Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Fenomena Pasar Tanah Abang Sepi Jelang Lebaran 2025, Ada Apa? – Page 3

    Fenomena Pasar Tanah Abang Sepi Jelang Lebaran 2025, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menanggapi keluhan para pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengalami penurunan jumlah pembeli selama bulan puasa 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Maman mengakui adanya perubahan pola belanja masyarakat. Jika dulu orang lebih sering berbelanja langsung di pasar, kini banyak yang beralih ke platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    “Kita juga sudah cek. Ada terjadi shifting pola budaya berbelanja masyarakat,” kata Maman saat ditemui di Kementerian UMKM, di tulis Jumat (21/3/2025).

    Menurut dia, jika dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, masyarakat masih lebih banyak berbelanja di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan.

    Meski begitu, ia menepis anggapan bahwa sepinya pembeli di pasar disebabkan oleh melemahnya ekonomi. Data dari Kementerian UMKM menunjukkan bahwa tren belanja online terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

    “Jadi ada pergeseran ke arah sana. Belanja online memang naik,” ujarnya.

    Seiring dengan tren ini, Maman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengatur ulang biaya pemasaran (marketing fee) di platform e-commerce.

    “Jadi, jangan semua sudah bergeser, masyarakat sudah mulai belanja online, ini e-commerce-e-commerce, dia naikkan marketing fee kepada pedagang-pedagang mikro, pengusaha-pengusaha mikro ataupun pengusaha-pengusaha online,” ujarnya.

  • Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang

    Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang

    Regulasi ini bukan hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen bagi UMKM untuk mengurangi beban keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing usaha UMKM,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan, terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM domestik, salah satunya dengan melakukan penghapusan piutang bagi lebih dari satu juta pengusaha UMKM.

    Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian UMKM Irene Swa Suryani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat menyatakan, penghapusan piutang tersebut dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    Menurutnya melalui regulasi ini, pengusaha UMKM yang memiliki kredit macet bisa mendapatkan akses pembiayaan dan meringankan beban, sehingga memacu daya saing.

    “Regulasi ini bukan hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen bagi UMKM untuk mengurangi beban keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing usaha UMKM,” ujarnya

    Menurut dia, dari total 30,17 juta pengusaha UMKM di Indonesia, 69,5 persen belum mendapatkan akses terhadap kredit komersial. Adapun total penyaluran kredit UMKM per Oktober 2024 hanya sebesar Rp1,5 triliun.

    “Sedangkan pengusaha UMKM yang telah mendapat akses kredit menghadapi permasalahan kredit macet,” ujar dia.

    Melalui beleid penghapusan utang UMKM, pihaknya berharap para pengusaha sektor tersebut bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, agar dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.

    Lebih lanjut, ia menyatakan hingga 24 Januari 2025, pihaknya sudah menghapus utang 10.216 debitur UMKM dengan nilai piutang sebesar Rp326,26 miliar, dari target tahap awal sebanyak 67.668 debitur yang memiliki akumulasi utang Rp2,7 triliun.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, penghapusan piutang macet dari UMKM masih terus berjalan.

    “Berjalan terus, kita lakukan seoptimal mungkin,” ujarnya.

    Maman menyampaikan, saat ini jumlah UMKM yang piutang macet sudah dihapus memang belum mencapai 50 persen. Pemerintah memiliki target sebanyak 67 ribu UMKM pada tahap pertama. Sisa yang belum dihapus, diharapkan dapat selesai pada Maret 2025.

    Menurut dia, hal ini terkait dengan mekanisme di perbankan yang akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Lebaran Pasar Tanah Abang Sepi? Ini Kata Menteri UMKM – Page 3

    Jelang Lebaran Pasar Tanah Abang Sepi? Ini Kata Menteri UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menanggapi keluhan para pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengalami penurunan jumlah pembeli selama bulan puasa 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Maman mengakui adanya perubahan pola belanja masyarakat. Jika dulu orang lebih sering berbelanja langsung di pasar, kini banyak yang beralih ke platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    “Kita juga sudah cek. Ada terjadi shifting pola budaya berbelanja masyarakat,” kata Maman saat ditemui di Kementerian UMKM, di tulis Jumat (21/3/2025).

    Menurut dia, jika dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, masyarakat masih lebih banyak berbelanja di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan.

    Meski begitu, ia menepis anggapan bahwa sepinya pembeli di pasar disebabkan oleh melemahnya ekonomi. Data dari Kementerian UMKM menunjukkan bahwa tren belanja online terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

    “Jadi ada pergeseran ke arah sana. Belanja online memang naik,” ujarnya.

    Seiring dengan tren ini, Maman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengatur ulang biaya pemasaran (marketing fee) di platform e-commerce.

    “Jadi, jangan semua sudah bergeser, masyarakat sudah mulai belanja online, ini e-commerce-e-commerce, dia naikkan marketing fee kepada pedagang-pedagang mikro, pengusaha-pengusaha mikro ataupun pengusaha-pengusaha online,” ujarnya.

    Viral Pasar Tanah Abang Masih Sepi Jelang Lebaran

    Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat belakangan ini kembali ramai jadi perbincangan publik. Biasanya, tempat tersebut selalu ramai pengunjung menjelang Lebaran yang berburu dan membeli pakaian baru.

    Namun, tahun ini kondisinya berbeda karena disebut tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Tentu ada banyak penyebabnya, seperti belanja online yang makin diminati dan sudah beberapa kali dikeluhkan para pedagang di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara itu.

    Namun bukan itu saja. Ada pengguna media sosial yang menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Tanah Abang. Warganet itu menduga Pasar Tanah Abang semakin sepi, karena maraknya praktik parkir liar yang membuat pengunjung enggan datang.

     

     

  • Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menepis turunnya harga saham bank Himbara disebabkan adanya kebijakan penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penghapus piutang macet UMKM justru dilakukan untuk menyehatkan laporan keuangan bank Himbara.

    Selama ini, ungkap Maman, bank Himbara mencatatkan outstanding macet lantaran ada beberapa nasabah UMKM yang masuk ke dalam daftar hapus buku yang tidak bisa diputihkan.

    “Karena ada narasi yang berkembang seakan-akan salah satu penyebab turunnya harga saham Himbara kita salah satunya dikarenakan ada program penghapusan piutang,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Maman menyatakan bahwa kebijakan penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan secara terukur.

    Terlebih, lanjut dia, mekanisme kebijakan ini dilakukan secara rigid, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    “Justru dengan adanya penghapusan piutang ini yang terukur, penghapus tagihan ini terukur, tidak bisa serampangan,” tuturnya.

    Dengan begitu, Maman berharap laporan keuangan bank Himbara akan bersih dari piutang macet sehingga akan membuat para investor dan pasar tertarik berinvestasi di bank pelat merah.

    “Kalau dia sudah bersih, putih, dan bagus laporan keuangannya berarti para investor-investor, pihak-pihak market yang ingin masuk ke bank Himbara kita seharusnya trennya lebih positif,” tuturnya.

    Sayangnya, Maman mengaku belum bisa menyampaikan berapa banyak UMKM yang sudah dihapusbukukan, lantaran masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) bank Himbara.

    “Karena kan ada mekanisme internal di Bank Himbara terkait budgeting-nya. Itu salah satunya harus lewat RUPS, persetujuan stakeholders untuk memutuskan budgeting anggaran untuk penghapus tagihan,” terangnya.

    Meski demikian, Maman menyatakan pemerintah akan mengejar target penghapusan utang terhadap 1 juta UMKM.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, di antaranya pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

  • Menteri UMKM sebut masih tunggu PP bagi UKM urus tambang

    Menteri UMKM sebut masih tunggu PP bagi UKM urus tambang

    belum ada (UMKM yang mendaftar karena PP-nya belum selesai. Kita tunggu PP-nya, lalu kita harus bikin Permen, baru bisa jalan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan hukum dan regulasi terkait kriteria hingga skema usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola bisnis pertambangan.

    Hal ini menyusul Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengelola pertambangan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    “Masih belum ada (UMKM yang mendaftar, karena PP-nya belum selesai. Kita tunggu PP-nya, lalu kita harus bikin Permen (peraturan menteri), baru kita bisa jalan,” kata Maman ditemui di Kantor Kementerian UMKM Jakarta, Kamis.

    Ia melanjutkan, pihaknya dan pihak terkait lainnya termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Hukum dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ) masih menggodok PP tersebut.

    “Ini lagi dibahas di kementerian. Sabar, tidak boleh buru-buru,” ujar Maman.

    “(Targetnya) Secepatnya, ini sedang digarap, doakan saja,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Menteri UMKM menegaskan bahwa hanya usaha kecil dan menengah yang bisa terlibat dalam bisnis tambang dan memiliki IUP.

    “Tidak (usaha mikro), tidak bisa (terlibat). Itu (yang bisa hanya) kecil dan menengah,” kata dia.

    Sebelumnya, Maman mengatakan UU Minerba merupakan sebuah momentum bagi pelaku UKM untuk ikut serta menjadi penopang ekonomi Indonesia.

    “Secara spirit munculnya aturan baru dalam Undang-Undang Minerba memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah dalam menaikkan level usahanya,” kata Maman, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/2).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Maman Abdurrahman Bakal Bentuk Satgas Perlindungan UMKM – Page 3

    Maman Abdurrahman Bakal Bentuk Satgas Perlindungan UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Terhadap UMKM.

    Satgas ini bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi para pelaku UMKM, sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM.

    “Ini semua berangkat dari kami di Kementerian UMKM mu\au serius mengimplementasikan dan menindaklanjuti apa yang tertuang di dalam PP No. 7 Tahun 2021. Apa itu? PP tentang Perlindungan, kemudahan Terhadap usaha Mikro, kecil dan menengah,” kata Maman saat ditemui di kantor Kementerian UMKM, ditulis Kamis (20/3/2025).

    Menteri Maman Abdurrahman menegaskan, bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah serius pemerintah dalam melindungi pelaku usaha kecil dari berbagai hambatan dan ancaman.

    Tugas Satgas UMKM

    Adapun beberapa poin utama yang menjadi fokus Satgas ini adalah, pertama, Pemenuhan Kuota 40% untuk Produk UMKM.

    Pemerintah menetapkan bahwa 40% dari pengadaan barang dan jasa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten wajib menggunakan produk UMKM. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar bagi UMKM.

    Kedua, 30% Ruang di Fasilitas Publik untuk UMKM. Sebanyak 30% dari ruang di fasilitas publik seperti terminal, rest area, dan pasar modern harus diperuntukkan bagi UMKM. Ini memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM untuk berkembang.

    Ketiga, harga sewa tempat usaha bagi UMKM di fasilitas publik harus lebih rendah dari harga pasar, yaitu sekitar 30% di bawah harga normal. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional mereka.

    “Komersialisasi biaya Penyewaannya Itu harus dibawah Harga normal Kurang lebih 30%,” ujar Menteri UMKM.

     

  • Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja perbankan yang sedang tertekan dan diikuti dengan pelemahan harga saham dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program kredit usaha rakyat (KUR).

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tekanan ke industri perbankan termasuk harga saham tidak mempengaruhi keberlanjutan program KUR yang diusung pemerintah.  “Sejauh ini sih tidak ada isu [gangguan keberlangsungan program KUR] maupun dampak terhadap penyaluran KUR, jadi artinya normal-normal aja,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI hari ini, Maman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025. 

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” ungkap Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, KUR mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, KUR kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, KUR khusus Rp820 juta, dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Dalam paparan yang disampaikan Maman, sebanyak 46 lembaga menjadi penyalur KUR. Diantaranya, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, KSP Guna Prima Dana, dan Bank SMBC Indonesia.

    Diantara 46 lembaga tersebut, BRI menjadi bank penyalur KUR dengan target terbesar yakni sebesar Rp175 triliun, diikuti Mandiri Rp38,5 triliun, dan BNI Rp17 triliun. 

    Anjloknya sejumlah saham perbankan sempat menjadi kekhawatiran Komisi VII DPR RI. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam raker bersama Menteri UMKM.

    Apalagi, sejumlah bank seperti BRI dan Mandiri menyalurkan KUR dengan jumlah yang cukup besar.

    “Tadi saya melihat BRI, Mandiri, blue chip ini turun pasar saham, BRI 47,9%, Mandiri 39,7%. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak dalam alokasi untuk [penyaluran KUR]? Atau menghilangkan, mengurangi, harapan UMKM dengan kondisi ekonomi yang saat ini?” tanya dia.

  • Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membantah kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM menjadi salah satu pemicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang diikuti penurunan saham-saham perbankan seperti BMRI dan BBRI.

    Maman menilai, investor justru diuntungkan dengan adanya kebijakan penghapusan utang lantaran catatan keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sehat.

    “Jadi sejatinya pihak-pihak market atau pasar justru seharusnya malah beruntung dan berterima kasih dengan program ini,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa penghapusan utang UMKM tidak dapat dilakukan secara serampangan, mengingat kebijakan ini memiliki aturan mekanisme penghapusan.

    “Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok menurut saya,” ujarnya.

    Maman menuturkan, saat ini proses penghapusan utang UMKM masih terus berjalan. Dalam catatan Bisnis, realisasi penghapusan utang bagi pelaku UMKM masih di bawah 50% dari target tahap pertama sebanyak 67.000 UMKM.

    Maman kala itu menyampaikan, lambatnya realisasi penghapusan utang ini salah satunya terjadi lantaran sejumlah Bank Himbara baru akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Maret 2025.

    “Kayaknya belum [50% terealisasi]. Di internal perbankan kan ada RUPS [untuk penghapusan piutang]. Ini kan ada yang baru akhir bulan, ada yang mungkin awal bulan [melaksanakan RUPS],” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

    Kementerian UMKM menargetkan untuk menghapus piutang sebanyak 67.000 pada tahap pertama. Tercatat hingga 17 Januari 2025, piutang macet yang sudah dihapus mencapai lebih dari 10.000 UMKM.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah anggapan bahwa intervensi pemerintah terhadap perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi penyebab anjloknya IHSG.

    Menanggapi sorotan terkait kebijakan pemerintah terhadap saham bank Himbara, termasuk isu penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pergerakan IHSG.

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, volatilitas IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor global dan dinamika pasar, bukan karena kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan.

    Adapun, IHSG sempat anjlok hingga 6,12% pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025). Setelah anjlok dan melewati penghentian perdagangan sementara (trading halt), IHSG ditutup di level 6.223,38 atau turun 3,84% pada perdagangan hari ini.

  • Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%) masih relatif kecil.

    Oleh sebab itu, kata Airlangga Presiden meminta agar sektor-sektor produktif ini diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    “Dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai keppres mengenai KUR, di mana komitinya akan membunyikan itu. Jadi komiti kebijakan pembiayaan usaha yang produktif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025.

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR usaha super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, usaha mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, usaha kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, khusus Rp820 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Khusus KUR untuk PMI, Maman menuturkan bahwa hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM, melainkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

    “Kenapa? Karena menurut kami tentu akan jauh lebih efektif dan optimal kalau Kementerian BP2MI yang mengurusi urusan PMI,” ujarnya.

  • Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Usaha produktif tentu menjadi penting karena KUR per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif.

    Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

    “Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” kata Menko Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden bakal merevisi keputusan presiden (keppres) yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

    “Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” katanya Airlangga.

    Menko Perekonomian mengatakan bahwa keppres revisi itu juga akan menambah dua menteri koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala BP2MI (semula BNP2TKI).

    Realisasi penyaluran KUR per 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), menjelaskan bahwa penyaluran itu mencapai 14,9 persen dari target pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

    Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen untuk penyaluran sektor produksi.

    Maman menyebut penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025