Xcloud.id

Tag: Mardani Ali Sera

  • Presiden Prabowo Naikkan Tunjangan Guru, Mardani Ali Sera: Pendidikan adalah Kunci

    Presiden Prabowo Naikkan Tunjangan Guru, Mardani Ali Sera: Pendidikan adalah Kunci

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan tunjangan bagi guru, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.

    “Alhamdulillah, Pak Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan guru, baik ASN maupun non ASN,” ujar Mardani dalam keterangannya di aplikasi X @MardaniAliSera (29/11/2024).

    Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah penting dalam membenahi sektor pendidikan di Indonesia.

    “Langkah terpuji membenahi masalah pendidikan yang merupakan urusan terpenting saat kita ingin menggapai Indonesia Emas pada 2045,” ucapnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini baru langkah awal dari upaya besar yang diperlukan untuk membangun sistem pendidikan yang unggul.

    “Ingat, ini hanya tangga pertama dari banyak tangga menyiapkan Sumber Insani untuk menjadikan Indonesia Taman Surga di dunia,” Mardani menuturkan.

    Mardani menyebut visi ini sebagai upaya menyiapkan Sumber Insani yang akan membawa Indonesia menuju visi besar Prabowo.

    Kenaikan tunjangan ini dinilai sebagai angin segar bagi para guru, sekaligus bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan untuk masa depan bangsa.

    “Masih ada urusan kualitas guru, penajaman kurikulum hingga eko sistem lainnya. Bravo Pak Presiden,” tandasnya.

    Prabowo diketahui resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada tahun 2025. Kenaikan gaji guru ASN itu mencakup PNS dan PPPK.

    “Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru. Karena saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” kata Prabowo dalam Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11).

  • Pramono-Rano Unggul di Jakarta, Mardani Sebut Manuver Anies Tak Terprediksi

    Pramono-Rano Unggul di Jakarta, Mardani Sebut Manuver Anies Tak Terprediksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, tampak mengakui jika keunggulan Pramono-Rano di DKI Jakarta ada kontribusi Anies Baswedan.

    Dilansir dari video yang memperlihatkan wawancara Mardani dengan TV Swasta, Ketua DPP PKS tersebut pertama memberikan selamat kepada Pramono-Rano yang unggul di quick count.

    “Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Pram dan Rano karena hasil quick count menyatakan suara mereka di atas Rido. Apakah akan satu putaran? kita tunggu menurut KPU,” katanya.

    Namun yang menurutnya tak kalah mengagetkan, Pramono-Rano mendapatkan dukungan dari Anies Baswedan.

    Anies bahkan tampak gencar mengkampanyekan paslon usungan PDIP ini selama sepekan terakhir sebelum pencoblosan.

    Hal inilah yang menurut Mardani tak terprediksi dari kubu KIM Plus yang mengusung Ridwa Kamil dan Suswono (Rido).

    “Kami bahagia, kader dan simpatisan sangat bekerja keras memenangkan Rido, namun faktor mas Anies yang sangat aktif kampanye unpredictable. Tadinya kami berharap dia netral, tapi agak ngebut kampanye buat Mas Pram. Itu yang kami tidak kira,” ia menambahkan.

    Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus berterima kasih kepada warga DKI Jakarta dan Anies Baswedan yang telah memenangkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Ya kami di Pilkada DKI ini harus mengucapkan terima kasih kepada dua orang, selain kepada rakyat DKI ya tentu pada Pak Anies Baswedan yang kemudian bisa memastikan kemenangan kami,” kata Deddy dilansir dari Antaranews.

  • Ketua BKSAP: Diplomasi jalur kedua imbangi pemerintahan Prabowo

    Ketua BKSAP: Diplomasi jalur kedua imbangi pemerintahan Prabowo

    Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah di

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa BKSAP sebagai aktor diplomasi jalur kedua (second track diplomacy) berupaya mengimbangi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaruh fokus besar terhadap isu internasional.

    “Kami harus mengimbangi Pak Prabowo, ini personal analisis. Dulu, Pak Jokowi (Joko Widodo) concentrate on domestic issues, Pak Prabowo since the first day concentrate on international issues, bahkan kayak gigi lima, berapa negara didatangi (setelah dilantik),” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, peran diplomasi parlemen perlu beriringan dengan upaya-upaya kerja sama internasional yang dijalin oleh pemerintah.

    “Kami karena second track perlu catch up perlu dekatan, jangan sampai yang sini (pemerintah) gigi lima, kita (BKSAP) gigi (satu), itu repot karena setiap kerja sama dan kesepakatan internasional perlu ada payung legislasinya, perlu ada dukungan support dari parlemennya,” ujarnya.

    “Renstra BKSAP lima tahun ke depan ada tiga kata kuncinya: berdaya, berdampak, dan berpengaruh,” ucapnya.

    Adapun saat ini, kata dia, pihaknya baru saja melangsungkan rapat pimpinan untuk membahas soal peluncuran Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR RI periode 2024-2029.

    “Kami baru saja membahas tentang launching GKSB untuk periode ini dengan mempertimbangkan keamanan dan perdamaian sebagai bagian langkah BKSAP sebagai second track diplomacy,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran yang penting sebab diperlukan pula payung legislasi atas jalinan kerja sama internasional.

    “Isu refugees tidak bisa ditangani oleh satu negara apalagi dengan adanya krisis Myanmar banyak sakali sekarang pengungsi itu datang ke daerah dekat Aceh, dan kita Indonesia sebagai negara belum signed itu convention on refugee,” kata Ravindra pada kesempatan yang sama.

    Dia menyebut sejumlah isu lain yang dihadapi Indonesia dan membutuhkan kerja sama internasional adalah isu iklim, di mana Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 30 persen secara mandiri.

    “Kedua, perlu ada mekanisme pendanaan iklim yang lebih beragam, seperti karbon kredit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi kemarin kami ada beberapa agenda ke depannya, termasuk di UN (United Nations/PBB), termasuk terkait dengan isu-isu Palestina.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • PKS Minta Usulan Pemilu-Pilkada Beda Tahun Dikaji Mendalam

    PKS Minta Usulan Pemilu-Pilkada Beda Tahun Dikaji Mendalam

    Jakarta –

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Pemilu dan Pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Partai Keadilan Sosial (PKS) menilai usulan itu agar dikaji lebih dalam oleh pemerintah.

    “Setuju ada kajian mendalam. Kualitas demokrasi ditentukan oleh desain pemilu. Ada korelasi pemilu legislatif dengan lima kotak suara yang selama ini kita jalankan dengan rendahnya pengenalan dan engagement calon dengan pemilih,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).

    Mardani menyebut pengkajian itu tentu penting demi kualitas demokrasi di Indonesia. Pengkajian itu diharapkan bisa dilakukan secepat mungkin.

    “Termasuk pembahasan apakah pilkada dan pemilu beda tahun atau sama tahun. Bagus dikaji menyeluruh dan dilakukan saat ini di awal masa jabatan baik eksekutif maupun legislatif,” katanya.

    Kata Ketua Bawaslu

    Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Pemilu dan Pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Bagja mengatakan usulan itu telah disampaikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan tahun 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Bagja mulanya mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai keluhan-keluhan jajaran Bawaslu.

    Beberapa peserta apel pun terdengar menjawab ‘tidak’. Bagja mengaku kaget dengan jawaban ‘tidak’.

    Dia kemudian mengatakan petugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang kelelahan saat Pemilu dan Pilkada disatukan. Dia menyebut banyak Panwascam Pemilu yang tak dapat melanjutkan tugas di Pilkada.

    (azh/eva)

  • DPR: Korsel dukung program pemerintahan Presiden Prabowo

    DPR: Korsel dukung program pemerintahan Presiden Prabowo

    Dukungan tersebut mencakup program mahasiswa gratis, pembangunan IKN, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan bahwa Kedutaan Besar Korea Selatan mendukung program-program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahkan sedang dibahas potensi kerja sama strategis untuk program-program tersebut.

    “Dukungan tersebut mencakup program mahasiswa gratis, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), percepatan pembangunan infrastruktur, serta capacity building di berbagai bidang,” ujar Dave dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu menjadi pembahasan ketika Dave menerima kunjungan kehormatan dari Charge d’Affaires Kedutaan Besar Korea Selatan HE Mr. Park Soo-deo, Selasa (19/11).

    Ia menegaskan pentingnya percepatan proses persetujuan dari DPR RI terkait dengan agreement agar Duta Besar Korea Selatan yang baru segera dapat bertugas di Indonesia.

    Selain itu, kerja sama bilateral lainnya juga menjadi topik pembahasan, meliputi pembangunan industri, kerja sama di sektor pariwisata, budaya, serta pengembangan kapasitas di berbagai sektor.

    “Kami membahas hal-hal ini dengan keyakinan bahwa hubungan dan kedekatan antara Indonesia dan Korea Selatan akan terus terbangun serta makin erat ke depannya,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan jajaran Delegasi Parlemen Korea Selatan (National Assembly of the Republic of Korea) dalam rangka penguatan kerja sama pada Selasa (12/11).

    Dalam pertemuan tersebut, Mardani mengungkapkan terjadi sharing knowledge atau pertukaran informasi antara Indonesia dengan Korea Selatan mengenai pengembangan ekonomi kreatif.

    Ia bercermin dari keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan Korean Wave, sebuah fenomena penyebaran budaya populer Korea Selatan ke berbagai negara di dunia.

    “K-Pop-nya itu bagus sekali dan kami sudah punya beberapa workshop yang akan segera dijalankan. Mereka ingin share keberhasilan ekonomi kreatif mereka ke Indonesia,” ucap Mardani.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR RI Desak PBB Cabut Keanggotaan Israel – Espos.id

    DPR RI Desak PBB Cabut Keanggotaan Israel – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera. ANTARA/HO-DPR RI.

    Esposin, JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB atas berbagai manuver militernya yang memakan banyak korban.

    “Keluarkan Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung, dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    KPR BRI Property Expo 2024 Beri Kemudahan dan Keuntungan Bagi Calon Nasabah

    Menurut Mardani, Israel telah melanggar Piagam PBB yang menekankan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama internasional.

    Piagam PBB, lanjut dia, menyatakan bahwa tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta menyelesaikan sengketa secara damai.

    “Maka sudah saatnya PBB bertindak tegas, mengeluarkan Israel, dan kami sepakat untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional,” ucap Mardani.

    Mardani juga meminta agar PBB mendengarkan seruan komunitas internasional terkait Israel, termasuk hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    “KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi untuk membekukan keanggotaan Israel di PBB. Indonesia dan negara-negara lain tegas meminta Israel dikeluarkan,” ucap Mardani.

    Sejalan dengan kebijakan pemerintah, DPR RI terus mendukung Palestina melalui diplomasi internasional.

    Dalam G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) ke-10 di Brasil, Ketua DPR RI Puan Maharani mengupayakan perdamaian di Palestina dan mendukung akses kemanusiaan bagi korban perang.

    Ia berpandangan gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

    Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, kata Puan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia.

    “Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai,” ujar Puan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyatSukabumi (ANTARA) –

    DPR RI telah menetapkan pimpinan badan-badan yang termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan Anggota DPR RI periode 2024-2029, mulai dari Badan Anggaran DPR RI hingga Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

     

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan pimpinan badan-badan yang telah ditetapkan termasuk BAM DPR RI, diharapkan bisa memaksimalkan peran DPR dalam mendengar aspirasi rakyat.

     

    “Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyat,” kata Cucun di Jakarta, Rabu.

     

     

    “Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tutur dia.

     

    Berikut daftar pimpinan badan-badan di DPR:

     

    Badan Anggaran

    Ketua: Said Abdullah (PDIP)

    Wakil Ketua: Muhidin Mohamad Said (Golkar), Wihadi Wiyanto (Gerindra), Syarif Abdullah Alkadrie (NasDem), Jazilul Fawaid (PKB)

     

    Badan Legislasi

    Ketua: Bob Hasan (Gerindra)

    Wakil Ketua: Sturman Panjaitan (PDIP)

    Ahmad Doli Kurnia (Golkar)

    Martin Manurung (NasDem)

    Iman Sukri (PKB)

     

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

    Ketua : Andreas Eddy Susetyo (PDIP)

    Wakil Ketua : Andi Achmad Dara (Golkar), Endipat Wijaya (Gerindra), Idris Salim Aljufri (PKS), Herman Khaeron (Demokrat)

     

    Badan Aspirasi Masyarakat

    Ketua : Netty Prasetiyani (PKS)

    Wakil Ketua: Adian Napitupulu (PDIP), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Taufiq R Abdullah (PKB), Cellica Nurrachadiana (Demokrat)

     

    Mahkamah Kehormatan Dewan

    Ketua: Nazarudin Dek Gam (PAN)

    Wakil Ketua: TB Hasanudin (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), R.H. Imron Amin (Gerindra), Habib Aboe Bakar Alhabsyi (PKS)

     

    Badan Urusan Rumah Tangga

    Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat)

    Wakil Ketua: Indah Kurnia (PDIP), Ilham Pangestu (Golkar), Novita Wijayanti (Gerindra), Desy Ratnasari (PAN)

     

    Badan Kerjasama Antar Parlemen

    Ketua: Mardani Ali Sera (PKS)

    Wakil Ketua: Irine Yusiana Roba Putri (PDIP), Ravindra Airlangga (Golkar), Muhammad Husein Fadlulloh (Gerindra), Bramantyo Suwondo (Demokrat).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024