Xcloud.id

Tag: Mao Ning

  • Apa Untung-Rugi China Usai Penangkapan Nicolas Maduro?

    Apa Untung-Rugi China Usai Penangkapan Nicolas Maduro?

    Jakarta –

    Beberapa jam setelah penangkapan kontroversial Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat akhir pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan “sangat terkejut” atas “penggunaan kekuatan yang melanggar secara terang-terangan terhadap negara berdaulat.”

    Beijing juga menyampaikan pesan kepada negara-negara Amerika Latin dan Karibia, yang disebutnya “teman baik dan mitra baik,” tentang kesediaan penguasa Tiongkok untuk bekerja sama dalam “menavigasi lanskap internasional yang berubah dengan solidaritas dan koordinasi.”

    Dalam kritik terhadap Washington, Cina berusaha mengesankan diri sebagai adidaya global yang bertanggung jawab. Pernyataan itu, menurut para analis, kemungkinan menggema di seluruh Amerika Latin. Dengan kembalinya Doktrin Monroe di bawah Presiden AS Donald Trump — yang lebih dari dua abad lalu menegaskan supremasi Washington di Belahan Barat — penangkapan Maduro dipandang sebagai peringatan serius sekaligus demonstrasi kekuatan.

    William Yang, analis senior Asia Timur Laut di think tank International Crisis Group, mengatakan Beijing kemungkinan akan memanfaatkan kekhawatiran ini untuk menantang posisi internasional AS dan “memperdalam pengaruhnya di negara-negara berkembang.” Dia menambahkan, Cina juga akan “memantau secara dekat bagaimana AS menangani situasi di Venezuela dalam minggu dan bulan mendatang.”

    Putusnya hubungan dengan Caracas

    Penangkapan paksa Maduro — seorang sekutu penting Beijing di Amerika Latin — bisa berdampak signifikan pada ekonomi kedua terbesar dunia itu.

    Bersama Maduro, Cina membangun “kemitraan strategis sepanjang waktu” dan menjadi pembeli minyak terbesar Venezuela setelah sanksi AS meningkat pada 2019. Cina juga menjual senjata kepada sang diktatur — dengan total pengiriman senilai USD615 juta antara 2009 hingga 2019, menurut perkiraan AS. Lebih penting lagi, Cina menghujani Maduro dengan utang bernilai miliaran dolar, yang belum lunas dibayar.

    Menurut AidData, total pinjaman Tiongkok ke Venezuela mencapai USD105,5 miliar, termasuk USD17–19 miliar dari program “oil-for-loans” milik Bank Pembangunan Cina.

    Setelah kejatuhannya, media-media AS melaporkan bahwa Trump menuntut pemerintahan sementara Venezuela memutus hubungan ekonomi dengan Cina, Rusia, Iran, dan Kuba. Di media sosial, dia menyatakan Venezuela akan menyerahkan 30 hingga 50 juta barel minyak kepada AS.

    Beijing mengecam operasi penangkapan Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional. “Penggunaan kekuatan terang-terangan oleh AS terhadap Venezuela dan tuntutannya ‘America First’ ketika Venezuela mengelola sumber daya minyak sendiri adalah contoh tipikal aksi intimidasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, dalam konferensi pers.

    Kemarahan Tiongkok bersifat simbolik

    Namun para analis menilai retorika Beijing perlu dibaca dengan hati-hati.

    “Cina tidak peduli pada hukum internasional,” kata Elizabeth Freund Larus, adjunct senior fellow di Pacific Forum, mengacu pada sikap militer Beijing di Laut Cina Selatan dan keengganannya mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. “Kita bisa menerjemahkan peringatan Beijing ke Washington sebagai tuntutan bahwa ‘Cina ingin uangnya kembali!’ dan ‘menuntut agar AS tetap mengalirkan minyak Venezuela ke Cina!’” tambahnya.

    Meski bahasa yang digunakan keras, Cina sejauh ini belum melakukan tindakan nyata sebagai balasan atas serangan AS ke Venezuela. “Beijing kemungkinan tidak akan melangkah lebih jauh dari ekspresi simbolik ketidaksetujuan,” kata Ryan Hass, direktur John L. Thornton China Center di Brookings Institution. Dia menambahkan, insiden ini tidak diperkirakan mengubah arah hubungan AS-Cina secara signifikan. “Tindakan AS di Venezuela hanya akan memengaruhi hubungan kedua negara jika membuat Amerika terseret dan terjebak dalam kekacauan di Venezuela.”

    Venezuela jadi contoh untuk Taiwan?

    Penangkapan Maduro akhir pekan lalu dipantau erat di media sosial di Cina. Insiden di seberang Pasifik itu mengundang komentar netizen ultranasionalis, bahwa AS sedang menunjukkan contoh cara menangani ketegangan dengan Taiwan. Baru pada pergantian tahun, Presiden Xi Jinping menegaskan tekad menyatukan pulau tersebut, terlepas dari ancaman AS.

    Ketika diminta komentar tentang spekulasi Taiwan pada Senin lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menegaskan kembali garis resmi Beijing bahwa masalah Taiwan adalah “urusan internal” dan “tidak ada kekuatan eksternal yang berhak mencampuri.”

    Namun para analis menekankan situasi Venezuela dan Taiwan sulit dibandingkan. “Venezuela adalah negara yang hancur dan dipimpin oleh seorang penguasa otoriter. Taiwan adalah demokrasi yang hidup,” kata Hass. “Cina tidak bisa mencapai tujuan di Taiwan hanya dengan menangkap pemimpin terpilihnya.”

    Elizabeth Freund Larus menambahkan, “Beijing telah berniat mengambil Taiwan jauh sebelum ini dan akan tetap berniat setelah ini. Cina belum melakukannya karena belum ada jaminan kesuksesan. Tapi hari itu semakin dekat, terlepas dari Trump.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Beijing –

    Pemerintah China melontarkan kritikan terhadap rencana Jepang menempatkan rudal di sebuah pulau di dekat Taiwan, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat. Beijing menyebut rencana Tokyo itu sebagai upaya disengaja untuk “menciptakan ketegangan regional dan memprovokasi konfrontasi militer”.

    Kritikan itu muncul di tengah krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara China dan Jepang, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengatakan pada bulan ini bahwa serangan hipotetis Beijing terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    “Kekuatan sayap kanan di Jepang … membawa Jepang dan kawasan menuju bencana,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin, seperti dilansir Reuters, Senin (24/11/2025).

    “Beijing bertekad dan mampu menjaga kedaulatan teritorial nasionalnya,” tegasnya.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11) yang mengatakan bahwa rencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara di pangkalan militer di Yonaguni, pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari lepas pantai Timur, “terus bergerak maju”.

    Koizumi menjelaskan bahwa penempatan rudal itu bertujuan untuk melindungi Yonaguni. “Kita meyakini bahwa keberadaan unit ini akan mengurangi kemungkinan serangan bersenjata terhadap negara kita,” ucapnya.

    Mao, dalam tanggapannya, mengkritik rencana penempatan rudal di pulau berpenghuni yang letaknya paling barat di Jepang tersebut.

    “Langkah ini sangat berbahaya dan seharusnya menimbulkan kekhawatiran serius di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional,” kritik Mao.

    Perselisihan diplomatik terbaru ini memicu krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada Jumat (21/11), China mengadukan perselisihan diplomatik dengan Jepang ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui surat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

    Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam suratnya kepada Guterres, menuduh Tokyo mengancam “intervensi bersenjata” terkait Taiwan.

    Fu juga menuduh Takaichi telah melakukan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional” dan norma-norma diplomatik ketika dia mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Presiden Taiwan Unggah Foto Makan Sushi, Tunjukkan Dukungan untuk Jepang

    Presiden Taiwan Unggah Foto Makan Sushi, Tunjukkan Dukungan untuk Jepang

    Jakarta –

    Foto-foto Presiden Taiwan Lai Ching-te memegang sepiring sushi diunggah di media sosial sebagai bentuk dukungan untuk Tokyo. Unggahan foto Lai makan sushi setelah laporan bahwa China akan menghentikan impor makanan laut Jepang.

    Dilansir AFP, Kamis (20/11/2025), perselisihan antara Jepang dan Tiongkok dipicu oleh Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, yang bulan ini mengisyaratkan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan.

    China mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau yang berpemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya.

    Lai, seorang pembela kedaulatan Taiwan yang vokal dan dibenci oleh Tiongkok, menuduh Beijing sangat memengaruhi perdamaian regional dalam perselisihan yang semakin memanas ini. Sebuah foto Lai yang tersenyum sambil memegang sepiring sushi diunggah di halaman Facebook-nya.

    “Makan siang hari ini adalah sushi dan sup miso,” demikian bunyi pesan yang diunggah bersama foto tersebut, disertai tagar #Yellowtail dari Kagoshima dan kerang dari Hokkaido.

    Foto-foto serupa diunggah di akun X milik Lai, dengan pesan dan tagar berbahasa Jepang. Sebuah video Lai yang mengisyaratkan kepada para pengikutnya bahwa sekarang “mungkin saat yang tepat untuk menikmati masakan Jepang” juga dibagikan di laman Instagram-nya.

    “Ini sepenuhnya menunjukkan persahabatan yang erat antara Taiwan dan Jepang,” kata Lai sambil memegang sepiring sushi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut unggahan Lai sebagai “aksi tipuan”.

    Unggahan tersebut menyusul laporan media di Tokyo pada Rabu (19/11) bahwa Tiongkok akan menangguhkan impor makanan laut Jepang. Kedua pemerintah belum mengonfirmasi langkah tersebut. China telah memanggil duta besar Tokyo dan mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang setelah perselisihan mengenai komentar Takaichi.

    Perilisan setidaknya dua film Jepang juga akan ditunda di Tiongkok, menurut media pemerintah.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pada Kamis (20/11), bahwa Jepang harus “berperilaku bermartabat” dan mengambil “tindakan nyata”, termasuk mencabut pernyataan Takaichi, untuk memperbaiki hubungan.

    “Sekadar menegaskan bahwa posisinya (terkait Taiwan) tetap tidak berubah sama sekali tidak menjawab kekhawatiran Tiongkok,” ujarnya dalam konferensi pers rutin.

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, pekan lalu mengatakan bahwa posisi negaranya terhadap Taiwan “tidak berubah” terlepas dari pernyataan Takaichi.

    Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, mengatakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) “telah menggunakan taktik seperti pemaksaan ekonomi dan intimidasi militer untuk menindas negara lain” tetapi mendesak warga Taiwan untuk pergi ke Jepang dan membeli produk-produk Jepang.

    “Pada momen kritis ini, kita harus mendukung Jepang agar dapat menstabilkan situasi, untuk menghentikan perilaku menindas PKT,” ujarnya.

    Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, berjanji bahwa Washington akan mendukung Tokyo selama perselisihan ini.

    “Pemaksaan adalah kebiasaan yang sulit dihentikan bagi Beijing,” tulis Glass di X.

    “Namun, sebagaimana Amerika Serikat mendukung Jepang selama larangan Tiongkok terakhir yang tidak beralasan terhadap makanan laut Jepang, kami akan mendukung sekutu kami lagi kali ini.”

    Lihat juga Video: Filadelfia Sushi Kini Ada di Jakarta, Owner-nya Jebolan MasterChef

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/eva)

  • Lomba Nuklir AS-Rusia-China Makin Panas, PD 3 Datang Lebih Cepat?

    Lomba Nuklir AS-Rusia-China Makin Panas, PD 3 Datang Lebih Cepat?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat, Rusia, dan China kembali memanas. Dalam setahun terakhir, ketiga negara adidaya ini sama-sama menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) sebagai bagian dari modernisasi kekuatan nuklir mereka, langkah yang memicu kekhawatiran akan babak baru perlombaan senjata global.

    Amerika Serikat baru saja meluncurkan rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dalam uji coba yang digelar pada Rabu waktu setempat. Komando Serangan Global Angkatan Udara AS menyebut tes ini bertujuan mengevaluasi keandalan, kesiapan, dan akurasi sistem persenjataan yang sudah beroperasi sejak 1970 itu.

    “Peluncuran ini telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari uji rutin untuk memastikan pencegah nuklir AS tetap aman dan efektif,” demikian pernyataan militer AS, dikutip dari Newsweek, Sabtu (8/11/2025).

    Langkah Washington ini datang di tengah meningkatnya aktivitas serupa dari Moskow dan Beijing. Rusia pada Oktober lalu menggelar latihan kekuatan nuklir besar yang diawasi langsung Presiden Vladimir Putin. Latihan itu mencakup peluncuran rudal ICBM Yars, rudal balistik Sineva dari kapal selam, serta rudal jelajah dari pesawat pengebom.

    “Latihan tersebut mengevaluasi kesiapan komando militer dalam menghadapi ancaman strategis,” kata Kremlin dalam pernyataannya.

    Sementara itu, China terakhir kali menguji rudal ICBM DF-31AG pada September 2024, uji pertama sejak 1980-an. Kementerian Pertahanan China menyebut langkah itu sebagai “pengaturan yang sah dan rutin” untuk pelatihan militer.

    “China berkomitmen pada kebijakan ‘tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu’ dan strategi yang berfokus pada pertahanan diri,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning. Ia menegaskan Beijing tetap mematuhi moratorium uji coba nuklir dan mendukung rezim perlucutan senjata global.

    Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir dalam stoknya, sementara Rusia dan China masing-masing memiliki 4.309 dan 600 unit. Dalam hal rudal ICBM, AS mengoperasikan 400 unit, Rusia 333, dan China 462.

    Presiden AS Donald Trump, dalam Forum Bisnis Amerika, mengatakan pihaknya tengah “merombak kekuatan nuklir secara besar-besaran.”

    “Kami adalah kekuatan nuklir nomor satu di dunia, meski saya akui itu bukan hal yang membanggakan. Rusia nomor dua, dan China akan menyusul dalam empat hingga lima tahun. Kami mungkin sedang menyusun rencana denuklirisasi bersama, kita lihat saja apakah itu berhasil,” ujarnya.

    Namun, para analis memperingatkan tren yang justru berlawanan dengan denuklirisasi.

    “Era pengurangan senjata nuklir yang berlangsung sejak akhir Perang Dingin tampaknya akan segera berakhir. Kini kita melihat peningkatan persenjataan nuklir dan melemahnya rezim pengendalian senjata,” kata Hans Kristensen, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Pemerintah China membantah telah melakukan uji coba senjata nuklir. Hal ini disampaikan pada hari Senin (3/11) setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh negara tersebut termasuk di antara negara-negara yang melakukan uji coba nuklir tanpa sepengetahuan publik.

    “China selalu berpegang teguh pada jalur pembangunan damai, menerapkan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, menegakkan strategi nuklir untuk membela diri, dan mematuhi komitmennya untuk menangguhkan uji coba nuklir,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    Sebelumnya, Trump menuduh negara-negara seperti Rusia dan China telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah, tanpa sepengetahuan publik. Dan, Amerika Serikat akan mengikutinya, ujar Trump.
    “Rusia melakukan uji coba, dan China juga menguji coba, tetapi mereka tidak membicarakannya,” ujar Trump kepada program “60 Minutes” di stasiun televisi CBS, dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Minggu (2/11) waktu setempat.

    “Saya tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang tidak melakukan uji coba,” katanya, seraya menambahkan Korea Utara dan Pakistan masuk ke dalam daftar negara yang diduga menguji persenjataan nuklir mereka.

    Trump membuat pengumuman mengejutkan melalui unggahan media sosial pada hari Kamis lalu, yang memerintahkan agar AS memulai uji coba nuklir. Hal ini disampaikannya beberapa menit sebelum memasuki pertemuan puncak dengan pemimpin China Xi Jinping di Korea Selatan.

    Pengumuman ini muncul setelah Rusia mengatakan telah menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir baru, Burevestnik, dan sebuah drone bawah air bertenaga nuklir dan berkemampuan nuklir.

    Ketika ditanya langsung apakah ia berencana agar Amerika Serikat meledakkan senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade, Trump mengatakan kepada CBS: “Saya katakan bahwa kita akan menguji senjata nuklir seperti yang dilakukan negara-negara lain, ya.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara yang diketahui telah melakukan peledakan nuklir selama beberapa dekade. Rusia dan China belum melakukan uji coba semacam itu sejak tahun 1990 dan 1996. Amerika Serikat melakukan uji coba ledakan nuklir pertamanya pada tahun 1992.

    Ketika ditanya tentang hal tersebut, Trump berkata: “Mereka tidak akan langsung memberi tahu Anda.”

    “Sehebat apa pun mereka, ini adalah dunia yang besar. Anda belum tentu tahu di mana mereka menguji,” kata Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    “Mereka menguji jauh di bawah tanah di mana orang-orang tidak tahu persis apa yang terjadi dengan uji coba tersebut. Anda merasakan sedikit getaran,” tambahnya.

  • Pesawat Mata-Mata AS Mulai Terbang Dekat China, Persiapan Perang?

    Pesawat Mata-Mata AS Mulai Terbang Dekat China, Persiapan Perang?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah pesawat militer Amerika Serikat yang dirancang untuk mengumpulkan sinyal radar terdeteksi terbang jauh di Laut China Selatan (LCS), Selasa (5/8/2025). Hal ini terjadi saat Beijing terus bergerak menegaskan klaim teritorialnya di lautan kaya hasil alam itu.

    Pesawat RC-135U, juga dikenal sebagai Combat Sent, menjelajahi perairan di sekitar pulau-pulau Spratly dan Paracel yang disengketakan dalam penerbangan 10 jam dari pusat militer utama di Jepang barat daya. Penerbangan itu pertama kali terdeteksi oleh analis intelijen sumber terbuka, MeNMyRC1, seorang mantan anggota kru RC-135 dan spesialis platform intelijen sinyal. 

    Combat Sent, yang dikerahkan pada akhir Juni dari AS daratan ke Pangkalan Udara Kadena di pulau Okinawa, Jepang, melakukan misi terbarunya setelah pukul 6 pagi waktu terkoordinasi universal. Pesawat itu baru mendarat setelah pukul 4 sore UTC pada hari yang sama.

    Catatan penerbangan menunjukkan Combat Sent telah dikerahkan dalam penerbangan pengumpulan intelijen elektronik setidaknya 11 kali sejak 1 Juli, menyelidiki area-area yang disengketakan termasuk di selatan perbatasan Korea Utara serta dekat provinsi paling selatan China, Hainan, yang merupakan rumah bagi salah satu kapal induk angkatan laut China yang ditempatkan di LCS

    Dalam lembar fakta Angkatan Udara AS, Combat Sent disebutkan bertugas mengumpulkan “informasi pengintaian elektronik strategis” untuk para pembuat keputusan dalam rantai komando militer Pentagon.

    “Dengan menemukan dan mengidentifikasi sinyal radar darat, laut, dan udara militer asing, Combat Sent mengumpulkan dan memeriksa setiap sistem secara rinci, memberikan analisis strategis untuk para pejuang,” kata Angkatan Udara, dalam deskripsi peran platform tersebut dalam mengembangkan tindakan balasan anti-radar yang efektif seperti jamming.

    “Kru Combat Sent mencakup setidaknya 10 perwira perang elektronik dan enam atau lebih spesialis area misi. Pesawat ini memiliki jangkauan bahan bakar lebih dari 4.500 mil dan langit-langit operasional lebih tinggi dari 35.000 kaki.”

    LCS sendiri merupakan perairan yang disengketakan antara sejumlah negara Asia Tenggara dengan China. Beijing mengklaim 90% wilayah itu dalam sebuah skema peta yang disebut 9 garis putus-putus.

    Meski begitu, klaim ini ditolak AS, yang juga ditegaskan dalam kehadiran pasukannya di wilayah itu. China telah berulang kali menyebut apa yang dilakukan Washington di LCS sebagai tindakan yang mengancam.

    “Pesawat dan kapal perang AS sering melakukan pengintaian jarak dekat di sekitar China, yang secara serius mengancam keamanan nasional China dan merusak perdamaian dan stabilitas regional,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ancam Tarif Tambahan 10% untuk BRICS, China Bilang Gini

    Trump Ancam Tarif Tambahan 10% untuk BRICS, China Bilang Gini

    Beijing –

    China mengomentari ancaman terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal tarif tambahan sebesar 10 persen untuk negara-negara yang berpihak dengan blok BRICS. Ditegaskan oleh Beijing bahwa BRICS tidak mencari “konfrontasi” dengan kubu mana pun.

    BRICS merupakan organisasi negara berkembang dengan empat anggota awal, yakni Brasil, Rusia, India dan China. Saat ini, BRICS menjadi organisasi dengan 11 negara anggota, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    “Mengenai pengenaan tarif, China telah berulang kali menyatakan posisinya bahwa perang dagang dan tarif tidak memiliki pemenang dan proteksionisme tidak menawarkan jalan ke depan,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, seperti dilansir AFP, Senin (7/7/2025).

    Trump, dalam pernyataannya, mengatakan dirinya akan akan mengirimkan surat tarif pertama ke berbagai negara pada Senin (7/7), beberapa hari sebelum berakhirnya batas waktu bagi mitra-mitra dagang untuk mencapai kesepakatan.

    Pada Minggu (6/7), dia mengatakan akan mengirimkan gelombang pertama yang terdiri atas 15 surat tarif. Trump juga memperingatkan bahwa pungutan AS atas impor akan kembali ke level tinggi yang dia tetapkan pada April lalu, jika negara-negara gagal membuat kesepakatan.

    Kemudian dalam postingan media sosial, Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang disebutnya berpihak pada “kebijakan anti-Amerika” dari BRICS. Ancaman ini dilontarkan setelah para pemimpin negara BRICS mengecam tarif yang dikenakan Trump.

    “Setiap negara yang memihak kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” tegas Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

    Trump tidak mengklarifikasi atau menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudnya sebagai “kebijakan Anti-Amerika” dalam postingannya tersebut.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Ancaman Trump itu dilontarkan saat negara-negara anggota BRICS menggelar pertemuan puncak di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7) waktu setempat.

    BRICS yang dicetuskan dua dekade lalu sebagai forum bagi ekonomi yang tumbuh pesat, kini dipandang sebagai penyeimbang yang digerakkan China terhadap kekuatan AS dan Eropa Barat.

    Namun Beijing membela blok BRICS yang disebutnya sebagai “platform penting untuk kerja sama antara pasar berkembang dan negara berkembang”.

    “Itu menganjurkan keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang menguntungkan,” sebut Mao dalam pernyataannya, merujuk pada blok BRICS.

    “Itu tidak terlibat dalam konfrontasi antar kubu dan tidak menargetkan negara mana pun,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Akan Cabut Visa Pelajar China Secara Agresif, Beijing Protes

    AS Akan Cabut Visa Pelajar China Secara Agresif, Beijing Protes

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mencabut visa mahasiswa China secara agresif yang menimba ilmu di negaranya. China mengecam dan mengatakan kebijakan AS itu tidak masuk akal.

    Pencabutan visa pelajar China itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dia mengatakan Amerika Serikat akan mencabut visa mahasiswa China termasuk yang terafiliasi dengan Partai Komunis China.

    “Secara agresif mencabut visa bagi mahasiswa China, termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis China atau belajar di bidang-bidang penting,” kata Rubio seperti dilansir AFP, Kamis (29/5/2025).

    “Kami juga akan merevisi kriteria visa untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua aplikasi visa mendatang dari Republik Rakyat China dan Hong Kong,” katanya.

    Kaum muda Tiongkok telah lama menjadi bagian penting dari universitas-universitas AS, yang bergantung pada mahasiswa internasional yang membayar biaya kuliah penuh.

    Dilansir Reuters, jumlah mahasiswa internasional China di Amerika Serikat telah turun menjadi sekitar 277.000 pada tahun 2024. Jumlah tertinggi sekitar 370.000 terjadi pada tahun 2019.

    Penurunan mahasiswa China di AS ini sebagian didorong oleh meningkatnya ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia dan meningkatnya pengawasan pemerintah AS terhadap beberapa mahasiswa China.

    China Ajukan Protes

    “AS telah membatalkan visa pelajar China secara tidak masuk akal dengan dalih ideologi dan hak nasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dilansir AFP.

    “Tiongkok dengan tegas menentang hal ini dan telah mengajukan gugatan ke AS,” imbuhnya.

    Mao mengatakan bahwa tindakan tersebut sangat merusak hak dan kepentingan yang sah dari mahasiswa Tiongkok. Dia mengatakan keputusan AS ini mengganggu pertukaran budaya normal antara kedua negara.

    “Praktik politik dan diskriminatif AS ini telah mengungkap kebohongan tentang apa yang disebut kebebasan dan keterbukaan yang selalu diiklankan AS, dan selanjutnya merusak citra internasional, citra nasional, dan kredibilitas nasional AS sendiri,” katanya.

    (lir/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PM Li Qiang tiba di Jakarta sore ini untuk kunjungan resmi 3 hari

    PM Li Qiang tiba di Jakarta sore ini untuk kunjungan resmi 3 hari

    “Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis,”

    Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri (PM) China Li Qiang dijadwalkan tiba di Jakarta pada Sabtu sore via Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, kata pejabat di Sekretariat Presiden.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kedatangan PM Li menandai dimulainya kunjungan resmi selama tiga hari ke Indonesia, yang berlangsung 24 hingga 26 Mei 2025.

    Rangkaian kunjungan kenegaraan Li Qiang akan mencapai puncaknya pada Minggu (25/5) dengan seremoni penyambutan resmi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

    Ia mengatakan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan secara langsung menerima kedatangan PM Li Qiang sekitar pukul 10.00 WIB.

    Setelah upacara penyambutan, kata Yusuf, kedua pemimpin negara akan mengadakan pertemuan bilateral yang turut melibatkan delegasi dari masing-masing negara.

    “Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis,” kata Yusuf.

    Sebagai penutup dari agenda kunjungan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo akan menjamu PM Li Qiang dalam santap siang kenegaraan, yang sekaligus mempererat hubungan diplomatik kedua negara dalam suasana keakraban.

    Rencana lawatan PM China Li Qiang ke Indonesia diungkap pertama kali oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada 22 April 2025, kemudian informasi itu dibenarkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Kamis (15/5) pekan lalu.

    Diberitakan sebelumnya, kunjungan PM China ke Indonesia dilatarbelakangi atas undangan Presiden Prabowo Subianto.

    Kementerian Luar Negeri China menyatakan, kunjungan ini bertujuan mempererat persahabatan tradisional dan memperkuat solidaritas serta koordinasi kedua negara di berbagai bidang.

    Menurut Juru Bicara Kemlu China Mao Ning, kerja sama Indonesia-China akan terus dimantapkan dalam lima pilar utama, yakni politik, ekonomi, budaya dan antarmasyarakat, maritim, serta keamanan.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi kedua negara dalam mendukung modernisasi masing-masing dan berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran kawasan maupun global.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China Desak Filipina Setop Provokasi di Laut China Selatan

    China Desak Filipina Setop Provokasi di Laut China Selatan

    Beijing –

    Kementerian Luar Negeri China mendesak Filipina untuk segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai “pelanggaran dan provokasi” di Laut China Selatan. Jika Manila tidak mematuhi desakan itu, Beijing menegaskan Filipina akan menghadapi “respons tegas” China.

    Desakan itu muncul sehari setelah China dan Filipina saling melemparkan tuduhan menyusul konfrontasi antara dua kapal mereka di perairan Laut China Selatan yang disengketakan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters, Jumat (23/5/2025), menegaskan bahwa sah bagi Beijing untuk mengambil tindakan yang diperlukan di perairan Laut China Selatan. Penegasan ini membela respons Penjaga Pantai China terhadap kapal-kapal Filipina.

    Penjaga Pantai China, pada Kamis (22/5), mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil “tindakan pengendalian” terhadap kapal-kapal Filipina dan mengonfirmasi telah terjadi tabrakan antara kapal-kapal kedua negara.

    Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Filipina, MaryKay Carlson, dalam pernyataannya menggambarkan tindakan China sebagai tindakan agresif, dan menyebut bahwa tindakan semacam itu “secara sembrono membahayakan nyawa dan mengancam stabilitas regional”.

    Ketika ditanya soal kritikan Carlson, Mao Ning menjawab: “Kami menyarankan pihak AS untuk tidak menggunakan Filipina dalam memicu masalah di Laut China Selatan, dan tidak merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut”.

    Kapal penjaga pantai Filipina dan AS ikut serta untuk pertama kalinya dalam latihan maritim gabungan dengan satuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Laut China Selatan yang disengketakan awal pekan ini.

    Beijing menuduh Washington menebar perselisihan di kawasan tersebut. China mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, meskipun ada klaim tumpang tindih dari beberapa negara lainnya, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

    Putusan pengadilan arbitrase internasional tahun 2016 menyatakan klaim Beijing, berdasarkan peta historisnya, tidak memiliki dasar hukum internasional. China tidak pernah mengakui putusan tersebut.

    Lihat Video ‘Filipina Tuding China Agresif Usai Tabrakan Kapal di Laut China Selatan’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini