Xcloud.id

Tag: Mao Zedong

  • Great Institute: Prabowo Bangun Ekonomi ala Deng Xiaoping, Negara Lebih Dominan

    Great Institute: Prabowo Bangun Ekonomi ala Deng Xiaoping, Negara Lebih Dominan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemiripan dengan pemikiran pemimpin reformasi ekonomi China, Deng Xiaoping. 

    Menurut Syahganda, Prabowo mengusung gaya sosialis yang pragmatis, berbeda dengan pendekatan ekonomi neoliberal seperti yang dianut oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Prabowo ini kepalanya seperti Deng Xiaoping. Dia pengen jadi sosialis yang pragmatis,” kata Syahganda dalam acara Peluncuran Bisnis Indonesia Economic & Financial Report (BIEFR) 2025, dikutip Jumat (24/10/2025). 

    Prabowo memang disebut mengidolakan Deng Xiaoping. Sosok penting dalam tranformasi ekonomi China itu merupakan penerus Mao Zedong yang dikenal sebagai pemimpin progresif yang memulihkan ekonomi China setelah kehancuran akibat Revolusi Budaya. 

    Meski berakar pada komunisme, Deng menekankan pragmatisme ekonomi dan membuka jalan bagi reformasi besar-besaran. Salah satu hasil kebijakannya adalah pembangunan Shenzhen, kota di selatan China yang menjadi simbol transformasi ekonomi negara itu. 

    Peneliti China, Kerry Brown, dalam artikelnya ‘Deng Xiaoping Southern Tour’, mencatat bahwa perjalanan Deng ke wilayah selatan pada 1980-an saat ekonomi lesu menginspirasi reformasi total yang melahirkan pertumbuhan pesat dan liberalisasi ekonomi.

    Melalui kebijakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) yang serupa dengan kawasan ekonomi khusus di Indonesia, Deng membuka China terhadap investasi asing, terutama di Shenzhen yang dekat dengan Hong Kong. Kota itu berkembang dari desa nelayan menjadi pusat industri dan teknologi global, markas bagi raksasa seperti Tencent.

    Kini, menurut Hurun Global Rich List 2023, Shenzhen menempati peringkat keempat kota dengan miliarder terbanyak di dunia, berada di bawah Beijing, New York, dan Shanghai.

    Dalam hal ini, Syahganda pun menyinggung kecocokan pandangan ekonomi Prabowo dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Setahun lalu, Syahganda sempat berdiskusi dengan bendahara negara baru itu. 

    Politikus itu menilai Purbaya lebih sejalan dengan Prabowo, ketimbang menkeu sebelumnya yaitu Sri Mulyani yang memegang mazhab ekonomi neoliberal. 

    “Kalau menteri itu harus sepenuh hati melayani presidennya. Nah, kalau Bu Sri Mulyani enggak bisa karena mazhabnya beda. Bukan soal jahat atau enggak, ini mazhabnya beda. Bu Sri Mulyani mazhabnya yang disebut orang neolib dan itu enggak ada yang salah karena itu pilihan saja,” tuturnya. 

    Syahganda menambahkan, pandangan ekonomi Prabowo banyak dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang dekat dengan dunia ekonomi dan koperasi. 

    Dia menyebut, investor global Ray Dalio, bahkan pernah menilai Prabowo mirip dengan Deng Xiaoping dalam hal pandangan ekonomi.

    “Kita lihat memang waktu Ray Dalio datang ke Indonesia, Pak Prabowo lo mirip Deng Xiaoping, dia ngomong itu. Faktanya, presiden kita itu mau ngambil jalan itu,” ujarnya.

    Kebijakan ekonomi Prabowo juga disebut menunjukkan pergeseran paradigma dari model yang memberi dominasi besar pada swasta ke arah ekonomi yang lebih digerakkan oleh negara (state-driven). Dia menilai pendekatan ini memperkuat peran negara dalam mengatur arah pembangunan nasional.

    “Shifting paradigm dari yang dulu lebih menekankan negara dan swasta, di mana negaranya disetir oleh swasta, ke arah yang lebih heavy state-driven economy. Prabowo ini betul-betul ingin negara hadir kuat,” terangnya.

    Di samping itu, Syahganda juga menyoroti sikap Prabowo terhadap proyek strategis nasional (PSN) dan sumber daya alam, seperti timah dan tanah jarang (rare-earth). Syahganda menilai Prabowo berupaya memastikan aset negara tidak lagi dikuasai oleh kepentingan oligarki.

    “Prabowo kan larinya ke situ, karena melanggar UU Pasal 33, ini gue ambil balik. Dia buat badan khusus untuk tanah jarang yang mengendalikan semua karena dia tahu ini bagian dari pembangunan masa depan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Syahganda menyebut, gaya kepemimpinan ekonomi Prabowo juga selaras dengan teori negara kesejahteraan (welfare state) seperti yang diterapkan di beberapa negara Amerika Latin. Dia menilai orientasi kebijakan Prabowo fokus pada pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bersama (common prosperity).

    “Presiden kita ini yakin bahwa yang perlu ditekankan adalah sisi ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Di situ memang agak berkurang demokrasi kita karena mereka yakin seperti China dan Vietnam, pertumbuhan bisa tinggi di bawah kepemimpinan kuat,” tambahnya.

    Selama 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo, secara keseluruhan Syahganda melihat arah perubahan paradigma yang jelas meski masih dalam tahap awal. Untuk itu, dia mengapresiasi keyakinan Prabowo untuk menekankan pembangunan ekonomi rakyat.

    “Setahun pertama Prabowo sebenarnya baru shifting paradigm, tapi saya apresiasi karena dia punya keyakinan. Misalkan, dia mau sejahterakan rakyat, dari situ dia mau buat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

  • Kisah Komandan Pemberontak Perempuan Pertama di India Bertempur 25 Tahun

    Kisah Komandan Pemberontak Perempuan Pertama di India Bertempur 25 Tahun

    New Delhi –

    Shambala Devi menunjukkan foto dirinya kala masih muda. Di situ, dia mengenakan kemeja dan celana panjang, membopong senapan serbu AK-47, memakai jam tangan, dan mengikatkan walkie-talkie di salah satu pinggangnya.

    Foto itu satu dari dua foto yang dia miliki dari masa itu diambil pada tahun 2000, ketika ia menjadi perempuan pertama yang naik pangkat menjadi komandan dalam pemberontakan bersenjata di Maois, India.

    Ia telah berganti nama lebih dari sekali selama bertahun-tahun. Saat itu, dia dikenal sebagai Devakka nama yang dia pakai ketika bergabung dengan kelompok pemberontak. Sebelumnya, ia bernama Vatti Adime.

    Ia menyerahkan senjatanya pada tahun 2014, dan ketika kami bertemu, dia mengenakan sari berwarna biru kehijauan yang diikat tinggi agar tidak basah saat mencuci pakaian.

    Kini, di usia 50 tahun, ia membuatkan teh untuk kami, lalu mengambil arit sebagai bekal bekerja di ladangnya.

    Dalam sebagian besar konflik, partisipasi perempuan kerap dikerdilkan. Berbeda dengan suaminya, Ravinder, seorang komandan kelompok pemberontak Maois yang didokumentasikan dalam lusinan foto dan video. Tapi tak banyak yang diketahui tentang Devi.

    Awalnya Devi enggan berbagi kisahnya, dia akhirnya setuju untuk bertemu di desanya.

    Sebagai bagian dari kesepakatan penyerahan diri, Shambala Devi dan suaminya menerima tanah, uang, dan domba dari pemerintah India (BBC)

    Di masa ketika hanya ada sedikit perempuan tergabung dalam peleton, Devi memilih untuk meninggalkan kehidupan rumah tangganya di desa demi perang gerilya dan politik ekstrem.

    “Kami tak memilih tanah, miskin, dan sering kelaparan, bahkan tanpa akses ke pelayanan kesehatan dasar,” ujarnya.

    “Ketika kami mencoba menggarap lahan hutan milik bersama, kami dipukuli oleh petugas kehutanan yang bekerja sama dengan polisi,” sambungnya.

    Menggarap lahan hutan adalah perbuatan ilegal dan penduduk setempat serta aktivis mengatakan penggusuran paksa menjadi hal yang biasa.

    Devi berkata dia baru berusia 13 tahun ketika meninggalkan rumah dan mengikuti “jalan kekerasan”. Karena waktu itu, ia menyaksikan ayahnya berulang kali dipukuli oleh petugas kehutanan dan dipenjara oleh polisi.

    “Satu-satunya cara agar suara kami didengar adalah dengan todongan senjata,” ujarnya.

    Saat kami mempertanyakan mengapa penduduk desa tidak mengadu kepada pihak berwenang, ia bilang polisi “tak pernah mendengarkan mereka” dan “petugas kehutanan bakal mundur kalau kelompok pemberontak Maois datang”.

    Ia bergabung dengan kelompok pemberontak pada tahun 1988. Pada puncaknya di pertengahan tahun 2000-an, pemberontak Maois melibatkan ribuan orang yang tersebar di 10 negara bagian, dengan basisnya di kawasan hutan terpencil di India bagian tengah dan timur.

    Gerakan ini dilandasi filosofi revolusioner China, Mao Zedong tentang perang rakyat melawan kontrol negara.

    Kelompok tersebut juga dikenal sebagai gerakan Naxalite, merujuk pada pemberontakan petani bersenjata di Desa Naxalbari di Benggala Barat pada tahun 1967.

    Pemberontakan yang berdarah dan penuh kekerasan di Maois naik-turun selama beberapa dekade, dan melemah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    Gerakan ini dipimpin oleh kelompok gerilya yang mengklaim mereka berjuang agar tanah didistribusikan secara lebih adil di antara masyarakat miskin, dan untuk membangun masyarakat komunis. Caranya, dengan menggulingkan pemerintah melalui perjuangan bersenjata.

    Mereka mengatakan pemerintah telah mengabaikan daerah pedesaan selama beberapa dekade, dan melelang lahan hutan kepada perusahaan.

    Pemerintah menilai masyarakat pedesaan tidak memiliki tanah karena tidak bisa mengolahnya, dan industri diyakini akan membawa pembangunan serta lapangan kerja.

    Suami Devi, Ravinder juga seorang komandan Maois – dia juga menyerahkan diri (Shambala Devi)

    Pada Juni tahun ini, Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyebut Naxalisme sebagai “bencana besar bagi wilayah adat yang miskin” dan merampas “kebutuhan dasar seperti makanan, listrik, pendidikan, perumahan, toilet, dan air minum bersih” mereka.

    Pasukan keamanan baru-baru ini mengintensifkan operasi yang menargetkan kelompok Maois sebagai bagian dari apa yang disebut pemerintah sebagai “kebijakan tanpa toleransi” yang kejam terhadap pemberontak yang tak mau menyerah.

    Amit Shah telah menyatakan bahwa “India akan bebas” dari pemberontakan pada 31 Maret 2026.

    Klaim Shambala Devi, yang terjadi pada tahun 1980-an, tidak bisa diverifikasi secara independen.

    Tetapi dia mengatakan sebagai seorang pemberontak, dia terus berpindah-pindah negara bagian, memimpin peleton beranggotakan 30 orang yang bertujuan untuk menyergap dan membunuh pasukan keamanan.

    “Saya ingat pertama kali saya memimpin penyergapan,” kenangnya.

    “Saya memasang ranjau darat seberat 45 kilogram dan meledakkan kendaraan anti-ranjau, menewaskan personel keamanan,” sambungnya.

    Kala mengenang kejadian itu, Devi tampak bangga dengan penyergapan yang dipimpinnya, dan jelas dia tidak merasa menyesal atas tewasnya pasukan keamanan.

    Namun, ketika kami mendesaknya tentang jumlah nyawa yang dia renggut, ia mengungkapkan kesedihannya atas warga sipil yang dia bunuh.

    Devi mengaku keliru mengira beberapa warga adalah informan polisi dan yang lainnya tewas dalam serangan yang ditujukan ke pasukan keamanan.

    “Saya merasa bersalah, karena kami telah membunuh warga kami sendiri. Saya akan pergi ke desa mereka dan meminta maaf kepada keluarga mereka,” tuturnya.

    Ia juga ingat peletonnya membunuh seorang warga sipil yang menumpang sepeda motor bersama petugas keamanan, dan terjebak dalam penyergapan.

    Dia berkata, ibu dari warga sipil itu sangat marah dan menangis, sembari bertanya mengapa mereka merencanakan penyergapan di malam hari ketika sulit untuk mengenali warga sipil.

    Devi memberi tahu kami kalau mereka melakukan serangan saat gelap gulita, lantaran seringkali berdampak lebih besar.

    Ia mengaku tidak tahu berapa banyak orang yang sudah dia bunuh. Namun selama bertahun-tahun, bentrokan kekerasan antara pasukan keamanan dan kelompok Maois telah menewaskan ribuan orang, kebanyakan dari mereka berasal dari komunitas adat.

    Diagram lingkaran yang menunjukkan jumlah pengikut kelompok Maoisme, warga sipil, pasukan keamanan, dan orang-orang yang tidak disebutkan jumlahnya yang tewas dalam bentrokan antara tahun 2000 dan 2025 (BBC)

    Menurut South Asia Terrorism Portal, sebuah organisasi yang mengelola basis data terbesar terkait terorisme dan perang intensitas rendah di kawasan tersebut, sekitar 12.000 nyawa melayang sejak tahun 2000.

    Termasuk setidaknya 4.900 anggota kelompok Maois, 4.000 warga sipil, dan 2.700 pasukan keamanan.

    Terlepas dari kekerasan dan kritik dari orang-orang yang kehilangan kerabat yang dicintai, Devi mengatakan penduduk desa setempat kerap mendukung para pemberontak, memberi mereka makanan dan kebutuhan pokok lainnya.

    Ia percaya banyak komunitas adat menganggap Maois sebagai penyelamat mereka, dan di wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, ia mengklaim mereka mendistribusikan kembali lahan hutan secara adil serta membantu masyarakat mendapatkan akses air dan layanan kesehatan. Klaim itu rupanya didukung oleh beberapa penduduk desa.

    Tuntutan fisik dan mental akibat perang gerilya merupakan hal baru bagi Devi.

    Dia belum pernah berbicara dengan laki-laki di depan umum sebelumnya, jadi ia harus belajar bagaimana cara memimpin dan memerintah.

    Mengambil air setiap hari juga menjadi tanggung jawab para perempuan, yang menurutnya sulit secara fisik. Sebab kamp-kamp didirikan jauh dari sumber air, dan sering menjadi tempat bagi pasukan keamanan melakukan pencarian.

    Peleton-peleton kelompok Maois kerap berpindah-pindah, menjelajahi hutan dan medan berbatu. Tak ada waktu untuk masalah-masalah seperti nyeri haid.

    Namun, ia juga bercerita tentang arti “pembebasan” menurut versinya sendiri. Bagi Devi tergabung dalam Maois seperti pembuktian diri dan membentuk identitasnya sendiri.

    “Perempuan diperlakukan seperti chappal [sandal] dalam masyarakat adat. Mereka tidak punya identitas selain menjadi istri atau ibu. Tapi, dalam organisasi Maois, kami dikenal karena apa yang telah kami capai bagi saya, itu adalah dengan menjadi seorang komandan,” ucapnya.

    Devi mengaku dia akan dipaksa menikah dini jika tetap tinggal di desanya. Tetapi, dia bisa memilih pria yang ingin dinikahinya setelah menjadi seorang pemberontak.

    Dua peta India, tahun 2014 dan lainnya tahun 2025. Area aktivitas pemberontak Maois disorot di keduanya, dan peta tersebut menunjukkan bagaimana jumlah area tempat mereka beroperasi telah menurun secara signifikan dalam 11 tahun terakhir. (BBC)

    Kendati begitu, seiring meningkatnya intensitas serangan di kedua belah pihak, dengan semakin banyaknya orang yang tewas akibat serangan pemberontak dan pasukan keamanan, Devi mulai mempertimbangkan kembali hidupnya.

    Ia merasa revolusi yang dijanjikan tak kunjung datang.

    “Di satu sisi, pasukan keamanan mengintensifkan operasi pencarian, di sisi lain, kami juga menyerang dan membunuh lebih banyak lagi,” ungkapnya.

    Ia juga terjangkit tuberkulosis tulang dan harus bersembunyi dari pasukan keamanan sambil melakukan perjalanan rahasia dari hutan ke rumah sakit kota untuk berobat. Alasan lainnya, agar bisa meninggalkan kehidupan seperti itu.

    “Perubahan yang langgeng hanya bisa terjadi dengan ekspansi nasional, tapi kami kelelahan, pengaruh kami menyusut, dan dukungan masyarakat menurun,” ujarnya seraya menambahkan terjadi penurunan keanggotaan.

    Komunitas terpencil yang dulu mengandalkan Maois kini terhubung lebih baik dengan dunia luar berkat ponsel dan media sosial, dan pasukan keamanan telah menggunakan peralatan modern seperti drone untuk membantu mengusir pemberontak dari desa-desa, mengisolasi mereka lebih dalam ke hutan.

    Setelah 25 tahun tinggal di hutan, Devi menyerahkan senjatanya pada 2014 di bawah kebijakan penyerahan diri pemerintah yang masih berlaku.

    Perjanjian tersebut memungkinkan kelompok Maois untuk menyerah dan menjamin mereka tidak akan mengangkat senjata lagi dengan imbalan uang, tanah, dan ternak.

    Devi (dengan sari berwarna biru kehijauan) sekarang mendukung komunitas lokalnya sebagai anggota dewan desa terpilih (BBC)

    Sekarang dia menjalani kehidupan desa yang dulu ditinggalkan.

    Ketika mereka menyerah, Devi dan suaminya mendapatkan sebidang tanah, uang, dan 21 ekor domba bersubsidi dari pemerintah.

    Kebijakan penyerahan diri tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kelompok Maois akan diampuni, tetapi keputusan itu mempertimbangkan setiap kasus secara terpisah terkait penuntutan atas kejahatan.

    Pasangan Devi dan suaminya mengatakan mereka tidak lagi terjerat kasus hukum terkait kekerasan, dan tidak ada bukti kasus itu dalam laporan resmi.

    Menurut pemerintah federal, 8.000 anggota Maois telah menyerah dalam 10 tahun terakhir. Tidak diketahui berapa banyak yang tersisa, atau bahkan berapa banyak pemberontak yang ada ketika sedang jaya-jayanya.

    Sejak penyerahan diri, Devi terpilih sebagai Anggota Dewan seseorang yang menyampaikan keluhan kepada kepala desa dan membantu mengelola program pemerintah di desa setempat.

    “Saya ingin tahu seperti apa rasanya bekerja sama dengan pemerintah,” ucapnya.

    Apa pendapat Devi sekarang tentang deklarasi pemerintah untuk melenyapkan semua pemberontak pada akhir Maret 2026?

    Ia terdiam sejenak, lalu berkata, “Meskipun pemberontakan mungkin kalah pada akhirnya, sejarah telah tercipta. Dunia sudah menyaksikan sebuah gerakan besar. Dan itu mungkin menginspirasi generasi lain di suatu tempat untuk memperjuangkan hak-hak mereka…”

    “Aparat bisa membunuh para pemimpin dengan menyasar mereka… tapi saya rasa aparat tidak bisa membunuh semua orang. Mereka tidak bisa sepenuhnya membasmi gerakan ini.”

    Namun, ketika saya bertanya apakah dia membolehkan putrinya yang berusia delapan tahun untuk bergabung dengan pemberontakan suatu hari nanti, jawabannya tegas.

    “Tidak,” katanya. “Kami akan hidup seperti masyarakat biasa di sini.”

    (nvc/nvc)

  • Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?

    Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?

    Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?
    Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Sekretaris Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
    INSIDEN
    pencabutan ID Pers Istana jurnalis
    CNN Indonesia,
    Diana Valencia (28/9) perlu diwaspadai. Setelah diprotes oleh Dewan Pers, AJI, IJTI dan organisasi masyarakat sipil lain, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Setpres, selang sehari mengembalikan kartu itu (29/9).
    BPMI Setpres berdalih karena pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto, soal keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG), di luar konteks liputan.
    Peristiwa itu bukan sekadar kesalahpahaman kecil. Namun, peluang tergelincirnya kembali Indonesia ke masa pembatasan kebebasan pers.
    Tanpa pers bebas,
    blind spots
    bisa terjadi. Kasus seperti keracunan massal MBG bisa tak tersampaikan kepada pemimpin negara.
    Di tengah budaya Asal Bapak Senang (ABS), pers yang bebas bisa beri informasi lapangan yang berharga bagi Presiden.
    Dengan cara itu, Presiden dapat ambil langkah perbaikan cepat. Pembangunan, semisal program MBG, bisa secepatnya dievaluasi. Alhasil program pembangunan Pemerintah menjadi lebih baik.
    Bayangkan rumah tanpa jendela. Gelap, tak tahu apa di luar. Pemerintah menjadi buta, krisis tak terdeteksi.
    “The J Curve, A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall” (2006) karya Ian Bremmer masih relevan dibaca. Dalam bukunya itu, ia gambarkan hubungan antara tingkat keterbukaan sebuah negara, termasuk kebebasan pers dan akses informasi, dengan stabilitas politiknya.
    Mari bayangkan kurva berbentuk huruf J miring pada sumbu X dan Y. Keterbukaan negara di sumbu X dan stabilitas politik di sumbu Y.
    Di sisi kiri kurva, ada negara tertutup seperti Korea Utara, di mana stabilitas tampak tinggi karena kontrol ketat.
    Lalu naik ke sisi kanan, ada negara seperti Amerika dan Jepang, di mana keterbukaan justru jadi “lem” yang menahan guncangan.
    Di antara sisi kiri dan kanan, ada lembah di huruf J, itulah negara-negara dalam masa transisi. Ketika mereka melewati “lembah”, ketidakstabilan seperti konflik, protes, dan kekacauan muncul karena institusi belum matang.
    Namun, jika berhasil, maka mereka akan berada di sisi kanan seperti negara demokratis lainnya. China masih berada di situ.
    Dalam bukunya, Bremmer tegaskan pers dan informasi bebas akan dorong akuntabilitas. Laporan suatu krisis akan picu evaluasi dan perbaikan. Pemerintah menjadi responsif dan program pembangunan yang sempat tergelincir, bisa secepatnya dikembalikan ke rel.
    Ada dua kasus menarik yang dibedah Bremmer, Korea Utara dan China. Korea Utara adalah contoh paling ekstrem, sangat tertutup, dengan kontrol ketat atas informasi, media, dan interaksi dengan dunia luar.
    Bremmer jelaskan rezim Kim, dari Kim Il-sung hingga Kim Jong-il, pertahankan stabilitas melalui isolasi total. Namun, itu justru membuat negara rapuh terhadap krisis internal.
    Dalam bukunya, ia gambarkan bagaimana pembatasan pers dan informasi sebabkan malapetaka kelaparan, yang tewaskan antara 240.000 hingga 3,5 juta orang atau 15,9 persen dari total populasi 22 juta jiwa saat itu.
    Mereka meninggal karena kelaparan atau penyakit yang berkaitan dengan kelaparan. Itu terjadi pada 1994-1998 yang dikenal sebagai
    Arduous March.
    Penyebab utamanya adalah pertanian gagal karena banjir, kekeringan, dan kebijakan ekonomi yang buruk.
    Rezim Kim sembunyikan peristiwa kelaparan massal itu dari dunia internasional dan bahkan dari rakyatnya sendiri.
    Rezim menolak bantuan luar karena takut kontaminasi ide asing, yang ancam kontrol mereka. Saat akhirnya menerima bantuan dari PBB, kondisinya sudah terlambat.
    Tanpa pers bebas dan informasi dibatasi, Pemerintah terlambat menyadari kegentingan dan eskalasi suatu masalah. Di Korea Utara isolasi total untuk pertahankan stabilitas rezim, dibayar dengan jutaan korban jiwa.
    Kasus kedua, China. Bremmer menilainya sebagai negara yang sedang bergeser dari sisi kiri kurva J menuju tengah, tapi tetap dengan kontrol politik ketat.
    Dulu di bawah Mao Zedong, China adalah negara tertutup. Mao luncurkan kebijakan industrialisasi paksa dan gagal total. Dampaknya kelaparan terburuk dalam sejarah manusia yang sebabkan 15 juta-55 juta kematian.
    Bencana itu dikenal sebagai
    Great Leap Forward Famine
    yang terjadi pada 1959-1961. Bremmer menyoroti bagaimana pembatasan pers memperburuk keadaan.
    Laporan resmi dipalsukan untuk menyenangkan partai. Kritik dilarang, dan wartawan atau pejabat yang melaporkan kegagalan dihukum dan dicap sebagai “kontra-revolusioner”.
    Padahal, tanpa informasi yang bebas, Pemerintah tidak tahu skala masalah di daerah pedesaan. Di bawah bayangan gelap ABS, mereka merasa kondisi baik-baik saja. Mereka tak sempat mobilisasi bantuan dunia internasional untuk tangani masalah itu.
    Meski China modern lebih terbuka secara ekonomi, sensor pers dan internet masih berlangsung. Bremmer melihat hal itu bisa sebabkan instabilitas jika “lembah” kurva J tidak dikelola dengan baik.
    Sebab suara masyarakat dikontrol oleh rezim panopticon yang memungkinkan benih krisis tersembunyi dan terlambat ditangani.
    Bagaimana dengan kita? Indonesia pasca-Reformasi sudah berada di puncak sisi kanan kurva ini.
    Dari rezim otoriter Orde Baru yang sensor pers dan lakukan pembatasan informasi, bergeser ke demokrasi terbuka. Media bebas, informasi terbuka dan pemilu multipartai adalah penanda.
    Meski kita punya PR. Satu dekade terakhir demokrasi kita tak baik-baik saja. Peneliti ANU seperti Jaffrey dan Warburton dalam “The Jokowi Presidency” (2025), nyatakan sebagai “Indonesia’s Decade of Authoritarian Revival”. Pilar-pilar kelembagaan demokrasi dirusak dengan berbagai manuver otokratis legalisme.
    Patut bagi Presiden Prabowo Subianto lebih berhati-hati dan tidak menambah kerusakan dengan pembatasan pers.
     
    Sebaliknya, perlu baginya sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, merestorasi bangunan demokrasi kita yang cacat ini (
    flawed democracy
    ). Penguatan peran pers salah satunya.
    Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025, Indonesia di peringkat 127, turun 16 peringkat dari tahun sebelumnya.
    Lalu The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 mencatat skor demokrasi Indonesia tahun 2024 pada 6,44 dari skala tertinggi 10.
    Padahal satu dekade lalu, skor kita pernah mencapai 7,03 (2015). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski berlatar belakang militer, nampaknya justru mafhum ihwal demokrasi dan supremasi sipil.
    Kasus Korea Utara dan China perlu jadi
    lesson learned
    bagi kita. Insiden Diana Valencia juga perlu Presiden perhatikan. Jangan sampai orang-orang di sekelilingnya batasi informasi.
    Di ekonomi, informasi yang asimetris bisa ciptakan inefisiensi, biaya tinggi dan pemasok atau konsumen potensial rugi.
    Sedang di pemerintahan, yang kelola anggaran ribuan triliun rupiah, informasi asimetris bisa lebih jauh fatal. Terjadi jarak pemahaman antara Pemerintah dengan masyarakat yang pada ujungnya rugikan masyarakat.
    Masyarakat kehilangan peluang terhadap dampak suatu program pembangunan. Atau Pemerintah kehilangan
    sense of crisis.
    Gejala informasi asimetris atau bahkan misinformasi terlihat ketika Presiden menyatakan keracunan massal yang terjadi hanya 0,00017 persen saja (
    Kompas.com
    , 29/9).
    Padahal, angkanya mencapai 0,000865 persen atau 8,65 insiden per 1 juta penyajian. Di mana

    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat korban keracunan sebanyak 8.649 jiwa (
    CNN Indonesia
    , 29/9).
    Angka yang dinyatakan Presiden lebih kecil lima kali daripada data terkini. Artinya lembaga terkait seperti Badan Gizi Nasional (BGN) telat melakukan pengkinian data.
    Klaim 0,00017 persen itu sama dengan 1,7 insiden per 1 juta penyajian atau sebanyak 1.700 korban. Apakah kekeliruan itu disengaja atau tidak, Presiden perlu cek bawahannya.
    Contoh informasi timpang di atas hanya mungkin diketahui dan dikoreksi karena informasi yang disediakan media massa.
    Makin bebas pers dan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Umpan balik demi perbaikan dapat Pemerintah lakukan.
    Sebaliknya, bagaimana bila pers dan informasi dibatasi? Bayangkan kapal tanpa radar. Ombak besar tak terlihat. Pers bebas adalah radar itu. Tanpa itu, kapal bisa karam di tengah badai. Itulah mengapa kebebasan pers penting bagi pembangunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Xi Jinping Unjuk Kekuatan di Parade Militer Bersama Putin-Kim

    Xi Jinping Unjuk Kekuatan di Parade Militer Bersama Putin-Kim

    Jakarta –

    Dalam parade militer besar-besaran di Beijing pada hari Rabu (06/09, diapit oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong Un dari Korea Utara. Presiden Cina Xi Jinping memperingatkan dunia bahwa dunia sedang menghadapi pilihan antara “perdamaian atau perang”.

    Acara yang memperingati 80 tahun kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II ini sebagian besar dijauhi oleh para pemimpin Barat, karena perang Ukraina dan ambisi nuklir Kim yang hadir sebagai tamu kehormatan.

    Dirancang untuk memproyeksikan kekuatan militer dan pengaruh diplomatik Cina, parade ini juga hadir di saat perang tarif Presiden AS Donald Trump dan kebijakan fluktuatif yang membebani hubungan baik dengan sekutu maupun saingan. “Saat ini, umat manusia dihadapkan pada pilihan damai atau perang, dialog atau konfrontasi, sama-sama menguntungkan atau sama-sama menguntungkan,” ujar Xi kepada lebih dari 50.000 penonton di Lapangan Tiananmen, seraya menambahkan bahwa Cina “berdiri teguh di sisi sejarah yang benar”.

    Menumpang sebuah limusin beratap terbuka, Xi kemudian memeriksa pasukan dan peralatan militer mutakhir seperti rudal hipersonik, drone bawah air, dan ‘robot serigala’ yang dipersenjatai.

    Helikopter yang membawa spanduk besar dan jet tempur terbang dalam formasi selama pertunjukan selama 70 menit yang berpuncak pada pelepasan 80.000 burung ‘perdamaian’.

    Mengenakan setelan tunik dengan gaya yang dikenakan oleh mantan pemimpin Mao Zedong, Xi sebelumnya menyapa lebih dari 25 pemimpin di karpet merah, termasuk Prabowo Subianto dari Indonesia yang tampil mengejutkan meskipun aksi protes meluas di dalam negeri.

    Duduk di antara Putin dan Kim, Xi berulang kali terlibat dalam percakapan dengan kedua pemimpin tersebut sementara ribuan pasukan berlalu lalang di hadapan mereka. Ini menandai pertama kalinya ketiganya tampil bersama di depan umum.

    Dalam sebuah unggahan yang ditujukan kepada Xi di Truth Social saat parade dimulai, Trump menyoroti peran AS dalam membantu Cina mempertahankan kemerdekaannya dari Jepang selama Perang Dunia Kedua.

    “Sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin, dan Kim Jong Un, karena kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tambah Trump.

    Kremlin menjawab Putin tidak berkonspirasi melawan Amerika Serikat dan mengisyaratkan bahwa Trump sedang bersikap ironis dalam pernyataannya.

    Visi global Cina

    Xi telah menggambarkan Perang Dunia Kedua sebagai titik balik utama dalam “peremajaan besar bangsa Cina”, di mana ia berhasil mengatasi penghinaan akibat invasi Jepang dan menjadi kekuatan global yang kuat.

    Awal pekan ini, Xi mengungkap visinya tentang tatanan dunia baru di sebuah pertemuan puncak keamanan regional, menyerukan persatuan melawan “hegemonisme dan politik kekuasaan”, sebuah sindiran terselubung terhadap saingannya di seberang Samudra Pasifik.

    “Xi merasa yakin bahwa keadaan telah berbalik. Cina yang kembali memegang kendali sekarang,” kata Wen-Ti Sung, peneliti di Global China Hub Dewan Atlantik, yang bermarkas di Taiwan.

    “Yang dibicarakan tentang sumber utama ketidakpastian dalam sistem internasional adalah unilateralisme ala Trump, bukan diplomasi serigala Cina.”

    Dalam resepsi mewah setelah parade di Balai Agung Rakyat, Xi menyampaikan kepada para tamunya bahwa umat manusia tidak boleh kembali kepada “hukum rimba”.

    Di luar kemegahan dan propaganda, para analis mengamati apakah Xi, Putin, dan Kim akan mengisyaratkan hubungan pertahanan yang lebih erat setelah pakta yang ditandatangani oleh Rusia dan Korea Utara pada Juni 2024, dan aliansi serupa antara Beijing dan Pyongyang, sebuah hasil yang dapat mengubah kalkulasi militer di kawasan Asia-Pasifik.

    Putin telah mencapai kesepakatan energi yang lebih erat dengan Beijing selama kunjungannya ke Cina, sementara pertemuan tersebut telah memberi Kim yang tertutup kesempatan untuk mendapatkan dukungan implisit bagi senjata nuklirnya yang dilarang.

    Sudah 66 tahun sejak seorang pemimpin Korea Utara terakhir kali menghadiri parade militer Cina. Kim juga berjabat tangan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik sebelum parade dimulai.

    Pyongyang telah menolak tawaran Seoul baru-baru ini untuk menstabilkan hubungan yang memburuk antara kedua Korea, yang secara teknis berperang sejak Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, namun bukan perjanjian damai.

    Musuh AS

    Bergabung dengan Putin dan Kim termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang semuanya dianggap sebagai musuh AS. Sekutu dekat Rusia, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, berjalan di samping Kim setelah berfoto bersama dengan para pemimpin lainnya.

    Pemimpin-pemimpin Asia selain Presiden Prabowo Subianto, yang hadir di antaranya Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Presiden Vietnam Luong Cuong, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dan Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso juga masuk dalam daftar tamu. Presiden Kuba Miguel Daz-Canel adalah satu-satunya pemimpin dari Amerika Latin yang hadir.

    Tamu lainnya adalah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Daftar tamu tersebut sangat tumpang tindih dengan pertemuan puncak tahunan Organisasi Kerja Sama Shanghai beberapa hari sebelumnya, tetapi ada beberapa wakil penting yang meninggalkan acara sebelum parade, termasuk perwakilan dari India dan Turki.

    Perdana Menteri India Narendra Modi mengunggah kata-kata hangat tentang pertemuan dengan Xi dan Putin di platform media sosial X. Ia mengunggah foto dirinya dan Putin yang sedang bepergian bersamanya, mengatakan bahwa “percakapan dengannya selalu memberikan wawasan,” dan menulis bahwa ia memiliki “pertemuan yang bermanfaat” dengan Xi.

    Sebagian besar pemimpin Eropa tidak hadir. Selain Putin dan Lukashenko, hanya sedikit pemimpin Eropa yang menghadiri parade tersebut. Serbia mengirimkan Presiden Aleksandar Vucic yang pro-Rusia dan Slowakia mengirimkan Perdana Menteri Robert Fico.

    *Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video Putin Disambut Hangat Xi Jinping dalam Pertemuan di China

    (ita/ita)

  • Pembantaian Nanjing di Perang Dunia II Hantui Hubungan China-Jepang

    Pembantaian Nanjing di Perang Dunia II Hantui Hubungan China-Jepang

    Jakarta –

    Vlogger asal Jepang, Hayato Kato, sudah terbiasa menyuguhkan video-video lucu kepada 1,9 juta pengikutnya tentang perjalanan di China, tempat ia tinggal selama beberapa tahun.

    Namun pada 26 Juli, ia mengejutkan mereka dengan video yang muram.

    “Saya baru saja menonton film tentang Pembantaian Nanjing,” ujarnya, merujuk pada aksi tentara Jepang selama enam pekan di Nanjing pada akhir 1937. Menurut beberapa perkiraan, militer Jepang saat itu menewaskan lebih dari 300.000 warga sipil dan tentara China. Sekitar 20.000 perempuan dilaporkan diperkosa.

    Dead To Rights, atau Nanjing Photo Studio, adalah film tentang sekelompok warga sipil yang bersembunyi dari pasukan Jepang di sebuah studio foto.

    Film yang telah menjadi hit box office ini merupakan film pertama dari serangkaian film China tentang kengerian pendudukan Jepang.

    Film tersebut dirilis untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Namun, kenangan pahityang seringkali ditebalkan oleh pemerintah Chinamasih tertanam di benak masyarakat China sehingga memicu kemarahan.

    Berbicara dalam bahasa Mandarin di DouyinTikTok versi TiongkokKato menceritakan kembali adegan-adegan dari film tersebut: “Orang-orang berbaris di sepanjang sungai dan kemudian penembakan dimulai Seorang bayi, seusia putri saya, menangis di pelukan ibunya. Seorang tentara Jepang bergegas maju, menangkapnya, dan membantingnya ke tanah.”

    “Jika kita menyangkalnya, ini akan terjadi lagi,” lanjutnya, sembari mendesak orang Jepang untuk menonton film tersebut dan “belajar tentang sisi gelap sejarah mereka”.

    Video tersebut dengan cepat menjadi sangat populer, yang ditandai dengan lebih dari 670.000 suka hanya dalam dua minggu.

    Namun, komentar-komentar dalam cuplikan film tersebut kurang positif. Kalimat yang paling sering dikutip dari film tersebut adalah kalimat yang diucapkan seorang warga sipil Tiongkok kepada seorang tentara Jepang: “Kita bukan teman. Kita tidak pernah berteman.”

    CFOTO/Future Publishing via Getty ImagesNanjing Photo Studio adalah satu dari sekian film yang mengisahkan kengerian Perang Dunia II.

    Bagi Tiongkok, aksi militer dan pendudukan brutal Jepang merupakan salah satu babak tergelap dalam sejarah. Pembantaian di Nanjing, yang saat itu menjadi ibu kota China, merupakan luka yang sangat dalam.

    Luka itu diperburuk oleh keyakinan bahwa Jepang tidak pernah sepenuhnya mengakui kekejamannya di tempat-tempat yang dijajahnyatidak hanya di China, tetapi juga di Korea, di Malaya, Filipina, dan Indonesia.

    Salah satu poin perdebatan paling menyakitkan adalah tentang keberadaan ianfu atau “perempuan penghibur”. Sekitar 200.000 perempuantermasuk di Indonesia, yang saat itu masih Hindia Belandadiperkosa dan dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang. Hingga hari ini, para penyintas masih berjuang mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi.

    Baca juga:

    Dalam videonya, Kato tampaknya mengakui bahwa hal itu bukanlah topik pembicaraan di Jepang: “Sayangnya, film-film perang anti-Jepang ini tidak ditayangkan di Jepang secara publik, dan orang-orang Jepang tidak tertarik untuk menontonnya.”

    Ketika Kaisar Jepang mengumumkan penyerahan diri pada 15 Agustus, negaranya telah membayar harga yang sangat mahal. Lebih dari 100.000 orang tewas dalam serangan bom di Tokyo, serta dua bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.

    Kekalahan Jepang disambut baik di sebagian besar Asia, tempat Tentara Kekaisaran Jepang telah merenggut jutaan nyawa. Bagi mereka, 15 Agustus membawa kebebasan sekaligus trauma yang membekas. Di Korea, hari itu disebut ‘gwangbokjeol’, yang berarti kembalinya cahaya.

    “Meskipun perang militer telah berakhir, perang sejarah masih berlanjut,” kata Profesor Gi-Wook Shin dari Universitas Stanford.

    Menurutnya, Jepang dan China (serta negara-negara lain yang dijajah) mengingat tahun-tahun itu secara berbeda, dan perbedaan-perbedaan tersebut menambah ketegangan.

    Ketika publik China memandang agresi Jepang pada Perang Dunia II sebagai momen yang menentukan dan menghancurkan, publik Jepang berfokus pada statusnya sebagai korban kehancuran yang disebabkan oleh bom atom dan pemulihan pascaperang.

    “Orang-orang yang saya kenal di Jepang tidak terlalu membicarakannya,” kata seorang pria Tiongkok yang telah tinggal di Jepang selama 15 tahun, dan ingin tetap anonim.

    “Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan negara tidak benar-benar memperingatinya karena mereka juga memandang diri mereka sebagai korban.”

    Pria tersebut menyebut dirinya seorang patriot, tetapi ia mengatakan hal itu tidak menyulitkannya secara pribadi karena keengganan publik Jepang untuk membicarakannya berarti mereka “menghindari topik-topik sensitif seperti itu”.

    “Beberapa orang percaya bahwa tentara Jepang pergi untuk membantu China membangun tatanan baru disertai konflik dalam prosesnya. Tentu saja, ada juga yang mengakui bahwa itu sebenarnya adalah sebuah invasi,” paparnya.

    Pembantaian Nanjing pada 1937 diperingati setiap tahun di China. (CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

    China berperang melawan Jepang selama delapan tahun, dari Manchuria di timur laut hingga Chongqing di barat daya. Perkiraan korban tewas berkisar antara 10 juta hingga 20 juta jiwa. Pemerintah Jepang menyatakan sekitar 480.000 tentaranya gugur selama periode tersebut.

    Periode tersebut telah didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya sastra dan film pemenang penghargaan. Tahun-tahun tersebut juga menjadi subjek karya peraih Nobel, Mo Yan.

    Di China, periode tersebut kini dikaji ulang di bawah rezim yang menempatkan patriotisme sebagai inti ambisinya. “Peremajaan nasional” adalah bagaimana Xi Jinping menggambarkan visinya.

    Meskipun Partai Komunis sangat menyensor sejarahnya sendiri, dari pembantaian Lapangan Tiananmen hingga tindakan represif baru-baru ini, Partai Komunis mendorong masyarakat China untuk mengingat kembali masa lalu yang lebih jauh sembari menekankan musuh China adalah pihak asing.

    Xi bahkan merevisi tanggal dimulainya perang dengan Jepang. Pemerintah Tiongkok kini menghitung serangan pertama ke Manchuria pada tahun 1931. Artinya perang berlangsung selama 14 tahun, alih-alih delapan tahun.

    Di bawah kepemimpinannya, Beijing juga memperingati berakhirnya Perang Dunia II dalam skala yang lebih besar. Pada 3 September, hari Jepang secara resmi menyerah, akan diadakan parade militer besar-besaran di Lapangan Tiananmen.

    Baca juga:

    Masih pada bulan September, film yang sangat dinantikan akan dirilis. Film itu berfokus pada Unit 731, sebuah cabang Angkatan Darat Jepang yang melakukan eksperimen mematikan terhadap manusia di Manchuria yang diduduki. Tanggal rilisnya 18 September adalah hari ketika Jepang melakukan invasi pertamanya ke Manchuria.

    Ada pula Dongji Rescue, sebuah film yang terinspirasi sejumlah nelayan Tiongkok yang berupaya menyelamatkan ratusan tawanan perang Inggris selama serangan Jepang.

    Kemudian film Mountains and Rivers Bearing Witness, sebuah film dokumenter dari studio milik pemerintah China tentang perlawanan Tiongkok.

    Universal History Archive/Universal Images Group via Getty ImagesTentara Jepang merayakan kemenangan setelah menduduki Nanjing pada 1937.

    Film-film itu tampaknya menyentuh hati.

    “Satu generasi itu berperang demi tiga generasi, dan menanggung penderitaan demi tiga generasi. Salut untuk para martir,” demikian bunyi unggahan populer di RedNote soal film Nanjing Photo Studio.

    “Kita bukan teman…”, kalimat yang kini terkenal dari film tersebut, “bukan sekadar dialog” antara dua karakter utama, demikian menurut sebuah ulasan populer yang telah disukai oleh lebih dari 10.000 pengguna di Weibo.

    “Kalimat itu juga berasal dari jutaan rakyat Tiongkok biasa ke Jepang. Mereka [Jepang] tidak pernah menyampaikan permintaan maaf yang tulus, mereka masih memuja [para penjahat perang], mereka menulis ulang sejarah tidak ada yang akan memperlakukan mereka sebagai teman,” tulis komentar tersebut, merujuk pada pernyataan meremehkan dari beberapa tokoh sayap kanan Jepang.

    Baca juga:

    Pemerintah Jepang sejatinya telah mengeluarkan permintaan maaf, tetapi banyak warga China merasa permintaan maaf tersebut tidak cukup.

    “Jepang terus mengirimkan pesan yang saling bertentangan,” ujar Profesor Shin, merujuk pada contoh-contoh ketika para pemimpin Jepang saling bertentangan dalam pernyataan tentang sejarah perang Jepang.

    Selama bertahun-tahun, murid-murid di China diperlihatkan foto mantan Kanselir Jerman Barat, Willy Brandt yang sedang berlutut di depan monumen peringatan Pemberontakan Ghetto Warsawa pada tahun 1970. Warga Tiongkok mengharapkan sikap serupa dari Jepang.

    GREG BAKER/AFP via Getty ImagesPada 2015, Presiden Xi Jinping memulai tradisi parade militer untuk memperingati penyerahan diri Jepang.

    Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, gejolak di Tiongkok tidak berakhir. Selama tiga tahun berikutnya, Kuomintang Nasionalisyang saat itu merupakan pemerintah yang berkuasa dan sumber utama perlawanan Tiongkok terhadap Jepangterlibat dalam perang saudara melawan pasukan Partai Komunis Mao Zedong.

    Perang itu berakhir dengan kemenangan Mao dan mundurnya Kuomintang ke Taiwan. Mao, yang prioritasnya adalah membangun negara komunis, tidak fokus pada kejahatan perang Jepang.

    Peringatan-peringatan yang digelar justru merayakan kemenangan Partai Komunis dan mengkritik Kuomintang. Mao juga membutuhkan dukungan Jepang di panggung internasional. Tokyo, pada kenyataannya, adalah salah satu kekuatan besar pertama yang mengakui rezimnya.

    Baru pada 1980-ansetelah kematian Maopendudukan Jepang kembali menghantui hubungan antara Beijing dan Tokyo.

    Saat itu, Jepang adalah sekutu Barat yang kaya dengan ekonomi yang sedang berkembang pesat.

    Revisi buku teks bahasa Jepang mulai memicu kontroversi. China dan Korea Selatan menuduh Jepang menutupi kekejaman masa perangnya. Saat itu China baru saja mulai membuka diri, dan Korea Selatan sedang dalam masa transisi dari pemerintahan militer menuju demokrasi.

    Ketika para pemimpin Tiongkok menjauh dari Maodan warisan destruktifnyatrauma atas apa yang terjadi saat masa pendudukan Jepang menjadi narasi pemersatu bagi Partai Komunis, kata Yinan He, profesor madya hubungan internasional di Universitas Lehigh, AS.

    “Setelah Revolusi Kebudayaan, sebagian besar rakyat Tiongkok merasa kecewa dengan komunisme,” ujarnya kepada BBC.

    “Karena komunisme kehilangan daya tariknya, nasionalisme dibutuhkan. Dan Jepang adalah sasaran empuk karena merupakan [agresor] eksternal terbaru.”

    Pada masa itu, menurut Yinan He, pemerintah China membuat “representasi masa lalu yang dikoreografikan”. Caranya adalah dengan meremehkan kontribusi AS dan Kuomintang pada peringatan berakhirnya penjajahan Jepang pada 1945, diiringi dengan meningkatnya pengawasan terhadap sikap resmi Jepang terhadap tindakan-tindakannya di masa perang.

    Getty ImagesWaktu terbaik untuk mencari penyelesaianyaitu tahun 1970-an, ketika China dan Jepang lebih dekattelah berlalu, kata Prof. He.

    Situasi ini malah diperparah oleh sikap Jepang yang menyangkal kejahatan perang. Sejumlah tokoh sayap kanan terkemuka Jepang membantah pembantaian Nanjing pernah terjadi, atau bahwa tentara Jepang memaksa begitu banyak perempuan di Asia menjadi budak seks.

    Bahkan, sejumlah pejabat Jepang kerap mendatangi Kuil Yasukuni, yang menghormati para korban perang Jepang, termasuk beberapa tokoh militer yang dicap sebagai penjahat perang.

    Permusuhan antara China dan Jepang ini telah merembet ke kehidupan sehari-hari seiring memuncaknya nasionalisme kedua negara. Orang Tiongkok dan Jepang telah diserang di negara masing-masing. Bahkan, seorang anak sekolah Jepang tewas di Shenzhen tahun lalu.

    Kebangkitan ekonomi dan ketegasan Tiongkok di kawasan Asia Timur dan sekitarnya kembali mengubah dinamika antara kedua negara. China telah melampaui Jepang sebagai kekuatan global.

    Waktu terbaik untuk mencari penyelesaiannya itu tahun 1970-an, ketika kedua negara lebih dekat, telah berlalu, kata Prof. He.

    “Mereka hanya berkata, ‘mari kita lupakan itu, mari kita kesampingkan itu’. Mereka tidak pernah mengurusi sejarah dan sekarang masalah itu kembali menghantui mereka.”

    Lihat juga Video ‘China Marah AS Masih ‘Main Api’ dengan Taiwan’:

    (ita/ita)

  • Kisah Ilmuwan Bantu China Jadi Negara Adidaya Usai Dideportasi AS

    Kisah Ilmuwan Bantu China Jadi Negara Adidaya Usai Dideportasi AS

    Jakarta –

    Di Shanghai, China, berdiri sebuah museum dengan 70.000 artefak yang didedikasikan untuk satu orang: “ilmuwan rakyat” Qian Xuesen.

    Qian adalah bapak program luar angkasa dan rudal China.

    Penelitiannya membuat Beijing mampu mengembangkan roket yang meluncurkan satelit pertamanya ke luar angkasa, serta rudal-rudal lain yang menjadi bagian dari persenjataan nuklir China.

    Atas jasanya, ia dihormati sebagai pahlawan nasional.

    Namun di Amerika Serikat, tempat ia belajar dan bekerja selama lebih dari satu dekade, kontribusi penting Qian jarang diakui.

    Kisah Qian kembali disorot oleh media seperti New York Times dalam beberapa hari terakhir ini, di tengah kebijakan pengusiran imigran oleh Presiden AS Donald Trump.

    Pada 28 Mei, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengumumkan bahwa pemerintah akan “secara agresif mencabut” visa bagi pelajar China, termasuk mereka yang terkait dengan Partai Komunis atau yang belajar di “bidang-bidang yang sensitif.”

    Lalu, apakah AS akan kembali jatuh di lubang yang sama dengan menyingkirkan sosok-sosok jenius seperti ilmuwan China ini dan melakukan salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah negara itu?

    Seorang bintang lahir

    Qian lahir pada 1911, saat China beralih dari dinasti kekaisaran ke sistem pemerintahan republik. Ayahnya mendirikan sistem pendidikan nasional China setelah bekerja di Jepang.

    Sejak kecil, Qian sudah menunjukkan bakat luar biasa. Ia lulus dengan peringkat tertinggi dari Universitas Jiao Tong di Shanghai dan meraih beasiswa untuk belajar di Massachusetts Institute of Technology (MIT), AS.

    Pada 1935, dia tiba di Boston. Qian mungkin menghadapi xenofobia dan rasisme, kata Chris Jespersen, profesor sejarah di University of North Georgia di AS.

    Namun, ada juga “harapan dan keyakinan bahwa China [sedang] mengalami perubahan yang signifikan.”

    Getty ImagesQian Xuesen bersama pengacaranya Grant Cooper di sidang deportasi pada November 1950.

    Dari MIT, Qian melanjutkan pendidikannya ke California Institute of Technology (Caltech) untuk belajar di bawah bimbingan salah seorang insinyur aeronautika paling berpengaruh saat itu, Theodore von Karman, kelahiran Hungaria.

    Di sana, Qian berbagi kantor dengan ilmuwan terkemuka lainnya, Frank Malina, anggota kunci dari kelompok kecil inovator yang dikenal sebagai “Suicide Squad.”

    Julukan itu diberikan karena percobaan mereka untuk membangun roket di kampus, dan juga beberapa eksperimen dengan bahan kimia mudah menguap yang berakhir sangat buruk, jelas Fraser Macdonald, penulis Escape from Earth: A Secret History of the Space Rocket.

    Namun, tidak ada yang benar-benar jadi korban, kata penulis itu.

    Baca juga:

    Suatu hari, Qian terlibat dalam sebuah diskusi tentang matematika yang rumit dengan Malina dan anggota kelompok lainnya. Tak lama kemudian ia menjadi bagian dari tim itu dan menghasilkan penelitian penting tentang propulsi roket.

    Saat itu, ilmu roket dianggap sebagia “pekerjaan orang aneh dan pemimpi,” kata Macdonald.

    “Tidak seorang pun menganggapnya [roket] dengan serius, dan tidak ada insinyur yang ahli matematika akan mempertaruhkan reputasinya dengan mengatakan ini adalah masa depan.”

    Namun semuanya berubah cepat ketika Perang Dunia II pecah (193945).

    Kelompok Suicide Squad menarik perhatian militer AS, yang kemudian mendanai penelitian pesawat jet, dengan memasang pendorong di sayap pesawat agar bisa lepas landas dari landasan yang pendek.

    Getty ImagesKarena kecerdasannya yang nyata, Qian memenangkan beasiswa untuk belajar di MIT.

    Pendanaan dari militer juga membantu pendirian Laboratorium Propulsi Jet (JPL) pada 1943, di bawah arahan Theodore von Karman.

    Qian, bersama dengan Frank Malina, berada di pusat proyek tersebut.

    Meskipun Qian adalah warga China, saat itu China adalah sekutu AS sehingga “tidak ada kecurigaan nyata terhadap ilmuwan China di pusat proyek luar angkasa Amerika,” kata Macdonald.

    Qian mendapat izin keamanan untuk bekerja pada proyek penelitian senjata rahasia dan bahkan menjabat di Dewan Penasihat Sains pemerintah AS.

    Menjelang perang berakhir, Qian menjadi ahli propulsi jet terkemuka di dunia dan dikirim bersama von Karman dalam misi ke Jerman dengan pangkat sementara letnan kolonel.

    Misinya adalah mewawancarai para insinyur Nazi, termasuk Werner von Braun, ilmuwan roket terkemuka Jerman. AS ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan teknologi roket Jerman.

    Karier yang hancur

    Namun pada akhir dekade itu, karier cemerlang Qian di AS tiba-tiba hancur dan kehidupannya berantakan.

    Pada 1949, Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat China. Dan dengan cepat, orang China dianggap sebagai “orang jahat,” kata Jespersen dari Universitas Georgia Utara.

    Seorang direktur baru di JPL mencurigai adanya jaringan mata-mata di laboratorium itu dan melaporkan beberapa staf itu ke FBI.

    “Semuanya orang China dan Yahudi,” jelas Macdonald.

    Era Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet pun dimulai. Perburuan atas orang-orang yang dianggap komunis di era McCarthy semakin gencar.

    Dalam suasana ini, FBI menuduh Qian, Frank Malina, dan yang lainnya sebagai antek komunis dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.

    Tuduhan ke Qian ini didasarkan pada dokumen Partai Komunis AS pada 1938 yang menunjukkan bahwa ia menghadiri sebuah pertemuan sosial, yang dicurigai FBI sebagai pertemuan Partai Komunis Pasadena.

    Getty ImagesTiga anggota “Suicide Squad”, William Pickering (kiri), Theodore von Krmn (tengah) dan Frank J. Malina (kanan), dalam foto pada1960.

    Meskipun Qian menyangkal menjadi anggota partai, sebuah studi baru menunjukkan bahwa ia bergabung sekitar waktu yang sama dengan Frank Malina, pada 1938. Namun, hal itu tidak serta merta menjadikannnya seorang Marxis.

    Saat itu, menjadi komunis adalah bentuk perlawanan terhadap rasisme, kata Macdonald. Mereka menentang fasisme dan segregasi, seperti memprotes pemisahan kolam renang umum di Pasadena.

    Deportasi

    Zuoyue Wang, profesor sejarah di California Polytechnic State University di AS, mengatakan tidak ada bukti bahwa Qian melakukan spionase untuk China atau menjadi agen intelijen saat berada di AS.

    Namun, Qian kehilangan izin keamanannya dan ditetapkan sebagai tahanan rumah. Rekan-rekannya di Caltech, termasuk Theodore von Karman, menulis surat kepada pemerintah untuk membela Qian, tetapi tidak berhasil.

    Pada 1955, setelah lima tahun menjalani tahanan rumah, Presiden Eisenhower memutuskan untuk mendeportasi Qian ke China.

    Ilmuwan itu pergi dengan kapal bersama istri dan dua anaknya yang lahir di AS, sambil mengatakan kepada wartawan bahwa ia bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di AS lagi.

    Dan ia menepati janjinya.

    “Ia adalah salah satu ilmuwan paling terkemuka di AS. Ia telah banyak berkontribusi dan bisa saja berkontribusi lebih banyak lagi bagi AS. Jadi, itu bukan hanya penghinaan, tetapi pengkhianatan,” kata jurnalis dan penulis Tianyu Fang.

    Getty ImagesQian Xuesen dianggap sebagai bapak program rudal nuklir dan antariksa China.

    Qian tiba di China sebagai pahlawan, tetapi tidak langsung diterima oleh Partai Komunis.

    Rekam jejaknya tidak sepenuhnya bersih. Istrinya adalah putri pemimpin Nasionalis, dan sebelum kejatuhannya, Qian hidup nyaman di AS. Bahkan, dia telah mengajukan permohonan kewarganegaraan Amerika.

    Ia baru resmi bergabung dengan Partai Komunis China pada 1958. Sejak itu berusaha tetap berada di sisi aman. Ia selamat dari pembersihan politik dan Revolusi Kebudayaan, kemudian memiliki karier yang luar biasa.

    Ketika ia tiba di China, pengetahuan tentang ilmu roket nyaris tak dikenal. Namun, 15 tahun kemudian, ia memimpin peluncuran satelit pertama China ke luar angkasa.

    Selama beberapa dekade, ia melatih generasi baru ilmuwan dan meletakkan dasar bagi Program Eksplorasi Bulan China.

    Ironisnya, program rudal yang dikembangkan Qian di China kemudian digunakan untuk menyerang ASseperti rudal Silkworm yang ditembakkan ke AS dalam Perang Teluk 1991 dan serangan terhadap kapal USS Mason pada 2016 oleh pemberontak Houthi di Yaman.

    Dengan mengambil langkah keras terhadap komunisme domestik, Macdonald berpendapat, AS telah mendeportasi “seseorang yang justru digunakan oleh salah satu musuh ideologisnya untuk mengembangkan program rudal dan antariksanya sendiri. Itu adalah kesalahan geopolitik yang luar biasa.”

    “Ada siklus yang aneh. AS mengusir orang yang ahli dan kemudian menjadi bumerang bagi mereka,” katanya.

    Mantan Sekretaris Angkatan Laut AS Dan Kimball, yang kemudian menjadi kepala perusahaan propulsi roket Aerojet, pernah menyebut deportasi Qian sebagai “hal terbodoh yang pernah dilakukan negara ini.”

    Getty ImagesMao memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China pada 1 Oktober 1949.

    Saat ini, sekali lagi terjadi ketegangan besar antara China dan AS. Kini bukan tentang ideologi, tetapi tentang perdagangan, keamanan teknologi dan, menurut Trump, dugaan kegagalan China dalam menangani Covid-19.

    Sebagian besar warga AS mungkin tak mengenal Qian atau perannya di program luar angkasa Amerika, tapi banyak warga dan mahasiswa China di AS yang mendengar kisahnya dan melihat kemiripannya dengan situasi saat ini.

    “Hubungan antara AS dan China telah memburuk sedemikian rupa sehingga mereka tahu bahwa mereka mungkin dicurigai seperti generasi Qian,” sang jurnalis membandingkan.

    Qian Xuesen tidak pernah menginjakkan kaki di Amerika Serikat lagi dan meninggal pada 2009. (Getty Images)

    Menurut Macdonald, kisah Qian merupakan peringatan ketika suatu rezim menyingkirkan pengetahuan.

    “Sejarah ilmu pengetahuan Amerika menunjukkan bahwa sains di AS dibangun oleh para pendatang… Namun di era konservatif seperti sekarang, sejarah itu semakin sulit untuk dirayakan.”

    Kontribusi JPL terhadap program luar angkasa AS, menurut Macdonald, sebagian besar diabaikan, jauh jika dibandingkan dengan kontribusi Wernher von Braun dan ilmuwan asal Jerman lainnya, yang secara diam-diam dibawa ke AS tak lama setelah von Karman dan Qian mengunjungi mereka.

    Braun adalah seorang Nazi dan prestasinya diakui oleh negara, sementara Qian dan ilmuwan lainnya dalam Suicide Squad tersingkirkan, kata Macdonald.

    “Fakta bahwa program luar angkasa AS pertama kali dirintis oleh kaum sosialis lokal entah Yahudi atau China adalah kisah yang sulit diterima oleh Amerika sendiri,” tutupnya.

    Kehidupan Qian berlangsung hampir satu abad. Selama periode ini, China bertransformasi dari negara lemah menjadi adikuasa di Bumi dan di luar angkasa.

    Qian adalah bagian dari transformasi itu. Namun kisahnya juga bisa menjadi kisah besar bagi Amerika jika saja tidak dikhianati.

    Pada tahun 2019, China berhasil mendaratkan wahananya di sisi terjauh Bulan. Lokasi pendaratannya di Kawah Von Karmandinamai dari insinyur aeronautika yang merupakan salah satu mentor Qian.

    Sebuah pengakuan, disengaja atau tidak, menunjukkan bahwa antikomunisme Amerika lah yang mendorong China menaklukkan luar angkasa.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    PIKIRAN RAKYAT – Minggu, 13 April 2025 menjadi 75 tahun hubungan bilateral Indonesia China. Dalam rangka memperingatinya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengutarakan kerja sama kedua negara saat ini sangat penting

    Sementara itu, Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengutarakan hubungan ini telah mendatangkan kemajuan signifikan. Baik untuk RI maupun Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Di balik hari tersebut, banyak yang tak mengetahui serba-serbi hubungan bilatetal kedua negara ini. Berikut 5 fakta hubungan bilateral kedua negara.

    Pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui negara China. Saat itu, Indonesia belum lama merdeka. Sedangkan China dikuasai Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong.

    Saat Soekarno menjadi Presiden, dua negara ini begitu dekat. Dua negara ini mengusung semangat ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok. Dua negara ini pencetus Konferensi Asia Afrika.

    Kedua, pada tahun 1967, Presiden Soeharto pada 1967 membekukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Sebabnya, negara berpenduduk terbanyak di dunia ini diduga terlibat mendukung Partai Komunis Indonesia. Namun. Pemerintah Indonesia mendukung Taiwan sebagai ‘China yang lain’.

    Ketiga, pada tahun 1990, Presiden Soeharto memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Indonesia memegang prinsip Satu China. Dengan kata lain, hanya mendukung negara yang saat ini dipimpin oleh Xi Jinping ini.

    Keempat, pada tahun 2005 yang menjadi masa reformasi, kedua negara mendeklarasikan hubungan Strategic Partnership atau kemitraan strategis. Delapan tahun kemudian, pada tahun 2013, hubungan ini meningkat menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif.

    Kelima, Indonesia bergabung dengan China Belt and Road Initiative yang digagas negara tersebut. China Belt and Road Initiative yaitu pembangunan infrastruktur yang menghubungkan negara tersebut ke seluruh dunia.

    Pembangunan infrastruktur ini bertujuan juga membangun jalur perdagangan internasional yang baru. Karenanya, akan memajukan perekonomian negara tersebut.

    Demikian, serba-serbi hubungan bilateral Indonesia China. Semoga semakin menambah pengetahuan kita seputar sejarah Indonesia dalam hal dunia internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kerja Sama China-Indonesia Kian Penting Saat Dunia Bergolak

    Kerja Sama China-Indonesia Kian Penting Saat Dunia Bergolak

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri China menyebut kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia makin penting dan diperlukan saat dunia sedang bergejolak.

    “Kemarin menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara China dan Indonesia. Di tengah meningkatnya gejolak dalam lanskap internasional, kerja sama strategis menyeluruh antara China dan Indonesia menjadi semakin penting,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, 14 April dilansir ANTARA.

    Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan China dimulai pada 13 April 1950, tidak lama setelah Indonesia merdeka dan China dipimpin oleh Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui China secara diplomatik.

    “China dan Indonesia adalah negara berkembang utama dan kekuatan penting dalam kelompok ‘Global South’. Kerja sama antara kedua negara memiliki signifikansi strategis dan pengaruh global,” kata Lin Jian.

    Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto, menurut Lin Jian, juga sudah bertukar pesan ucapan selamat, memuji perkembangan hubungan bilateral, dan menekankan keduanya akan saling mendukung prospek pembangunan nasional masing-masing negara.

    “Kedua pemimpin juga ingin agar dapat bersama-sama maju dalam jalur modernisasi masing-masing, dan memimpin hubungan bilateral lebih erat lagi. Kami memiliki keyakinan penuh pada masa depan yang lebih baik dari pertumbuhan hubungan China-Indonesia,” ujar Lin Jian.

    Dalam perayaan ke-75 tahun hubungan diplomatik China-Indonesia, Lin Jian mengatakan China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan, kemakmuran, dan stabilitas regional.

    “China juga siap untuk berkoordinasi lebih erat dengan negara-negara besar dalam menanggapi tantangan global, menjaga sistem perdagangan multilateral dan rantai industri dan pasokan tetap stabil dan lancar serta menunjukkan pengaruh komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama di kawasan dan dunia pada umumnya,” ujar Lin Jian.

    Dunia internasional saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan keamanan seperti konflik di Ukraina karena serangan Rusia, perang di Palestina hingga meruncingnya perang dagang antara China dan Amerika Serikat usai Presiden Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor senilai 145 persen atas barang-barang asal China. China pun membalas dengan pemberlakuan pungutan impor senilai 125 persen.

    Hubungan Indonesia-China erat terjalin di bawah Presiden Soekarno sejalan dengan kesamaan ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok.

    Konferensi Asia Afrika tahun 1955 menjadi bentuk penguatan kerja sama, Indonesia dan China karena keduanya sama-sama menjadi pemrakarsa acara tersebut.

    Namun setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, hubungan diplomatik putus karena muncul tuduhan keterlibatan China dalam mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto pada 1967, Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan China.

    Selama periode ini, hubungan hanya berlangsung sangat terbatas dan informal. Indonesia pun menjalin hubungan dengan Taiwan.

    Kemudian pada 1990, masih di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan China pada 8 Agustus 1990 dan mengakui prinsip “Satu China”, sehingga hanya mengakui Republik Rakyat China sebagai negara China satu-satunya di dunia.

    Sejak era reformasi di Indonesia, hubungan Indonesia dan China pun semakin erat. Pada 2005, kedua negara mendeklarasikan hubungan “Strategic Partnership” (Kemitraan Strategis) dan pada 2013 status hubungan tersebut ditingkatkan menjadi “Comprehensive Strategic Partnership”/”Kemitraan Strategis Komprehensif” yang mencakup bidan perdagangan, investasi, dan pertahanan.

    Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia ikut bergabung dalam “Belt and Road Initiative” dengan salah satu proyek infrastruktur yang berhasil dilakukan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Berdasarkan catatan Bea Cukai China, perdagangan bilateral Indonesia-China pada 2024 mencapai 147,78 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia mencapai 71,09 miliar dolar AS, sedangkan impor dari China sebesar 76,69 miliar dolar AS. China menjadi yang terbesar di atas Amerika Serikat dan Jepang.

    Sementara Investasi Asing Langsung (FDI) China di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 8,1 miliar dolar AS (ketiga terbesar) atau meningkat 9,4 persen dibanding 2023. Nilai tersebut masih di bawah nilai investasi dari Hong Kong (8,2 miliar dolar AS) dan Singapura (20,1 miliar dolar AS).

  • Balik Arah Sikap China Lawan Tarif Trump, dari Diplomasi Jadi Retaliasi

    Balik Arah Sikap China Lawan Tarif Trump, dari Diplomasi Jadi Retaliasi

    Bisnis.com, JAKARTA – China telah mengubah haluan dari diplomasi menjadi retaliasi dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat.

    Di balik layar, para pejabat sipil di Beijing kini diperintahkan bersiaga layaknya dalam masa perang, dan para diplomat dikerahkan dalam ofensif global guna menggalang penolakan terhadap tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, menurut informasi dari sejumlah sumber yang dikutip Reuters, Senin (14/4/2025).

    Dalam strategi yang kini digerakkan oleh mesin propaganda Partai Komunis, narasi perlawanan digelorakan melalui media sosial dengan potongan pidato Mao Zedong: “Kami tidak akan pernah menyerah.”

    Seruan itu menjadi simbol perlawanan China dalam menghadapi gelombang kebijakan dagang Trump yang tak menentu.

    Sejumlah kementerian, termasuk luar negeri dan perdagangan, diperintahkan membatalkan seluruh jadwal liburan dan siaga penuh 24 jam. Unit-unit khusus ditugaskan kembali, sebagian besar berasal dari tim yang sebelumnya menangani respons terhadap kebijakan Trump di periode pertama.

    Langkah tegas ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump mengguncang dunia dengan pengumuman tarif besar-besaran pada 2 April yang dijuluki “Hari Pembebasan.”. Kebijakan tarif Trump yang semula ditujukan ke banyak negara, kini hanya diberlakukan untuk China, bahkan lebih keras dari sebelumnya.

    Hubungan dagang antara kedua negara pun praktis membeku, dengan China mulai menutup akses terhadap jasa dan hiburan AS.

    Padahal sebelumnya, hubungan awal AS-China berjalan cukup lancar usai Trump menjabat pada akhir 2024 lalu. Trump bahkan mengundang Presiden Xi Jinping ke pelantikannya, yang akhirnya diwakili oleh Wakil Presiden Han Zheng.

    Namun, masa tenang itu tak berlangsung lama. Selama pemerintahan Trump yang pertama, China memiliki sejumlah jalur komunikasi tingkat tinggi yang aktif—salah satunya antara Duta Besar Cui Tiankai dan Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior Trump.

    Kini, jalur sejenis tidak tersedia. Seorang pejabat di Beijing mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu pasti siapa yang menjadi “penanggung jawab” hubungan bilateral di pihak Trump.

    Seorang pejabat pemerintahan Trump menjawab pertanyaan Reuters dengan menyatakan bahwa AS ingin menjaga komunikasi di tingkat kerja, namun tidak akan melanjutkan dialog yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.

    Sebelum pemilu, Duta Besar China Xie Feng dilaporkan mencoba menghubungi Elon Musk, salah satu sekutu penting Trump, namun upaya tersebut gagal, menurut seorang akademisi AS yang baru-baru ini melakukan kunjungan informal ke China. Musk belum memberikan tanggapan atas hal ini.

    Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga tidak berhasil bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio—yang dikenal sebagai pengkritik keras China dan dikenai sanksi oleh Beijing—saat berkunjung ke New York pada Februari lalu untuk memimpin sidang PBB.

    Tidak ada pertemuan resmi antara diplomat tertinggi kedua negara, kecuali satu panggilan telepon dingin pada akhir Januari.

    Upaya Wang untuk bertemu Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz juga menemui jalan buntu, meskipun ia sebelumnya menjalin komunikasi erat dengan Jake Sullivan—termasuk dalam negosiasi pertukaran tahanan yang langka.

    Gedung Putih menganggap bahwa jika pembicaraan ingin diarahkan pada isu perdagangan, maka China seharusnya mengirimkan pejabat ekonomi tingkat tinggi, bukan Menteri Luar Negeri.

    Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan komunikasi dengan China dan menyatakan bahwa Trump ingin langsung berbicara dengan Xi Jinping.

    Trump mengatakan pekan ini bahwa ia bersedia bertemu Xi, yang disebutnya sebagai “teman.” Namun, tidak ada rincian kesepakatan yang dipaparkan.

    Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali bertanya apakah Xi bersedia menghubungi Trump melalui telepon—jawaban yang diterima selalu “tidak.”

    Pakar hubungan internasional Universitas Fudan Zhao Minghao mengatakan bahwa pendekatan seperti itu tidak sesuai dengan pola pembentukan kebijakan China.

    “Biasanya, diperlukan kesepakatan terlebih dahulu di tingkat teknis, baru kemudian bisa dirancang pertemuan puncak,” ujarnya seperti dikutip Reuters, Senin (14/4/2025).

    Kepala Ekonom ING untuk China Lynn Song menambahkan bahwa cara negara-negara yang mencoba bernegosiasi diperlakukan sejauh ini, justru memperkuat alasan bagi China untuk menjauh dari meja perundingan.

    Meskipun beberapa komunikasi masih berlangsung di level teknis, menurut satu pejabat China dan tiga pejabat AS, banyak forum kerja sama yang dibentuk di era Biden—termasuk di bidang perdagangan, keuangan, dan militer—kini dibekukan sepenuhnya.

  • Tarif Trump Ditangguhkan, Tapi China Tetap Dikenai 145%

    Tarif Trump Ditangguhkan, Tapi China Tetap Dikenai 145%

    Jakarta – Apa yang Trump umumkan?

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (09/4) tiba-tiba menunda tarif impor selama 90 hari untuk puluhan negara, kecuali Cina, seminggu setelah mengumumkan sanksi besar terhadap sebagian besar dunia karena praktik perdagangan yang dia anggap tidak adil atau tarif resiprokal.

    Trump justru memperkuat sikapnya terhadap Cina, menaikkan tarif terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia itu menjadi 125%, dengan alasan “kurangnya rasa hormat” dari Beijing.

    Namun, pada Kamis (10/4), Gedung Putih mengklarifikasi bahwa produsen Cina akan dikenai total 145% tarif atas impor ke AS karena adanya tarif 20% yang telah dikenakan lebih awal tahun ini.

    “Suatu saat nanti, semoga dalam waktu dekat, Cina akan menyadari bahwa masa-masa mereka menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi dapat diterima atau berkelanjutan,” tulis Trump di platform Truth Social.

    Namun, Trump kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia “tidak bisa membayangkan” akan menaikkan tarif Cina lebih lanjut.

    Penundaan tarif diumumkan hanya 13 jam setelah tarif tersebut mulai berlaku, tetapi Trump membantah bahwa ia mundur dari keputusannya, dengan mengatakan kepada wartawan bahwa “Anda harus fleksibel.”

    Setelah penundaan itu, S&P 500 melonjak 9,5%, sementara indeks NASDAQ yang didominasi teknologi naik 12,2%, keduanya mencatat salah satu hari terbaik dalam sejarah. Pasar saham Eropa dan Asia juga mengalami reli saat dibuka pada Kamis (10/4).

    “Kami ingin memberi kesempatan pada negosiasi,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pernyataannya di platform X pada Kamis (10/4).

    Mengapa ada penundaan, sementara Cina tidak?

    Trump berada di bawah tekanan besar dari berbagai pihak untuk menunda tarif setelah beberapa hari gejolak di pasar saham global akibat kekhawatiran dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Tarif juga memicu reaksi negatif di pasar obligasi, tempat pemerintah dan perusahaan AS meminjam uang. Investor menjual obligasi atau menuntut bunga yang lebih tinggi karena kepercayaan terhadap AS menurun. Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun sempat menyentuh 4,362%.

    Pengumuman mengejutkan pekan lalu itu telah banyak dikritik oleh para anggota parlemen, pembuat kebijakan, dan pemimpin bisnis di AS dan luar negeri karena terlalu keras dan menciptakan ketidakpastian bagi rantai pasok global, perusahaan, dan konsumen.

    Reaksi negatif ini diyakini berperan penting dalam mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, mengingat potensi krisis keuangan.

    Namun, pemerintahan Trump menyebut penundaan itu sebagai langkah strategis untuk membawa negara-negara lain ke meja perundingan.

    Gedung Putih menyatakan bahwa sekitar 75 negara telah menghubungi AS sejak tarif baru diumumkan minggu lalu untuk membahas kesepakatan dagang baru.

    Beberapa analis mengatakan bahwa dengan mengecualikan Cina dari penundaan tarif dan justru menaikkan tarif impor Cina, Trump berusaha mengisolasi Beijing yang dianggap sebagai musuh utama dalam perdagangan.

    Negara mana saja yang menghadapi penundaan tarif?

    Trump menunda tarif yang dia sebut sebagai tarif “resiprokal” terhadap 60 mitra dagang AS dan UE, yang minggu lalu berkisar dari 46% untuk Kamboja, 32% untuk Indonesia, dan 20% untuk negara anggota UE.

    Namun, para kritikus berpendapat bahwa tarif tersebut tidak dihitung berdasarkan tarif yang dikenakan negara lain terhadap AS.

    Tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan surplus perdagangan negara tersebut dengan AS oleh pemerintahan Trump.

    Meski ada penundaan, tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku untuk semua impor dari negara mana pun.

    Penundaan ini tidak mempengaruhi tarif yang sudah lebih dulu diberlakukan oleh Trump, termasuk untuk baja, aluminium, mobil, dan suku cadang kendaraan.

    Produk energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia secara domestik juga tidak termasuk dalam penundaan ini.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Bagaimana reaksi Cina?

    Cina pada awalnya menunjukkan sikap menantang terhadap kenaikan tarif hingga total 145%, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menulis, “Kami tidak akan mundur,” di platform media sosial X.

    Mao membagikan video pidato menantang dari pemimpin Cina terdahulu Mao Zedong tahun 1953 saat perang dengan Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

    Namun, Kementerian Perdagangan Cina bersikap lebih tenang, menyerukan agar Trump bertemu Beijing “di tengah jalan.”

    Juru bicara kementerian, He Yongqian, mengatakan Cina ingin bernegosiasi “berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan konsultasi.”

    Kantor berita Bloomberg melaporkan bahwa pimpinan tertinggi Cina mengadakan pertemuan pada Kamis (10/04) untuk merumuskan rencana stimulus tambahan guna mendongkrak perekonomian, yang memang sudah lesu sebelum perang dagang dimulai.

    Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

    Penundaan selama 90 hari ini akan berakhir pada awal Juli, memberi waktu yang sangat terbatas bagi AS dan mitra dagangnya untuk merundingkan kebijakan perdagangan yang lebih sesuai dengan kepentingan Washington.

    Trump sebelumnya dua kali menunda tarif terhadap Kanada dan Meksiko, dan secara teori bisa saja memperpanjang kembali penundaan untuk negara lain.

    Mengenai tarif besar yang kini dihadapi eksportir Cina, Trump mengatakan resolusi dengan Beijing tetap mungkin terjadi.

    “Kesepakatan akan dibuat dengan Cina. Kesepakatan akan dibuat dengan setiap negara lainnya,” katanya, meskipun ia menambahkan bahwa para pemimpin China “tidak tahu bagaimana cara menanganinya.”

    Namun, pejabat AS mengatakan mereka akan memprioritaskan pembicaraan dengan negara seperti Vietnam, Jepang, Korea Selatan, dan negara lain yang menginginkan kesepakatan.

    “Ini akan tercatat dalam sejarah Amerika sebagai hari negosiasi perdagangan terbesar yang pernah kami miliki,” kata penasihat perdagangan senior Trump, Peter Navarro, Rabu malam.

    “Kami berada dalam posisi yang sangat baik untuk 90 hari ke depan,” ujarnya kepada ABC News.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini