kanada juga melanjutkan pembicaraan dagang dengan AS, dengan Perdana Menteri Mark Carney yang berhubungan langsung dengan Trump, menurut Menteri Perindustrian Melanie Joly.

Pasar minyak terus berfluktuasi dengan berita tentang negosiasi tarif dan data yang menunjukkan bagaimana ketidakpastian perdagangan dan dampak pungutan AS mengalir ke ekonomi global.

“Potensi peningkatan sanksi AS di Venezuela untuk membatasi ekspor minyak mentah dan potensi serangan Israel terhadap infrastruktur Iran menambah risiko kenaikan harga,” analis di BMI, afiliasi Fitch, mengatakan dalam sebuah catatan pada Jumat.

07/06/2025 08:30
Banding Diterima, Tarif Trump Tetap Berlaku

Jakarta –

Pengadilan banding federal pada Kamis (29/05) mengizinkan Presiden Trump untuk sementara waktu melanjutkan penerapan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Darurat. Pengadilan mengizinkan kebijakan itu berlaku sembari pemerintahan Trump mengajukan banding atas putusan yang membatalkan sebagian besar kebijakan ekonomi kontroversialnya tersebut.

Pengadilan Banding untuk Wilayah Federal mengabulkan permintaan darurat dari pemerintahan Trump yang beralasan penghentian kebijakan tersebut dapat berdampak serius terhadap “keamanan nasional negara.”

Putusan ini menangguhkan keputusan sebelumnya dari Pengadilan Perdagangan Internasional AS yang keluar sehari sebelumnya.

Menangguhkan putusan pengadilan sebelumnya

Pada Rabu (28/05), Pengadilan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dalam menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk menetapkan tarif terhadap sebagian besar mitra dagang Amerika Serikat.

Dalam keputusan mengejutkan itu, tiga hakim menyatakan bahwa menurut Konstitusi AS, wewenang menetapkan tarif berada di tangan Kongres, bukan presiden. Mereka menilai Trump menyalahgunakan IEEPA, yang seharusnya digunakan untuk merespons ancaman darurat nasional, untuk kepentingan politik dagang.

“Putusan dari Pengadilan Perdagangan Internasional sangat keliru dan politis! Semoga Mahkamah Agung membatalkan keputusan yang mengancam negara ini, DENGAN CEPAT dan TEGAS,” tulis Trump lewat media sosialnya.

Usaha kecil terdampak, sempat ajukan gugatan kebijakan tarif

Di luar putusan besar dari pengadilan dagang tersebut, seorang hakim federal lainnya, Rudolph Contreras, juga memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya saat memberlakukan tarif terhadap dua perusahaan mainan edukatif asal Illinois. Menurut AP, kedua perusahaan mengklaim harus menaikkan harga hingga 70% agar bisa bertahan.

Namun dengan keputusan pengadilan banding terbaru, tarif akan tetap diberlakukan sembari proses hukum berlanjut. Secara agenda, tanggapan dari penggugat dijadwalkan paling lambat 5 Juni 2025, sementara pemerintah akan menyampaikan balasannya pada 9 Juni 2025.

Bagaimana negara-negara merespons?

Keputusan pengadilan ini disambut dengan hati-hati oleh berbagai negara. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa ini adalah “urusan dalam negeri AS” dan memilih menunggu hingga proses hukum selesai. Jerman dan Komisi Eropa juga belum memberi komentar.

Namun, Perdana Menteri Kanada Mark Carney sempat merespons. “Ini sesuai dengan posisi lama Kanada bahwa tarif Trump tidak sah,” ujarnya kepada AFP.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa proses hukum belum mempengaruhi jadwal negosiasi dagang. “Mitra dagang kami datang dengan itikad baik,” katanya kepada Fox News.

Memperpanjang ketidakpastian ekonomi

Ketidakpastian hukum ini juga memicu reaksi hati-hati di pasar keuangan. Meskipun saham naik pada Kamis (29/05), investor masih menahan diri akibat potensi proses hukum yang panjang.

“Tarif saat ini tetap sekitar 15 persen,” tulis Oxford Research dalam laporan yang dikutip Reuters, “jauh di atas rata-rata 2–3 persen sebelum Trump kembali menjabat.” Biaya tambahan ini berdampak pada berbagai sektor, dari otomotif hingga barang konsumsi.

Beberapa perusahaan besar seperti General Motors dan Ford bahkan membatalkan proyeksi bisnis mereka. Sementara perusahaan multinasional seperti Honda dan Campari mempertimbangkan relokasi operasional guna menghindari beban tarif yang terus berlanjut.

Proses hukum ini “menambah ketidakpastian terhadap arah kebijakan perdagangan AS ke depan,” terutama karena proses banding masih berlangsung, ujar kepala ekonom EY, Gregory Daco, dikutip dari AFP.

“Perkembangan hukum ini memperbesar ketidakpastian jangka panjang bagi bisnis yang bergantung pada rantai pasok lintas negara,” tambahnya.

(Sumber: Reuters, AP, AFP)

Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Tezar Aditya

Editor: Rahka Susanto

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

30/05/2025 12:44
Pengadilan Banding AS Aktifkan Kembali Tarif Impor Trump

Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat (AS) pada Kamis (29/5/2025) mengaktifkan kembali tarif impor yang diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump, hanya sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional AS menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam menetapkan tarif tersebut dan memerintahkan penghentian langsung atas kebijakan itu.

Dilansir dari Reuters, dalam keputusannya, Pengadilan Banding Federal di Washington menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat bawah akan ditangguhkan sementara untuk memberi waktu pemerintah mengajukan banding. Penggugat diminta memberikan tanggapan paling lambat 5 Juni 2025, sementara pemerintahan Trump diberi batas waktu hingga 9 Juni 2025.

Putusan mengejutkan yang dikeluarkan pada Rabu (28/5/2025) oleh panel tiga hakim Pengadilan Perdagangan Internasional sempat mengancam pengenaan tarif liberation day terhadap mayoritas mitra dagang AS, termasuk tarif tambahan terhadap barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Tarif ini diberlakukan oleh Trump dengan alasan ketiga negara tersebut berkontribusi dalam masuknya fentanyl ke AS.

Pengadilan menyatakan, Konstitusi AS memberikan kewenangan penetapan tarif dan pajak kepada Kongres, bukan presiden. Trump dianggap menyalahgunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) yang semestinya hanya berlaku untuk situasi darurat nasional.

Meski demikian, pejabat tinggi dalam pemerintahan Trump menyatakan tidak gentar dengan putusan tersebut. Mereka yakin akan menang dalam proses banding atau menggunakan kewenangan presiden lainnya untuk memastikan tarif tetap berlaku.

Trump mengandalkan ancaman tarif tinggi terhadap hampir seluruh mitra dagang dunia sebagai alat tawar dalam negosiasi perdagangan internasional. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump mengecam putusan tersebut dan menyebutnya sebagai putusan mengerikan yang mengancam negara. Ia juga berharap Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan itu.

Reaksi dari mitra dagang AS cenderung hati-hati. Pemerintah Inggris menyebut hal ini sebagai urusan domestik AS dan masih merupakan tahap awal dari proses hukum. Jerman dan Komisi Eropa menolak memberikan komentar. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa putusan itu sejalan dengan sikap Kanada selama ini bahwa tarif Trump bersifat ilegal.

30/05/2025 09:38
Ancaman Prancis-Inggris-Kanada Dibalas Netanyahu dengan Tuduhan Bantu Hamas

Jakarta –

Perdana Mengeri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, kembali memberikan reaksi terhadap pernyataan bersama Prancis-Inggris-Kanada terkait operasi militer di Gaza. Netanyahu menuduh Prancis-Inggris-Kanada membantu Hamas.

Pernyataan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Inggris Keir Starmer, dan PM Kanada Mark Carney disampaikan pada 19 Mei lalu. Dalam pernyataan bersama itu, mereka “sangat menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza”.

Pernyataan bersama ketiga pemimpin negara Barat itu juga “menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza dan segera mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza”. Ketiga pemimpin juga meminta Hamas “segera membebaskan sandera yang tersisa” di Jalur Gaza.

Dilansir Reuters dan TIME, Sabtu (24/5/2025), Netanyahu dalam pernyataannya, menyebut Hamas “ingin menghancurkan negara Yahudi” dan memusnahkan orang-orang Yahudi. Dia mengatakan dirinya gagal memahami bagaimana ketiga pemimpin negara Barat itu gagal memahami hal tersebut.

“Mereka (Hamas) tidak menginginkan negara Palestina. Mereka ingin menghancurkan negara Yahudi,” kata Netanyahu dalam pernyataan via media sosial X.

“Saya tidak pernah bisa memahami bagaimana kebenaran sederhana ini luput dari perhatian para pemimpin Prancis, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya,” ucapnya, sembari menyebut bahwa langkah negara Barat mengakui negara Palestina sama saja “memberikan hadiah utama kepada para pembunuh ini”.

Netanyahu mengatakan bahwa apa yang dilakukan para pemimpin Prancis, Inggris dan Kanada justru membuat Hamas semakin berani.

“Hamas benar berterima kasih kepada mereka. Karena dengan mengeluarkan tuntutan mereka — yang disertai ancaman sanksi terhadap Israel, terhadap Israel, melawan Israel, bukan Hamas — ketiga pemimpin ini secara efektif mengatakan bahwa mereka ingin Hamas tetap berkuasa,” sebut Netanyahu.

“Sekarang, para pemimpin ini mungkin berpikir bahwa mereka sedang memajukan perdamaian. Tidak. Mereka justru membuat Hamas semakin berani untuk terus bertempur selamanya,” tegasnya.

Macron, Starmer, dan Carney tidak menuntut perang Gaza segera diakhiri, namun menyerukan penangguhan serangan militer terbaru Israel di Jalur Gaza dan pencabutan blokade bantuan kemanusiaan. Hamas juga tidak memberikan tanggapan untuk menanggapi pernyataan ketiga pemimpin itu.

Netanyahu menegaskan kembali kritikannya terhadap Macron, Starmer dan Carney pada Kamis (22/5) malam.

“Ketika para pembunuh massal, pemerkosa, pembunuh bayi, dan penculik berterima kasih kepada Anda, Anda berada di sisi keadilan yang salah, Anda berada di sisi kemanusiaan yang salah, dan Anda berada di sisi sejarah yang salah,” tegasnya dalam kritikan yang ditujukan untuk ketiga pemimpin tersebut.

(lir/lir)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

24/05/2025 21:33
Panas! Netanyahu Tuduh Prancis-Inggris-Kanada Membantu Hamas

Tel Aviv –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menuduh para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada ingin membantu kelompok Hamas. Tuduhan ini dilontarkan setelah pemimpin ketiga negara Barat itu mengancam “tindakan konkret” jika Tel Aviv tidak menghentikan serangannya di Jalur Gaza.

Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, dan PM Kanada Mark Carney dalam pernyataan bersama pada 19 Mei lalu menyatakan mereka “sangat menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza”.

Pernyataan bersama ketiga pemimpin negara Barat itu juga “menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza dan segera mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza”. Ketiga pemimpin juga meminta Hamas “segera membebaskan sandera yang tersisa” di Jalur Gaza.

Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan TIME, Sabtu (24/5/2025), menyebut Hamas “ingin menghancurkan negara Yahudi” dan memusnahkan orang-orang Yahudi. Dia mengatakan dirinya gagal memahami bagaimana ketiga pemimpin negara Barat itu gagal memahami hal tersebut.

“Mereka (Hamas) tidak menginginkan negara Palestina. Mereka ingin menghancurkan negara Yahudi,” kata Netanyahu dalam pernyataan via media sosial X.

“Saya tidak pernah bisa memahami bagaimana kebenaran sederhana ini luput dari perhatian para pemimpin Prancis, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya,” ucapnya, sembari menyebut bahwa langkah negara Barat mengakui negara Palestina sama saja “memberikan hadiah utama kepada para pembunuh ini”.

Disebutkan Netanyahu bahwa apa yang dilakukan para pemimpin Prancis, Inggris dan Kanada justru membuat Hamas semakin berani.

“Hamas benar berterima kasih kepada mereka. Karena dengan mengeluarkan tuntutan mereka — yang disertai ancaman sanksi terhadap Israel, terhadap Israel, melawan Israel, bukan Hamas — ketiga pemimpin ini secara efektif mengatakan bahwa mereka ingin Hamas tetap berkuasa,” sebut Netanyahu.

“Sekarang, para pemimpin ini mungkin berpikir bahwa mereka sedang memajukan perdamaian. Tidak. Mereka justru membuat Hamas semakin berani untuk terus bertempur selamanya,” tegasnya.

Macron, Starmer, dan Carney tidak menuntut perang Gaza segera diakhiri, namun menyerukan penangguhan serangan militer terbaru Israel di Jalur Gaza dan pencabutan blokade bantuan kemanusiaan. Hamas juga tidak memberikan tanggapan untuk menanggapi pernyataan ketiga pemimpin itu.

Netanyahu menegaskan kembali kritikannya terhadap Macron, Starmer dan Carney pada Kamis (22/5) malam.

“Ketika para pembunuh massal, pemerkosa, pembunuh bayi, dan penculik berterima kasih kepada Anda, Anda berada di sisi keadilan yang salah, Anda berada di sisi kemanusiaan yang salah, dan Anda berada di sisi sejarah yang salah,” tegasnya dalam kritikan yang ditujukan untuk ketiga pemimpin tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

24/05/2025 12:58
Video: Bill Gates Beri Dana Hibah Untuk RI – PM Kanada Tolak Tawaran A

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka.

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan tegas menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa negaranya “Tidak Akan Pernah Dijual. Hal itu disampaikan Carney langsung dihadapan Trump saat berkunjung ke gedung putih.

Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (07/05/2025).

07/05/2025 20:00
Kanada Tidak Akan Pernah Dijual!

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih di tengah ketegangan tarif dan kedaulatan. Mark Carney mengatakan kepada Trump bahwa negaranya tidak untuk dijual.

Dilansir AFP, Rabu (7/5/2025), berbicara di Ruang Oval, Trump menegaskan kepada Carney yang baru terpilih bahwa akan menjadi “pernikahan yang indah” jika Kanada menyetujui seruannya yang berulang untuk menjadi negara bagian AS ke-51.

Namun Carney menepis saran Trump, dengan mengatakan: “Ada beberapa tempat yang tidak pernah dijual … tidak untuk dijual. Tidak akan pernah dijual.”

Pemimpin Liberal berusia 60 tahun itu memenangkan pemilihan Kanada dengan janji untuk melawan Trump dari Partai Republik, memperingatkan bahwa hubungan antara negara-negara tetangga Amerika Utara itu tidak akan pernah sama lagi.

Trump, 78 tahun, telah memicu perang dagang besar dengan Kanada dengan tarifnya sementara berulang kali membuat seruan luar biasa bagi sekutu utama NATO dan mitra dagang utama untuk menjadi negara bagian AS ke-51.

Kedua pemimpin memulai pertemuan mereka dengan kata-kata hangat, dengan Trump yang terpilih 2 kali memuji Carney, yang Partai Liberal-nya melesat dari posisi tertinggal dalam jajak pendapat, untuk “salah satu kebangkitan terbesar dalam sejarah politik, bahkan mungkin lebih hebat dari saya.”

“Tidak. Hanya begitulah adanya,” kata Trump ketika ditanya apakah ada sesuatu yang bisa dikatakan Carney dalam pertemuan itu yang akan membujuknya untuk mencabut tarif mobil khususnya.

Dan ketika Trump menyebutkan bahwa warga Kanada mungkin setuju untuk bergabung dengan Amerika Serikat “dalam jangka waktu tertentu,” Carney mengangkat tangannya dan menyela.

Trump yang tampak tegang kemudian merujuk pada pertengkaran yang panas di Ruang Oval dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada bulan Februari–hanya untuk menegaskan bahwa hal itu tidak akan terulang.

“Kami bertengkar lagi dengan orang lain, itu sangat berbeda–ini adalah percakapan yang sangat bersahabat,” kata Trump.

Trump sebelumnya mengecam Kanada di Truth Social karena secara efektif memanfaatkan Amerika Serikat, beberapa menit sebelum berjabat tangan dengan Carney di luar West Wing.

Pertemuan itu sangat dinanti-nantikan setelah pemilihan umum Kanada di mana Carney bersumpah bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah “memiliki kita”.

Sejak itu Carney bersumpah untuk membangun kembali hubungan Kanada sebagai anggota NATO dengan Amerika Serikat dalam perubahan politik dan ekonomi terbesarnya sejak Perang Dunia II.

Trump telah mengenakan tarif umum sebesar 25% pada Kanada dan Meksiko dan pungutan khusus sektor pada mobil, beberapa di antaranya telah ditangguhkan sambil menunggu negosiasi. Trump juga telah mengenakan bea serupa pada baja dan aluminium.

(rfs/rfs)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

07/05/2025 04:32