Xcloud.id

Tag: Mardani Ali Sera

  • PKS dan PPP Dukung Sikap Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    PKS dan PPP Dukung Sikap Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera mempertegas pernyataan Prabowo yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina jika ingin Israel diterima sebagai negara.

    “Peluang dan konsep yang ada saat ini [untuk Palestina] baru two state solution dan pernyataan beliau [Presiden Prabowo] jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan memang seperti itu.” Ujar Mardani dalam keterangan resminya, Jumat (30/5/2025).

    Sementara itu, PPP mengapresiasi terobosan diplomasi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Arwani Thomafi mengatakan dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas sesuai mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    “Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan, termasuk Israel yang mencaplok tanah Palestina,” kata Arwani dilansir dari Antara, Jumat (30/5/2025).

    Arwani mengatakan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bisa terjadi asalkan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Israel harus bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

    “Sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik itu, Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional terlebih dahulu atas kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina bertahun-tahun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

    Presiden Prabowo menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel setelah Palestina merdeka. Penegasan tersebut memberi pesan kepada Prancis yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi dengan Arab Saudi untuk perdamaian Palestina-Israel.

    PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17–20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

  • Konferensi PUIC di Jakarta bahas komitmen dukungan kemerdekaan Palestina

    Konferensi PUIC di Jakarta bahas komitmen dukungan kemerdekaan Palestina

    Senin, 12 Mei 2025 17:33 WIB

    Delegasi negara Palestina Fawzi Ali Mahmoud Samhouri memberikan paparan saat sidang komite eksekutif dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025). Sidang komite eksekutif tersebut membahas tentang komitmen dukungan kemerdekaan negara Palestina. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

    Sejumlah delegasi dari beberapa negara peserta mengikuti sidang komite eksekutif dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025). Sidang komite eksekutif tersebut membahas tentang komitmen dukungan kemerdekaan negara Palestina. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

    Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera (tengah) bersama Secretary General Parliamentary Union of the OIC (PUIC) Mouhamed Khouraichi Niass (kiri) dan PUIC Deputy Secretary General Ali Asghar Mohammadi Sijani (kanan) berdoa saat sidang komite eksekutif dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025). Sidang komite eksekutif tersebut membahas tentang komitmen dukungan kemerdekaan negara Palestina. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

  • BKSAP DPR dukung pemberdayaan pemuda dalam PUIC-19

    BKSAP DPR dukung pemberdayaan pemuda dalam PUIC-19

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan komitmen DPR RI mendukung berbagai intervensi strategis di bidang ekonomi yang dibahas dalam Sidang Komite Tetap Ekonomi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC).

    “Generasi muda adalah penggerak ekonomi baru. Kami di DPR RI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator muda yang solutif dan adaptif,” kata Ravindra Airlangga di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dalam forum tersebut, DPR RI menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda, perlindungan lingkungan hidup, serta konservasi sumber daya air sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di kawasan.

    Berdasarkan data SESRIC, negara-negara OKI memiliki lebih dari 350 juta pemuda berusia 15–24 tahun, mencakup 29 persen populasi pemuda global. DPR RI mendukung penuh inisiatif pendirian inkubator bagi perusahaan rintisan (start-up) yang bertujuan mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi generasi muda.

    Isu lingkungan juga menjadi sorotan utama. Delegasi Turki menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Tunisia turut menegaskan perlunya proyek strategis yang mendukung ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi digital untuk perlindungan kawasan pesisir dan perkotaan.

    Dalam diskusi ini, DPR RI menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan yang menyeluruh. Kolaborasi antarnegara, serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi krisis iklim dan kerusakan ekosistem.

    Menanggapi agenda kerja sama konservasi air antarnegara anggota, DPR RI menggarisbawahi bahwa air adalah isu mendasar yang menopang seluruh pilar pembangunan berkelanjutan. DPR RI mendorong penguatan kerangka hukum dan kebijakan untuk menjamin konservasi air sekaligus memastikan akses terhadap air bersih dan aman, terutama bagi kelompok rentan di wilayah pedesaan dan terpencil.

    Melalui forum PUIC ini, DPR RI meneguhkan peran aktifnya dalam mendorong kerja sama multilateral yang berfokus pada solusi konkret dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat di negara-negara OKI.

    Pada sesi Embassy Briefing, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa Forum Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI adalah organisasi antarparlemen yang dibentuk oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC).

    PUIC bertujuan mempererat kerja sama antarparlemen dalam rangka memperkuat solidaritas umat Islam, membahas isu-isu strategis di tingkat global, serta memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara anggota OKI melalui pendekatan legislatif.

    Forum akan berjalan dari tanggal 12-15 Mei 2025 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Dihadiri oleh 38 negara dari 54 negara peserta, PUIC memiliki tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 mendorong kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

    “Sehingga di dalam forum perempuan muslim kali ini pun kita sama-sama menyamakan pandangan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan publik,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut hal itu disuarakan di dalam salah satu forum pada Konferensi Ke-19 PUIC, yang membahas terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh legislator perempuan di dunia.

    “Banyak negara itu memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara itu mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan,” ucapnya.

    Sebab, kata dia, data Komite Status Perempuan atau The Commission on the Status of Women (CSW) yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu, menunjukkan perjuangan pemberdayaan perempuan saat ini telah keluar jalur.

    Padahal, lanjut dia, pelaksanaan Beijing Platform for Action telah berjalan 30 tahun pada tahun 2025 ini, dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak ditargetkan pada tahun 2030.

    Terpisah, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan bahwa keanggotaan BKSAP turut memberikan contoh baik terkait keterlibatan pemuda dan perempuan dalam ranah legislatif, termasuk posisi ketua parlemen Indonesia sendiri yang diemban oleh Puan Maharani.

    “Jadi mereka (anggota parlemen negara lain) ketika yang mimpin anak muda, kemudian ada perempuan, mereka kagum sekali. Bukan cuma bahwa kita punya speaker (Ketua DPR RI) perempuan, tapi ternyata anak muda dan perempuan bisa manggung dalam politik internasional melalui edukasi dari parlemen Indonesia,” kata Mardani kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 akan menghasilkan resolusi bersama terkait perdamaian Palestina.

    “Selain mengutuk (kekerasan terhadap Palestina) pastinya, kami akan membuat resolusi bersama,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkata, “Dan kami sepakat kami akan menyerukan bersama bahwa dunia sekali lagi harus serius dan bertindak secara nyata terkait dengan perdamaian di Palestina.”

    Dia pun menyebut bahwa rekomendasi itu tidak hanya berlaku untuk parlemen-parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melainkan berlaku secara global keseluruhan.

    Sebab, kata dia, parlemen negara anggota OKI juga merupakan anggota dalam Inter-Parliamentary Union (IPU), yang merupakan forum parlemen forum tertinggi bagi parlemen-parlemen dunia.

    “Sehingga di PUIC ke-19 ini kami betul-betul mengeluarkan rekomendasi yang tidak hanya berlaku untuk member of OKI, tetapi juga kepada dunia,” katanya.

    Dia pun menegaskan dukungan terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina menjadi fokus utama yang disuarakan dalam Konferensi Ke-19 PUIC, sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam memegang tampuk keketuaan PUIC tahun 2025.

    “Tentunya yang menjadi fokus adalah bagaimana secara bersama kita mampu mengutuk hal tersebut bersama karena kita percaya ketika perjuangan ini menjadi perjuangan bersama, ini kita akan lebih kuat dan lebih keras lagi bersuara untuk perdamaian di Palestina.,” ujarnya.

    Selain mengutuk kekerasan terhadap Palestina, dia menyebut hal serupa juga diberlakukan sama terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, di antaranya konflik India-Pakistan hingga Rohingya.

    “Tidak hanya di Palestina karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali konflik yang menjadikan saudara-saudara muslim kita sebagai korban, salah satunya Pakistan dan India, juga kekerasan Rohingnya yang masih menjadi fokus dan juga beberapa wilayah yang menjadi fokus pembicaraan,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC akan menghasilkan Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

    “Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia menyebut sebagian pihak menghendaki agar deklarasi bersama parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu dinamakan Senayan Declaration sebab dilangsungkan di Gedung DPR RI, Jakarta.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: Prabowo hadiri pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR pada Rabu

    BKSAP: Prabowo hadiri pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR pada Rabu

    Jangan cuma nyalahin Amerika, jangan cuma nyalahin orang-orang lain, jangan nyalahin Barat, jangan!

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri acara pembukaan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025 di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).

    “Pembukaan pada tanggal 14 besok pukul 19.30 WIB. Pak Prabowo insyaallah confirm akan hadir, tentu ditemani oleh Mbak Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani) sebagai tuan rumah,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Mardani menyebut kehadiran Presiden Prabowo bersama dengan Puan akan menegaskan pesan bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu menjadi jembatan untuk negara-negara di dunia.

    “Message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, perdamaian bersama,” ucapnya.

    Ia juga menyebut dalam pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC itu akan ditegaskan pula tentang tema utama yang diusung dalam konferensi tersebut yakni “Good Governance and Strong Institution”.

    “Mbak Puan dan nanti Pak Prabowo saat pembukaan akan men-stressing ulang tentang Good Governance and Strong Institution ini,” ujarnya.

    Tema tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi kuat demi terciptanya perbaikan sosial hingga ekonomi.

    “Mulai dari diri sendiri, dari mana? Tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan strong institution, institusi yang bisa dipercaya karena institusi ini tidak ada korupsi, tidak ada fraud, institusi yang betul-betul melayani,” tuturnya.

    Ketua BKSAP DPR RI mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi kuat merupakan aspek mendasar dalam menghadapi dinamika eksternal wilayah.

    “Jangan cuma nyalahin Amerika, jangan cuma nyalahin orang-orang lain, jangan nyalahin Barat, jangan! Kadang-kadang masalahnya ada pada kita (negara masing-masing). Kita belum punya tata kelola pemerintahan yang baik, kita belum punya institusi yang dipercaya,” katanya.

    Mardani lantas melanjutkan, “Sehingga pertumbuhan ekonomi kita belum baik, transparansi akuntabilitas belum baik, masyarakat miskin belum terlayani, pendidikan kita belum berkualitas.”

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 12—15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Indonesia tidak bisa serta-merta menilai motif atau dampaknya secara langsung.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Husein menyampaikan hal itu ketika merespons isu Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memutus hubungan langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia menyatakan bahwa keputusan internal antara tokoh politik dari dua negara tersebut adalah urusan masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia tidak bisa serta-merta menilai motif atau dampaknya secara langsung.

    “Ya, kalau itu, biarkan negara masing-masing saja, ya. Kita tidak bisa banyak berkomentar apakah itu keputusan bisa dianggap strategi ataupun nanti ke depan ada udang di balik batu, kita tidak tahu,” kata Husein.

    Adapun penyelenggaraan Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Ke-19 digelar di DPR RI, Jakarta, Senin, dimulai dengan sidang pembahasan komitmen dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

    Sidang komite eksekutif terkait dengan pembahasan itu dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Sidang tersebut dihadiri langsung oleh delegasi parlemen berbagai negara di ruangan Komisi V DPR RI.

    Selain membahas isu Palestina, konferensi itu menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat sebagai kunci ketahanan umat Islam menghadapi tantangan global seperti prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam Islam harus menjadi landasan dalam memperkuat demokrasi dan kerja sama antarparlemen negara-negara muslim.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP hadirkan tim medis yang berangkat ke Gaza bagikan pengalaman

    BKSAP hadirkan tim medis yang berangkat ke Gaza bagikan pengalaman

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI memfasilitasi tim medis darurat (emergency medical team) yang baru pulang dari Gaza untuk mengabarkan terkait pengalaman selama menjalani misi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina tersebut.

    Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera pun mengapresiasi tim medis yang telah berjuang membawa nama Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Hari ini BKSAP DPR RI ingin memfasilitasi para pejuang kemanusiaan dari Indonesia yang berhasil masuk ke Gaza dan kemudian kembali,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan fasilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya BSKAP yang menggagas DPR RI sebagai rumah bagi para pejuang kemanusiaan Palestina sejak tiga bulan lalu.

    “Sebanyak 125 organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina sudah berkumpul bekerja sama,” ucapnya.

    Dia lantas mempersilakan sejumlah perwakilan dokter spesialis dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang berangkat ke Gaza sebagai tim medis untuk membagikan pengalamannya selama bertugas di sana.

    Basuki Supartono yang merupakan dokter spesialis bedah ortopedi menjelaskan bahwa dirinya menjadi salah satu bagian dari tim medis darurat gelombang kedua yang bertugas ke Gaza sejak April hingga Mei.

    Dia menyebut tim medis darurat BSMI gelombang kedua yang berjumlah lima orang dokter spesialis tersebut berhasil mencapai Gaza dengan cara masuk melalui Jordania.

    “Kami berjalan selama 12 jam, dan selama enam jam kami tidak bisa turun dari bus karena daerah wilayah perang, karena yang bisa masuk tim dokter spesialis dan hanya bawa badan saja, tidak boleh bawa yang lain,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya ditempatkan di sebuah rumah sakit di wilayah Gaza selatan, serta bekerja bersama dengan dokter lokal dan tim medis internasional dari berbagai negara.

    Sementara itu, Prita Kusumaningsih yang merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) bercerita tentang ketakjubannya akan kekuatan para ibu di Gaza yang mampu melewati proses persalinan di tengah kondisi yang sulit.

    Bahkan, dia menyebut justru terdapat bayi-bayi kembar yang lahir setiap minggunya, yang seakan melahirkan seakan menjadi pejuang-pejuang baru kemerdekaan Palestina.

    “Seorang ibu 44 tahun hamil kesembilan dengan sesar delapan kali sebelumnya, sehingga ketika dia melahirkan kesembilan kali maka dia mengalami operasi sesar sembilan kali,” ujar Prita.

    Di akhir, Mardani kembali mengingatkan bahwa kegiatan fasilitasi tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir dan mendukung setiap usaha perbaikan kehidupan masyarakat Gaza.

    “Mohon doanya bulan Juli nanti mereka dapat kesempatan untuk kembali ke Gaza, insyallah dalam emergency medical team ketiga, dan insyallah kami akan terus update,” kata Mardani.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mokhammad Makhdum, perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, hingga anggota Komisi VIII DPR RI Askweni dan anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: Tema PUIC 2025 dorong tata kelola pemerintahan negara OKI

    BKSAP: Tema PUIC 2025 dorong tata kelola pemerintahan negara OKI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera berharap tema utama Konferensi Ke-19 Parlemen Negara Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience” dapat mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat di antara negara-negara OKI.

    “Kami ingin menyebarkan bahwa kita bukan cuma host yang ramah, tapi juga kita memberikan oleh-oleh bagaimana implementasi good governance and strong institution di negara OKI dapat berjalan,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkara, “Sehingga kalau kita ketemu lagi kita sudah jadi negara yang jauh lebih baik karena punya institusi yang baik, tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas yang baik, yang itu membuat negara OKI menjadi negara maju.”

    Mardani menjelaskan tema tersebut diambil mengingat mayoritas negara anggota OKI masih tergolong negara berkembang.

    Dia menyebut Indonesia selaku tuan rumah juga mengundang Perdana Menteri Singapura dan Malaysia guna membagikan pengalaman dan penjelasan mengenai pembangunan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat.

    Selain tema di atas, dia menyebut isu Palestina menjadi salah satu agenda utama dalam konferensi PUIC, di mana semua peserta akan memakai syal bermotif bendera Palestina saat pembukaan.

    “Karena kita ingin memberikan message bahwa Palestina selalu ada di hati kita dan ini bukan cuma masalah PUIC, di IPU juga masalah, parlemen dunia juga masalah, Palestina menjadi salah satu bagian kita,” katanya.

    Selain fokus pada tema utama, dia menuturkan PUIC memiliki komite-komite khusus yang diharapkan dapat terus mengembangkan kerja sama di berbagai bidang. Misalnya, komisi perempuan, pemuda, Palestina, hingga pembangunan berkelanjutan.

    Legislator itu menambahkan persiapan penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC di Senayan terus dimatangkan, termasuk terkait detail konten acara hingga aspek keamanan sebab akan ada sekitar 400 tamu negara yang hadir.

    Dia menyebut sesi embassy briefing pun telah terlaksana dengan dihadiri lebih dari 20 negara.

    “Ini bukan perkara kecil karena hampir 400 tamu negara dalam tanda kutip akan ikut serta dalam PUIC. 54 negara sampai saat ini 34 negara sudah konfirmasi hadir,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (14/3), Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 PUIC atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12—15 Mei.

    “Pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, parlemen, dipimpin Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025