Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Prabowo Hapus Utang UMKM Pertanian hingga Peternakan, Segini Nilainya

    Prabowo Hapus Utang UMKM Pertanian hingga Peternakan, Segini Nilainya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan penghapusan utang UMKM pertanian hingga peternakan, Selasa (5/11/2024). Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan kelautan dan UMKM lainnya.

    Dengan kata lain, Prabowo resmi menghapus utang macet UMKM pada sektor tersebut. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, langkah ini sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan, yang bermasalah dengan utang.

    “Simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada mereka-mereka para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang,” kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Berikut 2 hal penting dari kebijakan Prabowo menghapus utang UMKM Pertanian hingga Peternakan:

    1. Utang yang Dihapus hingga Rp 500 Juta

    Maman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

    “Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta,” kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    2. Syarat Utangnya Bisa Dihapuskan

    Maman menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

    “Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan COVID,” ujarnya.

    Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

    “Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya),” ujarnya.

    Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

    “Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan,” terang Maman.

    Secara keseluruhan, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

    “PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya,” jelas Maman.

    (shc/hns)

  • Prabowo Hapus Utang UMKM Pertanian-Perikanan, Asosiasi Petani Senang

    Prabowo Hapus Utang UMKM Pertanian-Perikanan, Asosiasi Petani Senang

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang menghapuskan utang macet UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

    PP tersebut ditandantangani Prabowo Selasa (5/11/2024). Keputusan Prabowo ini pun disambut baik para petani sawit hingga kakao.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan.

    “Karena utang itu akan jadi beban, sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang-utang sebelumnya,” kata Gulat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Menurutnya langkah ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut sebagaimana target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, mulai dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan.

    Senada, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Arif Zamroni mengatakan pihaknya merasa sangat terbantu dengan kebijakan ini. Pasalnya, utang-piutang ini mendatangkan beban besar bagi sebagian anggotanya sehingga para petani tersebut kesulitan untuk bergerak lebih progresif.

    “Intinya kami dari kelompok petani nelayan UMKM, hari ini luar biasa senang kehadiran pemerintah dan keberpihakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, sudah melakukan langkah besar,” ujar Arif.

    Arif menilai, keberadaan PP 47/2024 ini sebagai solusi luar biasa yang diharapkan implementasi di lapangannya bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Diharapkan, kebijakan ini bisa segera ditindaklanjuti kementerian terkait.

    Penjelasan Menteri UMKM

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, akan ada sekitar 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

    Langkah penghapusan ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah alias bank Himbara. Namun Maman menekankan, ada kualifikasi khusus untuk pihak yang utangnya dihapus. Pertama, masyarakat yang terimbas bencana.

    “Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid,” kata Maman, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Lalu syarat kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

    “Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya),” ujarnya.

    Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

    “Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan,” kata dia.

    (shc/hns)

  • Sah! Prabowo Teken PP Penghapusan Utang Macet UMKM

    Sah! Prabowo Teken PP Penghapusan Utang Macet UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    “Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, serta UMKM lainnya,” kata Prabowo. 

    Dengan ditekennya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu pelaku UMKM, produsen pangan, hingga nelayan yang terlilit utang untuk meneruskan usaha ke depannya. 

    “Kita tentunya berdoa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” harap Prabowo. 

    Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan tidak semua pelaku UMKM yang dapat menikmati fasilitas ini. 

    “Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang. Ini yang betul-betul tidak bisa tertolong lagi,” jelas Maman sesusai acara penandatanganan tersebut. 

    Ia menegaskan bahwa pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya adalah mereka yang dinilai sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran.

    “Kedua, ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudaj jatuh tempo dan sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita. Jadi ini betul-betul tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan,” ujar Maman.

  • Ini Syarat Utang Petani-UMKM yang Dihapus Prabowo

    Ini Syarat Utang Petani-UMKM yang Dihapus Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

    Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

    “Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid,” kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

    “Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya),” ujarnya.

    Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

    “Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan,” kata dia.

    Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

    Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

    “PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya,” terang Maman.

    (shc/ara)

  • Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Kaesang hingga Luhut Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    GSN sendiri merupakan gerakan relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden 2024.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, dalam acara deklarasi ini terdapat beberapa nama yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih yang tampak hadir di Indonesia Arena.

    Presiden Prabowo datang ke Indonesia Arena didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dan sang adik Hashim Djojohadikusumo.

    Ketiganya nampak kompak memakai kemeja berwara biru muda dengan celana berwarna hitam. Tampak kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari pendukungnya yang memadati Indonesia Arena.

    Dalam agenda ini tampak juga mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto dan sang anak Didiet yang datang sebelum Prabowo memasuki Indonesia Arena.

    Berikut tokoh-tokoh yang hadir dalam Deklarasi GSN di Indonesia Arena:

    – Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie
    – Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 Anindya Bakrie
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan
    – Penasihat khusus Presiden, Wiranto
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Ketua Umum GSN Rosan Perkasa Roeslani
    – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
    – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan
    – Menteri Kebudayaan Fadli Zon
    – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman.
    – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
    – Menteri BUMN Erick Thohir
    – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya
    – Ketua MPR Ahmad Muzani
    – Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil
    – Ketum PSI Kaesang Pangerap
    – Habib Lutfi

  • Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

    Penghapusan Utang Tidak Berlaku untuk Semua Petani dan Nelayan, Kriteria Sedang Dibahas

    GELORA.CO – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

    “Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani-petani kita,” kata Maman saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang memang pernah dirugikan akibat keadaan force majeur seperti bencana maupun benar-benar tidak mampu. Menurutnya, nilai kredit hingga kriteria spesifiknya masih terus dibahas oleh pemerintah.

    “(Jumlah) detail saya kurang paham karena pas itu kan naik turun. Itu yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

    Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

    Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

    Selain itu, sejumlah pihak perbankan juga telah memberikan respons terhadap rencana kebijakan ini. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. misalnya, berencana membentuk pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. “Membentuk CKPN yang cukup untuk kredit bermasalah di semua segmen termasuk debitur UMKM sesuai kebutuhan,” kata Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo kepada Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Kendati begitu, Okki mengatakan rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank. Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke non performing loan (NPL) disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19.

  • Indonesia Berpeluang Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

    Indonesia Berpeluang Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi kiblat fesyen dunia, khususnya fesyen muslim. Untuk itu, Kementerian UMKM akan terus memperkuat kolaborasi dengan banyak pihak untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat fesyen modest  global.

    “Kami melihat prospek kemajuan fesyen syariah luar biasa potensinya di Indonesia. Maka untuk meningkatkan ekonomi, kita semua harus bergandengan tangan mendorong kemajuan industri fesyen dan kreatif di Indonesia,” ujar Maman dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center pada Rabu (30/10/2024).

    Pada 10 tahun terakhir, ekonomi syariah global menunjukkan tren positif di mana belanja konsumen untuk produk halal meningkat dari  US$ 1,62 triliun pada 2012, naik menjadi US$ 2,29 triliun pada 2022. Diperkirakan pada 2027 akan mencapai US$ 3 triliun.

    Selain itu, kebutuhan impor modest fesyen juga diperkirakan meningkat dari US$ 37 miliar pada 2022 menjadi US$ 47 miliar pada 2027. Dengan pengalaman Indonesia yang pernah menduduki peringkat ketiga dari 81 negara dalam global islamic economy indicator ranking, menandakan bahwa Indonesia memiliki ekosistem ekonomi syariah yang kuat di kancah global.

    Oleh sebab itu, sudah seharusnya produk fesyen yang diproduksi oleh UMKM, terutama produk fesyen muslim harus didukung agar memiliki daya saing yang tinggi baik di pasar domestik atau global.

    Demi mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, khususnya di bidang fesyen, telah didirikan Rumah Produksi Bersama (RPB) komoditas kulit di Garut yang menjadi salah satu bahan baku utama industri fesyen.

    Kemudian diinisiasi program reality show IN2THENEXT 2023, sebuah kompetisi young designer modest fashion pertama di Indonesia dan di dunia.

    “Kami bersama Pemprov Jakarta telah mencanangkan bulan modest fashion yang telah diinisiasi pada 26 Oktober 2023 melalui penyelenggaraan 1st Modest Fashion Month (Mofam) pada 13 Oktober 2024 sebagai bentuk afirmasi Indonesia sebagai capital of modest fashion,” pungkas Maman.
     

  • BI Gelar Festival Ekonomi Syariah Indonesia di JCC

    BI Gelar Festival Ekonomi Syariah Indonesia di JCC

    Jakarta –

    Bank Indonesia kembali menggelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 2024. Acara ini digelar selama sepekan di JCC Senayan mulai hari ini, Kamis (30/10/2024).

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ISEF ke-11 tahun ini mengangkat tema Synergy of Syariah Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth. Dia menilai tema ini menggambarkan betapa kuatnya sinergi BI untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi keuangan syariah Indonesia sebagai model basis baru untuk ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global. Alhasil, membuat Indonesia sebagai salah satu pemain global dalam ekonomi dan keuangan syariah.

    “Alhamdulillah, selama 11 tahun ISEF telah menjadikan ekonomi keuangan Indonesia yang terbesar, setelah terintegrasi dan menjadi kebanggaan kita semua. Semakin mendekatkan Indonesia dalam pencapaian visi untuk menjadi salah satu pemain halal terkemuka di dunia. Beberapa capaian strategis, antara lain, semakin terbentuknya ekosistem ekonomi keuangan syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, antar unit dan juga secara vertikal,” kata Perry.

    Dia menyebut setiap tahun penyelenggara ISEF membawa warna baru, begitu juga tahun ini. Dia menjelaskan tahun ini ada beberapa pembaruan yang dibawa. Di antaranya, kolaborasi event antara ISEF dengan kegiatan skala secara nasional dan internasional.

    Selain menyelenggarakan modes fesyen, tahun ini juga mengadakan kompetisi untuk para pemasak atau chef untuk makanan halal. Kemudian pihaknya juga melalukan penguatan leadership Indonesia di kancah internasional dengan mengikuti berbagai penyelenggaraan acara internasional dan juga berkolaborasi seminar internasional.

    “Sehingga sekali lagi beberapa agenda yang tidak terlalu penting boleh digeser. Karena sepekan ini mari kita sukseskan ISEF ke-11 tahun 2024,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tema yang diangkat pada ISEF kali ini sangat relevan dengan mengakselerasi perekonomian Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Airlangga menilai ekonomi dan keuangan syariah tentu mempunyai peran strategis untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Dengan negara penduduk muslim sebanyak 87%, kita sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentu arahan Bapak Presiden, kita minta agar bidang investasi keuangan syariah, makanan minuman halal, fashion mode, farmasi, kosmetik hingga tentunya wisata yang ramah muslim,” kata Airlangga dalam acara Opening Ceremony ISEF ke-11 2024, Kamis (30/10/2024).

    Mewakili Presiden Prabowo Subianto, dia berharap penyelenggaraan ISEF dapat menghasilkan karya inovatif dan produktif sehingga sistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia akan terus berkembang.

    “Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan diberkahi oleh Allah SWT. Selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara ISEF ke-11 tahun 2024 secara resmi dibuka,” jelasnya.

    Pada acara kali ini dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun, hingga Kepala BPJPH Haikal Hasan.

    (rrd/rrd)

  • DPR segera ganti para Anggota DPR yang diangkat jadi menteri

    DPR segera ganti para Anggota DPR yang diangkat jadi menteri

    Kami akan segera melakukan PAW untuk pengisian mereka-mereka yang telah menjadi menteri kabinetJakarta (ANTARA) –

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadier mengatakan pihaknya mulai memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terkait pada Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang kini sudah diangkat menjadi menteri, wakil menteri, atau pejabat dalam Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Mungkin dimulai satu sampai dua hari ini,” kata Adies di Kompleks, Parlemen, Jakarta, Rabu.

     

    Selain itu, Adies yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengatakan PAW di terhadap para anggota partai berlambang pohon beringin itu bakal dilakukan segera.

    Menurut dia, Golkar tidak ingin ada kekosongan anggota-anggota dari Fraksi Golkar yang semestinya mengisi kursi di komisi-komisi.

     

    “Kami akan segera melakukan PAW untuk pengisian mereka-mereka yang telah menjadi menteri kabinet,” kata dia.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto telah melantik para pejabat kabinet yang diisi sebanyak 109 anggota, yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri. Selain itu, Presiden juga telag melantik pejabat-pejabat lainnya seperti kepala badan dan kepala lembaga, utusan khusus, hingga staf khusus.

     

    Nama-nama yang dilantik oleh Prabowo itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, akademisi, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, hingga selebriti dan mantan atlet. Sejumlah politisi yang merupakan Anggota DPR RI pun turut diangkat menjadi pejabat kabinet.

     

    Berikut nama-nama Anggota DPR RI yang telah diangkat menjadi pejabat Kabinet Merah Putih:

    1. Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital)

    2. Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang)

    3. Maman Abdurrahman (Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

    4. Ace Hasan Syadzily (Gubernur Lemhannas)

    5. Sugiono (Menteri Luar Negeri)

    6. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan)

    7. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara)

    8. Teuku Riefky Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif)

    9. Faisol Riza (Wakil Menteri Perindustrian)

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024