Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Menteri UMKM perkuat ketahanan pangan lewat pembiayaan sektor produksi

    Menteri UMKM perkuat ketahanan pangan lewat pembiayaan sektor produksi

    Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan penyediaan peralatan untuk keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM.

    Maman Abdurrahman mengatakan, sejumlah langkah strategis untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Program ini bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp2 miliar.

    Ia juga menambahkan, adanya pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

    “PIP menawarkan bunga 4 persen untuk pembiayaan UMKM non-KUR. Dukungan ini termasuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa,” ujarnya.

    Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen penyaluran dilakukan oleh bank Himbara. Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan ditingkatkan.

    “Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan UMKM di seluruh pelosok tanah air mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan merata,” katanya.

    Lebih lanjut, Maman menyebutkan bahwa UMKM dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi.

    “Keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor ini akan membuka peluang baru sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pangan nasional. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM: UMKM ujung tombak untuk wujudkan swasembada pangan

    Menteri UMKM: UMKM ujung tombak untuk wujudkan swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan UMKM merupakan salah satu ujung tombak untuk merealisasikan swasembada pangan.

    “Memang harus diakui kalau kita bicara tentang pangan maka di situ bicara tentang tanaman, tumbuh-tumbuhan, peternakan, perikanan itu masuk di situ dan di mana UMKM sebagai salah satu ujung tombak atau sektor terdepan yang untuk bisa merealisasikan mimpi besar swasembada pangan,” ujar Maman di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin.

    Menurut dia, kalau mengambil contoh di sektor perikanan, tentu di ujungnya mau tidak mau adalah pemberdayaan UMKM. Begitu juga di sektor pertanian dan sebagainya.

    “Keterlibatan UMKM harus menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

    Artinya ada beberapa kebijakan pemerintah untuk bisa mengoptimalkan dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian dan menuju swasembada pangan, tentunya UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat dibutuhkan untuk dilakukan dorongan atau akselerasi dalam rangka untuk mewujudkan visi besar Presiden RI.

    “Ini adalah dalam rangka upaya kita sebagai pembantunya Bapak Presiden RI Prabowo Subianto merealisasikan mimpi besar Pak Prabowo sebagai Presiden RI untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan ke depannya. Ini merupakan sebuah visi besar yang diinginkan oleh Bapak Presiden RI dan kita sebagai pembantu beliau harus segera merealisasikan,” kata Maman.

    Selain itu Maman juga mengapresiasi pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan adalah daerah atau provinsi peringkat keempat dengan hasil pangan terbagus dan tertinggi.

    “Ini adalah bagian dari kita mendorong atau lebih memotivasi atau melakukan akselerasi agar Sumatera Selatan ke depan bisa menjadi salah satu lumbung pangan di wilayah Sumatera,” katanya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tentang pentingnya mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai dasar kedaulatan bangsa dalam agenda pembangunan nasional 2025-2029.

    Presiden mengatakan, upaya ini harus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

    Ia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi perlindungan fisik bagi rakyat. Tanpa pangan yang cukup, negara tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan warganya.

    Menurut Presiden, hal itu merupakan makna dasar pembangunan nasional sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM: Pelaksanaan MBG harus libatkan UMKM

    Menteri UMKM: Pelaksanaan MBG harus libatkan UMKM

    Palembang (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus melibatkan UMKM daerah.

    Menteri Maman kepada wartawan di Palembang, Senin, mengatakan Badan Gizi Nasional telah menyiapkan beberapa skema dan pola dalam pelaksanaan program MBG.

    Program MBG itu telah sudah dilakukan uji coba, tentunya, skema pola sistem apapun program MBG itu harus memberdayakan UMKM di daerah masing-masing.

    “Misalkan kebutuhan beras, sayur-sayuran, daging atau kebutuhan apapun itu. Hal ini yang akan kami dorong. Kami telah menyosialisasikan hal ini ke kepala daerah agar kebutuhan kebutuhan dan peralatan dapur harus melibatkan teman-teman UMKM di daerah,” katanya.

    Kemudian, dapur umum untuk pelaksanaan program MBG dan itu dibuka ruang partisipasi kepada pihak kedua atau ketiga untuk berpartisipasi.

    “Maka, hal ini juga harus diberikan untuk teman-teman UMKM. Ini adalah hal-hal affirmative action yang memberdayakan pengusaha baik mikro, kecil, dan menengah diberikan kesempatan,” kata Maman.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diberlakukan sejak Senin (6/1) di sekolah-sekolah dan posyandu pada 26 provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp71 triliun.

    Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM siap mendukung nasabah PNM untuk naik kelas

    Menteri UMKM siap mendukung nasabah PNM untuk naik kelas

    Palembang (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman siap mendukung para nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk naik kelas.

    “Kita harus akui sama-sama bahwa PNM ini telah melakukan sebuah lompatan pemberdayaan ekonomi super mikro dan ultra mikro. Ini harus kita akui. Namun saya sebagai menteri bukan tipe orang yang ingin mengajarkan ataupun menyampaikan kita harus dengan mudah berpuas diri, tidak boleh. Artinya pencapaian yang sudah dilakukan oleh PNM harus terus kita evaluasi,” ujar Maman di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin.

    Menurut dia, segala hal yang bisa meringankan melalui proses evaluasi itu seperti meringankan nasabah, memberikan kesempatan yang semaksimal mungkin supaya mereka bisa tumbuh, harus terus didorong kepada PNM.

    “Tadi saya sampaikan juga kepada PNM bahwa kami nanti setelah pelantikan eselon I Kementerian UMKM, kita akan mengajak PNM untuk duduk bersama. Kita akan menyiapkan misalnya beberapa pengusaha super mikro champion yang akan kita siapkan dan kita monitor betul-betul. Jadi kita monitoring betul-betul selama satu tahun tumbuh kembangnya, berapa omset pendapatannya, nanti kita akan monitor. Jadi dengan harapan setiap bulan terjadi peningkatan,” kata Maman.

    Para nasabah PNM tentunya memiliki mimpi untuk naik kelas dan ingin skala usahanya menjadi semakin besar dan luas.

    “Saya rasa kita semua harus belajar dari mimpi. Berawal dari mimpi besar dan PNM sebagai salah satu fasilitatornya. Kita akan buat itu,” kata Maman.

    Sebagai informasi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke PNM Cabang Palembang dan bertemu dengan sejumlah nasabah PNM di sana.

    Selain bertemu dengan sejumlah nasabah PNM, Maman juga menyapa dan berdialog dengan para Account Officer (AO) PNM Cabang Palembang dalam acara Temu Karyawan PNM dengan Menteri UMKM.

    Sebagai BUMN, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para penggiat usaha.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank, Apa Saja?

    Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap kriteria UMKM yang mendapat penghapusan piutang.

    Maman mengatakan, pelaku UMKM yang mendapat fasilitas ini yaitu mereka yang telah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria berdasarkan payung hukum yang disetujui pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kriteria pertama, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp500 juta,” kata Maman dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Kedua, UMKM yang bersangkutan telah masuk dalam daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP No.47/2024 ditetapkan. Kriteria ketiga, yaitu nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

    Adapun, Kementerian UMKM mencatat, kurang lebih 1 juta nasabah pelaku UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang.

    “Sebanyak kurang lebih 1 juta nasabah pengusaha UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” katanya.

    Kendati begitu, bagi pelaku UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang, Maman memberikan opsi untuk mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui kredit usaha rakyat (KUR).

    “Bagi pengusaha UMKM yang telah mendapatkan KUR, tidak dapat masuk dalam kriteria penghapusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Maman menuturkan bahwa penerima KUR di bawah Rp100 juta, tidak perlu menggunakan agunan dan hanya dikenakan bunga flat sebesar 6%.

    Jika ada yang menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, Maman mengimbau pelaku UMKM untuk melaporkannya ke Kementerian UMKM.

    Di sisi lain, Maman menyebut bahwa pihaknya telah mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem yang bernama Innovative Credit Scoring (ICS).

    Dia mengharapkan, pelaku UMKM ke depannya dapat memanfaatkan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce untuk bisa mengakses pembiayaan.

  • Ini Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank – Page 3

    Ini Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan ada sebanyak 1,09 juta pengusaha UMKM yang kredit macetnya akan dihapus. Tahapan penghapusan piutang kredit macet UMKM ini dimulai Januari 2025, tahun depan.

    Pada upaya menghapus piutang kredit macet itu, Maman sudah menemui Menteri BUMN Erick Thohir. Pasalnya, jumlah itu merupakan nasabah dari bank BUMN anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Total estimasi jumlah pengusaha-pengusaha ataupun penggiat-penggiat UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan piutang ini kurang lebih berdasarkan data yang sudah kita review bersama-sama dengan Bank Himbara itu kurang lebih ada sekitar 1.097.000-an potensinya,” tutur Maman di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    “Ini masih plus minus naik turun, yang inilah sedang kita review,” imbuhnya.

    Setelah menjalin koordinasi dengan Erick Thohir, Maman memastikan tahap awal itu bisa bergulir mulai Januari 2025.

    “Alhamdulillah setelah kita tadi koordinasi InsyaAllah di bulan Januari stage pertama akan kita rilis, kita umumkan ke publik bagi saudara-saudara kita yang akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” katanya.

    Dia menerangkan, penghapusan kredit macet itu dilakukan dalam beberapa tahap. Langkah awal akan dimulai pada Januari 2025, tahun depan. Soal ini juga akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “InsyaAllah, di bulan Januari kita akan membagi menjadi dua stage menjadi dua stage realisasi terhadap penghapusan piutang ini. Stage pertama akan kita realisasikan di bulan Januari yang nanti kita akan juga laporkan ke Pak Presiden terkait ini,” urainya.

    Berikutnya, tahapan kedua akan dimulai setelah Maret 2025. Maman merujuk pada isi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Pada UMKM.

     

  • Catat! Ini Kriteria Utang UMKM yang Mau Dihapus Bank

    Catat! Ini Kriteria Utang UMKM yang Mau Dihapus Bank

    Jakarta –

    Pemerintah akan menghapus piutang macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan kembali kriteria utang UMKM yang akan dihapus tersebut.

    Maman menjelaskan penghapusan itu berlaku bagi UMKM masuk dalam daftar hapus buku penghapusan piutang UMKM di Bank Himbara. Hal ini berdasarkan payung hukum yang disetujui pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk affirmative action serta wujud komitmen dan konsistensi negara dalam meringankan beban rakyat.

    Maman menilai kebijakan ini sangat baik. Meski begitu, pihaknya perlu mengantisipasi dan mencegah terjadinya moral hazard agar pengusaha UMKM tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan tidak sekadar menunggu kebijakan serupa di masa depan.

    “Sebanyak kurang lebih 1 juta nasabah pengusaha UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” kata Maman dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Maman menambahkan UMKM yang mendapat penghapusan piutang yaitu mereka yang sudah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp 500 juta.

    Kedua, UMKM tersebut sudah masuk daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP ini ditetapkan. Ketiga, nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

    Maman menegaskan, Kementerian UMKM memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi dan pemberdayaan pengusaha-pengusaha UMKM yang sudah mengajukan pinjaman yang tidak termasuk dalam daftar penghapusan piutang.

    Maman menjelaskan ada 1 juta UMKM yang mendapat penghapusan piutang. Namun, bagi UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang dapat mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Bagi pengusaha UMKM yang telah mendapatkan KUR, tidak dapat masuk dalam kriteria penghapusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” imbuh Maman.

    Maman menerangkan bagi penerima KUR di bawah Rp 100 juta, tidak perlu menggunakan agunan, dan hanya dikenakan bunga flat sebesar 6%. Apabila ada yang menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, Maman mendorong agar melaporkan ke Kementerian UMKM.

    Menurutnya, Kementerian UMKM hadir untuk memitigasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan yang sudah dibuat. Selain itu, Kementerian UMKM juga mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem yang bernama Innovative Credit Scoring (ICS).

    “Ke depan, para pengusaha UMKM diharapkan dalam mengakses pembiayaan tidak hanya dilihat dari agunan, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce,” tambah Maman.

    (acd/acd)

  • Isu Politik Sepekan: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM

    Isu Politik Sepekan: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dalam sepekan terakhir menjadi fokus pembaca. Berita Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan selama sepekan terakhir.

    Isu politik pekan ini lainnya, terkait Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang UMKM, mantan Presiden Joko Widodo yang menanggapi namanya yang masuk pemimpin korup versi OCCRP, Presiden Prabowo yang menyinggung terkait vonis Harvey Moeis, hingga 5 program prioritas dalam koordinasi menko PMK.

    Berikut isu politik sepekan Beritasatu.com.

    1. MK Hapus Presidential Threshold
    Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah dinamika pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Keputusan ini membuka babak baru dalam sejarah pemilu Indonesia yang sejak 2004 selalu diwarnai dengan ambang batas minimal suara atau kursi untuk calon presiden. Penghapusan presidential threshold dapat memengaruhi dinamika koalisi partai politik, yang sebelumnya sangat bergantung pada pencapaian ambang batas untuk mencalonkan pasangan presiden.

    2. Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM Senilai Rp 14 Triliun
    Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2025. Program ini mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 14 triliun.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang telah ditandatangani pada 5 November 2024.

    Pada tahap awal, sebanyak 67.000 pelaku UMKM akan menerima manfaat dari program ini dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 2,4 triliun.

    3. Respons Jokowi Soal Masuk Daftar OCCRP 2024
    Selain berita MK yang menghapus presidential threshold, isu politik sepekan lainnya yang hangat diperbincangkan, yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara terkait namanya yang masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar tuduhan tersebut disertai bukti konkret. Ketika ditanya lebih lanjut soal nama Jokowi di OCCRP 2024, mantan wali kota Solo itu menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak lebih dari fitnah dan framing jahat yang sering terjadi belakangan ini.

    4. Prabowo Singgung Vonis Harvey Moeis
    Vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu ringan. Presiden Prabowo Subianto berang dengan hakim yang menghukum ringan koruptor.

    Prabowo mengkritik hakim yang menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada pelaku korupsi yang merugikan negara miliaran bahkan ratusan triliun. Prabowo mengatakan rakyat sekarang sudah melek dengan hukum. Ketika hakim menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada koruptor, maka rakyat akan mengkritisi putusan itu.

    5. 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, komitmen kementerian dan lembaga dalam mengawal program Quick Win 2025 Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini dirancang untuk mempercepat pencapaian Asta Cita yang menjadi visi utama Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing. Pratikno menegaskan, bahwa program-program ini mencerminkan semangat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

    Demikian berita-berita politik sepekan yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya MK yang menghapus presidential threshold.

  • Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.
    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.

    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.

    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
     
    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.
     
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.

    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.
    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.
     
    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Pemerintah Berikan Kredit Murah untuk UMKM hingga Pekerja Migran, Total Anggaran Rp 20 Triliun – Page 3

    Pemerintah Berikan Kredit Murah untuk UMKM hingga Pekerja Migran, Total Anggaran Rp 20 Triliun – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program hapus tagihan utang 67.000 usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) pada pekan depan. Nantinya, ada 3.000 penerima manfaat yang akan hadir dalam peluncuran program pemutihan utang UMKM.

    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari, minggu depan, kita akan launching ada 3.000-an yang kita undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (3/12/2024).

    “Lagi kita bicarakan nanti teknisnya. Insya Allah Pak Presiden hadir, intinya nunggu jadwal Presiden aja,” sambungnya.

    Dia menyampaikan utang yang dihapus adalah utang macet yang sudah masuk tahap hapus buku. Maman menyampaikan ada 1 juta pengusaha UMKM di Indonesia yang telah melewati tahap hapus buku.

    “Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha umkm yang tersebar di seluruh indonesia. untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67.000-an. Target kita memang semua 1 juta itu mau dihapustagihkan juga,” ujarnya.

    Maman menuturkan nominal utang 67.000 UMKM yang akan dihapus mencapai Rp2,5 triliun. Dia menyampaikan program ini dapat membebaskan para pelaku UMKM yang selama ini terlilit utang.

    “Semoga semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi. Kurang lebih Rp2,4-Rp2,5 triliun. Itu 67 ribu ekuivalen dengan Rp2,5 triliun, kalau yang 1 jutaan itu kurang lebih 14 sekian triliun,” tutur Maman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet pelaku usaha kecil mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 yang diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

    “Hari ini, Selasa 5 November, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” jelas Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 5 November 2024.