Xcloud.id

Tag: Mardiono

  • Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (14/12/2024). Berita mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang diusulkan untuk diangkat jadi pahlawan nasional menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Pramono Anung dan Rano Karno yang segera membentuk tim transisi 100 hari kerja, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muktamar X PPP yang akan dipercepat, hingga PKS yang setuju untuk evaluasi sistem pilkada.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. PKB Usulkan Gus Dur Diangkat sebagai Pahlawan Nasional
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengusulkan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan Gus Dur telah berjasa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia.

    Ia menambahkan, meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti beliau untuk terus menjadi inspirasi dalam mengupayakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat.

    2. Menang Pilgub Jakarta, Pramono Segera Bentuk Tim Transisi 100 Hari Kerja
    Pramono Anung mengatakan akan segera membentuk tim transisi 100 hari kerja untuk mempercepat realisasi janji politiknya saat kampanyenya. Tim itu akan dibentuk sebelum ia dilantik sebagai gubernur Jakarta periode 2025-2030.

    Pramono menyampaikan itu karena dirinya bersama Rano Karno sudah dipastikan memenangi Pilgub Jakarta 2024 dan tidak ada gugatan dari lawannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pramono Anung mengaku senang tidak ada gugatan sengketa hasil Pilgub Jakarta 2024 yang diajukan pasangan nomor Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    3. Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar
    Selain berita Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menanggapi kabar dirinya masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Gus Ipul menyatakan jika namanya disebut hanya wacana setiap menjelang muktamar X PPP.

    Gus Ipul mengakui setiap menjelang muktamar, namanya selalu menjadi bahan obrolan sejumlah pihak yang diisukan menjadi calon ketua umum. Ia pun menegaskan jika isu calon ketua umum PPP itu hanya sebuah wacana saja.

    4. Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat
    Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    5. PKS Setuju Evaluasi Sistem Pilkada yang Diusulkan Presiden Prabowo
    Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Menurut Aboe Bakar, evaluasi tersebut sangat diperlukan, terutama untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk tingginya biaya politik.

    Aboe Bakar mengakui pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar. Ia menilai anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional.

  • Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    ERA.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan bahwa hampir setiap hari menjalankan salat taubat karena memang setiap hari pasti akan ada kesalahan.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Mardiono menanggapi ucapan dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Dalam pernyataan itu, Romy sapaan akrabnya, menyerukan taubat nasuhah.

    “Saya selalu melaksanakan sholat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Ia melanjutkan bahwa semua orang berhak menjalankan taubat begitu pula ia yang sedang dipercaya sebagai Plt Ketua Umum PPP.

    “Setiap hari itu pasti kita akan memperbaharui dosa. Karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertaubat,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI. Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

  • Hasil Mukernas II PPP: Tak Bahas Caketum hingga Penyelenggaraan Muktamar X Usai Lebaran 2025

    Hasil Mukernas II PPP: Tak Bahas Caketum hingga Penyelenggaraan Muktamar X Usai Lebaran 2025

    ERA.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rampung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam. Salah satu hasil pembicaraan Mukernas yaitu penyelenggaraan Muktamar X.

    Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan, forum Mukernas II PPP menyepakati pelaksanaan Muktamar X partainya dipercepat. Rencananya akan digelar usai Lebaran 2025.

    “Muktamar akan kita selenggarakan setelah lebaran. Sedangkan waktu dan tempatnya rekan-rekan wilayah menyerahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat akan ditentukan kapan, tanggal berapa, dan kemudian akan diselenggarakan di mana,” kata Mardiono.

    Kedua, Mukernas II PPP menyepakati tema Muktamar X yaitu ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’.

    Selanjutnya, menyepakati perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP akan dibahas dalam forum muktamar. Menurutnya, sejauh ini tidak ada perubahan.

    “Memang betul adanya AD/ART itu bisa dirubah. Tetapi perubahan AD/ART itu adalah diperuntukkan untuk muktamar yang akan datang,” kata Mardiono.

    “Jadi dalam pelaksanaan mutamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang existing sekarang,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, utusan khusus presiden itu menegaskan, tidak ada pembahasan calon ketua umum PPP dalam forum mukernas yang digelar selama dua hari ini.

    Terkait adanya sejumlah nama-nama yang beredar sebagai kandidat ketua umum partai berlambang Ka’bah, menurutnya itu hanya pemikiran pribadi kader. Namun tidak disuarakan dalam forum resmi di Muktamar II PPP.

    “Mungkin menjadi wacana pemikiran-pemikiran pribadi para kader ya itu sah-sah saja,” kata Mardiono.

    “Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hasil Mukernas ini tidak membahas seorang calon ketua umum. Dan tidak satu pun para peserta Mukernas ini menyebut para calon ketua umum. Jangankan sampai 3, 4 atau satu pun, sekali pun, tidak ada yang disebut,” pungkasnya.

  • Mukernas Rampung, PPP Agendakan Gelar Muktamar April 2025, Bali Diusulkan jadi Lokasi Acara – Halaman all

    Mukernas Rampung, PPP Agendakan Gelar Muktamar April 2025, Bali Diusulkan jadi Lokasi Acara – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangun (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai guna membahas persiapan Muktamar X untuk menentukan kepengurusan baru, pada Sabtu (14/12/2024) malam.

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan, bahwa Mukernas II yang diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ini telah menentukan bahwa Muktamar bakal digelar pada bulan April 2025, mendatang. 

    Dimana, agenda Muktamar dilaksanakan usai hari raya Idul Fitri tahun 2025.

    Namun, Mardiono belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan Muktamar tersebut.

    Hal itu disampaikannya usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu malam.

    “Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah lebaran itu awal ya, awal April ya. Mungkin bisa di akhir April maupun awal Mei. Nanti tergantung kan Muktamar itu banyak yang kita butuhkan,” kata Mardiono.

    Mardiono pun membeberkan sejumlah hal yang perlu dipersiapan jelang Muktamar. Dimana, ketersediaan hotel juga perlu diperhitungkan. 

    Sebab, sebanyak 1.200 peserta yang terdiri dari kader PPP akan turut serta dalam forum tersebut.

    “Pertama adalah kapasitas hotel. Hotel itu yang kita butuhkan itu sekitar 1.200. Kemudian nanti belum lagi pas pembukaan itu kan pasti 2 ribuan. Nah ini yang kita siapkan. Jadi kan menyangkut ketersediaan hotel. Kan kita enggak boleh kan, pokoknya harus hari ini. Nah kalau kita enggak dapat hotel Itu ya. Misalnya ini satu kasus,” beber Mardiono.

    Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan ini menyebut jika permasalahan transportasi juga perlu diperhitungkan oleh panitia Muktamar.

    “Jadi misalnya apakah di Jakarta, bagaimana lalu lintas yang hadir dari Indonesia bagian timur,” ujarnya.

    Mardiono juga menyampaikan bahwa peserta Mukernas turut mengusulkan pulau Bali sebagai lokasi Muktamar. 

    “Bagaimana kalau diselenggarakan di Bali?
    Tapi tadi ada wacana beberapa teman-teman mengusulkan di Bali. Ya, kira-kira tempatnya di Bali. Itu tadi wacana yang diusulkan,” katanya.

    Meski begitu, Mardiono mengatakan bahwa pembahasan lengkap terkait tanggal serta lokasi Muktamar akan diputuskan pasa forum DPP Partai.

    “Tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan oleh DPP. Kemudian nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” jelasnya.

    Diketahui, Muktamar PPP merupakan forum tertinggi partai dalam menentukan kepengurusan partai yang baru, mulai dari Ketua Umum hingga jajaran kepengurusan.

    Sebagai informasi, PPP menggelar Mukernas II di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, sejak Jumat (13/12/2024) hingga Minggu (14/12/2024).

    Mukernas itu diikuti oleh pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP di seluruh Indonesia.

    Mukernas tersebut merupakan forum untuk mengevaluasi kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono yang dinilai gagal memimpin partai sehingga suara anjlok pada Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) hingga akhirnya partai berlambang Kabah itu gagal lolos ke Senayan.

    Muktamar itu juga bakal menjadi forum untuk persiapan Muktamar X PPP, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025-2020.

     

  • Mardiono: Semua sepakat Muktamar X tak diwarnai cacat organisasi

    Mardiono: Semua sepakat Muktamar X tak diwarnai cacat organisasi

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan bahwa semua kader PPP telah bersepakat ketika pelaksanaan Muktamar X nanti tidak diwarnai dengan cacat organisasi untuk mencegah konflik di tubuh partai berlambang Ka’bah.

    “Kita tahu dalam perjalanan Partai Persatuan Pembangunan telah mengalami konflik panjang dan lain sebagainya,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (13/12) malam.

    Menurut dia, pada Muktamar X semua kader bertekad untuk tidak mewarnai jalannya pergantian kepemimpinan dengan konflik yang berkepanjangan.

    Untuk itu, kata Mardiono DPP PPP menyiapkan Muktamar X dengan matang melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara.

    Ia mengatakan bahwa PPP merupakan sebuah organisasi yang sudah berada di tingkat nasional sehingga secara teknis sudah tahu mana arah yang baik dan tidak.

    “Organisasi ini kan organisasi tingkat nasional. Ya tentu tidak seperti mana organisasi-organisasi yang berbasis pada keluarga. Muktamar nanti jangan sampai dibumbui oleh goresan-goresan yang kemudian menjadi beban-beban masa lalu,” ujarnya.

    Mardiono menambahkan bahwa pihaknya juga akan menjaga partai ini ke arah yang lebih baik lagi dan menjaga dari pihak-pihak yang tidak ingin partai ini bangkit kembali.

    Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 yang akan datang agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” tutur Mardiono.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu yang panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    Untuk itu kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama

    Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama

    Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Romahurmuziy atau Rommy menganggap kepemimpinan Muhamad
    Mardiono
    di partainya tidak sehat.
    Ia mengatakan, Mardiono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP terlalu lama.
    Baginya, PPP harus segera menjalankan muktamar untuk menjadi ketua umum definitif yang dipilih oleh kader.
    “Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai. Plt Ketum PPP kali ini adalah Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat,” ujar Rommy dalam keterangannya pada
    Kompas.com,
    Sabtu (14/12/2024).
    Ia mengungkapkan, para pimpinan majelis di PPP sudah mengirimkan surat dan meminta muktamar segera dilaksanakan.
    Tapi, surat itu tidak mendapatkan jawaban apapun dari jajaran kepemimpinan PPP saat ini.
    Bahkan, ia mengatakan Mardiono sendiri yang terus mencoba untuk menunda berjalannya muktamar.
    “Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun, Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan,” tuturnya.
    “Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” sambung dia.
    Terakhir, Rommy meminta agar forum
    Mukernas PPP
    yang berlangsung di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta hingga nanti malam memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar.
    “Yang diharapkan sesuai dengan permintaan para pimpinan majelis, yaitu pada bulan Februari 2025,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat

    Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat

    Jakarta, Beritasatu.com– Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    “Masa khidmat PPP akan berakhir nanti pada Desember 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (14/12/2024) malam dilansir Antara

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    Untuk itu, kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

    Pada Mukernas II, pengurus akan memutuskan jadwal Muktamar PPP X dan lokasi yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus, dan tamu undangan.

    “Mengingat Muktamar PPP itu memerlukan hotel luas, sebab peserta itu pada saat pembukaan sekitar 2.000 orang, sehingga memerlukan hotel dengan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader dari daerah,” ujarnya.

    Ia menambahkan Mukernas PPP II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024. Selain itu, DPP PPP ingin membangun soliditas dengan kader di seluruh Indonesia.

    “Kami juga akan merumuskan langkah-langkah dalam menyambut Muktamar PP dan dalam pelaksanaan muktamar nanti harus melahirkan sebuah perubahan,” katanya.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Kedua nama dari internal yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin. Untuk eksternal, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

    Para kandidat ini akan dipilih pada Muktamar PPP mendatang. 

  • Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama

    Mukernas PPP, Mardiono: Saya Tidak Alergi Mengakui Kekalahan

    Mukernas PPP, Mardiono: Saya Tidak Alergi Mengakui Kekalahan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Muhamad
    Mardiono
    mengaku tidak alergi dengan kritikan dan evaluasi atas pencapaiannya pada Pemilu 2024 yang membuat parpol itu tidak lolos ke Senayan.
    “Saya meyakini dari setiap ujian dan tantangan pasti selalu ada peluang untuk bangkit lebih kuat kembali di masa yang akan datang,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (14/12/2024) malam, ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP, dikutip dari Antara.
    Mardiono mengaku bahwa ia tidak antikritik dan alergi untuk dievaluasi atas kekalahan pada Pemilu 2024 yang menyebabkan PPP tidak dapat masuk parlemen.
    “Saya tidak alergi dengan evaluasi. Saya juga tidak alergi dengan kritik, saya juga tidak alergi untuk mengakui kekalahan, mengakui kesalahan karena memang manusia tidaklah ada yang sempurna,” ujarnya.
    Menurut dia, dari fakta yang ada pemilu ke pemilu PPP terus menurun baik pada penurunan suara maupun penurunan perolehan kursi di parlemen.
    Kondisi tersebut kata dia, menjadi tanggung jawab semua pengurus dan anggota.
    “Oleh karena itu kita semua tidak boleh lari dari kenyataan sekaligus tidak boleh lari dari tanggung jawab di masa-masa mendatang,” tuturnya.
    Ditemui usai acara, Mardiono mengatakan bahwa evaluasi pada Mukernas II ini tidak pada personal tetapi secara keseluruhan tubuh organisasi tersebut.
    “Tidak ada pekerjaan besar yang bisa dikerjakan oleh seorang diri. Atau misalnya seorang ketua umum, dan sekretaris jenderal,” kata Mardiono.
    Hal itu dikatakan Mardiono ketika ditanya terkait penyataan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy yang menyatakan bahwa mukernas kali ini untuk mengevaluasi kinerja Plt Ketum Mardiono.
    Menurut dia, evaluasi pada tubuh organisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada personal, tetapi dilakukan bagi seluruh pengurus organisasi tersebut.
    “Seluruhnya. Karena di dalam sebuah organisasi itu tidak berlaku secara personal,” tuturnya.
    Mardiono bahkan menganalogikan bahwa evaluasi sebuah organisasi juga seperti perusahaan, di mana suatu perusahaan tidak bisa maju ketika direksi bekerja sendirian, namun butuh kerja sama.
    “Kalau organisasi besar itu tentu dikerjakan secara kolektif, secara bersama-sama menjadi sebuah tim. Termasuk saya sebagai seorang pengusaha. Di perusahaan tentu harus memperkuat dalam tim organisasi itu untuk mencapai sebuah keberhasilan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mardiono sebut muktamar dipercepat untuk persiapan Pemilu 2029

    Mardiono sebut muktamar dipercepat untuk persiapan Pemilu 2029

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 yang akan datang agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu yang panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    Untuk itu kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

    Pada Mukernas II ini nantinya pengurus akan memutuskan jadwal muktamar, lokasi dan juga tempat yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus dan tamu undangan.

    “Karena muktamar itu memerlukan hotel yang cukup, sebab nanti peserta itu pada saat pembukaan sekitar 2.000 orang. Sehingga memerlukan hotel yang cukup dan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader yang dari daerah,” ujarnya.

    Ia menambahkan pada Mukernas II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi apa saja dalam pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada serentak 2024.

    Selain itu pada kesempatan kali ini, DPP ingin membangun soliditas dengan seluruh para kader di seluruh Indonesia, karena tanpa adanya kader partai ini tidak ada apa-apanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP Sebut Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Umum PPP Mardiono mengatakan pihaknya bakal mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD. Mardiono mengakui bahwa pilkada langsung seperti yang digelar secara serentak pada 2024 ini terlalu mahal.

    “Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara, berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam dua hari,” ujar Mardiono di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024) malam.

    Mardiono mengakui, Indonesia membutuhkan penguatan demokrasi. Hanya saja, kata dia, langkah penguatan demokrasi tidak boleh membebani rakyat, seperti pilkada dengan biaya tinggi.

    “Tidak boleh juga membebani rakyat sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi, biaya, yang tidak terlalu tinggi,” imbuh dia.

    Mardiono menegaskan, kebutuhan masyarakat Indonesia tidak hanya berpolitik, tetapi ada juga kebutuhan lainnya, seperti penguatan pangan, alutista untuk pertahanan, dan juga infrastruktur.

    “Ada bidang pangan, bidang alutsista untuk pertahanan, juga infrastruktur yang harus kita bangun, itu juga tidak kalah penting. Namun, politik untuk menjaga demokrasi mengantarkan hak kedaulatan rakyat itu juga tidak kalah penting,” tutur Mardiono terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tandas Prabowo.

    Menurut Prabowo, uang yang digunakan untuk pilkada langsung sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan rakyat seperti untuk pendidikan. “Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” tegas dia soal kepala daerah dipilih DPRD.