Xcloud.id

Tag: Maman Imanulhaq

  • Pesan Cak Imin saat Tutup Kajian Kitab Karya KH Hasyim Asy`ari – Page 3

    Pesan Cak Imin saat Tutup Kajian Kitab Karya KH Hasyim Asy`ari – Page 3

    Menurut Kiai Said, Mbah Hasyim memaparkan lima jalan sufi dalam kitab tersebut. Pertama, takwa kepada Allah di manapun. Kedua, selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berpaling dari makhluk, baik ketika dipuji atau saat dibenci.

    Lalu keempat, lanjut Kiai Said, menerima atau rida atas setiap rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Kelima, selalu mengembalikan apapun kepada Allah, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan.

    “Maka hakikatnya takwa, dawuh Mbah Hasyim, adalah wara`, yaitu selektif, istikamah, konsisten, menjaga sunnah serta akhlakul karimah,” jelas Kiai S’kk

    Sebagai informasi, penutupan kajian kitab tersebut dihadiri oleh seluruh narasumber, yaitu KH. Ahmad Badawi Basyir, KH. Nur Hayid, KH. Ahmad bin Kafabih, KH. Rif`an Nasir, KH. Maman Imanulhaq, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, serta Nyai Hj. Hindun Anisah.

    Hadir di lokasi Sekretaris Dewan Syura DPP PKB KH. Saifullah Maksum, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, anggota DPR RI Fraksi PKB Anggia Ermarini, Rivqy Abdul Halim, dan Muhammad Khazin.

  • Sentil Penyelenggaraan Umroh, Legislator PKB Imbau Jangan Asal Pakai Kendaraan Murah

    Sentil Penyelenggaraan Umroh, Legislator PKB Imbau Jangan Asal Pakai Kendaraan Murah

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan umrah dan haji usai terjadinya insiden kecelakaan bus yang membawa jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi, pekan lalu. Termasuk dari sisi transportasi yang harus memenuhi standar keselamatan ketat.

    “Keprihatinan ini membawa rasa duka yang mendalam, sekaligus juga memunculkan evaluasi serius terhadap penyelenggaraan umrah dan haji di masa depan,” tutur Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin, 24 Maret 2025.

    “Bahwa alat-alat transportasi yang dipakai para jemaah umrah dan juga haji harus memenuhi standar keselamatan bagi jemaah, termasuk tentu sopir,” lanjutnya.

    Dia mengingatkan bahwa pada musim haji terkadang ada pengemudi yang tidak mengetahui rute perjalanan dan melanggar aturan keselamatan. Untum itu menurut Maman, akan menjadi catatan evaluasi Komisi VIII DPR bersama Pemerintah supaya tidak ada jemaah Indonesia mengalami insiden serupa.

    “Kita tahu bahwa ketika (penyelenggaraan) haji terkadang ada sopir yang dadakan, tidak melalui proses sertifikasi yang memadai. Mereka tidak tahu rute bahkan menjalankan pengendaraannya di luar ketentuan. Ini tentu menjadi catatan penting,” paparnya.

    Lebih lanjut, Maman menekankan pentingnya peran para pemandu untuk mengingatkan sopir supaya berhati-hati dalam berkendara ketika membawa para jemaah. Ia menyebut para pemandu juga harus aktif mengecek kondisi kendaraan yang dipakai jemaah agar selalu dalam kondisi baik.

    “Jangan asal pakai kendaraan, jangan asal karena punya harga yang murah akhirnya dipakai dan mengakibatkan kecelakaan. Sekali lagi duka cita yang sangat mendalam bagi korban kecelakaan bus tersebut dan tentu semoga tidak akan ada lagi korban selanjutnya,” ujarnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) K.H. Ma’ruf Amin membuka program kajian kitab karya Roisul Akbar Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, Arrisalah Jami’atul Maqashid, yang merupakan tradisi partai tersebut di momentum Ramadhan.

    “Alhamdulillah sore hari ini kita akan memulai sesuatu hal yang menjadi tradisi PKB, yaitu pengajian Ramadhan. Kali ini mengambil kitab Arrisalah Jam’iatul Maqashid karya hadratus syeikh K.H. Hasyim Asy’ari,” kata Ma’ruf di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Wakil Presiden ke-13 RI itu mengatakan inti dari kitab Arrisalah ialah memaknai jalan hidup menurut jalan Allah Swt. Menurut dia, jalan Allah sebetulnya menjadi bacaan setiap hari oleh seluruh umat Islam.

    “Karena itu, menurut Imam Syafi’i, andai kata Allah menurunkan satu surat saja dari 114 surat itu, (surat) Wal-‘Ashri saja sudah cukup menjadi pedoman (jalan kehidupan),” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PKB M. Hasanuddin Wahid menyebut kajian kitab-kitab karya K.H. Hasyim rutin digelar PKB sejak tahun 2021.

    Menurut dia, ada 11 kiai dan nyai yang akan mengkaji kitab ini, yaitu K.H. Ma’ruf Amin, K.H. Said Aqil Siroj, K.H. Badawi Basyir, K.H. Maman Imanulhaq, K.H. Yusuf Chudlory, K.H. Abdussalam Shohib, Gus Ahmad bin Kafabih, Nyai Badriyah Fayumi, Nyai Hindun Anisah, K.H. Rif’an Nashir, dan K.H. Muhammad Nur Hayid.

    Ia menjelaskan kajian kitab tersebut selalu digelar secara luring dan daring. Kajian juga disiarkan melalui kanal YouTube DPP PKB sehingga dapat diikuti bukan saja oleh kader dan pengurus PKB, tetapi juga masyarakat umum.

    “Pascangaji sampai nanti berbuka puasa kami menggelar buka bersama, lalu sholat berjamaah, termasuk juga shalat tarawih di sini dengan imam tetap Romo K.H. Saifullah Ma’shum,” kata Cak Udin, sapaan akrabnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PKB Dorong Penyaluran Bansos Satu Pintu, Sejalan dengan DTSEN – Halaman all

    Fraksi PKB Dorong Penyaluran Bansos Satu Pintu, Sejalan dengan DTSEN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui satu pintu.

    Langkah ini dinilai lebih efektif meskipun dana bansos berasal dari berbagai sumber.

    “Bantuan sosial ini sangat penting bagi masyarakat kurang mampu. Namun, selama ini penyalurannya sering menimbulkan masalah karena terlalu banyak pintu,” ujar Maman di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Saya harap ini diperbaiki, idealnya menurut saya cukup satu pintu saja,” kata Maman.

    Maman, yang juga merupakan Anggota Dewan Syura DPP PKB, menekankan mekanisme satu pintu akan menciptakan sistem penyaluran bansos yang lebih terkoordinasi dan efisien.

    “Ini sejalan dengan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Masyarakat (DTSEN) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.

    “Jika DTSEN berhasil diterapkan dan penyalurannya dilakukan melalui satu pintu, maka risiko salah sasaran akan bisa dihilangkan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Maman juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran bansos meskipun sedang melakukan efisiensi keuangan negara.

    “Memang kalau Bansos sebaiknya tidak mengalami pemangkasan.”

    “Saya apresiasi keputusan itu karena nilai kemaslahatannya untuk masyarakat yang membutuhkan sangat besar,” jelas Maman.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memastikan bantuan sosial tidak akan terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial. Efisiensi tidak mengurangi kinerja kita,” ujarnya usai mengikuti mengikuti agenda Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta Pusat, Selasa, (11/2/2025).

    Ketua Umum PKB itu juga menyatakan kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat siap melakukan penyesuaian.

    Dia memastikan kebijakan pemangkasan didukung penuh.

    Selain itu, dalam rapat tersebut, Muhaimin juga membahas sejumlah aspek terkait bansos, termasuk DTSEN, yang menyangkut urusan regulasi penyaluran bantuan sosial (bansos). 

    “Dengan semakin kuatnya DTSEN, semakin jelas para penerima manfaat sudah (terdaftar) di Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terus kita tingkatkan kesejahteraannya,” jelasnya.(*)

     

  • Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah

    Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah

    Sumber Foto: Antara

    Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Agama akan melibatkan organisasi masyarakat keagamaan Islam soal pembahasan usulan sertifikasi juru dakwah yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masyarakat.

    “Kita akan libatkan semua,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (10/12).

    Usulan mengenai sertifikasi para juru dakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    Usulan itu disampaikan Maman menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang Miftah Maulana. Dalam video itu, terdapat ucapan Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Tak lama setelah itu, video Miftah yang bernada melecehkan kepada seniman senior Yati Pesek kembali viral dan membuat suasana semakin keruh.

    Di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menanggapi usulan sertifikasi tersebut, Menag menyebut tengah menyiapkan proses untuk melakukan kajian tersebut dalam waktu dekat agar bisa didapatkan keputusan yang tepat mengenai usulan tersebut.

    “Sementara kita godok,” kata dia.

    Sementara itu, Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan atas kekisruhan yang terjadi.

    “Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istighfar, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah.

    Miftah menuturkan bahwa keputusan itu bukan karena tekanan maupun permintaan siapa pun, akan tetapi didasari rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Penceramah Bermulut ‘Kotor’ Meresahkan, Menag Kaji Usulan Sertifikasi Pendakwah

    Penceramah Bermulut ‘Kotor’ Meresahkan, Menag Kaji Usulan Sertifikasi Pendakwah

    ERA.id – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, akan menindaklanjuti usulan agar pendakwah disertifikasi. Hal itu sementara dikaji.

    “Sedang kita kaji nanti dalam waktu dekat ini,” kata Nasaruddin di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin.

    Usulan mengenai pengkajian para juru dakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12).

    Usulan itu disampaikannya guna menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang Miftah Maulana yang kerap dipanggil Gus Miftah.

    Dalam video itu, terdapat ucapan Gus Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Bahkan, di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menurut Maman, kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk menjaga perkataan di hadapan publik.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pendakwah seharusnya merupakan orang yang paling tidak menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik itu dari Al Quran, hadis, maupun sumber-sumber klasik.

    Maman menambahkan ulama juga dianjurkan untuk memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.

    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan seperti di poin pertama,” ujarnya.

  • Jangan Undang Dai Tanpa Kapasitas Agama

    Jangan Undang Dai Tanpa Kapasitas Agama

    loading…

    Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menjadi narasumber pada program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (10/12/2024) malam. Foto: iNews

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta kepada semua pihak agar tidak sembarangan mengundang dai atau pendakwah tanpa pengetahuan agama yang cukup. Ini mengaca dari hinaan Gus Miftah terhadap penjual es teh Sunhaji.

    “Jangan mengundang ustaz atau mengundang dai tanpa kapasitas nilai-nilai agama,” kata Maman dalam acara Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (10/12/2024) malam.

    Menurut dia, masyarakat dapat mengetahui mana pendakwah yang paham agama dan tidak jika usulan sertifikasi pendakwah sudah terealisasikan.

    Politikus PKB itu menilai akan menjadi sangat berbahaya jika ada pendakwah yang muncul ke publik, namun tidak paham tujuan beragama dan memiliki pengikut dalam jumlah besar.

    “Sangat berbahaya (pendakwah tidak mengerti agama tapi punya pengikut), kalau kita mengacu pada hadits Rasul, suatu waktu ada masanya di mana sebuah masyarakat akan hancur bila sangat sedikit keilmuannya, sangat sedikit ulamanya, sedikit yang paham agama,” katanya.

    “Yang muncul adalah penceramah yang tidak argumentatif, tidak menonjolkan agama yang substansional, tapi hanya simbolik, hanya ngakak-ngakak hanya tertawa, hanya membiarkan kemiskinan di mana-mana, pembodohan di mana-mana, dan sebagainya,” sambungnya.

    Bahkan, tujuan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika pemerintah masih membiarkan banyaknya pendakwah tanpa sertifikat tersebar luas di masyarkat.

    “Jadi jangan berharap Indonesia emas 2045 terjadi bila kita tidak memulai peningkatan kualitas para dai,” ucap Maman.

    (jon)

  • Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    loading…

    Jangan Lewatkan Malam Ini di Rakyat Bersuara MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH Pukul 19.00 WIB, Bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel, Live di iNews

    JAKARTA – Sertifikasi pendakwah menjadi sorotan seusai video yang menampilkan Miftah Maulana Habiburrahman ( Gus Miftah ), Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Miftah tampak mengolok-olok penjual es teh dengan pernyataan yang dinilai tidak pantas oleh banyak pihak. Kejadian ini memicu diskusi panas terkait pentingnya kompetensi dan etika dalam berdakwah.

    Bersama Aiman Witjaksono dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini akan kembali menghadirkan tema hangat “MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH”. Hadir pula, Maman Imanulhaq-Politisi PKB, Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU, dan para narasumber kredibel lainnya yang akan membahas lebih dalam persoalan sertifikat pendakwah.

    Menanggapi polemik ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji usulan sertifikasi pendakwah sebagai langkah preventif untuk memastikan kualitas para penceramah agama di Indonesia. Dan, jika usulan sertifikasi pendakwah diterapkan, diharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukkan, inspiratif, dan relevan dengan tantangan zaman.

    Wacana sertifikasi pendakwah tidak hanya menjadi isu penting bagi kalangan agama, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mengharapkan para pendakwah mampu menyampaikan pesan agama yang menyejukan, inspiratif dan relevan dengan tantangan zaman. Namun, apakah langkah ini akan membawa perubahan positif atau justru memunculkan tantangan baru?

    Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara Malam Ini “MIFTAH TERSELIP LIDAH, BUTUH SERTIFIKAT PENDAKWAH” bersama para narasumber, Maman Imanulhaq-Politisi PKB , Sujiwo Tejo-Budayawan, Islah Bahrawi-Aktivis NU, Ade Armando-Pakar Komunikasi , Novel Bamukmin-Dai Mujahid 212 , M. Zaitun Rasmin-Waketum Wahdah Islamiyah, dan Anwar Abbas-Waketum MUI, malam ini Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)

  • Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana

    Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana

    Kemenag Akan Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Usai Kasus Miftah Maulana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkaji usulan sertifikasi juru pendakwah.
    Langkah ini diambil setelah viralnya video dai kondang
    Miftah Maulana
    Habiburrahman yang mengolok-olok seorang tukang es teh saat acara dakwah di Magelang, Jawa Tengah.
    Nasaruddin menyatakan bahwa kajian tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
    “Sedang kita kaji, nanti dalam waktu dekat ini akan,” kata Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).
    Sebelumnya, usulan mengenai sertifikasi pendakwah ini juga mendapatkan perhatian dari Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan meminta pendapat dari majelis ulama serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terkait usulan tersebut.
    “Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan, ya, majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat mereka,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/12/2024).
    Usulan sertifikasi ini diajukan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq.
    Ia berpendapat bahwa sertifikasi dapat memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat.
    “Kementerian Agama perlu melakukan
    sertifikasi juru dakwah
    ,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
    Maman menekankan bahwa kasus Miftah Maulana merupakan pelajaran penting bagi semua pihak, terutama pendakwah, untuk menjaga etika dalam berbicara di depan publik.
    Menurutnya, pendakwah seharusnya menjadi teladan dengan menguasai sumber nilai keagamaan, baik Al-Quran, hadis, maupun referensi lainnya.
    Ia juga menyoroti pentingnya pemilihan tema ceramah yang relevan dengan ajaran agama.
    “Tema yang dibawakan juga harus merujuk sumber agama. Misalnya, soal kesederhanaan atau lainnya. Itu semua harus bersumber atas referensi keagamaan,” ujar Maman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usulan Sertifikasi Pendakwah Dinilai Berlebihan dan Terlalu Formalistik

    Usulan Sertifikasi Pendakwah Dinilai Berlebihan dan Terlalu Formalistik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Penasihat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Idrus Marham menilai usulan sertifikasi untuk pendakwah atau juru dakwah terlalu formalistik dan berlebihan. Menurut Idrus, sertifikasi pendakwah justru bisa menimbulkan masalah baru nantinya.

    “Kalau selalu pendekatan formalistik semua, nanti ada disertifikasi, nanti persoalan lagi. Nanti dijadikan sertifikat itu alat untuk menekan misalkan yang tidak mau nurut, ya tidak usah dikasih sertifikat, ini juga salah,” ujar Idrus di sela-sela acara BKPRMI, gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Idrus menegaskan memberikan dakwah bukan sekadar tugas formal semata, tetapi merupakan panggilan keagamaan yang membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab serius dari pendakwah. Selain itu, kata dia, perlu ada tanggung jawab kolektif dari jemaah.

    “Lebih baik kita mengambil bagaimana bahwa tugas dakwah itu adalah sebuah tugas yang suci. Jadi, harus dilakukan dengan suci, dengan hikmah. Maka yang harus dibangun adalah kesadaran kolektif,” imbuh dia terkait sertifikasi pendakwah.

    Menurut Idrus, selain menjadi alat menekan, sertifikasi pendakwah justru bisa menimbulkan masalah sosial dan keagamaan. Alasannya, bisa saja nanti hanya kelompok tertentu yang mendapatkan sertifikasi, sedangkan yang lain tidak dapat. Dia menilai yang terpenting saat ini adalah kontrol sosial agar para pendakwah tetap berkarya dalam koridor yang benar.

    “Yang perlu dihidupkan adalah kontrol sosial masyarakat yang tetap, konsisten pada nilai juga. Sebab kalau misalkan pendekatannya formal, nanti perdebatannya panjang. Kalau ini dijadikan lagi alat untuk menekan, yang tidak mau nurut jangan dikasih sertifikat. Lalu baru lagi misalkan lagi ada anggapan kelompok-kelompok ini yang diberi ini, kelompok ini tidak,” pungkas Idrus.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi pendakwah untuk memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Menurut Maman, pendakwah seharusnya merupakan orang yang menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik itu dari Al-Qur’an, hadis, maupun sumber-sumber klasik.

    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi pendakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024).