Xcloud.id

Tag: Marine Le Pen

  • Prancis Terancam Krisis Politik, PM Hadapi Mosi Tidak Percaya

    Prancis Terancam Krisis Politik, PM Hadapi Mosi Tidak Percaya

    Jakarta –

    Para anggota parlemen Prancis meloloskan mosi tidak percaya terhadap pemerintah pada hari Rabu (04/12), sebuah tindakan yang membuat negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa (UE) itu makin terpuruk ke dalam krisis yang mengancam kemampuan legislatifnya untuk mengatasi defisit anggaran besar.

    Anggota parlemen dari kelompok sayap kanan dan sayap kiri bersatu mendukung mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri (PM) Michel Barnier, dengan mayoritas 331 suara mendukung mosi tersebut.

    PM Prancis terancam mengundurkan diri

    Barnier kini harus mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, menjadikan masa jabatan pemerintahan minoritasnya selama tiga bulan itu sebagai yang terpendek dalam sejarah Republik Kelima Prancis yang dimulai pada tahun 1958.

    Media Prancis melaporkan, Barnier akan menyerahkan pengunduran dirinya pada hari Kamis (05/12) pagi waktu setempat.

    Kubu sayap kiri dan sayap kanan mengecam Barnier karena menggunakan kekuasaan konstitusional khusus untuk mengadopsi sebagian anggaran yang tidak populer tanpa pemungutan suara akhir di parlemen, di mana anggaran itu tidak mendapat dukungan mayoritas. Rancangan anggaran tersebut bertujuan menghemat sebesar €60 miliar (sekitar Rp1 kuadriliun) untuk mengurangi defisit besar.

    “Realitas (defisit) ini tidak akan hilang hanya dengan mosi tidak percaya,” kata Barnier kepada anggota parlemen sebelum pemungutan suara, seraya menambahkan bahwa defisit anggaran akan terus menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.

    Tidak ada pemerintahan Prancis yang kalah dalam mosi tidak percaya sejak Georges Pompidou pada tahun 1962. Macron mengawali krisis ini dengan mengadakan pemilu dadakan pada bulan Juni lalu, yang membuat parlemen terpolarisasi.

    Pemerintah runtuh, parlemen Prancis terpecah-belah

    Kekacauan politik Prancis juga semakin melemahkan UE yang sudah terguncang akibat runtuhnya pemerintahan koalisi Jerman, beberapa pekan sebelum Presiden Terpilih AS Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Prancis yang akan segera meninggalkan jabatannya, Sebastien Lecornu, memperingatkan bahwa gejolak ini dapat memengaruhi dukungan bantuan Prancis untuk Ukraina.

    Bahkan, Partai sayap kiri France Unbowed (LFI) menuntut pengunduran diri Macron.

    Jatuhnya karier politik Barnier ini justru disambut baik oleh pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, yang selama bertahun-tahun telah mencoba menggambarkan partainya, National Rally, sebagai calon pemerintahan yang siap memimpin.

    “Saya tidak mendesak Macron untuk mengundurkan diri,” katanya. “Tekanan terhadap presiden akan semakin besar. Hanya dia yang bisa mengambil keputusan itu.”

    Tidak ada jalan keluar yang mudah dari krisis politik Prancis

    Prancis kini menghadapi masa ketidakpastian politik mendalam, yang sudah membuat investor di obligasi dan saham negara itu gelisah. Awal pekan ini, biaya pinjaman Prancis sempat melampaui Yunani, yang biasanya dianggap jauh lebih berisiko.

    Macron kini harus membuat pilihan. Istana Elysee mengatakan, presiden dijadwalkan akan berbicara kepada rakyat Prancis pada hari Kamis (05/12) malam waktu setempat.

    Tiga sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Macron ingin segera menunjuk perdana menteri baru, dengan salah satu sumber menyebut, ia ingin melakukannya sebelum upacara pembukaan kembalinya Katedral Notre-Dame pada hari Sabtu (07/12), yang rencananya akan dihadiri oleh Trump.

    Perdana menteri baru akan menghadapi tantangan yang sama seperti Barnier dalam mengesahkan rancangan undang-undang, termasuk anggaran 2025, yang perlu diadopsi oleh parlemen yang terpecah-belah. Tidak akan ada pemilu parlemen baru sebelum bulan Juli.

    Sebagai alternatif, Macron dapat meminta Barnier dan para menterinya untuk tetap menjabat sebagai pemerintahan sementara, selagi ia mencari waktu untuk menunjuk PM yang mampu menarik dukungan lintas partai untuk mengesahkan undang-undang.

    Pemerintah sementara juga dapat mengusulkan undang-undang darurat untuk melanjutkan ketentuan pajak dan pengeluaran dalam anggaran 2024 ke tahun depan, atau menggunakan kekuasaan khusus untuk mengesahkan rancangan anggaran 2025 melalui dekrit, meskipun para ahli hukum mengatakan langkah ini adalah area abu-abu secara hukum dan biaya politiknya akan sangat besar.

    Derita ekonomi yang akan dihadapi Prancis

    Gejolak ini bukan tanpa risiko bagi Le Pen. Sekutu Macron mencoba menggambarkannya sebagai agen kekacauan, setelah partainya bergabung dengan kelompok sayap kiri untuk menjatuhkan Barnier.

    “Rakyat Prancis akan menilai keras keputusan yang akan Anda ambil,” kata Laurent Wauquiez, seorang anggota parlemen dari partai konservatif Les Republicains yang mendukung Macron, kepada Le Pen di parlemen.

    Sejak Macron mengadakan pemilu dadakan musim panas lalu, indeks pasar saham acuan CAC 40 Prancis (FCHI) telah turun hampir 10% dan menjadikan angka itu yang terburuk di antara negara-negara ekonomi utama Uni Eropa lainnya.

    Euro EUR=EBS menunjukkan sedikit reaksi terhadap dolar, dan diperdagangkan sekitar $1,05 (sekitar Rp16.600) per euro (sekitar Rp16.700), tetapi turun terhadap mata uang Eropa lainnya seperti franc Swiss dan pound Inggris.

    “Saya terkejut euro tidak banyak bergerak,” kata Nick Rees, analis senior pasar valuta asing di Monex Europe. “Ada dua kekuatan besar di Eropa, Prancis dan Jerman, yang keduanya saat ini kehilangan kekuatan.”

    Rancangan anggaran Barnier bertujuan mengurangi defisit fiskal dari proyeksi 6% dari output nasional tahun ini menjadi 5% pada 2025. Menjatuhkan pemerintahannya akan menjadi bencana bagi keuangan negara, kata Barnier.

    Le Pen tidak menggubris peringatan tersebut. Ia mengatakan partainya akan mendukung undang-undang darurat apa pun yang akhirnya mampu memperpanjang ketentuan pajak dan pengeluaran anggaran 2024 hingga tahun depan, untuk memastikan adanya pembiayaan sementara.

    kp/ha (Reuters)

    (ita/ita)

  • Komentar Bullish Bos The Fed Picu Penguatan Bursa Asia

    Komentar Bullish Bos The Fed Picu Penguatan Bursa Asia

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham di Asia menguat setelah pasar global mencapai rekor seiring dengan komentar optimistis Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell yang mendukung aset berisiko. Sementara itu, pedagang mata uang tetap waspada karena pemerintah Prancis jatuh setelah mosi tidak percaya.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (5/12/2024), indeks saham Topix Jepang menguat 0,5%, indeks S&P/ASX 200 Australia naik 0,7%, sementara saham berjangka di Hong Kong sedikit lebih rendah.

    Saham berjangka AS sedikit berubah setelah kenaikan pada Rabu untuk S&P 500 dan Nasdaq 100 yang sarat teknologi mendorong indeks utama saham global ke level tertinggi baru.

    Pergerakan tersebut didorong oleh perusahaan teknologi AS yang disebut Magnificent Seven menguat selama empat sesi berturut-turut. Reli tersebut dibantu oleh kenaikan untuk Nvidia Corp dan Meta Platforms Inc.

    Imbal Hasil obligasi AS atau US Treasury stabil setelah reli di sesi sebelumnya di seluruh kurva. Imbal hasil 10 tahun turun empat basis poin pada hari Rabu, sementara imbal hasil dua tahun yang sensitif terhadap kebijakan turun lima basis poin. 

    Dalam acara New York Times DealBook Summit di New York, Powell mengatakan ekonomi AS dalam kondisi yang sangat baik, dan menyampaikan bahwa risiko penurunan dari pasar tenaga kerja telah surut.

    Powell juga mengatakan pejabat Federal Reserve mampu bersikap hati-hati saat mereka menurunkan suku bunga ke tingkat netral — yang tidak merangsang atau menahan ekonomi.

    Di Eropa, euro menghadapi tantangan lebih lanjut menyusul perselisihan mengenai anggaran tahun depan di Paris. Pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen dan koalisi sayap kiri memberikan suara menentang pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier, sehingga memperburuk prospek bagi investor. 

    Pasar sebagian besar telah memperkirakan hasil tersebut sebelum waktunya yang terjadi setelah perdagangan reguler ditutup.

    Mata uang won stabil setelah kekacauan awal minggu ini di Korea Selatan. Presiden Yoon Suk Yeol diperkirakan akan berpidato di hadapan rakyat pada Kamis malam.

    Yen stabil di sekitar 150 per dolar pada perdagangan Kamis pagi. Imbal hasil untuk utang pemerintah Australia dan Selandia Baru turun pada Kamis pagi, mencerminkan pergerakan dalam Obligasi Pemerintah pada hari sebelumnya.

  • Parlemen Prancis Gulingkan PM Michael Barnier via Mosi Tidak Percaya

    Parlemen Prancis Gulingkan PM Michael Barnier via Mosi Tidak Percaya

    Jakarta –

    Perdana Menteri Prancis Michel Barnier digulingkan dari jabatannya lewat pemungutan mosi tidak percaya oleh parlemen Prancis. Usai lengser, Barnier segera menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prancis Emannuel Macron.

    Dilansir Sky News, Kamis (5/12/2024), Barnier akan mengajukan pengunduran diri kepada Macron pada Jumat (6/12) waktu setempat. Media Prancis, BFMTV, melaporkan Barnier akan bertemu dengan Macron di Israna Elysee pada besok pagi sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

    Parlemen Prancis diketahui menggelar pemungutan mosi tidak percaya kepada Barnier pada Rabu (4/12). Mayoritas anggota parlemen Prancis memilih untuk menggulingkan pemerintahan Barnier.

    Dilansir Al-Jazeera, sidang pemungutan mosi tidak percaya digelar di Majelis Nasional Prancis. Sebanyak 331 legislator dari total 577 anggota parlemen Prancis telah memilih mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Barnier.

    Pemungutan suara tersebut diserukan oleh partai oposisi sayap kiri dan kanan setelah Barnier menggunakan kekuasaan khusus untuk mendorong langkah-langkah anggaran tanpa pemungutan suara di parlemen.

    Pemerintahan Barnier adalah pemerintahan pertama di Prancis yang digulingkan melalui mosi tidak percaya dalam lebih dari 60 tahun. Ketua DPR Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus “mengajukan pengunduran dirinya” kepada Macron dan menyatakan sesi tersebut ditutup.

    Setelah pemungutan suara, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen mengatakan tekanan kini meningkat terhadap Presiden Macron meskipun dia tidak menyerukan pengunduran dirinya, dan menambahkan bahwa hanya Macron yang memiliki keputusan terakhir mengenai masalah ini.

    Dengan dukungan kelompok sayap kanan, mayoritas dari 331 anggota parlemen dari 577 anggota parlemen memilih untuk menggulingkan pemerintahan Barnier.

    (ygs/zap)

  • 331 Anggota Parlemen Ajukan Mosi Tidak Percaya, PM Prancis Terancam Lengser

    331 Anggota Parlemen Ajukan Mosi Tidak Percaya, PM Prancis Terancam Lengser

    Jakarta –

    Nasib pemerintahan Perdana Menteri Prancis Michel Barnier kini di ujung tanduk. Mayoritas anggota parlemen Prancis telah mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintahannya.

    Dilansir Al-Jazeera, Kamis (5/12/2024), sidang pemungutan mosi tidak percaya digelar di Majelis Nasional Prancis pada Rabu (4/12). Sebanyak 331 legislator dari total 577 anggota parlemen Prancis telah memilih mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Barnier.

    Pemungutan suara tersebut diserukan oleh partai oposisi sayap kiri dan kanan setelah Barnier menggunakan kekuasaan khusus untuk mendorong langkah-langkah anggaran tanpa pemungutan suara di parlemen.

    Pemerintahan Barnier adalah pemerintahan pertama di Prancis yang digulingkan melalui mosi tidak percaya dalam lebih dari 60 tahun. Dia diperkirakan segera mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Emmanuel Macron.

    Ketua DPR Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier sekarang harus “mengajukan pengunduran dirinya” kepada Macron dan menyatakan sesi tersebut ditutup.

    Setelah pemungutan suara, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen mengatakan tekanan kini meningkat terhadap Presiden Macron meskipun dia tidak menyerukan pengunduran dirinya, dan menambahkan bahwa hanya Macron yang memiliki keputusan terakhir mengenai masalah ini.

    Dilansir CNN, mosi tidak percaya kepada Michel Barnier diajukan oleh kelompok sayap kiri Prancis dan mendapatkan dukungan dari kelompok kanan. Langkah itu diambil usai Barnier pada Senin (2/12) memaksakan rancangan undang-undang pembiayaan jaminan sosial tanpa melalui pemungutan suara anggota parlemen.

    Saat membela kasusnya dalam debat di Majelis Nasional pada hari Rabu (4/12), Barnier mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia “tidak takut,” namun memperingatkan bahwa memecatnya akan membuat “segalanya menjadi lebih sulit.”

    Sehari sebelum pemungutan suara, Barnier menuduh kelompok sayap kanan melakukan pemerasan politik. Dia mengatakan bahwa mereka telah menyetujui konsesinya mengenai kenaikan pajak listrik dan bantuan medis untuk orang-orang yang tidak memiliki dokumen sebelum menuntut lebih banyak.

    , pemimpin National Rally sayap kanan, mengatakan dalam debat bahwa ketaatan keras Barnier pada dogma dan doktrin mencegahnya membuat konsesi sekecil apa pun, yang akan menghindari hasil ini. Dia menyalahkan Macron atas jatuhnya pemerintahan Barnier.

    “Dialah yang paling bertanggung jawab atas situasi saat ini,” katanya setelah pemungutan suara. Macron “akan memikul tanggung jawabnya, dia akan melakukan apa pun yang ditentukan oleh alasan dan hati nuraninya,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Prancis TF1.

    (ygs/ygs)

  • Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Jakarta –

    Setelah pemilihan parlemen Eropa pada Juni, pemilih Perancis menyaksikan dua perkembangan mengejutkan di dalam negeri. Pertama, mengingat kekalahan yang dideritanya dalam pemilu Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk membubarkan parlemen Prancis, Majelis Nasional, dan menggelar pemilu cepat.

    Sehari kemudian, kelompok kiri politik Perancis, yang biasanya terpecah menjadi beberapa partai kecil, mengumumkan, mereka membentuk aliansi baru, Front Populer Baru / New Popular Front (NFP) untuk mencegah National Rally (RN) yang berhaluan sayap kanan untuk menang dalam pemilu.

    Kelompok kiri tampaknya telah mencapai tujuan tersebut, setelah berhasil memenangkan pemilu putaran kedua pada Minggu (07/7) dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen. “Front Populer Baru siap untuk memerintah,” kata Jean-Luc Melenchon, ketua partai terbesar NFP, partai sayap kiri France Unbowed (LFI), pada Minggu malam.

    Marine Tondelier, presiden Partai Hijau dan salah satu penggagas aliansi NFP, mendukung klaim Melenchon, “Kami menang, dan sekarang, kami akan memerintah,” katanya menanggapi hasil pemilu.

    Dia didukung oleh Olivier Faure, ketua Partai Sosialis, yang mengatakan, “Front Populer Baru harus memimpin babak baru dalam sejarah kita.” Pidatonya juga mengungkapkan hambatan apa yang mungkin ada di depan aliansi kiri. Faure tidak ingin berkolaborasi dengan aliansi ramah bisnis yang didukung oleh kelompok tengah yang diinisiasi Macron, “Together”.

    Siapa yang berada di aliansi kiri?

    Dalam aliansi NFP, Partai Sosialis memiliki pengalaman paling banyak dalam pemerintahan, dengan Francois Mitterrand (1981-1995) dan Francois Hollande (2012-2017), keduanya pernah menjabat sebagai presiden.

    Partai ini juga mempunyai pengalaman memerintah berdasarkan peraturan pembagian kekuasaan yang dikenal di Perancis sebagai “kohabitasi,” dimana partai yang dipimpin oleh presiden tidak memiliki mayoritas mutlak di parlemen dan harus bekerja sama dengan pemerintah oposisi. Hal ini terjadi antara tahun 1997 dan 2002, ketika Perdana Menteri Sosialis Lionel Jospin bertugas di bawah Presiden Konservatif Jacques Chirac.

    Di masa lalu, Melenchon menuai kritik dengan pernyataan tentang operasi militer Israel di Gaza yang ditafsirkan sebagai antisemit. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, ia mengaku memahami klaim Moskow yang merasa terancam oleh perluasan aliansi militer NATO.

    Secara keseluruhan, Melenchon mengkritik komando militer terpadu NATO, dan ia berulang kali merekomendasikan Prancis untuk mundur dari aliansi militer itu.

    Di belakang LFI dan Sosialis, Partai Hijau, yang secara resmi dikenal sebagai Ekologi Eropa – Partai Hijau (EELV), adalah partai terkuat berikutnya dalam aliansi tersebut. Diikuti oleh Partai Komunis Perancis (PCF) dan sejumlah partai kecil lainnya, termasuk sebuah faksi kecil yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah seberang laut Polinesia Prancis di Pasifik Selatan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Akankah aliansi baru ini mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya?

    Aliansi baru ini kini bergabung dengan daftar panjang upaya serupa di masa lalu yang menyatukan kelompok kiri untuk memerintah. Pada tahun 2022, misalnya, Melenchon meminta partai-partai sayap kiri Prancis untuk berkampanye bersama ketika Presiden Macron berhadapan dengan populis sayap kanan Marine Le Pen dari National Rally (RN) dalam pemilu terakhir di negara itu.

    Saat itu, Persatuan Ekologis dan Sosial Populer (NUPES) yang dipimpin Melenchon menjadi kelompok terkuat kedua di parlemen, namun gagal mewujudkan posisinya menjadi kekuatan politik, karena kaum Sosialis, Komunis, dan Hijau terbukti enggan mengorbankan kedaulatan partainya masing-masing untuk bergabung dengan kelompok tersebut yang beraliansi oposisi formal di bawah kepemimpinan Melenchon.

    Namun keadaannya berbeda kali ini. Melenchon tidak lagi menjadi tokoh utama dalam aliansi tersebut. Sebaliknya, para ketua dari masing-masing partai dalam aliansi tersebut telah berkumpul untuk membentuk kepemimpinan kolektif.

    Sophie Pornschlegel, pakar kebijakan di lembaga intelektual Eropa Jacques Delors yang berbasis di Brussels, yakin aliansi baru ini memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya.

    “Mereka mempunyai alasan yang lebih baik untuk tetap bersatu,” jelasnya, “karena mereka sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan kekuasaan eksekutif.” Dia juga menunjukkan bahwa Partai Sosialis telah memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam aliansi tersebut setelah pemilu, dan bahwa generasi muda dari politisi yang tidak terlalu egosentris kini telah mengambil alih kekuasaan di partainya masing-masing.

    Akankah aliansi menjadi koalisi?

    Masih harus dilihat apakah aliansi sayap kiri yang baru akan mampu mengubah keberhasilan pemilu hari Minggu menjadi kekuatan politik yang nyata. Sebelum pemilu, perwakilan dari beberapa partai dalam aliansi tersebut telah berbicara tentang sikap mendukung pemerintahan yang bersatu dengan Macron dan menentang Le Pen.

    Meskipun LFI yang dipimpin Melenchon tampaknya tidak mau berkompromi dengan beberapa tuntutan politiknya, Macron telah memberi isyarat bahwa ia tidak mau bekerja sama dengan Melenchon.

    “Pertanyaannya sebenarnya adalah, siapa yang akan menerima posisi apa di pemerintahan baru,” kata Pornschlegel. “Tidak mungkin [France Unbowed] akan menunjuk perdana menteri berikutnya, karena Macron tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun negosiasi masih berlangsung, jadi masih sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi.”

    Aliansi NFP mengatakan mereka ingin memilih calon perdana menteri minggu ini. Namun Tondelier menambahkan, pertanyaan yang lebih penting adalah, “Kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan baru?” (rs/as)

    (ita/ita)

  • Tak Terduga, Partai Kiri Menang Besar di Putaran Kedua Pemilu Prancis

    Tak Terduga, Partai Kiri Menang Besar di Putaran Kedua Pemilu Prancis

    Jakarta –

    Prancis akan hadapi kemungkinan parlemen yang menggantung setelah pemilihan pada Minggu (07/07), di mana aliansi sayap kiri secara tak terduga berhasil memenangkan perolehan suara, tetapi belum ada aliansi yang mendapatkan suara mayoritas mutlak.

    Aliansi kiri New Popular Front (NFP) diperkirakan mendapat 172-215 kursi dalam parlemen, sementara di posisi kedua ada aliansi tengah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mendapat 150-180 kursi.

    Para pemilih memberikan kemunduran besar bagi partai nasionalis ultrakanan Marine Le Pen, Rassemblement Nasional (RN). Jajak pendapat sebelumnya memperkirakan RN akan memenangkan putaran kedua, tapi partai itu justru berada di posisi ketiga, dengan 120-152 kursi di parlemen.

    PM Attal akan segera undur diri

    PM Gabriel Attal akan menawarkan pengunduran dirinya kepada Presiden Macron pada Senin (08/07), setelah partainya berada di posisi kedua.

    Attal juga mengatakan, jika pengunduran dirinya ditolak, dia siap untuk tetap menjabat “selama tugas menuntut,” di mana Olimpiade Paris 2024 akan segera dimulai dalam tiga minggu mendatang.

    Hasil putaran kedua ini juga menjadi pukulan telak bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berhaluan sentris, di mana sebelumnya dia menyerukan dilangsungkannya pemilihan cepat untuk menjernihkan situasi politiknya setelah partainya kalah dalam pemilihan Parlemen Eropa bulan lalu.

    Mantan Presiden Francois Hollande melaju ke Parlemen

    Mantan Presiden Prancis Francois Hollande akan menjadi salah satu anggota baru Majelis Nasional sebagai bagian dari aliansi NFP.

    “Saya tidak akan menjadi anggota parlemen pada umumnya, itu sudah jelas,” aku Hollande, mengingat latar belakangnya.

    Pria berusia 70 tahun itu bersaing memperebutkan kursi Correze di sebelah timur Bordeaux, dan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa keputusannya untuk kembali berakar pada “situasi luar biasa” yang diciptakan ketika Emmanuel Macron menyerukan pemilihan cepat.

    Dia mengklaim proyeksi 43,1% suara pada putaran kedua, dibandingkan dengan 31,4% untuk kandidat RN Maitey Pouget, dan sekitar 25% untuk kandidat kanan-tengah Francois Dubois.

    Petahana Dubois adalah salah satu kandidat yang menolak mundur dari pemungutan suara putaran kedua meski menempati posisi ketiga pada putaran pertama. Di banyak daerah pemilihan, kandidat peringkat ketiga menarik diri agar tidak memecah belah suara yang lebih berhaluan kiri melawan RN.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Belum ada aliansi dengan suara mayoritas mutlak

    Di pemilihan legislatif kali ini, tidak ada satu pun partai yang mendapatkan cukup kursi untuk menjadi suara mayoritas mutlak di parlemen.

    Itu berarti, parlemen akan terbagi menjadi tiga kelompok politik utama, kiri, tengah, dan kanan, dengan sikap yang sangat berbeda terhadap berbagai isu dan tidak adanya rekam jejak kerja sama di antara ketiganya.

    Parlemen yang menggantung ini bisa mengancam kekacauan pada politik Prancis, untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai perdana menteri berikutnya.

    Presiden Macron mungkin akan memimpin negara ini bersama dengan perdana menteri yang akan banyak menentang kebijakan-kebijakan sentralnya.

    Apa komentar para pemimpin politik Prancis?

    Pemimpin aliansi kiri Jean-Luc Melenchon menyebut hasil pemilu ini adalah “kelegaan yang luar biasa bagi sebagian besar orang di negara kita.”

    Olivier Faure, dari Partai Sosialis yang tergabung dalam aliansi NFP, juga mengatakan “kita harus memulihkan negara ini dengan dasar yang lebih jelas dan NFP harus memimpin dalam babak baru sejarah itu.”

    Faure menambahkan seharusnya tidak ada “koalisi yang berlawanan” yang dibangun di atas kebijakan-kebijakan Macron.

    Sementara Presiden Sayap Kanan Jordan Bardella mengklaim bahwa “Prancis sedang dilempar ke tangan sayap kiri” dan mengutuk sayap kiri itu “aliansi yang tidak bermoral.” Sebelumnya, Bardella berharap menjadi kandidat kuat untuk jadi PM Prancis berikutnya.

    Bardella juga menuduh Macron “mendorong Prancis ke dalam ketidakpastian dan ketidakstabilan.” Le Pen mengatakan “kemenangan kami ini hanya tertunda.”

    Kantor Presiden Macron bahkan mengatakan pihaknya akan “menunggu” sebelum mengambil langkah untuk membentuk pemerintahan baru.

    kp/rs (Reuters, AP, AFP, dpa)

    (ita/ita)

  • Usia 28 Tahun, Jordan Bardella Berpeluang Jadi PM Prancis Termuda

    Usia 28 Tahun, Jordan Bardella Berpeluang Jadi PM Prancis Termuda

    Paris –

    Jordan Bardella dari partai sayap kanan jauh (far-left), National Rally (RN) baru berusia 28 tahun. Dia berpeluang menjadi Perdana Menteri Prancis termuda jika partainya menang pemilu.

    Dilansir AP, Minggu (7/7/2024), Bardella sudah membantu partainya meraih posisi terkuat saat ini.

    Partai RN, partainya Marine Le Pen, sudah menang di pemilu legislatif putaran pertama. Partai ini menonjol karena sikap nasionalisnya yang anti-imigran. Hari ini, Pileg Prancis putaran kedua sedang berlangsung.

    Dilansir BBC, Bardella punya karier politik yang cepat meroket, dari anak tidak lulus sekolah dan pengangguran dari pinggiran utara Paris ke partainya Le Pen, dan akhirnya menjadi Presiden Partai RN itu. Bardella berasal dari daerah Seine-Saint-Denis, wilayah tertinggal yang diliputi masalah narkoba, kemiskinan, dan ketidakteraturan kedatangan imigran.

    “Saya di politik karena segala yang saya lalui di hidup saya. Untuk menghentikan masalah itu menjadi kenormalan di seluruh Prancis. Karena apa yang terjadi di situ tidak normal,” ujar Bardella.

    Secara garis keturunan, Bardella sebenarnya juga punya nasab luar Prancis. Kedua orang tuanya adalah keturunan Italia, dan bapaknya punya nenek orang Aljazair. Namun, Bardella selanjutnya diasuh oleh ibunya.

    Usia dan pengalaman agaknya tidak diperhitungkan di kancah politik Prancis kiwari. Presiden Prancis Emmanuel Macron kini berusia 46 dan Perdana Menteri Prancis kini Gabriel Attal berusia 35 tahun.

    (dnu/imk)

  • Ratusan Caleg Prancis Undur Diri Demi Kalahkan Kandidat Populis Kanan

    Ratusan Caleg Prancis Undur Diri Demi Kalahkan Kandidat Populis Kanan

    Jakarta –

    Jumlah kandidat yang mengundurkan diri dari pemilihan umum legislatif di Prancis bersumber pada pantauan dan penghitungan kantor berita AFP, hingga berakhirnya tenggat pendaftaran pada Selasa (2/7) malam lalu.

    Karena tingginya angka partisipasi pada pencoblosan di hari Minggu (30/6), lebih dari 300 dari 577 daerah pemilihan meloloskan tiga kandidat yang kini harus beradu di putaran kedua.

    Dengan mengundurkan diri, kandidat di peringkat ketiga memperbesar peluang caleg lain untuk mengalahkan kandidat partai populis sayap kanan Rassemblement National, RN, yang saat ini memimpin di hampir separuh daerah pemilihan.

    Menurut perkiraan situs berita “Le Grand Continent”, pengunduran diri masal berpotensi menggagalkan peluang RN merebut mayoritas absolut di putaran kedua. Namun demikian, hasil pemilu sulit diperkirakan karena bergantung pada tingkat partisipasi dan besarnya jumlah pemilih mengambang.

    “Pada akhirnya, pemilih Prancis akan mengambil keputusan berdasarkan hati nurani mereka dan bukan berdasarkan rekomendasi pemilu,” kata seorang penasihat Presiden Emmanuel Macron. “Tetapi secara matematis, risiko mayoritas absolut untuk RN berkurang.”

    Tekad berkuasa Marine Le Pen

    Kantor Berita AFP melaporkan, daftar caleg yang mengundurkan diri mencakup 131 kandidat dari aliansi sayap kiri New Popular Front dan 82 dari aliansi tengah Together for the Republic. Beberapa kandidat dari partai politik lain juga mengundurkan diri karena berbagai alasan.

    Sementara itu, Rassemblement National bersikeras membentuk pemerintahan selanjutnya di Paris meski tanpa mayoritas absolut. Pemimpin RN Marine Le Pen mengklaim pihaknya akan bekerja sama dengan partai politik lain dan melibatkan berbagai kelompok.

    Pernyataannya itu menjauhkan Le Pen dari koridor yang digariskan Ketua Umum RN Jordan Bardella, yang menegaskan hanya akan mengklaim jabatan perdana menteri jika mendapat suara mayoritas.

    “Jika kami memiliki sekitar 270 kursi dan masih membutuhkan 19 anggota parlemen, maka kami akan mendekati yang lain,” kata Le Pen. “Beberapa anggota parlemen sayap kanan dan sayap kiri telah menunjukkan kedekatan dengan posisi kami.”

    Aliansi melawan populisme kanan

    Pembagian kursi di Majelis Nasional akan diputuskan dalam pemilihan putaran kedua Minggu depan. Untuk mencapai mayoritas absolut, dibutuhkan 289 dari 577 kursi di parlemen.

    Pemilu dini di Prancis diumumkan Presiden Emmanuel Macron pada 9 Juni lalu. Dia membubarkan parlemen setelah aliansi populis kanan National Rally memenangkan lebih dari 31 persen suara dalam pemilihan Parlemen Eropa, mengalahkan blok sentris yang dipimpinnya.

    Jajak pendapat oleh lembaga riset Toluna Harris Interactive yang dirilis pada Rabu (3/7), memperkirakan RN hanya akan meraih 190 hingga 220 kursi di parlemen. Adapun aliansi sayap kiri yang disebut Front Populer Baru diprediksi mendapat antara 159 dan 183 kursi, sementara kubu presiden yang berhaluan tengah meraih 110 hingga 135 kursi.

    Demi mengalahkan RN, Macron membentuk “Fron Republik” dengan niat menyatukan kekuatan demi menghadang populisme kanan.

    “Ada satu blok yang dapat memperoleh mayoritas mutlak dan digolongkan sebagai kelompok ekstrim kanan,” kata Perdana Menteri Gabriel Attal kepada radio France Inter. “Apa yang dipertaruhkan di pemilu putaran kedua pada Minggu malam adalah melakukan segalanya agar kelompok ekstrem kanan tidak mendapatkan mayoritas mutlak,” katanya.

    “Adalah hal menjengkelkan bagi banyak pemilih Prancis untuk memberikan suara secara terpaksa demi mencegah RN, imbuhnya. “Tapi ini sudah merupakan tanggung jawab kita semua.”

    rzn/as (afp,dpa)

    (ita/ita)

  • Hasil Pemilu di Prancis Ancaman Bagi Poros Paris-Berlin?

    Hasil Pemilu di Prancis Ancaman Bagi Poros Paris-Berlin?

    Jakarta –

    Setelah putaran pertama pemilu di Prancis, kekhawatiran di kalangan politik Jerman makin meningkat. Ricarda Lang dari Partai Hijau dan Mario Voigt dari CDU dalam wawancara mengatakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kesalahan ketika memutuskan pembubaran parlemen dan pemilu baru.

    Menjelang pemilu, pemimpin partai ultra kanan Rassemblement National (RN) Jordan Bardella mengatakan, sebagai kepala pemerintahan dia tidak akan langsung mengubah apapun dalam hubungan Prancis-Jerman.

    Tapi pakar Prancis dari Berlin Science and Politics Foundation SWP, Ronja Kempin, tidak yakin. RN selalu “sangat kritis terhadap Jerman, terkadang hampir anti-Jerman. Macron dituduh menjual kepentingan Prancis ke Jerman dan mereka ingin membalikkan hal tersebut segera setelah ada opsi untuk berkuasa,” kata Kempin.

    RN juga selama ini menolak proyek pesawat dan tank tempur gabungan Jerman-Prancis, dan menuntut proyek-proyek itu harus diakhiri. Tapi Jordan Bardella sekarang mengatakan bahwa mereka akan menghormati kewajiban internasional Prancis.

    Banyak potensi konflik

    Marc Ringel, direktur Institut Jerman-Prancis di Ludwigsburg, Jerman, juga melihat kesulitan dalam hubungan bilateral, jika benar terbentuk pemerintahan RN di Paris. Pertanyaannya, apakah pemerintah Prancis yang baru akan mematuhi perjanjian-perjanjian bilateral? “Ada banyak ketidakpastian,” kata Marc Riegel.

    Beberapa hal yang ada dalam program pemilu RN memang bisa menjadi sumber konflik dengan Uni Eropa (UE) dan Jerman. Misalnya pengurangan kontribusi Prancis untuk UE, keluarnya Prancis dari pasar listrik UE, penghentian pakta migrasi, atau pembatasan kebebasan bepergian bagi orang asing non-UE. Selain itu, RN juga menuntut dukungan Prancis terhadap Ukraina dikurangi.

    Tapi, bagaimana RN bisa menang besar di Prancis? “Frustrasi umum masyarakat terhadap politik dan semakin meningkatnya perasaan tertinggal. RN telah menyerap ketidakpuasan ini dengan sangat cerdik,” kata Marc Riegel.

    Presiden Macron tolak mundur

    Pemilu putaran kedua yang menentukan akan digelar pada 7 Juli. Para pemimpin blok kiri moderat dan kubu Macron mengatakan mereka akan bekerja sama, dan menarik kandidat mereka di distrik-distrik, di mana kandidat lain memiliki peluang lebih besar demi menghadangkan kubu ultra kanan.

    Tapi kesepakatan untuk menghadang RN mencapai mayoritas absolut belum tentu berhasil. Sekalipun Presiden Emmanuel Macron akan tetap menjadi presiden, karena dia dipilih secara langsung dalam pemilu presiden dan akan berkuasa sampai 2027. Macron juga sudah menyatakan tidak akan mengundurkan diri, sekalipun parlemen nantinya dikuasai oleh kubu lawan.

    Sekalipun RN nantinya gagal mencapai mayoritas absolut setelah pemilu putaran kedua, tidak berarti jalan akan mulus bagi Macron. Karena kemungkinan akan terjadi kebuntuan di parlemen, ketika kekuatan kanan dan kiri saling menghalangi.

    Bagi pemimpin partai RN Jordan Bardella, pemerintahan di bawah kepemimpinannya hanya akan menjadi tujuan sementara. Dalam pemilihan presiden tahun 2027, di mana Macron tidak dapat lagi mencalonkan diri, RN akan mengusung kandidat utama mereka Marine Le Pen untuk menjadi presiden Prancis.

    Jika hal ini terjadi, “kita pasti akan memiliki Eropa yang sangat berbeda,” kata Ronja Kempin. Prancis bahkan bisa saja keluar dari Uni Eropa atau dari mata uang bersama euro. Tapi pengamat politik Marc Riegel, di sisi lain, lebih percaya bahwa Marine Le Pen akan berubah. “Seperti Giorgia Meloni di Italia, Marine Le Pen juga akan tetap berada di Uni Eropa untuk mengubah Uni Eropa, melemahkannya, dan membentuknya kembali menurut ide-ide dia”, katanya.

    (hp/as)

    (ita/ita)

  • Kubu Presiden Macron Tumbang di Putaran Pertama Pemilihan Parlemen Prancis

    Kubu Presiden Macron Tumbang di Putaran Pertama Pemilihan Parlemen Prancis

    Paris –

    Koalisi Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron tumbang di putaran pertama Pemilihan Parlemen Prancis. Blok Partai National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen unggul jauh dari koalisi Macron.

    Dilansir CNN, Senin (1/7/2024), Pemilihan Parlemen putaran pertama telah selesai pada Minggu (30/6) waktu setempat. Berdasarkan hasil perkiraan awal, blok RN menang dengan 34% suara, sementara koalisi sayap kiri New Popular Front (NFP) berada di urutan kedua dengan 28,1%, dan aliansi Ensemble pimpinan Presiden Macron merosot ke posisi ketiga dengan 20,3%.

    Meskipun RN unggul dan memenangkan kursi terbanyak di Majelis Nasional, mereka mungkin tidak bisa mencapai 289 kursi Parlemen. Jumlah tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan mayoritas absolut.

    Namun, kondisi ini menunjukkan bahwa Prancis mungkin sedang menuju ke parlemen yang menggantung dan ketidakpastian politik yang lebih besar.

    Berdasarkan, proyeksi sementara, setelah Pemilihan Parlemen putaran kedua pada hari Minggu depan, Koalisi RN akan memenangkan antara 230 dan 280 kursi dari 577 kursi. Jumlah itu meningkat dari jumlah 88 kursi di parlemen yang akan habis masa jabatannya.

    Sementara itu, Koalisi NFP diproyeksikan memperoleh antara 125 dan 165 kursi. Kemudian, Koalisi Presiden Macron tertinggal dengan antara 70 dan 100 kursi.

    Macron pun sempat buka suara setelah partainya dikalahkan oleh Koalisi RN dalam Pemilu Parlemen Eropa awal bulan ini. Menurutnya, kondisi ini bisa membuat dia menghabiskan sisa tiga tahun masa jabatan presidennya dalam kemitraan yang canggung dengan perdana menteri dari partai oposisi.

    “Demokrasi telah berbicara, dan rakyat Perancis telah menempatkan Partai Nasional dan sekutu-sekutunya di tempat pertama – dan secara praktis telah menghapus blok Macronist,” katanya kepada massa yang bergembira, seraya menambahkan “Belum ada kemenangan yang diraih-dan putaran kedua akan digelar. penentu,” lanjutnya.

    Dalam pidatonya di markas besar RN di Paris, Jordan Bardella, pemimpin partai tersebut yang berusia 28 tahun dan akan menjadi perdana menteri, menggemakan pesan Le Pen.

    “Pemungutan suara yang berlangsung Minggu depan adalah salah satu yang paling menentukan sepanjang sejarah Republik Kelima,” kata Bardella.

    (maa/maa)