Xcloud.id

Tag: Mao Ning

  • China Buka Suara usai Dituding WHO Tutup-tutupi Data Terkait COVID-19

    China Buka Suara usai Dituding WHO Tutup-tutupi Data Terkait COVID-19

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya telah membagikan data dan hasil penelitian terkait COVID-19 paling banyak di dunia.

    Hal ini menanggapi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta China memberikan lebih banyak informasi dan akses terkait asal-usul COVID-19. Dalam pernyataannya, WHO meminta China untuk berbagi data dan akses sehingga dapat memahami asal-usul COVID-19.

    “Ini adalah keharusan moral dan ilmiah,” tulis WHO dalam pernyataan pada Senin (30/12/2024).

    Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, menegaskan bahwa China selalu berpegang pada keterbukaan dan transparansi ilmiah.

    “Dan telah secara aktif mendukung dan berpartisipasi dalam penelusuran ilmiah. Sementara itu, dengan tegas menentang segala bentuk manipulasi politik,” tutur Mao Ning yang dikutip dari Global Times.

    Dalam jumpa pers rutin pada Selasa (31/12), setelah wabah COVID-19, China telah berbagi informasi tentang epidemi dan urutan genetik virus dengan WHO dan komunitas internasional.

    Mao mengungkapkan bahwa China adalah satu-satunya negara yang mengundang kelompok pakar internasional WHO ke negaranya beberapa kali untuk melakukan kerja sama dalam penelusuran asal-usul COVID-19.

    “Dan satu-satunya negara yang telah mengorganisasi para pakar untuk berbagi kemajuan penelusuran dengan WHO beberapa kali,” lanjutnya.

    Menurut Mao, para pakar internasional dari WHO telah menyatakan berkali-kali bahwa selama kunjungan mereka di China, mereka telah mengunjungi semua lokasi yang dituju, bertemu dengan semua orang yang dituju, dan meninjau semua materi yang relevan.

    Mereka juga mengatakan bahwa keterbukaan dan transparansi pihak China telah melampaui harapan mereka.

    “Saat ini, semakin banyak petunjuk di komunitas ilmiah internasional yang mengarah pada asal-usul COVID-19 dalam skala global, dan pekerjaan penelusuran harus mengadopsi pendekatan global di berbagai negara dan wilayah,” jelas Mao.

    “China bersedia bekerja sama secara global untuk memajukan penelitian penelusuran ilmiah dan berkontribusi aktif dalam pencegahan penyakit menular di masa mendatang,” pungkasnya.

    (sao/kna)

  • Asal Usul Covid-19 Belum Diketahui, WHO Desak China Transparan

    Asal Usul Covid-19 Belum Diketahui, WHO Desak China Transparan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak China memberikan lebih banyak informasi mengenai asal-usul Covid-19.

    Hingga kini, asal mula penyakit yang menjadi pandemi di seluruh dunia itu belum diketahui sejak pertama muncul pada 2019 lalu.

    Dalam sebuah pernyataan pada Senin (30/12), WHO menyatakan pihaknya terus meminta China untuk berbagi data dan akses mengenai Covid-19.

    “Kami terus meminta China untuk berbagi data dan akses sehingga kami bisa memahami asal-usul Covid-19. Ini merupakan keharusan moral dan ilmiah,” demikian pernyataan WHO.

    WHO menekankan China harus transparan, berbagi, dan bekerja sama dengan negara-negara lain guna mencegah dan mengantisipasi epidemi maupun pandemi meledak di masa mendatang.

    WHO pun mengingatkan bahwa lima tahun lalu, tepatnya pada 2019, China mencatat kasus virus pneumonia di Wuhan, yang dalam beberapa waktu ke depan menggemparkan dan memengaruhi kehidupan umat manusia.

    Kementerian Luar Negeri China sudah buka suara mengenai permintaan WHO. Kemlu Beijing menyatakan bahwa Negeri Tirai Bambu selalu terbuka dan berpartisipasi dalam penelitian ilmiah mengenai penelusuran asal-usul Covid-19.

    “Lima tahun lalu China membagikan informasi epidemi dan urutan gen virus kepada WHO dan komunitas internasional,” kata juru bicara Kemlu China Mao Ning, seperti dikutip AFP.

    “Tanpa menahan diri, kami berbagi pengalaman pencegahan, pengendalian, dan pengobatan kami,” katanya kepada wartawan saat konferensi pers rutin.

    Selama pandemi Covid-19 dulu, WHO berulang kali mengkritik otoritas China yang dinilai kurang transparan dan tak mau bekerja sama.

    Sebuah tim spesialis yang dipimpin WHO dan didampingi perwakilan China pun akhirnya melakukan penyelidikan terhadap asal-usul pandemi Covid-19 ketika awal 2021.

    Dalam laporan bersama, mereka meyakini gagasan bahwa virus ini telah ditularkan melalui hewan perantara dari kelelawar ke manusia, yang kemungkinan bermula di pasar.

    Para penyelidik sejak itu belum kembali ke China dan seiring dengan itu pejabat WHO berulang kali meminta agar China memberikan data tambahan, dikutip dari CNN.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • AS Tuduh China Sponsori Hacker Retas Dokumen Kemenkeu, Beijing Sewot

    AS Tuduh China Sponsori Hacker Retas Dokumen Kemenkeu, Beijing Sewot

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat menuduh China mensponsori peretas atau hacker untuk membobol data Kementerian Keuangan hingga mencuri dokumen.

    Peristiwa peretasan itu tertuang dalam surat Kemenkeu yang ditujukan ke parlemen dan ditinjau Reuters pada Senin (30/12). Mereka menilai peretasan tersebut sebagai “insiden besar.”

    “Berdasarkan indikator yang tersedia, insiden tersebut terkait dengan pelaku Advanced Persistent Threat (APT) yang disponsori negara China,” demikian tulisan di surat tersebut.

    Menurut surat itu pula, para peretas membobol penyedia layanan keamanan siber pihak ketiga BeyondTrust dan bisa mengakses dokumen yang tak dirahasiakan.

    Peretas kemudian memperoleh akses ke kunci yang digunakan vendor dalam mengamankan layanan berbasis cloud. Layanan ini digunakan untuk memberikan dukungan teknis dari jarak jauh bagi pengguna akhir Kantor Kementerian Keuangan.

    Dengan akses kunci yang dicuri, pelaku bisa membahayakan keamanan layanan, mengakses dari jarak jauh stasiun kerja pengguna di Kemenkeu dan mengakses dokumen tidak rahasia.

    Kemenkeu mengetahui insiden pembobolan itu dari BeyondTrust pada 8 Desember. Mereka lalu bekerja sama untuk menilai dampak peretasan tersebut.

    Menanggapi tuduhan AS, China murka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan klaim tersebut tak masuk akal.

    “Kami menyatakan posisi kami berkali-kali mengenai tuduhan tak berdasar yang tak punya bukti,” kata Mao Ning, Selasa (31/12), dikutip AFP.

    China, lanjut dia, selalu menentang semua bentuk serangan apapun dari peretas.

    “Dan kami bahkan lebih menentang penyebaran informasi palsu terhadap China untuk tujuan politik,” imbuh Mao Ning.

    Kementerian Keuangan AS sebelumnya menuduh aktor China melakukan serangan siber ke lembaga ini. Mereka

    Menurut mereka serangan tersebut menyebabkan akses ke beberapa stasiun kerja dan beberapa dokumen yang bukan kategori rahasia dari Jarak jauh.

    Serangan siber itu, lanjut Kemenkeu AS, juga membahayakan penyedia layanan keamanan.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tiongkok Kecam ‘Campur Tangan’ AS atas Hadiah Uang untuk Hong Kong – Halaman all

    Tiongkok Kecam ‘Campur Tangan’ AS atas Hadiah Uang untuk Hong Kong – Halaman all

    Tiongkok Kecam ‘Campur Tangan’ AS atas Hadiah Uang untuk Hong Kong

    TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menekankan “urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri Tiongkok.”

    Tiongkok mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat pada hari Jumat, dengan menyatakan bahwa mereka “tidak akan menoleransi campur tangan,” menyusul kecaman Departemen Luar Negeri AS terhadap pengumuman Hong Kong tentang hadiah bagi enam aktivis yang tinggal di luar negeri.

    AS menggambarkan tindakan itu sebagai “bentuk penindasan transnasional.”

    Pada hari Selasa, Hong Kong mengumumkan hadiah sebesar HK$1 juta (sekitar $130.000) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan enam orang yang saat ini tinggal di luar negeri, yang dituduh oleh otoritas kota melakukan pelanggaran keamanan nasional.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan pada hari Kamis bahwa “penerapan undang-undang keamanan nasional Hong Kong secara ekstrateritorial merupakan bentuk penindasan transnasional yang mengancam kedaulatan AS dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental orang-orang di seluruh dunia.”

    Pada hari Jumat, Tiongkok menekankan bahwa penerapan hukum ekstrateritorial “sepenuhnya sejalan dengan hukum internasional dan praktik standar,” dan menuduh Amerika Serikat “menyalahgunakan konsep keamanan nasional.”

    “China sangat tidak puas dan menentang keras [ini]. Urusan Hong Kong adalah urusan internal China, dan kami tidak menoleransi campur tangan dan campur tangan dari kekuatan eksternal mana pun,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam jumpa pers rutin.

    “Kami mendesak pihak AS untuk sungguh-sungguh menghormati kedaulatan Tiongkok dan hukum Hong Kong, serta berhenti mendukung tokoh-tokoh anti-Tiongkok yang menebar kekacauan di Hong Kong,” katanya.

    Pengumuman hadiah Hong Kong minggu ini menandai ketiga kalinya pihak berwenang menawarkan hadiah sebesar HK$1 juta untuk bantuan menangkap individu yang dicari atas tuduhan keamanan nasional.

    Miller mengonfirmasi bahwa beberapa aktivis dalam daftar terbaru berdomisili di Amerika Serikat.

    Hadiah-hadiah tersebut sebagian besar dianggap simbolis karena diberikan kepada orang-orang yang tinggal di negara-negara yang kecil kemungkinannya mengekstradisi aktivis politik ke Hong Kong atau China.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • China Ngamuk ke AS Gegara Hong Kong, Ada Apa?

    China Ngamuk ke AS Gegara Hong Kong, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – China mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat (AS) pada Jumat (27/12/2024). Hal ini terjadi lantaran Beijing menyebut Washinton ikut campur tangan terkait pengumuman hadiah untuk penangkapan pegiat demokrasi di Hong Kong.

    “China sangat tidak puas dan dengan tegas menentang (ini),” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning kepada wartawan dalam jumpa pers rutin, seperti dikutip AFP.

    “Urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri China, dan kami tidak menoleransi campur tangan dan campur tangan oleh kekuatan eksternal mana pun,” tambahnya.

    Sebelumnya Hong Kong mengumumkan hadiah sebesar HK$1 juta atau sekitar Rp 2 miliar bagi orang yang mengetahui informasi terkait para pegiat demokrasi yang bermarkas di luar negeri.

    Pihaknya menerima informasi yang mengarah pada penangkapan enam orang yang dituduh melakukan kejahatan keamanan nasional, termasuk menghasut pemisahan diri, subversi, dan berkolusi dengan pasukan asing.

    Pihak berwenang juga mengatakan mereka akan membatalkan paspor tujuh orang lainnya yang telah diberi hadiah, termasuk mantan anggota parlemen Ted Hui dan Dennis Kwok, demikian dilaporkan media lokal.

    Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (26/12/2024) merespon ini dengan menyebut pengumuman Hong Kong tentang hadiah bagi enam pegiat demokrasi yang bermarkas di luar negeri “merupakan bentuk penindasan transnasional.”

    “Penerapan undang-undang keamanan nasional Hong Kong secara ekstrateritorial merupakan bentuk penindasan transnasional yang mengancam kedaulatan AS dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental orang-orang di seluruh dunia,” kata Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

    Perbedaan pendapat politik di Hong Kong secara efektif ditumpas oleh undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020 setelah protes besar-besaran yang terkadang disertai kekerasan.

    Banyak tokoh oposisi melarikan diri ke luar negeri, sementara yang lain telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun.

    Pengumuman hadiah Hong Kong minggu ini merupakan ketiga kalinya pihak berwenang menawarkan hadiah sebesar HK$1 juta untuk membantu menangkap orang-orang yang dicari atas tuduhan keamanan nasional.

    Beijing minggu ini membela hadiah tersebut karena diberikan “sesuai dengan hukum.”

    “Hong Kong adalah masyarakat yang diatur oleh aturan hukum, dan tidak seorang pun memiliki hak istimewa di luar hukum,” kata Mao Ning pada Selasa.

    Hadiah tersebut sebagian besar dianggap simbolis mengingat hadiah tersebut diberikan kepada orang-orang yang tinggal di negara-negara yang tidak mungkin mengekstradisi aktivis politik ke Hong Kong atau China.

    Mereka yang terkena dampak termasuk Carmen Lau yang berusia 29 tahun, mantan anggota dewan distrik yang sekarang tinggal di Inggris, mantan pencatat jajak pendapat Chung Kim-wah, dan Victor Ho Leung-mau, seorang YouTuber berusia 69 tahun yang sekarang tinggal di Kanada.

    (pgr/pgr)

  • Makin Panas, China Ancam Filipina Gegara Mau Beli Rudal Typhon AS

    Makin Panas, China Ancam Filipina Gegara Mau Beli Rudal Typhon AS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    China mengeluarkan ancaman kepada Filipina yang berencana sistem rudal Typhon buatan Amerika Serikat sehingga membuat situasi Laut China Selatan (LCS) memanas.

    Beijing memperingatkan Filipina untuk segera kembali ke “kemajuan damai” dan menyatakan keputusan Manila untuk mengerahkan sistem rudal jarak menengah meningkatkan risiko perlombaan senjata di kawasan.

    Sistem rudal Typhon yang juga bisa dilengkapi dengan rudal jelajah dan mampu menargetkan wilayah China telah diujicobakan pada latihan militer antara AS dan Filipina awal tahun ini.

    Ketegangan antara China dan Filipina semakin tinggi lantaran sengketa sejumlah wilayah di Laut China Selatan. Filipina pun menguatkan kerja sama militer mereka dengan sekutu terkuatnya, AS.

    Juru bicara Kementerian China Mao Ning kemudian menyampaikan peringatan serius kepada Filipina.

    “Dengan bekerja bersama Amerika Serikat mengenalkan Typhon, Filipina telah menyerahkan keamanan dan pertahanan nasionalnya ke pihak lain. Itu juga meningkatkan risiko konfrontasi geopolitik dan perlombaan senjata di kawasan, menimbulkan ancaman atas perdamaian regional dan keamanan,” kata Mao Ning dilansir dari Reuters.

    “Kami sekali lagi menyarankan Filipina bahwa satu-satunya pilihan yang tepat untuk menjaga keamanan adalah mematuhi kemajuan otonomi strategis, rasa bertetangga yang baik dan perdamaian,” ia menambahkan.

    Ia kemudian menegaskan bahwa China tidak akan tinggal diam apabila kepentingannya menyangkut keamanan terancam.

    Kedutaan besar Filipina di Beijing belum merespons permintaan Reuters terkait tanggapan terhadap pernyataan China.

    China mengklaim seluruh Laut China Selatan menjadi teritori negara itu sehingga menimbulkan protes dari sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Filipina.

    (bac/bac)

  • Indonesia Masuk 9 Negara yang Disetujui Jadi Mitra BRICS

    Indonesia Masuk 9 Negara yang Disetujui Jadi Mitra BRICS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia termasuk salah satu dari sembilan negara yang disetujui sebagai mitra BRICS. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (24/12).

    “Daftar negara mitra BRICS yang akhirnya disetujui, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Uzbekistan dan Uganda,” kata Mao Ning, seperti dilansir Antara, Rabu (25/12).

    Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di Kazan, Rusia pada Oktober lalu, Mao Ning menyatakan bahwa para pemimpin negara BRICS telah mencapai konsensus penting tentang pembentukan mekanisme negara mitra, yang merupakan tonggak dalam proses pengembangan BRICS setelah perluasan keanggotaan tahun sebelumnya.

    “Setelah KTT itu, China secara aktif bekerja sama dengan Rusia, negara ketua BRICS tahun ini agar dapat menerapkan mekanisme tersebut dengan negara BRICS lainnya,” bebernya.

    Mao Ning mengatakan bahwa keberadaan negara-negara mitra dalam BRICS, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara negara anggota ke level yang lebih tinggi.

    “Mekanisme BRICS memiliki representasi yang lebih besar dan BRICS melihat daya tarik dan pengaruhnya tumbuh lebih menonjol, menjadi platform utama untuk mempromosikan solidaritas dan kerja sama antara negara-negara Selatan,” kata Mao Ning.

    Dia menambahkan, China siap bekerja sama dengan negara-negara anggota BRIC dan negara-negara mitra lainnya untuk mengikuti semangat keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

    “Selain itu agar dapat memperluas kerja sama praktis di berbagai bidang, memajukan pengembangan kerja sama BRICS yang lebih besar dan berkualitas tinggi sekaligus mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia,” terangnya.

    Berdiri pada 2009, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Aftica), yang menyusul bergabung pada 2011, yang kemudian membentuk akronim dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Kini, blok BRICS kian luas yakni mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, tapi kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS.

    Rusia saat ini menjadi ketua bergilir blok tersebut sejak 1 Januari 2024. Tahun ini dimulai dengan masuknya anggota baru ke dalam asosiasi tersebut, Indonesia pun sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS.

    Negara-negara BRICS dalam beberapa tahun terakhir ini meningkatkan langkah-langkah untuk menurunkan ketergantungan mereka pada dolar AS dalam melakukan perdagangan internasional.
    BRICS bertujuan untuk memakai mata uang mereka sendiri demi mematahkan hegemoni dolar dalam perdagangan internasional.

    (wiw/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • Alasan Filipina Mau Beli Rudal Typhon AS yang Bikin China Marah

    Alasan Filipina Mau Beli Rudal Typhon AS yang Bikin China Marah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Militer Filipina pada Senin (23/12) menyatakan hendak membeli rudal Typhon dari Amerika Serikat.

    Kepala Staf Angkatan Darat Filipina Letnan Jenderal Roy Galido mengatakan pihaknya akan mengakuisisi Typhon milik AS yang saat ini tengah dikembangkan oleh militer.

    “Rencananya akan diakuisisi karena kami melihat kelayakan dan fungsinya dalam konsep implementasi pertahanan kepulauan kami,” kata Roy.

    Roy menambahkan, pembelian Typhon dari AS tersebut bertujuan untuk melindungi kawasan maritim Filipina.

    “Dalam skenario itu, platform Typhon akan melindungi aset angkatan laut kami,” kata Roy dilansir AFP.

    “Kami perlu berkontribusi untuk [pertahanan kepentingan Filipina] dengan memiliki platform ini untuk dapat membantu layanan utama yang akan fokus pada domain maritim dan udara,” tambah Galido.

    Rencana pembelian Typhon dari AS oleh Filipina ini menuai kecaman dari China. Beijing menyebut keputusan itu bisa memicu “perlombaan senjata” di kawasan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan rencana Filipina untuk membeli Typhon buatan Washington merupakan langkah provokatif dan berbahaya.

    “Pengenalan sistem rudal jarak menengah oleh Filipina adalah langkah provokatif dan berbahaya. [Langkah tersebut bisa] memicu konfrontasi geopolitik dan perlombaan senjata,” kata Mao Ning.

    Typhon sendiri merupakan sistem peluncur jarak menengah yang diproduksi oleh perusahaan alutsista asal AS, Lockheed Martin.

    Sistem peluncur rudal ini bisa meluncurkan rudal dengan jangkauan maksimal 480 kilometer.

    (gas/bac)

  • China Ingatkan Risiko Besar Gegara Filipina Mau Beli Rudal Typhon AS

    China Ingatkan Risiko Besar Gegara Filipina Mau Beli Rudal Typhon AS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    China memperingatkan risiko besar dari rencana Filipina membeli sistem rudal Typhon Amerika Serikat.

    Beijing menyebut keputusan itu bisa memicu “perlombaan senjata” di kawasan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan rencana Filipina untuk membeli Typhon buatan Washington merupakan langkah provokatif dan berbahaya.

    “Pengenalan sistem rudal jarak menengah oleh Filipina adalah langkah provokatif dan berbahaya. [Langkah tersebut bisa] memicu konfrontasi geopolitik dan perlombaan senjata,” kata Mao Ning, seperti dikutip dari AFP.

    Pada Senin (23/12), militer Filipina menyatakan hendak membeli Typhon AS untuk melindungi kawasan maritimnya.

    Kepala Staf Angkatan Darat Filipina Letnan Jenderal Roy Galido mengatakan pihaknya akan mengakuisisi Typhon milik AS yang saat ini tengah dikembangkan oleh militer.

    “Rencananya akan diakuisisi karena kami melihat kelayakan dan fungsinya dalam konsep implementasi pertahanan kepulauan kami,” kata Roy.

    Awal tahun ini, Angkatan Darat AS mengerahkan Typhon di Filipina utara untuk latihan militer gabungan tahunan. Setelah latihan selesai, militer AS meninggalkan sistem rudal jarak menengah tersebut di sana.

    Sejak saat itu, Filipina telah berlatih menggunakan sistem rudal tersebut. Kehadiran Typhon di Filipina sendiri telah membuat murka China karena dinilai mengganggu stabilitas di Asia.

    Selama beberapa bulan terakhir, Filipina dan China kerap berkonfrontasi karena masalah terumbu karang dan perairan di Laut China Selatan.

    Beijing mengeklaim Laut China Selatan adalah wilayahnya, namun pengadilan internasional menyatakan klaim China tak memiliki dasar hukum.

    China tak pernah menyetujui keputusan pengadilan arbitrase dan terus mempertahankan posisi negara itu di LCS sesuai klaim.

    (blq/bac)

  • Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Selatan belakangan ini menuai sorotan usai mengalami peristiwa politik paling dramatis lantaran Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Meski begitu, status darurat militer ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer. Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon mundur makin mengemuka.

    Berikut beberapa fakta terkini terkait dinamika politik di Negeri Gingseng itu usai Presiden Yoon mencabut darurat militer.

    Yoon membela diri

    Presiden Yoon menganggap keputusannya menerapkan darurat militer sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.

    Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.

    Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”

    Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.

    “Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.

    Darurat militer diduga karena spionase China

    Presiden Yoon membenarkan darurat militer sebagai cara melindungi negara dengan menyebut warga China menjadi mata-mata.

    “Kelompok besar partai oposisi kini bahkan mengancam keamanan nasional dan keselamatan social,” kata Yoon, dikutip Korea Herald.

    Oposisi itu adalah Partai Demokratik yang menguasai parlemen. Yoon dan anggota legislatif ini kerap menemui jalan buntu soal agenda pemerintahan.

    Dia lalu mengatakan warga China ini merekam instalasi militer Korsel. Foto-foto itu ditemukan di ponsel dan laptop tiga warga China tersebut.

    “Misalnya, tiga warga negara China tertangkap menerbangkan pesawat tak berawak dan memfilmkan kapal induk Amerika Serikat yang berlabuh di Busan pada Juni,” ujar Yoon.

    Yoon juga membeberkan kasus lain yang dianggap berkaitan spionase. Pada November, salah satu warga China berusia 40-an tertangkap sedang merekam markas besar Badan Intelijen Nasional dengan drone.

    Sementara Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan sangat terkejut dengan tuduhan Yoon.

    Upaya dimakzulkan

    Partai oposisi parlemen Korea Selatan, Partai Demokratik (DP) menyiapkan upaya pemakzulan kedua Presiden Yoon imbas drama darurat militer.

    DP berencana melaporkan usulan mosi pemakzulan kedua Presiden Yoon ke Majelis Nasional Korsel pada Kamis (12/12). Sementara itu, pemungutan suara untuk mosi tersebut bakal dilakukan pada Sabtu (14/12).

    Dukungan pemakzulan Presiden Yoon juga datang dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Ketua PPP, Han Dong Hoon, menyerukan agar para anggota parlemen Korsel mendukung pemakzulanYoon di berdasarkan “keyakinan mereka sendiri.”

    “Kita harus menghentikan kekacauan lebih lanjut. Hanya ada satu metode yang efektif sekarang,” ujar Han dalam konferensi pers yang dihelat pada Kamis (12/12), seperti dikutip Yonhap.

    “Dalam pemungutan suara (mosi pemakzulan) berikutnya, anggota parlemen partai kita harus memasuki ruang sidang dan mengambil bagian dalam pemungutan suara berdasarkan keyakinan dan hati nurani mereka sendiri,” lanjutnya.

    Untuk bisa meloloskan pemakzulan ini, oposisi harus mengantongi dua pertiga atau 200 suara. Di pemakzulan pertama, mosi itu gagal karena PPP walk out saat voting. Namun, di pemakzulan mendatang mereka diperkirakan bakal memberi suara.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Yoon disebut ogah mundur

    Presiden Yoo disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Sumber di kantor kepresidenan Korsel memberi tahu partai berkuasa People Power Party (PPP) bahwa Yoon siap menghadapi pemakzulan kedua dan akan memperjuangkan kasus itu di pengadilan.

    Anggota Dewan Tertinggi PPP, Kim Jong Hyuk, mengonfirmasi sikap Yoon saat wawancara dengan media lokal Korsel, SBS.

    “Meski tidak ada pernyataan resmi yang dibuat, berdasarkan kontak saya dari kantor kepresidenan, sepertinya Yoon berpikir ‘tak akan ada pengunduran diri di situasi sekarang, saya tak akan mundur secara suka rela,” kata Kim, dikutip Korea Times, Rabu (11/12).

    Dugaan Yoon bersikap seperti itu bertentangan dengan partai dia yang sedang mengatur pengunduran diri presiden Korsel tahun depan.

    PPP juga menyatakan pemilihan umum dadakan akan digelar pada April usai Yoon mundur.

    Menlu Korsel ungkap dampak serius

    Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae Yul mengatakan darurat militer yang semat ditetapkan Presiden Yoon ini akan berdampak ke misi diplomatik negara.

    Cho menyebut deklarasi itu berdampak “secara serius” ke diplomasi Korsel.

    “Saya kira ada dampak yang serius,” kata Cho saat hadir di sesi interpelasi di Majelis Nasional pada Jumat (13/12), dikutip Yonhap.

    Dia lalu berujar, “Kami akan memperkuat aliansi Korsel-AS dan fokus pada pemulihan komunitas internasional.”

    Protes menggema di mana-mana

    Pelbagai elemen warga Korsel melakukan protes imbas drama darurat militer ini. Salah satunya protes hadir dari ribuan warga Korsel yang beramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/12) lalu.

    Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para pedemo meneriakkan slogan “tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol.

    Kemudian para selebritas Korea Selatan turut mendukung pemakzulan Preaiden Yoon. Mantan anggota IZ*ONE Lee Chae-yeon menentang anggapan bahwa para selebritas harus menjauh dari politik pada akhir pekan lalu atau ketika ratusan ribu orang berkumpul di depan Majelis Nasional mendesak pemakzulan Yoon Suk Yeol.

    “Apakah saya tidak dalam posisi untuk berbicara politik? Lalu posisi apa yang memenuhi syarat?” tulisnya di platform penggemar daring sebagai bentuk menunjukkan tekadnya, seperti diberitakan Korea Times, Selasa (10/12).

    Yuri Girls’ Generation ikut memberikan dukungan kepada para penggemarnya yang ikut turun ke jalan dalam demonstrasi pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

    Diberitakan Star News Korea pada Rabu (12/12), Yuri mengunggah pesan kepada para penggemarnya di media sosial setelah mengetahui banyak pendemo menggunakan lightstick Girls’ Generation dan mengumandangkan lagu Into the New World milik girl group tersebut.