Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Menteri UMKM Banjir Keluhan Thrifting, Ungkap Oknum Bea Cukai Buka Akses

    Menteri UMKM Banjir Keluhan Thrifting, Ungkap Oknum Bea Cukai Buka Akses

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara soal banyak pengaduan hambatan produk UMKM. Salah satunya persoalan thrifting alias jual beli barang beksa impor, khususnya pakaian.

    Padahal, kata Maman, penyelesaian persoalan itu tidak semuanya ada di Kementerian UMKM. Thrifting terkait pakaian bekas impor ilegal misalnya, Maman menunjuk oknum Pegawai Bea Cukai sebagai pihak membuka akses.

    “Urusan KUR, datang ke Menteri UMKM. Oke, tetapi pelaksanaannya bank penyalur. Urusan thrifting, nah ini. Urusan thrifting, mengadunya ke Menteri UMKM, tapi yang ngebuka akses, oknum-oknum di Bea Cukai,” ujar Maman dalam Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Maman menyebut sudah meminta oknum Bea Cukai terkait segera ditertibkan. Ia juga mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut.

    “Oh, saya udah tahu caranya. Alhamdulillah, kemarin kita sentil aja. Itu tolong Bea Cukai, oknum-oknum Bea Cukai, ditertibin. Alhamdulillahnya Menteri Keuangannya gercep. Yes, ditutup. Alhamdulillah, baru ramai. Jadi udah ditutup itu barang-barang thrifting,” tutur Maman.

    Sebagai pengganti pakaian impor bekas ilegal, hal itu akan disuplai oleh produksi dalam negeri. Namun, Maman mengingatkan bahwa persoalan baju bekas impor ini harus ditutup dari sisi hulu terlebih dahulu.

    “Jadi mau nggak mau, UMKM kalau dalam konteks supply chain barang, hulunya harus ditutup dulu. Jadi sehebat-hebat apapun kita, memberikan pendampingan kepada UMKM dan lain sebagainya, tapi kalau alur barang dari awalnya hulunya ini masih buka, nggak akan mungkin bisa. Nah, alhamdulillah kemarin untuk barang-barang bekas itu thrifting udah ditutup, ceklek,” tutup Maman.

    (ily/hns)

  • Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”

    Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”

    Dukung UMKM, WIKA dan WIKA Realty Proyeksikan Tamansari Laswi City Bandung Jadi “Pasar 1001 Malam”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Komitmen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) dalam mengembangkan kawasan produktif berbasis masyarakat kembali mendapat apresiasi. 
    Tamansari Laswi City yang dikelola
    WIKA
    dan
    WIKA Realty
    kini disiapkan menjadi salah satu pusat usaha mikro kecil menengah (
    UMKM
    ).
    Kawasan bersejarah tersebut direncanakan menjadi proyek percontohan program “Pasar 1.001 Malam”. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menggerakkan kembali sektor ekonomi kreatif dan memperkuat ekosistem UMKM di perkotaan. 
    Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Abdul Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke kawasan Tamansari Laswi City, Bandung, Rabu (5/11/2025).
    Rombongan turut disambut Director of Development WIKA Realty, Realty Manager Tamansari Laswi City, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, serta jajaran kementerian. 
    Menanggapi hal tersebut, Director of Development WIKA Realty Adhi Priyanto Putro menegaskan, perusahaan berkomitmen untuk menjadikan Tamansari Laswi City sebagai model pengembangan kawasan yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat. 
    “Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pelaku UMKM, tetapi juga pada komunitas kreatif dan masyarakat sekitar agar bersama-sama dapat tumbuh dalam ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/11/2025).
    Dia menambahkan, Tamansari Laswi City dikelola sebagai ruang di mana sejarah, kreativitas, dan kehidupan sosial saling menguatkan.
    Sejalan dengan komitmen tersebut, Tamansari Laswi City telah berkembang menjadi ruang hidup bagi pelaku UMKM dan komunitas kreatif di Kota Bandung.
    Melalui berbagai kegiatan seni, kuliner, dan ajang komunitas, kawasan tersebut menjadi bukti nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pelestarian sejarah sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat. 
    Sementara itu, Corporate Secretary WIKA Realty Saskia Ayu Megananda menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan.
    Melalui kegiatan seperti Tamansari Festival dan bazar UMKM rutin di Tamansari Hive, WIKA Realty terus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
    “Tamansari Laswi City menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menghadirkan ruang tumbuh bagi UMKM dan komunitas kreatif yang berkontribusi pada ekonomi rakyat,” terang Saskia. 
    Sebagai bagian dari WIKA Group, WIKA Realty terus memperkuat perannya dalam mengelola aset negara secara produktif melalui pengembangan kawasan tematik yang mengedepankan keberlanjutan, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat. 
    Melalui pengelolaan Tamansari Laswi City, WIKA Realty menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ruang publik yang hidup dan inklusif.
    Tak hanya itu, WIKA Realty juga memperkuat identitas budaya lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Minta Percepat Digitalisasi Usaha Kecil Lewat Sapa UMKM

    Prabowo Minta Percepat Digitalisasi Usaha Kecil Lewat Sapa UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera mempercepat pembentukan sistem satu data terintegrasi “Sapa UMKM” sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. 

    Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Maman menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar sistem digital ini segera direalisasikan untuk mempermudah layanan, pendataan, dan pemberian bantuan bagi jutaan pelaku UMKM. 

    “Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena tadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia, tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali,” ujar Maman.

    Dia menegaskan bahwa pengelolaan data UMKM yang masih terpisah-pisah selama ini menjadi kendala dalam menyalurkan bantuan dan memperluas akses pembiayaan. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi,” jelasnya.

    Sistem Sapa UMKM nantinya akan menjadi platform nasional yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah untuk pelaku usaha kecil, mulai dari perizinan, akses modal, pelatihan, hingga pemasaran produk.

    “Tadi petunjuk Pak Presiden, yang sekarang sedang kita bangun yaitu namanya Sapa UMKM dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” kata Maman.

  • Menteri UMKM Ungkap Alasan Prabowo Berantas Thrifting Baju Bekas

    Menteri UMKM Ungkap Alasan Prabowo Berantas Thrifting Baju Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah akan melarang impor baju bekas, termasuk praktik thrifting, tetapi tetap menyiapkan solusi agar pelaku usaha di sektor tersebut tetap bisa berjualan.

    Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    “Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan,” kata Maman. 

    Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Kementerian UMKM menyiapkan solusi agar para pedagang thrifting dapat tetap menjalankan kegiatan ekonominya dengan menjual produk lokal.

    “Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” ujarnya.

    Maman mencontohkan bahwa pemerintah akan mendorong pedagang di sejumlah lokasi seperti Pasar Senen untuk beralih menjual produk buatan anak bangsa.

    Apalagi, dia menekankan bahwa produk lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing, bahkan mampu menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen.

    “Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak baju-baju kita, yang bagus-bagus, dan bahkan teman-teman distro di Bandung itu aja, mereka sekarang lagi, ya artinya produk-produknya bagus-bagus semua kayak baju-baju itu. Jadi didorong ke arah sana. Jadi supaya produk lokal kita juga tidak, artinya mempunyai pasar,” tutur Maman.

    Menanggapi anggapan bahwa harga pakaian thrifting lebih murah, Maman menilai hal itu tidak selalu benar. Dia menyebut bahwa Kementeriannya telah memanggil sejumlah asosiasi terkait dan pelaku thrifting untuk duduk bersama dalam melihat kondisi di lapangan. 

    “Ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali. Karena kan itu kan enggak ada aturan gitu. Bebas saja kan, penentuan harganya kan tergantung dagang,” ujarnya.

    Maman menegaskan bahwa kebijakan pelarangan impor barang bekas bertujuan untuk melindungi industri dan UMKM dalam negeri. Dia optimistis pelaku UMKM dalam negeri dapat bersaing dari segi harga, kualitas, hingga tren fesyen.

    Maman menambahkan bahwa pemerintah juga tetap memperhatikan nasib pedagang thrifting yang telah lama beraktivitas di sektor tersebut.

    “Tapi di sisi lain, kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagang thrifting yang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya, agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi. Oke?” tandas Maman.

  • Realisasi Masih Rendah, Prabowo Minta Percepat Penghapusan Piutang UMKM

    Realisasi Masih Rendah, Prabowo Minta Percepat Penghapusan Piutang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program penghapusan piutang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Maman menjelaskan, Presiden Prabowo meminta agar program penghapusan piutang yang telah dimulai sebelumnya segera ditindaklanjuti sesuai rencana awal.

    “Petunjuk dari Pak Presiden terkait program penghapusan piutang yang kemarin sudah kita jalankan, Pak Presiden juga minta untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Saya pikir itu petunjuknya dan arahannya,” ujar Maman.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sejauh ini, program penghapusan piutang baru direalisasikan untuk sekitar 67.000 pelaku UMKM.

    Dia menekankan bahwa berdasarkan data dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terdapat sekitar satu juta pelaku UMKM yang berpotensi mendapatkan penghapusan tagihan atau pembukuan utang.

    “Kan berdasarkan data dari Bank Himbara kita, ada kurang lebih 1 juta usaha mikro, kecil, menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tidak lanjuti itu,” jelas Maman.

    Maman menambahkan, percepatan realisasi program ini akan segera dilakukan karena seluruh regulasi yang diperlukan sudah siap.

    “Ya, sementara ini baru kurang lebih 67.000 itu. Makanya tadi perintah dari Pak Presiden, karena regulasinya juga sudah siap semuanya, Pak Presiden minta itu ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan langkah pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Maman, Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan pembatasan barang bekas diikuti dengan langkah konkret untuk menyediakan produk substitusi bagi para pelaku thrifting yang terdampak.

    “Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman.

    Penyebabnya, dia menjelaskan, banyak pengusaha mikro di berbagai daerah selama ini menggantungkan pendapatan dari menjual pakaian bekas impor.

    Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menindak aktivitas ilegal tersebut, tetapi juga menyiapkan solusi agar para pelaku usaha dapat beralih menjual produk lokal.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” jelasnya.

    Nantinya, Kementerian UMKM, kata Maman, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menggandeng produsen lokal serta memperkuat rantai pasok produk buatan anak bangsa agar bisa menjadi alternatif dagangan yang kompetitif di pasar.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” katanya.

    Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional, menekan ketergantungan terhadap barang impor, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik.

    Pemerintah juga berkomitmen mendampingi para pelaku usaha dalam proses transisi, termasuk melalui pelatihan, fasilitasi akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

    “Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Artinya, kami tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan langkah pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Maman, Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan pembatasan barang bekas diikuti dengan langkah konkret untuk menyediakan produk substitusi bagi para pelaku thrifting yang terdampak.

    “Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman.

    Penyebabnya, dia menjelaskan, banyak pengusaha mikro di berbagai daerah selama ini menggantungkan pendapatan dari menjual pakaian bekas impor.

    Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menindak aktivitas ilegal tersebut, tetapi juga menyiapkan solusi agar para pelaku usaha dapat beralih menjual produk lokal.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” jelasnya.

    Nantinya, Kementerian UMKM, kata Maman, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menggandeng produsen lokal serta memperkuat rantai pasok produk buatan anak bangsa agar bisa menjadi alternatif dagangan yang kompetitif di pasar.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” katanya.

    Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional, menekan ketergantungan terhadap barang impor, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik.

    Pemerintah juga berkomitmen mendampingi para pelaku usaha dalam proses transisi, termasuk melalui pelatihan, fasilitasi akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

    “Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Artinya, kami tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Menteri Maman: Prabowo perintahkan percepat pembentukan SAPA UMKM

    Menteri Maman: Prabowo perintahkan percepat pembentukan SAPA UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembentukan sistem satu data terintegrasi atau SAPA UMKM guna memperkuat layanan dan perlindungan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

    “Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu SAPA UMKM,” kata Maman usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menurut Maman, sistem tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan 57 juta pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah. Dengan jumlah yang besar, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai sehingga dibutuhkan sistem berbasis teknologi dan digitalisasi.

    Maman menjelaskan SAPA UMKM akan menjadi platform terintegrasi yang mencakup berbagai layanan seperti perizinan, akses pembiayaan, serta pemasaran produk.

    “Tadi petunjuk Pak Presiden, yang sekarang sedang kita bangun yaitu namanya SAPA UMKM dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” kata dia.

    Sebelumnya pada Agustus lalu Menteri Maman menegaskan platform digital SAPA UMKM untuk memberikan pelayanan, perlindungan serta pemberdayaan dan pembinaan bagi pengusaha UMKM, bukan untuk memungut pajak.

    “SAPA UMKM adalah sebuah sistem yang kami buat, sekali lagi bukan untuk memungut pajak. Tapi sistem ini dibuat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, serta pemberdayaan maupun pembinaan kepada UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/8).

    Menurut dia, hampir tidak mungkin Kementerian UMKM mampu menjangkau 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Maka dari itu dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi, Kementerian UMKM dalam waktu sekitar 3 bulan ke depan akan meluncurkan sebuah sistem super aplikasi yang bernama SAPA UMKM.

    Mohon doanya semoga bisa dilancarkan dan tentunya pasti nanti pada saat sistem itu diluncurkan akan masih banyak evaluasi-evaluasi, karena kami akan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem ini. Namun itu semua kita buat demi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Maman.

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kupang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah pemangku kepentingan memfasilitasi lebih dari 1.000 pengusaha mikro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar mendapatkan sertifikasi, legalitas dan perluasan akses pembiayaan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam ajang Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kupang, Rabu, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif dan kompetitif bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kehadiran kami melalui festival ini adalah untuk menjawab tantangan dan harapan besar para pengusaha mikro dan kecil dalam mengurus perizinan, sertifikasi, legalitas usaha, pembiayaan, serta layanan lain yang mereka butuhkan,” katanya.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian UMKM mendorong integrasi berbagai layanan perizinan dan sertifikasi dalam satu ekosistem terpadu. Upaya kolaboratif tersebut, katanya, telah menunjukkan hasil yang signifikan, katanya, menjelaskan.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 29 jenis layanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi sekitar 1.000 pengusaha UMKM.

    Layanan tersebut mencakup antara lain penerbitan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT dan BPOM, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menurut Maman, kemudahan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal, sehingga lebih siap bersaing di pasar nasional maupun global.

    “Sekarang tantangan kita adalah bagaimana bisa menggeser para pekerja di sektor UMKM yang rata-rata masih informal menjadi formal. Lewat program KUR, tercatat telah mampu menyerap hingga kurang lebih 11 juta tenaga kerja. Inilah yang secara bertahap kita dorong agar UMKM dapat beralih dari sektor informal ke formal,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting agar pengusaha dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak maju.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan menyambut positif langkah tersebut dan menilai pola kolaborasi yang diterapkan Kementerian UMKM layak direplikasi di seluruh wilayah provinsi.

    “Acara ini luar biasa. Pemerintah Provinsi NTT akan mereplikasi pola yang sudah dibuat oleh Kementerian UMKM agar bisa diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh layanan untuk UMKM bisa dikumpulkan bersama agar prosesnya cepat, mudah, dan tetap sesuai regulasi,” ujar dia.

    Ia juga menegaskan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di NTT menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah mampu mempercepat pelayanan bagi pengusaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat di kawasan timur Indonesia

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan pada 2026

    Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat turun hingga nol persen pada 2026.

    Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara “1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat”, di mana ia menegaskan, pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target nasional pengentasan kemiskinan.

    “Saya mohon dukungan para menteri, kementerian, lembaga yang hadir dan mendengarkan, juga pemerintah daerah. Mari berkolaborasi, 2026 harus nol persen kemiskinan ekstrem, dan 2029 maksimum lima persen kemiskinan,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

    Cak Imin menjelaskan, target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional.

    Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan luar negeri.

    “Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia harus bertumpu pada kemampuan kemandirian. Kita harus menyiapkan seluruh ekosistem agar bisa memperbaiki perekonomian masyarakat secara mandiri,” tegasnya.

    Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap target tersebut, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

    “Salah satunya Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan target 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan 5% maksimum kemiskinan pada 2029,” jelasnya.

    Cak Imin menegaskan, pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat.

    Acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri P2MI Mukhtarudin, dan Menteri Sosial Gus Yusuf.

    Kehadiran para menteri tersebut menunjukkan dukungan lintas sektor dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia bebas kemiskinan.