Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Viral Roti O Tolak Pembayaran Tunai, Menteri UMKM Respons Begini

    Viral Roti O Tolak Pembayaran Tunai, Menteri UMKM Respons Begini

    Jakarta –

    Media sosial tengah diramaikan dengan salah satu gerai roti populer, Roti O menolak pembayaran secara tunai. Hal ini langsung mendapat respons dari Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

    Maman menegaskan meski pemerintah tengah gencar mendorong pembayaran digital, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pelaku usaha tidak boleh serta-merta meninggalkan sistem pembayaran konvensional. Menurut Maman, masa transisi digital ini tidak bisa dilakukan secara instan.

    “Memang tujuannya kita kan memang mendorong semakin banyak UMKM yang menggunakan QRIS, tapi di satu sisi kita juga berharap UMKM-UMKM yang memang sudah onboarding ke digitalisasi payment, ya membuka juga ruang pembayaran dengan sistem cash,” ujar Maman di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

    Maman mengingatkan tidak semua kalangan masyarakat atau konsumen dapat mengakses maupun menggunakan pembayaran digital saat ini. Apalagi, di masa transisi ke digitalisasi pembayaran seperti sekarang.

    “Kita mau mendorong masuk ke digital payment ya, tapi di satu sisi kita juga tidak bisa mengesampingkan teman-teman kita, masyarakat, konsumen yang memang masih belum bisa masuk ke sistem QRIS,” terang Maman.

    Ia mengimbau kepada para pelaku usaha, termasuk UMKM untuk menerapkan sistem pembayaran ganda atau dual system. Hal ini bertujuan agar seluruh segmen pelanggan tetap bisa terlayani dengan baik.

    “Jadi saya pikir dibuat dual saja. Jadi sistem cash juga tetap diterima, tapi dengan sistem digital payment-nya juga bisa dibuka,” terang Maman.

    Sebelumnya, dalam video viral yang beredar, seorang pria tampak memprotes kebijakan Roti O setelah melihat seorang nenek tidak bisa bertransaksi karena ingin membayar dengan uang tunai.

    Penolakan disebabkan karena pihak gerai hanya menerima pembayaran non tunai seperti QRIS, sementara nenek tersebut tidak memiliki dan tidak memahami cara menggunakan pembayaran digital.

    Manajemen Roti O buka suara usai viral pegawainya menolak pembayaran tunai dari seorang nenek. Pihaknya mengungkapkan alasan mengapa menerapkan sistem pembayaran sepenuhnya tanpa uang tunai (cashless).

    Pihak Roti O mengatakan penggunaan aplikasi dan transaksi non tunai di seluruh gerainya bertujuan untuk memberikan kemudahan, serta berbagai promo dan diskon harga kepada pelanggan.

    “Penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami,” tulis manajemen Roti O melalui Instagram resmi @rotio.indonesia, dikutip Senin (22/12/2025).

    Lihat juga Video: Klarifikasi Toko soal Nenek yang Ditolak Bayar Tunai saat Beli Roti

    (rea/ara)

  • RI Diserbu Produk Murah China, Pemerintah Siapkan Aturan Harga Minimum

    RI Diserbu Produk Murah China, Pemerintah Siapkan Aturan Harga Minimum

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan mengusulkan harga acuan batas minimum penjualan untuk sejumlah produk impor ke Kementerian Perdagangan. Upaya ini sebagai salah satu membentengi UMKM dari serbuan produk impor, khususnya dari China.

    Maman mengatakan maraknya produk China yang masuk ke Indonesia dengan harga sangat murah membuat produsen lokal sulit bersaing. Kondisi ini dinilai mengancam produktivitas UMKM.

    “Harapan kita justru ingin mendorong proses produksi itu di dalam negeri supaya multiplier effect ekonomi lebih besar. Dengan maraknya produk-produk barang impor yang masuk dalam hal ini barang-barang China yang masuk ke Indonesia itu menyebabkan akhirnya kecenderungan kita untuk memproduksi barang dalam negeri menjadi susah,” ujar Maman di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

    Untuk mengatasi hal ini, pihaknya sedang berkoordinasi intens dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Maman mengusulkan agar ada aturan main baru dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait harga jual produk impor. Usulan ini bertujuan agar produk impor tidak lagi dijual dengan harga yang terlampau murah.

    “Kita lagi sedang membicarakan, mengusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk mendorong di Permendag agar harga, jadi nanti kita punya harga acuan batas minimum penjualan,” imbuh Maman.

    Maman menyebutkan aturan harga batas ini tidak akan berlaku untuk semua barang impor. Saat ini, Kementerian UMKM mengkaji 10 produk prioritas yang paling berdampak langsung pada keberlangsungan UMKM.

    “Enggak (semua produk), tapi memang kita akan buat list kurang lebih ada 10 produk yang menurut kita, yang sedang kita studi dulu, yang bisa memiliki implikasi terhadap UMKM. Jadi beberapa produk-produk yang memang lagi kita list tuh,” terang Maman.

    Selain mengatur harga, Maman menekankan perlindungan UMKM harus dimulai dari hulu. Ia menegaskan pintu masuk barang impor harus dibatasi agar UMKM punya ruang untuk kompetitif.

    “Hulunya harus ditutup dulu, harus dibatasi. Kami bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan proteksi dan perlindungan terhadap UMKM kita,” jelasnya.

    (rea/ara)

  • 5 Menteri Prabowo Kompak Kembangkan Kopdes Merah Putih

    5 Menteri Prabowo Kompak Kembangkan Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan lima menteri di Kabinet Merah Putih sekaligus. Sinergi ini memperkuat koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih).

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memimpin langsung penandatanganan MoU tersebut. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Nota kesepahaman ini mempunyai ruang lingkup kerja sama yang konkret. Dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ferry menyebut Kemenkop bisa mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta kelembagaan koperasi dengan UMKM. Ia juga menekankan prioritas produk UMKM yang akan dijual di gerai-gerai Kopdeskel Merah Putih.

    “Kami mengharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan kapasitas kualitas dari produk-produk UMKM dan kami akan prioritaskan nanti barang yang dijual di Kopdes Merah Putih adalah produk UMKM,” ujar Ferry dalam penandatanganan MoU di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

    Dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktiksaintek), Ferry menyebut kerja sama ini difokuskan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan koperasi. Ia juga mendorong berkembangnya koperasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

    Selain itu, kegiatan-kegiatan mahasiswa, seperti KKN akan dibuat tematik untuk menjadi kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan Kopdeskel Merah Putih.

    “Kemudian dengan Kementerian Kehutanan, kami menekankan penguatan kelembagaan usaha dan kapasitas SDM koperasi di sektor kehutanan. Tadi Pak Raja Juli (Menteri Kehutanan) mengatakan ada kelompok-kelompok usaha di kehutanan sosial. Namun, belum memiliki badan usaha. Kami Kemenkop siap untuk menjadikan kelompok usaha kehutanan sosial mempunyai badan usaha koperasi,” imbuh Ferry.

    Dengan Kementerian Transmigrasi, Ferry menerangkan adanya penguatan koperasi di kawasan transmigrasi. Sebab, di kawasan transmigrasi juga ada kelompok-kelompok usaha. Ia mendorong kelompok usaha tersebut menjadi badan usaha koperasi.

    “Insyaallah MoU ini akan bisa menjadi dasar kami untuk menindakanlanjuti dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Dan harapannya adalah masing-masing kementerian dalam kesepahaman kerja sama ini nanti akan bisa membentuk tim kerja,” terang Ferry.

    Pada saat yang sama Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut koperasi bisa menjadi salah satu upaya membuka akses pasar UMKM. Nantinya, produk-produk UMKM di daerah yang ada Kopdeskel Merah Putih akan di klasterisasi dan dipetakan

    “Sekarang kami sudah tugaskan di Kedeputian Usaha Menengah nanti yang akan clustering di setiap daerah-daerah yang dimana ada Koperasi Desa Merah Putih yang tentunya setiap desa nanti akan dipetakan untuk potensi UMKM yang prospek di tiap daerah itu,” ujar Maman.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan sekarang memiliki 8,3 juta hektare yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial.

    “Jadi ini dari 1,4 juta keluarga dan mereka telah membentuk sekitar 15.000 KUPS, Kelompok Usaha Kehutanan Sosial. Kami berharap dengan kerja sama hari ini KUPS ini akan bertransformasi mulanya dari kelompok menjadi koperasi. Jadi akan menjadi Koperasi Usaha Kehutanan Sosial,” kata Raja Juli.

    Lihat juga Video: Kopdes Merah Putih Dibentuk Agar Subsidi Tepat Sasaran

    (ily/ara)

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna bahas bencana dan libur akhir tahun

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna bahas bencana dan libur akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin untuk membahas penanganan bencana serta kesiapan pemerintah menghadapi periode libur akhir tahun.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Sejumlah menteri tampak memasuki kompleks Istana Kepresidenan secara bertahap, mulai pukul 14.30 WIB untuk mengikuti sidang kabinet paripurna tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sidang kabinet paripurna ini akan membahas tentang penanganan bencana Sumatera dan liburan akhir tahun.

    “Ada Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana. Tentunya kita ingin mendengar arahan Bapak Presiden terkait berbagai isu, termasuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera utara, Sumatera Barat dan juga hal-hal lain yang juga penting menjelang tahun baru, Nataru (Natal dan tahun baru). Ini saya rasa juga menjadi bagian yang perlu dikawal bersama-sama,” kata AHY.

    Selain AHY, sejumlah pejabat yang telah tiba di antaranya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo, pada Minggu (14/12), memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membahas mengenai penanganan bencana Sumatera dan libur akhir tahun.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan kebutuhan seluruh pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terpenuhi, terutama untuk air bersih dan toilet portabel.

    Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut.

    Kepala Negara juga memerintahkan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi sehingga mereka tidak lagi menempati tenda-tenda pengungsian.

    Prabowo juga memberi instruksi kepada jajarannya mengenai kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun, mulai dari perkembangan stabilitas ketahanan pangan hingga harga kebutuhan pokok.

    Presiden juga memerintahkan adanya pemberian insentif untuk beberapa sektor, seperti pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya.

    Selain itu turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di tanah air, termasuk bea cukai dan pajak.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Cuma Petani, Prabowo Hapus Utang KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Tak Cuma Petani, Prabowo Hapus Utang KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan rencana penghapusan utang atau pemutihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra tidak hanya menyasar petani.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

    “Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

    “Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

    Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan. Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

    Pembagian Tiga Zona

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

    Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

    Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

    “Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Langkah tersebut, sambungnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Hanya saja, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

    Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

    “Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

    Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

    Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.

  • BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih predikat Kolaborator Entrepreneur Hub pada ajang Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghargaan diberikan atas upaya BNI dalam memperkuat daya saing UMKM agar naik kelas dan Go Global.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi BNI dalam menghadirkan solusi pembiayaan, edukasi, dan pendampingan UMKM melalui platform BNI Xpora.

    “BNI sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM RI yang terus mendorong semangat inovasi dan keberlanjutan para pelaku usaha. Pengakuan ini memberikan motivasi tambahan bagi kami untuk melanjutkan misi mendukung UMKM naik kelas dan memperluas penetrasi mereka ke pasar global,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, UMKM mitra BNI Xpora, PT Azaki Food Internasional turut menerima apresiasi kategori FinImpact Entrepreneur. Perusahaan ini telah menembus pasar global dengan produk tempe yang diekspor ke 12 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, dan Belanda.

    Iqbal menjelaskan inisiatif BNI melalui Xpora dirancang untuk menghadirkan dukungan menyeluruh, antara lain pelatihan ekspor dan pendampingan kurasi produk. Kemudian, akses pasar melalui sembilan kantor cabang luar negeri BNI, hingga layanan digital seperti wondr by BNI, BNIdirect, dan TapCash.

    Melalui pencapaian ini, BNI akan memperluas dukungan terhadap UMKM nasional melalui penguatan kapasitas ekspor, peningkatan literasi digital, serta penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas.

    Dengan strategi yang semakin terarah dan kolaborasi lintas lembaga, BNI berharap peran UMKM dalam rantai ekonomi global dapat semakin kuat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami optimistis UMKM akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, dan BNI siap menjadi mitra utama UMKM untuk naik kelas dan go global,” ucap Iqbal.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pun menekankan pentingnya pilar grow dan sustain dalam wirausaha di tengah transformasi ekonomi global. Menurutnya, hal tersebut harus didukung dengan inovasi, digitalisasi, serta tata kelola usaha yang sehat.

    Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan dalam seremoni di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, yang dihadiri ribuan peserta secara hybrid dari berbagai sektor.Hal ini termasuk lembaga pembiayaan, dunia usaha, komunitas wirausaha, perguruan tinggi, dan nominator wirausaha inspiratif dari seluruh Indonesia. Acara juga turut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Keynote Speake.

    (prf/ega)

  • Menteri Maman: Legalitas Ribet Bikin Produk UMKM Kalah Saing dari Barang Impor

    Menteri Maman: Legalitas Ribet Bikin Produk UMKM Kalah Saing dari Barang Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut legalitas yang rumit menjadi penyebab UMKM Indonesia kalah saing dengan produk asing, khususnya barang dari China.

    Untuk memperoleh legalitas, UMKM harus melalui berbagai tahapan dokumen, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), SNI (Standar Nasional Indonesia), hingga izin edar BPOM. Menurut Maman, banyaknya pintu birokrasi ini menjadi salah satu sumber kekalahan UMKM dibandingkan produk-produk impor.

    “Bagaimana UMKM kita bisa bersaing dengan ‘ploduk-ploduk’ dari luar itu? UMKM baru mulai saja harus punya NIB, lalu urus sertifikasi halal, lanjut PIRT, HAKI, SNI, BPOM dan masih ada portal-portal berikutnya,” ujarnya dalam acara Big Conference, Senin (8/12/2025).

    Berbanding terbalik, barang impor khususnya dari China masuk tanpa harus melalui proses legalitas seribet itu. Penyebarannya pun jauh lebih cepat dan mudah, membuat produk UMKM semakin tertekan di pasar domestik.

    Menanggapi kondisi tersebut, Maman dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah siap berperang melawan dominasi produk-produk Cina di Indonesia.

    Dia menegaskan bahwa langkah ini didukung oleh Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan Perindustrian yang memiliki visi sama dalam membangkitkan UMKM.

    “Agak ironis memang kalau bicara UMKM. Karena itu, saya tegas menyatakan perang dengan ‘ploduk-ploduk’ itu. Kita harus berpihak pada UMKM, dan hal ini didukung oleh Presiden Alhamdulillah. Kementerian UMKM, Keuangan, dan Perindustrian sekarang satu nafas,” tegas Maman.

    Untuk memperbaiki daya saing UMKM, pemerintah menyoroti permasalahan dari hulu, yaitu pada proses masuknya barang impor melalui bea cukai dan mafia perusahaan ekspedisi.

    Maman menegaskan bahwa penyelesaian masalah di hulu termasuk penindakan terhadap perusahaan ekspedisi nakal akan menjadi kunci agar produk UMKM dapat kembali mendominasi pasar nasional.

    Pemerintah juga memperkuat pendekatan ekosistem dan sinergi UMKM antar daerah melalui program yang mencakup legalitas, pendampingan, pembiayaan, digitalisasi, hingga kemitraan.

    Salah satu fasilitas yang mempermudah proses tersebut adalah SAPA UMKM, platform pusat informasi dan layanan yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun instansi terkait. (Nur Amalina)

  • Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

    Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

    “Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

    Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

    Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

    Lebih lanjut, Maman juga menyoroti banyaknya laporan dari pelaku UMKM yang mengeluhkan bank penyalur KUR di tingkat kecamatan hingga kabupaten mengaku sudah kehabisan kuota. Namun, dia menegaskan klaim tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data pemerintah.

    Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan masih ada ruang penyaluran sekitar Rp17–18 triliun per awal Desember.

    “Kalau ada bank-bank penyalur di daerah yang mengatakan kuota habis, itu bohong. Masih ada Rp17–18 triliun kok. Enggak mungkin habis,” pungkasnya.

  • Komisi VII dukung penyaluran KUR pemulihan UMKM pascabanjir Sumatera

    Komisi VII dukung penyaluran KUR pemulihan UMKM pascabanjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) guna mendorong pemulihan UMKM pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dia mengatakan langkah itu menjadi krusial, terlebih jika melihat potensi kerugian yang dikhawatirkan menyebabkan gangguan riil terhadap produksi dan distribusi. Ia pun memandang bencana ini akan memberi tekanan pada kinerja ekonomi kuartal IV 2025.

    “Pascabencana dipastikan akan lahir pengangguran baru. Karenanya, kami mendukung percepatan penyaluran KUR bagi para pelaku UMKM dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat,” ucapnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Pelaku UMKM dinilai memiliki peran vital dalam pemulihan ekonomi pascabencana dengan menciptakan lapangan kerja, menjadi tulang punggung produk domestik bruto (PDB), serta mempercepat perputaran uang.

    Ia menyebut resiliensi UMKM merupakan bagian penting dari ketangguhan masyarakat. Para pelaku UMKM di Indonesia diyakini mengemban peran krusial bagi perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.

    Dia menjelaskan jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar lebih dari 61 persen. Data itu menunjukkan UMKM bukan sekadar usaha berskala kecil dan menengah, melainkan juga fondasi penting bagi ekonomi Indonesia.

    “Meski demikian, pembangunan resiliensi UMKM pascabencana membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang dapat menyentuh hingga lapisan ke bawah UMKM, penopang mata pencarian bagi masyarakat,” imbuhnya.

    Chusnunia lanjut mengatakan bahwa percepatan pemulihan ekonomi mesti berfokus pada strategi revitalisasi ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM dan masyarakat terdampak melalui pendampingan, modal usaha, pelatihan, pembentukan kelompok ekonomi, serta kolaborasi untuk menciptakan kemandirian.

    Sebelumnya, Kementerian UMKM menyatakan segera melakukan pembahasan bersama untuk pemulihan ekonomi khusus bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Salah satu pembahasan utama yang akan dilakukan ini adalah mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada pelaku usaha guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat.

    “Besok kita hari Senin (8/12), mulai maraton mengundang beberapa bank penyalur KUR, agar bisa segera menyalurkan pembiayaan (bagi UMKM terdampak bencana),” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (7/8).

    Menteri Maman menjelaskan tahapan awal dalam melakukan pemulihan ekonomi ini antara lain dengan melakukan pemetaan kondisi para pelaku UMKM yang terdampak bencana.

    Langkah pemetaan itu disebut menjadi fondasi untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference untuk membahas terkait dengan proyeksi dan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 yang diselenggarakan di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Gelaran Big Conference, untuk menyambut usia Bisnis Indonesia ke-40, mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’. Acara ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sesi Leader’s Talk Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Acara Big Conference dapat Anda saksikan melalui link live streaming di Youtube berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi, yaitu ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum Big Conference juga turut membahas rencana kerja 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

    Sebagai informasi, Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini difokuskan menyasar anak-anak hingga ibu hamil untuk memastikan kecukupan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk program MBG pada 2025 yakni Rp71 triliun. Namun, realisasinya hingga 11 November 2025 baru mencapai 61,2% dari total anggaran. Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penerima manfaat MBG mencapai 42 juta orang per 11 November atau baru 50,6% dari target 82,9 juta penerima.

    Adapun, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Presiden Prabowo telah resmi meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia pada 21 Juli 2025 lalu.

    Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah kekuatan kolektif rakyat. Selain itu, Presiden menyebut pembentukan KDMP dilakukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, Kesehatan, logistik dan keuangan inklusif.

    Meski telah diluncurkan pada Juli, tetapi belum seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih beroperasi penuh. Presiden Prabowo dalam arahan terbarunya memerintahkan agar pembangunan 80.000 gerai rampung selambat-lambatnya April 2026.

    Sementara itu, terkait dengan program 3 juta rumah, program ini merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur, pembangunan desa hingga pemerataan ekonomi.

    Dalam upaya menyukseskan program 3 juta, pemerintah telah melibatkan swasta hingga investor asing untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi masalah backlog 9,9 juta unit.