Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Pesan Khusus Menteri UMKM Maman ke AO PNM – Page 3

    Pesan Khusus Menteri UMKM Maman ke AO PNM – Page 3

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, meminta platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap pelaku UMKM lokal.

    Permintaan ini disampaikan saat pelantikan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian UMKM di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    “Kita undang Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Ini saya sampaikan langsung di depan masyarakat,” tegas Menteri Maman, Rabu (15/1/2025).

    Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah serius dalam memastikan e-commerce memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM.

    Jika instruksi ini tidak dipatuhi, Menteri Maman mengancam akan bekerja sama dengan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi), Meutya Hafid, untuk menutup operasional platform yang tidak mendukung UMKM.

    “Kalau tidak mendukung produksi lokal dan kontribusi terhadap UMKM, hati-hati. Kita tinggal koordinasi dengan Menkom Digital untuk menutup operasional mereka,” tambahnya.

    Komitmen Pemerintah untuk UMKM

    Menteri Maman menegaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam memberdayakan UMKM. Salah satu fokus utama adalah memastikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

    “Kita harus memastikan akses pembiayaan yang luas dan program-program pendukung UMKM dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha,” tandas Menteri UMKM.

     

  • Menteri Maman Ancam Tutup E-Commerce Jika Tak Bantu UMKM – Page 3

    Menteri Maman Ancam Tutup E-Commerce Jika Tak Bantu UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, meminta platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap pelaku UMKM lokal.

    Permintaan ini disampaikan saat pelantikan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian UMKM di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    “Kita undang Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Ini saya sampaikan langsung di depan masyarakat,” tegas Menteri Maman, Rabu (15/1/2025).

    Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah serius dalam memastikan e-commerce memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM.

    Jika instruksi ini tidak dipatuhi, Menteri Maman mengancam akan bekerja sama dengan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi), Meutya Hafid, untuk menutup operasional platform yang tidak mendukung UMKM.

    “Kalau tidak mendukung produksi lokal dan kontribusi terhadap UMKM, hati-hati. Kita tinggal koordinasi dengan Menkom Digital untuk menutup operasional mereka,” tambahnya.

    Komitmen Pemerintah untuk UMKM

    Menteri Maman menegaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam memberdayakan UMKM. Salah satu fokus utama adalah memastikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

    “Kita harus memastikan akses pembiayaan yang luas dan program-program pendukung UMKM dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha,” tandas Menteri UMKM.

     

  • Menteri UMKM instruksikan pejabat yang baru dilantik perjuangkan UMKM

    Menteri UMKM instruksikan pejabat yang baru dilantik perjuangkan UMKM

    Sudah saya kasih sedikit pemahaman kalau tidak bisa kerja buat pengusaha-pengusaha UMKM seluruh di Indonesia harus siap-siap saya copot.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menginstruksikan kepada para pejabat tinggi Kementerian UMKM yang baru dilantik untuk serius memperjuangkan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

    “Saya ingin tegaskan kembali lagi tadi pada saat kita pelantikan, Bapak dan Ibu membaca sumpah itu disaksikan oleh semua pengusaha-pengusaha UMKM di Pasar Tanah abang ini. Artinya apa? Itu adalah bentuk keseriusan awal dan pembuktian kepada Bapak-Ibu semua bahwa lima tahun ke depan mari betul-betul bekerja untuk mereka semua,” ujar Maman dalam acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu.

    Maman memastikan bahwa para pejabat tinggi Kementerian UMKM yang dilantik pada hari ini harus betul-betul bekerja dan memperjuangkan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

    “Jadi, para pengusaha UMKM insya Allah jangan khawatir mereka sudah saya gembleng, sudah saya kasih sedikit pemahaman kalau tidak bisa kerja buat pengusaha-pengusaha UMKM seluruh di Indonesia harus siap-siap saya copot,” katanya lagi.

    Maman melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian UMKM. Adapun kedelapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian UMKM yang baru dilantik tersebut sebagai berikut:

    1. Arif Rahman Hakim sebagai Sekretaris Kementerian UMKM.

    2. Riza Adha Damanik sebagai Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM.

    3. Temmy Satya Permana sebagai Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM.

    4. Bagus Rachman sebagai Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM.

    5. Siti Azizah sebagai Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM.

    6. Sudaryono Rahmalifman Lamangkona sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian UMKM.

    7. Yulius sebagai Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan Kementerian UMKM.

    8. Reghi Perdana sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM.

    Selain melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Maman juga melantik 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 9 Pejabat Administrator Kementerian UMKM.

    “Syarat dasar pertamanya adalah kita harus bisa memahami suasana kebatinan para pengusaha UMKM. Pelantikan pejabat di Pasar Tanah Abang ini sebagai salah satu bentuk simbolisasi dan pesan saya sebagai Menteri UMKM bersama-sama dengan pejabat-pejabat UMKM, insya Allah 5 tahun ke depan inilah awal kali untuk berjuang kepada kalian (pengusaha UMKM) seumur hidup kalian semua,” kata Maman.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Topang Makan Bergizi Gratis, KUR Rp 20 Triliun Disiapkan untuk UMKM – Page 3

    Topang Makan Bergizi Gratis, KUR Rp 20 Triliun Disiapkan untuk UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui pembiayaan penyediaan peralatan, untuk mendukung keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM, saat pemerintah menyelenggarakan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Maman menyampaikan sejumlah langkah strategis, untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp 20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi,” kata Menteri UMKM dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

    Program ini, kata dia, bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan. Dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp 2 miliar. Lalu, adanya pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 

    “PIP menawarkan bunga 4 persen untuk pembiayaan UMKM non-KUR. Dukungan ini termasuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa,” imbuh Maman.

    Selain itu, Maman mengungkapkan, saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen penyaluran dilakukan oleh Bank Himbara. Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan ditingkatkan.

    “Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan UMKM di seluruh pelosok tanah air mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan merata,” ujar dia.

    Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Maman menjelaskan program ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi. Salah satunya melalui pola kemitraan untuk pembentukan dapur bersama.

    “Dengan pola kemitraan ini, UMKM tidak hanya dapat terlibat dalam produksi, tetapi juga memperoleh manfaat langsung untuk pengembangan usaha mereka,” ungkapnya.

    Ia menyebut, UMKM dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung program MBG. Mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi. 

    “Keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor ini akan membuka peluang baru sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pangan nasional. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

     

  • Menteri UMKM berkomitmen dukung ketahanan pangan lewat pembiayaan alat

    Menteri UMKM berkomitmen dukung ketahanan pangan lewat pembiayaan alat

    Kementerian UMKM sedang menyiapkan peraturan menteri (permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) khusus peralatan produksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berkomitmen mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan penyediaan peralatan untuk mendukung keberlangsungan usaha para pengusaha sektor UMKM.

    Maman menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Kementerian UMKM sedang menyiapkan peraturan menteri (permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) khusus peralatan produksi,” kata Menteri UMKM dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Program itu, kata dia, bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp2 miliar.

    Ia juga menambahkan adanya pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

    “PIP menawarkan bunga 4 persen untuk pembiayaan UMKM non-KUR. Dukungan ini termasuk untuk badan usaha milik desa (BUMDes), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa,” katanya lagi.

    Selain itu, ia mengungkapkan bahwa saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen penyaluran dilakukan oleh bank Himbara.

    Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, peran bank pembangunan daerah (BPD) akan ditingkatkan.

    Terkait program makan bergizi gratis (MBG), ia menjelaskan bahwa program ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi, salah satunya melalui pola kemitraan untuk pembentukan dapur bersama.

    “Dengan pola kemitraan ini, UMKM tidak hanya dapat terlibat dalam produksi, tetapi juga memperoleh manfaat langsung untuk pengembangan usaha mereka,” katanya.

    UMKM dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung program MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi.

    “Keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor ini akan membuka peluang baru sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pangan nasional. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Maman juga menjelaskan berbagai program yang telah diinisiasi ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM perkuat ketahanan pangan lewat pembiayaan sektor produksi

    Menteri UMKM perkuat ketahanan pangan lewat pembiayaan sektor produksi

    Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan penyediaan peralatan untuk keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM.

    Maman Abdurrahman mengatakan, sejumlah langkah strategis untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Program ini bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp2 miliar.

    Ia juga menambahkan, adanya pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

    “PIP menawarkan bunga 4 persen untuk pembiayaan UMKM non-KUR. Dukungan ini termasuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa,” ujarnya.

    Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen penyaluran dilakukan oleh bank Himbara. Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan ditingkatkan.

    “Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan UMKM di seluruh pelosok tanah air mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan merata,” katanya.

    Lebih lanjut, Maman menyebutkan bahwa UMKM dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi.

    “Keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor ini akan membuka peluang baru sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pangan nasional. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM: UMKM ujung tombak untuk wujudkan swasembada pangan

    Menteri UMKM: UMKM ujung tombak untuk wujudkan swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan UMKM merupakan salah satu ujung tombak untuk merealisasikan swasembada pangan.

    “Memang harus diakui kalau kita bicara tentang pangan maka di situ bicara tentang tanaman, tumbuh-tumbuhan, peternakan, perikanan itu masuk di situ dan di mana UMKM sebagai salah satu ujung tombak atau sektor terdepan yang untuk bisa merealisasikan mimpi besar swasembada pangan,” ujar Maman di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin.

    Menurut dia, kalau mengambil contoh di sektor perikanan, tentu di ujungnya mau tidak mau adalah pemberdayaan UMKM. Begitu juga di sektor pertanian dan sebagainya.

    “Keterlibatan UMKM harus menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

    Artinya ada beberapa kebijakan pemerintah untuk bisa mengoptimalkan dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian dan menuju swasembada pangan, tentunya UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat dibutuhkan untuk dilakukan dorongan atau akselerasi dalam rangka untuk mewujudkan visi besar Presiden RI.

    “Ini adalah dalam rangka upaya kita sebagai pembantunya Bapak Presiden RI Prabowo Subianto merealisasikan mimpi besar Pak Prabowo sebagai Presiden RI untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan ke depannya. Ini merupakan sebuah visi besar yang diinginkan oleh Bapak Presiden RI dan kita sebagai pembantu beliau harus segera merealisasikan,” kata Maman.

    Selain itu Maman juga mengapresiasi pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan adalah daerah atau provinsi peringkat keempat dengan hasil pangan terbagus dan tertinggi.

    “Ini adalah bagian dari kita mendorong atau lebih memotivasi atau melakukan akselerasi agar Sumatera Selatan ke depan bisa menjadi salah satu lumbung pangan di wilayah Sumatera,” katanya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tentang pentingnya mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai dasar kedaulatan bangsa dalam agenda pembangunan nasional 2025-2029.

    Presiden mengatakan, upaya ini harus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

    Ia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi perlindungan fisik bagi rakyat. Tanpa pangan yang cukup, negara tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan warganya.

    Menurut Presiden, hal itu merupakan makna dasar pembangunan nasional sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM: Pelaksanaan MBG harus libatkan UMKM

    Menteri UMKM: Pelaksanaan MBG harus libatkan UMKM

    Palembang (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus melibatkan UMKM daerah.

    Menteri Maman kepada wartawan di Palembang, Senin, mengatakan Badan Gizi Nasional telah menyiapkan beberapa skema dan pola dalam pelaksanaan program MBG.

    Program MBG itu telah sudah dilakukan uji coba, tentunya, skema pola sistem apapun program MBG itu harus memberdayakan UMKM di daerah masing-masing.

    “Misalkan kebutuhan beras, sayur-sayuran, daging atau kebutuhan apapun itu. Hal ini yang akan kami dorong. Kami telah menyosialisasikan hal ini ke kepala daerah agar kebutuhan kebutuhan dan peralatan dapur harus melibatkan teman-teman UMKM di daerah,” katanya.

    Kemudian, dapur umum untuk pelaksanaan program MBG dan itu dibuka ruang partisipasi kepada pihak kedua atau ketiga untuk berpartisipasi.

    “Maka, hal ini juga harus diberikan untuk teman-teman UMKM. Ini adalah hal-hal affirmative action yang memberdayakan pengusaha baik mikro, kecil, dan menengah diberikan kesempatan,” kata Maman.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diberlakukan sejak Senin (6/1) di sekolah-sekolah dan posyandu pada 26 provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp71 triliun.

    Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM siap mendukung nasabah PNM untuk naik kelas

    Menteri UMKM siap mendukung nasabah PNM untuk naik kelas

    Palembang (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman siap mendukung para nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk naik kelas.

    “Kita harus akui sama-sama bahwa PNM ini telah melakukan sebuah lompatan pemberdayaan ekonomi super mikro dan ultra mikro. Ini harus kita akui. Namun saya sebagai menteri bukan tipe orang yang ingin mengajarkan ataupun menyampaikan kita harus dengan mudah berpuas diri, tidak boleh. Artinya pencapaian yang sudah dilakukan oleh PNM harus terus kita evaluasi,” ujar Maman di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin.

    Menurut dia, segala hal yang bisa meringankan melalui proses evaluasi itu seperti meringankan nasabah, memberikan kesempatan yang semaksimal mungkin supaya mereka bisa tumbuh, harus terus didorong kepada PNM.

    “Tadi saya sampaikan juga kepada PNM bahwa kami nanti setelah pelantikan eselon I Kementerian UMKM, kita akan mengajak PNM untuk duduk bersama. Kita akan menyiapkan misalnya beberapa pengusaha super mikro champion yang akan kita siapkan dan kita monitor betul-betul. Jadi kita monitoring betul-betul selama satu tahun tumbuh kembangnya, berapa omset pendapatannya, nanti kita akan monitor. Jadi dengan harapan setiap bulan terjadi peningkatan,” kata Maman.

    Para nasabah PNM tentunya memiliki mimpi untuk naik kelas dan ingin skala usahanya menjadi semakin besar dan luas.

    “Saya rasa kita semua harus belajar dari mimpi. Berawal dari mimpi besar dan PNM sebagai salah satu fasilitatornya. Kita akan buat itu,” kata Maman.

    Sebagai informasi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke PNM Cabang Palembang dan bertemu dengan sejumlah nasabah PNM di sana.

    Selain bertemu dengan sejumlah nasabah PNM, Maman juga menyapa dan berdialog dengan para Account Officer (AO) PNM Cabang Palembang dalam acara Temu Karyawan PNM dengan Menteri UMKM.

    Sebagai BUMN, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para penggiat usaha.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank, Apa Saja?

    Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap kriteria UMKM yang mendapat penghapusan piutang.

    Maman mengatakan, pelaku UMKM yang mendapat fasilitas ini yaitu mereka yang telah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria berdasarkan payung hukum yang disetujui pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kriteria pertama, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp500 juta,” kata Maman dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Kedua, UMKM yang bersangkutan telah masuk dalam daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP No.47/2024 ditetapkan. Kriteria ketiga, yaitu nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

    Adapun, Kementerian UMKM mencatat, kurang lebih 1 juta nasabah pelaku UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang.

    “Sebanyak kurang lebih 1 juta nasabah pengusaha UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” katanya.

    Kendati begitu, bagi pelaku UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang, Maman memberikan opsi untuk mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui kredit usaha rakyat (KUR).

    “Bagi pengusaha UMKM yang telah mendapatkan KUR, tidak dapat masuk dalam kriteria penghapusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Maman menuturkan bahwa penerima KUR di bawah Rp100 juta, tidak perlu menggunakan agunan dan hanya dikenakan bunga flat sebesar 6%.

    Jika ada yang menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, Maman mengimbau pelaku UMKM untuk melaporkannya ke Kementerian UMKM.

    Di sisi lain, Maman menyebut bahwa pihaknya telah mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem yang bernama Innovative Credit Scoring (ICS).

    Dia mengharapkan, pelaku UMKM ke depannya dapat memanfaatkan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce untuk bisa mengakses pembiayaan.