Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Menteri UMKM: Perpanjangan PPh Final untuk UMKM Selesai Akhir Desember 2024 – Page 3

    Menteri UMKM: Perpanjangan PPh Final untuk UMKM Selesai Akhir Desember 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menargetkan perpanjangan kebijakan pajak penghasilan (PPh) final atau PPh final sebesar 0,5 persen untuk pelaku UMKM dapat selesai pada akhir Desember 2024.

    “Perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5 persen gross bagi para pengusaha-pengusaha UMKM. Harus sebelum Desember ini, akhir Desember ini karena awal 1 Januari sudah harus berjalan,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman kepada media, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024, seperti dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Maman menuturkan, kebijakan ini penting karena memberikan keringanan bagi UMKM. Dalam aturan yang berlaku, penghasilan dari penjualan hingga Rp500 juta tidak dikenakan pajak atau dikenakan tarif 0 persen. Namun, untuk penghasilan dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final 0,5 persen dari total penghasilan bruto.

    Maman mengatakan, kebijakan ini tengah dalam tahap finalisasi. Ia menegaskan, pemerintah akan terus mendorong pembahasan intensif antara Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Sekarang sedang kita eksersai dan kita akan dorong. Ya ini nanti terus jadi pembahasan kami kementerian UMKM dengan kementerian keuangan dan kementerian ekonomi,” lanjutnya.

    Maman juga menekankan kebijakan ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan usaha kecil dan menengah di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan tarif PPh final yang rendah, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan terus melakukan sosialisasi mengenai berakhirnya fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) UMKM sebesar 0,5 persen pada Tahun Pajak 2025. 

    Aturan tersebut telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

    “Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang di tahun ketujuh harus naik kelas menjadi Wajib Pajak yang tidak lagi menggunakan PPH final (0,5 persen). Itu PP (Peraturan Pemerintah) 55 Nomor 2022 aturan pelaksanaan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), tapi sejatinya untuk pengenaan tarif 0,5 persen di PP 23 Tahun 2018,” kata Suryo saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

  • Menteri UMKM Tegaskan Pengemudi Ojol Tetap Dapat BBM Subsidi

    Menteri UMKM Tegaskan Pengemudi Ojol Tetap Dapat BBM Subsidi

    ERA.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pengemudi ojek daring (ojek online/ojol) tetap berhak menerima alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

    “Nah mengingat saudara-saudara kita, ojek online ini masuk kategori usaha mikro. Oleh karena itu saudara-saudara kita ini saya tegaskan sekali lagi mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” ujar Maman usai melakukan audiensi dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antara.

    Maman menegaskan hal tersebut sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan sektor ekonomi masyarakat yang paling bawah.

    Upaya ini diharapkan menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk memastikan dan mengamankan sektor transportasi umum.

    “Mengamankan dan memastikan sektor transportasi umum yang sekarang menjadi sebuah keniscayaan, di mana di Indonesia ini hampir seluruh masyarakat kita menggunakan jasa ojek online tentunya wajib kita untuk amankan,” katanya lagi.

    Upaya ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok dan distribusi barang-barang yang kerap dimanfaatkan oleh para pengusaha sektor mikro melalui ojek online.

    Hingga kini, kata dia lagi, Kementerian UMKM yang juga tergabung dalam tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi BBM bagi para pengemudi ojol.

    Usai pertemuan dengan asosiasi ojek online, ia membeberkan akan mengundang beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek daring seperti Grab, GoJek, hingga Maxim untuk meminta data soal jumlah mitra pengemudi ojek online yang terdaftar di masing-masing perusahaan itu.

    Pihaknya juga bakal menjalin koordinasi dengan PT Pertamina untuk menghubungkan data terkait pengemudi ojol dengan perusahaan penyalur BBM subsidi itu.

    “Jadi supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online mana yang enggak,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam memberikan penjelasan soal isu BBM subsidi untuk pengemudi ojek online.

    “Ojek online tetap menerima subsidi BBM di seluruh Indonesia. Jadi kami juga sekaligus mengimbau kepada rekan-rekan kami seluruh ojek online yang ada di seluruh Indonesia ini, bahwa per hari ini pemerintah melalui Kemeneterian UMKM menegaskan namanya pencabutan BBM subsidi bagi ojek online itu tidak ada dan ojek online adalah penerima BBM bersubsidi,” ucapnya.

  • Ojol Dipastikan Dapat Subsidi BBM, Asosiasi Bilang Begini

    Ojol Dipastikan Dapat Subsidi BBM, Asosiasi Bilang Begini

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memastikan, ojek online (ojol) tetap mendapat subsidi BBM. Sebab, ‘pasukan hijau’ itu masuk kategori UMKM. Lantas, apa kata asosiasi ojol mengenai keputusan tersebut?

    Ketua Umum asosiasi ojol Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengapresiasi keputusan pemerintah yang batal mencabut subsidi BBM ojek online. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat dan sesuai permintaannya.

    “Mengenai akhirnya pemerintah menetapkan ojol tetap mendapatkan subsidi BBM atas klasifikasinya sebagai rantai distribusi UMKM merupakan hal yang patut diapresiasi karena pemerintah cepat menanggapi keresahan para pengemudi ojol di seluruh Indonesia,” ujar Igun kepada detikOto, Sabtu (7/12).

    “Keresahan tersebut akhirnya terjawab dan berakhir setelah Menteri UMKM dan Menteri Sosial akhirnya mentapkan ojol sebagai penerima BBM bersubsidi,” tambahnya.

    Ojol dapat subsidi BBM. Foto: Agung Pambudhy

    Dia sebagai pimpinan asosiasi berharap, ke depannya tak ada lagi wacana atau rencana mencabut, membatasi atau mengalihkan subsidi BBM untuk ojek online.

    “Karena penggunaan BBM bersubsidi ini merupakan hal yang sangat vital bagi operasional pengemudi ojol, sehingga apabila subsidi BBM dicabut maka akan terjadi efek domino ekonomi, karena ojol merupakan rantai distribusi barang retail dan makanan bagi sebagian besar masyarakat di perkotaan,” kata dia.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan, pemerintah telah memutuskan ojol masuk dalam kategori UMKM. Sehingga, mereka berhak menerima subsidi bahan bakar atau BBM.

    Ojek online atau ojol Foto: Agung Pambudhy

    Keputusan itu, kata Maman, berdasarkan hasil rapat koordinasi Tim Satgas Subsidi BBM yang digelar beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Kementerian UMKM turut terlibat dan mengusulkan UMKM seperti ojol mendapatkan alokasi BBM subsidi.

    “Jadi ojek online ini masuk dalam klasifikasi UMKM. Sektor UMKM adalah sektor yang tetap mendapatkan subsidi BBM,” ujar Maman dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, dikutip dari Antaranews.

    Maman menegaskan, dengan demikian driver ojol bisa menjalankan aktivitasnya tanpa perlu khawatir soal subsidi BBM. Sementara aturan teknis soal penyaluran BBM subsidi berada dalam arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

    (sfn/dry)

  • Menteri Maman Bongkar Isi Pertemuan dengan Grab Indonesia

    Menteri Maman Bongkar Isi Pertemuan dengan Grab Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan dengan Grab Indonesia, Jumat (6/12/2024). Pertemuan ini salah satunya membahas soal pemberian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk ojek online (ojol).

    Dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam itu, Maman menyebut bahwa perusahaan transportasi online itu telah sepakat untuk mendukung pemerintah dalam mengalokasikan BBM bersubsidi ke ojol, dengan memberikan data-data pengemudinya.

    “Udah oke. Mereka siap men-support semua kepentingan dan kebutuhan pemerintah,” kata Maman usai menghadiri Peluncuran Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, di The Park Pejaten, Jumat (6/12/2024).

    Selain Grab Indonesia, Kementerian UMKM juga berencana untuk memanggil perusahaan transportasi online lainnya. Rencananya, pemerintah minggu depan akan memanggil Gojek. 

    Sementara pertemuan dengan perusahaan lainya, akan dijadwalkan. Mengingat, pihaknya tengah membuat daftar perusahaan-perusahaan transportasi online yang ada di Indonesia.

    “Kayaknya kalau enggak Senin, Selasa ya. Nanti lagi diatur. Shopee juga kita ajak ketemu, semuanya,” ucapnya. 

    Sebelumnya, Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah akan meminta data-data pengemudi ojol yang terdaftar di perusahaan-perusahaan transportasi online. 

    Data-data yang ada tersebut, selanjutnya akan dikoneksikan dengan Pertamina agar pengemudi ojol yang terdaftar bisa menerima BBM bersubsidi.

    “Kementerian UMKM akan memanggil beberapa perusahaan-perusahaan operator salah satunya Grab, nanti ada Gojek, dan beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek online kita akan panggil,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).

    Adapun, Maman dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Grab Indonesia hari ini, Jumat (6/12/2024). Pertemuan dengan perusahaan transportasi online lainnya juga akan segera dijadwalkan secara bertahap.

    Langkah pemanggilan ini sejalan dengan pernyataan Maman yang menegaskan bahwa ojol berhak menerima BBM bersubsidi. 

    Dalam hasil rapat terakhir Satgas Pembahasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat yang bergerak di sektor UMKM tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi.

    Mengingat ojek online masuk dalam kategori usaha mikro, Maman menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi.

    “Saya tegaskan sekali lagi, mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” ujarnya. 

    Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme untuk memverifikasi para pengemudi ojek online. Proses ini dipandang perlu agar BBM bersubsidi tepat sasaran.

    Oleh karena itu, Maman akan memanggil perusahaan-perusahaan operator transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Maxime dalam waktu dekat, termasuk Pertamina. 

    “Supaya nanti di setiap SPBU bisa terverifikasi tuh mana yang ojek online, mana yang enggak,” pungkasnya.

  • Budiman Akan Temui Bahlil Bahas Izin Ojol Beli Pertalite

    Budiman Akan Temui Bahlil Bahas Izin Ojol Beli Pertalite

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko akan bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas izin ojek online (ojol) membeli BBM bersubsidi jenis pertalite.

    “Kewenangan itu (penerima subsidi BBM) pada Pak Bahlil, satgas yang ngurusi soal subsidi,” katanya dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

    “Nanti kita akan ada (pertemuan) tersendiri dengan Pak Bahlil. Ada, pastinya ada (rencana bertemu Menteri ESDM Bahlil membahas subsidi BBM),” ungkap Budiman.

    Sedangkan BP Taskin saat ini mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinir data tunggal. Budiman menegaskan data baru itu akan menjadi landasan 154 program pengentasan kemiskinan di 27 kementerian/lembaga (K/L).

    Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penanggung jawab data tunggal. Badan tersebut yang mengumpulkan seluruh data K/L, termasuk dari PT Pertamina (Persero) terkait daftar penerima subsidi.

    “Iya, iya (subsidi BBM baru menggunakan data tunggal BPS). Semuanya (program pengentasan kemiskinan) tidak ada tumpang tindih, tidak ada lagi mismatch, ketidakcocokan,” jelas Budiman.

    “Belum, belum, kita belum ketemu dengan Kementerian ESDM. Baru (bertemu) Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan,” tutupnya.

    Isu ojol dilarang membeli pertalite pertama kali disuarakan Bahlil. Sang menteri yang juga ketua Satgas Subsidi Tepat Sasaran menilai driver ojek online masuk kategori usaha dan tidak berpelat kuning.

    Namun, pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu berubah sikap. Ia menegaskan ojol masuk ke dalam kategori usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri Bahlil mengaku masih mengkaji soal nasib ojol. Namun, ia memberi sinyal bahwa kemungkinan seluruh UMKM tetap berhak mendapat subsidi berbentuk barang alias pertalite.

    Di lain sisi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman ikut bersuara tentang nasib ojol. Ia menyebut ojek online tetap berhak membeli pertalite, meski aturan subsidi BBM diubah.

    “Saya sebagai menteri UMKM sekaligus anggota Satgas Subsidi BBM ingin meluruskan, dalam rapat pembahasan terakhir diputuskan bahwa pelaku UMKM tidak terdampak oleh realokasi subsidi BBM,” tegas Maman dalam rilis resminya.

    (skt/pta)

  • Menteri Maman Panggil Grab, Gojek, dan Shopee Diskusi Nasib Ojol

    Menteri Maman Panggil Grab, Gojek, dan Shopee Diskusi Nasib Ojol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menggelar pertemuan dengan perwakilan Grab di kantornya sore hari ini, Jumat (6/12/2024). Pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu membahas kontribusi Grab terhadap pengusaha UMKM dan dukungan terhadap kebijakan BBM bersubsidi bagi ojek online (ojol).

    “Alhamdulillah, tadi kami berdiskusi mengenai aktivitas Grab, pencapaian mereka, dan kontribusi terhadap pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Bahkan Grab juga sudah berkontribusi terhadap pembiayaan permodalan teman-teman, saudara-saudara kita, pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” kata Maman saat ditemui di The Park Pejaten Mall, Jakarta.

    Maman mengungkapkan, salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuannya tadi adalah komitmen Grab untuk mendukung pendataan driver ojol sebagai bagian dari kebijakan subsidi BBM. Maman mengapresiasi langkah Grab yang siap memberikan data terkait kebutuhan pemerintah.

    “Mereka siap men-support semua kepentingan dan kebutuhan pemerintah. Yang penting, kita sepakat dulu operator ojol harus mendukung pendataan,” tegasnya.

    Namun, Maman menyebut belum ada pembahasan detail terkait jumlah driver yang terdata di platform Grab. Pendataan ini nantinya akan disinkronkan lebih lanjut dengan Pertamina untuk memastikan subsidi BBM tersalurkan secara tepat.

    Setelah pertemuan dengan Grab, Maman mengungkapkan rencana untuk bertemu operator ojol lain, seperti Gojek dan Shopee. Pertemuan dengan Gojek dijadwalkan minggu depan, sementara pertemuan dengan Shopee sedang diatur.

    “Kami ajak semua platform untuk berdiskusi. Tapi secara prinsip, kita yakin semua itu kan tinggal teknologinya saja, tinggal sinkronisasi semuanya,” ucap dia.

    Dengan upaya kolaboratif ini, pemerintah berharap kebijakan subsidi BBM dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

    Foto: Menteri UMKM, Maman Abdurrahman saat ditemui di The Park Pejaten Mall, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    (dem/dem)

  • Menteri UMKM Panggil Grab Bahas Ojol Dapat Subsidi BBM, Ini Hasilnya

    Menteri UMKM Panggil Grab Bahas Ojol Dapat Subsidi BBM, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman memanggil salah satu perusahaan operator ojek online (ojol), Grab. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan pengemudi ojol masuk kriteria penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan skema baru.

    Maman mengatakan pihak Grab bersedia untuk memberikan data-data pengemudi ojol. Dia juga menyebut perusahaan operator ojol yang bermarkas di Singapura ini pun memberikan dukungan kepada program pemerintah, termasuk subsidi BBM tepat sasaran.

    “Oh iya, tadi kita tanyakan dan mereka bersedia untuk memberikan data terkait apa ojek online yang bergabung di operator mereka dan mereka prinsipnya siap mendukung program pemerintah,” kata Maman usai menghadiri audiensi dengan Grab di Kantor Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop), Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Maman menjelaskan pihaknya belum memastikan jumlah pengemudi ojol dari Grab. Dia hanya bilang akan memastikan terlebih dahulu sistem Grab dengan Pertamina dapat disinkronasikan. Dia pun mengaku optimistis sinkronisasi data antara Grab dan Pertamina dapat berjalan dengan lancar.

    “Belum ini kan masih nanti. Kita pastikan dulu secara sistem mereka bisa atau tidaknya synchronize, dengan Mypertamina itu aja,” terang Maman.

    Lebih lanjut, pihaknya juga akan memanggil perusahaan operator ojol lain, seperti Gojek dan Maxim. Dia berupaya agar pemanggilan dapat berjalan terus sehingga sinkronisasi data dapat segera diselesaikan

    “(Dengan Gojek kapan?) Lagi diatur, mungkin kalau nggak Senin atau Selasa. Iya (Maxim juga), pokok terus tuh,” imbuh Maman.

    Lebih lanjut, audiensi tersebut juga membahas terkait peran Grab dalam mendukung pelaku UMKM, seperti memberikan akses pembiayaan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah juga mendorong platform tersebut ikut berkontribusi dalam memajukan UMKM.

    “Grab juga mempresentasikan beberapa capaian-capaian terkait bantuan pembiayaan terhadap pengusaha-pengusaha UMKM karena kan memang. Kita juga memberikan mendorong teman-teman platform marketing digital marketing untuk berkontribusi terhadap tumbuh kembangnya, pengusaha-pengusaha UMKM,” terang Maman.

    Sebelumnya, Maman berencana memanggil sejumlah perusahaan operator ojol untuk membahas untuk memverifikasi data pengemudi ojol. Hal ini sebagai tindak lanjut pengemudi ojol masuk kriteria penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kategori UMKM.

    “Segera nanti jam 3 saya panggil yang Grab, minggu depan kita panggil Gojek, dan beberapa perusahaan-perusahaan operator ojek online kita panggil. Kita akan panggil, kita akan minta data-data saudara-saudara kita yang sebagai ojek online yang terdaftar,” kata Maman usai menghadiri audiensi dengan asosiasi pengemudi ojol di kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    (hns/hns)

  • Pemerintah Targetkan Kebijakan Perpanjangan PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM Rampung sebelum Akhir Desember

    Pemerintah Targetkan Kebijakan Perpanjangan PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM Rampung sebelum Akhir Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang mengkaji perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% bagi para pengusaha UMKM dengan omzet tahunan tertentu.  Proses pembahasan kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Kami sekarang sedang meng-exercise dan ada beberapa skema, tetapi skema pertama memastikan terlebih dahulu perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% gross bagi para pengusaha UMKM,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM pada Jumat (6/12/2024).

    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. 

    Tarif PPh yang bersifat final yang dimaksud sebesar 0,5%. Adapun wajib pajak yang dikenakan tarif PPh final adalah wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar.

    “Di dalam aturannya, penjualan hingga Rp 500 juta tidak dikenakan pajak, tetapi untuk yang omzetnya antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, akan dikenakan pajak 0,5% dari gross income,” kata Maman menanggapi perpanjangan PPh Final UMKM.

    Maman mengatakan, target pemerintah adalah menyelesaikan pembahasan ini sebelum akhir Desember, agar kebijakan tersebut dapat diterapkan mulai 1 Januari mendatang. “Harus selesai sebelum Desember, karena pada 1 Januari 2025 nanti sudah harus mulai berjalan,” terang Maman.

    Perpanjangan kebijakan pajak 0,5% ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

    Dalam regulasi tersebut, jangka waktu tertentu pengenaan PPh yang bersifat final paling lama tujuh tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun pajak bagi wajib pajak badan, berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau  perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan tiga tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

    Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan, kebijakan perpanjangan pajak UMKM masih digodok Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

    Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut mengenai penggodokan kebijakan perpanjangan PPh final UMKM tersebut. “Terkait hal tersebut merupakan ranah Badan Kebijakan Fiskal. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan tersebut dapat ditanyakan ke Badan Kebijakan Fiskal,” kata Dwi.

  • Driver Ojol Dapat Subsidi BBM, Nasib Taksi Online Diserahkan ke Bahlil

    Driver Ojol Dapat Subsidi BBM, Nasib Taksi Online Diserahkan ke Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyerahkan nasib driver taksi online apakah masuk kriteria penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Informasi ini sejalan dengan pengemudi ojek online (ojol) yang mendapatkan subsidi BBM skema terbaru.

    Maman mengatakan, kendaraan yang menerima subsidi BBM adalah yang berpelat kuning atau transportasi umum, termasuk kendaraan roda empat. Dia menegaskan nasib kendaraan roda empat yang bukan transportasi umum, termasuk taksi online masuk ke ranah Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM.

    “Ya kalau yang roda 4, bagi kami itu saya pikir itu ranahnya kementerian Perhubungan, ranahnya Kementerian ESDM,” kata Maman di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Maman menyebut pihaknya saat ini fokus pada pendataan pengemudi ojol untuk masuk penerima subsidi BBM. Sebab, dia menilai ojol menjadi salah satu rantai distribusi penting bagi pelaku usaha UMKM mikro dalam mengelola bisnisnya.

    “Yang menjadi ranah saya itu adalah ojol. Kenapa ojol? Karena mereka-mereka ini yang masuk dalam sistem distribusi barang-barang usaha mikro dan usaha kecil. Jadi, saya mau fokusnya di situ saja. Kalau terkait ojek online, karena itu masuk dalam kategori UMKM, itu kita berlakukan untuk mendapatkan BBM bersubsidi,” jelas Maman.

    Dia menegaskan, pemerintah terus mengupayakan agar BBM subsidi tepat sasaran. Sebab, kebijakan tersebut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap menjaga basis ekonomi di lapisan masyarakat bawah. Untuk mengamankan perekonomian lapisan masyarakat di bawah, pemerintah terus memastikan sektor transportasi umum tidak sampai terganggu.

    “Sebetulnya kata kuncinya kalau terkait bahan bakar bersubsidi ini, baik yang BBM maupun yang LPG, sebetulnya kata kuncinya adalah tepat sasaran. Isu besarnya yang sedang menjadi pembahasan dari pemerintah adalah tepat sasaran,” terang Maman.

    (ara/ara)

  • Pemerintah Pastikan Driver Ojol Tetap Jadi Penerima BBM Bersubsidi

    Pemerintah Pastikan Driver Ojol Tetap Jadi Penerima BBM Bersubsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan bahwa driver ojek online (ojol) akan tetap menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini pemerintah tengah mengkaji kembali skema agar pemberian BBM bersubsidi dapat benar-benar diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan.

    “BBM bersubsidi tetap diberikan kepada pengemudi ojol, karena mereka masuk dalam kategori usaha mikro. Saya tegaskan bahwa pengemudi ojol berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” ucap Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM pada Jumat (6/12/2024).

    Dia mengatakan, pemerintah harus melindungi sektor ekonomi lapisan bawah. Salah satu prioritas Kementerian UMKM adalah menjaga keberlangsungan transportasi umum, seperti ojol. 
    Lebih, lanjut, pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme verifikasi pengguna sepeda motor driver ojol untuk pemberian BBM subsidi. Dia mengatakan, saat ini ada 120 juta pengguna sepeda motor di Indonesia, tetapi yang termasuk  dalam kategori penerima subsidi adalah mereka yang melakukan aktivitas ojol.

    “Saat ini diperkirakan ada sekitar 4-5 juta pengemudi ojol, terutama di wilayah perkotaan, tetapi proses pemetaan masih dilakukan untuk memastikan data valid,” tutur dia, yang menyebut driver ojol terima subsidi BBM.

    Langkah selanjutnya, Kementerian UMKM akan memanggil perusahaan operator ojol untuk meminta data pengemudi yang terdaftar. Nantinya, data tersebut akan diintegrasikan dengan Pertamina untuk mempermudah proses.

    “Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan mendukung pengemudi ojol sebagai bagian dari rantai distribusi UMKM,” terang Maman.

    Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono, mengapresiasi sikap pemerintah yang tetap memasukan driver ojol dalam penerima BBM bersubsidi. Pasalnya driver ojol termasuk dalam klasifikasi UMKM sebagai bagian dari rantai distribusi UMKM.

    “Dengan penjelasan ini (driver ojol terima BBM subsidi), keresahan kami sebagai driver atau pengemudi ojol telah terjawab. Terima kasih atas respons cepat dari pemerintah,” kata Igun.