Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Jajaran Kabinet Merah Putih Hadiri Open House Prabowo di Istana

    Jajaran Kabinet Merah Putih Hadiri Open House Prabowo di Istana

    loading…

    Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). Mereka silaturahmi dengan Presiden Prabowo dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah.

    Dari pantauan SindoNews, Prabowo tampak menyalami satu per satu pejabat hingga menteri yang hadir. Terlihat juga Prabowo ditemani oleh putra semata wayangnya Didit Hediprasetyo.

    Tampak tamu pertama yang disambut Prabowo yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan keluarga. Selanjutnya, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

    Selanjutnya, berturut-turut para menteri Kabinet Merah Putih termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Pada kesempatan itu, hadir juga Gubernur Jakarta Pramono Anung dan istri. “Mohon maaf lahir batin,” kata Pramono kepada awak media.

    Kemudian juga terlihat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan suami. Lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Tampak juga Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua MPR Ahmad Muzani, COO Danantara Pandu Sjahrir, Menko PMK Pratikno, Wamen Ekraf Irene Umar.

    Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsjad Rasyid, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan.

    (rca)

  • Nenek 75 Tahun Sukses Bangun Usaha Olahan Lidah Buaya

    Nenek 75 Tahun Sukses Bangun Usaha Olahan Lidah Buaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kisah inspiratif datang dari berbagai pihak, termasuk Warsiti, seorang nenek berusia 75 tahun yang berhasil mengembangkan usaha olahan tanaman lidah buaya (Aloe vera) dari nol hingga berhasil menjualnya ke berbagai daerah di Indonesia.

    Meski usianya kini 75 tahun, semangat nenek Warsiti untuk terus berinovasi dan memperkenalkan produk lokal tidak pernah surut. Kegigihannya patut menjadi inspirasi, terutama bagi generasi muda, untuk tidak takut mengejar impian dan berani memulai dari yang kecil. Tekad dan usaha yang gigih membuat segala hal mungkin tercapai.

    Warsiti memulai bisnis dari usaha membuat pupuk organik dari sampah-sampah dapur rumah tangga pada 2006. Dia lalu mencoba menanam lidah buaya karena memiliki beragam manfaat. Ia tak mengira pupuk organiknya membuat tanaman lidah buaya tumbuh subur.

    “Awalnya iseng-iseng ya, dari lima pot, kemudian saya ajak tetangga juga menanam,” katanya.

    Seiring bertambahnya waktu dan banyaknya lidah buaya, Warsiti mulai berinovasi dan mencoba mengolahnya menjadi minuman sesuai dengan literatur yang ia baca.

    Warsiti yang tergabung dalam kelompok wanita tani mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan pihak kecamatan. Warsiti pun mencoba membuat serbuk lidah buaya. Dia berkali-kali gagal membuatnya hingga akhirnya berhasil. Serbuk lidah buaya pun dijual. Tak disangka, lidah buaya di tangannya laku terjual hingga menemukan harapan besar memajukan ekonominya.

    Dia pun mengajak tetangga untuk membudidayakan lidah buaya karena memiliki nilai ekonomi. Beberapa orang tertarik untuk bergabung.

    Untuk mengembangkan usahanya, Warsiti membutuhkan modal. Dia mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) ke PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebesar Rp 5 juta. Modal itu digunakan untuk membeli bahan baku dan pengemasan.

    Tidak hanya mendapat modal kerja, Warsiti mengaku kerap diajak mengikuti pameran yang digelar oleh bank BUMN tersebut. Kesempatan itu digunakan untuk menawarkan produk lidah buayanya. Akhirnya pada 2010, rekan Warsiti yang merupakan agen obat herbal bersedia mendistribusikan produk lidah buayanya.

    Semula, dia membuat kemasan serbuk lidah buaya dalam botol berukuran 150 mililiter (ml). Kemudian, ada permintaan untuk membuat kemasan 250 ml. Pasokan utama lidah buaya produksinya berasal dari tetangganya. Ia membelinya dengan harga bervariasi, tergantung kualitasnya, mulai Rp 3.000 per kg sampai Rp 7.000 per kg.

    Sertifikat HKI

    Warsiti aktif mengikuti pelatihan dan pameran UMKM yang digagas BRI serta lembaga lain. Bahkan, dia sempat mengikuti pameran produk di mancanegara, seperti di Brunei Darussalam dan Singapura. Atas pengalaman panjangnya, Warsiti mendirikan toko bernama FaFa, diambil dari nama depan kedua cucunya.

    Produk lidah buaya Warsiti telah mendapat sertifikasi Halal. Ia lalu mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual (HKI) pada 2015. Masa berlakunya 10 tahun dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Pada 2020, Warsiti mendirikan perseroan terbatas (PT) perorangan dengan nama PT Ummi Aloe Vera Indonesia.

    Dia pun terus berinovasi dengan lidah buaya. Produk minuman segar lidah buaya hingga beberapa jenis makanan ringan yang mengandung lidah buaya ikut dipasarkan. Serbuk instan lidah buaya dijual dengan harga Rp 30.000, sari lidah buaya ukuran 0,5 kg Rp 20.000, dan minuman Rp 10.000 per botol.

    “Penghasilan dari serbuk lidah buaya sekitar Rp20 juta per bulan,” katanya.

    Warsiti juga sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2023. Izin edar ini berlaku selama 5 tahun. 

    Nenek berusia 75 tahun ini ingin mewarisi bisnis lidah buaya kepada cucu pertamanya. Saat ini, sang cucu kerap mendampinginya dalam berbagai pertemuan UMKM. Bahkan, cucunya pernah mengikuti pameran produk UMKM di Turki pada 2020.

    Peran UMKM

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut UMKM memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Jumlah UMKM saat ini mencapai 99 persen atau 64 juta unit usaha, dan kontribusinya mencapai 60 persen terhadap PDB dengan penyerapan tenaga kerja 97 persen.

    Sebagai upaya mendongkrak geliat ekonomi, pada 2025 pemerintah akan mengucurkan KUR sampai Rp 300 Triliun. Hal itu dilakukan sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Kerja sama perlu dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028,” jelasnya.

    Pada kesempatan lain, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebut masih ada pekerjaan rumah untuk mengembangkan UMKM. Salah satunya, data yang belum terintegrasi. Saat ini belum ada data sentral untuk mendiagnosis masalah yang ada pada tubuh UMKM.

    Maman juga menyebutkan peluang besar bagi UMKM, termasuk usaha lidah buaya nenek berusia 75 tahun, yang dijamin pemerintah.  Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam PP 7/2021, negara mewajibkan porsi belanja sebesar 40% bagi UMKM dari APBN/APBD.

  • Jurus Menkop dan Menaker Tingkatkan Rasio Kewirausahaan Nasional – Page 3

    Jurus Menkop dan Menaker Tingkatkan Rasio Kewirausahaan Nasional – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Terhadap UMKM.

    Satgas ini bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi para pelaku UMKM, sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM.

    “Ini semua berangkat dari kami di Kementerian UMKM mu\au serius mengimplementasikan dan menindaklanjuti apa yang tertuang di dalam PP No. 7 Tahun 2021. Apa itu? PP tentang Perlindungan, kemudahan Terhadap usaha Mikro, kecil dan menengah,” kata Maman saat ditemui di kantor Kementerian UMKM, ditulis Kamis (20/3/2025).

    Menteri Maman Abdurrahman menegaskan, bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah serius pemerintah dalam melindungi pelaku usaha kecil dari berbagai hambatan dan ancaman.

    Tugas Satgas UMKM

    Adapun beberapa poin utama yang menjadi fokus Satgas ini adalah, pertama, Pemenuhan Kuota 40% untuk Produk UMKM.

    Pemerintah menetapkan bahwa 40% dari pengadaan barang dan jasa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten wajib menggunakan produk UMKM. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar bagi UMKM.

    Kedua, 30% Ruang di Fasilitas Publik untuk UMKM. Sebanyak 30% dari ruang di fasilitas publik seperti terminal, rest area, dan pasar modern harus diperuntukkan bagi UMKM. Ini memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM untuk berkembang.

    Ketiga, harga sewa tempat usaha bagi UMKM di fasilitas publik harus lebih rendah dari harga pasar, yaitu sekitar 30% di bawah harga normal. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional mereka.

    “Komersialisasi biaya Penyewaannya Itu harus dibawah Harga normal Kurang lebih 30%,” ujar Menteri UMKM.

     

  • Kemnaker-Kementerian UMKM Sinergi Ciptakan Ekosistem UMKM Berdaya Saing

    Kemnaker-Kementerian UMKM Sinergi Ciptakan Ekosistem UMKM Berdaya Saing

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menandatangani naskah kerja sama tentang Sinergi Program Pengembangan UMKM. Yassierli berharap kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dan UMKM yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

    “Kami mengajak untuk bersama-sama mengawal kerja sama ini, agar UMKM di Indonesia semakin maju dan tenaga kerja semakin sejahtera, ” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).

    Yassierli menegaskan sinergi dengan KemenUMKM ini bukan hanya sebatas penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata yang membawa manfaat bagi tenaga kerja, wirausaha, dan masyarakat luas.

    “Kolaborasi menjadi solusi strategi saat ini karena beberapa kementerian memiliki sumber daya dan program yang bisa kita disinergikan,” ujarnya.

    Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, Yassierli mengatakan akan ditindaklanjuti kerja sama lebih konkrit. Tahap awal, akan diadakan kerja sama kewirausahaan massif secara serentak di beberapa titik di Indonesia bulai Mei 2025 nanti.

    “Kemnaker menyiapkan modalitas karena memiliki balai-balai latihan kerja dan vokasi. Terkait instruktur dan modul akan didiskusikan karena sebagian besar itu domain Kemen UMKM yang selama ini sudah sukses membangun eksosistem UKM di Indonesia,” imbuh Yassierli.

    Sementara itu Maman Abdurrahman menambahkan kerja sama pelatihan wirausaha bersama serentak pada bulai Mei 2025 di Indonesia disepakati 5 ribu peserta. Namun tak tertutup kemungkinan hingga 10 ribu peserta, khususnya di usaha mikro dan kecil.

    “Usaha mikro dan kecil, kita akan libatkan untuk ikut pelatihan wirausaha dengan manfaatkan balai-balai yang dimiliki Kemnaker. Ini kolaborasi positif dalam rangka untuk akselerasi dan percepatan tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia,” ucapnya.

    Maman menyatakan sinergi bersama Kemnaker ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar mengintensifkan kolaborasi dan sinergitas antar kementerian.

    “Terima kasih Pak Menaker atas kerja sama dan support kolaborasinya. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi dan semakin banyak kolaborasi lintas kementerian yang dijalankan,” tuturnya.

    (anl/ega)

  • Jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang Dibanjiri Pembeli Usai THR Cair – Page 3

    Jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang Dibanjiri Pembeli Usai THR Cair – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menanggapi keluhan para pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengalami penurunan jumlah pembeli selama bulan puasa 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Maman mengakui ada perubahan pola belanja masyarakat. Jika dulu orang lebih sering berbelanja langsung di pasar, kini banyak yang beralih ke platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    “Kita juga sudah cek. Ada terjadi shifting pola budaya berbelanja masyarakat,” kata Maman saat ditemui di Kementerian UMKM, di tulis Jumat (21/3/2025).

    Menurut dia, jika dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, masyarakat masih lebih banyak berbelanja di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan. Meski begitu, ia menepis anggapan bahwa sepinya pembeli di pasar disebabkan oleh melemahnya ekonomi. Data dari Kementerian UMKM bahwa tren belanja online terus mengalami peningkatan setiap tahun.

    “Jadi ada pergeseran ke arah sana. Belanja online memang naik,” ujarnya.

    Seiring dengan tren ini, Maman menegaskan, kementeriannya akan mengatur ulang biaya pemasaran (marketing fee) di platform e-commerce.

    “Jadi, jangan semua sudah bergeser, masyarakat sudah mulai belanja online, ini e-commerce-e-commerce, dia naikkan marketing fee kepada pedagang-pedagang mikro, pengusaha-pengusaha mikro ataupun pengusaha-pengusaha online,” ujarnya.

  • Fenomena Pasar Tanah Abang Sepi Jelang Lebaran 2025, Ada Apa? – Page 3

    Fenomena Pasar Tanah Abang Sepi Jelang Lebaran 2025, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menanggapi keluhan para pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengalami penurunan jumlah pembeli selama bulan puasa 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Maman mengakui adanya perubahan pola belanja masyarakat. Jika dulu orang lebih sering berbelanja langsung di pasar, kini banyak yang beralih ke platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    “Kita juga sudah cek. Ada terjadi shifting pola budaya berbelanja masyarakat,” kata Maman saat ditemui di Kementerian UMKM, di tulis Jumat (21/3/2025).

    Menurut dia, jika dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, masyarakat masih lebih banyak berbelanja di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan.

    Meski begitu, ia menepis anggapan bahwa sepinya pembeli di pasar disebabkan oleh melemahnya ekonomi. Data dari Kementerian UMKM menunjukkan bahwa tren belanja online terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

    “Jadi ada pergeseran ke arah sana. Belanja online memang naik,” ujarnya.

    Seiring dengan tren ini, Maman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengatur ulang biaya pemasaran (marketing fee) di platform e-commerce.

    “Jadi, jangan semua sudah bergeser, masyarakat sudah mulai belanja online, ini e-commerce-e-commerce, dia naikkan marketing fee kepada pedagang-pedagang mikro, pengusaha-pengusaha mikro ataupun pengusaha-pengusaha online,” ujarnya.

  • Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang

    Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang

    Regulasi ini bukan hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen bagi UMKM untuk mengurangi beban keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing usaha UMKM,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan, terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM domestik, salah satunya dengan melakukan penghapusan piutang bagi lebih dari satu juta pengusaha UMKM.

    Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian UMKM Irene Swa Suryani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat menyatakan, penghapusan piutang tersebut dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    Menurutnya melalui regulasi ini, pengusaha UMKM yang memiliki kredit macet bisa mendapatkan akses pembiayaan dan meringankan beban, sehingga memacu daya saing.

    “Regulasi ini bukan hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen bagi UMKM untuk mengurangi beban keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing usaha UMKM,” ujarnya

    Menurut dia, dari total 30,17 juta pengusaha UMKM di Indonesia, 69,5 persen belum mendapatkan akses terhadap kredit komersial. Adapun total penyaluran kredit UMKM per Oktober 2024 hanya sebesar Rp1,5 triliun.

    “Sedangkan pengusaha UMKM yang telah mendapat akses kredit menghadapi permasalahan kredit macet,” ujar dia.

    Melalui beleid penghapusan utang UMKM, pihaknya berharap para pengusaha sektor tersebut bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, agar dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.

    Lebih lanjut, ia menyatakan hingga 24 Januari 2025, pihaknya sudah menghapus utang 10.216 debitur UMKM dengan nilai piutang sebesar Rp326,26 miliar, dari target tahap awal sebanyak 67.668 debitur yang memiliki akumulasi utang Rp2,7 triliun.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, penghapusan piutang macet dari UMKM masih terus berjalan.

    “Berjalan terus, kita lakukan seoptimal mungkin,” ujarnya.

    Maman menyampaikan, saat ini jumlah UMKM yang piutang macet sudah dihapus memang belum mencapai 50 persen. Pemerintah memiliki target sebanyak 67 ribu UMKM pada tahap pertama. Sisa yang belum dihapus, diharapkan dapat selesai pada Maret 2025.

    Menurut dia, hal ini terkait dengan mekanisme di perbankan yang akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Lebaran Pasar Tanah Abang Sepi? Ini Kata Menteri UMKM – Page 3

    Jelang Lebaran Pasar Tanah Abang Sepi? Ini Kata Menteri UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menanggapi keluhan para pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengalami penurunan jumlah pembeli selama bulan puasa 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Maman mengakui adanya perubahan pola belanja masyarakat. Jika dulu orang lebih sering berbelanja langsung di pasar, kini banyak yang beralih ke platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    “Kita juga sudah cek. Ada terjadi shifting pola budaya berbelanja masyarakat,” kata Maman saat ditemui di Kementerian UMKM, di tulis Jumat (21/3/2025).

    Menurut dia, jika dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, masyarakat masih lebih banyak berbelanja di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan.

    Meski begitu, ia menepis anggapan bahwa sepinya pembeli di pasar disebabkan oleh melemahnya ekonomi. Data dari Kementerian UMKM menunjukkan bahwa tren belanja online terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

    “Jadi ada pergeseran ke arah sana. Belanja online memang naik,” ujarnya.

    Seiring dengan tren ini, Maman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengatur ulang biaya pemasaran (marketing fee) di platform e-commerce.

    “Jadi, jangan semua sudah bergeser, masyarakat sudah mulai belanja online, ini e-commerce-e-commerce, dia naikkan marketing fee kepada pedagang-pedagang mikro, pengusaha-pengusaha mikro ataupun pengusaha-pengusaha online,” ujarnya.

    Viral Pasar Tanah Abang Masih Sepi Jelang Lebaran

    Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat belakangan ini kembali ramai jadi perbincangan publik. Biasanya, tempat tersebut selalu ramai pengunjung menjelang Lebaran yang berburu dan membeli pakaian baru.

    Namun, tahun ini kondisinya berbeda karena disebut tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Tentu ada banyak penyebabnya, seperti belanja online yang makin diminati dan sudah beberapa kali dikeluhkan para pedagang di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara itu.

    Namun bukan itu saja. Ada pengguna media sosial yang menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Tanah Abang. Warganet itu menduga Pasar Tanah Abang semakin sepi, karena maraknya praktik parkir liar yang membuat pengunjung enggan datang.

     

     

  • Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menepis turunnya harga saham bank Himbara disebabkan adanya kebijakan penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penghapus piutang macet UMKM justru dilakukan untuk menyehatkan laporan keuangan bank Himbara.

    Selama ini, ungkap Maman, bank Himbara mencatatkan outstanding macet lantaran ada beberapa nasabah UMKM yang masuk ke dalam daftar hapus buku yang tidak bisa diputihkan.

    “Karena ada narasi yang berkembang seakan-akan salah satu penyebab turunnya harga saham Himbara kita salah satunya dikarenakan ada program penghapusan piutang,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Maman menyatakan bahwa kebijakan penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan secara terukur.

    Terlebih, lanjut dia, mekanisme kebijakan ini dilakukan secara rigid, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    “Justru dengan adanya penghapusan piutang ini yang terukur, penghapus tagihan ini terukur, tidak bisa serampangan,” tuturnya.

    Dengan begitu, Maman berharap laporan keuangan bank Himbara akan bersih dari piutang macet sehingga akan membuat para investor dan pasar tertarik berinvestasi di bank pelat merah.

    “Kalau dia sudah bersih, putih, dan bagus laporan keuangannya berarti para investor-investor, pihak-pihak market yang ingin masuk ke bank Himbara kita seharusnya trennya lebih positif,” tuturnya.

    Sayangnya, Maman mengaku belum bisa menyampaikan berapa banyak UMKM yang sudah dihapusbukukan, lantaran masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) bank Himbara.

    “Karena kan ada mekanisme internal di Bank Himbara terkait budgeting-nya. Itu salah satunya harus lewat RUPS, persetujuan stakeholders untuk memutuskan budgeting anggaran untuk penghapus tagihan,” terangnya.

    Meski demikian, Maman menyatakan pemerintah akan mengejar target penghapusan utang terhadap 1 juta UMKM.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, di antaranya pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

  • Menteri UMKM sebut masih tunggu PP bagi UKM urus tambang

    Menteri UMKM sebut masih tunggu PP bagi UKM urus tambang

    belum ada (UMKM yang mendaftar karena PP-nya belum selesai. Kita tunggu PP-nya, lalu kita harus bikin Permen, baru bisa jalan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan hukum dan regulasi terkait kriteria hingga skema usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola bisnis pertambangan.

    Hal ini menyusul Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengelola pertambangan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    “Masih belum ada (UMKM yang mendaftar, karena PP-nya belum selesai. Kita tunggu PP-nya, lalu kita harus bikin Permen (peraturan menteri), baru kita bisa jalan,” kata Maman ditemui di Kantor Kementerian UMKM Jakarta, Kamis.

    Ia melanjutkan, pihaknya dan pihak terkait lainnya termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Hukum dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ) masih menggodok PP tersebut.

    “Ini lagi dibahas di kementerian. Sabar, tidak boleh buru-buru,” ujar Maman.

    “(Targetnya) Secepatnya, ini sedang digarap, doakan saja,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Menteri UMKM menegaskan bahwa hanya usaha kecil dan menengah yang bisa terlibat dalam bisnis tambang dan memiliki IUP.

    “Tidak (usaha mikro), tidak bisa (terlibat). Itu (yang bisa hanya) kecil dan menengah,” kata dia.

    Sebelumnya, Maman mengatakan UU Minerba merupakan sebuah momentum bagi pelaku UKM untuk ikut serta menjadi penopang ekonomi Indonesia.

    “Secara spirit munculnya aturan baru dalam Undang-Undang Minerba memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah dalam menaikkan level usahanya,” kata Maman, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/2).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025