Xcloud.id

Tag: Mardani Ali Sera

  • BKSAP: Konferensi Ke-19 PUIC bertepatan peringatan 25 tahun berdiri

    BKSAP: Konferensi Ke-19 PUIC bertepatan peringatan 25 tahun berdiri

    Kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC pada tahun 1999.

    “Ini bukan hanya momen refleksi, melainkan juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Mardani mengemukakan hal itu ketika memberikan pidato dalam acara Embassy Briefing penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota PUIC dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

    “Ayat ini mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan karenanya, kita harus mempererat hubungan, memperkuat solidaritas, dan mendorong kerja sama antarparlemen negara-negara muslim,” ujar Mardani mengutip ayat 13 Surah Al-Hujurat dalam Al-Qur’an.

    Selain itu, dia juga memandang penting membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi.

    Wakil rakyat ini menyebut konferensi itu juga akan menjadi forum membahas isu-isu penting seperti dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina, perlindungan hak-hak minoritas muslim, dan penguatan kerja sama negara-negara Selatan (South-South Cooperation/SSC).

    Ia mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKSAP DPR RI guna memperkuat diplomasi parlementer Indonesia di kancah internasional.

    “Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” katanya.

    Diketahui bahwa Konferensi Ke-19 PUIC dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience itu akan digelar di Jakarta pada tanggal 12—15 Mei.

    Sebelumnya, Jumat (14/3), Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 PUIC atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12—15 Mei.

    “Pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, parlemen, dipimpin Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan tidak boleh ada ‘matahari kembar’. 

    Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan buntut para menteri Presiden Prabowo Subianto sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Ganjar sebenarnya tak mempermasalahkan isu tersebut, sebab menurutnya, pertemuan para menteri Prabowo ke Jokowi adalah bentuk silaturahmi yang wajar. 

    Termasuk juga panggilan ‘bos’ yang disampaikan oleh dua menteri dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    “Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja. Orang menyebut ‘bos’, ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Namun, ia menekankan bahwa dalam suatu kepemimpinan tak boleh ada matahari kembar. 

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Hanya memang jika kemudian orientasi dalam suatu kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti Presiden harus segera mengendalikan,” kata Ganjar. 

    Ia mengatakan, kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    “Bahwa siapapun yang ada di republik ini, maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu, presiden itu. Maka, kembar-kembar itu enggak boleh ada,” ujar Ganjar.

    “Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya tidak terganggu dengan adanya isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan. 

    “Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” ujarnya di komplek parlemen, Kamis (17/4/2025). 

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” tandasnya. 

    Muzani menegaskan, kunjungan sejumlah Menteri tersebut sebagai bentuk penghormatan dan juga silaturahmi dalam rangka lebaran.

    Menurutnya, para menteri Prabowo yang dulu bekerja sebagai menteri Jokowi justru harus tetap menghormati Presiden ke-7 RI tersebut. 

    Muzani menyebut, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih memiliki komitmen penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Kekhawatiran adanya ‘matahari kembar’ di pemerintahan ini sebelumnya disuarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.  

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani. 

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025). 

    Tokoh elite Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang datang pada Jumat (11/4/2025). 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono usai pertemuan, Jumat (11/4/2025). 

  • Sejumlah Kejanggalan tentang Narasi Matahari Kembar Makin Terungkap, Benarkah Prabowo Disandera Jokowi?

    Sejumlah Kejanggalan tentang Narasi Matahari Kembar Makin Terungkap, Benarkah Prabowo Disandera Jokowi?

    GELORA.CO –  Wacana tentang adanya dua pemimpin di pemerintahan atau narasi Matahari Kembar kembali mencuat pasca sejumlah menteri sowan usai Idul Fitri.

    Pernyataan sejumlah menteri era Kabinet Indonesia Bersatu yang kembali menjabat di Kabinet Merah Putih, ditengarai menjadi pemantik lahirnya narasi Matahari Kembar.

    Sempat diucap oleh SBY saat internal Partai Demokrat tengah menjadi sorotan, istilah Matahari Kembar kemudian dikutip ulang Politisi PKS Mardani Ali Sera.

    Selain Mardani Ali Sera, narasi Matahari Kembar yang merujuk pada Presiden Ketujuh dan Kedelapan Indonesia juga sempat ditanggapi oleh Try Sutrisno.

    Menurut purnawirawan Pangab periode 1988-1993 dan Wapres periode 1993-1998, Matahari Kembar merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan di pemerintahan.

    Terkait dengan semakin menebalkan diksi Matahari Kembar dalam ingatan publik, Feri Amsari yang juga merupakan Pakar Hukum Tata Negara memberi tanggapan.

    Feri menyebut istilah tersebut tidak jauh berbeda dengan Satu Kapal Dua Nahkoda yang pernah ditulisnya di Tempo.

    Berlatar tentang persaingan Presiden dengan Wakil Presiden yang saat itu masih menjabat, Matahari Kembar memiliki konstruksi nilai berbeda.

    Narasi Matahari Kembar yang sejak Idul Fitri lalu mulai banyak masuk dalam kesadaran publik, menurut Feri merupakan hal janggal serta bertolak belakang dengan konstitusi.

    Mengacu pada Undang-Undang Dasar Pasal 17, secara eksplisit disebutkan bahwa setiap menteri merupakan pembantu resmi presiden yang sedang menjabat.

    Selain ditetapkan atau diangkat secara langsung oleh Presiden, kewenangan Menteri sebagai Pembantu juga dapat diberhentikan oleh Presiden.

    Sehingga pernyataan sejumlah menteri era kabinet Presiden Jokowi yang kembali menjabat di era Prabowo terkait Bos, merupakan suatu kejanggalan konstitusi.

    Bukan sekadar melanggar perundang-undangan, pernyataan tersebut juga terbilang sebagai suatu hal yang kurang etis dan melanggar kesantunan dalam politik.

    “Masa ada menteri mengaku, bahwa orang yang sudah lengser ini adalah Bos, itu merusak Undang-Undang Kementerian Negara,” jelas Feri.

    Pernyataan terkait sosok Jokowi sebagai Bos, selain disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Menkes juga disampaikan oleh Menteri Kelautan Sakti Trenggono.

    Penggunaan diksi Bos sebagai analogi yang disampaikan oleh sejumlah Menteri, menurut Feri tidak mencerminkan sikap santun.

    Fakta adanya menteri era kabinet Jokowi dan kembali terlibat dalam pemerintahan Presiden Prabowo dengan komposisi lebih dari 50 persen, juga terbilang janggal.

    Tidak mengherankan jika kemudian banyak kalangan, dengan perspektif awam mempertanyakan soal kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Saya tidak ingin bilang ini benar, jangan-jangan Presiden saat ini sedang disandera?” pungkasnya.***

  • Dugaan Matahari Kembar, Kabinet Merah Putih Prabowo Renggang?

    Dugaan Matahari Kembar, Kabinet Merah Putih Prabowo Renggang?

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terpantau mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo dalam beberapa kesempatan.

    Terbaru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi pada Jumat, 11 April 2025.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tak ada indikasi matahari kembar dalam pertemuan beberapa pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan Jokowi pada Kamis, 17 April 2025.

    “Oh, enggak ada lah itu,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan soal isu matahari kembar pada Senin, 21 April 2025 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Manuver Politik

    Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI mengaku pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

    Beberapa peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65 hadir dalam agenda silaturahmi ini, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

    Sespimmen Polri adalah sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah, pangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) dan komisaris polisi (kompol).

    Mensesneg mengatakan, jika ada para menteri yang datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden Jokowi, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

    Prasetyo menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Jokowi di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo adalah hal yang lumrah.

    Konflik Politik

    Juru Bicara Presiden RI itu menepis adanya kesan pertemuan ink berlawanan dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai pemimpin saat ini.

    Ia mengaku semangat pertemuan tersebut murni silaturahmi dan tak perlu diasosiasikan dengan konflik politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” lanjut Prasetyo.

    Pihaknya memastikan jajaran pemerintahan saat ini tetap solid dan fokus bekerja di Kabinet Merah Putih.

    “Solid … solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai silaturahmi beberapa menteri ke rumah Jokowi sebagai hal positif.

    Tapi pihaknya mengingatkan agar tak muncul kesan adanya matahari kembar usai keduanya menyebut Jokowi sebagai bos.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BKSAP DPR Kenang Paus Fransiskus Sebagai Pejuang Kemanusiaan Nasional 22 April 2025

    BKSAP DPR Kenang Paus Fransiskus Sebagai Pejuang Kemanusiaan Nasional 22 April 2025

    BKSAP DPR Kenang Paus Fransiskus Sebagai Pejuang Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI,
    Mardani Ali Sera
    , menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya
    Paus Fransiskus
    pada Senin (21/4/2025) kemarin.
    Menurut Mardani, dengan kepergian Paus Fransiskus, dunia telah kehilangan sosok pejuang kemanusiaan yang melampaui batas negara dan agama.
    “Kesedihan mendalam bagi kemanusiaan. Wafatnya seorang pejuang kemanusiaan yang selalu bersuara agar rakyat miskin, mereka yang tertindas, dan mereka yang sendiri untuk selalu dijaga, ditemani, dan dibantu,” ujar Mardani dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan bahwa rasa kehilangan yang besar atas wafatnya Paus Fransiskus tidak hanya dirasakan oleh umat Katolik.
    Menurut Mardani kondisi itu juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan dunia yang peduli terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
    Dia pun mengingat kembali kunjungan historis Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024 lalu yang menurutnya merupakan simbol kuat persaudaraan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.
    “Paus Fransiskus adalah simbol bahwa kemanusiaan bisa menyatukan kita. Kita harus melanjutkan perjuangannya. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti beliau,” kata Mardani.
    Mardani menilai antusiasme masyarakat lintas agama di Indonesia saat menyambut kedatangan Paus mencerminkan kuatnya semangat solidaritas yang selama ini diperjuangkan oleh Paus Fransiskus.
    Dia juga menyoroti kiprah Paus Fransiskus selama hidup sebagai tokoh yang konsisten membela kaum tertindas tanpa memandang latar belakang.
    Paus bahkan selalu menyuarakan dukungan bagi rakyat Palestina, serta menunjukkan keberpihakannya terhadap kelompok marginal.
    “Kehilangan beliau adalah kehilangan suara hati nurani kita bersama. Beliau bukan hanya pembela Palestina, tapi juga pelindung bagi mereka yang miskin, tersisih, dan tertindas. Kita kehilangan satu sosok pejuang kemanusiaan,” ujar Mardani.
    Mardani berharap warisan perjuangan dan semangat Paus Fransiskus untuk membela kaum tertindas terus dilanjutkan oleh semua pihak.
    “Selamat jalan Paus Fransiskus, perjuangan membela Palestina dan semua yang tertindas mesti kita lanjutkan,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhirnya di usia 88 tahun pada Senin (21/4/2025) pukul 07.35 pagi waktu setempat.
    Paus Fransiskus telah dikenal sebagai sosok yang membawa angin perubahan di dalam Gereja Katolik.
    Dia menekankan pentingnya kerendahan hati, kesederhanaan, dan kasih sayang dalam menjalankan tugas kepausan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ma’ruf Amin soal Menteri-menteri Temui Jokowi: Silaturahmi ke Bekas Presiden

    Ma’ruf Amin soal Menteri-menteri Temui Jokowi: Silaturahmi ke Bekas Presiden

    Jakarta –

    Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin menanggapi isu ‘matahari kembar’ buntut sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Ma’ruf menilai silaturahmi itu dilakukan menteri-menteri kepada Jokowi sebagai mantan presiden.

    “Saya kira Itu bagian harus diartikan sebagai dari silaturahmi itu tadi, dengan bekas Presiden dengan bekas Wapres, dengan yang lain-lain,” kata Ma’ruf usai halal bihalal di kediaman Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Ma’ruf pun memberikan wejangan untuk kabinet saat ini. Dia mengatakan kabinet saat ini harus bekerja keras, bersatu, dan mengetahui apa yang menjadi prioritas.

    “Saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja. Karena itu harus bekerja keras, harus bersatu, harus mengambil langkah-langkah yang terbaik, lebih mengutamakan mana yang prioritaskan terdahulu. Saya kira gitu,” tuturnya.

    Sebelumnya, mencuat isu ‘matahari kembar’ yang dilontarkan politikus PKS Mardani Ali Sera setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Bahlil, menemui Jokowi di Solo. Mardani menyebut silaturahmi merupakan kegiatan baik, tapi dia mewanti-wanti jangan sampai ada matahari kembar.

    “Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ma'ruf Amin Anggap Isu Matahari Kembar Tak Mengancam Prabowo, Asal Semua Pihak Hatinya Bersih Nasional 20 April 2025

    Ma'ruf Amin Anggap Isu Matahari Kembar Tak Mengancam Prabowo, Asal Semua Pihak Hatinya Bersih Nasional 20 April 2025

    Maruf Amin Anggap Isu Matahari Kembar Tak Mengancam Prabowo, Asal Semua Pihak Hatinya Bersih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) ke-13
    Ma’ruf Amin
    menilai, isu
    matahari kembar
    tidak mengancan kepemimpinan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, Ma’ruf meminta agar semua pihak tidak berspekulasi macam-macam soal pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7
    Joko Widodo
    yang memunculkan isu matahari kembar.
    “Kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman (terhadap Prabowo), hatinya dibersihkan dulu, tidak ada ancaman,” kata Ma’ruf di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025).
    Ma’ruf pun berpandangan, pertemuan menteri-menteri Prabowo dengan Jokowi semestinya dilihat sebagai silaturahmi biasa.
    “Saya kira itu bagian harus diartikan sebagai dari silaturahmi itu tadi, dengan bekas presiden, dengan bekas wapres, dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf. 
    Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
    Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo Nasional 20 April 2025

    Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo Nasional 20 April 2025

    Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Harian Partai Gerindra
    Sufmi Dasco
    Ahmad tidak menjawab secara lugas ketika ditanya soal isu
    matahari kembar
    di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Awalnya, Dasco hanya berkelakar bahwa saat ini hanya ada “bulan”, bukan “matahari”.
    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco seusai acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra,, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.
    Saat ditanya terkait kelakarnya itu, Dasco hanya menyinggung perihal situasi waktu, di mana saat ini sudah malam hari.
    “Kalau matahari kan siang, ini kan malam,” ucapnya.
    Lalu, Dasco ditanya soal isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Dasco pun kembali mengungkit bahwa yang ada adalah bulan saat ini.
    “Sudah dibilang bulan,” imbuh Dasco singkat.
    Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
    Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pikiran sempit.

    Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang menekankan bahwa pertemuan itu terjadi lantaran memaknai suasana Idulfitri 1446 Hijriah atau bulan syawal yang erat dengan silaturahmi Lebaran.

    “Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi IdulFitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran  sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” katanya melalui rilisnya, Jumat (18/4/2025).

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi. Ia menyebut soal matahari kembar.

    Agus menambahkan para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

    Dia menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir. 

    “Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

  • PKS Ungkap Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada Bahas ‘Matahari Kembar’ – Page 3

    PKS Ungkap Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada Bahas ‘Matahari Kembar’ – Page 3

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Selang satu hari, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga mendatangi Jokowi.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani menilai, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujarnya.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” imbuh dia.