Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Maman Abdurrahman Bakal Bentuk Satgas Perlindungan UMKM – Page 3

    Maman Abdurrahman Bakal Bentuk Satgas Perlindungan UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Terhadap UMKM.

    Satgas ini bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi para pelaku UMKM, sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM.

    “Ini semua berangkat dari kami di Kementerian UMKM mu\au serius mengimplementasikan dan menindaklanjuti apa yang tertuang di dalam PP No. 7 Tahun 2021. Apa itu? PP tentang Perlindungan, kemudahan Terhadap usaha Mikro, kecil dan menengah,” kata Maman saat ditemui di kantor Kementerian UMKM, ditulis Kamis (20/3/2025).

    Menteri Maman Abdurrahman menegaskan, bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah serius pemerintah dalam melindungi pelaku usaha kecil dari berbagai hambatan dan ancaman.

    Tugas Satgas UMKM

    Adapun beberapa poin utama yang menjadi fokus Satgas ini adalah, pertama, Pemenuhan Kuota 40% untuk Produk UMKM.

    Pemerintah menetapkan bahwa 40% dari pengadaan barang dan jasa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten wajib menggunakan produk UMKM. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar bagi UMKM.

    Kedua, 30% Ruang di Fasilitas Publik untuk UMKM. Sebanyak 30% dari ruang di fasilitas publik seperti terminal, rest area, dan pasar modern harus diperuntukkan bagi UMKM. Ini memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM untuk berkembang.

    Ketiga, harga sewa tempat usaha bagi UMKM di fasilitas publik harus lebih rendah dari harga pasar, yaitu sekitar 30% di bawah harga normal. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional mereka.

    “Komersialisasi biaya Penyewaannya Itu harus dibawah Harga normal Kurang lebih 30%,” ujar Menteri UMKM.

     

  • Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja perbankan yang sedang tertekan dan diikuti dengan pelemahan harga saham dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program kredit usaha rakyat (KUR).

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tekanan ke industri perbankan termasuk harga saham tidak mempengaruhi keberlanjutan program KUR yang diusung pemerintah.  “Sejauh ini sih tidak ada isu [gangguan keberlangsungan program KUR] maupun dampak terhadap penyaluran KUR, jadi artinya normal-normal aja,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI hari ini, Maman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025. 

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” ungkap Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, KUR mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, KUR kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, KUR khusus Rp820 juta, dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Dalam paparan yang disampaikan Maman, sebanyak 46 lembaga menjadi penyalur KUR. Diantaranya, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, KSP Guna Prima Dana, dan Bank SMBC Indonesia.

    Diantara 46 lembaga tersebut, BRI menjadi bank penyalur KUR dengan target terbesar yakni sebesar Rp175 triliun, diikuti Mandiri Rp38,5 triliun, dan BNI Rp17 triliun. 

    Anjloknya sejumlah saham perbankan sempat menjadi kekhawatiran Komisi VII DPR RI. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam raker bersama Menteri UMKM.

    Apalagi, sejumlah bank seperti BRI dan Mandiri menyalurkan KUR dengan jumlah yang cukup besar.

    “Tadi saya melihat BRI, Mandiri, blue chip ini turun pasar saham, BRI 47,9%, Mandiri 39,7%. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak dalam alokasi untuk [penyaluran KUR]? Atau menghilangkan, mengurangi, harapan UMKM dengan kondisi ekonomi yang saat ini?” tanya dia.

  • Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membantah kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM menjadi salah satu pemicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang diikuti penurunan saham-saham perbankan seperti BMRI dan BBRI.

    Maman menilai, investor justru diuntungkan dengan adanya kebijakan penghapusan utang lantaran catatan keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sehat.

    “Jadi sejatinya pihak-pihak market atau pasar justru seharusnya malah beruntung dan berterima kasih dengan program ini,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa penghapusan utang UMKM tidak dapat dilakukan secara serampangan, mengingat kebijakan ini memiliki aturan mekanisme penghapusan.

    “Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok menurut saya,” ujarnya.

    Maman menuturkan, saat ini proses penghapusan utang UMKM masih terus berjalan. Dalam catatan Bisnis, realisasi penghapusan utang bagi pelaku UMKM masih di bawah 50% dari target tahap pertama sebanyak 67.000 UMKM.

    Maman kala itu menyampaikan, lambatnya realisasi penghapusan utang ini salah satunya terjadi lantaran sejumlah Bank Himbara baru akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Maret 2025.

    “Kayaknya belum [50% terealisasi]. Di internal perbankan kan ada RUPS [untuk penghapusan piutang]. Ini kan ada yang baru akhir bulan, ada yang mungkin awal bulan [melaksanakan RUPS],” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

    Kementerian UMKM menargetkan untuk menghapus piutang sebanyak 67.000 pada tahap pertama. Tercatat hingga 17 Januari 2025, piutang macet yang sudah dihapus mencapai lebih dari 10.000 UMKM.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah anggapan bahwa intervensi pemerintah terhadap perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi penyebab anjloknya IHSG.

    Menanggapi sorotan terkait kebijakan pemerintah terhadap saham bank Himbara, termasuk isu penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pergerakan IHSG.

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, volatilitas IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor global dan dinamika pasar, bukan karena kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan.

    Adapun, IHSG sempat anjlok hingga 6,12% pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025). Setelah anjlok dan melewati penghentian perdagangan sementara (trading halt), IHSG ditutup di level 6.223,38 atau turun 3,84% pada perdagangan hari ini.

  • Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%) masih relatif kecil.

    Oleh sebab itu, kata Airlangga Presiden meminta agar sektor-sektor produktif ini diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    “Dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai keppres mengenai KUR, di mana komitinya akan membunyikan itu. Jadi komiti kebijakan pembiayaan usaha yang produktif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025.

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR usaha super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, usaha mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, usaha kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, khusus Rp820 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Khusus KUR untuk PMI, Maman menuturkan bahwa hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM, melainkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

    “Kenapa? Karena menurut kami tentu akan jauh lebih efektif dan optimal kalau Kementerian BP2MI yang mengurusi urusan PMI,” ujarnya.

  • Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Usaha produktif tentu menjadi penting karena KUR per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif.

    Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

    “Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” kata Menko Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden bakal merevisi keputusan presiden (keppres) yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

    “Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” katanya Airlangga.

    Menko Perekonomian mengatakan bahwa keppres revisi itu juga akan menambah dua menteri koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala BP2MI (semula BNP2TKI).

    Realisasi penyaluran KUR per 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), menjelaskan bahwa penyaluran itu mencapai 14,9 persen dari target pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

    Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen untuk penyaluran sektor produksi.

    Maman menyebut penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banyak Pengusaha Kecil Terjerat Rentenir, Menteri UMKM Mau Bentuk Satgas

    Banyak Pengusaha Kecil Terjerat Rentenir, Menteri UMKM Mau Bentuk Satgas

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan rencananya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Terhadap UMKM. Hal ini salah satunya untuk membantu permasalahan UMKM, termasuk UMKM kecil yang terjerat utang rentenir.

    Rencana pembentukkan Satgas ini salah satunya didorong oleh banyaknya kasus UMKM yang terjerat rentenir. Maman mengakui bahwa keterbatasan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

    “Saya ingin infokan, mohon doanya dalam waktu dekat, insyaallah habis Lebaran kami Kementerian UMKM akan membentuk Satgas Perlindungan Terhadap UMKM,” kata Maman, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Maman mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan meneken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) untuk memperkuat operasi satgas ini.

    “Kami sudah sampaikan secara informal dengan Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) dan kita akan formalkan semuanya supaya ini bisa memberikan shock terapi pada semua pihak di lapangan. Karena tidak sedikit info-info seperti ini,” ujarnya.

    Pada dasarnya, menurut Maman, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri sejatinya hadir untuk membuat masyarakat kita terhindar dari praktek-praktek rentenir yang memberikan bunga sangat tinggi.

    “Bahkan lebih jauh lagi memang sengaja mereka dibuat pinjam ke rentenir, sehingga mereka harus, asetnya lah, rumahnya lah, atau apanya itu disita,” kata dia.

    Padahal pemerintah sendiri juga telah berupaya menghadirkan kebijakan yang mempermudah akses KUR. Misalnya, pinjaman di bawah Rp 100 juta tidak diberikan agunan tambahan, serta pinjaman di bawah Rp 50 juta tidak perlu jaminan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

    “Karena kita sadar sekali masyarakat bawah, mereka punya keterbatasan terkait administrasi. Artinya pinjaman Rp 1 s.d 50 juta mereka semata-mata hanya (perlu) berikan NIK atau KTP mereka. Jadi semangat pemberdayaan,” ujarnya.

    Pernyataan Maman menyangkut pembentukan Satgas ini muncul usai Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adi Nugraha menyinggung tentang aksesibilitas masyarakat terhadap KUR. Meski telah berjalan selama 15 tahun, menurutnya kesulitan akses masih terus terjadi.

    “2 minggu lalu saya turun ke dapil, saya ditemui oleh penjual bubur sumsum, namanya Bu Tini. Dia nangis-nangis karena suaminya sudah tidak berdaya, lumpuh. Dia punya dua anak yang satu sudah keluar SMA, satunya masih kecil dan punya penyakit autis. Ibu ini nangis karena terjerat oleh bank keliling,” kata Iman.

    Iman menjelaskan, dalam sehari bu tini ditagih oleh 20 bank keliling yang mengatasnamakan koperasi. Padahal, mulanya penjual bubur sumsum ini hanya meminjam Rp 1 juta pada satu koperasi. Ia memperkirakan, utangnya beserta bunga telah berkembang hingga Rp 20 juta.

    “Mungkin Bu Tini ini salah satu yang membutuhkan KUR super mikro karena dia mungkin butuh dana Rp 2-5 juta. Setelah saya tangani Bu Tini ini, ternyata di lingkungan itu banyak masyarakat kita yang sama terjerat bank keliling itu, ini koperasi,” ujar dia.

    “Saya ingin sampaikan, sangat diharapkan oleh para UMKM ini, pedagang kaki lima yang membutuhkan modal, mereka masuk kategori super mikro paling Rp 10 juta. Tapi kadang-kadang, masyarakat kita disulitkan oleh regulasi yang ada di bank penyalur,” sambungnya.

    (shc/rrd)

  • Banyak Pengusaha Kecil Terjerat Rentenir, Menteri UMKM Mau Bentuk Satgas

    Digitalisasi UMKM, Menteri Maman Apresiasi Peran SRC Bangun Ekosistem

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ia menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dan strategi digitalisasi guna mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

    Di hadapan 1.000 UMKM binaan Sampoerna, Maman menekankan bahwa tantangan utama yang harus dihadapi adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap UMKM. Ditambah, sektor ini kerap dipandang sebagai bagian dari masalah sosial, terlebih UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama saat pandemi COVID-19 melanda.

    “Empat tahun yang lalu mereka, UMKM adalah pahlawan negara. Pada saat Indonesia diluluhlantahkan dengan Covid-19, mereka-mereka yang menjaga ekonomi dan sebagai backbone ekonomi,” ujar Maman, dalam acara ‘The Big Idea Forum, Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%’ yang digelar Sampoerna dan CNN Indonesia, dilihat Senin (17/3/2025).

    Selain itu, ia menegaskan perlunya pendekatan baru dalam memberdayakan UMKM. Menurutnya, strategi konvensional yang mendatangi setiap UMKM satu per satu sudah tidak lagi efektif. Pemerintah juga berupaya menciptakan ekosistem yang menarik UMKM untuk terintegrasi dalam sistem yang lebih terorganisir.

    “Kita ubah pola pikirnya. Tidak mungkin lagi kita datangi satu per satu, sekarang kita ciptakan ‘gula’ yang menarik UMKM agar mereka datang sendiri dan berkumpul dalam satu ekosistem yang lebih baik,” jelasnya.

    Maman menilai bahwa Sampoerna telah berhasil menciptakan ‘gula’ tersebut. Untuk itu, ia pun memberikan apresiasi kepada Sampoerna. Selain itu, langkah yang dilakukan Sampoerna tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses pasar bagi UMKM. Ia mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta sangat diperlukan agar UMKM dapat berkembang lebih cepat.

    “Program yang dibuat Sampoerna ini adalah bagian menciptakan gula agar semut itu datang dan bagian pemerintah adalah bagaimana mempertajam dan mempermanis gula-gula itu,” ujarnya.

    Adapun salah satu upaya konkret yang dilakukan Kementerian UMKM adalah pengembangan aplikasi Sapa UMKM, sebuah super apps yang bertujuan mengintegrasikan data UMKM secara nasional. Namun sampai saat ini, belum ada database UMKM yang terkoneksi secara menyeluruh dengan mitra kemitraan, baik dari sektor swasta maupun BUMN. Nantinya, data yang terintegrasi akan memudahkan dalam menganalisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

    “Saya ibaratkan seperti dokter. Bagaimana saya bisa membantu pasien jika tidak tahu riwayat penyakitnya? Begitu pula dengan UMKM, tanpa data yang jelas, sulit untuk memberikan solusi yang tepat,” kata Maman.

    Lebih lanjut, Maman menekankan bahwa akses pasar harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, program kemitraan seperti yang dilakukan Sampoerna merupakan contoh nyata bagaimana UMKM dapat berkembang dengan mendapatkan dukungan yang tepat, mulai dari pelatihan hingga akses pasar yang lebih luas.

    “Setelah kita integrasikan itu semua kembali lagi yang terpenting adalah market. Tadi Sampoerna membuat segala macam sekaligus memberikan solusi marketnya,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Airlangga: Optimisme Pelaku Ritel Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Airlangga: Optimisme Pelaku Ritel Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – UMKM terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.

    Dengan lebih dari 64 juta unit usaha yang mencakup 99?ri seluruh bisnis di Indonesia, optimalisasi UMKM menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

    Selain dukungan dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program, sektor swasta juga berperan aktif dalam memajukan UMKM.

    Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Sampoerna Retail Community (SRC), yang kini telah bermitra dengan 250 ribu pelaku usaha ritel. Kehadiran SRC diharapkan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat sektor ritel Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara SRC – The Big Idea Forum yang bertajuk Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, menegaskan bahwa optimisme para pelaku ritel sangat penting bagi perekonomian nasional.

    “Kenapa optimisme ini penting? Karena pasar domestik Indonesia memiliki resiliensi yang kuat,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

    Airlangga menambahkan bahwa sektor konsumsi masih menjadi pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 52?ri total PDB.

    Daya tahan pasar domestik ini juga menjadi faktor utama yang menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Pada 2025, alokasi KUR akan mencapai Rp300 triliun, terutama untuk sektor perdagangan.

    Selain itu, pemerintah juga mendorong mitra produksi SRC agar dapat memperkuat industri manufaktur serta meningkatkan pelatihan bagi para wirausahawan di Tanah Air.

    Dalam kesempatan yang sama, Airlangga turut mengapresiasi kerja sama antara PT SRC Indonesia Sembilan dengan BRI, Bulog, Pos Indonesia, dan Telkomsel.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat mempermudah penyediaan paket hemat bagi masyarakat menjelang Idulfitri.

    Ke depan, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan UMKM. Perluasan sistem pembayaran digital diyakini akan meningkatkan efisiensi serta daya saing pelaku usaha kecil dan menengah.

    Dengan upaya ini, diharapkan UMKM dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dalam satu dekade mendatang.

    Menutup sambutannya, Airlangga menyampaikan optimisme terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Jumlah toko ritel di Amerika setara dengan 250 ribu SRC saat ini. Kita punya hampir 4 juta ritel, dan jika semua naik kelas, target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden bisa kita capai pada 2028-2029,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, CEO Philip Morris International Jacek Olczak, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

  • Kolaborasi dengan PNM Dukung Pertumbuhan UMKM

    Kolaborasi dengan PNM Dukung Pertumbuhan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Maman mengatakan, total sertifikasi perizinan UMKM yang diberikan pihaknya sudah mencapai 9.402 sertifikat.

    Termasuk 1.000 nomor induk berusaha atau NIB kepada pengusaha UMKM yang diterbitkan melalui koordinasi dengan PNM. Selain itu, Bank Indonesia turut mendukung UMKM dengan memberikan 300 sertifikasi halal bagi pengusaha kecil.

    “Total per hari ini ada kurang lebih 9.402 penyerahan sertifikasi perizinan dan lain sebagainya. Dari jumlah itu, NIB sebanyak kurang lebih 1.000 berkat koordinasi kita dengan PNM. Selain itu, dari Bank Indonesia ada 300 sertifikasi halal,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Sementara Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan secara nasional, PNM telah memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Menurut dia, legalitas usaha bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

    “Hingga saat ini kami telah memfasilitasi sekitar 2,2 juta nasabah dalam mendapatkan NIB. Legalitas usaha menjadi modal dasar mereka untuk bertransaksi dengan pihak lain, termasuk mendapatkan akses pendanaan atau pembiayaan,” jelas Arief.

    PNM, kata Arief, terus berkomitmen untuk memperkuat ekosistem literasi usaha melalui pendekatan yang holistik, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, dan stakeholder lainnya. 

    “Dengan peningkatan akses terhadap edukasi bisnis dan legalitas usaha, PNM optimistis nasabah PNM Mekaar akan semakin mandiri dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerahnya,” imbuh Arief.

    Arief mengatakan inisiatif PNM tersebut menjadi bagian dari komitmen dalam membangun ekosistem usaha yang lebih berdaya dan berkelanjutan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.

    Sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas usaha (PKU), kata Arief, PNM tidak hanya memfasilitasi perizinan usaha bagi nasabahnya tetapi juga memberikan pelatihan literasi usaha dan pendampingan yang berfokus pada legalitas bisnis serta strategi pengembangan usaha. 

    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap aspek hukum usaha, akses permodalan, dan strategi bisnis yang berkelanjutan, terutama dalam mendorong kegiatan usaha UMKM untuk tumbuh pada Ramadan 2025,” pungkas Arief.

  • Menteri Maman dan B-Universe Kompak Dukung UMKM Garap Pasar Ekspor

    Menteri Maman dan B-Universe Kompak Dukung UMKM Garap Pasar Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri UMKM Maman Abdurrahman menerima audiensi dari B-Universe untuk membahas potensi kerja sama media yang dapat memperkenalkan produk UMKM lokal ke pasar internasional.

    Langkah ini bertujuan untuk mendorong aktivitas ekspor, khususnya di sektor UMKM yang memiliki peluang besar di pasar global.

    Dalam pertemuan di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Maman menekankan pentingnya menggandeng B-Universe sebagai mitra strategis. Pasalnya, grup media tersebut memiliki jangkauan luas yang dapat memperkenalkan produk UMKM Indonesia di pasar internasional.

    “Tadi juga sempat disampaikan oleh beliau mengenai media internasional yang dimiliki oleh B-Universe, yang tentunya akan mendukung UMKM ekspor,” ujar Maman Abdurrahman kepada Beritasatu.com, Jumat (7/3/2025).

    Maman mengungkapkan, menggandeng B-Universe adalah langkah konkret karena grup media tersebut memiliki kapasitas untuk menjangkau pasar dalam maupun luar negeri.

    “Harus menggandeng B-Universe, masa kita punya satu grup korporasi besar di media dan beliau sudah buka diri, saya harus langsung dengan sukacita,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Maman mencontohkan beberapa asosiasi ibu-ibu yang sudah aktif melakukan ekspor di sektor UMKM. Ia berharap, B-Universe bisa berperan lebih besar dalam mempercepat akselerasi ekspor produk-produk lokal.

    “Kemarin kita juga banyak menerima beberapa asosiasi kelompok dan komunitas ibu-ibu yang bergerak di sektor mikro dan fokus terhadap ekspor. Ruang ini juga ingin kami buka lebih luas, dan media promosi sangat penting dalam hal ini. Dengan adanya B-Universe, kami berharap bisa men-support promosi produk yang berpotensi,” katanya.

    Selain itu, Maman menyebutkan salah satu acara tahunan dari B-Universe, yaitu Investor Daily Summit, bisa menjadi wadah kolaborasi yang memberi ruang lebih bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar internasional.

    “Tadi di B-Universe ada program-program seperti Investor Daily Summit, yang juga memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang dan berkolaborasi,” tutup Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat menerima audiensi dari B-Universe.