Xcloud.id

Tag: Mark Carney

  • Trump Ditinggal! Ini Daftar Sekutu AS yang Berencana Akui Palestina

    Trump Ditinggal! Ini Daftar Sekutu AS yang Berencana Akui Palestina

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara-negara berpengaruh di dunia Barat mulai perlahan mengakui kedaulatan Palestina. Hal ini dilakukan setelah serangan membabi buta Israel atas wilayah enklave negara itu, Gaza, yang telah menewaskan 60 ribu jiwa sejak 2023 lalu.

    Sejumlah negara ini berpandangan bahwa pengakuan Palestina merupakan kunci perdamaian di kawasan itu. Hal ini juga sesuai dengan Solusi Dua Negara, yang menekankan adanya negara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan dengan damai.

    Berikut daftar 5 negara Barat yang berencana mengakui Palestina tahun ini:

    1. Prancis.

    Prancis, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah mengumumkan niatnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina. Langkah ini dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, yang menekankan pentingnya solusi dua negara yang kuat dan kredibel untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Rencana pengakuan ini juga merupakan bagian dari upaya Prancis untuk memulihkan momentum diplomatik dalam proses perdamaian Timur Tengah.

    Sebagaimana dikutip oleh The New Arab, seorang pejabat Prancis menyatakan, “Pengakuan ini bukanlah hadiah, melainkan sebuah instrumen untuk membangun perdamaian.” Keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk memberikan Palestina status yang setara dengan Israel, memungkinkan mereka untuk bernegosiasi secara efektif di tingkat internasional.

    2. Inggris.

    Inggris juga telah menyatakan niatnya untuk mengakui Palestina sebagai negara, meskipun dengan beberapa syarat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pengakuan ini akan membantu menciptakan momentum bagi solusi dua negara.

    Pengumuman ini datang di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional terhadap pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menanggapi krisis di Gaza.

    Seperti yang dilaporkan oleh Time Magazine, pengakuan ini juga dipandang sebagai cara untuk menekan Israel agar menyetujui gencatan senjata dan membebaskan sandera. Meskipun demikian, pengumuman ini mendapat kecaman dari Israel, yang berpendapat bahwa pengakuan tersebut akan “memberi imbalan kepada terorisme.”

    3. Kanada.

    Kanada, melalui perdana menterinya, telah mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025. Keputusan ini, seperti halnya Inggris, disertai dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti perlunya Palestina yang tidak dimiliterisasi dan tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan.

    Dalam laporannya, The Guardian mengutip PM Kanada Mark Carney yang menyatakan, “Kami akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September jika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi.”

    Keputusan ini mencerminkan pergeseran kebijakan luar negeri Kanada, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini juga dilihat sebagai upaya untuk menyatukan kembali Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah satu otoritas Palestina.

    4. Australia.

    Australia menjadi salah satu negara terbaru yang mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina. PM Anthony Albanese menyatakan bahwa Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025.

    Albanese, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera, mengatakan bahwa solusi dua negara adalah “harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah.”

    Pengakuan ini, menurutnya, merupakan bagian dari “upaya global terkoordinasi” untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.

    Pengumuman ini juga memicu reaksi keras dari Israel, dengan utusan Israel untuk Australia yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut “mengangkat posisi Hamas.” Namun, Australia menekankan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada komitmen yang diterima dari Otoritas Palestina mengenai pemerintahan di masa depan dan demiliterisasi.

    5. Selandia Baru.

    Selandia Baru sedang mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan pada September, bertepatan dengan Pekan Pemimpin PBB.

    “Kami bermaksud mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru,” ujar Peters dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025), seperti dikutip Reuters.

    Ia menegaskan, Selandia Baru sejak lama memandang pengakuan Palestina sebagai “masalah waktu, bukan apakah akan terjadi.” Namun, keputusan akan bergantung pada penilaian apakah telah ada kemajuan signifikan menuju pembentukan negara Palestina yang layak dan sah.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video Respons Kanada Dikenai Tarif 35% Trump Usai Akui Palestina

    Video Respons Kanada Dikenai Tarif 35% Trump Usai Akui Palestina

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan optimisme negosiasi mengenai tarif 35% dengan AS akan menghasilkan “sesuatu yang konstruktif”. Carney juga menambahkan bahwa Kanada negara kuat dan akan terus membangun kemandiriannya.

    Trump baru saja menaikkan tarif impor terhadap barang-barang Kanada dari 25% ke 35%. Hal ini dilakukan Trump setelah PM Kanada mengakui negara Palestina.

  • Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Jakarta –

    Saat kampanye pemilihannya dulu, Donald Trump pernah menyebut bahwa “tarif adalah kata terindah dalam kamus.” Enam bulan setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Trump mulai mewujudkan visinya soal perdagangan global secara nyata.

    Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kebijakan yang mengejutkan banyak pihak, yakni semua barang impor ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara lainnya juga akan dikenakan “tarif timbal balik” dengan besaran lebih tinggi, sebagai balasan atas kebijakan dagang yang menurut Trump bersifat tidak adil. Ia menyebut negara-negara tersebut sebagai “pelanggar terburuk.”

    Tarif dasar mulai berlaku segera setelah pengumuman, sementara pemberlakuan tarif timbal balik sempat ditunda selama 90 hari karena menyebabkan gejolak di pasar keuangan. Per 1 Agustus, kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

    Trump menegaskan bahwa tenggat waktu tersebut tidak akan berubah bahkan memperkuat pernyataannya lewat unggahan di platform media sosial Truth Social:

    “INI TETAP BERLAKU, DAN TIDAK AKAN DIPERPANJANG,” tulisnya dalam huruf kapital. Seraya menyebut, “HARI BESAR UNTUK AMERIKA!!!”

    Sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi. Namun, masih banyak negara lain yang belum mencapai kesepakatan, termasuk sekutu-sekutu dekat Amerika seperti Australia, Taiwan, dan Selandia Baru.

    Negara yang sepakat menghindari tarif tambahan AS

    Menjelang tenggat 1 Agustus, sejumlah negara mulai meneken kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Trump.

    Kesepakatan tersebut, yang masih harus disetujui oleh seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, telah mendapat kritik tajam. Perdana Menteri Prancis, Franois Bayrou, mengatakan pekan ini bahwa Uni Eropa telah menyerah dan menyebut hari Minggu (31/07) sebagai “hari kelam.”

    Inggris menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan dagang dengan AS pada Mei lalu. Produk-produk Inggris akan dikenai tarif dasar 10 persen, tetapi beberapa sektor mendapatkan pengecualian. Inggris masih dalam proses negosiasi untuk mendapat pengecualian dari tarif 25 persen yang dikenakan pada baja dan aluminium. Sebagai imbal balik, Inggris setuju untuk membuka pasarnya lebih luas bagi etanol dan daging sapi asal Amerika Serikat.

    Nasib negara di Asia di tengah tarif Trump

    Jepang juga meneken kesepakatan pada Juli. Dalam perjanjian itu, ekspor Jepang ke Amerika Serikat, termasuk sektor otomotif yang menyumbang 30 persen dari total ekspor Jepang ke AS pada 2024, akan dikenai tarif sebesar 15 persen. Namun, tarif sebesar 50 persen untuk baja dan aluminium tetap diberlakukan. Pemerintah AS menyebut bahwa Jepang akan melakukan investasi sebesar 550 miliar dolar ke dalam perekonomian Amerika sebagai bagian dari kesepakatan.

    Sementara itu, Korea Selatan berhasil menurunkan ancaman tarif 25 persen menjadi tarif dasar 15 persen untuk semua barang ekspor mereka ke AS. Dalam pernyataannya pada Rabu (30/07), Trump menyebut bahwa Korea Selatan juga sepakat berinvestasi sebesar 350 miliar dolar (sekitar Rp5,6 kuadriliun) di berbagai proyek di Amerika, serta membeli produk energi seperti gas alam cair senilai 100 miliar dolar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) dari AS. Selain itu, Korea Selatan juga akan menerima barang-barang asal Amerika, termasuk mobil dan hasil pertanian, tanpa mengenakan tarif masuk. Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini menguntungkan semua pihak dan menyebutnya sebagai pencapaian besar.

    Negosiasi juga telah berhasil diselesaikan dengan beberapa negara Asia lainnya. Filipina, eksportir utama produk teknologi tinggi dan pakaian jadi, menyepakati bahwa ekspornya akan dikenai tarif sebesar 19 persen. Vietnam, yang sempat diancam dengan tarif 49 persen, berhasil menegosiasikannya menjadi 20 persen untuk produk utama seperti pakaian dan alas kaki. Meski begitu, AS tetap akan menerapkan tarif sebesar 40 persen untuk barang-barang transshipment, yakni produk dari negara ketiga yang dikirim lewat Vietnam untuk menghindari tarif tinggi. Sebaliknya, produk Amerika akan masuk ke Vietnam tanpa dikenai bea masuk.

    Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan dikenai tarif sebesar 19 persen, tetapi Washington menyebut bahwa hampir seluruh produk Amerika akan masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif.

    Sementara itu, Pakistan, yang semula menghadapi ancaman tarif sebesar 29 persen sebagaimana diumumkan Trump pada 2 April, mengumumkan pada Kamis (31/07) bahwa mereka telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian, Amerika Serikat juga akan memberikan dukungan dalam pengembangan cadangan minyak nasional Pakistan.

    Cina menghadapi kasus khusus

    Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, menjadi kasus khusus. Washington dan Beijing saling menaikkan tarif pada produk masing-masing hingga lebih dari 100% sebelum akhirnya menurunkan sementara tarif tersebut untuk periode 90 hari. Masa jeda ini dijadwalkan berakhir pada 12 Agustus 2025.

    Cina telah mengambil sikap agresif menanggapi ancaman Trump yang sempat ingin menerapkan tarif 145% pada impor dari Cina, dengan membalas melalui tarif balasan atas produk AS serta memblokir penjualan mineral tanah jarang dan komponen penting yang digunakan oleh industri pertahanan dan teknologi tinggi AS.

    Negara-negara yang belum sepakat dengan Trump

    Brasil menjadi salah satu negara yang menghadapi tekanan. Meski Brasil mengalami defisit perdagangan dengan AS, artinya Brasil lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor ke AS, Presiden Trump tetap mengancam akan menerapkan tarif 50% atas produk Brasil, dengan alasan politik.

    Trump menyebut persidangan terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir” dan menuntut agar Bolsonaro dibebaskan. Sebaliknya, Presiden Brasil saat ini, Luiz Inacio Lula da Silva, menyindir Trump dengan menyebutnya “kaisar”, dan mengatakan ia tidak takut mengkritik Trump secara terbuka.

    India juga masuk dalam daftar negara yang menghadapi sanksi dagang dari AS. Trump menuding India memiliki surplus dagang yang besar dan tetap menjalankan hubungan dagang dengan Rusia. Pada Rabu (30/07), ia mengumumkan tarif sebesar 25% untuk produk India, serta “hukuman tambahan” karena pembelian minyak dari Rusia, yang menurut Trump ikut mendanai perang di Ukraina.

    Meski begitu, Trump masih menyebut India sebagai sekutu. Di platform Truth Social, ia menulis: “India adalah teman kita,” tetapi seraya menambahkan bahwa “tarif India terhadap produk AS terlalu tinggi.”

    Kanada dan Meksiko hadapi ancaman Trump

    Dua mitra dagang utama AS di kawasan Amerika Utara, Kanada dan Meksiko, juga tidak lepas dari tekanan. Padahal, perdagangan ketiga negara ini diatur dalam perjanjian dagang USMCA yang dirundingkan Trump saat masa jabatan pertamanya.

    Awal Agustus, Trump mengancam akan menaikkan tarif atas produk Meksiko dari 25% menjadi 30%, dengan alasan kurangnya kerja sama dari pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum dalam mengamankan perbatasan bersama.

    Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang tarif yang sudah ada selama 90 hari untuk memberi waktu tambahan dalam proses negosiasi.

    Sementara itu, hubungan dagang AS-Kanada juga terguncang. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pesimistis akan tercapai kesepakatan baru, terutama setelah Trump mengancam tarif 35% terhadap semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam USMCA.

    Trump telah lebih dulu mengenakan tarif 25% atas mobil dan suku cadangnya pada Maret, disusul tarif 50% untuk baja dan aluminium pada Juni. Tarif 35% baru akan berlaku untuk semua produk lainnya dari Kanada.

    Artikel ini pertama kali terbit bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Bahas Negosiasi Tarif dengan India, Singgung Keanggotaan BRICS” di sini:

    (ita/ita)

  • Kanada Kecewa Trump Naikkan Tarif Usai Pengumuman Akui Negara Palestina

    Kanada Kecewa Trump Naikkan Tarif Usai Pengumuman Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney mengatakan bahwa pemerintahnya “kecewa” dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif AS atas barang-barang Kanada menjadi 35 persen.

    Sebelumnya, Trump telah memperingatkan konsekuensi perdagangan bagi Kanada setelah Carney mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (1/8/2025), dalam sebuah perintah eksekutif, Trump menaikkan tarif dari 25 persen menjadi 35 persen.

    Namun, sebagian besar produk yang tercakup dalam Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada 2020 tetap dibebaskan dari tarif tersebut.

    “Pemerintah Kanada kecewa dengan tindakan ini,” kata Carney dalam sebuah pernyataan.

    Dalam perintah eksekutif Trump disebutkan tentang kegagalan Kanada untuk “bekerja sama dalam mengendalikan banjir fentanil dan obat-obatan terlarang lainnya yang terus berlanjut” serta “balasan” Kanada terhadap tindakannya.

    Carney pun menguraikan upaya pemerintah Kanada untuk menindak fentanil dan meningkatkan keamanan perbatasan.

    “Kanada hanya menyumbang satu persen dari impor fentanil AS dan telah bekerja secara intensif untuk mengurangi volume ini lebih lanjut,” kata Carney.

    Ottawa tetap berkomitmen pada Perjanjian Kanada-AS-Meksiko (CUSMA), kata perdana menteri Kanada itu.

    “Penerapan CUSMA oleh AS berarti bahwa tarif rata-rata AS untuk barang-barang Kanada tetap menjadi salah satu yang terendah untuk semua mitra dagangnya,” katanya.

    “Sektor-sektor lain dari ekonomi kita – termasuk kayu, baja, aluminium, dan otomotif -, bagaimanapun, sangat terdampak oleh bea dan tarif AS,” cetusnya.

    Sebelumnya, Carney mengumumkan rencana pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina, seiring meningkatnya kemarahan di antara sekutu-sekutu Israel atas situasi kemanusiaan di Gaza. Ini disampaikan setelah deklarasi serupa oleh sesama negara G7: Prancis dan Inggris.

    Carney mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, tujuan lama Kanada yang “terkikis di depan mata kita.”

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney, dilansir kantor berita AFP.

    Hal ini menjadikan Kanada negara ketiga, setelah pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris, yang akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

    Tonton juga video “Trump Ancam Kanada yang Akan Akui Palestina dengan Tarif Dagang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kanada Akan Akui Negara Palestina, Israel Meradang

    Kanada Akan Akui Negara Palestina, Israel Meradang

    Jakarta –

    Pemerintah Israel mengecam keras pengumuman Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney bahwa negara itu akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.

    “Perubahan dalam posisi pemerintah Kanada saat ini adalah hadiah bagi Hamas dan membahayakan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja untuk pelepasan sandera,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel dalam unggahan di media sosial X, dilansir media The Times of Israel, Kamis (31/7/2025).

    Iddo Moed, Duta Besar Israel untuk Kanada, mengatakan bahwa Israel “tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang menyimpang terhadapnya.”

    “Kami tidak akan mengorbankan keberadaan kami dengan mengizinkan pengakuan negara jihadis di tanah leluhur kami yang mengupayakan penghancuran kami,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    “Mengakui negara Palestina di tengah tidak adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, lembaga yang berfungsi, atau kepemimpinan yang baik, berarti memberi penghargaan dan melegitimasi kebiadaban Hamas yang mengerikan,” lanjut Moed. “Ini menghukum warga Israel dan Palestina yang menjadi korban Hamas, dan membenarkan Hamas,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut pengumuman Carney tersebut. Dalam panggilan telepon dengan Carney, menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA, yang mengutip Abbas, pemimpin Palestina tersebut mengatakan langkah itu akan “meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di wilayah tersebut.”

    Pengumuman Carney ini disampaikan setelah deklarasi serupa oleh sesama negara G7, Prancis dan Inggris, seiring meningkatnya kemarahan di antara sekutu-sekutu Israel atas situasi kemanusiaan di Gaza.

    Carney mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, tujuan lama Kanada yang “terkikis di depan mata kita.”

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    Hal ini menjadikan Kanada negara ketiga, setelah pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris, yang akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tiru Prancis-Inggris, Kanada Akan Akui Negara Palestina pada September

    Tiru Prancis-Inggris, Kanada Akan Akui Negara Palestina pada September

    Jakarta –

    Pemerintah Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney pada hari Rabu (30/7) waktu setempat, sebuah perubahan kebijakan dramatis yang langsung dikecam oleh Israel.

    Carney mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, tujuan lama Kanada yang “terkikis di depan mata kita.”

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    Hal ini menjadikan Kanada negara ketiga, setelah pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris, yang dapat mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

    Niat Kanada ini “didasarkan pada komitmen Otoritas Palestina terhadap reformasi yang sangat dibutuhkan,” kata Carney, merujuk pada badan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas, yang memiliki otoritas sipil di beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Carney juga mengatakan hal itu didasarkan pada janji Abbas untuk “mengadakan pemilihan umum pada tahun 2026 di mana Hamas tidak dapat berperan, dan untuk mendemiliterisasi negara Palestina.”

    Dengan pengumuman ini, Carney memposisikan Kanada sejajar dengan Prancis, setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan pemerintahnya akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB. Prancis menjadi negara Eropa paling kuat yang mengumumkan langkah tersebut.

    Rencana Kanada ini selangkah lebih maju daripada pengumuman minggu ini oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Starmer mengatakan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September, kecuali Israel mengambil berbagai “langkah substantif,” termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kanada Akan Akui Negara Palestina, Israel Meradang

    Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Ottawa –

    Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, terang-terangan mengkritik Israel setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui negara Palestina. Carney juga menegaskan dukungan untuk “solusi dua negara” bagi konflik Israel-Palestina. Apakah ini pertanda Kanada akan mengikuti langkah Prancis?

    Kritikan Carney terhadap Israel itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Macron mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir CBC, Sabtu (26/7/2025), Carney secara terang-terangan mengkritik Israel terkait “penolakan bantuan kemanusiaan” untuk warga sipil Gaza, yang disebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional”.

    Dia mencetuskan agar “kendali Israel atas distribusi bantuan harus digantikan dengan penyediaan bantuan kemanusiaan yang komprehensif yang dipimpin oleh organisasi-organisasi internasional”.

    Carney juga menegaskan dukungan Kanada untuk solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina.

    “Kanada mendukung solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina,” tegas Carney dalam pernyataannya.

    Carney tidak secara eksplisit menyinggung pengumuman Macron dalam pernyataannya itu.

    Namun, dia menekankan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada, Anita Anand, akan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi PBB pekan depan, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis, untuk membahas penerapan solusi dua negara.

    “Kanada akan bekerja secara intensif di semua forum untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui partisipasi Menteri Luar Negeri pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Solusi Dua Negara di New York pekan depan,” ucap Carney.

    Sementara itu, laporan media Middle East Monitor, yang mengutip pernyataan Carney tersebut, menyebut Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di forum PBB. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi pemerintah Kanada soal rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina di PBB.

    Pemerintah Kanada, menurut laporan CBC, sebelumnya pernah mengatakan akan mengakui negara Palestina hanya setelah tercapainya perjanjian damai yang dinegosiasikan antara pimpinan Israel dan Palestina.

    Macron Umumkan Prancis Akan Akui Negara Palestina di PBB

    Macron, pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan AS sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    Hamas menyambut baik pengumuman Macron tersebut, dengan menyebutnya sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina kami yang tertindas”.

    Sementara Israel memberikan reaksi dan kecaman keras, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Prancis itu sama saja “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, serta menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Reaksi keras juga disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) yang menolak keras rencana Macron untuk mengakui negara Palestina. Menlu AS, Marco Rubio, mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono” dan akan menguntungkan Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Trump Naikkan Tarif Impor Kanada Jadi 35%

    Trump Naikkan Tarif Impor Kanada Jadi 35%

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana akan mengenakan tarif impor sebesar 35% kepada Kanada untuk bulan Agustus 2025 mendatang. Trump juga berencana untuk mengenakan tarif 15%-20% pada sebagian besar mitra dagang lainnya.

    Sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (11/7/2025), melalui surat yang dirilis di platform media sosialnya, Trump memberitahu Perdana Menteri Kanada Mark Carney bahwa tarif baru akan berlaku pada 1 Agustus dan akan naik jika Kanada mengambil langkah balasan.

    Dalam surat tersebut, Trump mengeluhkan masuknya fentanil dari Kanada, serta hambatan perdagangan tarif dan non-tarif yang merugikan peternak sapi perah AS. Ia mengatakan, defisit perdagangan merupakan ancaman bagi ekonomi dan keamanan nasional AS.

    “Jika Kanada bekerja sama dengan saya untuk menghentikan aliran Fentanil, kami mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap surat ini,” tulis Trump.

    Sebelumnya pemerintahan AS menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk Kanada. Langkah Trump menaikkan tarifnya menjadi 35% menjadi pukulan bagi Kanada, yang sedang berupaya menyepakati pakta perdagangan dengan Washington.

    Seorang pejabat di pemerintahan AS mengatakan, pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) tentang perdagangan diperkirakan akan tetap berlaku.

    Selain itu, tarif 10% untuk energi dan pupuk juga tidak akan berubah, meskipun Trump belum membuat keputusan akhir mengenai tarif tersebut.

    Sementara itu, para pejabat Kanada menyatakan bahwa hanya sebagian kecil fentanil yang berasal dari Kanada. Mereka juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan di perbatasan.

    “Kanada telah membuat kemajuan penting dalam menghentikan momok fentanil di Amerika Utara. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi masyarakat di kedua negara kita,” ujar Carney dalam unggahan X-nya, Selasa malam.

    (shc/rrd)

  • Trump Ngamuk Terus! Negara Baru Kena ‘Bom’ Tarif 35% per 1 Agustus

    Trump Ngamuk Terus! Negara Baru Kena ‘Bom’ Tarif 35% per 1 Agustus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memunggah surat resmi kenaikan tarif barang impor ke Amerika Serikat (AS) untuk mitra dagangnya. Kali ini, ke tetangga dekat sekaligus sekutunya, Kanada.

    Melalui unggahan di media sosial Truth Social, ia mengatakan Kanada akan dikenai tarif 35% mulai 1 Agustus. Surat ditunjukkan ke Perdana Menteri Mark Carney.

    Hal ini membuat total 23 negara menjadi “korban” amukan perang dagang Trump. Sebelumnya kemarin, ia mengumumkan tarif 50% untuk Brasil, setelah mempublikasikan surat kenaikan bea masuk ke barang-barang dari tujuh negara dan memberitahukan kenaikan untuk ekspor ke Amerika dari 14 negara termasuk RI.

    “Merupakan suatu Kehormatan Besar bagi saya untuk mengirimkan surat ini kepada Anda karena ini menunjukkan kekuatan dan komitmen Hubungan Perdagangan kita, dan fakta bahwa Amerika Serikat telah setuju untuk terus bekerja sama dengan Kanada, meskipun Kanada telah melakukan pembalasan finansial terhadap Amerika Serikat,” tulis Trump di suratnya, dikutip Jumat (11/7/2025).

    “Seperti yang Anda ingat, Amerika Serikat mengenakan tarif pada Kanada untuk mengatasi krisis Fentanyl di negara ini, yang sebagian disebabkan oleh kegagalan Kanada untuk menghentikan obat-obatan yang mengalir ke negara kami,” tambahnya.

    Alih-alih bekerja sama dengan Amerika Serikat, Kanada membalas tarifnya sendiri. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Kanada sebesar 35% pada produk Kanada yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral.”

    Ia juga mengatakan tarif bisa dieliminasi jika Kanada membangun atau memproduksi produk di AS. Sama seperti surat sebelumnya, ia mengancam menaikkan lagi tarif, jika ada balasan.

    “Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif, maka, berapa pun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 35% yang kami kenakan,” ujarnya.

    “Selain itu, saya harus menyebutkan bahwa aliran Fentanyl bukanlah satu-satunya tantangan yang kami hadapi dengan Kanada, yang memiliki banyak Kebijakan Tarif, dan Non-Tarif, serta Hambatan Perdagangan, yang menyebabkan Defisit Perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat,” katanya lagi dalam surat itu.

    “Kanada mengenakan tarif yang luar biasa kepada Peternak Sapi Perah kami- hingga 400%- dan itu bahkan dengan asumsi peternak sapi perah kami memiliki akses untuk menjual produk mereka kepada masyarakat Kanada. Defisit Perdagangan merupakan ancaman besar bagi Perekonomian kami dan, bahkan, Keamanan Nasional kami!.”

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Getok Tarif 35% untuk Kanada Mulai 1 Agustus 2025

    Trump Getok Tarif 35% untuk Kanada Mulai 1 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 35% terhadap sejumlah barang asal Kanada yang masuk ke AS. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

    Ancaman Trump untuk menaikkan tarif tinggi bagi Kanada disebut akan menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang sedang berusaha menghindari beban tarif tinggi pada ekspor negaranya ke AS.

    Tarif baru ini lebih tinggi dari besaran tarif sebelumnya yakni 25% yang dikenakan atas barang-barang Kanada yang tidak termasuk dalam perjanjian perdagangan antara AS, Kanada, dan Meksiko (USMCA). 

    “Fentanyl bukanlah satu-satunya tantangan yang kita miliki dengan Kanada, yang memiliki banyak tarif, nontarif, kebijakan dan hambatan perdagangan, yang menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat,” kata Trump dalam sebuah surat kepada Carney yang diunggah pada Kamis, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/7/2025).

    Hubungan dagang antara AS dan Kanada sebelumnya juga sempat memanas. Bulan lalu, Trump sempat menghentikan negosiasi setelah Kanada mengusulkan pajak layanan digital, yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah Kanada.

    Meski sebagian besar ekspor Kanada dilindungi oleh perjanjian USMCA, Trump telah memberlakukan tarif 25% atas banyak barang dengan alasan ancaman fentanyl. Padahal, data pemerintah AS menunjukkan bahwa peredaran narkotika adiktif tersebut dari Kanada ke AS sangat kecil. Logam seperti baja dan aluminium bahkan telah dikenakan tarif sebesar 50%.

    Trump mengatakan dirinya bersedia mempertimbangkan penyesuaian terhadap kebijakan ini jika Kanada bekerja sama untuk menghentikan aliran fentanyl. Namun, dia juga mengkritik kebijakan tarif Kanada terhadap produk susu asal AS.

    Kendati demikian, Trump juga mempertahankan tarif lebih rendah sebesar 10% untuk impor energi serta tarif yang lebih tinggi terhadap komoditas penting seperti logam. Namun, situasinya masih berkembang dan landasan hukum resmi belum dirumuskan. 

    Adapun, kenaikan tarif impor tersebut akan menjadi perubahan yang lebih moderat dibandingkan dengan penerapan tarif 35% secara menyeluruh. Sebab, Trump masih mempertahankan pengecualian bagi sektor-sektor yang sangat terintegrasi seperti industri otomotif.

    Meski demikian, isi surat tersebut menunjukkan bahwa Trump tetap bersikeras untuk meningkatkan tensi perang dagang dengan negara tetangga di utara AS tersebut.

    Pengumuman rencana kenaikan tarif untuk Kanada juga disampaikan bersamaan dengan wawancara Trump di NBC News pada Kamis. Presiden AS itu juga mempertimbangkan tarif menyeluruh sebesar 15% hingga 20% bagi sebagian besar mitra dagang. Saat ini, tarif menyeluruh yang berlaku adalah sebesar 10%.

    Langkah ini mempertegas bahwa Trump tidak mundur dari kebijakan ekonomi andalannya. Dia juga menyebut kepada NBC bahwa pasar saham AS baru-baru ini menguat meskipun rencana kenaikan tarif terhadap mitra dagang besar akan berlaku dalam beberapa minggu ke depan.

    Sebagai informasi, sepanjang pekan ini, Trump telah mengirimkan surat kepada mitra dagang untuk memberi tahu mengenai tarif baru yang akan berlaku mulai 1 Agustus jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Surat serupa untuk anggota Uni Eropa juga akan segera dikirim.

    Pengumuman tarif terhadap Kanada disampaikan setelah pemerintah Ottawa mengkritik keras rencana AS untuk mengenakan tarif impor 50% terhadap tembaga.

    “Kami sedang menunggu detail keputusan ini dari Gedung Putih dan dari presiden, tapi kami akan melawannya, titik,” ujar Menteri Industri Kanada Melanie Joly pada Kamis pagi.