Tag: Mardani Ali Sera

  • Juru Bicara PKS: Pernyataan Mardani Ali Sera soal Ada ‘Matahari Kembar’ Tak Mewakili Partai – Halaman all

    Juru Bicara PKS: Pernyataan Mardani Ali Sera soal Ada ‘Matahari Kembar’ Tak Mewakili Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mabruri, memberikan klarifikasi soal pernyataan politisi PKS Mardani Ali Sera yang menyebut adanya matahari kembar di pemerintahan.

    Statement dari Mardani itu ditegaskan oleh Mabruri, tidak mewakili sikap PKS melainkan hanya pernyataan pribadi yang bersangkutan.

    “Statemen Mardani masalah ada matahari kembar adalah peryataan pribadi. Tidak mewakili PKS,” kata Mabruri dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

    Terlebih kata dia, Mardani sejak 2024 silam sudah tidak lagi menjabat sebagai elite PKS dalam hal ini Ketua DPP.

    Sehingga, yang bersangkutan kata Mabruri tidak pernah lagi terlibat dalam pengambilan keputusan politik partai pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut.

    “Mardani sejak awal 2024 bukan ketua DPP PKS lagi jadi yang bersangkutan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik di DPP PKS,” beber dia.

    Saat ini, Mardani kata Mabruri, hanyalah mendapatkan mandat dari Fraksi PKS DPR sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

    Sehingga pernyataan dari Mardani perihal adanya matahari kembar di pemerintahan tidak mencerminkan sikap partai.

    “Pak Mardani sebagai anggota dewan dari fraksi PKS bekerja sesuai tupoksi beliau di BKSAP dan komisi yang ditugaskan. Demikian penjelasan dari Mabruri Humas dan koordinator juru bicara PKS,” tandas dia.

    Sebelumnya, sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri tersebut sebagian temui Jokowi disaat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Diantaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono berkelakar saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi. 

    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’. 

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

  • Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 April 2025

    Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos Nasional 14 April 2025

    Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Idul Fitri tahun ini menjadi momen sejumlah
    menteri
    dari
    Kabinet Merah Putih
    kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Mereka datang silih berganti pada 8 hingga 11 April 2025 ke kediaman Jokowi di bilangan Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo.
    Menteri
    -menteri yang sowan adalah orang-orang sebelumnya juga mengisi jabatan di
    Kabinet Indonesia Maju
    pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
    Menariknya, menteri-menteri tersebut bersilaturahmi ke kediaman Jokowi saat Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah dan Turki.
    Namun, kehadiran sejumlah menteri ke kediaman Jokowi dipandang sebagai ”
    matahari kembar
    ” di tengah kepemimpinan Prabowo saat ini.
    Isu matahari kembar yang merujuk antara Jokowi dengan Prabowo ramai ketika dua menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Solo.
    Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memanggil Jokowi sebagai bos.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat (11/4/2025).
    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.
    Selain Budi dan Trenggono, nama menteri dalam Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo juga sowan untuk bertemu Jokowi.
    Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke Solo pada Selasa (8/4/2025).
    Bahlil yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi di era kepemimpinan Jokowi tersebut mengaku kangen dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu.
    Bahkan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut dirinya sebagai murid dari Jokowi.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” ujar Bahlil.
    Nama lainnya yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu silaturahmi ke kediaman Jokowi pada Rabu (9/4/2025). Zulhas sendiri merupakan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Jokowi.
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Saya silaturahim
    Lebaran
    ya. Kemarin pertama Lebaran di Jakarta. Habis itu saya malamnya nganter cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Ya saya tanya bapak telepon ajudan bapak. Bapak juga lagi ngangon (momong) cucu-cucu. Lalu, saya dan ibu, hari ini bisa silaturahmi,” ujar Zulhas.
    Selain nama-nama tersebut, datang pula ke kediaman Jokowi seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera-lah orang yang pertama menyinggung matahari kembar.
    Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi dua menteri di era Prabowo yang memanggil Jokowi sebagai bos.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke kediaman Jokowi.
    Meski begitu, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” sambungnya mengingatkan.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun membantah Jokowi dan Prabowo yang menjadi matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
    Meskipun terdapat dua menteri di era kepemimpinan Prabowo yang dengan gamblangnya menyebut Jokowi sebagai bos.
    Hasan menekankan, kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Jokowi itu sebatas silaturahmi. Ia meminta agar silaturahmi itu tidak dikaitkan dengan politik.
    “Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
    Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran. Karenanya, hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
    “Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” kata Hasan.
    Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai
    Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa hanya ada satu “matahari” di Indonesia saat ini.
    Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo.
    “Matahari hanya satu, hanya Pak Presiden Prabowo Subianto, gitu ya,” kata Herzaky, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
    Herzaky menyampaikan bahwa momen silaturahmi menteri dengan Jokowi adalah hal yang biasa.
    Di samping itu, kedatangan menteri untuk bertemu Jokowi sudah pasti atas sepengetahuan Prabowo.
    Begitu pun sebagai bagian mengemban tugasnya menjadi seorang menteri untuk mendengarkan masukan. Ia tak ingin silaturahmi justru diartikan sebagai sebuah hal yang negatif.
    “Agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan. Kalaupun konteksnya misalnya ada menteri-menteri, kan bukan hanya menteri ya, siapapun kan bebas menjadi silaturahmi,” ujar Herzaky.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ), Puan Maharani mengatakan bahwa silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di era Prabowo ke kediaman Jokowi seharusnya diapresiasi.
    Puan membantah adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
    Ia pun menegaskan, Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 adalah Prabowo, bukan Jokowi.
    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik.
    Matahari kembar
    ? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Gedung MPR, Jakarta, Senin (14/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Prabowo Terang-Terangan Akui Jokowi Masih Bosnya, Pengamat Yakin Ada Matahari Kembar

    Menteri Prabowo Terang-Terangan Akui Jokowi Masih Bosnya, Pengamat Yakin Ada Matahari Kembar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno menilai matahari kembar di tubuh pemerintah Republik Indonesia benar-benar ada.

    Hal itu disampaikan Adi saat mengomentari banyaknya menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Mantan Presiden Jokowi dalam suasana Idulfitri.

    Pada kunjungannya ke kediaman Jokowi di Solo, Jumat (11/4/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuat pernyataan mengejutkan.

    Keduanya sama-sama menyebut Jokowi tak hanya mantan bos, tetapi juga masih menjadi bosnya.

    Trenggono dan Budi Gunadi memang menjadi menteri sejak era Presiden Jokowi. Tetapi kini, mereka adalah pembatu Presiden Prabowo.

    “Dulu mungkin matahari kembar itu hanya sebatas isu hanya sebatas diskursus, hanya sebatas gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena belum tampak siapa bosnya dan kemudian siapa yang kemudian menjadi anak buahnya.”

    “Tapi ketika ada dua menteri Pak Prabowo Subianto yang mengaku bahwa Pak Jokowi adalah bosnya, ini seakan-akan mengonfirmasi kok ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia,” kata Adi di channel Youtubenya, Adi Prayitno Official, dikutip Senin (14/4/2025).

    Adi juga menegaskan pengertian matahari kembar versinya.

    “Matahari kembar itu adalah istilah untuk menggambarkan ada figur lain di luar presiden, ada sosok lain di luar presiden yang masih dinilai punya pengaruh, punya kekuatan dan mampu mengorkestrasi kepentingan-kepentingan politik di masa-masa yang akan datang,” papar Adi.

    Menurut Adi, pernyataan kedua menteri itu terlalu vulgar. Jika ingin berterima kasih kepada Jokowi, sebaiknya cukup menunjukkan kedekatan dengan foto bersama.

    “Itulah yang saya sebutkan pejabat publik hari ini mesti hati-hati mengeluarkan statement-statement politiknya. Sekalipun para menteri itu sangat ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi yang dinilai punya kontribusi penting sehingga mereka menjadi orang penting di negara kita, minimal ungkapan-ungkapannya itu tidak perlu disampaikan secara vulgar,” kata Adi.

    Membaca situasi tersebut, Adi mantap menyebut matahari kembar bukan isapan jempol. Presiden Prabowo dan Mantan Presiden Jokowi sama-sama bersinar.

    “Bahwa matahari kembar itu ternyata ada ya, bukan hanya gosip, bukan hanya wacana, bukan hanya desas-desus tapi faktual.”

    “Apa buktinya, ya itu tadi ada sejumlah menterinya Pak Prabowo yang masih menganggap bahwa Pak Jokowi adalah bos mereka.”

    “Apakah salah, tidak salah, apakah itu benar, ya benar menurut mereka. Intinya apa di antara kekisruhan terkait dengan adanya matahari kembar ini saya kira tergantung kita mau berada di mana,” pungkas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.

    PKS Wanti-Wanti soal Matahari Kembar

    Sebelum Adi, Politikus PKS, Mardani Ali Sera sudah mewanti-wanti soal kembali munculnya anggapan soal matahari kembar.

    Pernyataan Mardani juga terkait kunjungan menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan. 

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut menanggapi soal munculnya isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Isu matahari kembar ini muncul setelah banyak menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Kunjungan para menteri yang juga pernah menjabat di era kepemimpinan Jokowi itu dilakukan saat Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menanggapi isu matahari kembar ini, Puan dengan tegas menepisnya.

    Puan menekankan bahwa yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan, dilansir Kompas.com, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut soal banyak menteri yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Puan menilai itu bagian dari silaturahmi.

    Terlebih ini masih dalam momen Lebaran 2025, dimana memang banyak orang yang melakukan silaturahmi.

    Puan juga menilai silaturahmi saat momen Lebaran ini adalah hal yang baik.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” imbuh Puan.

    Istana Minta Silaturahmi Lebaran Tak Dibumbui Tafsiran Politik

    Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi merespons ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai kunjungan sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke rumah Jokowi memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan.

    Hasan mengatakan bahwa kedatangan para menteri tersebut untuk silaturahmi lebaran.

    “Silaturahmi- silaturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” kata Hasan, Senin  (14/4/2025).

    Sekarang ini, kata Hasan, masih dalam suasana lebaran.

    Momentum tersebut digunakan untuk merajut dan memperkuat kembali tali silaturahmi.

    “Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” pungkasnya.

    Isu Matahari Kembar

    Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri l tersebut sebagian temui Jokowi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Tria Sutrisna)

  • Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar tidak ada matahari kembar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu terkait kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan. Ia menegaskan presiden Indonesia saat ini hanya satu yakni Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Meski demikian, menurut Puan, tidak ada larangan bagi para menteri untuk bersilaturahmi ke Jokowi. Ia menyebut hal itu bukan berarti ada matahari kembar. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” ucap Puan Maharani.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

    Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengomentari pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • 7
                    
                        Istana Bantah Ada "Matahari Kembar" Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos
                        Nasional

    7 Istana Bantah Ada "Matahari Kembar" Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos Nasional

    Istana Bantah Ada “Matahari Kembar” Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Hasan Nasbi
    membantah PKS yang menyebut ada dugaan ‘
    matahari kembar
    ‘ ketika menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto mendatangi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini. Jokowi bahkan dipanggil dengan sebutan ‘bos’.
    Hasan menekankan, kunjungan itu sebatas silaturahim lebaran. Dia meminta agar silaturahim itu tidak dikaitkan dengan politik.
    “Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
    Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran.
    Dia menyebut hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
    “Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dalam kunjungan itu, Jokowi masih dipanggil bos oleh menteri Prabowo.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sejumlah menteri Kabinet Prabowo secara khusus menemui Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran.

    Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menemui Jokowi pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan.
    Budi Gunadi juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Sadar Bosnya Sekarang Prabowo

    Menteri Sadar Bosnya Sekarang Prabowo

    Jakarta

    Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan tak boleh ada ‘matahari kembar’ usai sejumlah menteri kabinet menemui Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Partai Golkar menilai tak ada ‘matahari kembar’ seperti yang diingatkan Mardani.

    “Nggaklah (matahari kembar). Ini kan momentumnya Lebaran. Wajar kita sowan kepada orang yang dituakan atau dihormati. Justru kita respek pada orang yang masih mau mengunjungi orang yang sudah tidak dalam tampuk kekuasaan,” kata Sekjen Partai Golkar Sarmuji, kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

    Sarmuji menilai menteri kabinet sadar bahwa pemimpin mereka saat ini ada Presiden Prabowo Subianto. Para menteri, menurut Sarmuji patuh dengan Prabowo sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.

    “Menteri-menteri yang silaturahmi ke Pak Jokowi juga menyadari sepenuhnya kalau bosnya sekarang Pak Prabowo. Mereka pasti patuh pada bosnya sekarang. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar Sarmuji.

    Sarmuji menilai pertemuan para tokoh tak perlu dianggap selalu sebagai pertemuan politis. Sebabnya, orang akan khawatir setiap pertemuan dilihat politis.

    “Jangan semua dipolitisir, nanti kita jadi asosial, mau mengunjungi orang sakit takut, silaturahmi jadi takut, hadir ulang tahun takut hanya karena persepsi yang belum tentu benar,” imbuhnya.

    “Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada ‘matahari kembar’,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).

    Mardani mengatakan Presiden yang menjabat kini adalah Prabowo Subianto. Ketua BKSAP DPR itu berharap kunjungan menteri ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi biasa.

    “Ini pesan saya cuma satu, jangan ada ‘matahari kembar’. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua, gitu,” ujarnya.

    (rfs/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    – Pemilu 2029 masih lama namun hawa persaingan, timses serta konsolidasi sangat terasa .

    Kunjungan beruntun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediaman Jokowi di Solo selama Lebaran memantik pertanyaan publik.

    Di tengah masa transisi kekuasaan, silaturahmi yang disebut ‘biasa’ itu dinilai punya makna politik yang tak bisa diabaikan.

    Momentum Lebaran 2025 dimanfaatkan sejumlah menteri kabinet untuk bersilaturahmi ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Surakarta.

    Namun, langkah ini bukan sekadar agenda personal.

    Dalam dinamika politik pasca-Pilpres dan menjelang pemerintahan baru, pertemuan bertubi-tubi ini justru memantik isu panas: ada apa di balik silaturahmi ini?

    Kehadiran mereka, yang diklaim sebagai kunjungan Lebaran, menjadi sorotan.

    Di tengah proses transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul kekhawatiran soal potensi “matahari kembar” di tubuh kekuasaan.

    PKS Ingatkan: Jangan Ada Dua Pusat Komando

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi serius pertemuan intens para menteri dengan Jokowi.

    Ia menyebut silaturahmi adalah tradisi baik, namun mengingatkan bahwa pemerintahan sudah dipimpin Prabowo Subianto.

    “Silaturahmi itu bagus, tapi jangan sampai menimbulkan persepsi adanya dua matahari dalam satu pemerintahan,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, Prabowo telah menunjukkan kapasitas dan arah kepemimpinannya dengan tegas.

    Namun tetap, kesan adanya dualisme komando harus dihindari agar tak menciptakan kebingungan dalam birokrasi dan publik.

    “Satu matahari saja sudah cukup berat, apalagi dua,” ujarnya tegas.

    Parade Menteri: Dari Bahlil hingga Menkes

    Kunjungan dimulai sejak Rabu malam, 9 April 2025, ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji datang ke kediaman Jokowi.

    Esok harinya, giliran Menko Perekonomian Zulkifli Hasan yang hadir.

    Pada Jumat (11/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin datang membawa keluarga masing-masing.

    Para menteri itu kompak menyebut agenda mereka hanya untuk “silaturahmi Lebaran” dan menjalin hubungan baik dengan Jokowi, yang disebut sebagian dari mereka masih dianggap “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono, tersenyum.

    Publik Bertanya: Apa Makna Silaturahmi Ini?

    Meski narasi yang dibangun adalah hubungan personal dan Lebaran, publik tak menelan mentah-mentah penjelasan itu.

    Waktu dan pola kunjungan yang beruntun justru memperkuat spekulasi: apakah ini hanya silaturahmi atau sinyal arah kekuasaan baru yang tidak tunggal?

    Dalam situasi transisi, setiap gestur politik dibaca dalam banyak lapisan.

    Di satu sisi, silaturahmi bisa dimaknai sebagai penghormatan kepada pemimpin sebelumnya.

    Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kekuasaan Jokowi masih memengaruhi arah kebijakan dan komposisi kabinet di masa depan.

    Loyalitas Politik Harus Jelas

    Mardani Ali Sera menyampaikan satu pesan utama: loyalitas birokrat dan menteri harus tunggal.

    Ia berharap semua elemen kabinet tetap memegang komando dari presiden terpilih yang sah—bukan terpecah antara dua figur.

    “Pak Prabowo adalah presiden kita. Pemerintahan ke depan harus berjalan di bawah satu arah, bukan dua poros kekuasaan,” ujarnya.

    Di tengah suasana Lebaran yang hangat, silaturahmi bisa jadi terasa wajar. Tapi dalam politik, tak ada yang benar-benar tanpa makna.

    Ramai-ramai menteri menemui Jokowi di masa transisi bisa dilihat sebagai manuver simbolik, penguatan relasi, atau bahkan penegasan pengaruh.

    Namun satu hal pasti: Indonesia hanya butuh satu matahari untuk memimpin, bukan dua. Pemerintahan Prabowo perlu didukung penuh, tanpa bayang-bayang kekuasaan ganda.***

  • Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
    Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
    Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
    Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
    Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
    matahari kembar
    ” dalam pemerintahan Prabowo.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
    Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
    “Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
    “Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
    silaturahmi Lebaran
    ,” lanjutnya.
    Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
    “Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Coblos Ulang 5 Pilkada Digugat ke MK, Komisi II DPR Harap Tak PSU Lagi

    Hasil Coblos Ulang 5 Pilkada Digugat ke MK, Komisi II DPR Harap Tak PSU Lagi

    Jakarta

    Hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di lima daerah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi II DPR berharap tak ada pencoblosan ulang lagi.

    “Dalam raker terakhir, kami meminta agar pemerintah memastikan tidak boleh ada PSU ulang. Berarti semoga keputusan perselisihan di MK bisa diselesaikan tanpa harus ada PSU lagi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai perlu ada perbaikan aturan Pilkada. Dia mengatakan Pilkada sudah berlangsung berlarut-larut dan mahal.

    “Pertama, ini perlu kita perbaiki aturannya. Tidak boleh berlarut-larut seperti ini. Kedua, ini jadi temuan mahal. Perlu dipikirkan, kita siapkan asimetri pilkada, ada yang dipilih langsung, ada yang tidak langsung. Ketiga, kawan-kawan KPU dan kami di Komisi II perlu segera menyikapi perkembangan yang ada. Apalagi ada korban jiwa beberapa waktu lalu,” ujar Mardani.

    Foto: Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera (Dwi/detikcom)

    Sebelumnya, hasil pemungutan suara ulang di lima daerah digugat ke MK. Dilihat di situs MK, Jumat (11/4), gugatan yang diajukan itu terkait hasil PSU di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Taliabu.

    Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BPRK) dari MK. Dia mengatakan BPRK penting untuk memastikan ada atau tidaknya perkara yang diregister oleh MK.

    (azh/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini