Xcloud.id

Tag: Mardiono

  • Syaifullah Tamliha: Yang Paling Pertama Kali Bertobat Adalah Romy Sendiri

    Syaifullah Tamliha: Yang Paling Pertama Kali Bertobat Adalah Romy Sendiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Respons keras disampaikan Syaifullah Tamliha terkait seruan taubatan nasuhah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurut Tamliha, justru Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, yang harus terlebih dahulu bertobat.

    “Semua pengurus DPP PPP jika ingin bertobat, maka yang paling pertama kali bertobat adalah Romy sendiri,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (14/12/2024).

    Tamliha mengatakan, Romy dalam struktur kepengurusan saat ini menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan DPP PPP. Sekadar diketahui, DPP PPP terdiri atas pengurus harian, majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis syariah, dan majelis kehormatan.

    “Mereka semua patut dikategorikan sebagai pengkhianat partai dan wajib bertanggung jawab atas hilangnya PPP di parlemen,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk taubatan nasuhah itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya menjalankan salat taubat karena selalu ada kesalahan.

    “Saya selalu melaksanakan salat taubat. Jadi taubatan nasuhah itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara.

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Semua orang berhak menjalankan tobat, termasuk dirinya yang sedang dipercaya sebagai plt ketua umum PPP.

    “Setiap hari pasti kita akan memperbarui dosa, karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertobat,” tuturnya terkait seruan taubatan nasuhah karena PPP tidak lolos ke Senayan.

  • Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025

    Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025

    Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad
    Mardiono
    mengatakan, Muktamar X PPP bakal berlangsung setelah Idul Fitri 2025.
    Ia menyampaikan kemungkinan forum pergantian struktur kepemimpinan PPP itu bakal berlangsung April atau Mei 2025.
    “Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah Lebaran itu. Mungkin di akhir April maupun awal Mei,” ujar Mardiono di setelah Mukernas II PPP di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
    Ia mengungkapkan, ada usulan dari sejumlah kader PPP agar Muktamar X berlangsung di Bali.
    Namun, keputusan itu belum diambil karena peserta mukernas sepakat menyerahkan pada DPP PPP.
    “Itu tadi wacana yang diusulkan, tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan di DPP. Kemudian, nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” paparnya.
    Kader PPP juga sepakat untuk tetap solid sampai gelaran Muktamar X berlangsung. Semua kader tak ingin ada perpecahan yang terjadi dalam proses pergantian kepemimpinan PPP.
    “Semua kita komitmen mengharamkan untuk konflik. Kompak ya 100 persen. Semua kita sepakat, kita akan mengawali muktamar ini, mulai mukernas sekarang ini dengan persatuan dan kesatuan,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, para ketua majelis telah meminta agar muktamar dipercepat.
    Ia menuturkan, para ketua majelis ingin muktamar berlangsung di Januari atau Februari 2025.
    Namun, hingga saat ini surat yang dikirimkan ke DPP PPP itu tidak mendapatkan jawaban.
    “Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan,” ungkap Rommy.
    “Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mardiono Respons Jenderal Dudung & Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP: Kami Ada Mekanismenya – Halaman all

    Mardiono Respons Jenderal Dudung & Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP: Kami Ada Mekanismenya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Mardiono menegaskan jika ada pihak luar ingin maju sebagai calon ketua umum PPP pada Muktamar, maka harus menjadi kader terlebih dahulu.

    Hal itu, kata Mardiono, sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP yang berlaku. 

    “Tidak adalah partai politik yang kemudian menutup orang lain, kita terbuka. Tetapi memang ada mekanisme di dalam anggaran dasar, anggaran dan tradisi. Bukan hanya suatu mekanisme,” kata Mardiono usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

    “Bahwa kemudian ada wacana ya misalnya yang saat ini tidak menjadi kader, kemudian ingin masuk di partai. Itu boleh kita secara terbuka. Tapi memang ada prosesnya,” sambung dia.

    Diketahui, sejumalah nama non kader PPP muncul sebagai calon ketua umum PPP.

    Nama-nama itu diantaranya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

    Mardiono pun menyampaikan, tak rasional jika ada orang dari luar struktur organisasi partai ingin memimpin PPP.

    Apalagi, lanjutnya, orang tersebut tidak mengetahui soal internal partai secara menyeluruh. 

    “Kan juga tidak mungkin ya kalau orang yang belum tahu tentang PPP tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak? Orang yang belum tahu tentang dinamika, tentang tradisi politik, tentang karakteristik politik kemudian orang itu misalnya akan memimpin,” ujar Mardiono. 

    Menurut dia, tak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai. 

    “Dan saya belum pernah ada lihat partai-partai politik lama atau yang eksis saat ini kemudian tiba-tiba orang lain, misalnya yang saya sebut orang lain namanya kader baru, kemudian tiba-tiba memimpin. Itu menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami,” sambung Mardiono. 

    Dia juga nenyinggung bagaimana seorang kader yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di dalam partai, belum tentu memahami seluk beluk partai tersebut.

    “Tetapi sekali lagi tidak menutup. Bahwa di dalam mutamar itu kemudian atas hal kesepakatan, yes. Tapi kesepakatan itu tidak boleh keluar dari haluan-haluan konstitusi sebuah partai,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan sedikitnya ada 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025, mendatang.

    Bahkan, kata Rommy, keempat nama tokoh itu tengah jadi pembicaraan hangat di kalangan internal partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Dia pun menyebut, keempat nama itu, dua berasal dari internal dan dua dari eksternal PPP.

    Dari internal, Rommy mengatakan bahwa nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno.

    Sedangkan, dua nama dari eksternal adalam orang-orang di lingkarangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

  • Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (14/12/2024). Berita mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang diusulkan untuk diangkat jadi pahlawan nasional menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Pramono Anung dan Rano Karno yang segera membentuk tim transisi 100 hari kerja, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muktamar X PPP yang akan dipercepat, hingga PKS yang setuju untuk evaluasi sistem pilkada.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. PKB Usulkan Gus Dur Diangkat sebagai Pahlawan Nasional
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengusulkan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan Gus Dur telah berjasa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia.

    Ia menambahkan, meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti beliau untuk terus menjadi inspirasi dalam mengupayakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat.

    2. Menang Pilgub Jakarta, Pramono Segera Bentuk Tim Transisi 100 Hari Kerja
    Pramono Anung mengatakan akan segera membentuk tim transisi 100 hari kerja untuk mempercepat realisasi janji politiknya saat kampanyenya. Tim itu akan dibentuk sebelum ia dilantik sebagai gubernur Jakarta periode 2025-2030.

    Pramono menyampaikan itu karena dirinya bersama Rano Karno sudah dipastikan memenangi Pilgub Jakarta 2024 dan tidak ada gugatan dari lawannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pramono Anung mengaku senang tidak ada gugatan sengketa hasil Pilgub Jakarta 2024 yang diajukan pasangan nomor Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    3. Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar
    Selain berita Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menanggapi kabar dirinya masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Gus Ipul menyatakan jika namanya disebut hanya wacana setiap menjelang muktamar X PPP.

    Gus Ipul mengakui setiap menjelang muktamar, namanya selalu menjadi bahan obrolan sejumlah pihak yang diisukan menjadi calon ketua umum. Ia pun menegaskan jika isu calon ketua umum PPP itu hanya sebuah wacana saja.

    4. Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat
    Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    5. PKS Setuju Evaluasi Sistem Pilkada yang Diusulkan Presiden Prabowo
    Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Menurut Aboe Bakar, evaluasi tersebut sangat diperlukan, terutama untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk tingginya biaya politik.

    Aboe Bakar mengakui pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar. Ia menilai anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional.

  • Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    ERA.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan bahwa hampir setiap hari menjalankan salat taubat karena memang setiap hari pasti akan ada kesalahan.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Mardiono menanggapi ucapan dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Dalam pernyataan itu, Romy sapaan akrabnya, menyerukan taubat nasuhah.

    “Saya selalu melaksanakan sholat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Ia melanjutkan bahwa semua orang berhak menjalankan taubat begitu pula ia yang sedang dipercaya sebagai Plt Ketua Umum PPP.

    “Setiap hari itu pasti kita akan memperbaharui dosa. Karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertaubat,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI. Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

  • Hasil Mukernas II PPP: Tak Bahas Caketum hingga Penyelenggaraan Muktamar X Usai Lebaran 2025

    Hasil Mukernas II PPP: Tak Bahas Caketum hingga Penyelenggaraan Muktamar X Usai Lebaran 2025

    ERA.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rampung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam. Salah satu hasil pembicaraan Mukernas yaitu penyelenggaraan Muktamar X.

    Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan, forum Mukernas II PPP menyepakati pelaksanaan Muktamar X partainya dipercepat. Rencananya akan digelar usai Lebaran 2025.

    “Muktamar akan kita selenggarakan setelah lebaran. Sedangkan waktu dan tempatnya rekan-rekan wilayah menyerahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat akan ditentukan kapan, tanggal berapa, dan kemudian akan diselenggarakan di mana,” kata Mardiono.

    Kedua, Mukernas II PPP menyepakati tema Muktamar X yaitu ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’.

    Selanjutnya, menyepakati perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP akan dibahas dalam forum muktamar. Menurutnya, sejauh ini tidak ada perubahan.

    “Memang betul adanya AD/ART itu bisa dirubah. Tetapi perubahan AD/ART itu adalah diperuntukkan untuk muktamar yang akan datang,” kata Mardiono.

    “Jadi dalam pelaksanaan mutamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang existing sekarang,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, utusan khusus presiden itu menegaskan, tidak ada pembahasan calon ketua umum PPP dalam forum mukernas yang digelar selama dua hari ini.

    Terkait adanya sejumlah nama-nama yang beredar sebagai kandidat ketua umum partai berlambang Ka’bah, menurutnya itu hanya pemikiran pribadi kader. Namun tidak disuarakan dalam forum resmi di Muktamar II PPP.

    “Mungkin menjadi wacana pemikiran-pemikiran pribadi para kader ya itu sah-sah saja,” kata Mardiono.

    “Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hasil Mukernas ini tidak membahas seorang calon ketua umum. Dan tidak satu pun para peserta Mukernas ini menyebut para calon ketua umum. Jangankan sampai 3, 4 atau satu pun, sekali pun, tidak ada yang disebut,” pungkasnya.

  • Mukernas Rampung, PPP Agendakan Gelar Muktamar April 2025, Bali Diusulkan jadi Lokasi Acara – Halaman all

    Mukernas Rampung, PPP Agendakan Gelar Muktamar April 2025, Bali Diusulkan jadi Lokasi Acara – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangun (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai guna membahas persiapan Muktamar X untuk menentukan kepengurusan baru, pada Sabtu (14/12/2024) malam.

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan, bahwa Mukernas II yang diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ini telah menentukan bahwa Muktamar bakal digelar pada bulan April 2025, mendatang. 

    Dimana, agenda Muktamar dilaksanakan usai hari raya Idul Fitri tahun 2025.

    Namun, Mardiono belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan Muktamar tersebut.

    Hal itu disampaikannya usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu malam.

    “Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah lebaran itu awal ya, awal April ya. Mungkin bisa di akhir April maupun awal Mei. Nanti tergantung kan Muktamar itu banyak yang kita butuhkan,” kata Mardiono.

    Mardiono pun membeberkan sejumlah hal yang perlu dipersiapan jelang Muktamar. Dimana, ketersediaan hotel juga perlu diperhitungkan. 

    Sebab, sebanyak 1.200 peserta yang terdiri dari kader PPP akan turut serta dalam forum tersebut.

    “Pertama adalah kapasitas hotel. Hotel itu yang kita butuhkan itu sekitar 1.200. Kemudian nanti belum lagi pas pembukaan itu kan pasti 2 ribuan. Nah ini yang kita siapkan. Jadi kan menyangkut ketersediaan hotel. Kan kita enggak boleh kan, pokoknya harus hari ini. Nah kalau kita enggak dapat hotel Itu ya. Misalnya ini satu kasus,” beber Mardiono.

    Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan ini menyebut jika permasalahan transportasi juga perlu diperhitungkan oleh panitia Muktamar.

    “Jadi misalnya apakah di Jakarta, bagaimana lalu lintas yang hadir dari Indonesia bagian timur,” ujarnya.

    Mardiono juga menyampaikan bahwa peserta Mukernas turut mengusulkan pulau Bali sebagai lokasi Muktamar. 

    “Bagaimana kalau diselenggarakan di Bali?
    Tapi tadi ada wacana beberapa teman-teman mengusulkan di Bali. Ya, kira-kira tempatnya di Bali. Itu tadi wacana yang diusulkan,” katanya.

    Meski begitu, Mardiono mengatakan bahwa pembahasan lengkap terkait tanggal serta lokasi Muktamar akan diputuskan pasa forum DPP Partai.

    “Tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan oleh DPP. Kemudian nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” jelasnya.

    Diketahui, Muktamar PPP merupakan forum tertinggi partai dalam menentukan kepengurusan partai yang baru, mulai dari Ketua Umum hingga jajaran kepengurusan.

    Sebagai informasi, PPP menggelar Mukernas II di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, sejak Jumat (13/12/2024) hingga Minggu (14/12/2024).

    Mukernas itu diikuti oleh pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP di seluruh Indonesia.

    Mukernas tersebut merupakan forum untuk mengevaluasi kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono yang dinilai gagal memimpin partai sehingga suara anjlok pada Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) hingga akhirnya partai berlambang Kabah itu gagal lolos ke Senayan.

    Muktamar itu juga bakal menjadi forum untuk persiapan Muktamar X PPP, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025-2020.

     

  • Mardiono: Semua sepakat Muktamar X tak diwarnai cacat organisasi

    Mardiono: Semua sepakat Muktamar X tak diwarnai cacat organisasi

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan bahwa semua kader PPP telah bersepakat ketika pelaksanaan Muktamar X nanti tidak diwarnai dengan cacat organisasi untuk mencegah konflik di tubuh partai berlambang Ka’bah.

    “Kita tahu dalam perjalanan Partai Persatuan Pembangunan telah mengalami konflik panjang dan lain sebagainya,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (13/12) malam.

    Menurut dia, pada Muktamar X semua kader bertekad untuk tidak mewarnai jalannya pergantian kepemimpinan dengan konflik yang berkepanjangan.

    Untuk itu, kata Mardiono DPP PPP menyiapkan Muktamar X dengan matang melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara.

    Ia mengatakan bahwa PPP merupakan sebuah organisasi yang sudah berada di tingkat nasional sehingga secara teknis sudah tahu mana arah yang baik dan tidak.

    “Organisasi ini kan organisasi tingkat nasional. Ya tentu tidak seperti mana organisasi-organisasi yang berbasis pada keluarga. Muktamar nanti jangan sampai dibumbui oleh goresan-goresan yang kemudian menjadi beban-beban masa lalu,” ujarnya.

    Mardiono menambahkan bahwa pihaknya juga akan menjaga partai ini ke arah yang lebih baik lagi dan menjaga dari pihak-pihak yang tidak ingin partai ini bangkit kembali.

    Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 yang akan datang agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” tutur Mardiono.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu yang panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    Untuk itu kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama

    Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama

    Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Romahurmuziy atau Rommy menganggap kepemimpinan Muhamad
    Mardiono
    di partainya tidak sehat.
    Ia mengatakan, Mardiono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP terlalu lama.
    Baginya, PPP harus segera menjalankan muktamar untuk menjadi ketua umum definitif yang dipilih oleh kader.
    “Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai. Plt Ketum PPP kali ini adalah Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat,” ujar Rommy dalam keterangannya pada
    Kompas.com,
    Sabtu (14/12/2024).
    Ia mengungkapkan, para pimpinan majelis di PPP sudah mengirimkan surat dan meminta muktamar segera dilaksanakan.
    Tapi, surat itu tidak mendapatkan jawaban apapun dari jajaran kepemimpinan PPP saat ini.
    Bahkan, ia mengatakan Mardiono sendiri yang terus mencoba untuk menunda berjalannya muktamar.
    “Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun, Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan,” tuturnya.
    “Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” sambung dia.
    Terakhir, Rommy meminta agar forum
    Mukernas PPP
    yang berlangsung di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta hingga nanti malam memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar.
    “Yang diharapkan sesuai dengan permintaan para pimpinan majelis, yaitu pada bulan Februari 2025,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat

    Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat

    Jakarta, Beritasatu.com– Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    “Masa khidmat PPP akan berakhir nanti pada Desember 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (14/12/2024) malam dilansir Antara

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    Untuk itu, kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

    Pada Mukernas II, pengurus akan memutuskan jadwal Muktamar PPP X dan lokasi yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus, dan tamu undangan.

    “Mengingat Muktamar PPP itu memerlukan hotel luas, sebab peserta itu pada saat pembukaan sekitar 2.000 orang, sehingga memerlukan hotel dengan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader dari daerah,” ujarnya.

    Ia menambahkan Mukernas PPP II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024. Selain itu, DPP PPP ingin membangun soliditas dengan kader di seluruh Indonesia.

    “Kami juga akan merumuskan langkah-langkah dalam menyambut Muktamar PP dan dalam pelaksanaan muktamar nanti harus melahirkan sebuah perubahan,” katanya.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Kedua nama dari internal yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin. Untuk eksternal, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

    Para kandidat ini akan dipilih pada Muktamar PPP mendatang.