Xcloud.id

Tag: Mardani Ali Sera

  • DPR Peringatkan Potensi Eskalasi Konflik Serangan Israel ke Iran – Page 3

    DPR Peringatkan Potensi Eskalasi Konflik Serangan Israel ke Iran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan Israel yang melakukan serangan terhadap kawasan dan fasilitas militer milik Iran. Tindakan tersebut dinilai tidak hanya melanggar kedaulatan suatu negara, tetapi juga berpotensi memicu eskalasi konflik regional yang lebih luas dan berbahaya.

    Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan aksi militer sepihak Israel sangat buruk bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas global.

    “Serangan terhadap wilayah kedaulatan Iran merupakan tindakan provokatif dan sangat berisiko. Situasi ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang tanpa kendali,” ujar Mardani dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

    DPR menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret guna mencegah memburuknya situasi. Tindakan preventif dan diplomatik diperlukan untuk memastikan bahwa ketegangan ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat melibatkan lebih banyak negara.

    Selain itu, Mardani juga mengingatkan penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB merupakan pondasi utama bagi terciptanya perdamaian dunia.

    “Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut harus ditindak secara tegas oleh komunitas internasional,” tambah Mardani.

    Politikus PKS itu menilai, semua pihak perlu menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang bersifat eskalatif. Dalam situasi global dengan berbagai krisis kemanusiaan dan ketegangan geopolitik yang dibutuhkan saat ini adalah deeskalasi bukan provokasi agar perdamaian dan stabilitas kawasan tetap terjaga.

    Melalui BKSAP DPR RI, Indonesia terus meneguhkan komitmennya terhadap prinsip penyelesaian konflik secara damai dan menjunjung tinggi hukum internasional.

    “Pergerakan lain yang dilakukan adalah mendorong parlemen-parlemen dunia untuk turut bersuara dan mengambil inisiatif mendorong penyelesaian damai, termasuk melalui jalur diplomasi parlemen,” pungkas Mardani.

  • BKSAP: BRICS dorong penguatan multilateralisme hadapi ketidakpastian

    BKSAP: BRICS dorong penguatan multilateralisme hadapi ketidakpastian

    Penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antaranggota BRICS sebagai sebuah strategi untuk membangun ketahanan ekonomi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai BRICS memiliki potensi untuk menjadi pendorong penguatan kembali multilateralisme di tengah ketidakpastian global saat ini.

    “Sebagai sebuah forum alternatif bagi negara-negara berkembang, BRICS memiliki potensi untuk menjadi pendorong penguatan kembali multilateralisme di tengah ketidakpastian global yang diakibatkan oleh maraknya kebijakan ekonomi sepihak,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal ini disampaikannya ketika menjadi ketua delegasi BKSAP DPR RI dalam Forum Parlemen BRICS yang sedang diketuai oleh parlemen Brasil di Brasilia, Brasil, pada tanggal 3—5 Juni 2025.

    Mardani Ali Sera lantas menyampaikan mengenai bagaimana BRICS menguatkan perannya dalam perdagangan internasional di tengah kondisi global saat ini, khususnya melalui dukungan terhadap isu agenda reformasi World Trade Organization (WTO).

    “Selain itu, penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antaranggota BRICS sebagai sebuah strategi untuk membangun ketahanan ekonomi,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini berharap peningkatan perdagangan dan investasi, serta transfer teknologi dan kerja sama di bidang keuangan antara sesama negara anggota BRICS tidak hanya dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membangun ketahanan kolektif terhadap berbagai tantangan global yang makin kompleks.

    Dalam sesi terpisah, Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh sebagai anggota delegasi menekankan pentingnya investasi dan transfer teknologi dalam rangka mencapai agenda-agenda pembangunan berkelanjutan.

    Hussein Fadluloh memandang Indonesia membutuhkan investasi dan transfer teknologi dalam beberapa kebijakan strategis, di antaranya untuk mendukung hilirisasi.

    Menurut dia, BRICS dapat mendorong terciptanya kesempatan untuk terjalinnya kerja sama investasi dan transfer teknologi antara Indonesia dan negara-negara anggota BRICS lainnya, khususnya untuk mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Mardani Ali Sera adalah salah satu tokoh politik dan akademisi terkemuka di Indonesia. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia aktif memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR, yang membidangi isu dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, Mardani dikenal sebagai sosok yang konsisten, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat.

    Lalu, bagaimana sosok anggota DPR Mardani Ali Sera? Berikut ini profilnya.

    Profil Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera lahir di Jakarta pada 9 April 1968. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada 1986. Ketertarikannya pada dunia teknik membawanya melanjutkan studi di program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tempat dia meraih gelar sarjana.

    Semangatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan mendorongnya mengejar pendidikan pascasarjana di Universiti Teknologi Malaysia, dengan memperoleh gelar master of engineering pada 2000 dan PhD pada 2004 dengan fokus pada teknologi energi terbarukan.

    Kehidupan pribadi Mardani juga mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Ia menikah dengan Siti Oniah sejak 1991 dan dikaruniai sembilan anak. Untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, Mardani aktif di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @mardanialisera, tempat dia berbagi informasi tentang kegiatan politik, kunjungan kerja, dan pandangannya terhadap isu-isu nasional.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mardani Ali Sera dikenal sebagai akademisi yang produktif. Ia memulai karier sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta, dia mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknik mesin, khususnya energi terbarukan dan efisiensi energi.

    Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal internasional, menunjukkan dedikasinya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Selain dunia akademik, Mardani juga aktif di ranah sosial melalui Yayasan Cendikia Ikhlas Madani, dengan menjabat sebagai ketua sejak 2010 hingga saat ini. Yayasan tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan sosial, mencerminkan komitmen Mardani untuk memberikan dampak positif di luar ranah politik.

    Perjalanan Politik Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera adalah salah satu pendiri PKS, yang menunjukkan keterlibatannya dalam politik sejak awal berdirinya partai tersebut pada 1998 (sebagai Partai Keadilan). Ia pertama kali menjadi anggota DPR pada 2017 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Sa’duddin. Meski sempat gagal terpilih dalam Pemilu 2009 dan 2014, Mardani menunjukkan ketekunan dengan terus berpartisipasi dalam kontestasi politik.

    Pada Pemilu 2019, Mardani berhasil meraih 155.285 suara dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I (Jakarta Timur), mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Kesuksesannya berlanjut pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 176.584 suara dari dapil yang sama, menegaskan kepercayaan masyarakat Jakarta Timur terhadap kepemimpinannya. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Mardani konsisten meningkatkan basis dukungannya di wilayah ini.

    Peran di DPR Mardani Ali Sera

    Sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera fokus pada isu-isu strategis, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan reformasi aparatur sipil negara (ASN). Ia dikenal sebagai legislator yang vokal dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

    Salah satu peran pentingnya adalah sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2024-2029, dengan memimpin upaya diplomasi parlemen untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia.

    Mardani juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pegawai non-PNS melalui revisi regulasi dan koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, Mardani sering menyuarakan isu-isu krusial, seperti reforma agraria, penyelesaian konflik lahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Mardani Ali Sera dikenal sebagai politikus yang dekat dengan rakyat dan konsisten dengan nilai-nilai integritas. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, seperti kebijakan subsidi energi yang kurang tepat sasaran. Dalam sebuah unggahan di X (dahulu) pada September 2024, Mardani menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, yang mendapat respons positif dari netizen.

    Mardani Ali Sera adalah contoh nyata perpaduan antara akademisi dan politikus yang berdedikasi. Dengan latar belakang pendidikan teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, dia berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR dan BKSAP. Kiprahnya dalam memperjuangkan transparansi, reformasi birokrasi, dan energi terbarukan menjadikannya salah satu anggota DPR yang disegani.

  • PKS dan PPP Dukung Sikap Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    PKS dan PPP Dukung Sikap Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera mempertegas pernyataan Prabowo yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina jika ingin Israel diterima sebagai negara.

    “Peluang dan konsep yang ada saat ini [untuk Palestina] baru two state solution dan pernyataan beliau [Presiden Prabowo] jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan memang seperti itu.” Ujar Mardani dalam keterangan resminya, Jumat (30/5/2025).

    Sementara itu, PPP mengapresiasi terobosan diplomasi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Arwani Thomafi mengatakan dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas sesuai mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    “Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan, termasuk Israel yang mencaplok tanah Palestina,” kata Arwani dilansir dari Antara, Jumat (30/5/2025).

    Arwani mengatakan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bisa terjadi asalkan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Israel harus bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

    “Sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik itu, Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional terlebih dahulu atas kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina bertahun-tahun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

    Presiden Prabowo menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel setelah Palestina merdeka. Penegasan tersebut memberi pesan kepada Prancis yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi dengan Arab Saudi untuk perdamaian Palestina-Israel.

    PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17–20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

  • Konferensi PUIC di Jakarta bahas komitmen dukungan kemerdekaan Palestina

    Konferensi PUIC di Jakarta bahas komitmen dukungan kemerdekaan Palestina

    Senin, 12 Mei 2025 17:33 WIB

    Delegasi negara Palestina Fawzi Ali Mahmoud Samhouri memberikan paparan saat sidang komite eksekutif dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025). Sidang komite eksekutif tersebut membahas tentang komitmen dukungan kemerdekaan negara Palestina. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

    Sejumlah delegasi dari beberapa negara peserta mengikuti sidang komite eksekutif dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025). Sidang komite eksekutif tersebut membahas tentang komitmen dukungan kemerdekaan negara Palestina. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

    Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera (tengah) bersama Secretary General Parliamentary Union of the OIC (PUIC) Mouhamed Khouraichi Niass (kiri) dan PUIC Deputy Secretary General Ali Asghar Mohammadi Sijani (kanan) berdoa saat sidang komite eksekutif dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025). Sidang komite eksekutif tersebut membahas tentang komitmen dukungan kemerdekaan negara Palestina. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

  • BKSAP DPR dukung pemberdayaan pemuda dalam PUIC-19

    BKSAP DPR dukung pemberdayaan pemuda dalam PUIC-19

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan komitmen DPR RI mendukung berbagai intervensi strategis di bidang ekonomi yang dibahas dalam Sidang Komite Tetap Ekonomi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC).

    “Generasi muda adalah penggerak ekonomi baru. Kami di DPR RI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator muda yang solutif dan adaptif,” kata Ravindra Airlangga di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dalam forum tersebut, DPR RI menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda, perlindungan lingkungan hidup, serta konservasi sumber daya air sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di kawasan.

    Berdasarkan data SESRIC, negara-negara OKI memiliki lebih dari 350 juta pemuda berusia 15–24 tahun, mencakup 29 persen populasi pemuda global. DPR RI mendukung penuh inisiatif pendirian inkubator bagi perusahaan rintisan (start-up) yang bertujuan mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi generasi muda.

    Isu lingkungan juga menjadi sorotan utama. Delegasi Turki menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Tunisia turut menegaskan perlunya proyek strategis yang mendukung ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi digital untuk perlindungan kawasan pesisir dan perkotaan.

    Dalam diskusi ini, DPR RI menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan yang menyeluruh. Kolaborasi antarnegara, serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi krisis iklim dan kerusakan ekosistem.

    Menanggapi agenda kerja sama konservasi air antarnegara anggota, DPR RI menggarisbawahi bahwa air adalah isu mendasar yang menopang seluruh pilar pembangunan berkelanjutan. DPR RI mendorong penguatan kerangka hukum dan kebijakan untuk menjamin konservasi air sekaligus memastikan akses terhadap air bersih dan aman, terutama bagi kelompok rentan di wilayah pedesaan dan terpencil.

    Melalui forum PUIC ini, DPR RI meneguhkan peran aktifnya dalam mendorong kerja sama multilateral yang berfokus pada solusi konkret dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat di negara-negara OKI.

    Pada sesi Embassy Briefing, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa Forum Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Uni Parlemen Negara-Negara Anggota OKI adalah organisasi antarparlemen yang dibentuk oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC).

    PUIC bertujuan mempererat kerja sama antarparlemen dalam rangka memperkuat solidaritas umat Islam, membahas isu-isu strategis di tingkat global, serta memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara anggota OKI melalui pendekatan legislatif.

    Forum akan berjalan dari tanggal 12-15 Mei 2025 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Dihadiri oleh 38 negara dari 54 negara peserta, PUIC memiliki tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    BKSAP: PUIC dorong perempuan terlibat pengambilan keputusan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 mendorong kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

    “Sehingga di dalam forum perempuan muslim kali ini pun kita sama-sama menyamakan pandangan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan publik,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut hal itu disuarakan di dalam salah satu forum pada Konferensi Ke-19 PUIC, yang membahas terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh legislator perempuan di dunia.

    “Banyak negara itu memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara itu mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan,” ucapnya.

    Sebab, kata dia, data Komite Status Perempuan atau The Commission on the Status of Women (CSW) yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu, menunjukkan perjuangan pemberdayaan perempuan saat ini telah keluar jalur.

    Padahal, lanjut dia, pelaksanaan Beijing Platform for Action telah berjalan 30 tahun pada tahun 2025 ini, dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak ditargetkan pada tahun 2030.

    Terpisah, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan bahwa keanggotaan BKSAP turut memberikan contoh baik terkait keterlibatan pemuda dan perempuan dalam ranah legislatif, termasuk posisi ketua parlemen Indonesia sendiri yang diemban oleh Puan Maharani.

    “Jadi mereka (anggota parlemen negara lain) ketika yang mimpin anak muda, kemudian ada perempuan, mereka kagum sekali. Bukan cuma bahwa kita punya speaker (Ketua DPR RI) perempuan, tapi ternyata anak muda dan perempuan bisa manggung dalam politik internasional melalui edukasi dari parlemen Indonesia,” kata Mardani kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    BKSAP DPR: PUIC akan hasilkan resolusi bersama terkait Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 akan menghasilkan resolusi bersama terkait perdamaian Palestina.

    “Selain mengutuk (kekerasan terhadap Palestina) pastinya, kami akan membuat resolusi bersama,” kata Irine saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkata, “Dan kami sepakat kami akan menyerukan bersama bahwa dunia sekali lagi harus serius dan bertindak secara nyata terkait dengan perdamaian di Palestina.”

    Dia pun menyebut bahwa rekomendasi itu tidak hanya berlaku untuk parlemen-parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melainkan berlaku secara global keseluruhan.

    Sebab, kata dia, parlemen negara anggota OKI juga merupakan anggota dalam Inter-Parliamentary Union (IPU), yang merupakan forum parlemen forum tertinggi bagi parlemen-parlemen dunia.

    “Sehingga di PUIC ke-19 ini kami betul-betul mengeluarkan rekomendasi yang tidak hanya berlaku untuk member of OKI, tetapi juga kepada dunia,” katanya.

    Dia pun menegaskan dukungan terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina menjadi fokus utama yang disuarakan dalam Konferensi Ke-19 PUIC, sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam memegang tampuk keketuaan PUIC tahun 2025.

    “Tentunya yang menjadi fokus adalah bagaimana secara bersama kita mampu mengutuk hal tersebut bersama karena kita percaya ketika perjuangan ini menjadi perjuangan bersama, ini kita akan lebih kuat dan lebih keras lagi bersuara untuk perdamaian di Palestina.,” ujarnya.

    Selain mengutuk kekerasan terhadap Palestina, dia menyebut hal serupa juga diberlakukan sama terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, di antaranya konflik India-Pakistan hingga Rohingya.

    “Tidak hanya di Palestina karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali konflik yang menjadikan saudara-saudara muslim kita sebagai korban, salah satunya Pakistan dan India, juga kekerasan Rohingnya yang masih menjadi fokus dan juga beberapa wilayah yang menjadi fokus pembicaraan,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC akan menghasilkan Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta.

    “Outcome dari PUIC ini kita menyebutnya Jakarta Declaration,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia menyebut sebagian pihak menghendaki agar deklarasi bersama parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu dinamakan Senayan Declaration sebab dilangsungkan di Gedung DPR RI, Jakarta.

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP: Prabowo hadiri pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR pada Rabu

    BKSAP: Prabowo hadiri pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC di DPR pada Rabu

    Jangan cuma nyalahin Amerika, jangan cuma nyalahin orang-orang lain, jangan nyalahin Barat, jangan!

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri acara pembukaan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025 di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).

    “Pembukaan pada tanggal 14 besok pukul 19.30 WIB. Pak Prabowo insyaallah confirm akan hadir, tentu ditemani oleh Mbak Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani) sebagai tuan rumah,” kata Mardani saat ditemui di sela-sela acara Konferensi Ke-19 PUIC, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Mardani menyebut kehadiran Presiden Prabowo bersama dengan Puan akan menegaskan pesan bahwa Indonesia merupakan negara yang mampu menjadi jembatan untuk negara-negara di dunia.

    “Message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, perdamaian bersama,” ucapnya.

    Ia juga menyebut dalam pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC itu akan ditegaskan pula tentang tema utama yang diusung dalam konferensi tersebut yakni “Good Governance and Strong Institution”.

    “Mbak Puan dan nanti Pak Prabowo saat pembukaan akan men-stressing ulang tentang Good Governance and Strong Institution ini,” ujarnya.

    Tema tersebut dimaksudkan untuk mendorong negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi kuat demi terciptanya perbaikan sosial hingga ekonomi.

    “Mulai dari diri sendiri, dari mana? Tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan strong institution, institusi yang bisa dipercaya karena institusi ini tidak ada korupsi, tidak ada fraud, institusi yang betul-betul melayani,” tuturnya.

    Ketua BKSAP DPR RI mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi kuat merupakan aspek mendasar dalam menghadapi dinamika eksternal wilayah.

    “Jangan cuma nyalahin Amerika, jangan cuma nyalahin orang-orang lain, jangan nyalahin Barat, jangan! Kadang-kadang masalahnya ada pada kita (negara masing-masing). Kita belum punya tata kelola pemerintahan yang baik, kita belum punya institusi yang dipercaya,” katanya.

    Mardani lantas melanjutkan, “Sehingga pertumbuhan ekonomi kita belum baik, transparansi akuntabilitas belum baik, masyarakat miskin belum terlayani, pendidikan kita belum berkualitas.”

    Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 12—15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.

    Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Indonesia tidak bisa serta-merta menilai motif atau dampaknya secara langsung.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Husein menyampaikan hal itu ketika merespons isu Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memutus hubungan langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia menyatakan bahwa keputusan internal antara tokoh politik dari dua negara tersebut adalah urusan masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia tidak bisa serta-merta menilai motif atau dampaknya secara langsung.

    “Ya, kalau itu, biarkan negara masing-masing saja, ya. Kita tidak bisa banyak berkomentar apakah itu keputusan bisa dianggap strategi ataupun nanti ke depan ada udang di balik batu, kita tidak tahu,” kata Husein.

    Adapun penyelenggaraan Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Ke-19 digelar di DPR RI, Jakarta, Senin, dimulai dengan sidang pembahasan komitmen dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

    Sidang komite eksekutif terkait dengan pembahasan itu dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Sidang tersebut dihadiri langsung oleh delegasi parlemen berbagai negara di ruangan Komisi V DPR RI.

    Selain membahas isu Palestina, konferensi itu menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat sebagai kunci ketahanan umat Islam menghadapi tantangan global seperti prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam Islam harus menjadi landasan dalam memperkuat demokrasi dan kerja sama antarparlemen negara-negara muslim.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025