Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Pemerintah Pastikan UMKM Beromzet di Bawah Rp 500 Juta Bebas PPh Mulai 2025

    Pemerintah Pastikan UMKM Beromzet di Bawah Rp 500 Juta Bebas PPh Mulai 2025

    Jakarta –

    Mulai 1 Januari 2025 pemerintah akan membebaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 500 juta dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atau PPh 0%. Pemerintah juga akan memperpanjang kebijakan PPh final 0,5%.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi. Maman mengatakan, kebijakan ini akan menyasar pedagang-pedagang skala kecil.

    “Bagi para penggiat UMKM yang omzet pendapatannya di bawah 500 juta totally tidak mendapatkan PPh 0,5% alias dibebaskan,” kata Maman di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Maman mengatakan, kebijakan PPh 0% ini berarti UMKM terkait tidak akan dikenakan PPh sama sekali. Hal ini termasuk juga untuk pedagang-pedagang kecil seperti pedagang kaki lima.

    “UMKM yang penjualannya di bawah 500 juta itu dikenakan PPH 0%, jadi tidak diberikan beban sama sekali. Sebagai contoh, misalnya pedagang-pedagang itu bebas. Pedagang-pedagang kaki lima, warteg, segala macam yang penjualannya di bawah Rp 500 juta,” jelas Maman ditemui usai acara.

    Selain itu, Maman juga mengumumkan bahwa kebijakan PPh 0,5% dilanjut di 2025 bagi UMKM yang memiliki omzet mencapai Rp 4,8 miliar selama 7 tahun. Dengan demikian, UMKM yang sebelumnya sudah menjalankan PPh 0,5% selama 2 tahun, maka masih memiliki sisa waktu 5 tahun untuk mendapatkan kebijakan 7 tahun.

    “Kebijakan pemberian PPH 0,5% bagi UMKM yang penjualannya 4,8 miliar per tahun itu tujuannya untuk memberikan insentif kepada UMKM kita agar setelah 7 tahun mereka sudah bisa mandiri,” ujarnya.

    Sedangkan untuk usaha yang sudah menjalankan PPh 0,5% selama 7 tahun, lanjut Maman, maka akan diberikan waktu tambahan selama 1 tahun untuk persiapan menumbuhkan usahanya di 2025. Adapun berdasarkan aturannya, kebijakan ini selesai di 2024.

    “Jadi kita berikan dulu nih waktu tambahan 1 tahun sampai akhir 2025 agar mereka tetap masih kita berikan kesempatan untuk mempersiapkan diri, naik kelas, dan tumbuh,”kata dia.

    Sebagai informasi, kebijakan PPh 0,5% bagi UMKM berlaku hingga akhir 2024 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

    Maman sebelumnya sempat bercerita mengenai diskusinya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang kelanjutan PPh final 0,5%. Dia menargetkan usulan perpanjangan itu dapat selesai pada akhir Desember 2024.

    “Ini terus jadi pembahasan kami Kementerian UMKM dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Harus sebelum Desember ini, akhir Desember ini kan karena kan awal 1 Januari kan sudah harus berjalan,” kata Maman di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

    Maman menjelaskan kebijakan tersebut berlaku bagi para pelaku UMKM dengan pendapatan antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Sementara, pelaku UMKM dengan pendapatan di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak.

    “Perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% gross bagi para pengusaha-pengusaha UMKM. Jadi, kan di dalam aturan ini kan yang penghasilan, penjualan Rp 500 juta tidak dikenakan pajak 0%, tapi dari yang Rp 500 juta sampai Rp 4,8 miliar penjualan dalam setahun itu dimasukkan dalam kategori untuk kebutuhan pajak 0,5%,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • Tiru China-Korea Selatan, Menteri Maman Mau Bikin Hodling UMKM

    Tiru China-Korea Selatan, Menteri Maman Mau Bikin Hodling UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pemerintah saat ini tengah merencanakan pembentukan holding UMKM untuk membuat rantai pasok UMKM di dalam negeri.

    Mencontoh apa yang sudah dilakukan di negara-negara lain, kata Maman, seperti India, China, Korea Selatan, hingga Jepang, dia menilai holding UMKM perlu dibentuk di Indonesia untuk memajukan sektor tersebut yang sejalan pula dengan industri besar.

    “Kami ingin membangun sebuah ekosistem UMKM yang menyatu antara UMKM dengan industri besarnya dalam konteks rantai pasoknya. Nah, salah satu mediasinya untuk mendorong itu semua dengan membuat yang namanya holding UMKM,” katanya saat ditemui di sela acara Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Adapun, Maman mengatakan nantinya holding UMKM di Indonesia akan berkaitan dengan setidaknya 10 sektor strategis. Namun, dia mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji sektor mana saja yang akan berafiliasi dengan rencana pembentukan holding UMKM tersebut.

    “Tentunya akan melibatkan beberapa pihak-pihak tertentu seperti akademisi, teman-teman dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), pengusaha Apindo segala macam, itu akan kita kaji supaya di dalam holding UMKM itu akan melibatkan satu super ekosistem besar, UMKM kurang lebih sekitar 3.000-4.000 UMKM, dikonsolidasikan oleh satu holding UMKM agar rantai pasoknya terbangun,” tambahnya.

    Menjawab pertanyaan perihal lembaga pembiayaan untuk holding UMKM yang direncanakan tersebut, Maman mengatakan kemungkinan lembaga tersebut bisa melalui pemerintah maupun swasta untuk dibangun Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan holding UMKM.

    “Sedang kami bicarakan, itu nanti bisa melalui pembiayaan dari pemerintah, melalui tadi yang akan kita bangun, BLU Pembiayaan, bisa juga dari pihak swasta, karena kan prinsipnya kan ini B to B dan transparan tentunya, jadi kita akan melibatkan semua pihak,” tandasnya.

    (dce)

  • Fakta-fakta Rencana Skema Penyaluran BBM Subsidi, Termasuk Buat Ojol

    Fakta-fakta Rencana Skema Penyaluran BBM Subsidi, Termasuk Buat Ojol

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah bakal menetapkan skema baru penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, termasuk untuk ojek online (ojol). Tujuannya agar lebih tepat sasaran dari saat ini.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan skemanya masih dalam pembahasan. Namun, dipastikan keputusan finalnya untuk kebaikan semua pihak.

    “2025 insya Allah. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semuanya. Akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas. Setelah diputuskan lewat ratas baru kami umumkan,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (11/12).

    Sebelumnya, Bahlil menyebutkan ojol tidak berhak ‘minum’ BBM subsidi seperti Pertalite. Namun, hal tersebut tidak berlaku lagi sebab ojol bakal dimasukkan dalam kategori UMKM dan berhak mengkonsumsi Pertalite cs.

    Ojol tetap bisa konsumsi Pertalite

    Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang menegaskan bahwa ojol tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi jenis pertalite dan solar.

    “Mengingat saudara-saudara kita ojol masuk dalam kategori usaha mikro, oleh karena itu saya tegaskan mereka tetap berhak dapat alokasi BBM subsidi dalam aktivitas keseharian mereka,” ujar Maman dalam konferensi pers di Kantornya usia bertemu asosiasi ojol, Jumat (6/12).

    Oleh sebab itu, ia meminta kepada pengemudi untuk tidak khawatir. Apalagi nanti sampai terganggu aktivitasnya karena isu pencabutan subsidi BBM untuk ojol yang salah.

    “Jangan sampai terganggu, nanti akan terganggu pula rantai pasok yang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha mikro,” imbuhnya.

    Pemerintah kumpulkan data ojol

    Menurut Maman, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data para pengemudi ojol. Tujuannya, agar nantinya bisa dimasukkan dalam kategori UMKM yang tetap bisa menggunakan BBM subsidi.

    Sebab, dari 120 juta pengguna motor di Indonesia, hanya ojol yang akan masuk kategori UMKM. Selebihnya adalah pengguna biasa yang bisa menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan aturan Kementerian ESDM.

    “Sekarang yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah mekanisme untuk memverifikasi, harus clear juga, supaya jangan bias. Bagi motor di luar ojol, tentunya kita tidak akan masukkan itu dalam kategori, tapi yang masuk dalam kategori adalah saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojol. Ini yang sedang kita verifikasi,” terang Maman.

    Operator siap beri data ke pemerintah

    Maman menyebutkan operator yang sudah pasti bersedia memberikan data adalah Grab Indonesia, Gojek hingga Maxim.

    “Alhamdulillah, sebagian besar perusahaan operator Ojek Online mereka bersedia (memberikan data),” ujar Maman di kantornya, Selasa (10/12).

    Menurut Maman, nanti data pengemudi yang diperoleh akan langsung disinkronkan dengan milik Pertamina (Persero). Sehingga, saat pengemudi mengisi BBM di SPBU langsung terdata.

    “Mereka bersedia untuk nanti disinkronisasi datanya dengan Pertamina. Ini juga untuk kebaikan semuanya kan. Karena pihak operator menyadari mereka juga membutuhkan aktivitas ojek online di dalam mendukung usaha mereka,” jelasnya.

    (ldy/dmi)

  • Sri Mulyani Pilih Pilah Barang yang Kena PPN 12% – Page 3

    Sri Mulyani Pilih Pilah Barang yang Kena PPN 12% – Page 3

    Sebelumnya, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjamin para pelaku UMKMtidak akan terkena dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, jika kebijakan itu jadi dilaksanakan pada 2025.

    Menurut dia, UMKM tidak akan terkekang oleh lonjakan PPN 12 persen, baik untuk ongkos produksi maupun harga jual produk barang dan jasa. “Bebas kok, enggak ada masalah,” ujar Maman di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Maman mengatakan, pemerintah sudah menyepakati kenaikan PPN bakal dilakukan secara selektif. Hanya untuk produk atau komoditas yang masuk kategori barang mewah.  

    “Itu enggak berlaku semuanya. Ada segmentasi tertentu yang tidak mendapatkan, yang tetap berlaku seperti awal. Pemerintah juga tidak langsung tebang semuanya kok,” ungkap dia. 

    Pengusaha UMKM saat ini disebutnya masih mengikuti acuan Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen. Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, tarif PPh 0,5 persen dapat digunakan oleh wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan usaha yang memiliki pendapatan bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

    “Kalau UMKM berlaku yang 0,5 (persen), udah enggak ada problem lah itu. Jadi, no issue itu, PPN itu untuk barang mewah. Jadi, untuk teman-teman pengusaha, yang sektor penjualannya maksimal 4,8 M, itu berlaku yang 0,5 (persen),” papar Maman.

     

  • Ingat! Harbolnas 2024 Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Digital dan UMKM

    Ingat! Harbolnas 2024 Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Digital dan UMKM

    Jakarta: Pemerintah secara resmi meluncurkan kampanye tahunan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 yang berlangsung selama tujuh hari, mulai 10-16 Desember.
     
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan optimisme Harbolnas tahun ini mampu mencapai target penjualan sebesar Rp40 triliun.
     
    “Diharapkan, kampanye Harbolnas yang berlangsung selama tujuh hari ini dapat mendongkrak penjualan. Kalau tahun lalu sekitar Rp25,7 triliun, tahun ini diharapkan bisa naik menjadi Rp40 triliun,” ujar dia, dikutip Selasa, 10 Desember 2024.
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman pun menyoroti peran harbolnas dalam mendukung pelaku UMKM.
     
    “Program harbolnas ini yang paling diberikan pemanfaatan terbesar adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengusaha UMKM. Maka dari itu, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan terutama dari teman-teman idEA sebagai asosiasi ataupun organisasi yang mewadahi e-commerce,” ujar Maman.
     
     

     

    Kolaborasi bisa sukseskan program harbolnas

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan, pesan mengenai pentingnya kolaborasi untuk memastikan kesuksesan Harbolnas.
     
    “Kami mendukung program Harbolnas yang sudah berjalan selama 13 tahun. Mudah-mudahan Harbolnas kali ini memenuhi target. Jadi dimohon teman-teman untuk dapat mendukung program ini,” jelas Budi.
     
    Sejak pertama kali digelar pada 2012, harbolnas telah berkembang menjadi kampanye belanja  online terbesar yang selalu dinanti oleh masyarakat Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui berbagai penawaran menarik, seperti diskon besar-besaran, cashback, dan gratis ongkir, yang melibatkan berbagai platform e-commerce serta pelaku UMKM.
     
    Dalam turut mendukung kesuksesan Harbolnas yang diharapkan dapat mencapai target pencapaian Pemerintah di setiap tahunnya, platform e-commerce, seperti Shopee senantiasa menghadirkan beragam promo spesial dan pendekatan yang inovatif, untuk menarik perhatian pengguna di setiap gelaran harbolnas.
     
    Selain menawarkan promo menarik melalui harbolnas, sejak tahun lalu, Shopee juga mendukung UMKM dengan mengadaptasikan tren perilaku pembeli melalui live shopping.
     
    “Tahun ini Shopee kembali mendukung UMKM di penyelenggaraan harbolnas melalui pendekatan live shopping, jadi selain membuat program Spesial Harbolnas di aplikasi untuk para UMKM, kita meningkatkan eksposur penjualan mereka juga melalui live shopping, khususnya di 12 Desember nanti,” jelas Balques kepada Airlangga Hartarto di booth Shopee.
     
    Dengan partisipasinya dalam Harbolnas 2024, Shopee kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia, meningkatkan daya saing UMKM, bahkan berpotensi untuk mendorong produk lokal untuk go internasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Menteri UMKM Klaim Grab Dkk Bersedia Buka Data Ojol ke Pemerintah

    Menteri UMKM Klaim Grab Dkk Bersedia Buka Data Ojol ke Pemerintah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan operator ojek online (ojol) bersedia membagikan data mitra pengemudinya kepada pemerintah.

    Maman menyebutkan operator yang sudah pasti bersedia memberikan data adalah Grab Indonesia, Gojek hingga Maxim.

    “Alhamdulillah, sebagian besar perusahaan operator Ojek Online mereka bersedia (memberikan data),” ujar Maman di kantornya, Selasa (10/12).

    Menurut Maman, data pengemudi yang diperoleh akan langsung disinkronkan dengan milik Pertamina (Persero). Sehingga, saat pengemudi mengisi BBM di SPBU langsung terdata.

    “Mereka bersedia untuk nanti disinkronisasi datanya dengan Pertamina. Ini juga untuk kebaikan semuanya kan. Karena pihak operator menyadari mereka juga membutuhkan aktivitas ojek online di dalam mendukung usaha mereka,” jelasnya.

    Maman sebelumnya menyampaikan bakal memanggil operator ojol untuk meminta data pengemudi yang terdaftar di mereka. Pasalnya, pemerintah membutuhkan data tersebut untuk memperbolehkan pengemudi ojol tetap ‘minum’ BBM subsidi.

    “Kami akan panggil beberapa perusahaan-perusahaan, operator Grab dan Gojek, Maxim. Kita akan minta data-data saudara-saudara kita yang sebagai ojol yang terdaftar. Kita akan verifikasi, kita koneksikan,” ujar Maman dalam konferensi pers di Kantornya usai bertemu asosiasi Ojol, Jumat (6/12).

    Maman menyebutkan ada 120 juta pengguna motor di Indonesia. Namun, tak semua masuk ke kategori UMKM dan boleh minum Pertalite Cs sehingga dibutuhkan data dari para operator.

    Untuk pengguna motor biasa yang bisa menggunakan BBM bersubsidi tentunya akan disesuaikan dengan aturan Kementerian ESDM yang saat ini tengah direvisi.

    “Penggunaan motor roda dua itu di Indonesia kurang lebih ada sekitar 120 juta. Bagi motor di luar ojol, tentunya kita tidak akan masukkan itu dalam kategori (UMKM),” pungkasnya.

    (ldy/sfr)

  • Pemerintah Ingin Mendata Ojek Pangkalan Agar Bisa ‘Minum’ Pertalite Cs

    Pemerintah Ingin Mendata Ojek Pangkalan Agar Bisa ‘Minum’ Pertalite Cs

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan ojek pangkalan (opang) tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Namun, pelaksanaannya memang tak semudah mengatur ojek online (ojol).

    Menurut Maman, saat ini pihaknya tengah mencari cara untuk mendata ojek pangkalan (opang) agar bisa disinkronkan dengan seluruh SPBU Pertamina (Persero).

    “Ini sekarang sedang kita siapkan carikan strateginya seperti apa,” ujar Maman dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (10/12).

    Maman sebelumnya menyebutkan ojek pangkalan akan masuk sebagai UMKM sama seperti ojol. Karenanya, ojol tetap bisa minum Pertalite cs.

    Kendati, skema untuk ojek pangkalan masih dalam pembahasan.

    “(Ojek pangkalan) itu nanti kita coba (bahas), ini kita masih (ojol). Kita akan amankan. Itu semua nanti akan kita bahas,” ujar Maman usai bertemu dengan Asosiasi Ojol di Kantornya, Jumat (6/12).

    Ia memastikan ojek online tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi. Hal ini berdasarkan hasil rapat terakhir dengan para menteri terkait. Artinya, kelompok ini tidak terkena penertiban pengguna BBM subsidi.

    “Saudara-saudara kita yang gerak di sektor UMKM adalah yang tak terkena dampak realokasi BBM subsidi. Sektor mikro itu tidak dikeluarkan dalam kategori yang tidak dapat BBM subsidi,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, ia meminta kepada pengemudi untuk tidak khawatir. Apalagi nanti sampai terganggu aktivitasnya karena isu pencabutan subsidi BBM untuk ojol yang salah.

    “Jangan sampai terganggu, nanti akan terganggu pula rantai pasok yang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha mikro,” tegas Maman pekan lalu.

    (ldy/sfr)

  • Menteri UMKM siapkan skema penyaluran BBM subsidi untuk ojek pangkalan

    Menteri UMKM siapkan skema penyaluran BBM subsidi untuk ojek pangkalan

    Sumber foto: Antara

    Menteri UMKM siapkan skema penyaluran BBM subsidi untuk ojek pangkalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, hingga kini pihaknya tengah menyiapkan skema yang tepat untuk penyaluran alokasi BBM subsidi bagi para pengemudi ojek pangkalan.

    Hal ini menyusul pernyataan pemerintah bahwa ojek online (ojol) berhak mendapatkan BBM subsidi karena masuk kategori usaha mikro.

    “Ini kan sekarang sedang, lagi kita siapkan, carikan strateginya seperti apa polanya, itu dulu,” ujar Maman ditemui di Jakarta, Selasa (10/12).

    Adapun Kementerian UMKM yang masuk dalam Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi ini sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan operator atau penyedia layanan ojol.

    Maman menjelaskan bahwa sejumlah operator ojol telah bersedia membuka data jumlah mitra pengemudi yang bergabung dengan perusahaan tersebut. Rencananya data itu juga akan disamakan dengan PT Pertamina untuk penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi melalui platform My Pertamina.

    “Alhamdulillah sebagian besar perusahaan operator ojek online, mereka bersedia untuk nanti disinkronisasi datanya dengan Pertamina. Hampir semuanya sudah oke kok pada prinsipnya. Grab, GoJek, Maxim semua secara prinsip sudah oke setuju,” tegasnya.

    Menurutnya, pihak operator telah menyadari bahwa data-data tersebut pada ujungnya bakal berimbas pada kinerja perusahaan yang ditopang oleh para mitra pengemudi.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pengemudi ojek daring tetap mendapatkan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi karena masuk kategori usaha mikro.

    “Nah mengingat saudara-saudara kita, ojek online ini masuk kategori usaha mikro. Oleh karena itu, saudara-saudara kita ini saya tegaskan sekali lagi mereka tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi di dalam aktivitas keseharian mereka,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Begini Bocoran Holding UMKM yang Mau Dibentuk Pemerintah

    Begini Bocoran Holding UMKM yang Mau Dibentuk Pemerintah

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berencana membentuk holding UMKM. Hal ini disebabkan karena masih sulitnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

    Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan ada kendala UMKM untuk mengakses pembiayaan dengan mudah, yakni laporan keuangan. Helvi menilai minimnya literasi laporan keuangan membuat para pelaku UMKM kesulitan dalam menyusun laporan keuangan, padahal potensi pembiayaan usaha masih sangat besar.

    “Minimnya literasi mengenai laporan keuangan menjadi hambatan signifikan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan. Tanpa laporan keuangan yang baik dan terstruktur sangat sulit bagi UMKM untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa layak untuk mendapatkan pembiayaan,” kata Helvi dalam acara Kick Off Talenta Wirausaha BSI 2024 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya tengah mendorong pembentukan holding UMKM. Rencananya, para pelaku UMKM digolongkan berdasarkan kluster usaha, lalu akan ada satu pelaku UMKM yang memimpin sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengajukan akses pembiayaan.

    “Di mana nanti dari kumpulan UMKM terkluster itu, kita ambil satu yang kuat untuk memecahkan masalah kolateral yang diminta perbankan. Jadi, ketika ada yang satu yang kuat mereka lah penanggung jawab utama, dan itulah yang berakses ke perbankan Jadi dua-duanya tidak ada risiko lagi. Karena kita pahami tidak mungkin Bank itu memberikan sesuatu kredit tanpa mengkaji masalah kehatian-kehatian pemberian kredit akan menghasilkan NPL yang menyebabkan bank itu bisa kolaps,” terang Halvi.

    Dia telah meminta Dinas UMKM setiap daerah untuk mengelompokkan jenis usaha pelaku UMKM. Dia meminta konsep tersebut agar segera diterapkan.

    “Ini kita kaji juga dan untuk itulah konsep itu akan kami terapkan segera. Kami sudah meminta kepala Dinas UMKM untuk mengkluster jenis usaha mereka ini sehingga nanti ada satu yang kita tunjuk secara bersama untuk jadi kepalanya. Itulah yang akan maju ke perbankan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan akan membentuk UMKM Holding. Tujuannya untuk membangun konektivitas rantai pasok antara UMKM dengan industri besar.

    “Kami dalam rangka untuk membangun konektivitas antara UMKM dengan industri besar agar terbangun sebuah ekosistem, rantai pasok dan pemberdayaan peningkatan kualitas UMKM kita, kita lagi mau mengkonektifkan antara industri besar dengan UMKM. Salah satu program yang mau kita siapkan adalah UMKM Holding,” kata Maman kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    (ara/ara)

  • Pemerintah Bakal Bentuk UMKM Holding, Ini Tujuannya

    Pemerintah Bakal Bentuk UMKM Holding, Ini Tujuannya

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan akan membentuk UMKM Holding. Tujuannya untuk membangun konektivitas rantai pasok antara UMKM dengan industri besar.

    “Kami dalam rangka untuk membangun konektivitas antara UMKM dengan industri besar agar terbangun sebuah ekosistem, rantai pasok dan pemberdayaan peningkatan kualitas UMKM kita, kita lagi mau mengkonektifkan antara industri besar dengan UMKM. Salah satu program yang mau kita siapkan adalah UMKM Holding,” kata Maman kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Maman menyebut saat ini sedang dikaji sektor-sektor UMKM apa saja yang akan masuk UMKM Holding. Ia mencontohkan sektor industri otomotif yang sudah terbangun rantai supply dengan baik.

    “Industri otomotif itu luar biasa sudah bagus sekali antara industri besar dengan UMKM-nya terkonektivitas, terbangun rantai supply. Kita mau produksi mobil, supply joknya segala macam itu memberdayakan teman-teman perusahaan UMKM. Kita mau mereplikasi itu di sektor-sektor lainnya,” ucapnya.

    “Artinya kami dari Kementerian UMKM dalam rangka untuk menaikkan scale up, menaikkan skala produksi, menumbuhkan perkembangan UMKM, kita mau buat rantai pasok connectivity antara UMKM dengan industri besar, di mana salah satu programnya adalah industri holding,” tambahnya.

    Maman membocorkan nantinya di bawah UMKM Holding akan ada kurang lebih hingga 4.000 UMKM, dengan perencanaan hingga akses pembiayaan yang akan dibuat.

    “Nanti di bawah UMKM Holding itu ada kurang lebih 3.000-4.000 UMKM dengan konsep kita atur, bisnis frame-nya kita buat, perencanannya kita buat, akses pembiayaannya kita buat,” ucapnya.

    Sayangnya Maman belum bisa membeberkan kapan UMKM Holding akan meluncur, termasuk pihak-pihak yang terlibat. “Semua pihak yang memang mereka berkepentingan untuk ikut terlibat, kita libatkan. Semua pihak baik swasta maupun pemerintah,” pungkasnya.

    Tonton juga video: Bahlil Sebut Ojol Berpeluang Dapat Subsidi BBM: Masuk Kategori UMKM

    (aid/rrd)