Xcloud.id

Tag: Mardiono

  • Mardiono Beri Isyarat Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar 2025 – Page 3

    Mardiono Beri Isyarat Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono belum menyatakan secara gas untuk maju atau tidak sebagai ketua umum PPP periode berikutnya.

    Namun bila diberi amanah pada Muktamar ke-10 yang rencananya digelar pada 2025, Mardiono mengaku siap.

    “Begini, saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit,” kata Mardiono usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP NTB di Mataram, Sabtu (16/11/2024) dilansir Antara.

    Mardiono mengatakan bahwa kepemimpinan adalah amanah. Oleh sebab itu, kalau diberi amanah oleh pemegang mandate, Mardiono siap mengemban amanah tersebut.

    Namun Mardiono menyatakan tidak ingin memburu jabatan, karena sepanjang kariernya di partai berlambang kabah tersebut dirinya tidak pernah seperti itu.

    “Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya enggak pernah nyalon, tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar PPP), saya bismillah,” ucap Mardiono diplomatis.

    Desakan Muktamar Dipercepat

    Terkait adanya kabar bahwa desakan muktamar agar dipercepat, Mardiono menyatakan tidak ada desakan itu. Sebab, menurut dia, pelaksanaan muktamar di PPP ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.

    “DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal, sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029,” terang Mardiono.

    Mardiono mengeklaim bahwa PPP adalah partai yang paling demokratis. Tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak manapun.

    “Muktamar tidak semata-mata memilih ketua umum, tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi,” kata Mardiono.

    Kesal karena aksinya tak ditanggapi oleh Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, puluhan kader PPP asal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melakukan aksi pembakaran terhadap seragam partai berlambang Ka’bah di halaman kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP di Menteng, Jak…

  • Mardiono Bicara soal Peluang Maju Jadi Ketua Umum PPP

    Mardiono Bicara soal Peluang Maju Jadi Ketua Umum PPP

    Jakarta –

    Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono belum tegas menyatakan maju sebagai Ketua Umum PPP. Namun, dia mengaku siap jika diberikan amanah pada Muktamar ke-10 yang direncanakan digelar pada 2025 nanti.

    “Begini, saya ini selama 77 tahun berangkat mulai dari DPC, di wilayah jadi bendahara, ketua wilayah, wakil ketua umum, koordinator wilayah seluruh Indonesia. Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit,” kata Mardiono usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP NTB di Mataram, dilansir Antara, Sabtu (16/11/2024).

    Mardiono mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Oleh sebab itu, kalau diberi amanah oleh pemegang mandat dirinya siap mengemban amanah tersebut.

    “Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah,” ucapnya.

    Kemudian, Mardiono menyatakan tidak ada desakan Muktamar dipercepat. Sebab, katanya, pelaksanaan Muktamar di PPP itu ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.

    “DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029,” ujarnya.

    “Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi,” katanya.

    (azh/azh)

  • KPU Banjarbaru batalkan pencalonan pasangan Aditya-Said Abdullah

    KPU Banjarbaru batalkan pencalonan pasangan Aditya-Said Abdullah

    Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan membatalkan pencalonan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin–Said Abdullah pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

    Pengumuman pembatalan pasangan nomor urut 2 pada Pilkada Banjarbaru itu disampaikan Ketua KPU Kota Banjarbaru Dahtiar di Kantor KPU Jalan Trikora Banjarbaru, Jumat.

    “Keputusan pembatalan tertuang dalam SK KPU Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024,” ujar Dahtiar.

    Menurut Dahtiar, pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel terkait pelanggaran yang dilakukan pasangan Aditya sebagai calon petahana dan Said Abdullah sebagai mantan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

    Dahtiar menekankan KPU Kota Banjarbaru juga telah mempelajari isi rekomendasi termasuk data maupun beberapa bukti yang menghasilkan KPU melihat sudah memenuhi unsur Pasal 71 ayat 3 Jo. ayat 5 yang disebutkan pada rekomendasi tersebut.

    “Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Oktober 2024 di Banjarbaru,” ucap Dahtiar tanpa memberikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya lebih lanjut terkait pembatalan pencalonan itu.

    Sebelumnya, Bawaslu Kalsel telah mengeluarkan rekomendasi terkait pembatalan pasangan calon wali kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan wakil wali kota Said Abdullah pada kontestasi pada pilkada di Kota “Idaman”.

    Bawaslu Kalsel mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan pada Kamis, menyatakan pasangan petahana Wali Kota dan mantan Sekda Kota Banjarbaru itu diduga melakukan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

    Selain itu, pasangan calon tersebut juga terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Banjarbaru sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada

    Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Aries Mardiono mengungkapkan sesuai hasil kajian yang dilakukan secara objektif, cermat dan prinsip kehatian-hatian dengan kesimpulan Bawaslu Kalsel dari peristiwa yang dilaporkan pelapor.

    Kesimpulan tersebut, menurut Aries, beberapa di antaranya telah terpenuhi minimal dua alat bukti dan terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Kota Banjarbaru sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah.

    Kasus bermula saat Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pilkada 2024 yang disampaikan calon wakil wali kota nomor urut 1 Wartono pada 21 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) UU Pilkada yang diduga dilakukan Ovi atau Aditya sebagai calon wali kota Banjarbaru nomor urut 2.

    Pewarta: Taufik Ridwan/Yose Rizal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dipecat dan Merasa Dizalimi, Pengurus DPW PPP Bali Menuntut Keadilan

    Dipecat dan Merasa Dizalimi, Pengurus DPW PPP Bali Menuntut Keadilan

    Jakarta, Gatra.com – Pengurus DPW PPP Bali dibawah kepemimpinan Plt. Ketua, Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni mendatangi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis (10/7/2024). Kedatangan mereka menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang.

    Hal ini dilakukan setelah di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.

    “Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Masa kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar? Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan zalim namanya,” ungkap Idy dalam keterangan yang diterima, Jumat (12/7/2024). 

    Ia menambahkan Plt DPW Bali semenjak diangkat telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024, dengan bukti kenaikan kursi 100% di DPRD Kabupaten.

    Dikatakan, sampai pernyataan ini dibuat tidak pernah menerima surat pemanggilan, surat peringatan, ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali. 

    “Artinya keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasi bernafas keislaman,” ujarnya.

    “PPP in ikan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” tambahnya.

    Thobahul Aftoni yang akrab disapa Toni menandaskan keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kezaliman serta kebijakan ‘semau gue’ dari Pimpinan DPP saat ini, yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip perjuangan PPP, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah dan kebersamaan.

    Dijelaskan Toni, pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomena gunung es kebijakan DPP PPP yang tidak tepat. Terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan obyektif dan rasional, yang kemudian terbukti menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024 lalu. Mulai dari pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan Majelis-Majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai.

    “Buktinya, surat dari empat Majelis PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus. Demi menjaga kekompakan dan soliditas partai. Sekarang kok malah memecat dengan semena-mena. Maka jangan salahkan kami, karena kami yang didzalimi. Dan ingat, doanya mazlum (orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah SWT),” katanya. 

    Ia pun mengingatkan DPW PPP lain sangat mungkin akan mengalami hal serupa, karena Ketua DPW PPP Sumsel juga sudah dinonaktifkan oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP.

    Toni mengingatkan PPP sebagai partai Islam tertua hakikatnya bukanlah milik sejumlah kecil pengurus DPP PPP apalagi milik Plt Ketua Umum DPP PPP seorang beserta kroninya yang selama ini mengendalikan partai dengan suka-suka dan condong ugal-ugalan yang mengakibatkan kegagalan partai dalam menghadapi Pemilu 2024 silam.

    Ia mengajak umat secara umum, pengurus serta kader PPP yang merupakan pemilik PPP yang sebenarnya untuk melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kebijakan partai yang dirasa melenceng.

    “Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” katanya.

    27

  • Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) usai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.

    Utusan Khusus: Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

    Hal itu disampaikan Mardiono usai mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu.

    “Presiden ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa bumi, kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” kata Mardiono.

    Menurutnya, dalam retreat selama empat hari dan tiga malam, jajaran anggota kabinet mendapatkan banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sangat berarti, utamanya terkait kedisiplinan.

    Anggota kabinet juga mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan dalam melakukan percepatan membangun kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang ketahanan pangan.

    “Jadi semua telah dipaparkan dari masing-masing kementerian. Tinggal nanti mengimplementasikan di lapangan. Dan bapak Presiden menginginkan untuk ini langsung dikerjakan lebih cepat, kami tidak ada banyak waktu menunggu, tetapi bekerja cepat untuk rakyat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Bukan Hanya Tak Lolos Parlemen, PPP Juga Kehilangan Kursi Pimpinan DPRD Blitar

    Bukan Hanya Tak Lolos Parlemen, PPP Juga Kehilangan Kursi Pimpinan DPRD Blitar

    Blitar (beritajatim.com) -Nasib kurang mengenakkan dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Legislatif 2024 ini. Rekapitulasi final KPU RI menyatakan bahwa PPP tidak lolos ke parlemen.

    PPP diketahui hanya memperoleh 3,87% suara pada Pileg 2024 ini. Sehingga partai yang diketuai oleh Muhamad Mardiono itu tidak lolos ke parlemen.

    Bukan hanya di pusat, nasib PPP di daerah juga kurang beruntung seperti di Kota Blitar misalnya. Setelah 5 tahun mendapatkan jatah kursi pimpinan DPRD Kota Blitar, pada Pileg 2024 ini PPP harus merelakan kursi pimpinan dewannya untuk partai Golkar.

    “Insyaallah tidak dapat mas (Kursi pimpinan DPRD Kota Blitar),” kata Agus Zunaidi, Ketua DPC PPP Kota Blitar, Kamis (21/03/24).

    Pada Pileg 2024 ini, PPP Kota Blitar hanya memperoleh suara 9.486 suara. Jumlah itu masih kalah dengan Partai Golkar Kota Blitar yang bisa suaranya naik drastis mencapai 10.236.

    Dengan kondisi itu maka PPP harus merelakan kursi pimpinan DPRD Kota Blitar selama 5 tahun ke depan. Posisi PPP bakal digantikan Golkar yang akan menemani PDIP dan PKB.

    “Perolehan suara kita sekitar 9.000 an, ada 3 Caleg yang jadi,” tegasnya.

    Sebenarnya ada 3 Calon Legislatif (Caleg) PPP yang dipastikan jadi anggota DPRD Kota Blitar periode 2024-2029 mendatang. Namun nyatanya meski memiliki 3 wakil, PPP tidak bisa mempertahankan kursi pimpinan DPRD Kota Blitar.

    Jauh sebelum pengumuman final rekapitulasi KPU RI, sang ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi sempat menyebut bahwa Pileg 2024 ini merupakan yang paling jahat dan rusak. Segala upaya yang dilakukan oleh PPP tidak berarti karena kalah dengan gerakan satu malam.

    “Semua di luar perkiraan, karena begitu masif, kalau saya boleh bilang ini pemilu paling jahat, paling rusak,” Kata Agus Zunaidi, Ketua DPC PPP Kota Blitar, Selasa (20/02/24).

    Hasil Pileg 2024 ini pun diluar prediksi dari PPP Kota Blitar. Pasalnya sejak awal PPP Kota Blitar memasang target yang cukup tinggi.

    Namun kini pengurus DPC PPP Kota Blitar menyerahkan sepenuhnya langkah politisnya ke DPP. Pihak DPC akan mengikuti dan mendukung langkah yang ditempuh oleh DPP PPP.

    “Semua kita serahkan ke DPP PPP, itu ranahnya DPP PPP,” pungkasnya. [owi/aje]