Xcloud.id

Tag: Mardani Ali Sera

  • PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gagal ‘move on’ dari Anies Baswedan.

    Hal itu menyikapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang berharap Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik (parpol) sendiri pada Pemilu 2029.

    Mardani meminta Anies Baswedan tidak khawatir untuk tidak bisa maju pada Pilpres 2029.

    “Menarik bagi saya itu dari Mardani yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik kalau ormas boleh,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (24/1/2025).

    Meskipun terkesan bercanda, kata Adi Prayitno, Mardani merupakan orang penting di PKS. 

    Ia pun melihat PKS susah move on dari Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan sudah bersama PKS sejak Pilkada Jakarta 2017.

    Kebersamaan itu membuat PKS menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan.

    “Karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai Gubernur Jakarta ketika dikritik oleh berbagai pihak khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP ataupun kelompok-kelompok moderat maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies,” tuturnya.

    Bahkan, ujar Adi, secara personifikasi politik Anies Baswedan memang cukup identik. Sehingga, tidak mengheran bila publik menilai Anies Baswedan sama dengan PKS.

    “Mardani Ali sera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on,” katanya.

    Hal lainnya, Adi Prayitno membeberkan hasil Pileg 2024, PKS naik secara signifikan karena identik dengan Anies Baswedan. Dampak lainnya, jagoan PKS dalam Pilkada 2024 babak belur dan kalah setelah berpisah dengan Anies Baswedan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ormas Bentukan Anies Baswedan Bisa Menjadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2029. Pengamat Ungkap Sehebat Apa Anies Baswedan Tanpa Partai Politik.

    Adi mencontohkan Pilkada Depok, Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta. 

    Padahal, kata Adi, Kota Depok seringkali disebut sebagai kandang PKS.

    “Jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam pilpres 2024 yang lalu itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta jadi orang yang merasa dekat dengan Anies sejak lama tiba-tiba kecewa dengan PKS. Mereka kemudian berpaling tidak memilih jagoan PKS yang ada di Depok,” imbuhnya.

    Contoh lainnya Pilkada Jawa Barat, dimana suara jagoan PKS yakni Ahmad Syaikhu terjun bebas.

    Adi menuturkan para pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies secara perlahan mundur dan tak lagi memilih jagoan PKS.

    “Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Doel,” ungkapnya.

    Adi menegaskan dukungan dan deklarasi Anies Baswedan secara terbuka membuat pasangan Pramono Anung-Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

    Selain itu, Adi menduga alasan lain Mardani Ali Sera menyarankan Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik. 

    Pasalnya, tidak gampang untuk membentuk partai politik yang bertujuan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu.

    “Kalaupun toh lolos, dia jadi peserta pemilu belum tentu dia lolos ambang batas parlemen,” ujarnya.

    “Mungkin Mardani Ali Sera ini ingin menyelamatkan Anies Baswedan karena kalau Anies bikin partai enggak bisa ikut pemilu atau bisa ikut pemilu tapi enggak lolos ke parlemen ini partainya ini kan justru akan mempermalukan Anis secara berlipat ganda pasti banyak suara bising di mana-mana tuh,” jelasnya.

    Pernyataan PKS

    Sebelumnya, Mardani Ali Sera bertemu Anies Baswedan di kediaman Mantan Gubernur Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin (20/1/2025). 
    Mulanya, Mardani bercerita Anies meminta izin untuk membuat suatu perkumpulan di bawah naungannya.

    Namun, perkumpulan bentukan Anies tersebut tidak berbentuk organisasi masyarakat (ormas) ataupun parpol. Nantinya, perkumpulan itu akan berbentuk sebuah aksi bersama.

    “Kalau saya titip jangan bentuk parpol ya mas,” ujar Mardani meniru ucapannya kepada Anies dalam pertemuan itu saat berbincang dengan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Mardani menuturkan dirinya memang berharap agar Anies tidak membuat partai politik (parpol) sendiri. Meskipun, ia menyadari adanya kekhawatiran Anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan.

    Mardani pun meminta Anies tidak khawatir dengan kemungkinan tersebut. Dia mengingatkan saat ini sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

    Dengan begitu, kata Mardani, semua parpol bisa memajukkan calon sendiri di pilpres 2029. Dia pun meyakini banyak parpol yang nantinya akan melirik untuk mengusung Anies menjadi capres.

    “Kan sudah ada, keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan dan akan banyak yang mengajak mas Anies karena mutualiasme simbiosis partai kecilnya atau partai yang belum itu pingin dapat tokoh, pastinya pengin dapat tiket,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Mardani pun menjawab apakah PKS sudah sempat menyarankan Anies untuk bisa bergabung menjadi kader PKS. Terkait hal ini, dia menyerahkan semua keputusan kepada Anies.

    “Kalau PKS kayaknya udah deket. Kalau itu kita bebaskan Mas Anies. Bebas, mas Anies mau ke mana boleh,” jelasnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pesan Anies untuk Mardani PKS Usai Sambangi Kediamannya

    Pesan Anies untuk Mardani PKS Usai Sambangi Kediamannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sempat bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam pertemuan tersebut, Mardani meminta pesan khusus dari Anies.

    Dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Mardani pada Selasa (21/1/2025), terlihat Mardani bertanya langsung kepada Anies.

    “Mas, apa pesan buat saya,” tutur Mardani. 

    Menanggapi pertanyaan itu, Anies memberikan pesan agar perjuangan Mardani dimudahkan.

    “Bismillah Insyallah Pak Mardani dimudahkan perjuangannya. ini salah satu contohnya yang istiqomah, insyallah terus dimudahkan, terus menjadi teladan, terus menjadi penggerak buat semuanya,” pesan Anies bagi Mardani. 

    Mardani juga menyampaikan harapan agar dia dan Anies dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

    “Pokoknya bareng Mas Anies kita wujudkan Indonesia adil makmur sejahtera,” ujarnya Mardani, yang kemudian diaminkan oleh Anies. 

    Sebagai informasi, pada Senin pagi (20/1), Mardani mengunggah momen kebersamaannya dengan Anies melalui Instagram. Ia menyebut bahwa mereka berdiskusi cukup lama.

    “Alhamdulilah pagi yang indah. Sarapan dan diskusi bareng kawan lama Mas Anies Baswedan. Hampir tiga jam. Doakan semua selalu sehat dan berkah,” jelasnya. 

    Pertemuan tersebut berlangsung di rumah Joglo yang juga menjadi kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam unggahan itu, terlihat keduanya menikmati hidangan bersama sambil menunjukkan keakraban.

  • Saya Titip Jangan Bikin Parpol ya Mas

    Saya Titip Jangan Bikin Parpol ya Mas

    loading…

    Politikus PKS Mardani Ali Sera menyarankan kepada Anies Baswedan agar tidak mendirikan partai politik. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan , Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan itu, Mardani menyarankan Anies tak mendirikan partai politik.

    “Pertama udah lama nggak ketemu. Kedua, Mas Anies ngundang makan,” kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Selain itu, Mardani menuturkan, Anies sempat membahas menjaga Indonesia. Ia mengaku turut membahas tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yabg dirilis Litbang Kompas.

    “Beliau melihat bahwa kita perlu terus menjaga Indonesia, salah satu obrolan pas hari itu, itu kita baca koran 80% tingkat kepuasan Pak Prabowo, kita bangga lah,” katanya.

    “Tapi Mas Anies menyampaikan salah satunya karena tidak ada perpecahan, tidak ada mengajak pendukungnya untuk menyerang, ini suatu bentuk kompetisi yang baik. Setelah selesai kompetisi, maka kita maju bersama,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Mardani mengaku turut menyampaikan pesan ke Anies agar tak membuat partai politik (parpol). “Ke depannya kayaknya beliau ingin membentuk perkumpulan untuk menjaga silaturahmi. Kalau saya titip jangan bentuk parpol ya Mas,” katanya.

    Mardani menjelaskan alasan usulan itu lantaran banyak parpol yang ingin mengusung Anies di Pilpres 2029. Apalagi, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas presiden.

    “Kan sudah ada keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan, dan akan banyak yang mengajak Mas Anies, karena mutualiasme simbiosis partai kecilnya atau partai yang belum itu pengin dapat tokoh, pastinya pengin dapat tiket,” katanya.

    (abd)

  • Ketua BKSAP tekankan penguatan parlemen dasari “good governance”

    Ketua BKSAP tekankan penguatan parlemen dasari “good governance”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya penguatan parlemen yang menjadi dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertema “Good Governance dan Good Parliamentary Practice” yang diselenggarakan oleh Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), di Baghdad, Irak, Minggu (12/1).

    “Parlemen sejatinya merupakan lembaga yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebab dalam konteks negara demokrasi, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia lantas melanjutkan, “Khususnya melalui pelaksanaan tugasnya dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran serta menerima aduan masyarakat. Oleh karena itu, peran parlemen haruslah diperkuat.”

    Dia menilai penguatan peran parlemen salah satunya dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti institusi parlemen internasional semacam Inter-Parliamentary Union (IPU).

    Hal tersebut, lanjut dia, dimaksudkan untuk memperoleh wawasan terkait tolak ukur good governance yang berlaku di negara-negara lain.

    Di sisi lain, dia menekankan untuk mengimbangi good governance maka good parliamentary practice juga perlu dijalankan. Misalnya, dengan meningkatkan keterbukaan dan akses informasi kepada publik yang ingin mengetahui lebih jauh terkait proses pelaksanaan tugas-tugas parlemen.

    “Keterlibatan parlemen telah menjadi bagian yang integral dan juga sebagai sebuah elemen kunci dalam filosofi pemerintahan terbuka, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai semangat demokrasi,” tuturnya.

    Diketahui tema diskusi “Good Governance dan Good Parliamentary Practice” menjadi dua dari delapan tema rancangan resolusi yang dibahas dan didiskusikan pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak.

    Dalam sidang yang berlangsung di kota bersejarah tersebut, perwakilan-perwakilan dari parlemen negara-negara anggota APA seperti Turki, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Rusia dan Pakistan hadir untuk mendiskusikan persoalan-persoalan regional yang dianggap penting.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua BKSAP tekankan penguatan parlemen dasari “good governance”

    BKSAP dorong pemulihan peran UNRWA tangani pengungsi Palestina

    … UNRWA tidak boleh sampai ‘lumpuh’

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong pemulihan peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam menangani pengungsi Palestina, melalui diplomasi parlemen.

    Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, seruan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, pada Sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak.

    Mardani menyebut ada empat hal fundamental yang harus selalu dijadikan substansi pokok dalam setiap bahasan mengenai Palestina, yakni batas wilayah, hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, status pengungsi Palestina dan akses terhadap air bersih.

    “Tanpa keempat hal tersebut, pengakuan terhadap negara Palestina merdeka akan mengalami kendala,” kata Mardani.

    Dia menegaskan UNRWA berperan penting dalam penanganan dua dari keempat hal tersebut, khususnya penanganan pengungsi dan hak untuk kembali.

    “Itulah sebabnya UNRWA tidak boleh sampai ‘lumpuh’,” ujarnya.

    UNRWA adalah badan internasional di bawah PBB yang bekerja untuk membantu dan melindungi para pengungsi Palestina. Untuk diketahui, Amerika Serikat berencana untuk menghentikan kontribusinya terhadap UNRWA menyusul desakan dan tuduhan Israel agar badan PBB itu dibubarkan karena menampung teroris.

    Oleh karena itu, Mardani mengajak agar parlemen negara-negara APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral negara tertentu untuk mengurangi secara drastis kemampuan finansial dan operasional UNRWA dalam menjalankan kewajibannya melindungi pengungsi Palestina, sesuai dengan tujuan pendiriannya yang tercantum dalam Resolusi PBB 302 tahun 1949.

    Dia juga mengajak agar negara-negara anggota APA bersatu dan mendorong penguatan kembali sistem multilateral, yang menurutnya sedang terancam oleh aksi-aksi sepihak dan semena-mena dari negara tertentu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri KKP Ancam Bongkar Pagar Laut di PIK-2, Mardani Ali Sera: Siapakah yang Membuatnya?

    Menteri KKP Ancam Bongkar Pagar Laut di PIK-2, Mardani Ali Sera: Siapakah yang Membuatnya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono, yang bakal mencabut pagar laut sepanjang 30 kilometer jika terbukti tak mengantongi izin kini jadi pembahasan hangat.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali, mengapresiasi sekaligus mempertanyakan siapa pembuat pagar tersebut.

    “Bravo Mas Johan dan Mas Riyono yg gercep langsung sidak mengunjungi langsung ‘pagar laut’ yg membentang sejauh mata memandang,” ujar Mardani, dikutip dari cuitan pada akun pribadinya di aplikasi X, @MardaniAliSera.

    “Pertanyaanya: tdk mudah, tdk murah dan tidak bisa cepat membangun ‘pagar laut’ itu. Siapakah yg membuatnya?” tanya Mardani, dikutip Jumat (10/1/2025).

    Warganet pun ramai mengomentari cuitan tersebut. Banyak yang menyampaikan kritikan dan saran.

    “Ajak anggota DPR dan fraksi lain untuk membuat surat pemanggilan resmi kepada instansi terkait. Kalau sampai tidak tahu siapa yang pemilik/pembuatnya evaluasi instansinya.
    Orang buat bangunan kecil kalau gak sesuai IMB langsung ditegur. Lha ini pagar 30km , mosok pemerintah gak ada yang tahu,” balas warganet di kolom komentar.

    “Udah tau ahhh, masa gak tau….cuma riding the wave to get polularity. Coba berani gak untuk panggil instansi terkait, perintahkan bongkar kalau tidak ada yg ngaku punya siapa, maka itu hak pemerintah untuk bongkar,” ujar lainnya.

    “Mulai dibangun Agustus 2024, baru sadar skrg, dan anehnya sampai saat ini blm teridentifikasi siapa yg bangun, kan harusnya gampang, telusuri siapa yg bayar org harian untuk bangun pagar itu. Giliran kek gini lemot amat,” kritik warganet lainnya.

  • Update Perang Gaza: RS RI Diserang-Israel Ngamuk ke Paus

    Update Perang Gaza: RS RI Diserang-Israel Ngamuk ke Paus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Timur Tengah semakin memanas. Terbaru, Houthi dari Yaman dan Israel saling serang. Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Jumat (27/12/2024).

    Houthi Yaman Rudal Bandara Tel Aviv Israel

    Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal ke bandara Ben Gurion Israel, Jumat (27/12/2024). Ini terjadi sehari setelah serangan Israel menghantam bandara internasional Sanaa dan target lain di negeri itu, Kamis.

    Pernyataan yang dirilis Houthi mengatakan mereka juga meluncurkan pesawat nirawak ke Tel Aviv dan ke sebuah kapal di Laut Arab. “Agresi Israel hanya akan meningkatkan tekad dan tekad rakyat Yaman yang hebat untuk terus mendukung rakyat Palestina,” ujar kelompok yang dekat dengan Iran tersebut dan dicap pemberontak oleh Barat, dikutip AFP.

    Sayangnya tidak ada rincian terkait hal ini. Belum diketahui bagaimana kerusakan atau adakah korban di Israel.

    Sebelumnya, serangan Israel ke Yaman menewaskan enam orang dan 11 lainnya. Selain Sanaa, kota pelabuhan Hodeida, Salif, dan Ras Kanatib juga dibombardir melalui serangan udara.

    Israel mengatakan menargetkan target militer Houthi. Militer menyinyalir wilayah-wilayah itu menjadi tempat penyelundupan senjata Iran ke Yaman.

    Houthi dan Israek memang telah berulang kali terlibat kekerasan sejak perang Gaza dimulai pada Oktober tahun lalu. Houthi mengatakan serangan mereka merupakan bentuk solidaritas ke Palestina.

    Sabtu serangan menewaskan satu orang di Israel. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Houthi Yaman akan jadi target operasi baru.

    Israel Bombardir Yaman, Rudal Bandara-Pelabuhan

    Sebelumnya Israel melancarkan serangan udara ke Yaman. Dilaporkan bagaimana serangan tersebut menghantam bandara internasional Sanaa dan target lain, mulai dari fasilitas militer hingga pembangkit listrik, Kamis waktu setempat. Kota Pelabuhan Hodeidah, Salif, dan Ras Kanatib di pantai barat Yaman juga menjadi target serangan.

    Media kelompok Houthi, yang menguasai Yaman saat ini melaporkan enam tewas karena serangan itu. Sementara 11 orang dilaporkan terluka.

    Mengutip AFP Jumat (27/12/2024), serangan menyusul meningkatnya permusuhan antara Israel dan Houthi. Penguasa Yaman ini merupakan bagian dari aliansi “poros perlawanan” Iran terhadap Israel.

    “Bandara diserang lebih dari enam serangan, dengan serangan juga menargetkan pangkalan udara Al-Dailami yang berdekatan,” kata seorang saksi mata.

    “Serangkaian serangan juga dilakukan terhadap sebuah pembangkit listrik di Hodeida,” kata seorang saksi mata lain dan laporan stasiun TV resmi Al-Masirah milik Houthi.

    “Kejahatan Zionis terhadap seluruh rakyat Yaman,” kata juru bicara Houthi Mohammed Andulsalam.

    Sementara itu, militer Israel mengatakan jet tempurnya melakukan serangan berdasarkan data intelijen dan mengklaim menarget titik-titik militer rezim Houthi. Israel mengatakan wilayah yang dibombardir digunakan oleh rezim teroris Houthi untuk menyelundupkan senjata Iran ke wilayah tersebut, termasuk untuk masuknya pejabat senior Iran.

    “Rezim teroris Houthi adalah bagian utama dari poros teror Iran,” klaim Israel.

    Sementara itu mengutip Reuters, setelah serangan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 bahwa Israel baru saja memulai kampanye melawan Houthi.

    “Kami baru saja memulai dengan mereka,” ujarnya.

    Jumlah Korban Tewas di Gaza Meningkat

    Israel telah menewaskan 37 warga Palestina di Gaza dan melukai 98 orang di seluruh Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong itu.

    Pembunuhan terbaru tersebut telah menambah jumlah korban tewas sejak 7 Oktober tahun lalu menjadi sedikitnya 45.436 orang. Perang Israel di Gaza juga melukai sedikitnya 108.038 orang.

    RS Indonesia Gaza Diserang Israel

    Pada Rabu pekan lalu, Israel kembali melancarkan serangan ke Rumah Sakit (RS) Indonesia, dini hari waktu setempat. Direktur RS Indonesia di Gaza, dr. Marwan Al-Sultan, mengatakan serangan terbaru ini menyebabkan bagian rangka atap dan jendela RS rusak parah.

    “Tolong selamatkan Rumah Sakit Indonesia dan tim medis serta pasien. Lakukan yang terbaik untuk menjaga Rumah Sakit Indonesia tetap hidup,” kata Marwan.

    Serangan terhadap RS Indonesia di Gaza ini sebetulnya sudah berlangsung sejak 14 Desember dini hari lalu. Kala itu, staf lokal RS Indonesia mengatakan tank-tank Israel sudah melakukan pengepungan.

    “Penyerangan dilakukan langsung ke kamar pasien, di mana ada seorang pasien dengan susah payah keluar dari ruangan menuju koridor. Penembakan terus-menerus ini membahayakan pasien yang ada di dalam rumah sakit,” katanya.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) pun bereaksi pada serangan baru Israel ke RS Indonesia di Gaza, Palestina. Lembaga itu menyebut aksi Tel Aviv itu merupakan aksi yang keji.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterima CNBC Indonesia, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera menyebutkan bahwa tudingan Israel bahwa RS Indonesia Gaza menjadi markas pasukan Hamas merupakan sesuatu yang tak dapat dibuktikan kebenarannya.

    “RS Indonesia merupakan sedikit dari rumah sakit di Gaza yang secara parsial masih berfungsi. Tuduhan bahwa di rumah sakit Indonesia itu ada pejuang Hamas yang menyerang Israel adalah kebohongan alias tidak ada bukti,” tegas dia, Kamis (26/12/2024)

    Israel Ngamuk ke Paus, “Seret” Utusan Vatikan

    Pemerintah Israel mengatakan telah melakukan tindakan pemanggilan terhadap Duta Besar (Dubes) Vatikan untuk negara itu, Uskup Agung Adolfo Tito Yllana, Selasa waktu setempat. Hal ini dikarenakan pidato pimpinan tertinggi Vatikan dan Umat Katolik Roma, Paus Fransiskus, yang mengkritik ‘kekejaman’ Israel di Gaza.

    Dalam laporan Russia Today (RT) Kamis (26/12/2024), Uskup Agung Adolfo dipanggil untuk untuk berbicara dengan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Eyal Bar-Tal. Di pertemuan itu, Bar-Tal kemudian menyampaikan bahwa Tel Aviv mengutuk pernyataan Paus Fransiskus.

    “Bar-Tal mengutuk pernyataan yang dibuat oleh Paus, tetapi tidak secara resmi menegur Yllana,” kata laporan sejumlah media Israel yang dikutip RT.

    Sebelumnya, Paus memperbarui seruannya untuk gencatan senjata di Gaza menjelang Natal. Beliau kemudian menyoroti jumlah korban tewas warga sipil akibat serangan udara Israel.

    “Ini kekejaman. Ini bukan perang. Saya ingin mengatakan ini karena menyentuh hati,” katanya, menurut Reuters.

    Bulan lalu, Vatican News mengutip Paus yang menulis dalam bukunya yang akan datang bahwa tuduhan genosida yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap Palestina. Bahkan gereja suci itu mengatakan kekerasan “harus diselidiki dengan saksama”.

    Di sisi lain, Israel telah menepis tuduhan genosida. Mereka seringkali menegaskan bahwa kelompok militan Palestina Hamas, yang diperangi Negeri Yahudi di Gaza, telah menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.

    Prediksi Pakar Soal Perang Israel di Gaza Tahun 2025

    Profesor Hubungan Internasional, London School of Economics, Fawaz A. Gerges, mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama ratusan tahun hanya akan berakhir jika Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina. Ini juga bisa selesai jika Israel memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada negara-negara tetangganya.

    “Seperti yang telah berulang kali dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, gencatan senjata Israel-Hizbullah dan (kemungkinan) gencatan senjata Israel-Hamas tidak berarti berakhirnya perang Israel,” tuturnya kepada Newsweek, Jumat (27/12/2024).

    Akademisi Universitas Tel Aviv, Eyal Zisser, mengatakan sejauh ini Israel telah mencapai sebagian besar tujuannya dalam perang yang dilancarkan Hamas dan Hizbullah terhadapnya pada awal Oktober 2023. Hamas dikalahkan sebagai kekuatan militer dan pemerintahan di Gaza, Hizbullah mengalami pukulan telak yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk menghalangi dan mengancam Israel sementara di Suriah, rezim Bashar al-Assad jatuh dan Iran terdesak, melemah, dan terhalang.

    “Ini adalah keadaan yang menguntungkan untuk mengakhiri perang Israel selama tahun 2025 dan menerjemahkan pencapaian militer menjadi langkah politik dengan negara-negara Arab moderat dan mungkin juga Palestina,” ungkapnya.

    Namun hal berbeda disampaikan Profesor Pemerintahan Universitas Georgetown di Qatar, Mehran Kamrava. Menurutnya, meski Israel sudah mencapai sejumlah tujuannya dalam perang, Negeri Zionis itu belum akan berhenti.

    Menurutnya masih ada peluang terus berlanjut. Apalagi Donald Trump akan memegang kekuasaan di negara sekutu utama Israel, Amerika Serikat (AS).

    “Sekutu terbesar PM Netanyahu, Donald Trump, tidak menyukai perang, perang tidak baik untuk bisnis, sehingga upaya Israel untuk melancarkan perang skala penuh tidak mungkin dilakukan,” ucapnya.

    “Sebaliknya, kita cenderung melihat lebih banyak upaya yang sama terhadap Iran dan musuh-musuh lainnya yang telah berhasil dilakukan Israel,” tambahnya.

    Sementara itu, Profesor Emeritus Hubungan Internasional, St Antony’s College, Universitas Oxford, Avi Shlaim, menganggap secara pasti bahwa Perang Israel di Timur Tengah kemungkinan besar tidak akan berakhir pada tahun 2025 atau dalam waktu dekat.

    Alasan langsungnya adalah bagaimana Netanyahu perlu memperpanjang perang mengerikan di Gaza untuk menghindari pengadilan di negaranya sendiri atas tuduhan korupsi yang dapat dijatuhi hukuman penjara.

    “Alasan yang lebih dalam adalah Israel adalah negara kolonial pemukim yang kecanduan pendudukan, pembersihan etnis, dan perluasan wilayah,” tambah Shlaim.

    “Pemerintah saat ini mengklaim kedaulatan Yahudi atas seluruh Tanah Israel yang mencakup Tepi Barat dan karena itu menghalangi negara Palestina yang merdeka. Ini adalah resep untuk konflik permanen,” tuturnya.

    (pgr/pgr)

  • Manfaat dan Mudarat Pilkada Langsung di Mata Mereka Penentu Kebijakan

    Manfaat dan Mudarat Pilkada Langsung di Mata Mereka Penentu Kebijakan

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurutnya, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi.

    Tito menilai, sistem Pilkada langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya dalam posisi akan ikut dalam pembahasan bersama seluruh otoritas. Ia yakin hal ini akan mengundang pro dan kontra.

    “Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat,” ucapnya, ketika dihubungi VOI, Jumat (8/11/2019).

    Namun, Mardani mengamini ada beberapa yang memang harus diperbaiki dalam sistem pilkada langsung. Hal ini berkaitan dengan masa kampanye yang dirasa terlalu lama.

    “Biaya masih tinggi, money politic masih ada. Tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggung jawab langsung pada masyarakat. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani setuju dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi gelaran Pilkada langsung. Menurut dia, gelaran pilkada langsung lebih banyak mudaratnya, seperti maraknya politik uang.

    “Sebetulnya dari sisi DPR kan sudah lama lihat pilkada langsung. Ini banyak mudaratnya,” kata Arsul di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (7/11).

    Namun, Arsul juga tak memungkiri jika pilkada langsung itu turut memberikan manfaat. Salah satunya, hak rakyat untuk memilih secara langsung para calon kepala daerahnya masing-masing terjamin.

    Atas dasar itu, Arsul menyarankan agar DPR segera melakukan penelitian secara empiris dan akademik terkait penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diselenggarakan sejak 2005. Penelitian itu bisa menjadi dasar untuk mengidentifikasi manfaat atau mudarat yang ditimbulkan dari gelaran tersebut.

    Arsul tak menampik politik berbiaya tinggi menjadi patologi yang kerap muncul dalam gelaran Pilkada secara langsung.

    “Kalaupun ada istilahnya ‘hengki pengki’ politik daripada dengan katakanlah membiayai Pilkada yang harus mencakup sekian luas wilayah dan masyarakat, itu saya yakin pilkada nggak langsung jauh lebih rendah,” jelasnya.

    Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya tetap konsisten menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat.

    “Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung,” kata Ace.

    Ace mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan penyelenggaraan pilkada dievaluasi guna mencari pemimpin daerah terbaik. Namun, menurut dia, pilkada secara langsung masih tetap berdampak positif, karena langsung menampung suara rakyat.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Hal ini berangkat dari maraknya politik uang.

    “Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati mana berani dia,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

    Sebagai mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kata Tito, dia merasa tak kaget dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah terduga korupsi yang selama ini marak terjadi. Hal ini karena mahalnya biaya politik yang dibutuhkan oleh seorang calon bupati.

    “Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT-OTT, penangkapan-penangkapan kepala daerah buat saya it’s not a surprise for me,” kata Tito.

    “Apa benar ‘saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa’, terus rugi? Bullshit. Saya ndak percaya,” lanjutnya.

  • Terungkap Komunikasi PKS dengan Kubu Pramono Selepas Pilkada Jakarta

    Terungkap Komunikasi PKS dengan Kubu Pramono Selepas Pilkada Jakarta

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku telah menjalin komunikasi dengan kubu rival, Ridwan Kamil (RK), usai Pilgub Jakarta 2024 berakhir. Kubu RK pun mengungkap komunikasi yang diklaim telah dilakukan dengan Pramono.

    Komunikasi dua pihak ini mula-mula disampaikan oleh Pramono. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan partai-partai pendukung RK-Suswono untuk bekerja sama.

    “Saya berterima kasih dan saya sudah berkomunikasi hampir sebagian besar partai-partai yang kemarin memberikan dukungan kepada pasangan lain. Bagi saya pribadi yang seperti ini tentunya akan menjadi sebuah hubungan awal yang baik untuk bekerjasama di kemudian hari,” kata Pramono di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2024).

    PKS Sudah Komunikasi

    PKS menanggapi apa yang disampaikan Pramono. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengamini komunikasi itu.

    “Sudah (komunikasi),” kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (14/12).

    Mardani mengatakan dalam komunikasi itu menyatakan partainya siap bekerja sama dengan Pramono dan Rano Karno di Jakarta. Apalagi, kata dia, Ketua DPRD Jakarta saat ini dipimpin Khoirudin yang merupakan kader PKS.

    Lebih lanjut, Mardani menyebut kerja sama ini dilakukan untuk menjaga warga Jakarta. Selain itu, katanya, kerja sama ini juga sangat penting untuk menyejahterakan warga Jakarta.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Cak Lontong Jamin Pramono Bakal Rangkul Semua Pihak, Termasuk PKS

    Cak Lontong Jamin Pramono Bakal Rangkul Semua Pihak, Termasuk PKS

    Jakarta –

    Ketua Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong, merespons soal PKS yang telah berkomunikasi dengan Pramono. Cak Lontong mengatakan Pramono siap merangkul semua pihak, termasuk PKS.

    “Kita menyampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini adalah sosok atau gubernur-gubernur yang akan merangkul semua. Merangkul semua dalam arti tujuannya tentu untuk membahagiakan warga Jakarta ya,” kata Cak Lontong saat menghadiri acara syukuran keluarga besar Tanah Abang, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2024). Dirinya ditanya apakah Pramono siap merangkul PKS usai adanya komunikasi.

    Pramono, kata dia, begitu kontestasi pilkada selesai ingin merangkul semua pihak, termasuk partai politik yang tidak mengusungnya. Selain itu program yang baik dari paslon lain akan diakomdir.

    “Mas Pram bahkan program-program dari RK dan Pak Dharma Pongrekun, Mas Pram juga menyampaikan bahwa akan mengakomidir karena sekiranya program itu memang bagus dan bermanfaat buat masyarakat, kenapa tidak?,” sebutnya.

    Cak Lontong juga berterima kasih atas kemenangan Pramono-Rano, termasuk kepada warga Tanah Abang. Dia menyebut Pramono-Rano menang 50 persen lebih di Kecamatan Tanah Abang.

    “Karena kemarin selama tiga bulan kampanye, teman-teman Tanah Abang ini luar biasa membantu kita untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Dan hasilnya seperti kita lihat bersama di Kecamatan Tanah Abang ini kan hampir 53 (peren) sekian ya,” ungkapnya.

    “Sudah (komunikasi),” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (14/12).

    Mardani mengatakan dalam komunikasi itu menyatakan partainya siap bekerja sama dengan Pramono dan Rano Karno di Jakarta. Apalagi, kata Mardani, Ketua DPRD Jakarta saat ini dipimpin Khoirudin yang merupakan kader PKS.

    (ial/ygs)