Xcloud.id

Tag: Mardiansyah

  • Rahasia Crazy Rich Kelola Dividen, Cuan Makin Besar!

    Rahasia Crazy Rich Kelola Dividen, Cuan Makin Besar!

    Jakarta: Musim laporan pajak sudah tiba, dan tahukah kamu kalau para crazy rich punya strategi jitu untuk mengelola dividen mereka tanpa kena pajak? 
     
    Yap, bukan cuma menghindari potongan pajak, tapi juga bikin uang mereka terus berkembang tanpa harus kerja lebih keras. Mau tahu caranya? Simak strategi berikut!
    Dividen bebas pajak, begini triknya
    Sejak 2021, pemerintah Indonesia membebaskan pajak dividen bagi investor yang memilih untuk menginvestasikan kembali (reinvestasi) dividen mereka selama minimal 3 tahun. 
     
    Padahal, kalau dividen itu langsung dicairkan, investor individu biasanya dikenakan pajak 10 persen lho.

    Menurut Head of IPOT Fund, Dody Mardiansyah, reinvestasi dividen bukan cuma soal bebas pajak, tapi juga kesempatan untuk meraup keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. 
     
    Misalnya, kalau dividen kamu ditempatkan di reksa dana pasar uang, dalam tiga tahun saja bisa menghasilkan return lebih dari 10 persen.
     
    “Strategi reinvestasi dividen ala crazy rich nyatanya tidak hanya bermanfaat untuk menghindari pajak dividen yang umumnya dikenakan sebesar 10 persen bagi wajib pajak orang pribadi, tetapi juga berpotensi meningkatkan keuntungan jangka panjang,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Februari 2025.
     
    Meskipun tampaknya kebijakan ini memberikan keuntungan bagi crazy rich, tujuan dari pemerintah bukan semata-mata untuk berpihak pada golongan tersebut.  
     
    Pemerintah melalui kebijakan ini berupaya mendorong lebih banyak investasi dalam negeri, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian Indonesia. 
     
    Faktanya, sejak diterapkannya peraturan ini, tren investasi nasional menunjukkan peningkatan yang sangat positif tercermin dari Laporan Per Triwulan Perkembangan Realisasi 2020-Maret 2024 dari Kementerian Investasi (BPKM).

    Pilihan instrumen investasi untuk reinvestasi dividen
    Berdasarkan aturan PMK 18/2021, ada beberapa instrumen investasi yang bisa dipilih untuk reinvestasi dividen, yaitu:
     
    Reksa Dana Pasar Uang: Cocok buat yang cari investasi rendah risiko dan tetap cuan.
    Reksa Dana Pendapatan Tetap: Return lebih stabil dan relatif aman dari gejolak pasar.
    Deposito: Cocok buat yang ingin simpan dana dengan bunga tetap.
    Saham lainnya: Bisa buat tambah portofolio dan diversifikasi aset.
    Properti dan Logam Mulia: Pilihan menarik buat investasi jangka panjang.
     
    Dengan memanfaatkan strategi reinvestasi dividen, siapa pun dapat mengoptimalkan potensi keuntungan, sambil turut berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. 
     
    “Ini bukan hanya pilihan cerdas untuk menghindari pajak dividen, tetapi juga sebagai langkah konkret mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar dia.
     
    Namun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang semakin meningkat, salah satu indikator yang mencolok adalah penurunan signifikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir, pilihan investasi untuk reinvestasi dividen sebaiknya pada instrumen investasi yang minim risiko dan tidak mudah terpengaruh volatilitas dan gejolak pasar dalam jangka pendek, seperti pada reksa dana pasar uang dan reksa dana pendapatan tetap.
     
    “Sebagai platform investasi reksa dana terkemuka di Indonesia, IPOT Fund turut mendukung kebijakan reinvestasi dividen dengan meluncurkan program Tax Free, Worry Free, Extra Return. Program ini memberikan kesempatan bagi investor untuk melakukan reinvestasi dividen mereka secara langsung dan bebas pajak pada reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang yang relatif stabil di tengah ketidakstabilan ekonomi dengan extra return hingga 2 persen,” tutur dia.
     
    Jadi, kalau kamu ingin uangmu bekerja lebih keras tanpa harus kena pajak dividen, sekarang saatnya mulai reinvestasi! Jangan cuma simpan dividen di rekening, biarkan uangmu terus bertumbuh! 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rampai Nusantara Curiga Grafiti Adili Jokowi Bikinan Kelompok Gagal Move On

    Rampai Nusantara Curiga Grafiti Adili Jokowi Bikinan Kelompok Gagal Move On

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar buka suara menanggapi coretan atau grafiti bertuliskan Adili Jokowi di berbagai sudut kota. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar buka suara menanggapi coretan atau grafiti bertuliskan Adili Jokowi di berbagai sudut kota. Semar mencurigai pelakunya adalah barisan sakit hati.

    Sebab, kata dia, dari 14 poin tuntutan para mahasiswa dalam demo Indonesia Gelap yang serentak digelar di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025, tidak ada mengenai Adili Jokowi. “Aksi demo mahasiswa kemarin itu dari 14 poin tuntutan, tidak ada satu pun soal Adili Jokowi,” kata Semar, Kamis (20/2/2025).

    Maka itu, dia menyayangkan maraknya grafiti bertuliskan Adili Jokowi tersebut. “Karena aksi telah ditunggangi kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan berupaya memframing isu negatif soal Adili Jokowi, ini pasti dilakukan oleh mereka yang gagal move on,” tegas Semar.

    Secara khusus, Semar mengapresiasi aksi demo mahasiswa yang berjalan dengan baik dan tidak anarkis, sehingga pesan tuntutan pun tersampaikan dengan baik. “Dan saya ini kan aktivis juga, jadi senanglah adik-adik mahasiswa masih punya sikap kritis, tapi saya hanya meminta agar aksi-aksi mahasiswa tidak ditunggangi,” tuturnya.

    Dia juga memminta agar para mahasiswa mewaspadai penyusup dari kelompok kepentingan tertentu. Dia yakin demo mahasiswa perjuangannya murni untuk perbaikan.

    “Tapi ketika ada kepentingan politik kelompok tertentu di dalamnya, tentu nilainya akan berbeda di mata masyarakat, bahkan para mahasiswa pun sangat kecewa dan marah karena aksinya telah ditunggangi,” kata pria yang juga aktivis 98 tersebut.

    Dia juga mengimbau agar aksi mahasiswa sebagai penerus bangsa dilakukan untuk memberikan masukan yang membangun dan ikut mengawal kebijakan pemerintahan saat ini. “Kritik yang disampaikan harus yang membangun dan aksi demo hendaknya dilakukan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak merusak fasilitas umum karena itu sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia menilai harus diakui bahwa Joko Widodo (Jokowi) telah selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden ke-7 RI sangat baik dengan beragam prestasi yang membanggakan. “Jokowi sudah terbukti memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara dengan berbagai legacy yang ditinggalkan dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

    “Bahkan, sampai saat ini beliau masih sangat dicintai. Karena itu, jangan terus membangun framing jahat yang mengada-ada tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, karena ini hanya merusak moral dalam tatanan politik negara dan juga memecah-belah masyarakat,” tuturnya.

    Pihaknya akan terus ikut mengawal kebijakan maupun program Pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus selalu memberikan dukungan dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa dan negara ini sampai selesai masa jabatan.

    “Rampai Nusantara di seluruh Indonesia akan terus bersama Prabowo-Gibran untuk ikut mengawal dan mendukung semua program pemerintah, kami juga akan selalu menjaga Pak Jokowi dari serangan jahat yang tujuannya hanya untuk merusak nama baik beliau beserta keluarga dan ini tidak dapat dibiarkan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Masuk Musim Lapor SPT Tahunan, Ini Rahasia Cerdas Menghindari Pajak Dividen Secara Legal

    Masuk Musim Lapor SPT Tahunan, Ini Rahasia Cerdas Menghindari Pajak Dividen Secara Legal

    Jakarta: Musim pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) telah tiba! Bagi para investor, ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi juga momen penting untuk memahami strategi optimal dalam pengelolaan pajak, khususnya terkait dividen.
     
    Kabar baiknya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat terbebas dari pajak, asalkan dana tersebut diinvestasikan kembali di dalam negeri dan dipertahankan minimal tiga tahun. 
     

    Ini adalah peluang emas bagi investor untuk mengoptimalkan keuntungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Dividen merupakan salah satu sumber keuntungan utama bagi investor selain capital gain. Namun, pajak dividen yang dikenakan tarif 10 persen kerap menjadi beban tersendiri. 

    Dengan adanya kebijakan ini, investor dapat menikmati dividen secara penuh, asalkan mereka mengalokasikannya ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan pemerintah, seperti saham, reksa dana, obligasi, hingga investasi di sektor riil.
     
    “Pajak dividen yang dibebaskan ini adalah peluang luar biasa bagi para investor. Dengan strategi yang tepat, mereka tidak hanya bisa terbebas dari pajak dividen, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Head of IPOT Fund, Dody Mardiansyah dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Februari 2025.
     

    Selain memberikan keuntungan bagi investor, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan meningkatkan investasi domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat stabilitas keuangan. 
     
    Dengan dana dividen yang diinvestasikan kembali, pasar modal dan sektor riil semakin kuat, penciptaan lapangan kerja bertambah, serta likuiditas di pasar keuangan meningkat, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
     
    Untuk memanfaatkan relaksasi pajak ini, investor harus melaporkan realisasi reinvestasi dividen melalui DJP Online pada menu eReporting Investasi. Di menu itu wajib pajak akan diminta untuk mengisi laporan dividen dan realisasi reinvestasinya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kata Aktivis 98 soal Upaya Polri Perbaiki Citra Negatif: Terlihat Niat Baiknya – Halaman all

    Kata Aktivis 98 soal Upaya Polri Perbaiki Citra Negatif: Terlihat Niat Baiknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar mengungkapkan bahwa saat ini kinerja Polri dinilai sudah jauh lebih baik dan sangat profesional.

    Semar merespons konten kreator di TikTok yang menyebut banyak pungutan liar (pungli) di kepolisian.

    “Polisi sejak dulu memang selalu lekat dengan stigma negatif, tapi yang harus dilihat bahwa Polri yang sekarang terlihat sekali tekad, kesungguhan, dan niat baiknya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih profesional,” kata Semar, dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

    Dia menganggap kritikan masyarakat tentu itu sebagai bentuk masukan untuk kepolisian.

    Bahkan, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit pernah membuat ajang khusus yakni lomba mural dan orasi untuk mengkritisi kepolisian.

    “Baru di era Kapolri yang sekarang selalu minta dievaluasi oleh masyarakat bahkan menyelenggarakan lomba mural dan orasi yang mengkritik Polri dengan keras, juara nya pun diberi hadiah cukup besar oleh Kapolri,” ujarnya.

    Semar melihat polisi saat ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap layanan masyarakat.

    Menurutnya tidak jarang Kapolri turun secara langsung membantu dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

    “Kalau dulu setiap ada demo petinggi polri tak terlihat tapi sekarang ini Kapolri langsung yang naik ke mobil komando saat demonstrasi dan menyampaikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa, selain itu dukungan terhadap pemberantasan Korupsi pun sangat besar diperkuat dengan pembentukan satgas khusus dan para mantan penyidik KPK yang berkualitas diakomodir di institusi Polri untuk membantu,” ujarnya.

    Aktivis 98 tersebut mengaku kepolisian saat ini sudah sangat baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap persoalan masyarakat baik dari segi kehidupan sosial maupun penegakan hukum.

    “Ini pengalaman pribadi, saya baru saja kehilangan barang-barang berupa sepeda motor, play station dan stiknya serta helm karena ada pencuri masuk ke rumah dalam waktu 4 hari pelaku pencurian sudah tertangkap dan sebagian besar barang-barang saya ditemukan, pelaku pun saat ini sedang di proses hukum hingga ke pengadilan tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun, ini salah satu bukti profesionalisme kepolisian yang harusnya kita apresiasi,” ujarnya.

    Sebab itu, dia mendorong masyarakat terus menjadi mitra dalam pengawasan kinerja kepolisian dan memberikan masukan yang membangun sehingga polri terus bekerja secara profesional 

    “Sampaikan kekurangan polri dalam rangka kritik membangun itu sangat baik tapi sampaikan juga hal baik nya karena sebagai manusia tentu anggota polri tidak sempurna dan ada kekurangan tapi kelebihan atau kebaikannya pun tidak sedikit yang sudah dilakukan,” ucapnya.

    “Kalau seperti ini yang disampaikan terlihat sekali dengan rasa penuh kebencian sehingga dapat dikatakan tidak rasional hanya mengedepankan sentimen negatif dirinya saja terhadap polri,” imbuhnya.

    Semar juga berharap masyarakat memberikan dukungan pada tugas-tugas kepolisian agar kinerjanya semakin baik dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. (*)

  • Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengungkapkan bahwa polisi berintegritas jauh lebih banyak jumlahnya. Semar merespons konten kreator di TikTok yang menyebut banyak pungutan liar (pungli) di kepolisian.

    Semar menganggap sejak dulu selalu ada masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap kepolisian. Meskipun harus diakui saat ini kinerja Polri dinilai sudah jauh lebih baik dan sangat profesional.

    “Polisi sejak dulu memang selalu lekat dengan stigma negatif, tapi yang harus dilihat bahwa Polri yang sekarang terlihat sekali tekad, kesungguhan, dan niat baiknya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih profesional,” jelas Semar, Selasa (21/1/2025).

    Ia menganggap kritikan masyarakat sebagai bentuk masukan untuk kepolisian. Bahkan, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah membuat ajang khusus yakni lomba mural dan orasi untuk mengkritisi kepolisian.

    “Baru di era Kapolri yang sekarang selalu minta dievaluasi oleh masyarakat bahkan menyelenggarakan lomba mural dan orasi yang mengkritik Polri dengan keras, juaranya pun diberi hadiah cukup besar oleh Kapolri,” tambahnya.

    Semar melihat polisi saat ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap layanan masyarakat. Bahkan, menurutnya tidak jarang Kapolri turun secara langsung membantu dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

    “Kalau dulu setiap ada demo petinggi Polri tak terlihat, tapi sekarang ini Kapolri langsung yang naik ke mobil komando saat demonstrasi dan menyampaikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa,” ujarnya.

    “Selain itu, dukungan terhadap pemberantasan korupsi pun sangat besar diperkuat dengan pembentukan satgas khusus dan para mantan penyidik KPK yang berkualitas diakomodir di institusi Polri untuk membantu,” tegas Semar.

    Semar yang juga eks aktivis 98 tersebut mengaku kepolisian saat ini sudah sangat baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap persoalan masyarakat baik dari segi kehidupan sosial maupun penegakan hukum.

  • Tiga Pengusaha Makanan di Kota Batu Jadi Sasaran Orderan Fiktif Program MBG, Satu Alami Rugi Jutaan Rupiah Surabaya 14 Januari 2025

    Tiga Pengusaha Makanan di Kota Batu Jadi Sasaran Orderan Fiktif Program MBG, Satu Alami Rugi Jutaan Rupiah Surabaya 14 Januari 2025

    Tiga Pengusaha Makanan di Kota Batu Jadi Sasaran Orderan Fiktif Program MBG, Satu Alami Rugi Jutaan Rupiah
    Tim Redaksi
    BATU, KOMPAS.com
    – Tiga pengusaha makanan di
    Kota Batu
    , Jawa Timur, menjadi sasaran penipuan di tengah bergulirnya program nasional
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) di beberapa daerah.
    Tindak penipuan ini mencatut nama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu.
    Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto, mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, tiga pengusaha makanan mendatangi kantornya untuk meminta klarifikasi mengenai pesanan makanan dalam jumlah besar yang menggunakan nama Fajar.
    Onny menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki pegawai dengan nama tersebut.
    “Sedangkan di Dinas Kominfo sendiri tidak ada staff yang atas nama Fajar,” kata Onny, Selasa (14/1/2025).
    Dari tiga pengusaha yang terlibat, dua di antaranya tidak mengalami kerugian karena telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum menyiapkan makanan.
    Namun, satu pengusaha bernama Mardiansyah mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta setelah memproses makanan hingga 80 persen.
    “Jadi kemarin yang bersangkutan datang ke kantor ditemui pegawai kami dan menyampaikan kalau ada pesanan dari Kominfo dengan menunjukkan bukti SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dan pesan WA dari pelaku.” 
    “Yang bersangkutan diancam apabila tidak menyediakan makanan tersebut, dan diajak untuk ketemuan di kantor Diskominfo,” ungkap Onny.
    Onny menambahkan bahwa akhirnya pertemuan tersebut tidak terjadi karena pihaknya tidak pernah melakukan pemesanan.
    Nama pelaku, yang mengaku bernama Fajar Afrian, juga tidak terdaftar sebagai staf mereka.
    Mardiansyah, yang merupakan salah satu korban, telah memproses makanan sesuai pesanan senilai Rp 3 juta.
    Onny juga mengimbau seluruh pengusaha makanan apabila mendapat persoalan serupa bisa melakukan klarifikasi terhadap dinas terkait sebelum transaksi. 
    Onny khawatir apabila tindak penipuan ini meluas di tengah bergulirnya program MBG. 
    “Karena modusnya terkait dengan katering ini cukup banyak ya, apalagi ini di tengah bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di sekolah-sekolah. Nah ini kebetulan yang diatasnamakan adalah Dinas Kominfo,” ujarnya.
    Pihak Diskominfo telah mensosialisasikan upaya pencegahan penipuan pesanan makanan fiktif melalui media sosial untuk meminimalisasi terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
    Onny menegaskan bahwa semua pemesanan makanan di lingkungan Pemkot Batu harus dilakukan melalui sistem e-katalog.
    “Tidak bisa lagi melalui WA ataupun komunikasi secara langsung, harus diawali melalui e-katalog yang sudah menjadi sistem LPSE,” katanya.
    Salah satu korban, Mardiansyah, mengungkapkan bahwa ia menerima pesanan makanan sebanyak 85 pack dengan total harga Rp 3,4 juta pada Minggu (12/1/2025) sekitar pukul 20.30 WIB.
    Setiap pack makanan seharga Rp 45.000 dengan menu fuyunghai, rendang daging, nasi, kubis, brokoli, bakmi, dan pisang.
    “Sudah jadi semua mas (makanan), itu kisaran 80 persen mas jadinya. Satu packing-nya Rp 45.000 mas, dan itu juga sudah pesan jajan di orang lain
    mas
    ,” katanya.
    Mardiansyah juga telah meminta uang muka kepada pemesan, tetapi tidak diberikan.
    Ia sempat berkomunikasi dengan pemesan melalui video call yang membuatnya percaya bahwa pesanan tersebut tidak fiktif.
    “Yang pesan atas nama Fajar ngakunya dari Diskominfo, ternyata ke kantor Diskominfo enggak ada atas nama Fajar. Terus dilihat dari tanda tangannya (surat SPK) juga sudah palsu,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Metodologi Penilaian Korupsi oleh OCCRP Tidak Ilmiah dan Bias

    Metodologi Penilaian Korupsi oleh OCCRP Tidak Ilmiah dan Bias

    Whisnu Mardiansyah • 01 Januari 2025 17:03

    Jakarta: Pengamat Komunikasi Politik Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menilai laporan Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mengategorikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia tidak valid. Metodologi dalam laporan tersebut patut dipertanyakan.

    Menurutnya, penilaian yang dilakukan oleh OCCRP perlu diselidiki lebih lanjut. Dia mengingatkan, metodologi yang digunakan oleh lembaga tersebut dirasa tidak valid dan tidak berbasis pada data hukum yang sahih.

    Faisyal menyoroti metode yang digunakan OCCRP dalam menilai seorang pemimpin negara, yang menurutnya sangat meragukan.

    “Berdasarkan informasi yang saya temukan, metode yang digunakan oleh OCCRP tidak berbasis pada data hukum dan fakta. Mereka menggunakan pendekatan polling melalui Google Form, yang jelas-jelas tidak ilmiah,” ungkap Faisyal.

    Menurutnya, penggunaan platform seperti Google Form untuk polling merupakan metode yang tidak tepat untuk menilai sebuah fenomena besar seperti korupsi, yang memerlukan analisis mendalam dan validitas data yang kuat.

    Faisyal juga mengkritik konsep yang digunakan oleh OCCRP dalam memberikan penilaian terhadap pemimpin-pemimpin dunia. Ia berpendapat bahwa lembaga tersebut membuat indikator-indikator sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan “korupsi” tanpa adanya data dan fakta yang jelas.

    “OCCRP membuat indikator sendiri tentang makna korupsi. Kalau semua lembaga bebas membuat variabel-variabel untuk menyusun konsep, maka akan melahirkan konsep-konsep yang bias dan salah,” tegasnya.

    Dia menambahkan, apabila konsep ini terus dipakai tanpa keilmiahan yang jelas, maka bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan politis.

    “Konsep tersebut bisa dipakai oleh orang atau lembaga tertentu dengan niat yang tidak baik, misalnya untuk menyerang tokoh atau pemimpin yang tidak mereka sukai,” lanjut Faisyal.

    Faisyal juga menilai bahwa salah satu variabel yang digunakan oleh OCCRP, yakni “menjarah sumber daya alam”, sangat bias. Menurutnya, jika variabel ini digunakan untuk menilai korupsi, maka banyak pemimpin negara industri yang juga seharusnya masuk dalam kategori pemimpin terkorup.

    “Jika variabel ini yang digunakan, maka banyak pemimpin negara-negara industri yang sudah merusak lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya alam, yang seharusnya juga bisa dikategorikan sebagai pemimpin korup. Kenapa OCCRP tidak memasukkan presiden negara-negara Eropa dan Amerika yang sudah nyata merusak lingkungan?” jelas Faisyal.

    Ia menekankan penggunaan indikator semacam ini dapat merugikan banyak pihak, terutama jika dilihat dari perspektif global yang lebih luas.

    Selain itu, Faisyal juga mengkritik bahwa banyak pihak yang mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar yang terjadi di negara-negara lain, khususnya yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

    “Presiden yang paling banyak melanggar hak asasi manusia itu bukan Jokowi. Kasus perang di kawasan Timur Tengah, seperti perang Irak, misalnya. Semua dunia tahu siapa yang jadi dalangnya,” katanya.

    Menurutnya, dalam konteks ini, Amerika Serikat telah menjadi aktor utama dalam hilangnya hak-hak rakyat Irak selama perang, namun tidak ada yang menyebut pemimpin negara tersebut sebagai pemimpin terkorup.

    Faisyal juga menilai bahwa laporan OCCRP ini dimanfaatkan oleh politisi-politisi tertentu yang tidak menyukai Jokowi untuk menyerang citra Presiden.

    “Berita OCCRP ini digunakan oleh politisi-politisi yang tak suka dengan Jokowi sebagai senjata untuk menyudutkan Jokowi,” kata Faisyal.

    Namun, dia juga menegaskan bahwa Jokowi tetap pantas mendapat apresiasi atas berbagai pencapaian yang telah diraihnya selama memimpin Indonesia.

    “Harus kita akui, Jokowi banyak jasanya untuk bangsa ini. Di era kepemimpinannyalah pembangunan infrastruktur berjalan maksimal dan efeknya sudah dirasakan oleh rakyat. Mobilitas masyarakat sekarang menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Faisyal menilai bahwa laporan OCCRP terhadap Jokowi sebagai pemimpin terkorup perlu dikaji lebih dalam, baik dari sisi metodologi yang digunakan maupun variabel-variabel yang diangkat.

    Ia mengimbau agar semua pihak tidak langsung mempercayai penilaian tersebut tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan fakta yang lebih objektif.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih kritis terhadap sumber-sumber informasi yang ada, terutama dalam ranah politik global yang sering kali dipenuhi dengan agenda tersembunyi.

    Jakarta: Pengamat Komunikasi Politik Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menilai laporan Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mengategorikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia tidak valid. Metodologi dalam laporan tersebut patut dipertanyakan.
     
    Menurutnya, penilaian yang dilakukan oleh OCCRP perlu diselidiki lebih lanjut. Dia mengingatkan, metodologi yang digunakan oleh lembaga tersebut dirasa tidak valid dan tidak berbasis pada data hukum yang sahih.
     
    Faisyal menyoroti metode yang digunakan OCCRP dalam menilai seorang pemimpin negara, yang menurutnya sangat meragukan.
    “Berdasarkan informasi yang saya temukan, metode yang digunakan oleh OCCRP tidak berbasis pada data hukum dan fakta. Mereka menggunakan pendekatan polling melalui Google Form, yang jelas-jelas tidak ilmiah,” ungkap Faisyal.
     
    Menurutnya, penggunaan platform seperti Google Form untuk polling merupakan metode yang tidak tepat untuk menilai sebuah fenomena besar seperti korupsi, yang memerlukan analisis mendalam dan validitas data yang kuat.
     
    Faisyal juga mengkritik konsep yang digunakan oleh OCCRP dalam memberikan penilaian terhadap pemimpin-pemimpin dunia. Ia berpendapat bahwa lembaga tersebut membuat indikator-indikator sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan “korupsi” tanpa adanya data dan fakta yang jelas.
     
    “OCCRP membuat indikator sendiri tentang makna korupsi. Kalau semua lembaga bebas membuat variabel-variabel untuk menyusun konsep, maka akan melahirkan konsep-konsep yang bias dan salah,” tegasnya.
     
    Dia menambahkan, apabila konsep ini terus dipakai tanpa keilmiahan yang jelas, maka bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan politis.
     
    “Konsep tersebut bisa dipakai oleh orang atau lembaga tertentu dengan niat yang tidak baik, misalnya untuk menyerang tokoh atau pemimpin yang tidak mereka sukai,” lanjut Faisyal.
     
    Faisyal juga menilai bahwa salah satu variabel yang digunakan oleh OCCRP, yakni “menjarah sumber daya alam”, sangat bias. Menurutnya, jika variabel ini digunakan untuk menilai korupsi, maka banyak pemimpin negara industri yang juga seharusnya masuk dalam kategori pemimpin terkorup.
     
    “Jika variabel ini yang digunakan, maka banyak pemimpin negara-negara industri yang sudah merusak lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya alam, yang seharusnya juga bisa dikategorikan sebagai pemimpin korup. Kenapa OCCRP tidak memasukkan presiden negara-negara Eropa dan Amerika yang sudah nyata merusak lingkungan?” jelas Faisyal.
     
    Ia menekankan penggunaan indikator semacam ini dapat merugikan banyak pihak, terutama jika dilihat dari perspektif global yang lebih luas.
     
    Selain itu, Faisyal juga mengkritik bahwa banyak pihak yang mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar yang terjadi di negara-negara lain, khususnya yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
     
    “Presiden yang paling banyak melanggar hak asasi manusia itu bukan Jokowi. Kasus perang di kawasan Timur Tengah, seperti perang Irak, misalnya. Semua dunia tahu siapa yang jadi dalangnya,” katanya.
     
    Menurutnya, dalam konteks ini, Amerika Serikat telah menjadi aktor utama dalam hilangnya hak-hak rakyat Irak selama perang, namun tidak ada yang menyebut pemimpin negara tersebut sebagai pemimpin terkorup.
     
    Faisyal juga menilai bahwa laporan OCCRP ini dimanfaatkan oleh politisi-politisi tertentu yang tidak menyukai Jokowi untuk menyerang citra Presiden.
     
    “Berita OCCRP ini digunakan oleh politisi-politisi yang tak suka dengan Jokowi sebagai senjata untuk menyudutkan Jokowi,” kata Faisyal.
     
    Namun, dia juga menegaskan bahwa Jokowi tetap pantas mendapat apresiasi atas berbagai pencapaian yang telah diraihnya selama memimpin Indonesia.
     
    “Harus kita akui, Jokowi banyak jasanya untuk bangsa ini. Di era kepemimpinannyalah pembangunan infrastruktur berjalan maksimal dan efeknya sudah dirasakan oleh rakyat. Mobilitas masyarakat sekarang menjadi lebih baik,” ujarnya.
     
    Faisyal menilai bahwa laporan OCCRP terhadap Jokowi sebagai pemimpin terkorup perlu dikaji lebih dalam, baik dari sisi metodologi yang digunakan maupun variabel-variabel yang diangkat.
     
    Ia mengimbau agar semua pihak tidak langsung mempercayai penilaian tersebut tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan fakta yang lebih objektif.
     
    Menurutnya, situasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih kritis terhadap sumber-sumber informasi yang ada, terutama dalam ranah politik global yang sering kali dipenuhi dengan agenda tersembunyi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Menteri Kebudayaan Tegaskan Peran Kementerian Sebagai Fasilitator Pembangunan Ekosistem Musik

    Menteri Kebudayaan Tegaskan Peran Kementerian Sebagai Fasilitator Pembangunan Ekosistem Musik

    Whisnu Mardiansyah • 25 Desember 2024 05:19

    Jakarta: Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan Gerakan Estafet Kebudayaan (GEK) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Tribute Musisi/ Penyanyi Legendaris 1960-an: Menyulam Temu Rindu, Merajut Kenangan Lagu” yang dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

    Dalam sambutannya, Menteri Fadli Zon menegaskan acara ini adalah bentuk penghormatan kepada para legenda musik Indonesia yang karya-karyanya telah menjadi bagian penting dari perjalanan budaya bangsa.

    Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan kepada para legenda musik yang telah mewarnai perjalanan industri musik Indonesia maupun dunia. Era 1960-an adalah masa keemasan yang melahirkan karya-karya luar biasa, menjadi saksi lahirnya berbagai genre musik, dan menghadirkan musisi-musisi yang hingga kini terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

    “Para musisi legendaris tahun 1960-an yang sekarang mungkin sudah sangat senior, perlu kita apresiasi karena mereka ini adalah bintang-bintang di masa itu, yang menjadi bagian dari perjalanan banyak orang,” ungkap Menteri Fadli.

    Kegiatan ini menghadirkan sejumlah musisi legendaris Indonesia yang telah mengukir sejarah pada era 1960-an, di antaranya Titiek Sandhora & Muchsin Alatas, Ernie Djohan, dan Titik Hamzah.

    “Kita berharap ada semacam platform di Kementerian Kebudayaan supaya kita bisa mengapresiasi para musisi yang sudah berkarya sejak lama, berprestasi, bahkan membawa nama Indonesia di panggung dunia. Ini sangat penting sebagai bagian kekayaan nasional kita,” tambah Menteri Fadli.

    Sebagai bagian dari upaya melestarikan musik sebagai medium kebudayaan, Menteri Fadli Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan dalam mendukung ekosistem musik di Indonesia.

    “Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian yang sekarang ini berdiri sendiri, tentu akan menjadi fasilitator bagi pembangunan ekosistem termasuk musik,” tegasnya.

    Menteri Fadli Zon juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Ia mengajak seluruh hadirin untuk menikmati setiap penampilan dengan semangat kebersamaan.

    “Mari kita nikmati ‘Tribute Musisi 1960-an’ dengan penuh semangat dan kebersamaan. Semoga acara ini menjadi momen yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus menghargai karya seni dan budaya,” tutupnya.

    Jakarta: Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan Gerakan Estafet Kebudayaan (GEK) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Tribute Musisi/ Penyanyi Legendaris 1960-an: Menyulam Temu Rindu, Merajut Kenangan Lagu” yang dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
     
    Dalam sambutannya, Menteri Fadli Zon menegaskan acara ini adalah bentuk penghormatan kepada para legenda musik Indonesia yang karya-karyanya telah menjadi bagian penting dari perjalanan budaya bangsa.
     
    Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan kepada para legenda musik yang telah mewarnai perjalanan industri musik Indonesia maupun dunia. Era 1960-an adalah masa keemasan yang melahirkan karya-karya luar biasa, menjadi saksi lahirnya berbagai genre musik, dan menghadirkan musisi-musisi yang hingga kini terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.
    “Para musisi legendaris tahun 1960-an yang sekarang mungkin sudah sangat senior, perlu kita apresiasi karena mereka ini adalah bintang-bintang di masa itu, yang menjadi bagian dari perjalanan banyak orang,” ungkap Menteri Fadli.
     
    Kegiatan ini menghadirkan sejumlah musisi legendaris Indonesia yang telah mengukir sejarah pada era 1960-an, di antaranya Titiek Sandhora & Muchsin Alatas, Ernie Djohan, dan Titik Hamzah.
     
    “Kita berharap ada semacam platform di Kementerian Kebudayaan supaya kita bisa mengapresiasi para musisi yang sudah berkarya sejak lama, berprestasi, bahkan membawa nama Indonesia di panggung dunia. Ini sangat penting sebagai bagian kekayaan nasional kita,” tambah Menteri Fadli.
     
    Sebagai bagian dari upaya melestarikan musik sebagai medium kebudayaan, Menteri Fadli Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan dalam mendukung ekosistem musik di Indonesia.
     
    “Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian yang sekarang ini berdiri sendiri, tentu akan menjadi fasilitator bagi pembangunan ekosistem termasuk musik,” tegasnya.
     
    Menteri Fadli Zon juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Ia mengajak seluruh hadirin untuk menikmati setiap penampilan dengan semangat kebersamaan.
     
    “Mari kita nikmati ‘Tribute Musisi 1960-an’ dengan penuh semangat dan kebersamaan. Semoga acara ini menjadi momen yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus menghargai karya seni dan budaya,” tutupnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Kiprah Politik Jokowi dan Gibran Dinilai Tak Akan Redup Meski Dipecat PDIP, Yang Rugi Partai Banteng – Halaman all

    Kiprah Politik Jokowi dan Gibran Dinilai Tak Akan Redup Meski Dipecat PDIP, Yang Rugi Partai Banteng – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemecatan keanggotaan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tidak akan membuat kiprah politik ketiganya meredup.

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya oleh PDID justrru merugikan partai berlambang banteng moncong putih itu sendiri.

    Hal ini lantaran Gibran saat ini sedang mengemban tugas sebagai wakil presiden dan Bobby Nasution baru saja terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara. 

    ⁠”Jelas yang merugi adalah PDIP karena Gibran saat ini menjabat Wapres, Bobby Gubernur terpilih dan Jokowi Presiden ke-7 yang masih sangat berpengaruh bahkan dukungan publik pada dirinya masih sangat besar sekali,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/12/2024).

    “Salah satu indikatornya mayoritas calon kepala daerah yang didukung beliau berhasi memenangkan kontestasi, bahkan terus menerus tak henti masyarakat menemui Jokowi di kediamannya di Solo baik secara individu maupun berkelompok ini khan luar biasa sekali,” imbuhnya.

    Semar juga menyinggung kiprah Jokowi dan keluarganya yang menurutnya telah berhasil mendongkrak suara PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dalam beberapa pemilu di Indonesia yang sebelumnya sulit dicapai. 

    “⁠Sudah terbukti, sejak kali pertama pemilu presiden dilakukan secara langsung di tahun 2004 PDIP selalu gagal dalam kontestasi pilpres tersebut dan baru berhasil setelah adanya sosok Jokowi yang membuat Kemenangan PDIP dua kali berturut-turut baik pilpres maupun pileg,” ujarnya.

    “Dengan begitu dapat diartikan Jokowi lah yang membuat PDIP berhasil merebut kekuasaan politik,” lanjut aktivis 98 itu.

    Dia juga yakin semua partai politik saat ini berharap Jokowi dan keluarganya bisa bergabung usai dipecat dari PDI Perjuangan, karena animo publik yang masih sangat tinggi pada presiden ketujuh tersebut. 

    “⁠Banyak sekali yang siap menampung Jokowi, Gibran dan Bobby secara politik karena mereka memiliki kekuatan politik yang sangat diperhitungkan dengan dukungan masyarakat yang masih cukup luas dan besar sehingga akan membawa keuntungan bagi partai politik yang dapat meminangnya, yang patut dipertanyakan itu alasan pemecatan karena Jokowi intervensi MK ini tuduhan serius yang harus dibuktikan karena kami meyakini Jokowi tak akan melakukannya,” ujarnya.

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) sejak hari ini, Senin 16 Desember 2024.

    Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Khomarudin Watubun melalui video yang di terima Tribunnews, pada Senin (16/12/2024). 

    Dalam video itu, Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.

    “Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” kata Komarudin.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut,” sambung dia.

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri usai memberikan pengarahan tertutup dalam rapat koordinasi dengan Badan Saksi Pusat Nasional (BSPN) dan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

    Dalam hal ini Komar juga mengumumkan jika menantu Jokowi, yanki Bobby Nasution juga telah dipecat. 

    Dia mengatakan, pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.

    Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.

    “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” katanya.

  • Menteri Kebudayaan Dorong Penguatan Ekosistem Film Nasional Menuju Panggung Dunia

    Menteri Kebudayaan Dorong Penguatan Ekosistem Film Nasional Menuju Panggung Dunia

    Whisnu Mardiansyah • 01 Desember 2024 12:14

    Yogyakarta-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) festival film internasional terbesar dan terlama di Indonesia yang berfokus pada perkembangan sinema Asia dan berkontribusi untuk perkembangan sinema Indonesia. Festival ini memberikan ruang bagi persimpangan berbagai sektor seperti seni, budaya, dan pariwisata.

    Tahun ini adalah tahun ke19 JAFF diadakan dan akan berlangsung mulai tanggal 30 November – 7 Desember 2024. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dalam sambutannya menyebutkan jika festival ini menjadi bukti bagaimana perfilman dapat menjadi wadah persimpangan seni, budaya, dan industri kreatif berbasis budaya, sekaligus platform yang memperkuat eksistensi sinema Asia di kancah global.

    “Dengan kehadiran karya-karya yang kompetitif, insan perfilman kita telah menunjukkan kemampuan untuk bersaing secara global, membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu pusat kreativitas yang unggul di Asia,” ungkap Fadli Zon.

    Selanjutnya Fadli Zon mengatakan jika film lebih dari sekadar hiburan dan medium ekspresi budaya. Film menurutnya adalah instrumen diplomasi budaya, sebuah kendaraan yang mampu membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia.

    Fadli Zon mendorong sineas Indonesia untuk mengeksplorasi tema-tema budaya dalam sinema, agar dunia dapat mengenal dan semakin menghargai keanekaragaman budaya nusantara. “Untuk mendukung langkah ini, kami juga akan berupaya mendukung distribusi karya-karya ini ke pasar global,” jelasnya.

    Menteri Kebudayaan menyebutkan jika Industri perfilman Indonesia juga semakin menunjukkan potensi yang luar biasa. Tahun ini, hingga akhir November, jumlah penonton film Indonesia telah mencapai 72 juta, ini pertama kali dalam sejarah, ungkapnya.

    Ia kemudian mengutarakan jika potensi tersebut hanya dapat direalisasikan melalui kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan, salah satunya melalui JAFF Market, yang pertama kali digelar pada festival tahun ini. Kehadiran lebih dari 100 perusahaan film nasional dan internasional di JAFF Market, menegaskan perannya sebagai platform yang efektif dalam mendorong transformasi sinema Asia, terang Menteri Kebudayaan malam ini.

    “Saya ingin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat ekosistem perfilman sebagai medium untuk menyuarakan pesan-pesan universal, memperkenalkan budaya Indonesia, serta menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang dan penggerak perubahan,” pungkasnya.

    JAFF-19 yang mengusung tema “Metanoia” ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sinema Asia untuk terus melanjutkan transformasinya dan semakin memperkokoh jati dirinya, meski di tengah berbagai tantangan dan dinamika regional maupun global.

    Pada JAFF-19 sebanyak 182 film panjang dan film pendek dari 25 negara Asia Pasifik dan beragam genre (fiksi, dokumenter, animasi, eksperimental) akan ditayangkan dengan dengan tema-tema yang berhasil terkurasi dalam beberapa program tema.

    Penyelenggaraan JAFF akan diisi oleh program-program (screening dan non screening) yang akan berlangsung selama festival. Sebagian besar program ini akan berlangsung di Empire XXI, D.I Yogyakarta.

    Jadwal program JAFF19 dan cara membeli tiket secara regular dapat ditemukan di akun media sosial resmi @jaffjogja dan situs resmi, jaff-filmfest.org.Tahun ke-19 penyelenggaraan JAFF menjadi lebih istimewa karena menjadi tahun pertama digelarnya juga JAFF Market, sebuah event industri yang menjadi hub dan sarana berjejaring bagi seluruh ekosistem perfilman Indonesia untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi industri film di Indonesia.

    JAFF Market diharapkan dapat menjadi sebuah sinergi yang menstimulasi industri, profesional, talenta baru, pembuat konten, pembeli, institusi film, pers & media, dan juga penikmat film. Sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, JAFF Market merupakan ajang industri film dan etalase bagi industri film Indonesia. JAFF Market akan berlangsung 3 – 5 December 2024, berlokasi di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

    Yogyakarta-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) festival film internasional terbesar dan terlama di Indonesia yang berfokus pada perkembangan sinema Asia dan berkontribusi untuk perkembangan sinema Indonesia. Festival ini memberikan ruang bagi persimpangan berbagai sektor seperti seni, budaya, dan pariwisata.
     
    Tahun ini adalah tahun ke19 JAFF diadakan dan akan berlangsung mulai tanggal 30 November – 7 Desember 2024. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dalam sambutannya menyebutkan jika festival ini menjadi bukti bagaimana perfilman dapat menjadi wadah persimpangan seni, budaya, dan industri kreatif berbasis budaya, sekaligus platform yang memperkuat eksistensi sinema Asia di kancah global.
     
    “Dengan kehadiran karya-karya yang kompetitif, insan perfilman kita telah menunjukkan kemampuan untuk bersaing secara global, membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu pusat kreativitas yang unggul di Asia,” ungkap Fadli Zon.
    Selanjutnya Fadli Zon mengatakan jika film lebih dari sekadar hiburan dan medium ekspresi budaya. Film menurutnya adalah instrumen diplomasi budaya, sebuah kendaraan yang mampu membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia.
     
    Fadli Zon mendorong sineas Indonesia untuk mengeksplorasi tema-tema budaya dalam sinema, agar dunia dapat mengenal dan semakin menghargai keanekaragaman budaya nusantara. “Untuk mendukung langkah ini, kami juga akan berupaya mendukung distribusi karya-karya ini ke pasar global,” jelasnya.
     
    Menteri Kebudayaan menyebutkan jika Industri perfilman Indonesia juga semakin menunjukkan potensi yang luar biasa. Tahun ini, hingga akhir November, jumlah penonton film Indonesia telah mencapai 72 juta, ini pertama kali dalam sejarah, ungkapnya.
     
    Ia kemudian mengutarakan jika potensi tersebut hanya dapat direalisasikan melalui kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan, salah satunya melalui JAFF Market, yang pertama kali digelar pada festival tahun ini. Kehadiran lebih dari 100 perusahaan film nasional dan internasional di JAFF Market, menegaskan perannya sebagai platform yang efektif dalam mendorong transformasi sinema Asia, terang Menteri Kebudayaan malam ini.
     
    “Saya ingin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat ekosistem perfilman sebagai medium untuk menyuarakan pesan-pesan universal, memperkenalkan budaya Indonesia, serta menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang dan penggerak perubahan,” pungkasnya.
     
    JAFF-19 yang mengusung tema “Metanoia” ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sinema Asia untuk terus melanjutkan transformasinya dan semakin memperkokoh jati dirinya, meski di tengah berbagai tantangan dan dinamika regional maupun global.
     
    Pada JAFF-19 sebanyak 182 film panjang dan film pendek dari 25 negara Asia Pasifik dan beragam genre (fiksi, dokumenter, animasi, eksperimental) akan ditayangkan dengan dengan tema-tema yang berhasil terkurasi dalam beberapa program tema.
     
    Penyelenggaraan JAFF akan diisi oleh program-program (screening dan non screening) yang akan berlangsung selama festival. Sebagian besar program ini akan berlangsung di Empire XXI, D.I Yogyakarta.
     
    Jadwal program JAFF19 dan cara membeli tiket secara regular dapat ditemukan di akun media sosial resmi @jaffjogja dan situs resmi, jaff-filmfest.org.Tahun ke-19 penyelenggaraan JAFF menjadi lebih istimewa karena menjadi tahun pertama digelarnya juga JAFF Market, sebuah event industri yang menjadi hub dan sarana berjejaring bagi seluruh ekosistem perfilman Indonesia untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi industri film di Indonesia.
     
    JAFF Market diharapkan dapat menjadi sebuah sinergi yang menstimulasi industri, profesional, talenta baru, pembuat konten, pembeli, institusi film, pers & media, dan juga penikmat film. Sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, JAFF Market merupakan ajang industri film dan etalase bagi industri film Indonesia. JAFF Market akan berlangsung 3 – 5 December 2024, berlokasi di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)