Xcloud.id

Tag: Mark

  • Didesak Agenda Minyak Trump, Exxon Sebut Venezuela Tak Layak Investasi

    Didesak Agenda Minyak Trump, Exxon Sebut Venezuela Tak Layak Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa migas Amerika Serikat, Exxon Mobil, menilai Venezuela saat ini tidak layak untuk investasi. Namun, tetap mengkaji kemungkinan kembali beroperasi di Venezuela, usai asetnya dinasionalisasi oleh negara Amerika Selatan tersebut hampir 20 tahun yang lalu.

    Melansir Reuters, Minggu (11/1/2026), CEO Exxon Mobil Darren Woods mengatakan, Venezuela memerlukan perubahan regulasi terkait minyak dan gas (migas) yang signifikan.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang diatur secara mendadak kurang dari sepekan setelah pasukan AS menangkap dan menyingkirkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan.

    “Dalam jangka pendek, sangat penting bagi kami untuk segera menempatkan tim teknis guna menilai kondisi terkini industri dan aset-asetnya, memahami apa saja yang dibutuhkan untuk membantu rakyat Venezuela mengembalikan produksi ke pasar,” ujar Woods.

    Woods juga mengatakan kepada Trump bahwa Exxon membutuhkan perlindungan investasi jangka panjang, serta reformasi terhadap undang-undang migas Venezuela.

    “Kami sudah dua kali mengalami penyitaan aset di sana. Jadi, bisa dibayangkan bahwa untuk masuk kembali untuk ketiga kalinya, diperlukan perubahan yang sangat besar dibandingkan dengan pengalaman kami di masa lalu dan kondisi saat ini,” kata Woods.

    Sementara itu, Vice Chairman Chevron Mark Nelson menyoroti sejarah 100 tahun Chevron di Venezuela serta posisinya saat ini sebagai satu-satunya perusahaan minyak besar asal AS yang masih beroperasi di negara tersebut. Dia mengatakan, Chevron siap meningkatkan lifting minyak dari perusahaan patungannya dengan perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, hingga 100% secepatnya.

    “Kami juga mampu meningkatkan produksi kami dalam skema investasi yang terencana dengan baik sebesar sekitar 50% hanya dalam 18 hingga 24 bulan ke depan,” kata Nelson.

    Selama puluhan tahun, Exxon, ConocoPhillips, dan Chevron merupakan mitra utama dari PDVSA, berkontribusi pada pengembangan produksi di Orinoco Belt, yang kini menjadi wilayah minyak utama Venezuela.

    Namun, pemerintahan mendiang Presiden Hugo Chavez menasionalisasi aset-aset raksasa migas AS tersebut antara 2004 hingga 2007. Sementara Chevron berhasil menegosiasikan kesepakatan kemitraan dengan PDVSA, ConocoPhillips dan Exxon meninggalkan Venezuela dan segera mengajukan gugatan arbitrase besar.

    Saat ini, Venezuela secara kolektif berutang lebih dari US$13 miliar kepada ConocoPhillips dan Exxon atas pengambilalihan aset tersebut. Conoco telah berupaya menyita aset-aset PDVSA di luar negeri dan turut serta dalam lelang di Delaware atas induk perusahaan Citgo Petroleum milik Venezuela guna memulihkan sebagian dana tersebut.

    CEO ConocoPhillips Ryan Lance, yang juga menghadiri pertemuan di Gedung Putih, mengatakan bahwa PDVSA mungkin perlu direstrukturisasi jika perusahaannya mempertimbangkan kemungkinan kembali ke Venezuela.

    Ia menambahkan bahwa bank-bank, termasuk Exim Bank, perlu dilibatkan dalam setiap pembahasan untuk menyediakan pembiayaan serta miliaran dolar yang dibutuhkan guna memperbaiki infrastruktur energi.

    Lance juga menyampaikan kepada Trump bahwa ConocoPhillips merupakan salah satu kreditur non-negara terbesar Venezuela.

    “Anda akan mendapatkan kembali banyak uang Anda,” kata Trump kepada Lance, seraya menambahkan bahwa ia membayangkan untuk memulai dengan “titik awal yang seimbang” tanpa melihat kerugian yang dialami di masa lalu.

  • Sering ‘Scroll’ Konten di Medsos? Awas Nggak Sadar Kena Brain Rot, Ini Ciri-cirinya

    Sering ‘Scroll’ Konten di Medsos? Awas Nggak Sadar Kena Brain Rot, Ini Ciri-cirinya

    Jakarta –

    Pernah merasa lelah mental setelah berlama-lama ‘scroll’ atau menggulir media sosial? Dalam satu kali usapan layar, muncul orang liburan keliling dunia, lalu konten hidup tanpa internet, disusul motivasi kerja dari bos teknologi.

    Alih-alih terinspirasi, yang muncul justru rasa cemas dan kelelahan mental. Kondisi inilah yang ramai disebut sebagai brain rot, istilah gaul yang banyak dipakai warganet untuk menggambarkan dampak negatif konsumsi konten digital berlebihan.

    Content creator asal Berlin, Tiziana Bucec, menjadi salah satu sosok yang vokal mengangkat isu ini. Ia sampai membuat serial video anti-brain rot, karena merasa media sosial justru membuat penggunanya lebih cemas, kurang fokus, dan menurunkan kesadaran diri.

    Brain rot memang bukan istilah medis. Awalnya, istilah ini merujuk pada konten konyol tanpa makna, seperti video viral singkat yang sekadar menghibur.

    Namun, kini maknanya berkembang menjadi kritik terhadap kebiasaan konsumsi media sosial berlebihan yang dinilai menurunkan kemampuan berpikir kritis dan rentang perhatian.

    Profesor neurologi di Weill Cornell Medicine, Dr Costantino Iadecola, menjelaskan meski riset ilmiah khusus soal brain rot terbatas, pola perilaku scrolling tanpa sadar memiliki kemiripan dengan mekanisme kecanduan.

    “Cara otak bereaksi saat terus menggulir konten mirip dengan kecanduan alkohol, narkoba, atau judi,” jelas Dr Iadecola, dikutip dari CNN.

    Penelitian pada remaja dengan kecanduan internet menunjukkan adanya gangguan komunikasi antarbagian otak yang berperan dalam perhatian dan memori kerja. Menurut Dr Iadecola, paparan berkepanjangan terhadap konten berkualitas rendah berpotensi memberi dampak buruk pada fungsi otak.

    @detikhealth_official Masih banyak yang berpikir tidur berkualitas itu harus 8 jam. Padahal, kebutuhan tidur setiap orang bisa berbeda. Yang paling penting bukan durasinya, tapi apakah tubuh benar-benar pulih dan siap beraktivitas kembali. Yuk, dengarkan penjelasan sleep coach soal durasi tidur yang sebenarnya dibutuhkan 😴 #tidur #sleepcoach #tidurberkualitas #edukasi #kesehatan ♬ suara asli – detikHealth

    Konten Pendek Jadi Biang Kerok

    Dokter endokrin anak sekaligus penulis buku Calm the Noise, Dr Nidhi Gupta, menyebut brain rot paling sering dipicu oleh konten video pendek yang bersifat cepat, dangkal, dan terus memancing perhatian.

    “Rentang fokus manusia terbatas. Saat terlalu banyak konten berebut perhatian, hal penting seperti kesehatan, pekerjaan, hubungan, atau tidur bisa terabaikan,” terang Dr Gupta.

    Konten pendek dirancang memicu lonjakan dopamin, zat kimia otak yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Efeknya, otak terbiasa mencari sensasi cepat dan intens, sehingga konten yang lebih panjang dan mendalam terasa membosankan.

    Bukan Cuma Jadi Masalah pada Anak

    Meski anak-anak menjadi kelompok paling rentan, brain rot bukan hanya masalah usia muda. Dr Iadecola menegaskan anak yang terlalu sering terpaku pada layar berisiko kehilangan pengalaman penting dalam perkembangan sosial dan emosional.

    Namun, orang dewasa juga memegang peran besar. Dr Gupta menekankan kecanduan layar ini menjadi masalah semua usia.

    “Kita adalah panutan. Saat orang tua sibuk dengan ponsel, anak akan menganggap perilaku itu normal,” sambungnya.

    Perlukah Dilarang Total?

    Psikolog klinis Dr Lisa Damour mengingatkan, hiburan ringan tetap dibutuhkan. Menurutnya, setiap generasi memiliki cara sendiri untuk melepas penat.

    “Selama anak tetap menjalankan tanggung jawabnya, hiburan tanpa berpikir bukan masalah besar,” bebernya.

    Bagaimana Cara Membatasi ‘Scrolling’ Tanpa Menyiksa?

    Pakar informatika University of California, Irvine, Dr Gloria Mark, menyarankan pembatasan, bukan penghapusan total media sosial. Salah satunya dengan menjadwalkan waktu khusus untuk membuka media sosial atau menghapus aplikasi, dan hanya mengaksesnya lewat browser agar tidak mudah tergoda untuk terus ‘scroll’.

    “Kemauan saja tidak cukup. Lingkungan harus diubah,” kata Dr Gupta.

    Jika membutuhkan momentum, awal tahun bisa menjadi waktu yang tepat untuk mulai mengurangi konsumsi media sosial dan membangun kebiasaan digital yang lebih sehat.

    Halaman 2 dari 3

    (sao/naf)

  • Mark Zuckberg Hentikan Penjualan Ray-Ban Display di Prancis, Italia, dan Kanada

    Mark Zuckberg Hentikan Penjualan Ray-Ban Display di Prancis, Italia, dan Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi Meta mengumumkan penundaan rencana penjualan secara global untuk produk kacamata pintar Ray-Ban Display. 

    Keputusan mengejutkan ini disampaikan di tengah gelaran Consumer Electronics Show (CES) 2026. Perusahaan yang dipimpin Mark Zuckerberg itu mengonfirmasi bahwa peluncuran yang semula dijadwalkan untuk awal tahun 2026 di pasar Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada kini dihentikan sementara.

    Meta menyebutkan bahwa tingginya permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta keterbatasan pasokan menjadi alasan utama dibalik langkah ini. 

    Akibatnya, daftar tunggu untuk mendapatkan perangkat seharga Rp13,4 juta ini dilaporkan telah mengular hingga jauh ke tahun 2026.

    “Sejak diluncurkan pada musim gugur lalu, kami telah melihat minat yang luar biasa besar,” tulis Meta dalam pernyataan resminya,” tulis Meta dikutip dari Reuters Jumat (9/1/2026). 

    Perusahaan menambahkan bahwa fokus operasional saat ini akan dialihkan sepenuhnya untuk memenuhi pesanan yang sudah ada di Amerika Serikat sembari melakukan evaluasi ulang terhadap pendekatan ketersediaan internasional mereka.

    Sebagai informasi, Ray-Ban Display pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat pada 30 September 2025. Perangkat ini merupakan kacamata pintar berteknologi augmented reality (AR) yang jauh lebih canggih dibandingkan varian Ray-Ban Meta yang sudah ada sebelumnya. 

    Perangkat ini dilengkapi dengan tampilan layar warna tunggal yang tertanam pada lensa kanan, sebuah fitur premium yang membedakannya dari pesaing lain di pasar, termasuk model Oakley Meta HSTN.

    Salah satu fitur unik yang menjadi daya tarik utama perangkat ini adalah “Meta Neural Band,” sebuah gelang khusus yang dikenakan di pergelangan tangan pengguna. 

    Meta menjelaskan bahwa gelang ini berfungsi untuk menerjemahkan aktivitas otot pengguna, memungkinkan kontrol pengalaman AR yang lebih intuitif. Kecanggihan teknologi inilah yang disinyalir memicu lonjakan minat yang besar sejak peluncuran September lalu.

    Meta mengakui bahwa produk ini adalah yang pertama dari jenisnya dengan persediaan yang memang sangat terbatas sejak awal. 

    Namun, kesuksesan penjualan yang melampaui ekspektasi justru menjadi bumerang bagi strategi distribusi global mereka. Berita penundaan ini menjadi kabar yang kurang menyenangkan bagi konsumen di luar Amerika Serikat yang telah menanti kedatangan teknologi ini di pasar lokal mereka.

    Meskipun Meta menyatakan akan memfokuskan kembali energinya untuk pasar Amerika Serikat, situasi bagi konsumen di negara tersebut juga dilaporkan masih cukup menantang. 

    Ketersediaan produk ini digambarkan sebagai sesuatu yang tidak merata. Proses pembelian Ray-Ban Display tidak semudah melakukan transaksi online; calon pembeli diharuskan mengunjungi toko fisik secara langsung.

    Konsumen di AS harus mendatangi gerai-gerai tertentu seperti Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut, atau toko resmi Ray-Ban yang berpartisipasi. 

    Selain itu, pembeli juga diharuskan menjadwalkan sesi demonstrasi produk sebelum dapat membelinya. Persyaratan ini jadi hambatan tersendiri bagi mereka yang tidak tinggal di kota-kota besar yang memiliki akses ke jaringan ritel tersebut. 

    Selain menyatakan bahwa mereka sedang mengevaluasi kembali pendekatan distribusi mereka, Meta masih belum memberikan tanggal pengganti yang spesifik untuk peluncuran di belahan negara lainnya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Whoosh tak Lagi Terdengar, Susno Duadji: Hallo KPK

    Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Whoosh tak Lagi Terdengar, Susno Duadji: Hallo KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Susno Duadji mempertanyakan soal dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Woosh).

    Ini kembali dipertanyakannya lantaran soal dugaan korupsi dari kasus ini sebelumnya jadi pembahasan hangat.

    Hanya saja, belakangan ini perlahan-lahan soal Woosh sudah jarang kembali dibicarakan.

    Inilah yang kemudian jadi pertanyaan besar sekaligus mengundang sorotan Susno Duadji.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mempertanyakan soal keberlanjutan proses penyelidikan proyek woosh ini.

    “Proses lidik dugaan korupsi proyek pengadaan kreta cepat Whoosh,”tulisnya dikutip Kamis (8/1/2026).

    Ia mempertanyakan soal proses penyelidikannya yang perlahan-lahan mulai hilang.

    Langkah KPK pun dipertanyakan olehnya, soal kasus ini sudah tidak lagi jadi bahan perbincangan dan belum mencapai titik akhirnya.

    “Koq seperti hilang. Nya-ris tak terdengar, hallo KPK,” terangnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan.

    “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan ya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

    Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official.

    Yang mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

    “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.

  • KSAD Maruli Geram Dijuluki Jenderal Baut: Otak Mereka yang Sebaut!

    KSAD Maruli Geram Dijuluki Jenderal Baut: Otak Mereka yang Sebaut!

    GELORA.CO – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons sorotan publik terkait anggaran pembangunan sumur bor senilai Rp150 juta di wilayah terdampak bencana. Sebelumnya, netizen ramai mengkiritik proyek tersebut di media dengan menyebutnya sebagai pemborosan.

    Di berbagai platform media sosial, warganet membandingkan biaya sumur bor yang dikerjakan TNI AD dengan sumur milik warga di sejumlah daerah yang disebut hanya menelan biaya puluhan juta rupiah. Kritik tidak hanya menyasar besaran anggaran, tetapi juga menuntut transparansi dan efektivitas penggunaan dana negara.

    “Sumur bor di desa kami enggak sampai Rp50 juta,” tulis seorang warganet. Kritik lain menyebut anggaran ratusan juta rupiah rawan mark up dan meminta pemerintah membuka rincian biaya proyek kepada publik.

    Menanggapi kritik tersebut, Maruli meminta publik tidak menilai proyek kemanusiaan hanya dari perbandingan angka, tanpa memahami kondisi lapangan. “Marilah kita bersama-sama, jangan semua merasa mengoreksi terus. Kritik itu bagus supaya kami juga evaluasi, tapi jangan memberi kesan seolah-olah kami ini banyak salah,” ujar Maruli.

    KSAD mengaku kerap mendapat julukan sinis “Jenderal Baut” karena gaya kepemimpinannya yang terlibat langsung hingga urusan teknis di lapangan. Julukan itu bertebaran di media sosial setelah Maruli mengungkap dugaan sabotase jembatan darurat Bailey di Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Ia menuding ada pihak yang melakukan sabotase jembatan bailey dengan cara mencabut baut-bautnya. “Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai akhirnya bisa digunakan masyarakat,” ujar jenderal bintang empat ini.

    Penyebutan Jenderal Baut untuk Maruli ramai di media sosial, seperti TikTok dan lain-lain.  Dia pun melampiaskan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang dinilainya usil tersebut. “Yang otaknya sebaut, ya orang itu … biarin aja,” ujar Maruli saat jumpa pers di Dermaga Satuan Angkutan Perairan (Satangair) TNI AD, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).

    Maruli menyinggung pihak-pihak yang terus melontarkan kritik. “Silakan saja bicara apa. Yang penting saya yakin apa yang kami kerjakan Angkatan Darat itu dirasakan langsung oleh masyarakat yang kena bencana, dibandingkan orang-orang yang bicara itu ya memang otaknya sebaut,” kata Maruli.

    Kemudian, Maruli menjelaskan soal sumur bor yang dibangun TNI AD. Kata dia, TNI membuat sumur dengan kedalaman 100 hingga 200 meter untuk menjangkau sumber air yang stabil dan berkelanjutan, terutama di wilayah bencana dengan kondisi tanah yang sulit. “Kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis,” ujar Maruli.

    Maruli menegaskan, proyek tersebut tidak dapat disamakan dengan sumur rumah tangga yang hanya melayani satu keluarga. “Rumah saya di Bandung mungkin enggak sampai Rp10 juta buat sumur air. Itu hanya untuk satu keluarga. Ini kepentingannya satu desa,” ujarnya.

    Ia memastikan proses pembangunan dilakukan dengan keterlibatan langsung dirinya bersama prajurit, mulai dari perencanaan, pengadaan material, hingga pemasangan di lokasi. “Saya yang merencanakan semua. Saya beli ARMCO, diangkut, digeser, dipasang sampai jadi. Anggota jungkir balik di lapangan,” ungkap Maruli.

    Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai kritik publik tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ketidakpahaman masyarakat. Transparansi dan komunikasi anggaran dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik.

    Pengamat kebijakan publik Usman Lamreung menilai pemerintah dan institusi negara perlu menjelaskan secara rinci struktur biaya proyek bantuan bencana, terutama yang menggunakan dana besar. “Ketika angka Rp150 juta dilempar ke publik tanpa penjelasan teknis yang memadai, wajar jika masyarakat curiga. Ini bukan soal anti-TNI, tapi soal akuntabilitas anggaran,” kata Usman.

    Menurut dia, perbedaan biaya sumur bor bisa diterima jika disertai data teknis terbuka, seperti kedalaman pengeboran, jenis pipa, biaya logistik, hingga risiko medan di lokasi bencana. “Negara tidak cukup mengatakan ini untuk kepentingan satu desa. Publik berhak tahu kenapa biayanya sampai segitu, apalagi ini uang rakyat,” ujarnya.

    Usman juga mengingatkan agar kritik netizen tidak dipandang semata sebagai serangan personal terhadap pejabat negara. “Di era media sosial, kritik itu alarm publik. Kalau dijawab dengan data dan transparansi, polemik justru bisa berhenti,” katanya.

    Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026), Maruli bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa biaya pengeboran sumur dengan kedalaman 100–200 meter berada pada kisaran Rp100 juta hingga Rp150 juta, bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan di lapangan.[]

  • Koalisi Negara Barat Bahas Jaminan Keamanan Ukraina di Paris

    Koalisi Negara Barat Bahas Jaminan Keamanan Ukraina di Paris

    Jakarta –

    Pemimpin negara dan pejabat tinggi dari sekitar 35 negara yang tergabung dalam Coalition of the Willing menghadiri pertemuan di Paris. Koalisi ini dibentuk negara-negara Eropa demi memperkuat keamanan, tanpa melibatkan NATO menyusul perubahan kebijakan di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Paris ini berlangsung hampir empat tahun setelah invasi Rusia pada Februari 2022 dan menjadi upaya terbaru untuk menyepakati jaminan keamanan bagi Kyiv jika tercapai gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina.

    Namun, upaya diplomatik di Paris ini berlangsung di tengah dinamika terbaru di kalangan Eropa setelah penangkapan Pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Maduro dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, dan langkah Washington tersebut menambah elemen ketidakpastian dalam hubungan transatlantik, meski para pemimpin Eropa berupaya tidak secara terbuka mengecam operasi militer AS itu.

    Siapa saja yang hadir di Paris?

    Sebanyak 35 negara terwakili dalam pertemuan Paris, termasuk 27 kepala negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut Zelenskyy di Istana Elysee untuk pertemuan satu lawan satu sebelum makan siang kerja dengan para peserta lain.

    Di antara para pemimpin yang hadir adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Washington diwakili oleh Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, serta Jared Kushner, menantu Trump. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga dijadwalkan hadir. Namun, Rusia tidak termasuk dalam agenda pertemuan ini.

    Jaminan keamanan dan pasukan multinasional di Ukraina

    Menurut laporan media yang mengutip diplomat, pembicaraan akan berfokus pada dokumen rancangan jaminan keamanan untuk Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Sebagian anggota koalisi mendorong gagasan pengiriman pasukan multinasional ke Ukraina untuk mencegah agresi Rusia di masa depan jika gencatan senjata tercapai. Gagasan ini menjadi salah satu pokok bahasan utama, meskipun Moskow secara konsisten menentang kehadiran pasukan NATO di Ukraina.

    Langkah “penyelarasan kembali”

    Pihak kepresidenan Prancis menyatakan tujuan utama pertemuan adalah menunjukkan “penyelarasan” antara Washington, Kyiv, dan sekutu Eropa terkait jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sebelum berangkat ke Paris, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk “memperketat dan menyelaraskan posisi Eropa dan Amerika”, seperti dikutip AFP.

    Menurutnya, hanya tekanan bersama semacam itu yang berpeluang memaksa Rusia menanggapi isu gencatan senjata dan perdamaian secara serius, meski ia mengingatkan agar tidak mengharapkan keputusan final di Paris.

    Seorang penasihat Presiden Macron menyebut pertemuan ini sebagai puncak dari serangkaian upaya sejak kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, yang bertujuan mencegah Amerika Serikat “meninggalkan Ukraina”.

    Fondasi yang disiapkan dari Kyiv

    Sebagai landasan KTT Paris, para penasihat keamanan dari 15 negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, serta perwakilan NATO dan Uni Eropa telah berkumpul di Kyiv sepanjang akhir pekan. Sementara perwakilan AS Steve Witkoff mengikuti pembahasan tersebut secara virtual.

    Kyiv dalam beberapa hari terakhir menyatakan bahwa kerangka kesepakatan gencatan senjata sudah “90 persen” siap. Namun, perbedaan mendasar soal wilayah dan mekanisme jaminan keamanan masih menjadi ganjalan utama.

    Sementara, Kanselir Jerman Friedrich Merz menempatkan dukungan bagi Ukraina sebagai salah satu prioritas utama Berlin pada 2026. Dalam surat kepada anggota parlemen, Merz menulis bahwa upaya diplomatik dilakukan “dalam kondisi sulit”.

    “Rusia menunjukkan sedikit kemauan untuk bernegosiasi, Presiden Zelenskyy berjuang untuk menjaga persatuan di antara warga Ukraina, dan kerja sama transatlantik telah berubah secara mendalam,” tulis Merz. Ia menegaskan keinginan Jerman akan gencatan senjata yang mempertahankan kedaulatan Ukraina dan didukung oleh jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan Eropa.

    Tekanan di lapangan dan serangan terbaru

    Pertemuan Paris berlangsung hanya sehari setelah Rusia meluncurkan serangan mematikan ke ibu kota Ukraina. Perkembangan ini menegaskan kondisi yang kontras antara intensitas pertempuran di lapangan dan dorongan diplomatik yang terus berlanjut.

    Kyiv menyatakan bahwa menyerahkan wilayah akan menguntungkan Moskow dan menegaskan tidak akan menandatangani kesepakatan perdamaian karena hal itu menjadi kegagalan dalam mencegah Rusia menyerang lagi. Di sisi lain, tekanan Rusia untuk menguasai penuh wilayah Donbas menunjukkan betapa sulitnya menemukan titik temu.

    Meski belum menghasilkan keputusan final, KTT Paris ini memperlihatkan upaya berkelanjutan sekutu Ukraina untuk menyelaraskan posisi, memperkuat jaminan keamanan, dan menjaga Ukraina tetap berada di pusat perhatian strategis Barat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor:

    (ita/ita)

  • Miliarder Muda Berusia 22 Tahun Pecahkan Rekor Mark Zuckerberg

    Miliarder Muda Berusia 22 Tahun Pecahkan Rekor Mark Zuckerberg

    Liputan6.com, Jakarta – Ledakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini tidak hanya mengubah lanskap industri global, tetapi juga menciptakan fenomena baru dalam peta kekayaan dunia.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sektor AI menjadi mesin utama pencetak miliarder muda, dengan sembilan dari 13 miliarder mandiri di bawah usia 30 tahun memperoleh kekayaan mereka dari perusahaan rintisan berbasis kecerdasan buatan.

    Capaian ini menjadi rekor baru, menegaskan bahwa AI telah bertransformasi dari sekadar teknologi masa depan menjadi fondasi ekonomi bernilai triliunan dolar.

    Dikitup dari e.vnexpress, Selasa (6/1/2026), berdasarkan laporan terbaru Forbes, total terdapat 13 individu berusia di bawah 30 tahun yang masuk kategori self-made billionaire atau miliarder hasil kerja keras sendiri.

    Dari jumlah tersebut, mayoritas membangun kekayaan melalui startup AI yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari perekrutan tenaga kerja berbasis algoritma, pengkodean otomatis, pembuatan situs web dengan perintah teks, hingga pelabelan data yang menjadi tulang punggung pengembangan chatbot dan model bahasa besar.

    Sementara itu, tiga nama lainnya meraih status miliarder lewat platform pasar prediksi, sebuah industri yang hampir tidak dikenal satu dekade lalu, serta satu pengusaha dari sektor kasino daring.

    Secara kolektif, para miliarder muda ini, dengan usia termuda baru 22 tahun, menguasai kekayaan bersih gabungan sekitar USD 23 miliar, sekitar Rp 385 triliun (kurs USD 1 = Rp 16.745). Beberapa di antaranya bahkan memecahkan rekor sejarah, melampaui tokoh teknologi generasi sebelumnya seperti Mark Zuckerberg.

    Fenomena ini mencerminkan betapa cepatnya pertumbuhan valuasi startup AI di tengah lonjakan permintaan global terhadap solusi berbasis data, otomatisasi, dan kecerdasan buatan, sekaligus menandai lahirnya generasi baru pengusaha teknologi yang membangun imperium bisnisnya sebelum usia 30 tahun.

  • Kaleidoskop 2025: 12 Kasus Korupsi di KPK, Kuota Haji hingga OTT Kepala Daerah

    Kaleidoskop 2025: 12 Kasus Korupsi di KPK, Kuota Haji hingga OTT Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang 2025, berbagai kasus hukum di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita perhatian publik. Sebut saja kasus dugaan korupsi kuota haji, yang sampai saat ini belum menemukan titik terang sosok tersangkanya.

    Kasus dugaan pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan juga tidak luput dari sorotan publik. 

    Pasalnya, kasus ini menyeret mantan Wakil Menteri Kemnaker, Immanuel Ebenezer atau Noel. Diapun menjadi wakil menteri pertama di era kepemimpinan Prabowo Subianto yang tersandung kasus rasuah.

    Berikut Sederet Kasus Hukum yang Ditangani KPK Sepanjang 2025

    1. Suap Proyek di Ogan Komering Hulu (OKU)

    Kasus mencuat saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 15 Maret 2025. Perkara in berkaitan dengan dugaan suap pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU.

    Lembaga antirasuah mendeteksi pengkondisian proyek di mana sejumlah anggota DPRD OKU meminta imbalan proyek di Dinas PUPR senilai 20% dari proyek fiksi yang masuk anggaran pemerintah daerah.

    Sebab, anggaran yang mulanya Rp48 miliar naik menjadi Rp96 miliar. Kepala Dinas PUPR dengan sengaja merencanakan proyek-proyek tertentu agar pembagian jatah dapat tersalurkan.

    Tidak hanya unsur pemerintah kasus ini juga melibatkan pihak swasta selaku kontraktor dan juga menjadi penerima suap. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita uang Rp2,6 miliar saat OTT. Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam orang tersangka pada 16 Maret 2025, yakni:

    • Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU

    • Ferlan Juliansyah, Anggota DPRD OKU

    • M. Fahrudin, Ketua Komisi III DPRD OKU

    • Umi Hartati, Ketua Komisi II DPRD OKU

    • M. Fauzi alias Pablo, pihak swasta

    • Ahmad Sugeng Santoso, pihak swasta

    2. Kasus Suap Proyek Jalan di Dinas PUPR Sumatra Utara

    Bergeser ke Pulau Sumatra, KPK melancarkan operasi senyap pada 26 Juni 2025 karena KPK mengendus adanya dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.

    Setidaknya ada enam proyek yang direncanakan dengan nilai anggaran mencapai Rp231,8 miliar. 4 proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan dua proyek di lingkungan Satker Pembangunan Jalan Negara Wilayah I Sumut.

    Para pejabat Dinas PUPR dan PJN diduga memberikan akses bagi pihak swasta tertentu sehingga memenangkan proyek pembangunan jalan tanpa melalui mekanisme yang transparan. Sebagai imbalan, pihak swasta memberikan Rp120 juta ke pejabat Satker PJN Wilayah I dan komitmen fee 4%-5% kepada Kepala Dinas PUPR. Adapun tersangka dalam kasus ini:

    • Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting

    • Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK

    • Heliyanto, PPK Satker PJN Wilayah I

    • M. Akhirun Efendi Siregar, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup

    • Rayhan Dulasmi Pilang, Direktur PT Rona Na Mora

    3. Kasus Suap Pembangunan RSUD Kolaka Timur

    Pembangunan RSUD Kolaka Timur menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kelas D/Pratama menjadi kelas C. Kolaka Timur memperoleh DAK Rp126,3 miliar.

    Dugaan rasuah mulai dibongkar KPK saat giat tertangkap tangan pada 9 Agustus 2025. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis meminta imbalan sebesar 8% dari nilai proyek kepada pihak swasta yang telah ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek RSUD tersebut. 

    Pengkondisian proyek juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena sengaja membuat kesepakatan dengan vendor untuk kepentingan suap, serta ASN Kemenkes karena memberikan fasilitas berupa meloloskan proyek terkait anggaran DAK. Adapun tersangka dalam kasus ini, yaitu:

    • Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis

    • Andi Lukman Hakim, PIC Kementerian Kesehatan untuk proyek tersebut

    • Ageng Dermanto, PPK proyek pembangunan RSUD

    • Deni Karnady, pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP)

    • Arif Rahman, pihak swasta dari KSO PT PCP

    • Yasin selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara

    • Hendrik Permana selaku ASN di Kementerian Kesehatan

    • Aswin Griksa Direktur Utama PT Griksa Cipta.

    4. Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024

    Kasus dugaan korupsi kuota haji terjadi di era Presiden Joko Widodo di mana mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terseret dalam pusaran rasuah ini. Pada 2023, Jokowi bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Berdasarkan aturan pembagian kuota seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Namun, KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

    KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar. 

    KPK telah memeriksa lebih dari 350 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun asosiasi haji, serta sejumlah saksi penting lainnya. KPK mengklaim segera menetapkan tersangka dan sedang menghitung kerugian keuangan negara.

    5. Kasus Korupsi Inhutani V

    Kasus korupsi berkaitan izin eksplorasi dan eksploitasi hutan di wilayah Lampung oleh PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V). Kasus terkuak saat KPK menggelar OTT pada 13 Agustus 2025.

    Direktur PT PML, Djunaidi memberikan Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman ke rekening PT Inhutani V. Tak hanya itu, dari dana tersebut Direktur PT Inhutani V, Dicky Tiana Rady memperoleh Rp100 juta.

    Alhasil, DIC menyetujui permintaan PT PML dengan mengelola hutan tanaman seluas lebih dari 2 juta hektare di wilayah register 42 dan lebih dari 600 hektare di register 46. 

    Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai SGD189.000 atau sekitar Rp2,4 miliar uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 unit mobil Rubicon di rumah Dicky; serta 1 unit mobil Pajero milik Dicky di rumah. KPK menetapkan tiga tersangka, yakni:

    • Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC)

    • Direktur PT PML Djunaidi (DJN)

    • Staf perizinan SB Grup Aditya (ADT)

    6. Kasus Pemerasan Pembuatan Sertifikat K3

    Pada 20 Agustus 2025, publik dikejutkan karena Wakil Menteri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Immanuel Ebenezer atau Noel diamankan saat OTT terkait kasus dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    Noel menjadi jajaran kabinet merah putih Prabowo yang tersandung kasus korupsi. Noel ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Agustus 2025. KPK juga menetapkan 10 tersangka lainnya dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta. Selain itu terdapat empat tersangka baru lainnya sehingga total tersangka menjadi 14.

    Mereka diduga melakukan mark-up harga penerbitan sertifikat K3 dari Rp275.000 menjadi Rp6.000.000. Selain itu, KPK telah menyita 32 kendaraan dari para tersangka. Uang hasil pemerasan terkumpul hingga Rp81 miliar untuk diberikan kepada pegawai-pegawai guna mengurus sertifikat K3.

    7. Kasus Pemerasan oleh Gubernur Riau

    Gubernur Riau Abdul Wahid melakukan pemerasan untuk memperoleh fee atas proyek di Dinas PUPR Riau. Pidana rasuah terbongkar setelah KPK mengamankan 10 orang dalam kegiatan tertangkap tangan pada Senin (13/11/2025).

    Penyidik mengulik informasi dari para saksi dan terungkap bahwa pada Maret 2025, Sekretaris Dinas PUPR PKPP bernama Ferry menggelar rapat bersama 6 Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid yakni sebesar 2,5%.

    Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar atau terjadi kenaikan Rp106 miliar.

    Abdul Wahid melakukan pengancaman ke para pejabat PUPR PKPP dengan dicopot jabatan jika tidak memberikan nominal uang tersebut. Permintaan ini dikenal sebagai “Jatah Preman” di mana Abdul Wahid mendapatkan Rp4,05 miliar.

    Abdul Wahid menggunakan uang hasil pemerasan untuk pergi ke luar negeri mulai dari ke Inggris hingga Brasil. Bahkan kala itu mencanakan dalam waktu dekat ini ingin lawatan ke Malaysia. KPK menetapkan tersangka dan menahan:

    • Gubernur Riau Abdul Wahid
    • M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau
    • Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau

    9. Kasus Suap Peralihan Jabatan di Pemerintahan Kab. Ponorogo

    Suap tidak hanya menyasar berbagai macam proyek, tetapi digunakan untuk mempertahankan jabatan. Peristiwa ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Pada Jumat (7/11/2025), KPK menggelar operasi senyap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko memperoleh total Rp900 juta dari Yunus Mahatma. Uang dibayarkan Yunus sebanyak dua kali melalui ajudannya sebesar Rp400 juta dan teman Sugiri sebesar Rp500 juta. Adapun Agus Pramono menerima Rp325 juta.

    Kemudian, Sugiri meminta lagi kepada Yunus Rp1,5 miliar. Namun, uang yang baru diterima Sugiri sebesar Rp500 juta. Di momen ini lah Sugiri tertangkap tangan dan uang tersebut disita penyidik lembaga antirasuah. Pemberian suap untuk mengamankan posisi Yunus sebagai Direktur Rumah Sakit Harjono Kabupaten Ponorogo.

    Selain suap mempertahankan jabatan seseorang, Sugiri diduga mendapatkan fee dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek itu sebesar Rp1,4 miliar dari nilai proyek Rp14 miliar terkait proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo.

    Kemudian Sugiri juga tersandung gratifikasi. Pada 2023-2025, Sugiri menerima Rp225 juta dari Yunus Mahatma. Lalu pada Oktober 2025, Sugiri menerima Rp75 juta dari Eko selaku pihak swasta. Tersangka dalam kasus ini adalah:

    • Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko

    • Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono,

    • Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma

    • Sucipto selaku pihak swasta.

    10. Kasus Suap Proyek di Lampung Tengah

    Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Dia melancarkan aksinya setelah menjabat sebagai bupati.

    Dia memerintahkan Riki untuk mengatur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di mana perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut merupakan milik keluarga Ardito.

    Ardito meminta fee sebesar 15%-20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah.

    Ardito memperoleh Rp5,25 miliar pada periode Februari-November 2025 yang diberikan oleh sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu. Dia juga mengkondisikan pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan melalui Anton dengan memenangkan vendor pengadaan barang tersebut. 

    Alhasil, PT Elkaka Mandiri dimenangkan memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

    Dari pengadaan tersebut, Ardito diduga mendapat fee Rp500, juta dari Mohamad Lukman. Sehingga total uang yang diterima Ardito senilai Rp5,75 miliar. Setelah melakukan pemeriksaan sejak tertangkap tangan pada Rabu (10/12/2025), KPK menetapkan tersangka yakni:

    • Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

    • Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

    • Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

    • Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

    11. Kasus Suap Proyek di Kabupaten Bekasi

    Memasuki akhir tahun 2025, KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (19/12/2025).

    Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah “ijon” kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total “ijon” yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

    Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara. Alhasil tersangka dalam kasus ini adalah:

    1. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang

    2. Kepala Desa Sukadami sekaligus ayah Ade Kuswara, HM Kunang

    3. Pihak swasta, Sarjan

    12. Kasus Pemerasan di Kejaksaan Negeri HSU

    Selain di lingkungan pemerintahan, kasus korupsi juga terjadi di lingkungan kejaksaan. Pada Kamis (18/12/2025), KPK mengumumkan OTT dj wilayah Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dan mengamakan enam orang.

    Operasi senyap berkaitan dugaan pemerasan agar laporan yang diadukan ke Kejari Hulu Sungai Utara tidak ditangani. Setelah menjebat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN) menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

    Asus merupakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan Tri Taruna Fariadi (TAR) merupakan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Penerimaan uang tersebut, berasal dari dugaan tindak pemerasan Albertinus kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Permintaan itu disertai ancaman dengan modus agar laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

    Pemberian uang tersebut berlangsung pada November-Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

    Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asis menerima Rp63,2 juta per periode Februari-Desember 2025.

    Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

    Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta. KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus. KPK menetapkan tiga tersangka pada Sabtu (20/12/2025) yakni:

    • Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN)

    • Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB)

    • Tri Taruna Fariadi (TAR) selaku Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara.

  • Kasus Korupsi Nanas Rp 60 M, Eks Pj Gubernur Sulsel Dicegah ke Luar Negeri

    Kasus Korupsi Nanas Rp 60 M, Eks Pj Gubernur Sulsel Dicegah ke Luar Negeri

    Makassar –

    Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) mencekal mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi bibit nanas tahun anggaran 2024. Selain Bahtiar, ada lima orang lainnya turut dicekal.

    “Kejati Sulsel secara resmi telah mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri (cekal) kepada Jaksa Agung Muda Intelijen terhadap enam orang yang dinilai berkaitan erat dengan perkara pengadaan bibit nanas yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Kajati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Selain Bahtiar, Kejati Sulsel juga mencekal seorang PNS Pemprov Sulsel berinisial HS (51). Selanjutnya, ada dua PNS lain berinisial RE (35) UN (49) serta Direktur Utama PT AAN berinisial RM (55) hingga karyawan swasta berinisial RE (40).

    “Langkah pencekalan ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan mencegah kemungkinan para pihak tersebut mempersulit atau melarikan diri ke luar negeri di tengah proses hukum yang sedang kami intensifkan,” tuturnya.

    Didik menjelaskan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel sebelumnya telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap Bahtiar pada Rabu (17/12). Bahtiar berstatus saksi saat menjalani pemeriksaan.

    Penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif. Status keenam orang yang dicekal saat ini masih sebagai saksi.

    “Tim penyidik terus mendalami proses perencanaan dan penganggaran pengadaan bibit nanas tersebut,” ujarnya.

    Kejati Sulsel sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis lingkup Pemprov Sulsel pada Kamis (20/11). Penggeledahan berlangsung di kantor Dinas TPHBun Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga kantor rekanan di beberapa wilayah.

    Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita ratusan dokumen kontrak, bukti transaksi keuangan. Selain itu ada perangkat elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

    Baca selengkapnya di sini dan di sini

    (idh/idh)

  • Tutup 2025, Ini Daftar Kunjungan Kenegaraan Prabowo Subianto Selama Menjabat

    Tutup 2025, Ini Daftar Kunjungan Kenegaraan Prabowo Subianto Selama Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2025 ditutup Presiden Prabowo Subianto dengan satu ciri yang menonjol: diplomasi bergerak. Dari Beijing hingga Moskow, dari Riyadh sampai Washington, dari forum ekonomi global hingga kunjungan kemanusiaan di Timur Tengah, langkah Prabowo sepanjang tahun ini memperlihatkan arah politik luar negeri Indonesia yang aktif, personal, dan sarat pesan geopolitik.

    Dalam tempo kurang dari satu tahun penuh masa pemerintahannya, Prabowo menjelma menjadi salah satu kepala negara dengan intensitas kunjungan luar negeri tertinggi di kawasan. Lawatan itu tidak semata seremoni, melainkan dirangkai dengan pertemuan bilateral, forum multilateral, penandatanganan perjanjian strategis, hingga diplomasi simbolik—dari parade militer hingga tabur bunga di makam korban perang.

    Diplomasi ini menandai gaya kepemimpinan Prabowo: keras dalam kepentingan nasional, lentur dalam pergaulan global, dan konsisten membawa satu narasi utama—Indonesia sebagai negara besar Global South yang mengusung prinsip seribu kawan, tanpa musuh.

    Babak Awal: Asia Timur dan Amerika Serikat

    Berdasarkan data yang dirangkum Bisnis, Prabowo mengawali lawatan internasionalnya ke Beijing, China pada 8 November 2024, hanya tiga pekan setelah dilantik. Setelah itu, rangkaian diplomasi berlanjut ke Amerika Serikat, Brasil, Uni Emirat Arab, hingga ke Eropa dan Timur Tengah.

    Langkah awal diplomasi Prabowo dibuka di Beijing pada November. Dalam kunjungan ke China, ia bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji. Di balik protokoler kenegaraan, pembahasan mencakup isu konkret pendidikan, perdagangan, hingga program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu ikon kebijakan domestik Prabowo.

    Puncaknya adalah penandatanganan nota kesepahaman bisnis Indonesia–China senilai lebih dari US$10 miliar. Ini bukan hanya angka investasi, tetapi penegasan bahwa hubungan Jakarta–Beijing tetap menjadi salah satu poros ekonomi Asia.

    Dari Beijing, Prabowo terbang ke Washington, D.C. Di Gedung Putih, ia bertemu Presiden Joe Biden, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, hingga Direktur CIA William J. Burns. Isu Indo-Pasifik, transisi energi, rantai pasok global, serta konflik Gaza dan Laut China Selatan menjadi menu utama perbincangan. Kunjungan ini menegaskan keseimbangan politik luar negeri Indonesia: menjaga hubungan erat dengan China, tanpa menjauh dari Amerika Serikat.

    Ritme diplomasi Prabowo berlanjut ke forum-forum global. Dia hadir di KTT APEC di Lima, Peru, lalu melanjutkan ke KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Di dua forum ini, Prabowo menempatkan Indonesia sebagai suara negara berkembang yang menuntut keadilan ekonomi global dan reformasi tata kelola internasional.

    Desember 2024 ditutup dengan lawatan ke Kairo untuk menghadiri KTT Developing Eight (D-8). Mesir bukan hanya mitra ekonomi, tetapi juga simpul penting diplomasi dunia Islam. Di sana, Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam isu Palestina dan solidaritas kemanusiaan global.

    Salah satu lawatan paling disorot adalah kunjungan Prabowo ke Britania Raya. Bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer, Prabowo membawa isu lingkungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan ke jantung monarki Inggris. Lawatan ini juga menghasilkan komitmen investasi senilai US$8,5 miliar.

    Dari London, Prabowo terbang ke Abu Dhabi. Hubungan dengan Uni Emirat Arab menjadi salah satu pilar strategis diplomasi Prabowo. Bersama Presiden Mohammed bin Zayed, ia membahas perdamaian Timur Tengah, stabilitas kawasan, serta kerja sama ekonomi jangka panjang.

    Rangkaian kunjungan ke Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania pada April 2025 memperlihatkan diplomasi intensif Prabowo di kawasan konflik. Dari Ankara hingga Amman, isu Gaza, kemitraan strategis, dan solidaritas dunia Islam menjadi benang merah.

    Asean dan Asia Tenggara: Rumah Besar Diplomasi

    Asia Tenggara tetap menjadi halaman depan diplomasi Indonesia. Sepanjang 2025, Prabowo tercatat berulang kali mengunjungi Malaysia—baik dalam kapasitas pribadi, silaturahmi Idulfitri, hingga forum resmi Asean.

    Dia menghadiri KTT Asean ke-46 dan ke-47 di Kuala Lumpur, menyaksikan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh Asean, serta menegaskan komitmen Indonesia terhadap integrasi kawasan, ekonomi digital, dan keberlanjutan.

    Kunjungan ke Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina (melalui forum regional) menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai jangkar stabilitas Asean.

    Salah satu penanda penting diplomasi Prabowo adalah penguatan hubungan dengan Rusia dan negara-negara Eropa Timur. Di Saint Petersburg International Economic Forum, Prabowo tampil sebagai pembicara utama dan bertemu Presiden Vladimir Putin.

    Kesepakatan yang dibahas meliputi pertahanan, energi nuklir, perdagangan, teknologi, hingga pendidikan. Indonesia juga mendorong kemajuan kerja sama perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union (EAEU). Prabowo juga menyempatkan diri menabur bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery—gestur simbolik yang kuat dalam diplomasi Rusia.

    Di Belarus, dia bertemu Presiden Aleksandr Lukashenko untuk membahas pasokan pupuk, isu krusial bagi ketahanan pangan Indonesia.

    Sementara itu, kehadiran Prabowo di KTT BRICS di Brasil mempertegas posisi Indonesia di Global South. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan dan menolak politik blok.

    Simbol dan Pesan: Bastille Day, Expo Osaka, dan PBB

    Diplomasi Prabowo juga kaya simbol. Dia menjadi tamu kehormatan Presiden Emmanuel Macron dalam parade militer Hari Bastille di Paris. Kontingen gabungan TNI–Polri yang berparade di Champs-Élysées menjadi pesan kuat bahwa Indonesia adalah mitra strategis, bukan sekadar tamu.

    Di Osaka, Prabowo meninjau Paviliun Indonesia di Expo 2025, membawa wajah ekonomi kreatif dan inovasi nasional ke panggung dunia.

    Sementara di New York, dia tampil di Sidang Majelis Umum PBB ke-80, menyampaikan pidato tentang solusi dua negara untuk Palestina dan menegaskan komitmen Indonesia pada multilateralisme.

    Menjelang akhir tahun 2025, Prabowo mengunjungi Australia, Pakistan, dan Rusia. Di Sydney, ia bertemu PM Anthony Albanese dan mengumumkan substansi perjanjian keamanan bilateral baru. Di Islamabad, ia memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan.

    Tahun ditutup di Moskow, saat Prabowo kembali bertemu Vladimir Putin di Istana Kremlin—menjadi penanda bahwa hubungan Indonesia–Rusia tetap strategis di tengah dinamika global.

    Tabel: Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Subianto

    No

    Tanggal (perkiraan)

    Negara

    Kota

    Jenis kunjungan / Agenda utama

    Hasil / catatan ringkas

    1

    8–10 Nov 2024

    China (RRC)

    Beijing

    Kunjungan kerja/kenegaraan: pertemuan bilateral dengan pimpinan RRT; agenda investasi & kerja sama

    Penandatanganan nota/kerja sama ekonomi — bagian dari lawatan pembukaan rangkaian kunjungan luar negeri perdana.

    2

    10–12 Nov 2024

    Amerika Serikat

    Washington, D.C.

    Pertemuan bilateral dengan pejabat AS (agenda: hubungan bilateral, investasi)

    Pertemuan tingkat tinggi; bagian dari lawatan multinegara.

    3

    12–16 Nov 2024

    Peru

    Lima

    Hadir pada rangkaian kegiatan APEC 2024

    Partisipasi pada forum APEC; pertemuan multilateral & bilateral.

    4

    16–20 Nov 2024

    Brasil

    Rio de Janeiro

    Hadir pada KTT G20 / forum bilateral Indonesia-Brasil

    Forum investasi dan business forum; agenda perdagangan.

    5

    20–23 Nov 2024

    Britania Raya

    London

    Kunjungan bilateral / pertemuan dengan pemimpin UK

    Agenda: pertemuan tingkat tinggi (termasuk pertemuan protokoler dengan tokoh UK).

    6

    23–24 Nov 2024

    Uni Emirat Arab

    Abu Dhabi

    Pertemuan bilateral tingkat tinggi

    Penguatan kerja sama ekonomi/strategis.

    7

    23–27 Jan 2025

    India

    New Delhi

    Kunjungan kenegaraan; Chief Guest peringatan Hari Republik India

    Penandatanganan serangkaian MoU kerja sama, perbincangan pertahanan, ekonomi, kesehatan.

    8

    19 May 2025

    Thailand

    Bangkok

    Kunjungan kenegaraan resmi — peningkatan hubungan jadi Strategic Partnership

    Pengumuman peningkatan hubungan menjadi Strategic Partnership dan beberapa MoU kerjasama.

    9

    18–20 Jun 2025

    Rusia

    St. Petersburg

    Kunjungan resmi / pertemuan bilateral (ikut forum/agenda ekonomi)

    Pertemuan dengan Presiden Putin; pernyataan kemitraan strategis dan beberapa nota kerja sama.

    10

    17–18 Jun 2025*

    Republik Ceko (transit)

    Praha

    Transit resmi / pertemuan transit dengan pejabat

    Catatan transit/protokoler (dilaporkan dalam ringkasan kunjungan Eropa).

    11

    1–3 Jul 2025

    Arab Saudi

    Jeddah / Riyadh

    Kunjungan kenegaraan awal lawatan luar negeri (agenda kerja sama, diplomasi haji/energi)

    Dialog strategis, pertemuan tingkat tinggi; rencana tindak lanjut kerja sama.

    12

    13–15 Jul 2025

    Prancis

    Paris

    Kunjungan kenegaraan / menghadiri peringatan Bastille Day (undangan) & pertemuan bilateral

    Penguatan kemitraan strategis; serangkaian pertemuan tingkat tinggi, penghargaan diplomatik (liputan luas).

    13

    (Juni–Jul 2025) — rangkaian Eropa

    Beberapa kota Eropa

    Paris, (kunjungan lain tercatat)

    Rangkaian pertemuan dengan pemimpin Uni Eropa dan negara Eropa

    Pertemuan multilater/ bilateral; penguatan kerja sama perdagangan dan pertahanan.

    14

    Sep 2025 (mid-Sep)

    Jepang

    Osaka

    Kunjungan/kunjungan resmi dan meninjau Paviliun Indonesia di Expo Osaka 2025

    Kunjungan pameran, promosi investasi dan budaya.

    15

    20–23 Sep 2025

    Amerika Serikat

    New York 

    Hadir di Sidang Umum PBB (debate general) → lanjut ke Ottawa (pertemuan bilateral)

    Pidato di Sidang Umum PBB; pertemuan bilateral di Ottawa dan pengumuman investasi/kerja sama.

    16

    24 Sep 2025

    Kanada

    Ottawa

    Melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Mary Simon dan Perdana Menteri Mark Carney

    Menyaksikan penandatanganan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta membahas isu perdagangan, pertahanan, hubungan masyarakat, Indo-Pasifik, dan Palestina

    17

    25—26 Sep 2025

    Belanda

    Amsterdam

    Melakukan pertemuan resmi dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch

    Membahas penguatan hubungan bilateral dan kerja sama strategis Indonesia–Belanda.

    18

    13 Okt 2025

    Mesir

    Sharm El-Sheikh

    Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiyah,

    Membahas isu kemanusiaan dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam rangka memperkuat diplomasi regional dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Mesir.

    19

    25—28 Okt 2025

    Malaysia

    Kuala Lumpur

    Melakukan kunjungan kenegaraan ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean

    Berpartisipasi dalam sesi pembukaan, penandatanganan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh Asean, sejumlah pertemuan pleno dan bilateral, serta menyampaikan komitmen Indonesia terhadap penguatan kerja sama kawasan, inklusivitas, keberlanjutan, dan pengembangan ekonomi digital

    20

    30 Okt—1 Nov 2025

    Korea Selatan

    Gyeongju

    Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Lee Jae-myung

    Membahas kerja sama ekonomi dan pertahanan termasuk proyek KF-21 Boramae, serta menghadiri jamuan kenegaraan

    21

    11-12 Nov 2025

    Australia

    Sydney

    Menghadiri upacara kenegaraan, bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese untuk membahas penguatan kemitraan strategis serta kerja sama ekonomi, pendidikan, dan pertahanan, meninjau kapal HMAS Canberra

    Mengumumkan poin substantif perjanjian keamanan bilateral baru, dan menghadiri jamuan serta pertemuan dengan sejumlah tokoh Australia

    22

    8—9 Des 2025

    Pakistan

    Islamabad

    Memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Asif Ali Zardari, Perdana Menteri Shehbaz Sharif, dan pimpinan militer Pakistan,

    Menandatangani sejumlah nota kesepahaman yang mencakup bidang perdagangan, pertahanan, kesehatan, pendidikan, teknologi, dan kerja sama budaya

    23

    10 Des 2025

    Rusia

    Moskow

    Melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin

    Membahas penguatan kerja sama strategis Indonesia–Rusia di bidang politik, ekonomi, energi, dan perdagangan

    Sumber: berbagai sumber diolah penulis secara mandiri