Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Pemerintah Tekankan Peningkatan Kualitas Penyaluran KUR untuk UMKM

    Pemerintah Tekankan Peningkatan Kualitas Penyaluran KUR untuk UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM pada 2025 mencapai Rp 300 triliun, dengan 60% penyaluran ditargetkan untuk sektor produksi. Selain itu, ditargetkan debitur baru mencapai 2,34 juta dan debitur graduasi mencapai 1,17 juta.

    Pemerintah juga mendorong agar program KUR tidak boleh hanya sekadar program formalitas bagi para penyalur, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dalam hal distribusi. Kesuksesan penyaluran program KUR harus menjadi target bersama, agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.

    “Kita tidak ingin KUR ini menjadi hanya sekadar program formalitas dengan mengesampingkan aspek kualitas pendistribusian. Kalau hanya begitu saja, kita tidak akan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%,” ucap Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

    Maman mengatakan, pemerintah terus berupaya agar ada solusi terbaik atas berbagai permasalahan dalam penyaluran KUR untuk UMKM. Dalam hal ini perlu ada kesepahaman antara pemerintah dan penyalur KUR agar target penyaluran KUR bisa tercapai.

    KUR merupakan bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk UMKM dari sisi perkuatan modal.

    “Kita ingin terbuka permasalahan masing-masing untuk mencapai solusi terbaik supaya pendistribusian KUR berjalan maksimal,” kata Maman.

    Kementerian UMKM berkepentingan untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR untuk UMKM. Penyaluran KUR diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja UMKM.

    “Semangat kami nanti ke depan akan kita ukur seberapa besar impact positif KUR pada tumbuh kembang UMKM. Jangan sampai tidak signifikan. Jadi berpotensi dievaluasi dan dijadikan catatan,” tutur Maman dalam menanggapi penyaluran KUR untuk UMKM.

  • Menteri UMKM ajak kampus jadi motor penggerak UMKM

    Menteri UMKM ajak kampus jadi motor penggerak UMKM

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Menteri UMKM ajak kampus jadi motor penggerak UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Tidak hanya Kementerian UMKM, tetapi juga sivitas akademika dan lembaga alumni harus turut serta dalam mendukung pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas, inovasi, dan daya saing mereka,” ujar Menteri Maman, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Maman menyoroti tantangan yang masih dihadapi UMKM, salah satunya adalah masalah akses pembiayaan. Untuk itu, ia menyatakan pihaknya akan lebih mendekatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selain melalui Himbara juga melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD).

    “Alokasi KUR pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun dengan bunga sebesar 6 persen, KUR ini bertujuan untuk meringankan beban pengusaha UMKM,” kata Maman.

    Ia juga menekankan perlunya mengubah diksi “pelaku” menjadi “pengusaha” UMKM, agar lebih mencerminkan profesionalisme dan semangat kewirausahaan. Selain itu, ia mengajak dunia usaha untuk tidak lagi menempatkan UMKM dalam skema Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan Corporate Business Responsibility (CBR).

    “Dengan menempatkan UMKM dalam perspektif CBR, kita mendorong mereka untuk berkembang sebagai bagian dari rantai pasok industri, bukan sekadar objek bantuan sosial,” katanya lagi.

    Tak hanya itu, Maman juga mengajak seluruh sivitas akademika dan alumni untuk berperan aktif dalam melakukan kajian akademis yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan daya saing UMKM.

    “Sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar dia menambahkan.

     

     

    Sumber : Antara

  • Pemberian IUP diprioritaskan usaha kecil dan menengah

    Pemberian IUP diprioritaskan usaha kecil dan menengah

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (tengah) di acara Pelantikan IKA UNTIRTA di Serang, Sabtu (22/2/2025). (ANTARA/Devi Nindy)

    Menteri UMKM: Pemberian IUP diprioritaskan usaha kecil dan menengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 12:04 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan (IUP) diprioritaskan untuk usaha kecil dan menengah.

    Maman dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA UNTIRTA) di Serang, Sabtu menegaskan pasca keluarnya Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), pemberian IUP tersebut sektor basisnya tetap pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Ya tentunya kami nanti akan berkoordinasi dan melakukan tindak lanjut penentuan syarat-syarat dan prasyarat terkait bagaimana bisa mengoptimalkan produk Undang-Undang ini bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal dalam menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah,” kata Maman.

    Selain itu Maman mengatakan siapapun yang nanti yang mendapatkan melalui mekanisme pengusaha kecil menengah tersebut, adalah pengusaha-pengusaha menengah yang ada di daerah sekitaran tambang.

    Hal itu merupakan bagian dari Kementerian UMKM memberikan kesempatan dan prinsip keadilan kepada seluruh masyarakat, juga pengusaha-pengusaha yang ada di daerah, kata dia.

    Kementerian UMKM juga nantinya akan mengusulkan salah satu prasyarat bagi mereka nanti yang mendapatkan IUP, yakni wajib melakukan pembinaan berupa CBR (corporate business responsibility/tanggung jawab bisnis korporasi).

    “Dimana nanti pemilik-pemilik IUP tambang yang melalui mekanisme usaha kecil menengah itu wajib melakukan pembinaan akhir. Maksudnya ikatan bisnis di daerah sekitaran tambang itu mungkin yang sementara ini,” kata dia.

    “Selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dan kita akan bahas di pemerintah,” ujar dia menambahkan.

    Selain itu Maman mengatakan kehadirannya dalam pelantikan Pengurus Pusat IKA UNTIRTA guna mendorong kolaborasi dalam rangka memajukan, menumbuhkembangkan dan melakukan pemberdayaan kerjasama pengusaha-pengusaha UMKM yang berasal dari jejaring-jejaring alumni.

    Sumber : Antara

  • Fokus Mitsubishi Indonesia saat Berusia 55 Tahun, Perbanyak Muatan Lokal

    Fokus Mitsubishi Indonesia saat Berusia 55 Tahun, Perbanyak Muatan Lokal

    Jakarta –

    Tak terasa genap 55 tahun sudah Mitsubishi Indonesia menjejakkan kakinya di tanah air, di bawah bendera Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI). Pelan namun pasti Mitsubishi Indonesia ikut membantu perekonomian Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan, seiring dengan semakin besarnya Mitsubishi di Indonesia.

    Usia matang Mitsubishi di Indonesia dijawab dengan semakin banyaknya produk Mitsubishi buatan Indonesia yang kental dengan muatan lokal, dengan melibatkan banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat di dalamnya. Kini sebagai bukti nyata, setelah Mitsubishi Xpander yang syarat dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, Mitsubishi kembali mengumumkan TKDN Mitsubishi Xforce telah mencapai 80%.

    President Director of PT MMKSI, Atsushi Kurita pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 mengatakan tidak hanya memiliki TKDN sebesar 80 persen Mitsubishi XFORCE merupakan kendaraan penumpang dengan model compact SUV 5-seater yang dikembangkan dengan fokus bahwa model ini digunakan di wilayah ASEAN.

    “Usia 55 tahun ini sangat penting, ini merupakan salah satu sejarah yang cukup lama buat Mitsubishi Motors di distributor dan kita berusaha terus meningkatkan berbagai pelayanan, untuk memuaskan kesesuaian dengan pelanggan,” Kurita menambahkan.

    Semangat Mitsubishi Indonesia untuk bisa memperbanyak muatan lokal atau lokal konten, disambut baik Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, Maman Abdurrahman. Menurut Maman langkah Mitsubishi Indonesia ini seiring dengan rencana pemerintah Indonesia.

    “Mitsubishi ini 80% lokal kontennya, atau TKDN-nya 80%. Artinya, 80% dari seluruh part mobil ini melibatkan partisipasi lokal, dalam hal ini usaha kecil dan menengah. Nah ini yang mau coba disampaikan oleh pak Menteri Perindustrian,” ujar Maman.

    Mitsubishi XForce Ultimate DS Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    “Salah satu didorong terus oleh Kemenperin, agar seluruh merek-merek mobil yang di Indonesia betul-betul meningkatkan lokal konten dan kami dari sektor UMKM tentunya menyambut ini secara positif. Karena semakin tinggi lokal konten, kontribusi dan keterlibatan usaha kecil menengah juga semakin besar. Jadi terima kasih banyak pak Menperin atas dorongan kebijakannya untuk meningkatkan secara aktif usaha kecil menengah,” Maman menambahkan.

    Sebagai catatan sejak diluncurkan untuk pasar Indonesia tahun 2023, model Mitsubishi Xforce semakin diterima secara positif oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pangsa pasar sebesar 13% selama Januari – Oktober 2024, serta populasi model Mitsubishi Xforce di Indonesia telah mencapai lebih dari 7.200 unit pada Oktober 2024.

    Menjawab kepercayaan konsumen Indonesia, MMKSI memperkenalkan varian terbaru dari model Mitsubishi Xforce yaitu Mitsubishi Xforce Ultimate DS, di ajang Mandiri Utama Finance GAIKINDO Jakarta Auto Week 2024 (MUF GJAW 2024) pada November 2024 lalu, melengkapi dua varian yang telah diperkenalkan sebelumnya, Mitsubishi Xforce Ultimate dan Mitsubishi Xforce Exceed.

    Mitsubishi XForce DS secara eksterior, varian Mitsubishi Xforce Ultimate DS tetap mempertahankan konsep silky & solid serta identitas desain New Generation Dynamic Shield, namun memiliki perbedaan dengan dua varian pendahulunya dengan disematkannya warna eksterior two-tone, yakni warna bodi kendaraan pilihan yang tersedia – dengan bagian atap berwarna hitam, serta penambahan Rear Spoiler, dan juga Fashionable Roof Rail.

    Pada sisi interior dan fitur, varian Mitsubishi Xforce Ultimate DS memiliki kesamaan dengan varian Ultimate. Dengan sorotan pada: top-class roominess dengan ruang kabin yang terluas dikelasnya, 8-steps reclining seat (17˚-33˚), Smartphone-link Display Audio (SDA) 12,3″ Audio Head Unit dengan konektivitas wireless Android Auto dan Apple Carplay.

    Tak lupa, juga disematkan Dynamic Sound Yamaha Premium Audio dengan 8 speakers, 8″ Meter Cluster, Top-class Cargo Space terbaik di kelasnya dengan beragam ruang penyimpanan serbaguna, Hands-free Power Liftgate dengan kick sensor, Dual-Zone Auto Climate Control dengan teknologi Panasonic Nanoe-X™ dan fungsi memori, Floor Console Box dengan Armrest & Cooling Function, Auto-Dimming Rearview Mirror, Wireless Charger, Assist Grips x4, Tonneau cover, Coin box, Horizontal axist instrument panel dengan floating console dan ambient lighting, Connected Car Service.

    Namun yang menjadi catatan, Mitsubishi Xforce Ultimate DS telah dilengkapi dengan 6 airbags (berkat penambahan 2 Curtain Airbags), serta Mono Camera, Sensor Radar di depan dan belakang, dan Ultrasonic Parking Sensor, yang memungkinkan beragam fitur pada teknologi “Diamond Sense” bekerja, yang terdiri dari: Adaptive Cruise Control (ACC) with low speed follow, Automatic High Beam (AHB), Forward Collision Mitigation (FCM), Lead Car Departure Notification System (LCDN), Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Auto Headlight, Auto Rain Sensor, dan juga Rear Camera. Selain itu 4 mode berkendara dan Active Yaw Control (AYC) masih dipertahankan untuk menambahkan keamanan berkendara.

    (lth/lua)

  • Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan tokoh penting menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Selain itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah hingga tokoh ekonomi senior pun hadir seperti Wakil Presiden ke-11 Prof. Boediono dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. 

    Menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council, Arsjad Rasjid, forum ini menjadi wadah nyata bagi dunia usaha untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung iklim bisnis dan investasi berkelanjutan.

    Kehadiran mereka menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

    Di mengungkapkan bahwa forum ini wadah konkret bagi dunia usaha dan pemerintah untuk bersinergi, menciptakan kebijakan yang dapat mendukung iklim bisnis yang sehat dan investasi yang berkelanjutan.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul, melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret,” kata Arsjad.

    “Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sambung dia.

    Tak hanya itu, forum ini juga dimeriahkan oleh Penasihat Ekonomi Presiden, Bambang Brodjonegoro, yang berpartisipasi dalam panel diskusi bertema “A High Growth Strategy for 0 persen Poverty,” bersama Arsjad Rasjid. 

    Dalam diskusi tersebut menyoroti pentingnya strategi pertumbuhan tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

    Selain itu, Hashim Djojohadikusumo, Founder Arsari Group dan Utusan Khusus Presiden untuk COP29, turut membahas peluang investasi strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

  • Wamen Helvi Pastikan Pemerintah Lakukan Verifikasi Bagi UMKM Kelola Tambang – Halaman all

    Wamen Helvi Pastikan Pemerintah Lakukan Verifikasi Bagi UMKM Kelola Tambang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza memastikan pemerintah akan melakukan proses verifikasi bagi UMKM yang ingin mengelola tambang.

    Hal itu diutarakan Helvi merespons soal Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), yang memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah mengelola pertambangan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    “Kami kan Kementerian UMKM diikutkan dalam proses verifikasi pertambangan,” ujar Hevi di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Helvi menjelaskan, setelah dilakukan verifikasi, Kementerian UMKM akan menyampaikan dalam bentuk rekomendasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Nanti Kementrian ESDM tentu meminta verifikasi Bener tidak ini UMKM? Bener tidak ini punya lahan? Bener tidak punya usaha? Kami memastikan UMKM yang direkomendasikan benar-benar layak,” terang Helvi.

    Helvi menjelaskan, UMKM yang masuk ke dalam proses verifikasi, adalah UMKM yang memiliki lahan atau memiliki perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan. Terutama, bagi UMKM dapat mengajukan izin pengelolaan tersebut.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap rencana lanjutan usai revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disahkan DPR.

    Maman berujar pemberian IUP kepada UMKM merupakan terobosan baru yang harus disambut baik.

    “Secara spirit munculnya aturan baru dalam Undang-Undang Minerba memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah dalam menaikkan level usahanya,” kata Maman, Rabu (19/2/2025).

  • Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) empat orang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

    “Apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan rapat dan dijawab setuju para anggota DPR RI yang hadir.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan PAW anggota DPR RI itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Peresmian PAW Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

    Empat orang anggota DPR RI yang dilantik itu menggantikan anggota yang sebelumnya sudah diangkat menjadi menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka pun kemudian mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang dipandu pimpinan DPR RI.

    Empat orang anggota Fraksi Partai Golkar yang dilantik tersebut masing-masing Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I menggantikan Meutya Hafid yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital.

    Kemudian Anang Susanto Suhendar dari Dapil Jawa Barat II menggantikan Ace Hasan Syadzily yang kini menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andika Satria Wasisto dari Dapil Jawa Tengah II menggantikan Nusron Wahid yang kini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    Terakhir, Fransiskus Maria Agustisnus Sibarani dari Dapil Kalimantan Barat I menggantikan Maman Abdurrahman yang kini menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    loading…

    DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Adapun anggota yang dilantik menggantikan kursi sejumlah kader Golkar yang ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang bertindak sebagai pemimpin rapat menyampaikan, pelantikan didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan 2024-2029.

    “Perlu kami beritahukan pula bahwa pimpinan dewan telah menerima petikan Keppres Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI sisa masa janatan 2024-2029,” kata Adies, Selasa (18/2/2025) pagi.

    Adapun keempat anggota PAW yang dilantik dalam paripurna ini sebagai berikut:

    1. Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Partai Golkar Dapil Sumut 1, menggatikan Meutya Hafid.

    2. Anang Susanto Suhendar dari Partai Golkar Dapil Jabar 2, menggantikan Ace Hasan Syadzily.

    3. Andika Satria Wasisto dari Partai Golkar Dapil Jateng 2, menggantikan Nusron Wahid.

    4. Fransiskus Maria Agustinus Sibarani dari Partai Golkar Dapil Kalbar 1, menggantikan Maman Abdurrahman.

    Adies menyampaikan, pimpinan DPR akan mengambil sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Hal itu didasari atas ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib.

    “Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapur hari ini?” tanya Adies.

    “Setujuu,” sahut peserta rapat.

    (cip)

  • Menteri Maman: Konsesi tambang UU Minerba tingkatkan skala bisnis UKM

    Menteri Maman: Konsesi tambang UU Minerba tingkatkan skala bisnis UKM

    untuk usaha kecil dan menengah dalam rangka mereka bisa melakukan akselerasi percepatan pertumbuhan masuk ke usaha besar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam Undang-Undang Minerba yang disetujui pengesahannya oleh DPR, akan secara langsung mempercepat pengusaha naik tingkat ke skala yang lebih besar.

    “Jadi saya garis bawahi ini diperuntukkan secara undang-undang untuk usaha kecil dan menengah dalam rangka mereka untuk bisa melakukan akselerasi percepatan pertumbuhan masuk ke usaha besar,” ujar Maman ditemui usai pembukaan Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, beleid tersebut merupakan terobosan yang strategis hasil kolaborasi lembaga legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hal itu karena dalam aturan yang tertera, memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengelola pertambangan.

    Lebih lanjut, Maman mengatakan dengan hadirnya UU Minerba juga menjadi bukti adanya prinsip berkeadilan dalam dunia usaha domestik.

    “Kita ingin membuka narasi keadilan bahwa kesempatan untuk pengelolaan tambang tidak hanya pada usaha besar, tapi usaha menengah dan kecil juga mendapatkan ruang dan kesempatan,” kata dia pula.

    Meski demikian, Maman mengungkapkan tidak semua UKM bisa mendapatkan konsesi tambang. Hanya pengusaha UKM yang memenuhi kompetensi dan kualitas yang bisa menerima izin pengelolaan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemberian izin untuk mengelola lahan tambang kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah pertambangan, bukan UKM asal Jakarta.

    “(Pelibatan) UKM ini kami akan desain untuk UKM daerah. Contoh, nikel yang ada di Maluku Utara, UKM yang dapat bukan UKM dari Jakarta, tapi UKM yang ada di Maluku Utara,” ucap Bahlil dalam konferensi pers setelah menghadiri Rapat Pleno Baleg DPR RI di Senayan Jakarta, Senin (17/2).

    Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin untuk mengelola tambang kepada UKM di daerah pertambangan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Pasal 33 ayat (3).

    Pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Adapun syarat bagi UKM untuk mengelola lahan tambang adalah UKM yang modalnya Rp10 miliar. Dengan mengikuti berbagai proses untuk mengelola lahan tambang, lanjut dia, Bahlil berharap agar 1–2 tahun kemudian, perusahaan tersebut dapat naik kelas menjadi perusahaan besar.

    “Memang itu yang UKM kehendaki, untuk kita melahirkan pengusaha-pengusaha besar dari daerah. Agar apa? Mengurangi rasio ketimpangan,” kata Bahlil.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran

    Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam Raker/RDP bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (ANTARA/HO/Kementerian UMKM RI)

    Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk memastikan UMKM tetap berdaya saing di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun anggaran 2025.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, Maman menyiapkan sejumlah strategi dan langkah konkret seperti evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga pembentukan holding UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal.

    Ia menyoroti selama ini penyaluran KUR cenderung berjalan stagnan tanpa evaluasi yang mendalam, sehingga kualitasnya mengalami penurunan.

    “KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis,” kata Maman.

    Untuk itu, pihaknya merancang sistem monitoring yang lebih ketat, di mana distribusi KUR akan dievaluasi setiap dua bulan di berbagai wilayah, serta mengajak Komisi VII DPR RI untuk turut terlibat dalam pengawasan distribusi KUR.

    “Langkah ini diambil agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, guna memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berjalan sesuai kebutuhan UMKM,” ujarnya.

    Menteri UMKM pun menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.

    Ia menjelaskan bahwa ketimbang membangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan ini, pelatihan bagi UMKM dapat berjalan lebih efisien, tanpa harus membebani anggaran dengan pembangunan infrastruktur baru.

    “Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” kata dia.

    Di sisi lain, Menteri Maman juga menilai keterlibatan perusahaan besar dan BUMN dalam mendukung UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

    “Kami mendorong konsep business to business, di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar bisa lebih terjaga dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sumber : Antara