Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Gempuran Gerai F&B China Dilawan Balik!

    Gempuran Gerai F&B China Dilawan Balik!

    Jakarta –

    Pemerintah saat ini tengah menyiapkan amunisi untuk melawan ekspansi bisnis dari sektor makanan dan minuman (F&B) asal China. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai pemerintah telah berupaya untuk membatasi serbuan produk-produk luar negeri, termasuk dari China.

    “Dalam banyak hal kita juga sudah berupaya untuk membatasi, dalam banyak hal melalui regulasi dan kebijakan,” kata Maman kepada awak media di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2025).

    Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan marketplace untuk membuat beberapa insentif bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor F&B. “Dan sekarang dari Kedeputian Usaha Kecil, sedang berbicara dengan, memanggil beberapa marketplace untuk membuat beberapa insentif,” imbuh Maman.

    Maman menerangkan banyak UMKM yang telah menjual produknya di marketplace, termasuk F&B. Menurut Maman, produk makanan dan minuman yang dijual dari UMKM seharusnya insentifnya berbeda dengan makanan dan minuman dari luar.

    “Itu kalau makanan dan minuman dari lokal, memang diproduksi di lokal, insentifnya tentunya berbeda dengan makanan dan minuman dari luar,” terang Maman.

    Untuk bentuk insentifnya, Maman belum bisa memastikan. Saat ini, pihaknya masih terus mengkaji. Dia menegaskan langkah ini sebagai upaya agar ada perbedaan antara produk lokal dengan barang dari luar negeri.

    “Yang pasti salah satunya adalah misalnya dari angka persentase fee dan lain sebagainya. Ini lagi kita kaji seperti apa, bagaimana. Jadi, supaya ada diferensiasi antara barang lokal dengan barang dari luar. Jadi itulah salah satu bentuk insentif,” jelas dia.

    Berdasarkan data lembaga riset asal Singapura Momentum Works, Senin (21/7/2025), sejak tahun 2022 lebih dari 6.100 gerai F&B asal China membanjiri pasar Asia Tenggara. Sebanyak 66% atau sekitar 4.000 gerai di antaranya terkonsentrasi di Indonesia dan Vietnam.

    Lonjakan ekspansi ini didorong oleh lesunya pasar domestik di China. Tercatat lebih dari 1 juta gerai F&B di China tutup pada 2024 akibat kelebihan pasokan dan stagnasi konsumsi dalam negeri. Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan regulasi yang relatif longgar, menjadi tujuan baru yang menjanjikan.

    Ketua Umum Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia Levita Ginting Supit mengatakan banjirnya F&B asal China membuat persaingan F&B lokal semakin ketat. Hal ini berisiko tinggi terhadap tutupnya pemain F&B lokal.

    “Kalau UMKM yang sudah survive, yang sudah terkurasi, menurut saya dia nggak akan kalah karena mereka masih memegang marketnya Indonesia. Cuma UMKM yang belum siap menghadapi masuknya bisnis dari luar ke Indonesia, itu pasti kena dampak,” kata Levita kepada detikcom, Senin (21/7/2025).

    Tonton juga video “Menteri UMKM Sebut Industri F&B Tumbuh Tertinggi di Q1 2025” di sini:

    (rea/kil)

  • DKI Jakarta jadi provinsi dengan belanja produk UMK terbesar 2024

    DKI Jakarta jadi provinsi dengan belanja produk UMK terbesar 2024

    Jakarta (ANTARA) – DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi dengan belanja produk usaha mikro, kecil (UMK) terbesar pada tahun anggaran 2024, dengan total nilai belanja mencapai Rp13,71 triliun (Rp13.714.199.150.409) dan meraih penghargaan pada ajang Inabuyer Award 2025.

    Adapun penghargaan sebagai pemerintah provinsi dengan belanja produk UMK terbesar pada Tahun Anggaran 2024 diserahkan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman kepada Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Rabu menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI kepada kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang mengutamakan produk UMK dalam belanja daerah.

    Penghargaan tersebut sekaligus mendorong penggunaan produk lokal melalui sistem pengadaan.

    “Penghargaan ini menunjukkan komitmen besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan UMKM. Kami memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menjadi penyedia jasa pemerintah,” ujar Elisabeth.

    Dia berharap nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mempertahankan capaian sebagai pemerintah daerah dengan belanja UMK terbesar, tetapi juga terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari produk-produk yang dibelanjakan. Hal ini agar manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Karena itu, imbuh Elisabeth, Pemprov DKI akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui berbagai program pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan demi memperkuat perekonomian daerah.

    “Harapannya, penggunaan produk-produk UMKM ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Bakal Batasi Produk F&B China yang Menjamur di Shopee

    Menteri UMKM Bakal Batasi Produk F&B China yang Menjamur di Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk membatasi ekspansi produk makanan dan minuman atau food and beverage (F&B) internasional.

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengakui ekspansi produk F&B internasional salah satunya yang berasal dari China memang tumbuh secara signifikan dalam beberapa waktu belakangan. 

    Dia menyebut, produk-produk itu masuk melalui situs perdagangan elektronik atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya.

    “Dalam banyak hal kita juga sudah berupaya untuk membatasi. dalam banyak hal melalui regulasi dan kebijakan,” jelas Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Sebagai langkah lanjutan, Maman juga menyebut pihaknya bakal menyiapkan pemberian insentif khusus pada produk UMKM lokal. Dengan demikian, upaya itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing.

    Saat dikonfirmasi seperti apa bentuk insentif tersebut, Maman mengaku masih bakal melakukan pendalaman. Hanya saja, dia memperkirakan bentuknya dapat berupa pemotongan biaya penjualan dan pembelian di e-commerce.

    “Sedang dibicarakan bentuk insentifnya seperti apa, ini lagi dikaji. Yang pasti salah satunya ya, salah satunya adalah misalnya dari angka, persentase, fee, dan lain sebagainya, ini lagi kita kaji,” tambahnya.

    Selain produk F&B, Maman mengungkap komoditas lain seperti tekstil menjadi produk yang paling rentan tergerus daya saingnya akibat gempuran produk impor. Untuk itu, dia memastikan bakal terus mengawasi aktivitas impor produk nasional.

    “Kami akan pastikan kita akan coba jaga arus masuk dari semua barang-barang impor ini. Demi untuk mengamankan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah kita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Maman memang sempat mengatakan pihaknya bakal meningkatkan pengawasan guna mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. 

    Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China. Maman juga menyeut pihaknya telah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce. 

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Kementerian UMKM juga bakal membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

  • Menteri Maman soal Nasib Hapus Piutang UMKM: Tunggu Aturan Danantara-BUMN

    Menteri Maman soal Nasib Hapus Piutang UMKM: Tunggu Aturan Danantara-BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan program pemutihan alias hapus tagih piutang macet kredit UMKM masih menunggu harmonisasi dari Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Pasalnya, hingga saat ini pemerintah baru menghapus sekitar 67.000 kredit macet UMKM dari target 1 juta UMKM. Ini artinya, masih ada sekitar 900.000 kredit macet UMKM yang belum diputihkan.

    Diketahui, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyiapkan dana senilai Rp15,5 triliun untuk penghapusan utang UMKM.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan program penghapusan kredit macet UMKM akan tetap berjalan.

    “Saya mau sampaikan, nah ini tetap upaya kita untuk hapus tagih itu akan berjalan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Maman menjelaskan lambatnya proses penghapus tagihan kredit UMKM ini lantaran pemerintah harus merestrukturisasi terlebih dahulu utang dengan rata-rata Rp10 juta—Rp20 juta.

    Sayangnya, kata dia, proses restrukturisasi ini membutuhkan biaya lebih mahal dari utang para UMKM. Alhasil, pemerintah baru bisa menghapus 67.000 kredit UMKM setelah 10 tahun lamanya macet di perbankan.

    “Ini kan rata-rata utangnya ada yang cuma Rp10 juta, Rp20 juta. Nah, kalau direstrukturisasi, biaya untuk merestrukturisasinya itu lebih besar dan lebih mahal daripada utangnya,” jelasnya.

    Selanjutnya, untuk menindaklanjuti program pemutihan terhadap 900.000 kredit macet UMKM akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 2025).

    Dia menjelaskan, dalam beleid anyar itu Menteri BUMN akan mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN (PermenBUMN) yang disetujui oleh BPI Danantara. Ini artinya, tidak lagi dibutuhkan mekanisme restrukturisasi UMKM.

    “Di dalam Undang-Undang BUMN [yang baru] itu ada pasal yang mengatakan bahwa untuk menghapus tagih atau menghapus bukukan, itu tidak perlu melalui mekanisme restrukturisasi bagi UMKM, itu cukup menerbitkan Permen Menteri BUMN yang disetujui oleh Danantara. Nah, ini yang lagi kami tempuh ke sana,” jelasnya.

    Maman juga mengaku pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran pengurus Danantara untuk melanjutkan program pemutihan kredit UMKM.

    Dengan begitu, Kementerian UMKM masih menunggu harmonisasi aturan lanjutan dari Kementerian BUMN, Danantara, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Nah, karena memang ini tentunya perlu menerbitkan Permen BUMN, ya nanti itu tentunya kami akan harmonisasikan juga dengan BUMN, dengan Danantara, dan juga dengan OJK,” tandasnya.

  • Soal Peresmian KopDes Merah Putih, Menteri UMKM: Happy Banget!

    Soal Peresmian KopDes Merah Putih, Menteri UMKM: Happy Banget!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak menjadi ancaman bagi UMKM.

    Adapun, sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih bakal diresmikan pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pihaknya tidak takut berebut pasar dengan KopDes/Kel Merah Putih. Menurut Maman, KopDes/Kel Merah Putih justru bisa semakin memberdayakan UMKM di Indonesia.

    “Nggak [jadi ancaman] dong, justru bagus banget. Bagus banget buat UMKM. Nggak ada, nggak sama sekali [takut berebut pasar]. Justru itu bagus banget buat UMKM,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Maman bahkan menegaskan seluruh pengusaha yang bergerak di sektor UMKM merasa senang dengan kehadiran 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

    “Yang paling happy UMKM. Ini [KopDes/Kel Merah Putih] justru salah satu tambahan amunisi dan affirmative action untuk pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia,” tuturnya.

    Terlebih, kata Maman, KopDes/Kel Merah Putih bakal bergerak di berbagai lini usaha yang nantinya dijalankan oleh para UMKM yang menjadi anggota koperasi.

    “Yang akan menjadi anggota koperasi pastinya dari teman-teman UMKM, masyarakatnya. Jadi justru kita happy banget,” ujarnya.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum.

    AHU mengungkap, Jawa Barat menjadi provinsi dengan legalitas hukum terbanyak. Sementara itu, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan legalitas terendah lantaran faktor administrasi.

    Secara terperinci, 80.068 KopDes/Kel Merah Putih yang sudah disahkan itu terdiri dari pendirian sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru.

    Data AHU juga mengungkap koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

  • Menteri UMKM Klaim Kopdes Merah Putih Tak Rebut Pasar UMKM

    Menteri UMKM Klaim Kopdes Merah Putih Tak Rebut Pasar UMKM

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih tak merebut pangsa pasar pelaku UMKM. Menurut Maman, UMKM justru dapat menjadi bagian Kopdeskel Merah Putih.

    Maman menegaskan Kopdeskel Merah Putih bukanlah sebuah ancaman bagi UMKM. UMKM justru dapat menjadi bagian anggota Kopdeskel Merah Putih.

    “Gak sama sekali. Justru itu bagus banget buat UMKM. Kan nanti kan macem-macem tuh bentuk-bentuk usahanya, ada yang usaha A, B, C, D. Yang akan menjadi anggota koperasi pastinya dari teman-teman UMKM, masyarakatnya. Oh, jadi justru kita happy banget,” kata Maman kepada awak media di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Maman menegaskan program tersebut dapat menambah afirmasi untuk pemberdayaan UMKM. Menurutnya, Kopdeskel Merah Putih merupakan terobosan yang luar biasa. Dia pun menyambut suka cita dengan adanya program tersebut.

    “Justru ini salah satu tambahan amunisi dan affirmative action untuk pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Tapi, seperti apa nanti ini kan itu di Kementerian Koperasi, ya. Kalau kami tentunya happy sekali,” imbuh Maman.

    Seperti diketahui, pemerintah berencana membentuk 80.000 Kopdeskel Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik. Bahkan, koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi.

    Sebanyak 103 percontohan Kopdes/ Kel Merah Putih disiapkan untuk diluncurkan pada 21 Juli mendatang. Rencananya, peluncuran tersebut akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    (kil/kil)

  • Cegah Kredit Macet, Kementerian UMKM Godok Sistem KUR Perumahan

    Cegah Kredit Macet, Kementerian UMKM Godok Sistem KUR Perumahan

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menggodok mekanisme serta sistem untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor perumahan. Rencananya, alokasi untuk KUR perumahan sebesar Rp 130 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan Kementerian UMKM sedang intensif koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Koordinasi itu mencakup transfer dan transformasi mekanisme sistem untuk administrasi pengurusan KUR. Maman menerangkan mekanisme penyalurannya akan ditransformasikan dan replikasi untuk Kementerian PKP.

    “Jadi ini intens saya dengan Pak Menteri Perumahan dan juga teman-teman di Kedeputian Mikro kecil dan menengah sekarang sedang intensif berbicara dengan Kementerian Perumahan,” kata Maman dalam acara konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Saat ini koordinasinya baru sampai pejabat tingkat I hingga III antara Kementerian UMKM dan PKP. Maman memastikan mekanisme penyaluran KUR Perumahan ini dapat tetap menjaga Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet di level 3-4%. Bahkan dia berharap kredit macetnya dapat kurang dari 3-4%.

    “Untuk mentransformasikan format sistem mekanisme yang kita lakukan selama ini di kementerian UMKM agar nanti juga bisa dilakukan di Kementerian Perumahan. Dengan harapan kita bahkan kalau bisa kementerian perumahan bisa lebih bagus lagi daripada kami yang selama ini di angka 3-4%,” imbuh Maman.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah akan meluncurkan KUR sektor perumahan khususnya untuk UMKM bidang konstruksi. Rencananya, plafon yang diberikan sampai Rp 5 miliar. KUR untuk UMKM konstruksi ini dapat digunakan untuk membangun 38-40 unit rumah dengan tipe 36.

    “Kemudian juga diberikan untuk demand side untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp 13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp 117 triliun,” ujarnya saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    (rea/kil)

  • Pemerintah catat lonjakan capaian perizinan UMKM bukti kemudahan usaha

    Pemerintah catat lonjakan capaian perizinan UMKM bukti kemudahan usaha

    Tujuannya hanya satu bahwa bagaimana caranya untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan terkait beberapa perizinan maupun sertifikasi kepada UMKM…,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mencatat lonjakan capaian perizinan UMKM hingga semester I 2025 yang terdiri dari nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, SNI bina UMK, nomor izin edar, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT), tempat pengelolaan pangan, penerbitan PT Perseorangan, dan KUR.

    ‎

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat menyatakan, capaian itu merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak, sekaligus menjadi bukti kemudahan regulasi dan perizinan dalam berusaha.

    ‎”Tujuannya hanya satu bahwa bagaimana caranya untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan terkait beberapa perizinan maupun sertifikasi kepada UMKM dalam rangka untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM kita agar bisa tumbuh,” kata dia.

    Secara kuantitas, realisasi penyaluran KUR nasional sampai 2 Juli 2025 mencapai Rp132,7 triliun atau 44,2 persen dari target, dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang atau 65,5 persen dari target 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.

    Saat ini penyaluran KUR sektor produksi mencapai 59,9 persen atau Rp79,6 triliun.

    ‎”Secara kualitas, penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi akan mencapai target,” katanya.

    Sementara penerbitan PT Perseorangan pada semester I tahun 2025 sebanyak 36.574 perusahaan, dengan total akumulasi dari tahun 2020 mencapai 267.422 perusahaan perseorangan.

    Untuk penerbitan merek dagang UMKM per semester I tahun 2025 mencapai 7.692 merek dagang, dan secara total akumulasi dari tahun 1980 telah terbit 154.371 merek dagang UMKM.​​​​​​​

    Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang terdaftar pada semester I tahun 2025 yaitu sebanyak 274.923 TPP dengan 189.978 TPP yang memiliki label higiene sanitasi pangan.​​​​​​​

    Penerbitan Sertifikat PIRT pada semester I tahun 2025 mencapai 104.860 sertifikat. Secara total akumulasi sejak tahun 2021, sertifikat PIRT telah diberikan kepada 203.442 pengusaha UMK dan mencakup 525.947 produk yang memiliki sertifikasi tersebut.

    Adapun penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) pada semester I tahun 2025 mencapai 24.837 nomor NIE, dengan total akumulasi dari tahun 2016 yaitu sebesar 12.338 pengusaha UMKM yang terdaftar memiliki izin edar dan 194.806 produk dengan nomor izin edar aktif.​​​​​​​​​​​​​​

    Penerbitan sertifikat SNI Bina-UMK pada triwulan II 2025, lanjut Maman diberikan kepada 194.401 pengusaha UMK, meningkat 105 persen dari triwulan I tahun 2025. Jumlah produk penerima tanda SNI Bina UMK sampai triwulan II tahun 2025 sebanyak 229.930 produk.

    ‎‎”Dengan capaian tersebut, maka akumulasi penerbitan sertifikat SNI Bina UMK tercapai 1.028.567 pengusaha UMK dan mencakup 1.205.533 produk yang telah memiliki sertifikasi SNI Bina UMK,” katanya.

    Adapun untuk sertifikasi halal yang telah diterbitkan pada triwulan II mencapai 654.518 sertifikat.

    Dengan capaian triwulan II ini, maka total akumulasi penerbitan sertifikat halal sejak 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat dan mencakup sebanyak 6.563.083 produk.​​​​​​​​​​​​​

    Dari total akumulasi tersebut, berdasarkan jenis pendaftaran terdapat sebanyak ‎97,2 persen dari sertifikat halal diterbitkan melalui skema self declare, sementara 2,8 persen melalui skema regular.

    Menurut skala usaha, mayoritas sertifikasi halal yang diterbitkan pada triwulan II 2025 mayoritas diterbitkan bagi pengusaha usaha mikro, yakni 607.326 sertifikasi halal atau 92,79 persen dari total.

    Usaha kecil tercatat sebanyak 24.013 sertifikasi halal atau 3,67 persen, usaha menengah 11.125 sertifikasi halal atau 1,70 persen, dan usaha besar 12.054 sertifikasi halal atau 1,84 persen.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno menyampaikan, berdasarkan data sistem perizinan berusaha (OSS), telah diterbitkan sebanyak 1.445.205 NIB pada triwulan II. Jumlah itu naik hingga 95,4 persen dari triwulan I yakni 739.843 NIB.

    Capaian triwulan II setara dengan 83,72 persen dari total target penerbitan NIB tahun 2025 yaitu 2,5 juta NIB.

    Dengan capaian triwulan II 2025, maka total akumulasi penerbitan NIB dari tahun 2021 sampai sekarang mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72 persen dari target RPJMN 2025-2029.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi KUR Produksi Tembus Rp 79,6 Triliun

    Realisasi KUR Produksi Tembus Rp 79,6 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) khusus produksi mencapai Rp 79,6 triliun atau setara 59,97% dari target yang ditetapkan.

    Maman mengatakan biasanya realisasi KUR produksi hanya menyentuh angka 56-57%. Hari ini, Maman menilai terjadi peningkatan realisasi pembiayaan UMKM.

    “Alhamdulillahper hari ini KUR produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan presentase 59,97%. Artinya kurang 0,03% lagi secara persentase dan ini bagi kami yang selama ini di angka 56-57% dan kita sudah mengarah ke sana,” kata Maman dalam acara konferensi pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Maman menekankan KUR produksi penting untuk mencapai target. Dalam realisasinya, Maman menyebut tidak hanya mengejar capaian angka, tapi juga kualitas pembiayaannya.

    Maman menerangkan Presiden Prabowo Subianto menekankan perlu ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR. Menurut dia, selama ini pendistribusian KUR hanya mengejar angka dan mengesampingkan kualitas.

    “Pak Prabowo menekankan bahwa perlu ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR yang selama ini jangan hanya mengejar aspek kuantitas angka saja, tetapi kita menginginkan ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR. Nah salah satu indikatornya adalah berapa persentase KUR produksi yang tersalurkan,” imbuh Maman

    Pada saat yang sama, Maman menerangkan UMKM naik kelas mencapai 1 juta unit bisnis. Angka ini hampir mendekati target dari yang ditetapkan sebesar 1,2 juta UMKM naik kelas.

    “Target awalnya ditargetkan 1,2 juta, per bulan ini kita sudah 1 juta. Artinya Insyaallah sampai tahun depan kemungkinan akan terjadi lompatan peningkatan graduasi ataupun peningkatan kenaikan kelas para UMKM yang mendapatkan program KUR ini akan naik signifikan,” terang Maman.

    Tonton juga video “Maruarar Percepat Aturan KUR Perumahan, Ditargetkan Terbit Juli 2025” di sini:

    (rea/kil)

  • Saat Kapolri Lomba Tembak Lawan Zulhas hingga Taufik Hidayat

    Saat Kapolri Lomba Tembak Lawan Zulhas hingga Taufik Hidayat

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka ‘Kapolri Cup 2025 Shooting Championship’ di Mako Brimob, Depok. Jenderal Sigit menjadi peserta melawan tiga menteri.

    Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/7/2025) tiga menteri melawan Jenderal Sigit yaitu Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Wamenpora Taufik Hidayat.

    Tampak mereka dilengkapi kacamata pengaman sebelum menembak sasaran. Mereka pun saling menembak di area perlombaan menembak masing-masing. Tampak usai selesai, Jenderal Sigit dan Zulhas tertawa.

    Jenderal Sigit menyebut ada 1.033 peserta mengikuti lomba. Peserta lomba tembak ini adalah anggota TNI-Polri, perwakilan kementerian, hingga masyarakat umum.

    “Kita juga melaksanakan kegiatan lomba menembak Kapolri Cup, di mana kegiatannya merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Bhayangkara dan saat ini diikuti oleh 1.033 peserta selama empat hari, baik dari peserta TNI, Polri dan juga masyarakat umum,” ucap Kapolri.

    Harapan Jaring Atlet Tembak

    Dia mengatakan dalam Kapolri Cup 2025 Shooting Championship juga digelar pertandingan eksibisi. Pihak kementerian juga turut diundang mengikuti kompetisi.

    Dia menyebut kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan soliditas, sinergitas antarkementerian, serta menjaga kekompakan dalam pekerjaan.

    “Kegiatan ini tentunya dimaksud selain juga untuk meningkatkan soliditas, sinergisitas antarkementerian, dan tentunya juga menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama,” ucapnya.

    “Secara umum, kita harapkan bahwa khusus untuk kegiatan bagi masyarakat umum ini bisa menjaring atlet-atlet ataupun calon atlet yang nanti bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak. Dalam rangka menjaring calon-calon atlet dan juga sebagai wadah untuk terus menjaga kemampuan dari atlet-atlet nasional yang ikut bergabung,” tutupnya.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini