Xcloud.id

Tag: Mark Carney

  • Menteri Israel Geram Usai Inggris-Kanada Akui Negara Palestina

    Menteri Israel Geram Usai Inggris-Kanada Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Inggris, Kanada, hingga Australia telah mengumumkan secara resmi pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Sikap negara-negara barat ini memantik amarah dari para Menteri sayap kanan Israel.

    “Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria dan pembubaran penuh Otoritas Palestina,” kata Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Yudea dan Samaria merupakan istilah yang dipakai Israel dalam menamakan wilayah Tepi Barat yang mereka duduki. Ben Gvir mengatakan pihaknya akan mengajukan proposal di sidang kabinet mendatang agar wilayah itu secara resmi disahkan menjadi bagian otoritas pemerintah Israel.

    “Saya bermaksud mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang,” katanya.

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, juga menyerukan aneksasi di Tepi Barat. Dia mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengambil sikap usai pengakuan resmi dari Inggris cs terhadap negara Palestina.

    “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus selamanya kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich di X.

    “Tuan Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” tulisnya.

    Inggris cs Umumkan Akui Negara Palestina

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/lir)

  • Inggris, Kanada dan Australia Resmi Akui Negara Palestina

    Inggris, Kanada dan Australia Resmi Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    Carney telah mengatakan pada bulan Juli bahwa negaranya bermaksud untuk mengakui Negara Palestina di Majelis Umum PBB. Saat itu, rencana tersebut menuai kecaman dari para pejabat Israel, yang menggambarkan keputusan tersebut sebagai “hadiah untuk Hamas.”

    “Otoritas Palestina telah meninggalkan kekerasan, telah mengakui Israel, dan berkomitmen pada solusi dua negara,” ujar seorang pejabat senior pemerintah Kanada kepada CNN sesaat sebelum pengumuman pada hari ini. “Kami mengakui Negara Palestina untuk memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan meminggirkan Hamas.”

    Menjelang pernyataan Carney, para pejabat senior Kanada menepis reaksi negatif Israel terhadap keputusan tersebut, dengan mengatakan kepada bahwa pengakuan Palestina “tidak dilakukan untuk mengkonfrontasi atau menghukum Israel.”

    “Upaya komunikasi tulus kami adalah untuk menjelaskan hal ini dan melakukan segala daya upaya kami untuk mencegah suara-suara yang mencoba menjadikan ini gestur konfrontatif untuk menang,” kata seorang pejabat senior Kanada.

    Para pejabat Kanada menambahkan bahwa mereka yakin pengakuan tersebut tetap mempertahankan solusi dua negara meskipun Israel secara terbuka menentang prospek negara Palestina.

    (ygs/lir)

  • Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

    Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kabinet Kanada Dominic LeBlanc, yang memimpin pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat (AS), dijadwalkan bertolak ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (26/8/2025), pertemuan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Kanada berkomitmen mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk-produk asal AS.

    “Kami berharap dapat mencapai kesepakatan yang menempatkan posisi kami lebih baik dari kondisi sekarang,” ujar LeBlanc dalam wawancara radio berbahasa Prancis di penyiar publik Kanada.

    LeBlanc menyebut kedua pihak telah membahas situasi yang sangat menarik bagi pemerintah AS, tanpa merinci lebih jauh. Namun, dia menegaskan Kanada juga menginginkan perbaikan dalam hubungan dagang dengan AS sebagai imbalannya.

    Kantor LeBlanc menyampaikan bahwa dia berangkat ke Washington pada Senin malam dan pertemuan dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

    Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan Kanada akan mencabut tarif balasan terhadap sejumlah besar produk AS yang sesuai dengan perjanjian dagang Amerika Utara (USMCA). Tarif balasan itu diberlakukan sejak Maret lalu oleh mantan Perdana Menteri Justin Trudeau.

    Adapun, Lutnick sebelumnya telah menekan pemerintah Kanada untuk mencabut tarif tersebut agar pembicaraan dagang dapat berlanjut.

    Meski demikian, Kanada tetap mempertahankan bea impor sebesar 25% terhadap baja dan aluminium asal AS, serta sebagian tarif untuk mobil dan truk. Presiden Donald Trump sendiri telah menetapkan tarif impor bagi seluruh sektor tersebut.

    Menurut LeBlanc, pencabutan sebagian tarif balasan akan membuka jalan menuju kesepakatan dagang yang lebih luas dengan pemerintahan Trump. Langkah itu juga bisa menjadi fondasi bagi kemungkinan renegosiasi perjanjian United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) yang akan ditinjau bersama pada tahun depan.

    Namun, sejauh ini Kanada belum mendapat sinyal bahwa Trump bersedia menurunkan tarif impor baja dan aluminium asing yang saat ini masih dipatok di level 50%, tambah LeBlanc.

  • Perang Rusia Vs Ukraina Masih Membara

    Perang Rusia Vs Ukraina Masih Membara

    Jakarta –

    Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kursk di Rusia kebakaran setelah militer negara tersebut menembak jatuh sebuah pesawat nirawak Ukraina. Saat ini kobaran api di PLTN tersebut telah berhasil dipadamkan.

    “Perangkat itu meledak saat menghantam PLTN Kursk di Rusia barat”, ujar pihak PLTN Kursk, dilansir AFP, Minggu (24/8/2025).

    Usai jatuh menghantam PLTN, drone tersebut memicu kobaran api yang menurut pihak PLTN “telah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran”.

    Berdasarkan laporan, tidak ada korban jiwa atas jatuhnya pesawat nirawak di lokasi tersebut.

    “Latar belakang radiasi di lokasi industri PLTN Kursk dan sekitarnya tidak berubah dan masih berada dalam batas alami,” tulis pihak PLTN di Telegram.

    Respons Rusia

    Penjabat Gubernur Kursk, Alexander Khinshtein, angkat bicara terkait serangan Ukraina yang mengakibatkan terbakarnya PLTN Kursk saat pesawat drone tersebut jatuh. Ia mengatakan, serangan Ukraina tersebut menciptakan ancaman bagi keselamatan nuklir.

    “Serangan ini merupakan ancaman bagi keselamatan nuklir dan pelanggaran semua konvensi internasional,” tulis Khinshtein di aplikasi perpesanan Telegram, dilansir AFP, Minggu (24/8).

    Sementara itu, PLTN Kursk dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap PLTN itu merusak sebuah transformator tambahan dan menyebabkan penurunan kapasitas operasi sebesar 50% di unit tiga PLTN tersebut.

    Ukraina Rayakan Kemerdekaan

    Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak ke Rusia yang memicu kebakaran di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir saat merayakan hari kemerdekaannya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan serangan Ukraina tersebut dilakukan usai seruan perdamaiannya diabaikan.

    Diketahui, setelah serangkaian diplomasi dan desakan Presiden AS Donald Trump untuk menengahi pertemuan puncak antara rekan-rekannya dari Rusia dan Ukraina, prospek perdamaian tampaknya mandek ketika Rusia mengesampingkan kemungkinan pertemuan langsung antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky.

    Saling balas antara Ukraina dan Rusia masih terus terjadi dalam perang yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun. Hari ini, Ukraina membalasnya dengan serangan pesawat nirawak yang ditembak jatuh oleh Rusia dan mengakibatkan terbakarnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kursk di Rusia barat.

    Ukraina juga mengirim sepuluh pesawat tanpa awak yang akhirnya juga ditembak jatuh di atas pelabuhan Ust-Luga di Teluk Finlandia. Jatuhnya pesawat drone tersebut memicu kebakaran di terminal bahan bakar milik perusahaan energi Rusia Novatek.

    Sementara itu, Ukraina mengatakan Rusia telah menyerangnya semalam dengan rudal balistik dan 72 pesawat tanpa awak Shahed buatan Iran, 48 di antaranya menurut angkatan udara telah ditembak jatuh. Serangan pesawat nirawak Rusia menewaskan seorang perempuan berusia 47 tahun di wilayah timur Dnipropetrovsk.

    Pertempuran terbaru terjadi saat Ukraina memperingati hari kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah pecahnya Uni Soviet. Zelensky menyebut Ukraina menyerang saat seruan perdamaiannya diabaikan.

    “Beginilah Ukraina menyerang ketika seruannya untuk perdamaian diabaikan,” kata Zelensky dalam pidato hari kemerdekaannya, dilansir AFP, Minggu (24/8).

    “Hari ini, baik AS maupun Eropa sepakat: Ukraina belum sepenuhnya menang, tetapi pasti tidak akan kalah. Ukraina telah mengamankan kemerdekaannya. Ukraina bukanlah korban; ia adalah pejuang,” kata Zelensky.

    Dalam peringatan kemerdekaan Ukraina tersebut, hadir Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Kyiv. Carney menyebut “perdamaian yang adil dan abadi bagi Ukraina”.

    Zelensky berterima kasih kepada para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden AS Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Raja Charles, dan Paus Fransiskus atas pesan yang dikirimkan untuk memperingati peristiwa tersebut.

    Rusia kini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Semenanjung Krimea, yang dianeksasinya pada tahun 2014. Pertempuran telah memaksa jutaan orang mengungsi dari rumah mereka dan menghancurkan kota-kota serta desa-desa di wilayah timur dan selatan Ukraina.

    Putin telah berulang kali menolak seruan dari Ukraina dan Barat untuk gencatan senjata tanpa syarat dan segera.

    Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan “tidak ada pertemuan” antara Putin dan Zelensky yang direncanakan karena upaya mediasi Trump tampaknya terhenti, sementara Zelensky menuduh Rusia mencoba memperpanjang serangan.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/rfs)

  • Ukraina Rayakan Kemerdekaan dengan Serangan Drone ke Rusia

    Ukraina Rayakan Kemerdekaan dengan Serangan Drone ke Rusia

    Jakarta –

    Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak ke Rusia yang memicu kebakaran di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir saat merayakan hari kemerdekaannya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan serangan Ukraina tersebut dilakukan usai seruan perdamaiannya diabaikan.

    Diketahui, setelah serangkaian diplomasi dan desakan Presiden AS Donald Trump untuk menengahi pertemuan puncak antara rekan-rekannya dari Rusia dan Ukraina, prospek perdamaian tampaknya mandek ketika Rusia mengesampingkan kemungkinan pertemuan langsung antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky.

    Saling balas antara Ukraina dan Rusia masih terus terjadi dalam perang yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun. Hari ini, Ukraina membalasnya dengan serangan pesawat nirawak yang ditembak jatuh oleh Rusia dan mengakibatkan terbakarnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kursk di Rusia barat.

    Ukraina juga mengirim sepuluh pesawat tanpa awak yang akhirnya juga ditembak jatuh di atas pelabuhan Ust-Luga di Teluk Finlandia. Jatuhnya pesawat drone tersebut memicu kebakaran di terminal bahan bakar milik perusahaan energi Rusia Novatek.

    Sementara itu, Ukraina mengatakan Rusia telah menyerangnya semalam dengan rudal balistik dan 72 pesawat tanpa awak Shahed buatan Iran, 48 di antaranya menurut angkatan udara telah ditembak jatuh. Serangan pesawat nirawak Rusia menewaskan seorang perempuan berusia 47 tahun di wilayah timur Dnipropetrovsk.

    Zelensky sebut Ukraina adalah Pejuang

    Pertempuran terbaru terjadi saat Ukraina memperingati hari kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah pecahnya Uni Soviet. Zelensky menyebut Ukraina menyerang saat seruan perdamaiannya diabaikan.

    “Beginilah Ukraina menyerang ketika seruannya untuk perdamaian diabaikan,” kata Zelensky dalam pidato hari kemerdekaannya, dilansir AFP, Minggu (24/8/2025).

    “Hari ini, baik AS maupun Eropa sepakat: Ukraina belum sepenuhnya menang, tetapi pasti tidak akan kalah. Ukraina telah mengamankan kemerdekaannya. Ukraina bukanlah korban; ia adalah pejuang,” kata Zelensky.

    Dalam peringatan kemerdekaan Ukraina tersebut, hadir Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Kyiv. Carney menyebut “perdamaian yang adil dan abadi bagi Ukraina”.

    Zelensky berterima kasih kepada para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden AS Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Raja Charles, dan Paus Fransiskus atas pesan yang dikirimkan untuk memperingati peristiwa tersebut.

    Rusia kini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Semenanjung Krimea, yang dianeksasinya pada tahun 2014.

    Pertempuran telah memaksa jutaan orang mengungsi dari rumah mereka dan menghancurkan kota-kota serta desa-desa di wilayah timur dan selatan Ukraina.

    Putin telah berulang kali menolak seruan dari Ukraina dan Barat untuk gencatan senjata tanpa syarat dan segera.

    Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan “tidak ada pertemuan” antara Putin dan Zelensky yang direncanakan karena upaya mediasi Trump tampaknya terhenti, sementara Zelensky menuduh Rusia mencoba memperpanjang serangan.

    Lihat juga Video Ukraina Peringati Kemerdekaan, Zelensky: Kini Kita Lebih Kuat

    Halaman 2 dari 2

    (yld/gbr)

  • Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

    Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut pihaknya akan mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk impor Amerika Serikat (AS) dan mempercepat pembicaraan dengan Washington untuk mencapai kesepakatan baru terkait perdagangan dan keamanan.

    “Sejalan dengan komitmen Kanada pada USMCA, saya umumkan hari ini bahwa pemerintah Kanada akan menyesuaikan dengan Amerika Serikat dengan mencabut seluruh tarif Kanada atas barang-barang AS yang tercakup dalam USMCA,” kata Carney dalam konferensi pers dikutip dari Reuters, Sabtu (23/8/2025).

    Meski demikian, Carney menegaskan tarif Kanada atas impor mobil, baja, dan aluminium asal AS tetap berlaku untuk saat ini.

    Dia menyebut, AS baru-baru ini menegaskan tidak akan mengenakan tarif pada barang-barang Kanada yang sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas trilateral AS-Meksiko-Kanada (USMCA), yang menurutnya merupakan perkembangan positif.

    “Dengan langkah ini, Kanada dan AS kini kembali menerapkan perdagangan bebas untuk sebagian besar barang,” tambahnya, seraya menegaskan bahwa tarif AS terhadap ekspor Kanada relatif rendah dibandingkan mitra dagang lain.

    Kanada dan AS telah menggelar pembicaraan terkait hubungan ekonomi dan keamanan baru selama beberapa bulan, meski keduanya masih jauh dari kesepakatan. Kanada dan China sejauh ini menjadi dua negara yang melakukan aksi balasan tarif terhadap AS, yang kerap memicu ketegangan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Carney mengaku berbicara dengan Trump sehari sebelumnya. Dia juga mengkonfirmasi perundingan antara kedua negara akan kembali dimulai setelah pencabutan tarif ini. Adapun, Trump juga menanggapi keputusan Kanada dengan nada positif. 

    “Kami sedang mengerjakan sesuatu. Kami ingin bersikap baik pada Kanada. Saya suka Carney,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih.

    Carney, yang terpilih sebagai perdana menteri pada April dengan janji keras melawan tarif Trump, kini menunjukkan sikap yang lebih moderat. Ia sebelumnya membatalkan rencana penerapan pajak layanan digital yang ditentang perusahaan AS pada Juni, serta menghapus ancaman sanksi tambahan pada Juli jika kesepakatan dengan AS tidak tercapai.

    Meski begitu, dia tetap mempertahankan tarif 25% atas baja dan aluminium AS, meskipun Trump menggandakan tarif atas produk serupa asal Kanada menjadi 50%.

    Langkah Carney berbeda dengan pendahulunya, Justin Trudeau, yang pada Maret 2024 memberlakukan tarif 25% atas barang impor AS senilai C$30 miliar (US$21 miliar) sebagai respons awal terhadap bea masuk Trump. Dari total rencana balasan senilai C$155 miliar, sisanya C$125 miliar masih ditunda.

    Sejumlah mantan pejabat menilai kesepakatan baru dengan AS tetap sulit tercapai. 

    “Mencapai kesepakatan final tidak akan mudah. Daftar tuntutan AS sangat panjang,” kata Brian Clow, mantan pejabat di kantor Trudeau yang mengurusi hubungan dengan AS.

    Pendekatan Moderat

    Carney menegaskan sudah saatnya Kanada mengambil pendekatan lebih moderat. “Mari kita perjelas, kita punya kesepakatan terbaik dibandingkan siapa pun di dunia saat ini. Tidak ada negara lain yang memiliki perjanjian dengan AS seperti yang kita miliki,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Kanada akan fokus pada sektor strategis yang masih terkena tarif, termasuk baja, aluminium, otomotif, dan kayu, sekaligus mempersiapkan proses peninjauan USMCA (dikenal sebagai CUSMA di Kanada).

    USMCA secara resmi dijadwalkan ditinjau pada Juli 2026, enam tahun setelah berlaku pada 1 Juli 2020. Carney memperkirakan proses peninjauan dimulai musim semi mendatang, dengan persiapan segera dilakukan.

    Kalangan pengusaha menekankan pentingnya keberhasilan peninjauan USMCA untuk melindungi perusahaan dan perekonomian Kanada dari dampak tarif yang lebih luas.

    “Meski masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan isu tarif di sektor strategis, prioritas utama Kanada adalah memastikan tinjauan dan pembaruan USMCA berjalan sukses,” ujar Goldy Hyder, Presiden dan CEO Business Council of Canada.

    Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan politik bagi Carney. Partai Liberal yang dipimpinnya hanya memiliki kursi minoritas di parlemen dan harus bergantung pada dukungan oposisi untuk lolos dari mosi tidak percaya.

    Pemimpin Partai Konservatif, oposisi terbesar, pekan ini menuduh Carney terlalu lunak terhadap AS.

  • Trump Ditinggal! Ini Daftar Sekutu AS yang Berencana Akui Palestina

    Trump Ditinggal! Ini Daftar Sekutu AS yang Berencana Akui Palestina

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara-negara berpengaruh di dunia Barat mulai perlahan mengakui kedaulatan Palestina. Hal ini dilakukan setelah serangan membabi buta Israel atas wilayah enklave negara itu, Gaza, yang telah menewaskan 60 ribu jiwa sejak 2023 lalu.

    Sejumlah negara ini berpandangan bahwa pengakuan Palestina merupakan kunci perdamaian di kawasan itu. Hal ini juga sesuai dengan Solusi Dua Negara, yang menekankan adanya negara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan dengan damai.

    Berikut daftar 5 negara Barat yang berencana mengakui Palestina tahun ini:

    1. Prancis.

    Prancis, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah mengumumkan niatnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina. Langkah ini dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, yang menekankan pentingnya solusi dua negara yang kuat dan kredibel untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Rencana pengakuan ini juga merupakan bagian dari upaya Prancis untuk memulihkan momentum diplomatik dalam proses perdamaian Timur Tengah.

    Sebagaimana dikutip oleh The New Arab, seorang pejabat Prancis menyatakan, “Pengakuan ini bukanlah hadiah, melainkan sebuah instrumen untuk membangun perdamaian.” Keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk memberikan Palestina status yang setara dengan Israel, memungkinkan mereka untuk bernegosiasi secara efektif di tingkat internasional.

    2. Inggris.

    Inggris juga telah menyatakan niatnya untuk mengakui Palestina sebagai negara, meskipun dengan beberapa syarat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pengakuan ini akan membantu menciptakan momentum bagi solusi dua negara.

    Pengumuman ini datang di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional terhadap pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menanggapi krisis di Gaza.

    Seperti yang dilaporkan oleh Time Magazine, pengakuan ini juga dipandang sebagai cara untuk menekan Israel agar menyetujui gencatan senjata dan membebaskan sandera. Meskipun demikian, pengumuman ini mendapat kecaman dari Israel, yang berpendapat bahwa pengakuan tersebut akan “memberi imbalan kepada terorisme.”

    3. Kanada.

    Kanada, melalui perdana menterinya, telah mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025. Keputusan ini, seperti halnya Inggris, disertai dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti perlunya Palestina yang tidak dimiliterisasi dan tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan.

    Dalam laporannya, The Guardian mengutip PM Kanada Mark Carney yang menyatakan, “Kami akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September jika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi.”

    Keputusan ini mencerminkan pergeseran kebijakan luar negeri Kanada, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini juga dilihat sebagai upaya untuk menyatukan kembali Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah satu otoritas Palestina.

    4. Australia.

    Australia menjadi salah satu negara terbaru yang mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina. PM Anthony Albanese menyatakan bahwa Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025.

    Albanese, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera, mengatakan bahwa solusi dua negara adalah “harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah.”

    Pengakuan ini, menurutnya, merupakan bagian dari “upaya global terkoordinasi” untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.

    Pengumuman ini juga memicu reaksi keras dari Israel, dengan utusan Israel untuk Australia yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut “mengangkat posisi Hamas.” Namun, Australia menekankan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada komitmen yang diterima dari Otoritas Palestina mengenai pemerintahan di masa depan dan demiliterisasi.

    5. Selandia Baru.

    Selandia Baru sedang mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan pada September, bertepatan dengan Pekan Pemimpin PBB.

    “Kami bermaksud mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru,” ujar Peters dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025), seperti dikutip Reuters.

    Ia menegaskan, Selandia Baru sejak lama memandang pengakuan Palestina sebagai “masalah waktu, bukan apakah akan terjadi.” Namun, keputusan akan bergantung pada penilaian apakah telah ada kemajuan signifikan menuju pembentukan negara Palestina yang layak dan sah.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video Respons Kanada Dikenai Tarif 35% Trump Usai Akui Palestina

    Video Respons Kanada Dikenai Tarif 35% Trump Usai Akui Palestina

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan optimisme negosiasi mengenai tarif 35% dengan AS akan menghasilkan “sesuatu yang konstruktif”. Carney juga menambahkan bahwa Kanada negara kuat dan akan terus membangun kemandiriannya.

    Trump baru saja menaikkan tarif impor terhadap barang-barang Kanada dari 25% ke 35%. Hal ini dilakukan Trump setelah PM Kanada mengakui negara Palestina.

  • Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Jakarta –

    Saat kampanye pemilihannya dulu, Donald Trump pernah menyebut bahwa “tarif adalah kata terindah dalam kamus.” Enam bulan setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Trump mulai mewujudkan visinya soal perdagangan global secara nyata.

    Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kebijakan yang mengejutkan banyak pihak, yakni semua barang impor ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara lainnya juga akan dikenakan “tarif timbal balik” dengan besaran lebih tinggi, sebagai balasan atas kebijakan dagang yang menurut Trump bersifat tidak adil. Ia menyebut negara-negara tersebut sebagai “pelanggar terburuk.”

    Tarif dasar mulai berlaku segera setelah pengumuman, sementara pemberlakuan tarif timbal balik sempat ditunda selama 90 hari karena menyebabkan gejolak di pasar keuangan. Per 1 Agustus, kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

    Trump menegaskan bahwa tenggat waktu tersebut tidak akan berubah bahkan memperkuat pernyataannya lewat unggahan di platform media sosial Truth Social:

    “INI TETAP BERLAKU, DAN TIDAK AKAN DIPERPANJANG,” tulisnya dalam huruf kapital. Seraya menyebut, “HARI BESAR UNTUK AMERIKA!!!”

    Sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi. Namun, masih banyak negara lain yang belum mencapai kesepakatan, termasuk sekutu-sekutu dekat Amerika seperti Australia, Taiwan, dan Selandia Baru.

    Negara yang sepakat menghindari tarif tambahan AS

    Menjelang tenggat 1 Agustus, sejumlah negara mulai meneken kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Trump.

    Kesepakatan tersebut, yang masih harus disetujui oleh seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, telah mendapat kritik tajam. Perdana Menteri Prancis, Franois Bayrou, mengatakan pekan ini bahwa Uni Eropa telah menyerah dan menyebut hari Minggu (31/07) sebagai “hari kelam.”

    Inggris menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan dagang dengan AS pada Mei lalu. Produk-produk Inggris akan dikenai tarif dasar 10 persen, tetapi beberapa sektor mendapatkan pengecualian. Inggris masih dalam proses negosiasi untuk mendapat pengecualian dari tarif 25 persen yang dikenakan pada baja dan aluminium. Sebagai imbal balik, Inggris setuju untuk membuka pasarnya lebih luas bagi etanol dan daging sapi asal Amerika Serikat.

    Nasib negara di Asia di tengah tarif Trump

    Jepang juga meneken kesepakatan pada Juli. Dalam perjanjian itu, ekspor Jepang ke Amerika Serikat, termasuk sektor otomotif yang menyumbang 30 persen dari total ekspor Jepang ke AS pada 2024, akan dikenai tarif sebesar 15 persen. Namun, tarif sebesar 50 persen untuk baja dan aluminium tetap diberlakukan. Pemerintah AS menyebut bahwa Jepang akan melakukan investasi sebesar 550 miliar dolar ke dalam perekonomian Amerika sebagai bagian dari kesepakatan.

    Sementara itu, Korea Selatan berhasil menurunkan ancaman tarif 25 persen menjadi tarif dasar 15 persen untuk semua barang ekspor mereka ke AS. Dalam pernyataannya pada Rabu (30/07), Trump menyebut bahwa Korea Selatan juga sepakat berinvestasi sebesar 350 miliar dolar (sekitar Rp5,6 kuadriliun) di berbagai proyek di Amerika, serta membeli produk energi seperti gas alam cair senilai 100 miliar dolar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) dari AS. Selain itu, Korea Selatan juga akan menerima barang-barang asal Amerika, termasuk mobil dan hasil pertanian, tanpa mengenakan tarif masuk. Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini menguntungkan semua pihak dan menyebutnya sebagai pencapaian besar.

    Negosiasi juga telah berhasil diselesaikan dengan beberapa negara Asia lainnya. Filipina, eksportir utama produk teknologi tinggi dan pakaian jadi, menyepakati bahwa ekspornya akan dikenai tarif sebesar 19 persen. Vietnam, yang sempat diancam dengan tarif 49 persen, berhasil menegosiasikannya menjadi 20 persen untuk produk utama seperti pakaian dan alas kaki. Meski begitu, AS tetap akan menerapkan tarif sebesar 40 persen untuk barang-barang transshipment, yakni produk dari negara ketiga yang dikirim lewat Vietnam untuk menghindari tarif tinggi. Sebaliknya, produk Amerika akan masuk ke Vietnam tanpa dikenai bea masuk.

    Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan dikenai tarif sebesar 19 persen, tetapi Washington menyebut bahwa hampir seluruh produk Amerika akan masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif.

    Sementara itu, Pakistan, yang semula menghadapi ancaman tarif sebesar 29 persen sebagaimana diumumkan Trump pada 2 April, mengumumkan pada Kamis (31/07) bahwa mereka telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian, Amerika Serikat juga akan memberikan dukungan dalam pengembangan cadangan minyak nasional Pakistan.

    Cina menghadapi kasus khusus

    Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, menjadi kasus khusus. Washington dan Beijing saling menaikkan tarif pada produk masing-masing hingga lebih dari 100% sebelum akhirnya menurunkan sementara tarif tersebut untuk periode 90 hari. Masa jeda ini dijadwalkan berakhir pada 12 Agustus 2025.

    Cina telah mengambil sikap agresif menanggapi ancaman Trump yang sempat ingin menerapkan tarif 145% pada impor dari Cina, dengan membalas melalui tarif balasan atas produk AS serta memblokir penjualan mineral tanah jarang dan komponen penting yang digunakan oleh industri pertahanan dan teknologi tinggi AS.

    Negara-negara yang belum sepakat dengan Trump

    Brasil menjadi salah satu negara yang menghadapi tekanan. Meski Brasil mengalami defisit perdagangan dengan AS, artinya Brasil lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor ke AS, Presiden Trump tetap mengancam akan menerapkan tarif 50% atas produk Brasil, dengan alasan politik.

    Trump menyebut persidangan terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir” dan menuntut agar Bolsonaro dibebaskan. Sebaliknya, Presiden Brasil saat ini, Luiz Inacio Lula da Silva, menyindir Trump dengan menyebutnya “kaisar”, dan mengatakan ia tidak takut mengkritik Trump secara terbuka.

    India juga masuk dalam daftar negara yang menghadapi sanksi dagang dari AS. Trump menuding India memiliki surplus dagang yang besar dan tetap menjalankan hubungan dagang dengan Rusia. Pada Rabu (30/07), ia mengumumkan tarif sebesar 25% untuk produk India, serta “hukuman tambahan” karena pembelian minyak dari Rusia, yang menurut Trump ikut mendanai perang di Ukraina.

    Meski begitu, Trump masih menyebut India sebagai sekutu. Di platform Truth Social, ia menulis: “India adalah teman kita,” tetapi seraya menambahkan bahwa “tarif India terhadap produk AS terlalu tinggi.”

    Kanada dan Meksiko hadapi ancaman Trump

    Dua mitra dagang utama AS di kawasan Amerika Utara, Kanada dan Meksiko, juga tidak lepas dari tekanan. Padahal, perdagangan ketiga negara ini diatur dalam perjanjian dagang USMCA yang dirundingkan Trump saat masa jabatan pertamanya.

    Awal Agustus, Trump mengancam akan menaikkan tarif atas produk Meksiko dari 25% menjadi 30%, dengan alasan kurangnya kerja sama dari pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum dalam mengamankan perbatasan bersama.

    Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang tarif yang sudah ada selama 90 hari untuk memberi waktu tambahan dalam proses negosiasi.

    Sementara itu, hubungan dagang AS-Kanada juga terguncang. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pesimistis akan tercapai kesepakatan baru, terutama setelah Trump mengancam tarif 35% terhadap semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam USMCA.

    Trump telah lebih dulu mengenakan tarif 25% atas mobil dan suku cadangnya pada Maret, disusul tarif 50% untuk baja dan aluminium pada Juni. Tarif 35% baru akan berlaku untuk semua produk lainnya dari Kanada.

    Artikel ini pertama kali terbit bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Bahas Negosiasi Tarif dengan India, Singgung Keanggotaan BRICS” di sini:

    (ita/ita)

  • Kanada Kecewa Trump Naikkan Tarif Usai Pengumuman Akui Negara Palestina

    Kanada Kecewa Trump Naikkan Tarif Usai Pengumuman Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney mengatakan bahwa pemerintahnya “kecewa” dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif AS atas barang-barang Kanada menjadi 35 persen.

    Sebelumnya, Trump telah memperingatkan konsekuensi perdagangan bagi Kanada setelah Carney mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (1/8/2025), dalam sebuah perintah eksekutif, Trump menaikkan tarif dari 25 persen menjadi 35 persen.

    Namun, sebagian besar produk yang tercakup dalam Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada 2020 tetap dibebaskan dari tarif tersebut.

    “Pemerintah Kanada kecewa dengan tindakan ini,” kata Carney dalam sebuah pernyataan.

    Dalam perintah eksekutif Trump disebutkan tentang kegagalan Kanada untuk “bekerja sama dalam mengendalikan banjir fentanil dan obat-obatan terlarang lainnya yang terus berlanjut” serta “balasan” Kanada terhadap tindakannya.

    Carney pun menguraikan upaya pemerintah Kanada untuk menindak fentanil dan meningkatkan keamanan perbatasan.

    “Kanada hanya menyumbang satu persen dari impor fentanil AS dan telah bekerja secara intensif untuk mengurangi volume ini lebih lanjut,” kata Carney.

    Ottawa tetap berkomitmen pada Perjanjian Kanada-AS-Meksiko (CUSMA), kata perdana menteri Kanada itu.

    “Penerapan CUSMA oleh AS berarti bahwa tarif rata-rata AS untuk barang-barang Kanada tetap menjadi salah satu yang terendah untuk semua mitra dagangnya,” katanya.

    “Sektor-sektor lain dari ekonomi kita – termasuk kayu, baja, aluminium, dan otomotif -, bagaimanapun, sangat terdampak oleh bea dan tarif AS,” cetusnya.

    Sebelumnya, Carney mengumumkan rencana pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina, seiring meningkatnya kemarahan di antara sekutu-sekutu Israel atas situasi kemanusiaan di Gaza. Ini disampaikan setelah deklarasi serupa oleh sesama negara G7: Prancis dan Inggris.

    Carney mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, tujuan lama Kanada yang “terkikis di depan mata kita.”

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney, dilansir kantor berita AFP.

    Hal ini menjadikan Kanada negara ketiga, setelah pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris, yang akan mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

    Tonton juga video “Trump Ancam Kanada yang Akan Akui Palestina dengan Tarif Dagang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)