Tag: Maman Abdurrahman

  • Driver Ojol Bakal Masuk Kategori UMKM, Bisa Beli BBM Subsidi-LPG 3 Kg

    Driver Ojol Bakal Masuk Kategori UMKM, Bisa Beli BBM Subsidi-LPG 3 Kg

    Jakarta

    Pengemudi (driver) ojek online (ojol) direncanakan masuk kategori usaha mikro. Dengan menjadi bagian dari usaha mikro, driver ojol berhak atas BBM subsidi hingga LPG 3 kilogram (kg).

    Rencana tersebut direalisasikan melalui revisi Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai selama ini status hukum driver ojol masih tak jelas. Untuk itu, pihaknya tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang UMKM sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi para pekerja sektor ini.

    “Revisi Undang-Undang UMKM itu kemungkinan akan kita dorong di tahun 2026. Salah satu isinya adalah memasukkan ojek online masuk dalam bagian dan kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Maman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Meski begitu, Maman menilai masih membutuhkan waktu lagi. Sebab, pihaknya masih harus melakukan konsolidasi internal sebelum pengajuan regulasi dilakukan secara formal. Maman menerangkan dengan bergabungnya driver ojol ke kategori mikro akan mendapatkan sejumlah insentif ke depannya.

    Beragam insentif ini serupa dengan pelaku usaha mikro yang telah dinikmati selama ini. Salah satunya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini ditujukan untuk UMKM.

    “Misalnya kemarin, kan ada alokasi subsidi BBM untuk UMKM. Nah, kalau ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” jelas Maman.

    Selain itu, ada juga insentif pajak bagi yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar, dengan tarif hanya 0,5%. Para driver juga akan memperoleh pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia.

    Driver ojol juga berpotensi mendapatkan gas subsidi LPG 3 kilogram, termasuk bagi keluarga pengemudi ojol. Dari segi pembiayaan, driver ojol juga berhak mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan sebesar 6%.

    “Akses pembiayaan KUR itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan bunga 6%. Pinjaman dari Rp 1 juta sampai Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan,” tambah Maman.

    (rea/ara)

  • Bakal Diakui sebagai UMKM, Ojol Bisa Dapat Subsidi hingga KUR

    Bakal Diakui sebagai UMKM, Ojol Bisa Dapat Subsidi hingga KUR

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyampaikan rencana untuk mengklasifikasikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, rencana ini akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang UMKM yang ditargetkan mulai dibahas pada 2026.

    Langkah ini bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi para pengemudi ojol agar mereka dapat memperoleh berbagai fasilitas seperti subsidi BBM, LPG 3 kg, serta akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “(Tujuannya) supaya saudara-saudara kita penggiat-penggiat ojek online ini mempunyai payung hukum yang jelas,” kata Maman dikutip dari Antara, Selasa (15/4/2025).

    Pernyataan terkait ojol jadi UMKM ini disampaikan Maman seusai Presiden Prabowo mengusulkan agar pengemudi ojol mendapat bonus saat Lebaran.

    Ia menjelaskan bahwa perusahaan e-commerce tidak memiliki kewajiban memberikan tunjangan tersebut, sehingga alternatifnya adalah memperjelas status ojol sebagai pelaku UMKM.

    “Apabila masuk kategori UMKM, para pengemudi dapat menikmati bunga KUR yang rendah, yakni 6%, untuk pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa agunan tambahan. Selain itu, mereka juga bisa mendapat insentif pajak sebesar 0,5% jika omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar.

    Tak hanya itu, pengemudi ojol nantinya juga bisa mengikuti program pelatihan dan peningkatan kapasitas, seperti yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM lainnya.

    Menurut Maman, usulan ojol masuk kategori UMKM ini masih dalam proses kajian internal dan akan diajukan dalam revisi UU UMKM tahun depan.

  • Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Ojek Online, Akan Masuk Kategori UMKM? – Halaman all

    Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Ojek Online, Akan Masuk Kategori UMKM? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dapat masuk dalam regulasi, karena saat ini belum ada payung hukum mengenai ojol.

    Maman mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan revisi Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang akan dibawa ke DPR pada tahun 2026.

    Maman berharap, nantinya ojol turut dibahas dan masuk ke dalam regulasi tersebut, sehingga pengusaha UMKM termasuk dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Salah satu isi revisi Undang-undang UMKM itu memasukkan ojek online masuk dalam bagian dan kriteria dari usaha mikro, kecil dan menengah,” ujar Maman di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Maman mencontohkan, nantinya driver ojol bisa saja mendapat akes pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

    “Akses pembiayaan KUR itu kan diberikan kepada pengusaha UMKM dengan bunga 6 persen pinjaman mulai dari 1 juta sampai 100 juta tidak kena agunan tambahan,” ucap Maman.

    Selain itu, masuknya ojol dalam UU UMKM dapat mengakses beberapa fasilitas lain seperti kepastian LPG 3 kg, insentif pajak 0,5 persenl persen bagi yang memiliki omset pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar, dan peningkatan kapasitas pelatihan sumber daya manusia. 

    “Jadi artinya semua fasilitas yang selama ini kita berikan kepada UMKm ke depan bisa diterima oleh ojol,” tutur Maman.

  • Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce.

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Maman menyatakan Kementerian UMKM juga membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

    Menurut Maman, biaya produksi yang ditekan ini akan membuat produk UMKM mampu bersaing dengan produk impor, termasuk China.

    “[Kami] mendorong ongkos biaya produksi UMKM itu kita tekan bagaimana caranya dengan adanya ekosistem usaha itu semakin turun, agar harga dan barang yang dijual pun bisa bersaing dengan produk-produk dari luar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman mengkhawatirkan perang dagang AS-China ini akan mengganggu perdagangan dan menimbulkan efek domino secara global.

    Bahkan, efek dari perang dagang AS-China dikhawatirkan membuat barang impor China bisa membanjiri pasar Indonesia.

    “Yang kami khawatirkan adalah dampak perang dagang China dengan Amerika. Kalau asumsi saya, China bea masuk ke Amerika naik menjadi 125%, sementara negara-negara lain dibebaskan, tentunya perdagangan China dengan Amerika itu kan cukup besar,” kata Adhi saat ditemui seusai acara Halal Bihalal Apindo di MidPlaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Dunia usaha khawatir dampak dari perang dagang tersebut bisa mengganggu pengiriman barang. “Yang kita khawatir adalah mengganggu logistik, sehingga keseimbangan ketersediaan kontainer akan terganggu,” imbuhnya.

    Misalnya, lanjut Adi, jika China tidak mengekspor barang ke AS, maka secara otomatis barang di AS akan kosong. Imbasnya, kondisi ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan kontainer secara global.

    Adhi menyebut kondisi seperti itu pernah terjadi pada saat Covid-19 menghantam. Kala itu, ungkapnya, beberapa kontainer terhambat di satu negara, sehingga negara lain akan kekosongan.

    “Itu menyebabkan waktu itu biaya logistik naik luar biasa ke negara-negara Amerika, negara Amerika Latin, bahkan sampai 3-4 kali lipat. Nah ini yang kita tidak berharap [terjadi perang AS-China],” ujarnya.

    Adhi juga mengkhawatirkan jika dari China tidak bisa mengekspor produk ke AS, maka stok dari produksi di China akan menumpuk. Imbasnya, sejumlah barang dari China akan membanjiri Indonesia.

    “Dan kita khawatir akan meluber atau merembes masuk ke negara-negara tujuan lain, termasuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus waspada,” tutupnya.

  • Revisi UU UMKM, Dorong Ojol Biar Kebagian Subsidi BBM hingga KUR

    Revisi UU UMKM, Dorong Ojol Biar Kebagian Subsidi BBM hingga KUR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mewacanakan akan memasukkan ojek online (ojol) Grab-Gojek Cs sebagai kriteria UMKM melalui revisi Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana untuk merevisi UU UMKM yang akan didorong pada tahun depan.

    Maman menjelaskan masuknya driver atau pengemudi ojol ke dalam revisi UU UMKM ini agar memiliki payung hukum yang jelas.

    “Sampai hari ini kan aspirasinya kan sebetulnya bagaimana dengan status secara hukum teman-teman kita yang ada di ojol ini, inilah nanti akan kita siapkan,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Namun, lanjut dia, Kementerian UMKM perlu melakukan konsolidasi secara internal untuk melakukan pengajuan revisi UU UMKM. Nantinya, ojol bisa mendapatkan beraneka macam alokasi subsidi, seperti bahan bakar minyak (BBM).

    “Nah kalau memang ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” ujarnya.

    Selain itu, subsidi lain yang diterima driver ojek online jika masuk ke dalam kriteria UMKM adalah terkait LPG 3 kilogram. “Mereka [ojol] juga saudara-saudaranya keluarga-keluarganya punya hak secara administrasi untuk bisa menggunakan LPG 3 kilogram,” imbuhnya.

    Maman menambahkan, driver ojol juga bisa mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), yakni berupa bunga 6% dan pinjaman dari Rp1 juta—100 juta yang tidak dikenakan agunan tambahan.

    “Dan nanti beberapa fasilitas-fasilitas yang lain, terus insentif pajak 0,5% bagi omzet pendapatan yang di bawah Rp4,8 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maman mengungkap driver ojol juga akan mendapatkan peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).

    “Artinya semua beberapa fasilitas-fasilitas yang selama ini kita berikan kepada UMKM, ke depan juga akan kita berikan kepada teman-teman ojek online,” pungkasnya.

  • Menteri Maman: Realisasi KUR Baru Rp57,51 Triliun Kuartal I/2025

    Menteri Maman: Realisasi KUR Baru Rp57,51 Triliun Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengungkap realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) UMKM baru mencapai Rp57,51 triliun pada kuartal I/2025.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan realisasi ini telah diterima kepada 1,014 juta debitur dengan total penyaluran KUR untuk sektor produksi mencapai Rp33,86 triliun sepanjang Januari—Maret 2025.

    “Pencapaian realisasi KUR di triwulan I [2025] sebesar Rp57,51 triliun dan debitur penerimanya kurang lebih sekitar 1,014 juta, dan total penyaluran sektor KUR untuk sektor produksinya sekitar Rp33,86 triliun yang kita konversi dalam persentase sekitar 58,9%,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Meski realisasi penyaluran KUR UMKM pada tiga bulan pertama 2025 masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Maman optimistis target penyaluran KUR senilai Rp300 triliun di tahun ini akan tercapai.

    “Insyaallah dengan kami berani menyampaikan ini kepada publik sebagai bentuk transaparansi dan keterbukaan kami, berarti kami siap untuk mengejar tarhget yang harapkan dan juga diamanahkan kepada kementerian kami,” ujarnya.

    Maman juga mengungkap Kementerian UMKM telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM sebanyak 739.000. Artinya, pihaknya telah menerbitkan NIB sebanyak 12,27 juta, atau setara dengan 80% dari total target penerbitan NIB sebanyak 15 juta.

    Di samping itu, Maman menyebut pihaknya juga terus mendorong penerbitan sertifikasi halal. Tercatat, Kementerian UMKM telah menerbitkan 25.500 sertifikat halal pada kuartal I/2025 dengan jumlah produk sekitar 162.754 produk.

    “Dan ini dari target nasional kurang lebih sekitar 3,5 juta sertifikat halal,” imbuhnya.

    Pada periode yang sama, Maman mengungkap sebanyak 94.530 pengusaha UMKM telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari total target 926.696 pengusaha.

  • Bocoran Terbaru Aturan Driver Ojol dari Menteri UMKM, Ada Insentifnya

    Bocoran Terbaru Aturan Driver Ojol dari Menteri UMKM, Ada Insentifnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar baik datang untuk para pengemudi ojek online (ojol). Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman tengah mematangkan regulasi yang akan mengklasifikasikan para driver ojol sebagai pelaku usaha mikro.

    “Kami dari Kementerian UMKM ingin menyampaikan bahwa kita akan men-treatment ojek online itu dalam pendekatan sebagai usaha mikro,” kata Maman saat konferensi pers di kantornya, Selasa (15/4/2025).

    Langkah ini bukan tanpa alasan. Dengan status sebagai usaha mikro, nantinya para pengemudi ojol akan mendapatkan beragam insentif yang juga telah dinikmati oleh pelaku UMKM saat ini.

    “Artinya, fasilitas-fasilitas insentif yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman ojek online, berarti mengikuti fasilitas-fasilitas insentif untuk pengusaha-pengusaha mikro,” jelasnya.

    Jika regulasi ini disahkan nantinya, para ojol berpeluang menikmati berbagai insentif. Salah satunya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini ditujukan untuk UMKM.

    “Contoh kayak misalnya kemarin, kan ada alokasi subsidi BBM untuk UMKM. Nah, kalau ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” terang dia.

    Tak hanya itu, akses terhadap gas LPG 3 kilogram juga akan terbuka, termasuk bagi keluarga pengemudi ojol. Di sisi pembiayaan, mereka juga berhak mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan sebesar 6%.

    “Akses pembiayaan KUR itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan bunga 6%. Pinjaman dari Rp1 juta sampai Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan,” tambahnya.

    Selain itu, insentif pajak juga tersedia bagi yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar, dengan tarif hanya 0,5%. Para driver juga akan memperoleh pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia.

    Payung hukum di 2026

    Maman menyadari, selama ini status hukum pengemudi ojol masih berada di area abu-abu. Karena itu, pihaknya tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang UMKM agar bisa memberikan kepastian hukum bagi para pekerja sektor ini.

    “Revisi undang-undang UMKM itu kemungkinan akan kita dorong di tahun 2026. Salah satu isinya adalah memasukkan ojek online masuk dalam bagian dan kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah,” ungkapnya.

    Namun, Maman juga meminta publik bersabar. Mengingat Kementerian UMKM baru dibentuk, diperlukan waktu untuk konsolidasi internal sebelum pengajuan regulasi dilakukan secara formal.

    (dem/dem)

  • Menteri UMKM: Realisasi Kredit Usaha Rakyat di Triwulan I 2025 Capai Rp57,51 Triliun – Halaman all

    Menteri UMKM: Realisasi Kredit Usaha Rakyat di Triwulan I 2025 Capai Rp57,51 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memaparkan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada triwulan pertama tahun ini tembus Rp57,51 triliun.

    Maman menyampaikan, anga tersebut disalurkan kepada kurang lebih 1,014 juta debitur di seluruh Indonesia.  Sedangkan, sebesar Rp33,86 triliun atau 58,9 persen dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama telah disalurkan ke sektor-sektor produktif.

    “Realisasi KUR pencapaian di triwulan pertama total Rp 57,51 triliun, debitur penerima sekitar 1,014 juta dan total penyaluran sektor KUR untuk sektor produksi Rp 33,86 triliun yang konversi sekitar 58,9 persen,” ujar Maman di Kantor UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Maman menjelaskan, target penyaluran KUR pada 2025 ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Pada triwulan I baru terealisasi sekira 19,17 persen. Namun, dia memastikan akan mengejar target yang telah ditetapkan.

    “Kami optimis InyaAllah siap mengejar target yang telah ditetapkan,” ujar Maman.

    Maman berujar, Kementerian UMKM juga tengah berupaya agar para pengusaha mikro dan kecil untuk memiliki legalitas usaha.

    “Kuartal I 739 ribu Nomor Induk Berusaha telah diterbitkan,” kata Maman.

    Jumlah ini menambah total penerbitan NIB nasional menjadi 12,27 juta dari target 15 juta. Sedangkan, 94.530 pelaku usaha telah berhasil mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Angka tersebut, dari total target sekitar 926.696 UMKM yang berpotensi memiliki produk ber-SNI.

    Kemudian, sertifikasi halal hingga Maret 2025, telah mencapai 25.500 sertifikasi halal diterbitkan, mencakup lebih dari 162 ribu produk. Sedangkan, target nasional adalah 3,5 juta sertifikat.

  • Pedagang Parsel di Cikini Sepi, Pelaku UMKM Terdampak Daya Beli Turun?

    Pedagang Parsel di Cikini Sepi, Pelaku UMKM Terdampak Daya Beli Turun?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) angkat suara perihal adanya isu daya beli masyarakat yang turun pada periode Hari Raya Idulfitri 2025/1446 Hijriah. Imbasnya, turut dirasakan oleh para pelaku usaha, di mana pendapatannya disebut-sebut tergerus, khususnya pedagang parsel di Cikini, Jakarta.

    Sebagai contoh, banyak informasi yang menyebutkan para pedagang parsel di kawasan Cikini, Jakarta, banyak yang mengaku penjualan anjlok jika dibandingkan dengan periode lebaran di tahun-tahun sebelumnya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan fenomena tersebut dikarenakan pergeseran pola belanja masyarakat yang saat ini semakin terbiasa dengan sistem online melalui e-commerce.

    “Kita harus melihatnya secara utuh. Ada beberapa situasi pasar konvensional yang mungkin terlihat sepi, karena ada pergeseran pola belanja masyarakat,” ungkap Maman saat ditemui dalam kegiatan open house di kawasan Tangerang Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Dengan adanya hal tersebut, Maman menegaskan pihaknya akan mendorong para pelaku UMKM ini masuk ke dalam ekosistem digital, agar efektivitas dan efisiensi bisnis meningkat. Serta memperluas jangkauan pemasaran.

    Hal ini nantinya mencakup berbagai aspek mulai dari pemasaran secara online, e-commerce, dan pembayaran digital.

    Maman menyebut, tren grafik di kementerian yang dipimpinnya terkait para pelaku UMKM yang mengadopsi digitalisasi terus meningkat. Pengusaha-pengusaha UMKM yang sudah mulai onboarding di media digital.

    “Sekarang untuk mengantisipasi, kita harus memberikan edukasi atau meng-encourage pengusaha-pengusaha yang di pasar-pasar yang konvensional untuk beradaptasi melalui media digital,” pungkasnya.

    Seperti dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, para pedagang UMKM di kawasan Cikini yang menjual parsel lebaran, mengaku barang yang dijajakannya sepi peminat.

    Bahkan, terdapat pedagang dalam skala UMKM ini yang mengaku penjualannya turun dibandingkan di periode yang sama di tahun sebelumnya. 
     

  • Presiden Prabowo Subianto Sapa Masyarakat Usai Salat Id di Masjid Istiqlal

    Presiden Prabowo Subianto Sapa Masyarakat Usai Salat Id di Masjid Istiqlal

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri 1446 Hijriah di Masjid Itiqlal Jakarta, Senin, 31 Maret. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu disambut masyarakat. Prabowo juga menyempatkan untuk bersalaman dengan warga. Bahkan atap kendaraan kepresidenan Maung Garuda sempat dibuka untuk melambaikan tangan kepada masyarakat.

    Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal pagi hari pukul 06.00 WIB didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, putra Prabowo Didit Hedipraseryo serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Terlihat pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melaksanakan salat di Masjid Istiqlal, seperti Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menaker Yassierli, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mendagri Tito Karnavian, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.