Tag: Mardiono

  • Mukernas PPP Tak Hadirkan Nama Calon ketum Seperti Mardiono Hingga Sandiaga, Hanya Bahas Ini – Page 3

    Mukernas PPP Tak Hadirkan Nama Calon ketum Seperti Mardiono Hingga Sandiaga, Hanya Bahas Ini – Page 3

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy membocorkan empat nama yang masuk calon ketua umum (caketum) PPP. Salah satunya adalah eks Menteri Parekraf Sandiaga Uno.

    Selain Sandi, nama yang muncul dari internal partai adalah Taj Yasin. Sementara dua lainnya berasal dari luar partai.

    “Saya mendapat suara dari berbagai whatsapp group yang saya ikuti di internal partai persatuan pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul 4 nama, dari dalam (PPP) ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi ketua Bapilu kita,” kata Rommy usai pembukaan Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12) malam.

    Dua nama yang mengemuka lainnya adalah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang merupakan kader PKB. Satu lagi eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

    Rommy mengaku menerima telepon dari Gus Ipul untuk mengonfirmasi dirinya masuk bursa caketum PPP.

    “Ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tadi juga beliau langsung menelpon saya menyampaikan, betul nama saya disebut, karena beliau membaca berita. Saya bilang, ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul,” ujarnya.

    “Juga nama Pak Dudung Abdurachman yang mantan KSAD dan beliau juga sekarang Wanhatsuspres, setidaknya 4 nama,” sambungnya.

  • Rommy Minta Mardiono Tobat Nasuha Usai Gagal Bawa PPP ke DPR

    Rommy Minta Mardiono Tobat Nasuha Usai Gagal Bawa PPP ke DPR

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy atau Rommy meminta Plt. Ketua Umum PPP Mardiono dan jajarannya tobat nasuha karena gagal membawa partai itu kembali ke DPR.

    Rommy menilai DPP PPP yang dipimpin Mardiono gagal mengorkestrasi pemenangan di pusat dan daerah. Hal itu tercermin dari perolehan suara PPP di Pileg DPR hanya 5,8 juta suara, sedangkan di tingkat DPRD 7,9 juta suara.

    “Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt. Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha,” kata Rommy, Jumat (13/12), dilansir detik.com.

    Dia menambahkan, “Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan.”

    Rommy menyayangkan selama ini belum ada permintaan maaf dari Mardiono dkk. atas kegagalan itu, malah muncul pernyataan Mardiono soal merasa dirinya tak gagal sama sekali.

    Dia berpendapat kepemimpinan Mardiono harus dievaluasi secepatnya. Selain karena gagal membawa PPP ke DPR, Mardiono juga dinilai gagal merapat ke pemerintahan.

    Presiden Prabowo Subianto, kata dia, menggandeng partai-partai yang tak mendukungnya di pilpres. Partai lain bisa mendapatkan kursi menteri dan wakil menteri, sementara PPP cuma dapat kursi utusan khusus.

    Rommy juga mempertanyakan status plt. Mardiono yang berlarut-larut. Dia berkata para pimpinan majelis sudah bersurat ke Mardiono untuk segera menggelar muktamar, tetapi surat itu tak pernah digubris.

    “Karenanya, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menakhodai partai. Plt Ketum PPP kali ini adalah Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat,” ujar Rommy.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mardiono: Mukernas PPP 2024 Tidak Bahas Calon Ketua Umum

    Mardiono: Mukernas PPP 2024 Tidak Bahas Calon Ketua Umum

    Jakarta, Beritasatu.com – Mukernas PPP 2024 di Ancol, Jakarta Utara berlangsung alot. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memastikan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP II tersebut tidak membahas tentang calon ketua umum partai.

    “Dalam mukernas ini saya garis bawahi tidak sama sekali membahas calon ketua umum,” kata Mardiono menjawab pers seusai Mukernas PPP 2024 di Ancol, Sabtu (14/12/2024) malam.

    Mardiono mengatakan Mukernas PPP 2024 tersebut membahas beberapa isu di antaranya wacana penggantian AD/ART dan persiapan untuk menggelar muktamar X yang diperkirakan seusai Lebaran 2025.

    Mardiono mengaku tidak mengetahui alasan mengapa muncul nama-nama calon ketua umum PPP di beberapa media massa belakangan ini.

    Keramaian di media massa akan bursa calon ketua umum PPP, lanjut Mardiono, berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi dalam Mukernas PPP 2024 itu. 

    “Tidak satu pun para peserta mukernas ini, menyebut para calon ketua umum. Jangankan sampai tiga, empat atau satu pun, sekali pun, tidak ada yang disebut dan para peserta mukernas ini adalah bagian dari para pemegang hak kedaulatan partai,” kata Mardiono dikutip dari Antara.

    Kendati demikian, Mardiono tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya PPP akan memiliki pemimpin baru, bahkan yang berasal dari luar partai.

    Walau kesempatan tersebut terbuka, Mardiono tetap menilai hal tersebut sukar untuk terjadi.

    Hal itu, tambahnya, karena perlu sosok yang mengetahui dinamika dan peta internal partai untuk mampu memimpin PPP.

    “Menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami. Kader yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi ini saja, belum tentu bisa memahami secara totalitas, apalagi misalnya orang lain. Tetapi sesekali lagi, itu tidak menutup,” kata Mardiono seusai menutup Mukernas PPP 2024.

  • Terpopuler, Presiden Korsel dimakzulkan hingga banjir rob Jakarta

    Terpopuler, Presiden Korsel dimakzulkan hingga banjir rob Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita populer masih menarik disimak kembali pada akhir pekan kedua Desember 2024. Antara lain Presiden Korsel Yoon dimakzulkan hingga kawasan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dilanda banjir rob.

    Berikut rangkuman beritanya:

    1. Yoon ditangguhkan dari tugas kepresidenan setelah dimakzulkan

    Presiden Yoon Suk Yeol ditangguhkan dari tugas-tugas kepresidenan setelah kantornya menerima keputusan Majelis Nasional Korea Selatan terkait pemakzulan dirinya. Informasi lengkapnya di sini.

    2. Sejumlah lokasi di Jakarta Utara dan Pulau Seribu masih banjir rob

    Sejumlah lokasi di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu masih terendam banjir rob atau banjir pesisir, hingga Sabtu (14/12) malam. Baca selengkapnya di sini.

    3. Mukernas PPP II Ancol tak bahas calon ketua umum

    Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memastikan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP II di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12) tidak membahas tentang calon ketua umum partai. Baca di sini.

    Seorang anak berjalan di tengah banjir rob di Muara Angke, Jakarta, Jumat (13/12/2024). BPBD DKI Jakarta menyebutkan akan terjadi banjir rob di wilayah utara Jakarta pada 11 hingga 20 Desember 2024 akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan purnama dan Perigee (jarak terdekat dengan bulan ke bumi). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

    4. Jonatan tersingkir, tidak ada wakil Indonesia di final WTF 2024

    Tunggal putra Jonatan Christie harus mengakhiri perjuangannya hingga babak semifinal BWF World Tour Finals (WTF) 2024 di Hangzhou, China, Sabtu. Selengkapnya di sini.

    5. Polisi ungkap motif kasus penganiayaan dokter koas di Palembang

    Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengungkap motif kasus penganiayaan yang dialami seorang dokter koas di sebuah kafe di Palembang pada tanggal 10 Desember 2024 karena pelaku kesal atas perilaku korban yang dianggap tidak sopan. Begini penjelasannya.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 10
                    
                        Ingin Bertemu Jokowi, Mardiono: Saya Sudah Rindu dengan Beliau
                        Nasional

    10 Ingin Bertemu Jokowi, Mardiono: Saya Sudah Rindu dengan Beliau Nasional

    Ingin Bertemu Jokowi, Mardiono: Saya Sudah Rindu dengan Beliau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Muhamad
    Mardiono
    mengaku juga ingin bertemu dengan Presiden RI ke 7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Ia mengaku, pertemuan terakhir dengan Jokowi berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024.
    “Ya saya sebenarnya juga sudah rindu dengan beliau. Terakhir saya ketemu Pak Presiden Joko Widodo itu di IKN,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
    Mardiono tengah mengatur jadwal untuk bisa bersilaturahmi dengan Jokowi di Solo.
    Namun, Mardiono tak menyampaikan kapan kira-kira pertemuan itu bakal berlangsung.
    “Ya nanti saya ada sih rencana silaturahim,” kata dia.
    Mardiono juga mengaku rindu dengan pada para tokoh di Kabinet Indonesia Maju.
    Pasalnya, banyak menteri yang tidak lagi menjadi bagian dalam pemerintahan di Kabinet Merah Putih.
    “Saya juga kangen sebenarnya pada menteri yang sekarang tidak bergabung kembali misalnya. Juga ada tokoh-tokoh lain, senior-senior yang tidak bergabung kembali,” tuturnya.
    “Saya juga rindu untuk jumpa lagi. Saya juga rindu itu, apalagi dengan Presiden (Jokowi),” imbuh dia.
    Diketahui politisi PPP Sandiaga Uno sudah menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024).
    Ia mengaku meminta pandangan Jokowi soal PPP dan mendapatkan pesan agar PPP bisa berkontribusi positif untuk membangun ekonomi rakyat.
    Saat ini, Sandiaga disebut-sebut bakal mengajukan diri sebagai calon ketua umum PPP.
    Ruang itu terbuka karena PPP bakal mengadakan forum Muktamar X tahun depan untuk menentukan kepemimpinan baru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP

    Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP

    Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) nampak berbeda pandangan soal potensi perubahan AD/ART untuk menentukan calon ketua umum partai berlambang kabah itu.
    Mulanya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebutkan, ketentuan untuk menjadi calon ketua umum tetap mengacu pada AD/ART yang ada saat ini.
    Pasalnya, perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan dalam forum Muktamar X yang rencananya digelar akhir April atau awal Mei 2025.
    Artinya, jika terjadi perubahan, AD/ART itu berlaku untuk Muktamar XI yang berlangsung lima tahun kemudian.
    “Jadi dalam pelaksanaan muktamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang
    existing
    sekarang,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024).
    AD/ART saat ini tidak membuka ruang untuk kader baru maupun figur non kader mengajukan diri sebagai calon ketua umum.
    Selain itu, AD/ART PPP yang berlaku juga memberikan syarat bahwa hanya kader yang pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang bisa bertarung untuk memperebutkan kursi ketua umum PPP.
    “yang bisa disebut satu tingkat (di bawah ketua umum) adalah misalnya wakil ketua umum, ketua wilayah, pengurus DPP, boleh, pengurus harian,” sebut Mardiono.
    “Kenapa demkian? Karena memang PPP ini adalah berbasis partai kader. Para pendahulu, para pendiri itu memang sudah melakukan pemikiran-pemikiran yang komprehensif,” sambung dia.
    Sementara itu, ditemui terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, masih ada peluang untuk mengganti isi AD/ART terkait dengan syarat
    calon ketua umum PPP
    .
    Walaupun, proses itu memang hanya bisa dilakukan dalam forum muktamar.
    Namun, Arwani menggarisbawahi, syarat calon ketua umum di AD/ART PPP masih bisa diubah tergantung aspirasi para peserta muktamar.
    “Terkait dengan siapa yang akan dipilih, jika memang muktamirin menghendaki nama-nama, misalnya ingin ada perubahan persyaratan ketua umum, (supaya) tidak harus pernah menjadi ketua DPW, tidak harus selama sekian waktu sudah ber-SK sebagai pengurus DPP dan sebagainya, dan sebagainya kembali pada peserta, kembali pada muktamirin, jika memang itu dikehendaki,” papar dia.
    Ia juga memberikan sinyal bahwa pintu terbuka untuk figur non kader yang ingin mengikuti kontestasi tersebut.
    Arwani mengaku tak bisa memberikan batasan atas berbagai aspirasi para peserta muktamar, jika memang ada keinginan untuk mengubah AD/ART dan membuka ruang untuk figur eksternal.
    “Nah terhadap tokoh-tokoh di luar itu, sekali lagi tentu kembali pada teman-teman muktamirin, saya enggak bisa membatasi,” ungkapnya.
    Meski begitu, PPP sendiri sudah memiliki banyak kader mumpuni yang juga bisa ikut memperebutkan kursi ketua umum.
    “Sekali lagi, kita punya kader banyak, baik kader yang selama ini sudah aktif di DPP atau kader yang selama ini sudah ber-KTA PPP itu kita punya,” imbuh dia.
    Diketahui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyatakan ada empat kandidat calon ketua umum PPP.
    Keempatnya adalah Sandiaga Uno, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
    Sandiaga Uno dan Taj Yasin adalah kader PPP, sementara Dudung dan Gus Ipul belum pernah bergabung dengan partai berlambang Kabah itu.
    Di sisi lain, Mardiono sudah menyatakan siap maju untuk memperebutkan kursi ketua umum jika mendapatkan mandat dari kadernya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kursi Senayan Tak Didapat Bikin PPP Riuh soal Tobat

    Kursi Senayan Tak Didapat Bikin PPP Riuh soal Tobat

    Jakarta

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) riuh terkait tobat nasuha atau tobat yang bersungguh-sungguh. Penyebabnya karena partai bergambar ka’bah itu gagal dapat kursi di Senayan pada Pemilu 2024.

    Kegagalan PPP masuk Senayan ini membuat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy atau Rommy menyerukan agar Plt Ketum PPP Mardiono dan jajaran pengurusnya untuk tobat nasuha. Hal itu diutarakan Rommy menjelang Mukernas PPP bertajuk ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’ yang digelar pada 13-15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara.

    “Pada Pemilu 2024 lalu, PPP tidak lolos ke Senayan untuk pertama kalinya. Padahal PPP adalah partai paling senior di antara partai di parlemen, yang sudah 11 kali ikut Pemilu sejak 1973. Seluruh kader tentu menginginkan PPP kembali duduk di DPR RI pada Pemilu 2029 nanti. Tapi untuk itu, ada banyak hal yang harus ditranformasikan,” kata Rommy kepada wartawan, Jumat (13/12).

    Berikut ini 3 transformasi yang hendak dicapai PPP:

    1. Kaderisasi. 5 tahun terakhir PPP stagnan tanpa kaderisasi, yang ada justru mengubah diri menjadi semata-mata partai elektoral. Padahal kekuatan PPP adalah grassroots kader yang terpelihara hingga ranting.
    2. Jati diri. PPP kehilangan identitas sebagai partai umat. Untuk itu, PPP harus merebut kembali hati umat.
    3. Kepemimpinan. Alih-alih memperluas basis, PPP justru sibuk dengan pergantian senyap Suharso ke Mardiono yang berujung pada tidak lolosnya PPP.

    Rommy juga menyebut mukernas akan mengevaluasi Plt Ketum PPP Mardiono atas kegagalan di Pemilu 2024. Dia mengungkit Pimpinan Majelis PP sebetulnya sudah menyuarakan untuk segera dilakukan muktamar.

    “Para Pimpinan Majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan. Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini. Karenanya mukernas ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025,” lanjutnya.

    Rommy lantas membeberkan kegagalan DPP PPP periode saat ini. Berikut ini 3 kegagalannya:

    2. Modal PPP pada Pemilu 2019 masih 19 kursi. Namun akibat tak lolos PT, PPP saat ini 0 kursi di Senayan, setelah 10 kali sebelumnya PPP selalu hadir di Senayan.

    3. Di tengah partai-partai pengusung capres selain Pak Prabowo kemarin masih ‘mendapat’ kursi menteri, PPP ‘hanya’ kebagian UKP. Sebuah posisi politik yang sangat jauh efektivitas kewenangannya dibanding kementerian.

    Atas ketiga hal itu, dia pun menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai bertobat. Dia juga mendesak mereka meminta maaf kepada kader PPP di seluruh Indonesia.

    “Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan. Karena sejak PPP gagal ke Senayan, belum pernah ada permintaan maaf. Yang viral beberapa waktu lalu, justru pernyataan Plt Ketua Umum yang menyatakan ‘saya tidak gagal, karena saya bukan caleg’,” tutur dia.

    “Semoga Mukernas kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi titik tolak kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029,” lanjutnya.

    Apa respons Mardiono usai diminta tobat nasuha? Simak di halaman selanjutnya:

  • Syaifullah Tamliha: Yang Paling Pertama Kali Bertobat Adalah Romy Sendiri

    Syaifullah Tamliha: Yang Paling Pertama Kali Bertobat Adalah Romy Sendiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Respons keras disampaikan Syaifullah Tamliha terkait seruan taubatan nasuhah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurut Tamliha, justru Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, yang harus terlebih dahulu bertobat.

    “Semua pengurus DPP PPP jika ingin bertobat, maka yang paling pertama kali bertobat adalah Romy sendiri,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (14/12/2024).

    Tamliha mengatakan, Romy dalam struktur kepengurusan saat ini menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan DPP PPP. Sekadar diketahui, DPP PPP terdiri atas pengurus harian, majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis syariah, dan majelis kehormatan.

    “Mereka semua patut dikategorikan sebagai pengkhianat partai dan wajib bertanggung jawab atas hilangnya PPP di parlemen,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk taubatan nasuhah itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya menjalankan salat taubat karena selalu ada kesalahan.

    “Saya selalu melaksanakan salat taubat. Jadi taubatan nasuhah itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara.

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Semua orang berhak menjalankan tobat, termasuk dirinya yang sedang dipercaya sebagai plt ketua umum PPP.

    “Setiap hari pasti kita akan memperbarui dosa, karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertobat,” tuturnya terkait seruan taubatan nasuhah karena PPP tidak lolos ke Senayan.

  • Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025

    Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025

    Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad
    Mardiono
    mengatakan, Muktamar X PPP bakal berlangsung setelah Idul Fitri 2025.
    Ia menyampaikan kemungkinan forum pergantian struktur kepemimpinan PPP itu bakal berlangsung April atau Mei 2025.
    “Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah Lebaran itu. Mungkin di akhir April maupun awal Mei,” ujar Mardiono di setelah Mukernas II PPP di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
    Ia mengungkapkan, ada usulan dari sejumlah kader PPP agar Muktamar X berlangsung di Bali.
    Namun, keputusan itu belum diambil karena peserta mukernas sepakat menyerahkan pada DPP PPP.
    “Itu tadi wacana yang diusulkan, tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan di DPP. Kemudian, nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” paparnya.
    Kader PPP juga sepakat untuk tetap solid sampai gelaran Muktamar X berlangsung. Semua kader tak ingin ada perpecahan yang terjadi dalam proses pergantian kepemimpinan PPP.
    “Semua kita komitmen mengharamkan untuk konflik. Kompak ya 100 persen. Semua kita sepakat, kita akan mengawali muktamar ini, mulai mukernas sekarang ini dengan persatuan dan kesatuan,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, para ketua majelis telah meminta agar muktamar dipercepat.
    Ia menuturkan, para ketua majelis ingin muktamar berlangsung di Januari atau Februari 2025.
    Namun, hingga saat ini surat yang dikirimkan ke DPP PPP itu tidak mendapatkan jawaban.
    “Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan,” ungkap Rommy.
    “Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mardiono Respons Jenderal Dudung & Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP: Kami Ada Mekanismenya – Halaman all

    Mardiono Respons Jenderal Dudung & Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP: Kami Ada Mekanismenya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Mardiono menegaskan jika ada pihak luar ingin maju sebagai calon ketua umum PPP pada Muktamar, maka harus menjadi kader terlebih dahulu.

    Hal itu, kata Mardiono, sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP yang berlaku. 

    “Tidak adalah partai politik yang kemudian menutup orang lain, kita terbuka. Tetapi memang ada mekanisme di dalam anggaran dasar, anggaran dan tradisi. Bukan hanya suatu mekanisme,” kata Mardiono usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

    “Bahwa kemudian ada wacana ya misalnya yang saat ini tidak menjadi kader, kemudian ingin masuk di partai. Itu boleh kita secara terbuka. Tapi memang ada prosesnya,” sambung dia.

    Diketahui, sejumalah nama non kader PPP muncul sebagai calon ketua umum PPP.

    Nama-nama itu diantaranya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

    Mardiono pun menyampaikan, tak rasional jika ada orang dari luar struktur organisasi partai ingin memimpin PPP.

    Apalagi, lanjutnya, orang tersebut tidak mengetahui soal internal partai secara menyeluruh. 

    “Kan juga tidak mungkin ya kalau orang yang belum tahu tentang PPP tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak? Orang yang belum tahu tentang dinamika, tentang tradisi politik, tentang karakteristik politik kemudian orang itu misalnya akan memimpin,” ujar Mardiono. 

    Menurut dia, tak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai. 

    “Dan saya belum pernah ada lihat partai-partai politik lama atau yang eksis saat ini kemudian tiba-tiba orang lain, misalnya yang saya sebut orang lain namanya kader baru, kemudian tiba-tiba memimpin. Itu menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami,” sambung Mardiono. 

    Dia juga nenyinggung bagaimana seorang kader yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di dalam partai, belum tentu memahami seluk beluk partai tersebut.

    “Tetapi sekali lagi tidak menutup. Bahwa di dalam mutamar itu kemudian atas hal kesepakatan, yes. Tapi kesepakatan itu tidak boleh keluar dari haluan-haluan konstitusi sebuah partai,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan sedikitnya ada 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025, mendatang.

    Bahkan, kata Rommy, keempat nama tokoh itu tengah jadi pembicaraan hangat di kalangan internal partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Dia pun menyebut, keempat nama itu, dua berasal dari internal dan dua dari eksternal PPP.

    Dari internal, Rommy mengatakan bahwa nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno.

    Sedangkan, dua nama dari eksternal adalam orang-orang di lingkarangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.