Tag: Maman Abdurrahman

  • Penghapusan Utang UMKM, Bank-bank BUMN Masih Lakukan Pemetaan dan Klasifikasi Debitur

    Penghapusan Utang UMKM, Bank-bank BUMN Masih Lakukan Pemetaan dan Klasifikasi Debitur

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah memutuskan untuk menghapus utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, pihak perbankan, khususnya BUMN telah melakukan klasifikasi debitur.  

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tengah mengupayakan pemetaan dan klasifikasi debitur UMKM yang memenuhi syarat untuk penghapusan piutang macet secara bertahap.  

    “Secara bertahap Himbara hingga saat ini masih terus melakukan proses mapping dan penentuan debitur UMKM yang memenuhi klasifikasi dapat dihapus tagih sesuai kriteria PP HBHT,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin (27/1/2025), dilansir dari Antara.

    OJK bersama pemerintah dan Himbara terus berkoordinasi secara berkala untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP HBHT).

    Kebijakan penghapusan piutang macet ini mencakup berbagai sektor UMKM, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta sektor lain, termasuk mode, kuliner, dan industri kreatif.  

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa pemerintah telah menghapus utang sekitar 67.000 debitur UMKM di seluruh Indonesia dengan total nilai mencapai Rp2,5 triliun.  

    Dalam pernyataannya setelah menghadiri rapat kabinet di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025), Maman menjelaskan bahwa ini merupakan langkah awal dari target yang lebih besar, yaitu menghapuskan utang lebih dari 1 juta debitur UMKM dengan total nilai Rp14 triliun.  

    “Ada sekitar satu juta debitur UMKM yang telah tercatat dalam hapus buku. Saat ini, 67.000 di antaranya sudah memenuhi syarat untuk hapus tagih,” ungkapnya.  

    Menurut Maman, debitur yang telah mendapatkan status hapus tagih dapat kembali mengakses pembiayaan baru, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bangkit dan mengembangkan usahanya lagi.  

    Sebagai informasi, hapus buku merupakan tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus kredit macet dari neraca, tanpa menghapus hak tagih dari debitur. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank untuk menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghilangkan hak tagih. Hapus tagih ini yang menjadi sasaran program pemerintah untuk melakukan penghapusan utang UMKM.

  • Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan

    Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman. ANTARA/ (HO-Kemen UMKM)

    Menteri UMKM: Saatnya gerakan organisasi berorientasi ke kewirausahaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya transformasi oleh gerakan organisasi dari pendekatan politik menuju orientasi kewirausahaan.

    “Orientasi gerakan organisasi tidak lagi cukup hanya berbasis pendekatan politik semata, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan organisasi serupa harus mulai menggeser fokus pada gerakan kewirausahaan,” kata Menteri UMKM dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, paradigma gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan KAHMI harus berkembang seiring dengan perubahan zaman, sehingga dapat sejalan dengan program strategis Kementerian UMKM untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menuju Indonesia sebagai negara maju.

    “Saya mengajak seluruh alumni HMI untuk mulai beralih pada gerakan kewirausahaan sebagai bagian dari upaya besar ini,” katanya.

    Lebih lanjut, Maman menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Kementerian UMKM untuk mendukung pengembangan UMKM. Ia menyoroti pentingnya perluasan akses pembiayaan dengan mendekatkan akses dan menyederhanakan proses.

    Selain itu, peningkatan kapasitas usaha juga menjadi salah satu prioritas utama, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Soal tantangan atau persaingan terbesar, hal yang dihadapi produk UMKM lokal adalah produk impor terutama dari Tiongkok yang dikenal memiliki harga lebih murah karena mereka memiliki kapasitas produksi yang besar.

    Menghadapi hal ini, Kementerian UMKM telah memperkenalkan konsep Holding UMKM, sebuah sistem konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing.

    “Holding UMKM memungkinkan kita untuk menurunkan biaya produksi secara signifikan. Jika satu UMKM memproduksi sendiri, biaya per produknya mungkin tinggi. Namun, dengan sistem holding, biaya tersebut dapat ditekan, sehingga produk UMKM kita mampu bersaing,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Ini Syarat UMKM Mitra MBG Dapat Modal Sampai Rp 500 Juta

    Ini Syarat UMKM Mitra MBG Dapat Modal Sampai Rp 500 Juta

    Jakarta

    Pemerintah mengisyaratkan akses permodalan hingga Rp 500 juta bagi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun begitu, UMKM perlu terlebih dahulu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

    Adapun syarat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, modal awal ini diberikan untuk UMKM memenuhi bahan baku MBG.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Adapun saat ini, Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

    Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” jelasnya.

    Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

    “Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Perhatian! UMKM Mitra Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Modal Sampai Rp 500 Juta

    Perhatian! UMKM Mitra Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Modal Sampai Rp 500 Juta

    Jakarta

    Pemerintah mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah menjanjikan akses permodalan bagi UMKM.

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM hingga Rp 500 juta.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Maman menjelaskan, Kementerian UMKM menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

    “Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

    “Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” jelasnya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Maman mengatakan pemerintah juga telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Karenanya, Maman menilai penting kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM untuk mewujudkan tujuan besar program MBG.

    “Program MBG membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia, program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    Majelis Nasional KAHMI Apresiasi Penyelenggaraan AIFA 2025

    loading…

    Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Herman Khaeron mengapresiasi penyelenggaraan Asian Islamic Fashions and Art (AIFA) 2025. Menurutnya, kegiatan ini out of the box dari kebiasaan KAHMI .

    “Biasanya KAHMI kegiatannya pengajian dan kajian,” kata Herman Khaeron dalam acara pembukaan AIFA 2025 dikutip, Minggu (26/1/2025).

    Herman mengatakan, walaupun sedikit aneh, kegiatan AIFA 2025 perlu diapresiasi. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa alumni HMI ada mana saja. “Ini luar biasa. Kegiatannya juga berbagai macam,” kata Herman.

    Anggota DPR dari Partai Demokrat ini mengatakan bukan perkara mudah untuk menyelenggarakan AIFA yang baru digelar pertama kali ini. Walaupun sulit, KAHMI mundur dalam menyelenggarakan kegiatan AIFA. “Alhamdulillah terselenggara dan semoga sukses,” ucap Herman.

    Ia berharap AIFA bisa mendapatkan perhatian agar bisa terselenggara lebih baik di masa yang akan datang. Sementara itu alumni HMI yang kini menjabat sebagai Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa AIFA 2025 menjadi momentum bagi KAHMI untuk memikirkan gerakan kewirausahaan.

    KAHMI diharapkan lagi tidak hanya mengkaji gerakan yang bersifat politik tapi juga berperan untuk menyelesaikan persoalan kekinian. Maman menyatakan, AIFA 2025 sebagai bukti KAHMI mulai menjawab persoalan riil kekinian bangsa terutama dalam ekonomi. “Sudah ada diferensiasi gerakan” kata Maman disambut tepuk tangan hadirin.

    AIFA 2025 menunjukkan kepiawaian alumni HMI berperan di berbagai bidang terutama di fesyen muslim. Ia memberikan apresiasi Alumni HMI, terutama KOHATI yang mempelopori acara fesyen ini.

    Maman juga berharap KAHMI berperan aktif menyelesaikan persoalan terkait UMKM di Tanah Air. Menurutnya, ada 3 persoalan utama UMKM yaitu persoalan permodalan, kapasitas UMKM, dan akses pasar. “Silakan lakukan kajian masalah ini,” ungkap Maman.

    Sementara itu, Ketua Panitia Viviana Hanifa menyatakan, AIFA menjadi langkah awal Indonesia menjadi pusat grativasi fesyen muslim di Asia. Menurut Vivi, dalam AIFA hadir 6 negara sahabat yang meramaikan kegiatan, yakni Malaysia, Filipina, Pakistan, Oman, Uzbekistan, dan Kazakhstan.

  • Kementerian UMKM Siapkan Skema Bantuan Modal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Kementerian UMKM Siapkan Skema Bantuan Modal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan sejak Januari 2025 menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait akses pembiayaan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan keprihatinannya dalam Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    “Ada beberapa isu yang kami sadari, mengingat ini adalah program yang cukup besar dan secara teknis tidak mudah. Salah satunya adalah terkait dengan akses pembiayaan,” ujar Maman.

    Pengusaha UMKM yang terlibat dalam program ini merasa terbebani oleh kebutuhan modal awal. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian UMKM bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyiapkan solusi berupa skema bantuan modal.

    Skema ini memungkinkan pengusaha UMKM yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari BGN untuk menerima tambahan dana langsung ke rekening mereka. Dana ini dapat digunakan untuk pembelian bahan dan kebutuhan modal awal. Jumlah bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing UMKM.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah, nantinya akan disiapkan skema khusus untuk memberikan keringanan, atau seperti ditalangi terlebih dahulu untuk pembiayaan awal,” jelas Maman.

    Program MBG, yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional, mendapat dukungan penuh dari Kementerian UMKM. Selain membantu akses pembiayaan, kementerian juga bertugas melakukan monitoring, memfasilitasi, dan memberikan pelatihan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan UMKM tetap terjaga.

    “Keberhasilan program MBG ini adalah wibawa presiden karena ini merupakan program utama. Kami sebagai pembantu wajib mengoptimalkannya,” tegas Maman.

    Langkah bantuan modal ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku UMKM, memastikan kelancaran program makan bergizi gratis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan akses makanan bergizi.

  • Pemerintah siapkan akses modal untuk UMKM yang terlibat MBG

    Pemerintah siapkan akses modal untuk UMKM yang terlibat MBG

    Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

    Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    “Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

    Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    “Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.

    “Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM,” ucap dia.

    Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

    “Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM,” kata Maman.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Januari 2025

    UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya? Nasional 25 Januari 2025

    UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah akan memberi modal kepada pengusaha UMKM untuk ikut menjalankan program
    makan bergizi gratis
    .
    Modal ini diperlukan supaya beban yang dipikul UMKM tidak terlalu berat.
    “Jadi kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional berdasarkan arahan dari Pak Presiden untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya agar pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi ini tidak mendapatkan beban yang cukup besar terkait permodalannya. Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara,” ujar Maman saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
    Saat ditanya berapa jumlah modal yang diberikan, Maman menyebut besarannya tentatif.
    Sebab, masing-masing pengusaha UMKM pasti membutuhkan biaya berbeda, tergantung kebutuhan dan kemampuan mereka.
    “Misalnya mereka dapat surat kontrak, kan mereka butuh modal kerja untuk beli belanja barang segala macam. Itu sudah ada solusinya selesai, nanti akan dibantu oleh Bank Himbara kita. Ditalangin lebih dulu, seperti bentuk permodalan yang ditalangin terlebih dahulu oleh Bank Himbara kita,” imbuh Maman.
    Pemerintah akan menyiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan bagi para pengusaha UMKM.
    Salah satu contoh keringanan yang diberikan berupa pembiayaan di awal.
    Sehingga, para pengusaha UMKM bisa belanja bahan untuk
    program makan bergizi gratis
    terlebih dahulu.
    “Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-
    top up
    ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri UMKM sebut Cerutu Rizona Temanggung berkualitas internasional

    Menteri UMKM sebut Cerutu Rizona Temanggung berkualitas internasional

    ANTARA – Menteri UMKM Maman Abdurrahman meninjau perajin cerutu Rizona Baru di Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (24/1). Menurutnya, cerutu asli Temanggung ini merupakan produk premium berkualitas internasional karena rasa yang dimiliki tidak kalah dengan milik negara luar.
    (Firman Eko Handy/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

  • DPP AMPI gelar perayaan Natal 2024 wujud inklusivitas

    DPP AMPI gelar perayaan Natal 2024 wujud inklusivitas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyelenggarakan acara perayaan Natal 2024 di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu malam.

    Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan kegiatan tersebut mencerminkan nilai-nilai inklusivitas yang dijunjung tinggi oleh partai berlambang pohon beringin

    “Kami merayakan (Natal) bersama dengan Partai Golkar membuktikan bahwa Partai Golkar juga adalah partai yang inklusif, mengedepankan keberagaman dan juga tentunya kemajemukan. Ini hal yang patut disyukuri,” kata Jerry.

    ia berharap perayaan Natal dapat menjadi tradisi yang terus dikembangkan pada masa mendatang.

    Dalam kesempatan itu, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Jerry juga menyerahkan bantuan sebesar Rp100 juta kepada tujuh panti asuhan yang terdiri dari lima panti asuhan anak-anak Nasrani dan dua panti asuhan anak-anak Muslim serta karyawan di lingkungan DPP Partai Golkar.

    “Bantuan untuk Masjid Ainul Hikmah yang ada di DPP Golkar, karyawan Sekretariat AMPI serta karyawan di lingkungan DPP Partai Golkar. Masing-masing mendapat Rp10 juta,” ujarnya.

    Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji memaknai tema perayaan Natal yang bertajuk ‘Saatnya Kita Kembali ke Bethlehem’ sebagai sebagai simbol persatuan.

    “Bethlehem adalah lambang persatuan. Kembali ke Bethlehem berarti kita merajut kembali persatuan dan kekompakan, yang menjadi modal besar untuk menjaga kemajemukan tanpa kehilangan jati diri bangsa,” ujar Sarmuji.

    Menurut dia, tema tersebut mencerminkan semangat Partai Golkar dalam menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan nasional.

    “Kita menghargai keberagaman, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa tetap menjadi fondasi utama untuk pembangunan nasional,” ujarnya.

    Acara ini pun dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Emanuel Melkiades Lakalena, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Gubernur Lemhannas TB Ace Hasanuddin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025