Xcloud.id

Tag: Mark Carney

  • Tiru Prancis-Inggris, Kanada Akan Akui Negara Palestina pada September

    Tiru Prancis-Inggris, Kanada Akan Akui Negara Palestina pada September

    Jakarta –

    Pemerintah Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang. Hal ini diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney pada hari Rabu (30/7) waktu setempat, sebuah perubahan kebijakan dramatis yang langsung dikecam oleh Israel.

    Carney mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, tujuan lama Kanada yang “terkikis di depan mata kita.”

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    Hal ini menjadikan Kanada negara ketiga, setelah pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris, yang dapat mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

    Niat Kanada ini “didasarkan pada komitmen Otoritas Palestina terhadap reformasi yang sangat dibutuhkan,” kata Carney, merujuk pada badan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas, yang memiliki otoritas sipil di beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Carney juga mengatakan hal itu didasarkan pada janji Abbas untuk “mengadakan pemilihan umum pada tahun 2026 di mana Hamas tidak dapat berperan, dan untuk mendemiliterisasi negara Palestina.”

    Dengan pengumuman ini, Carney memposisikan Kanada sejajar dengan Prancis, setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan pemerintahnya akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB. Prancis menjadi negara Eropa paling kuat yang mengumumkan langkah tersebut.

    Rencana Kanada ini selangkah lebih maju daripada pengumuman minggu ini oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Starmer mengatakan Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September, kecuali Israel mengambil berbagai “langkah substantif,” termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Prancis Akan Akui Negara Palestina, Kanada Menyusul?

    Ottawa –

    Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, terang-terangan mengkritik Israel setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui negara Palestina. Carney juga menegaskan dukungan untuk “solusi dua negara” bagi konflik Israel-Palestina. Apakah ini pertanda Kanada akan mengikuti langkah Prancis?

    Kritikan Carney terhadap Israel itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Macron mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir CBC, Sabtu (26/7/2025), Carney secara terang-terangan mengkritik Israel terkait “penolakan bantuan kemanusiaan” untuk warga sipil Gaza, yang disebutnya sebagai “pelanggaran hukum internasional”.

    Dia mencetuskan agar “kendali Israel atas distribusi bantuan harus digantikan dengan penyediaan bantuan kemanusiaan yang komprehensif yang dipimpin oleh organisasi-organisasi internasional”.

    Carney juga menegaskan dukungan Kanada untuk solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina.

    “Kanada mendukung solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina,” tegas Carney dalam pernyataannya.

    Carney tidak secara eksplisit menyinggung pengumuman Macron dalam pernyataannya itu.

    Namun, dia menekankan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada, Anita Anand, akan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi PBB pekan depan, yang diselenggarakan bersama oleh Prancis, untuk membahas penerapan solusi dua negara.

    “Kanada akan bekerja secara intensif di semua forum untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui partisipasi Menteri Luar Negeri pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Solusi Dua Negara di New York pekan depan,” ucap Carney.

    Sementara itu, laporan media Middle East Monitor, yang mengutip pernyataan Carney tersebut, menyebut Kanada berencana untuk mengakui negara Palestina di forum PBB. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi pemerintah Kanada soal rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina di PBB.

    Pemerintah Kanada, menurut laporan CBC, sebelumnya pernah mengatakan akan mengakui negara Palestina hanya setelah tercapainya perjanjian damai yang dinegosiasikan antara pimpinan Israel dan Palestina.

    Macron Umumkan Prancis Akan Akui Negara Palestina di PBB

    Macron, pada Kamis (24/7) waktu setempat, mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September mendatang.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Macron dalam pernyataan via media sosial X dan Instagram.

    Termasuk Prancis, status kenegaraan Palestina kini telah diakui oleh 142 negara, meskipun Israel dan AS sangat menentang pengakuan tersebut. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina.

    Hamas menyambut baik pengumuman Macron tersebut, dengan menyebutnya sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina kami yang tertindas”.

    Sementara Israel memberikan reaksi dan kecaman keras, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Prancis itu sama saja “memberikan imbalan kepada teror” dan menimbulkan ancaman eksistensial, serta menyediakan “landasan peluncuran untuk memusnahkan” Israel.

    Reaksi keras juga disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) yang menolak keras rencana Macron untuk mengakui negara Palestina. Menlu AS, Marco Rubio, mengkritik rencana Macron itu sebagai “keputusan sembrono” dan akan menguntungkan Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Trump Naikkan Tarif Impor Kanada Jadi 35%

    Trump Naikkan Tarif Impor Kanada Jadi 35%

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana akan mengenakan tarif impor sebesar 35% kepada Kanada untuk bulan Agustus 2025 mendatang. Trump juga berencana untuk mengenakan tarif 15%-20% pada sebagian besar mitra dagang lainnya.

    Sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (11/7/2025), melalui surat yang dirilis di platform media sosialnya, Trump memberitahu Perdana Menteri Kanada Mark Carney bahwa tarif baru akan berlaku pada 1 Agustus dan akan naik jika Kanada mengambil langkah balasan.

    Dalam surat tersebut, Trump mengeluhkan masuknya fentanil dari Kanada, serta hambatan perdagangan tarif dan non-tarif yang merugikan peternak sapi perah AS. Ia mengatakan, defisit perdagangan merupakan ancaman bagi ekonomi dan keamanan nasional AS.

    “Jika Kanada bekerja sama dengan saya untuk menghentikan aliran Fentanil, kami mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap surat ini,” tulis Trump.

    Sebelumnya pemerintahan AS menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk Kanada. Langkah Trump menaikkan tarifnya menjadi 35% menjadi pukulan bagi Kanada, yang sedang berupaya menyepakati pakta perdagangan dengan Washington.

    Seorang pejabat di pemerintahan AS mengatakan, pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) tentang perdagangan diperkirakan akan tetap berlaku.

    Selain itu, tarif 10% untuk energi dan pupuk juga tidak akan berubah, meskipun Trump belum membuat keputusan akhir mengenai tarif tersebut.

    Sementara itu, para pejabat Kanada menyatakan bahwa hanya sebagian kecil fentanil yang berasal dari Kanada. Mereka juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan di perbatasan.

    “Kanada telah membuat kemajuan penting dalam menghentikan momok fentanil di Amerika Utara. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi masyarakat di kedua negara kita,” ujar Carney dalam unggahan X-nya, Selasa malam.

    (shc/rrd)

  • Trump Ngamuk Terus! Negara Baru Kena ‘Bom’ Tarif 35% per 1 Agustus

    Trump Ngamuk Terus! Negara Baru Kena ‘Bom’ Tarif 35% per 1 Agustus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memunggah surat resmi kenaikan tarif barang impor ke Amerika Serikat (AS) untuk mitra dagangnya. Kali ini, ke tetangga dekat sekaligus sekutunya, Kanada.

    Melalui unggahan di media sosial Truth Social, ia mengatakan Kanada akan dikenai tarif 35% mulai 1 Agustus. Surat ditunjukkan ke Perdana Menteri Mark Carney.

    Hal ini membuat total 23 negara menjadi “korban” amukan perang dagang Trump. Sebelumnya kemarin, ia mengumumkan tarif 50% untuk Brasil, setelah mempublikasikan surat kenaikan bea masuk ke barang-barang dari tujuh negara dan memberitahukan kenaikan untuk ekspor ke Amerika dari 14 negara termasuk RI.

    “Merupakan suatu Kehormatan Besar bagi saya untuk mengirimkan surat ini kepada Anda karena ini menunjukkan kekuatan dan komitmen Hubungan Perdagangan kita, dan fakta bahwa Amerika Serikat telah setuju untuk terus bekerja sama dengan Kanada, meskipun Kanada telah melakukan pembalasan finansial terhadap Amerika Serikat,” tulis Trump di suratnya, dikutip Jumat (11/7/2025).

    “Seperti yang Anda ingat, Amerika Serikat mengenakan tarif pada Kanada untuk mengatasi krisis Fentanyl di negara ini, yang sebagian disebabkan oleh kegagalan Kanada untuk menghentikan obat-obatan yang mengalir ke negara kami,” tambahnya.

    Alih-alih bekerja sama dengan Amerika Serikat, Kanada membalas tarifnya sendiri. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Kanada sebesar 35% pada produk Kanada yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral.”

    Ia juga mengatakan tarif bisa dieliminasi jika Kanada membangun atau memproduksi produk di AS. Sama seperti surat sebelumnya, ia mengancam menaikkan lagi tarif, jika ada balasan.

    “Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif, maka, berapa pun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 35% yang kami kenakan,” ujarnya.

    “Selain itu, saya harus menyebutkan bahwa aliran Fentanyl bukanlah satu-satunya tantangan yang kami hadapi dengan Kanada, yang memiliki banyak Kebijakan Tarif, dan Non-Tarif, serta Hambatan Perdagangan, yang menyebabkan Defisit Perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat,” katanya lagi dalam surat itu.

    “Kanada mengenakan tarif yang luar biasa kepada Peternak Sapi Perah kami- hingga 400%- dan itu bahkan dengan asumsi peternak sapi perah kami memiliki akses untuk menjual produk mereka kepada masyarakat Kanada. Defisit Perdagangan merupakan ancaman besar bagi Perekonomian kami dan, bahkan, Keamanan Nasional kami!.”

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Getok Tarif 35% untuk Kanada Mulai 1 Agustus 2025

    Trump Getok Tarif 35% untuk Kanada Mulai 1 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 35% terhadap sejumlah barang asal Kanada yang masuk ke AS. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

    Ancaman Trump untuk menaikkan tarif tinggi bagi Kanada disebut akan menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang sedang berusaha menghindari beban tarif tinggi pada ekspor negaranya ke AS.

    Tarif baru ini lebih tinggi dari besaran tarif sebelumnya yakni 25% yang dikenakan atas barang-barang Kanada yang tidak termasuk dalam perjanjian perdagangan antara AS, Kanada, dan Meksiko (USMCA). 

    “Fentanyl bukanlah satu-satunya tantangan yang kita miliki dengan Kanada, yang memiliki banyak tarif, nontarif, kebijakan dan hambatan perdagangan, yang menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat,” kata Trump dalam sebuah surat kepada Carney yang diunggah pada Kamis, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/7/2025).

    Hubungan dagang antara AS dan Kanada sebelumnya juga sempat memanas. Bulan lalu, Trump sempat menghentikan negosiasi setelah Kanada mengusulkan pajak layanan digital, yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah Kanada.

    Meski sebagian besar ekspor Kanada dilindungi oleh perjanjian USMCA, Trump telah memberlakukan tarif 25% atas banyak barang dengan alasan ancaman fentanyl. Padahal, data pemerintah AS menunjukkan bahwa peredaran narkotika adiktif tersebut dari Kanada ke AS sangat kecil. Logam seperti baja dan aluminium bahkan telah dikenakan tarif sebesar 50%.

    Trump mengatakan dirinya bersedia mempertimbangkan penyesuaian terhadap kebijakan ini jika Kanada bekerja sama untuk menghentikan aliran fentanyl. Namun, dia juga mengkritik kebijakan tarif Kanada terhadap produk susu asal AS.

    Kendati demikian, Trump juga mempertahankan tarif lebih rendah sebesar 10% untuk impor energi serta tarif yang lebih tinggi terhadap komoditas penting seperti logam. Namun, situasinya masih berkembang dan landasan hukum resmi belum dirumuskan. 

    Adapun, kenaikan tarif impor tersebut akan menjadi perubahan yang lebih moderat dibandingkan dengan penerapan tarif 35% secara menyeluruh. Sebab, Trump masih mempertahankan pengecualian bagi sektor-sektor yang sangat terintegrasi seperti industri otomotif.

    Meski demikian, isi surat tersebut menunjukkan bahwa Trump tetap bersikeras untuk meningkatkan tensi perang dagang dengan negara tetangga di utara AS tersebut.

    Pengumuman rencana kenaikan tarif untuk Kanada juga disampaikan bersamaan dengan wawancara Trump di NBC News pada Kamis. Presiden AS itu juga mempertimbangkan tarif menyeluruh sebesar 15% hingga 20% bagi sebagian besar mitra dagang. Saat ini, tarif menyeluruh yang berlaku adalah sebesar 10%.

    Langkah ini mempertegas bahwa Trump tidak mundur dari kebijakan ekonomi andalannya. Dia juga menyebut kepada NBC bahwa pasar saham AS baru-baru ini menguat meskipun rencana kenaikan tarif terhadap mitra dagang besar akan berlaku dalam beberapa minggu ke depan.

    Sebagai informasi, sepanjang pekan ini, Trump telah mengirimkan surat kepada mitra dagang untuk memberi tahu mengenai tarif baru yang akan berlaku mulai 1 Agustus jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Surat serupa untuk anggota Uni Eropa juga akan segera dikirim.

    Pengumuman tarif terhadap Kanada disampaikan setelah pemerintah Ottawa mengkritik keras rencana AS untuk mengenakan tarif impor 50% terhadap tembaga.

    “Kami sedang menunggu detail keputusan ini dari Gedung Putih dan dari presiden, tapi kami akan melawannya, titik,” ujar Menteri Industri Kanada Melanie Joly pada Kamis pagi.

  • Isi Pembicaraan Telepon antara Prabowo dan Presiden Korsel Nasional 25 Juni 2025

    Isi Pembicaraan Telepon antara Prabowo dan Presiden Korsel Nasional 25 Juni 2025

    Isi Pembicaraan Telepon antara Prabowo dan Presiden Korsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden
    Prabowo
    Subianto melakukan panggilan telepon dengan Presiden Republik Korea Yang Mulia Lee Jae-myung pada Senin (23/6/2025) malam.
    Hal itu disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Selasa, 24 Juni 2025.
    Lantas apa yang dibicarakan kedua pemimpin negara tersebut?
    Seskab Teddy mengatakan, Lee Jae-myung menyampaikan terima kasih kepada
    Presiden Prabowo
    karena mengucapkan selamat kepadanya.
    “Dalam kesempatan ini, Presiden Lee menyampaikan ucapan terima kasih atas surat ucapan dari Presiden Prabowo atas kemenangan Presiden Lee pada pemilihan umum Presiden yang diselenggarakan pada 3 Juni 2025 yang lalu, dan langsung dilantik di keesokan harinya,” ujar Teddy.
    Kemudian, menurut dia, Presiden Lee menyampaikan harapannya untuk segera melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
    Selanjutnya, Prabowo dan Lee Jae-myung disebut bertukar pikiran mengenai situasi global hingga bicara soal memperkuat hubungan kedua negara.
    “Kedua pemimpin negara juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi global, dan sepakat untuk melanjutkan dan memperkuat kemitraan kedua negara,” kata Teddy.
    Apalagi, Teddy menyebut bahwa Republik Korea merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi.
    “Di mana kerja sama bilateral antara Indonesia dan Republik Korea terus menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik,” ujar Teddy.
    Saat berbicara dengan Presiden Lee, Prabowo tampak didampingi Seskab Teddy dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.
    Dalam unggahan di akun @sekretariat.kabinet, Prabowo tampak duduk berkomunikasi dengan Presiden Lee. Sedangkan Seskab Teddy dan Menlu Sugino duduk di depan Prabowo sambil dengan seksama menyimak pembicaraan kedua pemimpin negara tersebut.
    Diketahui, selama bulan Juni 2025, Prabowo sudah beberapa kali terhubung dengan pemimpin negara lain melalui sambungan telepon.
    Pada 6 Juni 2026, Prabowo menerima telepon dari Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney.
    Melalui sambungan telepon itu, PM Carney mengundang Presiden Prabowo secara resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7) tahun 2025 yang akan digelar di Kananaskis, Alberta, Kanada.
    Meskipun akhirnya Prabowo tak menghadiri KTT G7 karena sudah telebih dahulu berjanji menghadiri St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia.
    Kemudian, pada 12 Juni 2025, Prabowo menerima panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Pembicaraan Prabowo dan Trump berlangsung sekitar 15 menit. Keduanya, saling mengucapkan selamat atas terpilihnya mereka sebagai pemimpin negara masing-masing.
    Kemudian, dalam pembicaraan singkat itu, Prabowo dan Trump disebut sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negosiasi dengan AS Buntu, Kanada Ancam Naikkan Tarif Baja dan Aluminium

    Negosiasi dengan AS Buntu, Kanada Ancam Naikkan Tarif Baja dan Aluminium

    Bisnis.com, JAKARTA — Kanada mengancam menaikkan tarif impor terhadap baja dan aluminium asal Amerika Serikat (AS) mulai bulan depan jika negosiasi dagang dengan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak mencapai kemajuan.

    Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (20/6/2025), pemerintah Kanada menyampaikan akan menyesuaikan tarif balasan terhadap produk baja dan aluminium AS pada 21 Juli 2025. 

    Penyesuaian ini akan didasarkan pada sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam pembahasan perjanjian dagang yang lebih luas antara kedua negara.

    Saat ini, AS menerapkan tarif sebesar 50% terhadap baja dan aluminium asing, sementara Kanada memberlakukan tarif balasan sebesar 25% terhadap produk logam asal AS. Namun, kedua negara tengah melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan dagang, dengan tenggat sementara ditetapkan pertengahan Juli.

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah konferensi pers mengatakan, pihaknya akan terus melanjutkan negosiasi ini secara itikad baik. 

    “Namun, pada saat yang sama, kami juga harus memperkuat ketahanan dalam negeri dan melindungi pekerja serta bisnis Kanada dari tarif yang tidak adil dari AS,” ujar Carney.

    Pemerintah Kanada juga akan menerapkan aturan baru untuk proyek-proyek federal, yang mewajibkan penggunaan baja dan aluminium yang diproduksi di Kanada atau oleh mitra dagang yang dianggap terpercaya dan memberikan akses resiprokal melalui perjanjian dagang.

    Kanada juga menetapkan kuota tarif baru untuk membatasi impor baja dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang resmi dengan Kanada. Pemerintah berencana mengumumkan langkah tarif tambahan dalam beberapa pekan mendatang guna mengantisipasi praktik dumping baja dan aluminium. 

    Carney dan jajaran kabinetnya khawatir bahwa tarif logam 50% dari AS akan mendorong produsen global untuk mengalihkan pengiriman ke pasar Kanada.

    Carney menegaskan bahwa kuota baru tersebut bukanlah permintaan dari pihak AS dalam perundingan dagang, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan AS.

    Dalam kesempatan yang sama, Carney juga menyoroti fasilitas pinjaman federal senilai C$10 miliar yang ditujukan untuk memberi likuiditas bagi perusahaan besar yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari pasar konvensional.

    Pengumuman ini disampaikan Carney bersama Menteri Dominic LeBlanc dan Menteri Luar Negeri Melanie Joly. Carney menyebut dirinya cukup rutin berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump.

    Adapun, LeBlanc mengaku tengah melakukan diskusi berkelanjutan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan dijadwalkan berbicara dengan Perwakilan Dagang Jamieson Greer pada Jumat.

    Saat ditanya apakah Kanada bersedia menerima sebagian tarif dari AS sebagai bagian dari kesepakatan, Carney menjawab bahwa perdagangan bebas sejati adalah kepentingan bersama kedua negara.

    “Ini adalah proses negosiasi. Jika itu menguntungkan bagi Kanada, kami akan menandatanganinya. Jika tidak, kami tidak akan melakukannya,” katanya.

  • Mengapa Prabowo Terbang ke Rusia & Absen dari Undangan PM Kanada ke G7?

    Mengapa Prabowo Terbang ke Rusia & Absen dari Undangan PM Kanada ke G7?

    Jakarta –

    Undangan untuk menghadiri KTT G7 di Kanada tak dipenuhi Presiden Prabowo Subianto. Di waktu yang sama dengan gelaran KTT G7, Prabowo justru melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura hingga Rusia. Prabowo memilih untuk memenuhi undangan dari pimpinan dua negara tersebut, baik dari PM Lawrence Wong maupun dari dari Presiden Vladimir Putin.

    Padahal, sebelumnya undangan untuk hadir di KTT G7 disampaikan langsung Perdana Menteri Kanada Mark Carney kepada Prabowo melalui sambungan telepon pada awal Juni lalu.

    Lantas mengapa Prabowo absen di G7 dan justru melakukan lawatan ke negara lain, khususnya Rusia?

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan pada prinsipnya Prabowo, dan pemerintah Indonesia secara khusus, menghargai semua undangan yang diberikan kepada Indonesia.

    Hanya saja ternyata beberapa agenda waktunya bentrok, jadi mau tidak mau Prabowo tak bisa menghadiri semua acara bersamaan. Absennya Prabowo di G7 karena sebelum undangan ke G7 diberikan, Indonesia sudah menetapkan akan hadir di Singapura dan Rusia terlebih dahulu.

    “Undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April. Dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok,” papar Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    “Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, Presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura. Waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada,” sebutnya melanjutkan.

    Pemerintah, kata Hasan Nasbi, mendahulukan komitmen-komitmen pertemuan yang lebih awal sudah dibuat. Dalam hal ini undangan pertemuan antara Singapura dan Rusia lebih dulu ditetapkan daripada undangan Kanada.

    “Jadi di antara pilihan-pilihan ini, kemudian pemerintah lebih mendahulukan komitmen-komitmen yang memang sudah dibuat di awal. Karena komitmen dengan Rusia sudah dibuat jauh-jauh hari. Komitmen dengan pemerintah Singapura juga sudah dibuat. Ini kan jadwal tahunan dan juga sudah dipersiapkan lama,” beber Hasan.

    Di sisi lain, Hasan menepis anggapan ketidakhadiran Prabowo di Kanada karena Indonesia memilih untuk mendekati Rusia daripada negara barat. Menurutnya spekulasi seperti ini tidak benar, karena Indonesia menganut prinsip tidak condong pada blok manapun.

    Indonesia, katanya, akan bergabung dengan berbagai forum dan aliansi di dunia berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan hubungan baik atau hubungan buruk dengan beberapa negara saja.

    “Kita kan tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada,” sebut Hasan.

    Sebagai contoh saja, Indonesia saat ini sudah bergabung dengan BRICS yang digawangi Rusia dan China. Namun, di lain Indonesia juga terus mengupayakan untuk menjadi anggota OECD yang notabenenya berisi negara-negara barat.

    “Jadi kalau kita bergabung dengan BRICS misalnya, bukan berarti kita lebih condong ke salah satu blok. Karena dalam waktu yang bersamaan, kita baru saja awal Juni ini juga baru saja menyelesaikan satu step penting, satu milestone penting dalam proses keanggotaan kita menjadi calon anggota OECD. Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana,” pungkas Hasan memaparkan.

    (hal/kil)

  • Trump Ogah Teken Pernyataan soal Perang Israel vs Iran di KTT G7

    Trump Ogah Teken Pernyataan soal Perang Israel vs Iran di KTT G7

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump tidak berniat untuk menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan de-eskalasi antara Israel dan Iran yang telah disusun oleh para pemimpin G7 di Kanada. Meskipun para pejabat yang mempersiapkan dokumen tersebut berharap bahwa ia pada akhirnya dapat diyakinkan untuk menambahkan namanya.

    Dilansir CNN, Selasa (17/6/2025), keputusan Trump untuk tidak menandatangani pernyataan tersebut menimbulkan perpecahan dengan rekan-rekannya saat KTT berlangsung di Canadian Rockies.

    Rancangan pernyataan yang dipelopori oleh para pejabat Eropa di KTT tersebut mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dan bahwa Iran tidak dapat memperoleh senjata nuklir.

    Beberapa jam sebelum konferensi dimulai, pembicaraan berlangsung di antara delegasi G7 tentang bahasa dalam rancangan pernyataan tersebut.

    Para pejabat Eropa, yang dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, berharap dapat menyelesaikan konsensus di antara para pemimpin tentang situasi Timur Tengah bersama dengan tuan rumah KTT, Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

    Namun, Trump yang telah mempertanyakan manfaat organisasi multilateral seperti G7, untuk saat ini tidak berniat untuk menandatangani tersebut.

    “Di bawah kepemimpinan yang kuat dari Presiden Trump, Amerika Serikat kembali memimpin upaya untuk memulihkan perdamaian di seluruh dunia. Presiden Trump akan terus berupaya untuk memastikan Iran tidak dapat memperoleh senjata nuklir,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih.

    Ketika ditanya apakah sebuah pernyataan akan menunjukkan persatuan di antara para pemimpin dunia dalam masalah ini, pejabat senior tersebut menjawab bahwa kehadiran Trump di KTT tersebut adalah caranya untuk menunjukkan persatuan.

    Para pejabat Eropa berharap bahwa pikiran Trump dapat diubah pada pernyataan bersama, tetapi mengakui bahwa vetonya akan menggagalkan harapan untuk menunjukkan konsensus mengenai masalah ini.

    “Kita lihat saja nanti, pada akhirnya, terserah pihak Amerika untuk memutuskan apakah kita akan memiliki pernyataan G7 mengenai Timur Tengah atau tidak,” ujar juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius kepada para wartawan yang berkumpul di lokasi KTT.

    Seorang pejabat senior Kanada mengatakan bahwa delegasi-delegasi yang mewakili ketujuh pemimpin G7 akan terus bekerja untuk menyusun verbatim pernyataan tersebut, dan para pemimpin Eropa khususnya masih terlibat dengan harapan untuk mencapai sebuah konsensus.

    “Ini belum menjadi kesepakatan, ini adalah sesuatu yang akan didiskusikan di tingkat pemimpin. Kami berharap bahwa sebagian besar pembicaraan itu akan terjadi dalam sesi keamanan global malam ini. Masih terlalu dini untuk berspekulasi mengenai apa yang akan atau tidak akan dihasilkan dari pembicaraan tersebut,” ujar pejabat senior Kanada tersebut.

    Berbicara kepada para wartawan di KTT setelah bertemu dengan Starmer, Trump menyatakan bahwa ia akan segera mencapai kesepakatan diplomatik dengan Iran yang akan mengakhiri konflik dengan Israel.

    “Saya pikir Iran pada dasarnya berada di meja perundingan di mana mereka ingin membuat kesepakatan, dan segera setelah saya pergi dari sini, kami akan melakukan sesuatu,” kata Trump tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang akan dilakukannya.

    Ketika ditanya mengenai keterlibatan AS dalam perang ini, Trump mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

    “Saya tidak ingin melihat adanya senjata nuklir di Iran, dan kami sedang dalam perjalanan untuk memastikan hal itu terjadi,” katanya.

    Ketika ditanya apakah dia yakin Israel dapat menekan ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Iran tanpa bantuan AS, Trump menjawab “Itu tidak relevan. Sesuatu akan terjadi.”

    Sebelumnya pada hari Senin sebelum KTT dimulai, Trump mengatakan bahwa ia yakin Iran ingin meredakan konfliknya dengan Israel.

    “Mereka ingin berbicara, tetapi mereka seharusnya melakukan itu sebelumnya. Saya punya waktu 60 hari, dan mereka punya waktu 60 hari, dan pada hari ke-61, saya berkata, ‘Kita tidak punya kesepakatan,” kata dia.

    “Mereka harus membuat kesepakatan, dan ini menyakitkan bagi kedua belah pihak, tetapi menurut saya Iran tidak akan memenangkan perang ini, dan mereka harus berbicara, dan mereka harus segera berbicara, sebelum semuanya terlambat,” tambahnya.

    Trump mengeluarkan ultimatum dua bulan pada musim semi ini bagi Iran untuk mmebuat kesepakatan nuklir atau menghadapi konsekuensi.

    Presiden AS menolak untuk mengatakan apa, yang akan mendorong keterlibatan militer AS dalam konflik tersebut.

    “Saya tidak ingin membicarakan hal itu,” katanya. Dia tidak menjelaskan ketika didesak mengenai informasi intelijen apa yang diberikan AS kepada Israel.

    Sementara, rekan-rekan di G7 berencana untuk menekan pemimpin AS tersebut mengenai strateginya dalam menangani konflik Israel dan Iran. Para pejabat dari berbagai delegasi mengatakan, konflik Timur Tengah yang semakin memanas membayangi hari pertama KTT.

    Tidak jelas bagi para pejabat Eropa apa yang membuat Trump yakin bahwa pembicaraan dapat dilanjutkan, mengingat skala dan cakupan serangan Israel.

    Mengingat pengaruh AS terhadap Israel, mereka menginginkan gambaran yang lebih jelas mengenai berapa lama AS berniat untuk membiarkan konflik ini berlanjut, atau apakah Trump berencana untuk memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meredakan ketegangan, kata para pejabat tersebut.

    Sudah ada perbedaan antara Trump dan Macron mengenai peran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menengahi konflik ini.

    Setelah melakukan panggilan telepon dengan Putin akhir pekan ini, Trump mengatakan bahwa dia yakin pemimpin Rusia itu dapat bertindak sebagai mediator. Namun Macron menolak gagasan tersebut selama kunjungan ke Greenland, dengan mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Moskow terhadap Piagam PBB di Ukraina telah mendiskualifikasinya untuk bertindak sebagai perantara perdamaian.

    Perbedaan kedua pemimpin itu atas Putin terlihat jelas pada hari Senin saat penampilan publik pertama Trump di G7, di mana ia mengkritik blok tersebut karena mengeluarkan Rusia sebelas tahun yang lalu.

    Ini adalah pembukaan yang agresif untuk kunjungan presiden di Kanada, di mana ia akan bertemu dengan para pemimpin selama dua hari ke depan untuk membahas berbagai topik.

    “Barack Obama dan seseorang bernama Trudeau tidak ingin Rusia masuk. Dan menurut saya itu adalah sebuah kesalahan, karena saya rasa Anda tidak akan mengalami perang saat ini jika Anda mengikutsertakan Rusia,” ujar Trump dalam pertemuannya dengan Carney.

    Rusia dikeluarkan dari G8 setelah mencaplok Krimea pada tahun 2014. Justin Trudeau, yang dikritik Trump berulang kali pada hari Senin karena memutuskan untuk tidak memasukkan Rusia, menjadi perdana menteri setahun kemudian.

    “Mereka mengusir Rusia, yang menurut saya merupakan kesalahan yang sangat besar, meskipun saya tidak berkecimpung di dunia politik,” kata Trump. Ia mengatakan bahwa tidak adanya Putin di meja perundingan “membuat hidup menjadi lebih rumit.”

    Ketika kemudian ditanya tentang bergabungnya Putin, ia berkata, “Saya tidak mengatakan dia harus bergabung pada saat ini, karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam bendungan.”

    (wnv/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Batal Hadir di G7 Kanada, Istana Ungkap Alasannya

    Prabowo Batal Hadir di G7 Kanada, Istana Ungkap Alasannya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto absen untuk menghadiri KTT G7 di Kanada. Sebelumnya, undangan itu disampaikan langsung Perdana Menteri Kanada Mark Carney ke Prabowo melalui sambungan telepon pada awal Juni lalu.

    Prabowo absen dari gelaran KTT G7 yang dilakukan pada 16-17 Juni 2025 itu karena dirinya sedang melakukan lawatan ke negara lain. Hari ini dia memulai lawatan ke Singapura dan dilanjut langsung ke Rusia hingga akhir pekan ini.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan pada prinsipnya Prabowo dan pemerintah Indonesia secara khususnya menghargai semua undangan yang diberikan kepada Indonesia.

    Hanya saja ternyata beberapa agenda waktunya bentrok, jadi mau tidak mau, Prabowo tak bisa menghadiri semua acara bersamaan. Absennya Prabowo di G7 karena sebelum undangan ke G7 diberikan, Indonesia sudah menetapkan akan hadir di Singapura dan Rusia terlebih dahulu.

    “Undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April. Dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok,” papar Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    “Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, Presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura. Waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada,” sebutnya melanjutkan.

    Pemerintah, kata Hasan Nasbi, mendahulukan komitmen-komitmen pertemuan yang lebih awal sudah dibuat. Dalam hal ini undangan pertemuan antara Singapura dan Rusia lebih dulu ditetapkan daripada undangan Kanada.

    “Jadi di antara pilihan-pilihan ini, kemudian pemerintah lebih mendahulukan komitmen-komitmen yang memang sudah dibuat di awal. Karena komitmen dengan Rusia sudah dibuat jauh-jauh hari. Komitmen dengan pemerintah Singapura juga sudah dibuat. Ini kan jadwal tahunan dan juga sudah dipersiapkan lama,” beber Hasan.

    Di sisi lain, Hasan menepis anggapan ketidakhadiran Prabowo di Kanada karena Indonesia memilih untuk mendekati Rusia daripada negara barat. Menurutnya spekulasi seperti ini tidak benar, karena Indonesia menganut prinsip tidak condong pada blok manapun.

    Indonesia, katanya, akan bergabung dengan berbagai forum dan aliansi di dunia berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan hubungan baik atau hubungan buruk dengan beberapa negara saja.

    “Kita kan tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada,” sebut Hasan.

    Sebagai contoh saja, Indonesia saat ini sudah bergabung dengan BRICS yang digawangi Rusia dan China. Namun, di lain Indonesia juga terus mengupayakan untuk menjadi anggota OECD yang notabenenya berisi negara-negara barat.

    “Jadi kalau kita bergabung dengan BRICS misalnya, bukan berarti kita lebih condong ke salah satu blok. Karena dalam waktu yang bersamaan, kita baru saja awal Juni ini juga baru saja menyelesaikan satu step penting, satu milestone penting dalam proses keanggotaan kita menjadi calon anggota OECD. Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana,” pungkas Hasan memaparkan.

    (hal/kil)