Xcloud.id

Tag: Mardiono

  • Baru 2 Bulan Menjabat, Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden usai Katai Penjual Es Teh

    Baru 2 Bulan Menjabat, Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden usai Katai Penjual Es Teh

    TRIBUNJATIM.COM – Gus Miftah kini menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP).

    Pernyataan itu diungkap setelah dirinya mengatai seorang penjual es teh saat Gus Miftah sedang berceramah.

    Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah itu kini menjadi sorotan, tak terkecuali harta kekayaannya.

    Peristiwa Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh itu terjadi saat acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah pada 20 November 2024.

    Terbaru, Gus Miftah dan pedagang es teh, yang belakangan diketahui bernama Sunhaji, sudah saling bertemu dan saling memaafkan.

     Lantas berapa sebenarnya harta kekayaan Gus Miftah, setelah kini ia duduk sebagai utusan presiden?

    Video dirinya menghina Sunhaji pun viral di media sosial dan berujung permintaan maaf pada Rabu (4/12/2024) kemarin.

    Adapun Gus Miftah menyambangi kediaman Sunhaji di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk meminta maaf.

    Tak cuma itu, sorotan publik terhadap Gus Miftah juga terkait belum dilaporkannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Padahal, Gus Miftah sudah resmi dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden sejak 21 Oktober 2024 lalu atau selama dua bulan.

     Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pun buka suara tentang hal tersebut.

    Ketika ditanya batas waktu pelaporan LHKPN, dia mengatakan pejabat negara dapat melaporkannya hingga Januari 2025.

    “(Batas waktu pelaporan LHKPN) 20 Januari 2025,” katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (5/12/2024).

    Pahala mengatakan khusus untuk Utusan Khusus Presiden, baru ada enam orang yang melaporkan LHKPN hingga hari ini.

    “6 dari 15 (orang) sudah lapor,” katanya.

    Namun, saat ditanya apakah Gus Miftah sudah melaporkan LHKPN, Pahala belum mengetahuinya.

    “Wah belum lihat. Ntar gua cek dulu deh,” tuturnya.

    Gaji Gus Miftah Setara Menteri

    Gus Miftah memperoleh honor setara dengan menteri sebagai Utusan Khusus Presiden yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

    “Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” demikian tertulis dalam pasal tersebut.

    Sehingga, Gus Miftah menerima gaji pokok seperti menteri yaitu sebesar Rp5.040.000 seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

    Selain mendapat gaji pokok, Gus Miftah juga memperoleh tunjangan layaknya seperti menteri dan pejabat setingkat menteri yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp13.608.000 per bulan.

    Dengan rincian tersebut, total gaji Gus Miftah mencapai Rp18.648.000 setiap bulannya.

    Tak hanya mendapat gaji, Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden juga mendapatkan kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme jaminan asuransi kesehatan.

    Dia juga mendapat biaya perjalanan, biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, serta biaya pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

    Sebagai informasi, selain Gus Miftah, ada sosok lain yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

    Mereka adalah Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 

    Berikutnya ada Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Digital. 

    Serta ada Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, dan Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

    Sumber Kekayaan Gus Miftah: Bayaran Ceramah Diduga Rp75 Juta hingga YouTube

    Dikutip dari Surya.co.id, sumber kekayaan Gus Miftah berasal dari ceramah yang dilakukannya sebagai pendakwah.

    Diduga, tiap sekali ceramah, Gus Miftah mematok bayaran Rp75 juta. Namun, hal tersebut baru dugaan dan belum ada konfirmasi dari dirinya.

    Selain ceramah, dia juga memiliki bisnis parfum yang bernama D’Goes.

    Gus Miftah, diketahui pernah menjadi Brand Ambassador untuk berbagai produk, salah satunya perusahaan travel Kanomas Arci Wisata yang bergerak di bidang promosi umroh dan haji.

    Dari lini digital, Gus Miftah mempunyai kanal Youtube pribadi yang bernama Gus Miftah Official yang telah memiliki total subscriber lebih dari 1 juta.

    Melansir SocialBlade, Youtube Gus Miftah diperkirakan bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp5 juta hingga Rp85 juta per bulan.

    Karena itu, jika dihitung dalam kurun satu tahun, penghasilannya diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar.

    Reaksi Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto bereaksi usai viral Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, disebut mengolok-olok pedagang es teh.

    Insiden Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah, mengolok-olok pedagang es teh tersebut terjadi saat acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah.

    Istana mengonfirmasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan teguran kepada Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

    Teguran tersebut, terkait pernyataannya kepada pedagang es teh bernama Sunhaji, yang viral di media sosial akhir-akhir ini. 

    Gus Miftah mendapat teguran melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Gus Miftah kini sudah mendatangi pihak terkait untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. 

    Ia pun berharap, situasi dapat kembali membaik dan silaturahmi kedua belah pihak berjalan baik pula. 

    Hasan Nasbi juga menegaskan kembali pesan dari Presiden Prabowo untuk senantiasa menghormati para pekerja keras dari semua lini. 

    Hal tersebut, disampaikan Hasan dalam video yang diunggah di akun resmi Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, Rabu (4/12/2024). 

    Pernyataan Lengkap Istana 

    “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

    Shalom, Salam Sejahtera untuk kita semua, Om swastiastu, Salam kebajikan. Namo buddhaya, 

    Saya membuatkan video ini untuk merespons permintaan dari teman-teman media televisi, untuk menanggapi berita yang viral satu-dua hari terakhir ini.

    Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik, yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan Utusan Khusus Republik Indonesia.

    Dan perlu kami tekankan di sini, bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, siapa pun.

    Beliau pernah berpidato, yang menyatakan beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ia mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. 

    Dan untuk mereka juga Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet, hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa lebih baik.

    Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretariat Kabinet, untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin.

    Kami sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden sudah mendapat informasi, Utusan Presiden sudah mendatangi Bapak Sunhaji secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

    Dan kami melihat dalam berbagai video, Bapak Sunhaji sudah memberikan maaf beliau.

    Kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan jadi lebih baik dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua, bahkan Bapak Sunhaji mengatakan, ingin melihat Bapak Gus Miftah mengadakan pengajian juga di desa beliau, di daerah Banyusari, Kecamatan Grabag, Magelang.

    Kami semua tidak hanya Utusan Presiden, tidak hanya Presiden mengambil pelajaran yang berharga dari kejadian ini, bahwa kita harus berhati-hati mengambil sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ini akan menjadi pelajaran berharga, tidak hanya utusan presiden tetapi kita semua.”

    Sebagaimana diketahui, Gus Miftah menjadi sorotan karena videonya melontarkan kata-kata yang dinilai kasar ke pedagang es teh, viral di media sosial.

    Dalam video, terlihat Gus Miftah diminta oleh penonton pada acara kajiannya di Magelang, Jawa Tengah, untuk memborong es teh seorang bapak yang berdagang saat kajiannya tersebut.

    Gus Miftah yang sedang duduk di panggung menanyakan jumlah dagangan bapak penjual es teh tersebut dan kemudian mengucapkan kata kasar.

    “Oh kon mborong, es tehmu jik okeh po ra? (Oh disuruh borong, es tehmu masih banyak atau tidak?) masih?”

    “Yo kono didol goblok (Ya sana dijual bodoh),” ucap Gus Miftah kepada pedagang es teh dalam potongan video tersebut.

    Gus Miftah mundur

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Miftah dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji, yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    Berikut pidato lengkap Miftah Maulana setelah menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan:

    Keputusan ini muncul di tengah ramainya polemik di media sosial terkait dirinya. 

    Belakangan, sejumlah petisi daring di situs Change.org mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya.

    Salah satu petisi berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden” telah memperoleh dukungan besar. Berdasarkan pantauan, pada Jumat pukul 10.34 WIB, petisi tersebut telah diteken oleh 254 ribu orang.

     Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan, dengan lebih dari 250 ribu tanda tangan terkumpul sejak petisi dibuat pada Rabu (4/12/2024) pukul 20.14 WIB. Saat itu, petisi tersebut baru mengumpulkan 3.535 tanda tangan.

    Aksi petisi ini dipicu oleh dugaan bahwa Gus Miftah mengolok-olok seorang penjual es teh, yang menjadi perbincangan luas di kalangan publik dan media daring.

    Isi Lengkap Pernyataan Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden
    Berikut pidato lengkap Miftah Maulana setelah menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan:

    Bapak Presiden RI, Bapak Wapres dan rakyat Indonesia yang saya cintai dan hormati.

    Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip Ayat 26, dalam Surat Al-Imron:

    “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu,”.

    Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan, sebuah keputusan, yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam, setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikhoroh.

    Saya memutuskan, untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden RI bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat Indonesia.

    Sekali lagi saya ulangi.

    Keputusan ini saya ambil, bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi semata-mata, keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat Indonesia

    Keputusan ini bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur. Melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam.

    Seorang berjiwa besar pernah berkata, kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah salah satu sarana untuk berbuat kebaikan.

    Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang dimana saya bisa memberikan manfaat.

    Kepada bapak presiden, saya mengucapkan terimakasih, yang setulus-tulusnya, atas amanah dan kepercayaan, yang telah diberikan pada saya.

    Saya seorang anak yang berlatarbelakang dari jalanan, bergaul dengan dunia premanisme dan klub malam dan telah diangkat derajat tinggi oleh Presiden adalah anugerah yang luar biasa melalui perantara Presiden Prabowo.

    “Saya mohon maaf pada bapak, belum bisa menjadi sesuai yang bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terimakasih pada bapak presiden karena saya belajar jadi ksatria.

    Pada seluruh rakyat saya terimakasih atas dukungan doa dan kepercayaan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari khilaf, kekurangan, baik sengaja atau tidak. 

    Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya yakin kebenaran hanya milik Allah SWT.

    Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti atau bahkan saya boleh ada atau tiada, tapi Indonesia harus terus maju, jadi bangsa adil, makmur, bermartabat, apapun situasinya bagaimanapun keadaannya untuk terus belajar dan hadir menjadi bagian dari solusi dalam kapasitas sebagai pendakwah.

    Saya tetap akan membawa pesan persatuan, toleransi, menjadikan keragaman sebagai kekuatan, bukan pemecah belah. Ini jadi energi integrasi nasional yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.

    Saya berdoa pemerintah di bawah Presiden Prabowo diberi kekuatan, keberkahan dan kebijaksanaan. Semoga langkah beliau dimudahkan dan dirahmati untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, penuh keberkahan.

    Akhir kata, saya berdoa untuk tanah air tercinta dan senantiasa diberikan kekuatan, membawa nama Indonesia harum di mata internasional.

     

  • Gus Miftah Mundur setelah 46 Hari Menjadi Utusan Khusus Presiden

    Gus Miftah Mundur setelah 46 Hari Menjadi Utusan Khusus Presiden

    loading…

    Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden mulai Jumat, 6 Desember 2024. Gus Miftah mundur setelah 46 hari menjadi pejabat. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Miftah Maulana Habiburrahman ( Gus Miftah ) mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden mulai Jumat, 6 Desember 2024. Gus Miftah mundur setelah 46 hari menjadi pejabat.

    Diketahui, Gus Miftah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76-M Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Tahun 2024-2029. Pelantikan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa, 22 Oktober 2024.

    Ini daftar Utusan Khusus Presiden yang dilantik Prabowo:

    1. Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
    3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
    4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
    5. Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Digital
    6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral
    7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

    Diketahui, Gus Miftah memutuskan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Gus Miftah sebelumnya viral akibat menghina penjual es teh saat mengisi pengajian di Magelang.

    Keputusan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden disampaikan Gus Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji di Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” kata Gus Miftah.

    Sebelumnya, Gus Miftah viral di media sosial lantaran menghina penjual es teh Sunhaji. Peristiwa Gus Miftah mengolok-olok pedagang es tersebut dalam acara Magelang Bersholawat Bersama Gus Miftah Habiburrohman, Gus Yusuf Chudlori, Habib Zaidan Bin Yahya. Seorang pedagang es teh dan air mineral kemasan hadir di acara tersebut dan berdiri di antara para jemaah.

    Dagangan dibawanya di atas kepalanya. Sebagian yang hadir di acara itu berteriak meminta Gus Miftah memborong dagangan pria yang menyaksikan dakwah sambil berdiri itu. Namun, Gus Miftah nyeletuk mengolok-olok pedagang minuman itu.

    “Es tehmu masih banyak tidak? Masih? Ya sana jual go***!” celetuk Gus Miftah pakai bahasa Jawa yang disambut tawa mereka yang sepanggung dengan dirinya, dikutip dari YouTube PCNU Kabupaten Magelang, Selasa (3/12/2024).

    Ucapan Gus Miftah tersebut viral dan direspons warganet. Mereka meminta Gus Miftah dipecat. Gus Miftah pun ditegur Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Akhirnya, Gus Miftah memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden.

    (zik)

  • Mardiono Beri Isyarat Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar 2025 – Page 3

    Mardiono Beri Isyarat Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono belum menyatakan secara gas untuk maju atau tidak sebagai ketua umum PPP periode berikutnya.

    Namun bila diberi amanah pada Muktamar ke-10 yang rencananya digelar pada 2025, Mardiono mengaku siap.

    “Begini, saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit,” kata Mardiono usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP NTB di Mataram, Sabtu (16/11/2024) dilansir Antara.

    Mardiono mengatakan bahwa kepemimpinan adalah amanah. Oleh sebab itu, kalau diberi amanah oleh pemegang mandate, Mardiono siap mengemban amanah tersebut.

    Namun Mardiono menyatakan tidak ingin memburu jabatan, karena sepanjang kariernya di partai berlambang kabah tersebut dirinya tidak pernah seperti itu.

    “Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya enggak pernah nyalon, tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar PPP), saya bismillah,” ucap Mardiono diplomatis.

    Desakan Muktamar Dipercepat

    Terkait adanya kabar bahwa desakan muktamar agar dipercepat, Mardiono menyatakan tidak ada desakan itu. Sebab, menurut dia, pelaksanaan muktamar di PPP ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.

    “DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal, sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029,” terang Mardiono.

    Mardiono mengeklaim bahwa PPP adalah partai yang paling demokratis. Tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak manapun.

    “Muktamar tidak semata-mata memilih ketua umum, tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi,” kata Mardiono.

    Kesal karena aksinya tak ditanggapi oleh Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, puluhan kader PPP asal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melakukan aksi pembakaran terhadap seragam partai berlambang Ka’bah di halaman kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP di Menteng, Jak…

  • Mardiono Bicara soal Peluang Maju Jadi Ketua Umum PPP

    Mardiono Bicara soal Peluang Maju Jadi Ketua Umum PPP

    Jakarta –

    Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono belum tegas menyatakan maju sebagai Ketua Umum PPP. Namun, dia mengaku siap jika diberikan amanah pada Muktamar ke-10 yang direncanakan digelar pada 2025 nanti.

    “Begini, saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit,” kata Mardiono usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP NTB di Mataram, dilansir Antara, Sabtu (16/11/2024).

    Mardiono mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Oleh sebab itu, kalau diberi amanah oleh pemegang mandat dirinya siap mengemban amanah tersebut.

    “Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah,” ucapnya.

    Kemudian, Mardiono menyatakan tidak ada desakan Muktamar dipercepat. Sebab, katanya, pelaksanaan Muktamar di PPP itu ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.

    “DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029,” ujarnya.

    “Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi,” katanya.

    (azh/azh)

  • KPU Banjarbaru batalkan pencalonan pasangan Aditya-Said Abdullah

    KPU Banjarbaru batalkan pencalonan pasangan Aditya-Said Abdullah

    Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan membatalkan pencalonan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin–Said Abdullah pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

    Pengumuman pembatalan pasangan nomor urut 2 pada Pilkada Banjarbaru itu disampaikan Ketua KPU Kota Banjarbaru Dahtiar di Kantor KPU Jalan Trikora Banjarbaru, Jumat.

    “Keputusan pembatalan tertuang dalam SK KPU Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024,” ujar Dahtiar.

    Menurut Dahtiar, pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel terkait pelanggaran yang dilakukan pasangan Aditya sebagai calon petahana dan Said Abdullah sebagai mantan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

    Dahtiar menekankan KPU Kota Banjarbaru juga telah mempelajari isi rekomendasi termasuk data maupun beberapa bukti yang menghasilkan KPU melihat sudah memenuhi unsur Pasal 71 ayat 3 Jo. ayat 5 yang disebutkan pada rekomendasi tersebut.

    “Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Oktober 2024 di Banjarbaru,” ucap Dahtiar tanpa memberikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya lebih lanjut terkait pembatalan pencalonan itu.

    Sebelumnya, Bawaslu Kalsel telah mengeluarkan rekomendasi terkait pembatalan pasangan calon wali kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan wakil wali kota Said Abdullah pada kontestasi pada pilkada di Kota “Idaman”.

    Bawaslu Kalsel mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan pada Kamis, menyatakan pasangan petahana Wali Kota dan mantan Sekda Kota Banjarbaru itu diduga melakukan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

    Selain itu, pasangan calon tersebut juga terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Banjarbaru sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada

    Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Aries Mardiono mengungkapkan sesuai hasil kajian yang dilakukan secara objektif, cermat dan prinsip kehatian-hatian dengan kesimpulan Bawaslu Kalsel dari peristiwa yang dilaporkan pelapor.

    Kesimpulan tersebut, menurut Aries, beberapa di antaranya telah terpenuhi minimal dua alat bukti dan terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Kota Banjarbaru sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah.

    Kasus bermula saat Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pilkada 2024 yang disampaikan calon wakil wali kota nomor urut 1 Wartono pada 21 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) UU Pilkada yang diduga dilakukan Ovi atau Aditya sebagai calon wali kota Banjarbaru nomor urut 2.

    Pewarta: Taufik Ridwan/Yose Rizal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dipecat dan Merasa Dizalimi, Pengurus DPW PPP Bali Menuntut Keadilan

    Dipecat dan Merasa Dizalimi, Pengurus DPW PPP Bali Menuntut Keadilan

    Jakarta, Gatra.com – Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua, Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis (10/7/2024). Kedatangan mereka menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang.

    Hal ini dilakukan setelah di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.

    “Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Masa kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar? Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan zalim namanya,” ungkap Idy dalam keterangan yang diterima, Jumat (12/7/2024). 

    Ia menambahkan Plt DPW Bali semenjak diangkat telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024, dengan bukti kenaikan kursi 100% di DPRD Kabupaten.

    Dikatakan, sampai pernyataan ini dibuat tidak pernah menerima surat pemanggilan, surat peringatan, ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali. 

    “Artinya keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasi bernafas keislaman,” ujarnya.

    “PPP in ikan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” tambahnya.

    Thobahul Aftoni yang akrab disapa Toni menandaskan keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kezaliman serta kebijakan ‘semau gue’ dari Pimpinan DPP saat ini, yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip perjuangan PPP, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah dan kebersamaan.

    Dijelaskan Toni, pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomena gunung es kebijakan DPP PPP yang tidak tepat. Terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan obyektif dan rasional, yang kemudian terbukti menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024 lalu. Mulai dari pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan Majelis-Majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai.

    “Buktinya, surat dari empat Majelis PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus. Demi menjaga kekompakan dan soliditas partai. Sekarang kok malah memecat dengan semena-mena. Maka jangan salahkan kami, karena kami yang didzalimi. Dan ingat, doanya mazlum (orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah SWT),” katanya. 

    Ia pun mengingatkan DPW PPP lain sangat mungkin akan mengalami hal serupa, karena Ketua DPW PPP Sumsel juga sudah dinonaktifkan oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP.

    Toni mengingatkan PPP sebagai partai Islam tertua hakikatnya bukanlah milik sejumlah kecil pengurus DPP PPP apalagi milik Plt Ketua Umum DPP PPP seorang beserta kroninya yang selama ini mengendalikan partai dengan suka-suka dan condong ugal-ugalan yang mengakibatkan kegagalan partai dalam menghadapi Pemilu 2024 silam.

    Ia mengajak umat secara umum, pengurus serta kader PPP yang merupakan pemilik PPP yang sebenarnya untuk melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kebijakan partai yang dirasa melenceng.

    “Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” katanya.

    27

  • Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) usai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.

    Utusan Khusus: Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

    Hal itu disampaikan Mardiono usai mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu.

    “Presiden ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa bumi, kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” kata Mardiono.

    Menurutnya, dalam retreat selama empat hari dan tiga malam, jajaran anggota kabinet mendapatkan banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sangat berarti, utamanya terkait kedisiplinan.

    Anggota kabinet juga mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan dalam melakukan percepatan membangun kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang ketahanan pangan.

    “Jadi semua telah dipaparkan dari masing-masing kementerian. Tinggal nanti mengimplementasikan di lapangan. Dan bapak Presiden menginginkan untuk ini langsung dikerjakan lebih cepat, kami tidak ada banyak waktu menunggu, tetapi bekerja cepat untuk rakyat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Bukan Hanya Tak Lolos Parlemen, PPP Juga Kehilangan Kursi Pimpinan DPRD Blitar

    Bukan Hanya Tak Lolos Parlemen, PPP Juga Kehilangan Kursi Pimpinan DPRD Blitar

    Blitar (beritajatim.com) -Nasib kurang mengenakkan dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Legislatif 2024 ini. Rekapitulasi final KPU RI menyatakan bahwa PPP tidak lolos ke parlemen.

    PPP diketahui hanya memperoleh 3,87% suara pada Pileg 2024 ini. Sehingga partai yang diketuai oleh Muhamad Mardiono itu tidak lolos ke parlemen.

    Bukan hanya di pusat, nasib PPP di daerah juga kurang beruntung seperti di Kota Blitar misalnya. Setelah 5 tahun mendapatkan jatah kursi pimpinan DPRD Kota Blitar, pada Pileg 2024 ini PPP harus merelakan kursi pimpinan dewannya untuk partai Golkar.

    “Insyaallah tidak dapat mas (Kursi pimpinan DPRD Kota Blitar),” kata Agus Zunaidi, Ketua DPC PPP Kota Blitar, Kamis (21/03/24).

    Pada Pileg 2024 ini, PPP Kota Blitar hanya memperoleh suara 9.486 suara. Jumlah itu masih kalah dengan Partai Golkar Kota Blitar yang bisa suaranya naik drastis mencapai 10.236.

    Dengan kondisi itu maka PPP harus merelakan kursi pimpinan DPRD Kota Blitar selama 5 tahun ke depan. Posisi PPP bakal digantikan Golkar yang akan menemani PDIP dan PKB.

    “Perolehan suara kita sekitar 9.000 an, ada 3 Caleg yang jadi,” tegasnya.

    Sebenarnya ada 3 Calon Legislatif (Caleg) PPP yang dipastikan jadi anggota DPRD Kota Blitar periode 2024-2029 mendatang. Namun nyatanya meski memiliki 3 wakil, PPP tidak bisa mempertahankan kursi pimpinan DPRD Kota Blitar.

    Jauh sebelum pengumuman final rekapitulasi KPU RI, sang ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi sempat menyebut bahwa Pileg 2024 ini merupakan yang paling jahat dan rusak. Segala upaya yang dilakukan oleh PPP tidak berarti karena kalah dengan gerakan satu malam.

    “Semua di luar perkiraan, karena begitu masif, kalau saya boleh bilang ini pemilu paling jahat, paling rusak,” Kata Agus Zunaidi, Ketua DPC PPP Kota Blitar, Selasa (20/02/24).

    Hasil Pileg 2024 ini pun diluar prediksi dari PPP Kota Blitar. Pasalnya sejak awal PPP Kota Blitar memasang target yang cukup tinggi.

    Namun kini pengurus DPC PPP Kota Blitar menyerahkan sepenuhnya langkah politisnya ke DPP. Pihak DPC akan mengikuti dan mendukung langkah yang ditempuh oleh DPP PPP.

    “Semua kita serahkan ke DPP PPP, itu ranahnya DPP PPP,” pungkasnya. [owi/aje]