Xcloud.id

Tag: Mansur

  • Gara-Gara Cek Suhu Siswi, Guru di Kendari Divonis 5 Tahun Penjara Atas Kasus Pelecehan

    Gara-Gara Cek Suhu Siswi, Guru di Kendari Divonis 5 Tahun Penjara Atas Kasus Pelecehan

    Liputan6.com, Kendari – Mansur (53), guru SD di Kendari divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Senin (1/12/2025). Majelis berkeyakinan kuat Mansur melecehkan siswi kelas tiga sekolah dasar.

    Sebelumnya, orang tua siswi tersebut melaporkan guru Mansur ke polisi atas dugaan kekerasan dan pelecehan. Kejadian awal, sejak Agustus 2024 hingga berlanjut Januari 2025.

    Saat itu, anak korban mengaku disentuh pelaku pada beberapa bagian tubuhnya. Mulai dari sentuhan pada bagian pipi, kepala hingga panggilan sayang kepada si anak.

    Kasus bergulir hingga pengadilan. Mansur tergiring pada sejumlah keterangan yang tak dapat ia bantah dari siswi berusia 9 tahun itu.

    Saat kasus mulai bergulir di PN Kendari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara mengungkap beberapa fakta perlakuan Mansur terhadap salah seorang siswinya.

    Kasi Intelijen Kejari Kendari, Aguslan menceritakan kepada wartawan, awalnya tindakan yang dianggap kekerasan itu terjadi saat upacara pagi di sekolah pada 8 Januari 2025, sekitar pukul 07.00 Wita.

    “Anak (korban) masuk ke dalam kelas dan bersiap mengikuti apel pagi. Saat anak korban hendak keluar kelas, terdakwa menahan dan melarang korban untuk mengikuti apel pagi,” kata Aguslan, di Kantor Kejari Kendari, pada Kamis (4/12/2025).

    Aguslan menambahkan, menurut anak berusia 9 tahun itu, siswa yang lain tidak dilarang mengikuti apel pagi. Katanya, Mansur meminta korban duduk di dalam kelas. Saat itu, ada dua orang anak lainnya.

    Setelah dua siswa SD yang lain pergi keluar kelas, tinggal korban dan terdakwa yang berada di dalam kelas. Terdakwa mendekat duduk di samping korban.

    “Terdakwa memegang pipi kanan dengan cara meremas pipi anak korban dengan kuat sehingga korban tidak bisa menggerakkan kepala korban. Terdakwa hendak mencium bibir dengan jarak hanya dua ruas jari anak korban. Sehingga dengan sekuat tenaga korban memalingkan wajah,” beber Aguslan.

    Karena guru Mansur tak berhasil mencium korban, terdakwa kemudian berdiri dan keluar ke depan kelas. Korban kemudian segera menghubungi ibunya melalui voice note.

    “Korban berkata ‘mama tolong saya, pak guru mau cium saya. Tolong mama datang ke sekolah’. Selanjutnya ibu korban datang dan menemui anak korban dalam kondisi ketakutan tidak seperti biasanya,” jelas Aguslan.

    PU Kejari Kendari menuntut 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar kepada Mansur karena terbukti melakukan pencabulan.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan vonis satu tahun lebih ringan dari tuntutan JPU atau hukuman 5 tahun penjara.

     

  • Rekan Guru Bela Mansur yang Divonis 5 Tahun Penjara: Kami Tak Yakin Dia Lakukan Pencabulan Regional 7 Desember 2025

    Rekan Guru Bela Mansur yang Divonis 5 Tahun Penjara: Kami Tak Yakin Dia Lakukan Pencabulan Regional 7 Desember 2025

    Rekan Guru Bela Mansur yang Divonis 5 Tahun Penjara: Kami Tak Yakin Dia Lakukan Pencabulan
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com 
    – Para guru SDN 2 Kendari membela guru Mansur yang divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari pada Senin (1/12/2025).
    Dukungan moril dari sesama guru di
    Kendari
    , Sulawesi Tenggara (Sultra), kepada Mansur dilakukan setelah mendengar keterangan para saksi yang mengetahui kejadian sebenarnya yang dituduhkan kepada guru berusia 53 tahun tersebut.
    “Kami tidak yakin beliau melakukan itu (pelecehan/pencabulan),” kata rekan
    guru Mansur
    , Hendri Kurniawan, Minggu (6/12/2025).
    Hendri menegaskan bahwa Mansur adalah sosok guru yang sabar dan penyayang. Bahkan, Mansur kerap memberi bantuan kepada para murid hingga guru.
    “Kalau menurut kami dewan guru, beliau orangnya itu agamais, sabar, dan penyayang. Pak Mansur itu sering membantu anak-anak, sering kasih jajan anak-anak kami di sekolah,” ujarnya.
    Tak hanya itu, menurut Hendri, Mansur kerap membelikan kopi dan gula terkhusus kepada guru laki-laki, meski semua sama-sama pegawai negeri sipil (PNS).
    Oleh karena itu, dia mengatakan, para dewan guru, siswa hingga orang tua siswa memberikan dukungan terhadap Guru Mansur.
    “Semua mendukung Pak Mansur, para siswa, orang tua murid, dan kami para guru mendukung. Karena kami sudah mendengar langsung kronologi yang sebenarnya dari para saksi,” kata Hendri.
    Secara terpisah, guru lainnya, Mukholid mengungkapkan bahwa Mansur merupakan sosok yang dikenal tidak sombong, mudah bergaul, dan ringan tangan membantu siapa saja.
    Dia mengungkapkan bahwa guru Mansur memang dekat dengan para siswa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.
    “Pak Mansur ini sosok yang
    humble
    , mudah bergaul, dan sering membantu. Dia dekat semua sama siswa-siswi,” ujar Mukholid.
    Oleh karena itu, dia menegaskan, dugaan pelecehan yang dituduhkan tidak sesuai dengan watak sang guru. Dia bahkan berani bersaksi bahwa Mansur tidak melakukan dugaan pelecehan tersebut.
    “Saya bersaksi bahwa beliau orang baik dan tidak mungkin melakukan itu. Tuduhan macam-macam itu tidak benar,” ujarnya.
    Mukholid lantas menyampaikan bahwa hubungan antara guru dan siswa kerap ditandai perhatian wajar di lingkungan sekolah.
    Menurut dia, jika ada anak yang mengaku sakit, guru otomatis memeriksa sebagai bagian dari tanggung jawab.
    “Siswa itu kalau ada yang terluka kita langsung bawa ke puskesmas sambil koordinasi dengan orang tuanya. Zalim sekali tuduhan ini,” kata Mukholid.
    Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim PN Kota Kendari menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar subsider tiga bulan kurungan terhadap guru Mansur, terdakwa kasus asusila pada Senin, 1 Desember 2025.
    Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Wa Ode Sania mengatakan, guru Mansur terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sehingga menyebabkan korban trauma.
    Guru Mansur dinyatakan terbukti melanggar Pasal 82 ayat 2 jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    Diketahui, guru Mansur didakwa melakukan pelecehan terhadap muridnya, yakni seorang siswi di SDN 2 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
    Merespons vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Tuban Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

    Pemkab Tuban Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menerima penghargaan bergengsi sebagai Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2025.

    Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi Jatim, Yunus Mansur Yasin, kepada Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, dalam acara KI Jatim Awards 2025 yang diselenggarakan di Hotel Aston Bojonegoro pada 29 November 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian Pemkab Tuban yang berhasil meraih penghargaan ini. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti dari komitmen Pemkab Tuban untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik.

    “Keterbukaan informasi publik adalah hak yang harus diperoleh masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi secara akurat, cepat, dan tepat,” ujar Joko Sarwono, seperti yang disampaikan pada Minggu (30/11/2025).

    Pemkab Tuban berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban. “Kami akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Serta akan mengembangkan layanan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat seoptimal mungkin,” imbuhnya.

    Proses yang dilalui Pemkab Tuban dalam meraih penghargaan ini tidaklah singkat. Sebelumnya, Pemkab Tuban mengikuti serangkaian tahapan penilaian, mulai dari Self-Assessment Questionnaire (SAQ), visitasi, hingga presentasi dan wawancara.

    Berkat kerja keras dan komitmen yang tinggi, Pemkab Tuban berhasil meraih nilai 94,19 dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang akhirnya membawa mereka masuk ke dalam kategori Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Selain Pemkab Tuban, pada acara yang sama, Pemerintah Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, juga memperoleh predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif untuk kategori Pemerintah Desa.

    Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemkab Tuban dan jajarannya terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan informasi yang lebih baik. [dya/suf]

  • KI Jatim Soroti Desa dan Instansi Vertikal sebagai ‘Biang Kerok’ Keterbukaan Informasi

    KI Jatim Soroti Desa dan Instansi Vertikal sebagai ‘Biang Kerok’ Keterbukaan Informasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Di tengah euforia peningkatan transparansi di beberapa daerah, Komisi Informasi (KI) Jawa Timur membunyikan alarm keras. Dua entitas, yakni Pemerintahan Desa dan Instansi Vertikal, dinilai menjadi penyumbang terbesar ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jawa Timur.

    Temuan ini terungkap dalam diskusi panel yang menjadi bagian dari Sarasehan KIP Jatim, yang digelar di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro pada Sabtu (29/11/2025).

    Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Jatim, Yunus Mansur Yasin memaparkan dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP tahun 2025, hanya 33 persen badan publik yang meraih predikat informatif.

    Ia mengungkapkan, desa dan instansi vertikal menjadi “penyumbang gap kepatuhan terbesar” karena rendahnya respons. Banyak dari mereka, khususnya di tingkat desa, bahkan tidak mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire/SAQ) yang menjadi tahapan awal penilaian.

    Kondisi ini, menurut Yunus, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum dipahami sebagai kewajiban mutlak, padahal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sesuai UU 14/2008.

    “Jika instansi vertikal dianggap kurang responsif, masalah di tingkat desa jauh lebih mendasar,” ujarnya.

    Sementara Ketua Bidang Kelembagaan KI Jatim, M. Sholahuddin, menegaskan bahwa ketidakpatuhan di level desa terjadi karena banyak yang belum membentuk PPID Desa dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi yang memadai.

    “Desa adalah badan publik, dan wajib memberi informasi yang akurat, cepat, dan benar. Itu mandat undang-undang, bukan pilihan,” tegas Sholahuddin.

    Ia secara khusus mengingatkan bahwa informasi penting yang wajib dibuka—seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan berkala—sering diabaikan. Yang lebih serius, penolakan informasi tanpa melalui proses uji konsekuensi dapat berujung pada sanksi pidana sesuai regulasi UU KIP.

    “Data yang masuk ke kami, objek sengketa tertinggi adalah masalah anggaran,” tandas Sholahuddin, menyoroti bahwa kerahasiaan dana publik menjadi pangkal masalah utama.

    Dari perspektif Pemerintah Provinsi Jatim, masalah ini berakar pada kurangnya edukasi. Ketua Tim Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Provinsi Jatim, Ayu Saulina Ernalita mengakui adanya kelemahan.

    “Informasi yang diadukan sengketa itu, sejatinya bisa diberikan di awal. Sepertinya ini salah kami yang kurang mengedukasi PPID kami, sehingga sengketa menumpuk di Komisi Informasi,” papar Ayu.

    Meskipun demikian, Ayu menyebut Pemprov Jatim berupaya memperbaiki dengan kolaborasi bersama KI, memperkuat peran PPID, dan memperbarui daftar informasi publik, yang terbukti meningkatkan Indeks KIP Jatim ke peringkat kedua nasional tahun 2025.

    Menutup diskusi, Direktur Informasi Publik Kemkomdigi, Nursodik Gunarjo mengingatkan bahwa problem fundamentalnya terletak pada pemahaman regulasi. “Amanat undang-undangnya adalah semua informasi publik itu terbuka, kecuali yang dikecualikan,” tegas Nursodik.

    Ia mendesak para pimpinan PPID untuk menyadari bahwa mereka harus mengumumkan penggunaan dana publik kepada pemilik dana, yaitu masyarakat, yang selama ini masih sering alot. Kewajiban transparansi bukanlah permintaan, melainkan amanat yang telah lama tertuang dalam regulasi. [lus/kun]

  • Abdul Mu’ti minta Muhammadiyah hindari konflik dan korupsi

    Abdul Mu’ti minta Muhammadiyah hindari konflik dan korupsi

    Surabaya (ANTARA) – Sekretaris Umum Pimpinan Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MEd meminta warga Muhammadiyah agar menghindari 3K, yakni konflik, korupsi dan kerusakan.

    Mu’ti menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan Milad Ke-113 Muhammadiyah di Aula Mas Mansur Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, di Surabaya, Sabtu.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI ini menegaskan tiga prinsip mendasar tersebut yang menurutnya menjadi kunci keberlangsungan Muhammadiyah.

    “Hindari konflik, ojok tarung, ojok padu (jangan tarung, jangan bertengkar). Organisasi akan sulit maju apabila internalnya tidak rukun,” katanya.

    Dia meminta agar tidak ada konflik diantara pengurus Muhammadiyah.

    Mu’ti mengingatkan agar para pengelola lembaga pendidikan benar-benar menjaga amanah, khususnya dalam urusan keuangan.

    “Jangan sampai korupsi dana pendidikan, apalagi dana sekolah. Banyak orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Allah sudah mengingatkan bahwa suatu bangsa akan hancur jika korup,” tegasnya.

    Dengan contoh jenaka namun mengena, ia menggambarkan praktik menaikkan harga barang:

    “Barang harga 250 ditambahi angka nol jadi 2.500. Kalau 250 juta ditambahi nol jadi 2,5 miliar. Don’t make any corruption on earth. Supaya tetap bertahan, kita harus kredibel,” katanya.

    Dia juga mengajak untuk menghindari kerusakan dengan menyeimbangkan dunia dan rohani.

    Mu’ti menyebutkan manusia sering mengejar materi tanpa dibarengi penguatan rohani.

    “Kadang mengejar materi tapi membuat kerusakan. Tidak diimbangi kekuatan spiritual,” ujarnya.

    Turut hadir pada milad tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir yang hadir secara daring, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Dr dr Sukadiono MM, pengurus PWM Jatim dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jatim.

    Pewarta: Agus Setiawan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muhammadiyah Jatim beri penghargaan ke Marsinah

    Muhammadiyah Jatim beri penghargaan ke Marsinah

    Surabaya (ANTARA) – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur memberikan penghargaan kepada pahlawan pekerja, Marsinah, di Aula Mas Mansur lantai 3 Kantor PWM Jatim, di Surabaya, Sabtu (29/11).

    Penghargaan bersamaan Perayaan Milad ke-113 Muhammadiyah tersebut diberikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Prof Dr dr Sukadiono MM dan diterima kakak almarhum, Marsini.

    Perayaan milad turut dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir yang hadir secara daring dan Sekretaris Umum, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd.

    Marsini yang merupakan kakak almarhumah Marsinah mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah.

    Dia mengungkapkan bahwa santunan yang diberikan oleh Muhammadiyah akan dipakai untuk membangun mushola di dekat makam Marsinah.

    “Terima kasih kepada Muhammadiyah, terima kasih Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), terima kasih PWM Jawa Timur. Adik saya alumni SMA Muhammadiyah, dan Muhammadiyah pada tahun 2015 juga telah menganugerahkan adik saya sebagai Pahlawan Pekerja,” ucapnya.

    Sementara itu Sukadiono menjelaskan bahwa rangkaian acara kali ini juga akan berlanjut dengan pemberian penghargaan kepada finalis Cabang Ranting Masjid (CRM) Award 2025.

    Setelah itu, jajaran PWM Jatim menggelar konsolidasi organisasi bersama para PDM kabupaten/kota se-Surabaya. Forum tersebut menjadi ruang penyampaian hasil konsolidasi nasional sekaligus evaluasi kemajuan kinerja PWM Jatim.

    Sukadiono menyampaikan bahwa seluruh pimpinan akan memaparkan capaian program. Ia menegaskan bahwa seluruh unsur akan berbicara, mulai dari wakil ketua hingga bendahara dan sekretaris. Langkah ini, menurutnya, penting untuk memastikan transparansi dan kesinambungan program.

    Ia juga menjelaskan adanya agenda penandatanganan prasasti Balai Diklat PWM Jawa Timur di Prigen, Mojokerto oleh PP Muhammadiyah.

    Gedung tersebut telah selesai dibangun dan siap digunakan oleh seluruh elemen Persyarikatan.

    “Selama ini kita tidak pernah bilang-bilang, tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI itu.

    Lebih lanjut, Sukadiono mengingatkan bahwa kesuksesan organisasi tidak hanya bertumpu pada kerja keras. Ia menekankan perlunya kesabaran dalam setiap proses.

    Pewarta: Agus Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bocah SD Temukan Mayat Bayi Mengapung, Warga Gading Probolinggo Geger

    Bocah SD Temukan Mayat Bayi Mengapung, Warga Gading Probolinggo Geger

    Probolinggo (beritajatim.com) – Suasana tenang di Desa Kertosono, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, mendadak berubah mencekam, Jumat (7/11/2025). Warga digegerkan oleh penemuan sesosok bayi laki-laki yang mengapung di sungai desa setempat.

    Penemuan itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Dua bocah SD, Dendi dan Reza, warga Dusun Ramah RT 02 RW 01, tak pernah menyangka kegiatan mandi sore mereka berubah jadi pengalaman mengerikan.

    Awalnya, keduanya melihat bungkusan yang mengapung di air. Mereka mengira itu hanya pampers bekas. Namun setelah didekati, bungkusan itu ternyata berisi jasad bayi laki-laki yang masih lengkap dengan ari-ari.

    “Kami kira cuma pampers. Tapi pas dilihat dari dekat, ternyata bayi. Kami langsung lari dan teriak minta tolong,” kata Dendi, dengan suara masih bergetar.

    Teriakan bocah itu membuat warga berhamburan ke lokasi. Suasana berubah haru. Beberapa warga menjerit histeris saat melihat tubuh mungil sang bayi.

    Jasad bayi malang itu ditemukan dalam tas plastik hitam, kemudian dibungkus ulang dengan kardus dan kain putih sambil menunggu kedatangan polisi.

    Kepala Desa Kertosono, Sudar, membenarkan kejadian tersebut.

    “Benar, warga kami menemukan bayi di sungai. Kami langsung lapor polisi,” ujarnya singkat.

    Kapolsek Gading, Iptu Mansur Ansori, bersama anggotanya langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Polisi kini fokus menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang bayi tak berdosa itu.

    Jasad bayi sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sungai tempat penemuan itu kini dipenuhi warga yang masih tak percaya — airnya tenang, tapi menyimpan duka yang dalam. (ada/ian)

  • AWG Kembali Gelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025

    AWG Kembali Gelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025

    Jakarta: Aqsa Working Group (AWG) secara resmi membuka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025. Tahun ini BSP mengusung tema “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza
    Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”

    Acara yang resmi Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025, 
    menjadi tonggak dimulainya rangkaian kegiatan solidaritas sepanjang bulan November di seluruh Indonesia pada 2025. BSP 2025 ini merupakan bentuk nyata komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.
    Momentum Penting dalam Sejarah Palestina

    Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa bulan November memiliki tempat istimewa dalam sejarah panjang perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina.

    “November dalam sejarah perjuangan pembebasan Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina
    adalah bulan yang penting, memuat banyak kisah. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang
    terjadi, yaitu Deklarasi Balfour tahun 1917, kematian Yasser Arafat pemimpin Fatah pada
    2004, deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair tahun 1988, kematian Izzuddin Al Qassam tahun 1935, tokoh yang menginspirasi Faksi Hamas, dan partition plan oleh PBB tahun 1947 tanggal 29 yang juga ditetapkan sebagai hari solidaritas Palestina sedunia,” paparnya. 

    Anshorullah menuturkan, sejak diawali dengan Pekan Solidaritas Palestina pada 2021 lalu,
    kemudian pada 2022 AWG menetapkan November sebagai Bulan Solidaritas Palestina (BSP), agenda ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi panggilan sejarah untuk terus menjaga dan menumbuhkan kesadaran umat manusia terhadap perlawanan atas penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini.

    Ia menegaskan bahwa BSP hadir sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan
    menjadi bentuk penguatan dukungan politik dan kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap
    Palestina yang telah diwariskan para pemimpin nasional sejak era Presiden Soekarno.
    “BSP tahun ini dilaksanakan di tengah genosida Zionis Israel yang masih berlangsung di Gaza. Padahal, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani. Gaza tetap diblokade,tetap dibombardir, sementara para pejuang Palestina sudah memenuhi komitmen mereka,”  ujar Anshorullah.

    “Karena itu, BSP menjadi sangat penting — sebagai kampanye perlawanan moral dan politik terhadap kejahatan Zionis Israel yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat.”

    Lebih jauh, ia menambahkan bahwa BSP 2025 merupakan bagian dari pembelaan global
    masyarakat sipil dunia terhadap Palestina, yang kini diekspresikan oleh berbagai bangsa
    tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang.

    “Tema BSP tahun ini adalah seruan kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk secara berjamaah membangun kembali Gaza yang hancur lebur karena kezaliman Zionis Israel,” ucapnya.

    Dalam konteks itu, AWG bersama Maemuna Center Indonesia—sayap perempuan AWG—
    akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Rencana ini telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, sebagai bentuk kontribusi simbolik bangsa Indonesia bagi rakyat Palestina dan penguat persaudaraan antara kedua bangsa.

    Kehadiran Tokoh Nasional dan Perwakilan Dunia Islam

    Pembukaan BSP 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri
    Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, Staf Ahli Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Penasihat Kedutaan Besar Palestina, Deyaeddin M.A. Alnamourah serta Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selain itu hadir pula Pembina Utama AWG, Imaam Yakhsyallah Mansur; Ketua Pembina Maemuna Center Indonesia, Adhyaksa Dault; Pembina Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Abul Hidayat Saerodjie; Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, para Duta Besar negara-negara Timur
    Tengah; serta berbagai aktivis dan tokoh kemanusiaan nasional seperti Sarbini Abdul
    Murad, Ahmad Juwaini, Maryam Rachmayani, dan Annisa Theresia.

    Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsensus moral dan kemanusiaan bangsa Indonesia, lintas lembaga dan lapisan masyarakat.
     

     

    Pesan Solidaritas
    Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menegaskan bahwa Bulan Solidaritas Palestina bukanlah acara simbolik atau kegiatan seremonial belaka. Ia menggambarkan BSP sebagai manifestasi cinta, kepedulian, dan komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Palestina.

    “BSP adalah wujud cinta yang hidup. Cinta yang diterjemahkan dalam aksi, dalam gerakan,
    dalam kepedulian yang menembus batas negara. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap
    kegiatan BSP adalah bagian dari pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina,”
    kata dia.

    Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar semangat solidaritas ini terus dijaga dan dikuatkan. Dalam pandangannya, perjuangan membela Palestina bukan hanya urusan politik luar negeri, tetapi juga ujian keimanan dan kemanusiaan.

    “Palestina jadi bukti iman kita. Ayo terus bela. Hingga Palestina merdeka,” tegasnya.

    Pernyataan ini menggambarkan betapa isu Palestina telah menjadi bagian dari kesadaran
    kolektif umat dan bangsa Indonesia.
    Rangkaian Kegiatan BSP 2025

    Sepanjang November 2025, AWG bersama jaringan dan mitra nasionalnya akan
    melaksanakan berbagai kegiatan yang menggugah kesadaran publik, mulai dari edukasi, aksi sosial, hingga mobilisasi massa.

    Beberapa kegiatan utama BSP tahun ini antara lain:
    – Daurah Baitul Maqdis bersama Syekh Prof. Dr. Abd Fattah El-Awaisi di Semarang,
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di 23 Gunung di seluruh Indonesia,
    – Expo Palestina dan Bedah Buku di Taman Ismail Marzuki (TIM),
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam,
    – Festival Baitul Maqdis,
    – Solidarity Run, Konvoi, dan Gowes Cinta Al-Aqsa,
    – Kuliah Umum dan Talkshow,
    – Apel 1000 Relawan untuk Palestina dan kegiatan lain yang digelar di berbagai kota di Indonesia.

    Seluruh kegiatan ini melibatkan jaringan Aqsa Working Group dari Sabang sampai Merauke,
    bersama masjid, pesantren, kampus, dan komunitas kemanusiaan yang terus bergerak untuk Al-Aqsa.

    Melalui BSP 2025, Aqsa Working Group menyerukan kepada bangsa Indonesia dan
    masyarakat dunia untuk tidak berpaling dari penderitaan Gaza. BSP adalah panggilan sejarah agar umat manusia bangkit melawan penjajahan, menegakkan keadilan, dan membangun kembali Gaza dengan semangat kebersamaan.

    Dengan semangat Bergerak Berjamaah, BSP 2025 diharapkan menjadi gelombang kesadaran baru untuk membangkitkan solidaritas global, hingga bendera Palestina berkibar
    merdeka di tanahnya sendiri.

    Jakarta: Aqsa Working Group (AWG) secara resmi membuka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025. Tahun ini BSP mengusung tema “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza
    Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”
     

    Acara yang resmi Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, pada Sabtu, 1 November 2025, 
    menjadi tonggak dimulainya rangkaian kegiatan solidaritas sepanjang bulan November di seluruh Indonesia pada 2025. BSP 2025 ini merupakan bentuk nyata komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.

    Momentum Penting dalam Sejarah Palestina

    Ketua Presidium Aqsa Working Group, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa bulan November memiliki tempat istimewa dalam sejarah panjang perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina.
     
    “November dalam sejarah perjuangan pembebasan Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina
    adalah bulan yang penting, memuat banyak kisah. Setidaknya ada 5 peristiwa penting yang
    terjadi, yaitu Deklarasi Balfour tahun 1917, kematian Yasser Arafat pemimpin Fatah pada
    2004, deklarasi kemerdekaan Palestina di Aljazair tahun 1988, kematian Izzuddin Al Qassam tahun 1935, tokoh yang menginspirasi Faksi Hamas, dan partition plan oleh PBB tahun 1947 tanggal 29 yang juga ditetapkan sebagai hari solidaritas Palestina sedunia,” paparnya. 

    Anshorullah menuturkan, sejak diawali dengan Pekan Solidaritas Palestina pada 2021 lalu,
    kemudian pada 2022 AWG menetapkan November sebagai Bulan Solidaritas Palestina (BSP), agenda ini bukan hanya ritual tahunan, tetapi panggilan sejarah untuk terus menjaga dan menumbuhkan kesadaran umat manusia terhadap perlawanan atas penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini.
     
    Ia menegaskan bahwa BSP hadir sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, dan
    menjadi bentuk penguatan dukungan politik dan kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap
    Palestina yang telah diwariskan para pemimpin nasional sejak era Presiden Soekarno.
    “BSP tahun ini dilaksanakan di tengah genosida Zionis Israel yang masih berlangsung di Gaza. Padahal, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani. Gaza tetap diblokade,tetap dibombardir, sementara para pejuang Palestina sudah memenuhi komitmen mereka,”  ujar Anshorullah.
     
    “Karena itu, BSP menjadi sangat penting — sebagai kampanye perlawanan moral dan politik terhadap kejahatan Zionis Israel yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat.”
     
    Lebih jauh, ia menambahkan bahwa BSP 2025 merupakan bagian dari pembelaan global
    masyarakat sipil dunia terhadap Palestina, yang kini diekspresikan oleh berbagai bangsa
    tanpa memandang agama, ras, dan latar belakang.
     
    “Tema BSP tahun ini adalah seruan kepada dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk secara berjamaah membangun kembali Gaza yang hancur lebur karena kezaliman Zionis Israel,” ucapnya.
     
    Dalam konteks itu, AWG bersama Maemuna Center Indonesia—sayap perempuan AWG—
    akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia di Gaza. Rencana ini telah mendapatkan afirmasi dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, sebagai bentuk kontribusi simbolik bangsa Indonesia bagi rakyat Palestina dan penguat persaudaraan antara kedua bangsa.
     
    Kehadiran Tokoh Nasional dan Perwakilan Dunia Islam
     
    Pembukaan BSP 2025 turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri
    Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta, Staf Ahli Kemenlu RI, Prasetyo Hadi, Penasihat Kedutaan Besar Palestina, Deyaeddin M.A. Alnamourah serta Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Selain itu hadir pula Pembina Utama AWG, Imaam Yakhsyallah Mansur; Ketua Pembina Maemuna Center Indonesia, Adhyaksa Dault; Pembina Jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Abul Hidayat Saerodjie; Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, para Duta Besar negara-negara Timur
    Tengah; serta berbagai aktivis dan tokoh kemanusiaan nasional seperti Sarbini Abdul
    Murad, Ahmad Juwaini, Maryam Rachmayani, dan Annisa Theresia.
     
    Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah konsensus moral dan kemanusiaan bangsa Indonesia, lintas lembaga dan lapisan masyarakat.
     

     

    Pesan Solidaritas
    Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menegaskan bahwa Bulan Solidaritas Palestina bukanlah acara simbolik atau kegiatan seremonial belaka. Ia menggambarkan BSP sebagai manifestasi cinta, kepedulian, dan komitmen nyata bangsa Indonesia terhadap Palestina.
     
    “BSP adalah wujud cinta yang hidup. Cinta yang diterjemahkan dalam aksi, dalam gerakan,
    dalam kepedulian yang menembus batas negara. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap
    kegiatan BSP adalah bagian dari pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina,”
    kata dia.
     
    Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan agar semangat solidaritas ini terus dijaga dan dikuatkan. Dalam pandangannya, perjuangan membela Palestina bukan hanya urusan politik luar negeri, tetapi juga ujian keimanan dan kemanusiaan.
     
    “Palestina jadi bukti iman kita. Ayo terus bela. Hingga Palestina merdeka,” tegasnya.
     
    Pernyataan ini menggambarkan betapa isu Palestina telah menjadi bagian dari kesadaran
    kolektif umat dan bangsa Indonesia.
    Rangkaian Kegiatan BSP 2025

    Sepanjang November 2025, AWG bersama jaringan dan mitra nasionalnya akan
    melaksanakan berbagai kegiatan yang menggugah kesadaran publik, mulai dari edukasi, aksi sosial, hingga mobilisasi massa.
     
    Beberapa kegiatan utama BSP tahun ini antara lain:
    – Daurah Baitul Maqdis bersama Syekh Prof. Dr. Abd Fattah El-Awaisi di Semarang,
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di 23 Gunung di seluruh Indonesia,
    – Expo Palestina dan Bedah Buku di Taman Ismail Marzuki (TIM),
    – Pengibaran Bendera Palestina–Indonesia di Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam,
    – Festival Baitul Maqdis,
    – Solidarity Run, Konvoi, dan Gowes Cinta Al-Aqsa,
    – Kuliah Umum dan Talkshow,
    – Apel 1000 Relawan untuk Palestina dan kegiatan lain yang digelar di berbagai kota di Indonesia.
     
    Seluruh kegiatan ini melibatkan jaringan Aqsa Working Group dari Sabang sampai Merauke,
    bersama masjid, pesantren, kampus, dan komunitas kemanusiaan yang terus bergerak untuk Al-Aqsa.
     
    Melalui BSP 2025, Aqsa Working Group menyerukan kepada bangsa Indonesia dan
    masyarakat dunia untuk tidak berpaling dari penderitaan Gaza. BSP adalah panggilan sejarah agar umat manusia bangkit melawan penjajahan, menegakkan keadilan, dan membangun kembali Gaza dengan semangat kebersamaan.
     
    Dengan semangat Bergerak Berjamaah, BSP 2025 diharapkan menjadi gelombang kesadaran baru untuk membangkitkan solidaritas global, hingga bendera Palestina berkibar
    merdeka di tanahnya sendiri.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Mirip Gibran! Jokowi Disebut Diam Seribu Bahasa Saat Ditanya Soal Utang Whoosh

    Mirip Gibran! Jokowi Disebut Diam Seribu Bahasa Saat Ditanya Soal Utang Whoosh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, kembali blak-blakan mengenai mantan Presiden Jokowi dan proyek kereta cepat Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan publik.

    Dikatakan Ahmad, sikap Jokowi yang memilih diam saat disodori pertanyaan terkait pembiayaan proyek tersebut menunjukkan karakter yang serupa dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    “(Jokowi) Mirip Wapres Gibran, yang tak mengeluarkan jawaban saat ditanya tentang ujian calon ASN,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    Ia menilai, apa yang selama ini disebut-sebut sebagai kebanggaan UGM justru kini menjadi beban bagi Indonesia.

    “Kebanggaan UGM ini, kini menjadi beban Indonesia. Proyek kereta cepat, saat ini bikin ribut karena tak mampu dibayar. Restrukturisasi bukan berarti penghapusan utang (moratorium),” tegas Ahmad.

    Ahmad menjelaskan, restrukturisasi yang dilakukan pemerintah bukan solusi, karena hanya menunda pembayaran tanpa menghapus kewajiban utang.

    “Itu artinya, beban ini tidak bisa dihilangkan, hanya dikotak-katik jadwal pembayarannya. Lalu, meminjam ungkapan Yusuf Mansur, darimana duitnya?,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Ahmad juga menyinggung isu ijazah Jokowi yang menurutnya perlu dituntaskan.

    “Karena itu, kasus ijazah Jokowi harus dituntaskan. Saat terbukti palsu, berarti Jokowi telah menipu seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.

    Dalam pandangan Ahmad, tanggung jawab atas proyek kereta cepat seharusnya ditanggung oleh pihak yang menginisiasi dan menikmati keuntungan dari proyek tersebut.

  • IKA PMII Lamongan Laporkan Program “Xpose Uncensored” Trans7 ke Polres

    IKA PMII Lamongan Laporkan Program “Xpose Uncensored” Trans7 ke Polres

    Lamongan (beritajatim.com) – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Lamongan resmi melayangkan pengaduan ke Polres Lamongan terkait tayangan program “Xpose Uncensored” di stasiun televisi nasional Trans7, yang ditayangkan pada 13 Oktober 2025. Tayangan tersebut dinilai tendensius dan berpotensi mencemarkan nama baik pesantren serta para kiai.

    Ketua PC IKA PMII Lamongan, Miftach Alamuddin, menyatakan bahwa laporan ini diajukan atas nama masyarakat dan kader pergerakan yang tergabung dalam IKA PMII.

    Alamuddin menilai, segmen yang ditayangkan dalam program tersebut menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, serta pesantren dan kiai di seluruh Nusantara.

    “Kami menilai tayangan itu tidak berimbang, tendensius, dan berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik. Judul yang digunakan sangat provokatif dan melecehkan kehidupan santri,” ujar Miftach, usai menyampaikan aduan ke Mapolres Lamongan, Rabu (15/10/2025).

    Ketua PC IKA PMII Lamongan, Miftach Alamuddin, saat menyampaikan aduan terkait tayangan program Xpose Uncensored Trans7 ke Mapolres Lamongan, Rabu (15/10/2025).

    Lebih lanjut Alamuddin menyampaikan, narasi dan gambar dalam episode berjudul “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok?” tersebut, menggiring opini negatif dan tidak disertai klarifikasi dari pihak pesantren yang disebut.

    Oleh karena itu, kata Alamuddin, IKA PMII Lamongan menilai program itu melanggar prinsip jurnalisme berimbang (cover both sides) dan berpotensi menimbulkan trial by media. Mereka juga menilai tayangan tersebut telah mencoreng nama baik pesantren dan para kiai yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan.

    “Tayangan itu dapat memicu opini menyesatkan dan prasangka buruk terhadap pesantren, kiai, dan santri. Kami menilai ini berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan/atau Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik,” tuturnya.

    Melalui pengaduan resmi ini, IKA PMII Lamongan meminta Polres Lamongan untuk menindaklanjuti laporan mereka dengan langkah hukum yang berlaku. Termasuk memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam produksi program tersebut dan mengkaji ada tidaknya unsur pelanggaran hukum di dalamnya.

    “Kami mengajukan laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, serta untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat Lamongan,” pungkas Alamuddin.

    Sebagai informasi, pada Selasa (15/10/2025) tim Trans7 mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung, terkait tayangan dalam program Xpose Uncensored yang dinilai melecehkan Kiai sepuh KH Anwar Mansur. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, bersama Prof Mohammad Nuh. (fak/but)