Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Menteri UMKM Klaim Kopdes Merah Putih Tak Rebut Pasar UMKM

    Menteri UMKM Klaim Kopdes Merah Putih Tak Rebut Pasar UMKM

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih tak merebut pangsa pasar pelaku UMKM. Menurut Maman, UMKM justru dapat menjadi bagian Kopdeskel Merah Putih.

    Maman menegaskan Kopdeskel Merah Putih bukanlah sebuah ancaman bagi UMKM. UMKM justru dapat menjadi bagian anggota Kopdeskel Merah Putih.

    “Gak sama sekali. Justru itu bagus banget buat UMKM. Kan nanti kan macem-macem tuh bentuk-bentuk usahanya, ada yang usaha A, B, C, D. Yang akan menjadi anggota koperasi pastinya dari teman-teman UMKM, masyarakatnya. Oh, jadi justru kita happy banget,” kata Maman kepada awak media di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Maman menegaskan program tersebut dapat menambah afirmasi untuk pemberdayaan UMKM. Menurutnya, Kopdeskel Merah Putih merupakan terobosan yang luar biasa. Dia pun menyambut suka cita dengan adanya program tersebut.

    “Justru ini salah satu tambahan amunisi dan affirmative action untuk pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Tapi, seperti apa nanti ini kan itu di Kementerian Koperasi, ya. Kalau kami tentunya happy sekali,” imbuh Maman.

    Seperti diketahui, pemerintah berencana membentuk 80.000 Kopdeskel Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik. Bahkan, koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi.

    Sebanyak 103 percontohan Kopdes/ Kel Merah Putih disiapkan untuk diluncurkan pada 21 Juli mendatang. Rencananya, peluncuran tersebut akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    (kil/kil)

  • Cegah Kredit Macet, Kementerian UMKM Godok Sistem KUR Perumahan

    Cegah Kredit Macet, Kementerian UMKM Godok Sistem KUR Perumahan

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menggodok mekanisme serta sistem untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor perumahan. Rencananya, alokasi untuk KUR perumahan sebesar Rp 130 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan Kementerian UMKM sedang intensif koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Koordinasi itu mencakup transfer dan transformasi mekanisme sistem untuk administrasi pengurusan KUR. Maman menerangkan mekanisme penyalurannya akan ditransformasikan dan replikasi untuk Kementerian PKP.

    “Jadi ini intens saya dengan Pak Menteri Perumahan dan juga teman-teman di Kedeputian Mikro kecil dan menengah sekarang sedang intensif berbicara dengan Kementerian Perumahan,” kata Maman dalam acara konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Saat ini koordinasinya baru sampai pejabat tingkat I hingga III antara Kementerian UMKM dan PKP. Maman memastikan mekanisme penyaluran KUR Perumahan ini dapat tetap menjaga Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet di level 3-4%. Bahkan dia berharap kredit macetnya dapat kurang dari 3-4%.

    “Untuk mentransformasikan format sistem mekanisme yang kita lakukan selama ini di kementerian UMKM agar nanti juga bisa dilakukan di Kementerian Perumahan. Dengan harapan kita bahkan kalau bisa kementerian perumahan bisa lebih bagus lagi daripada kami yang selama ini di angka 3-4%,” imbuh Maman.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah akan meluncurkan KUR sektor perumahan khususnya untuk UMKM bidang konstruksi. Rencananya, plafon yang diberikan sampai Rp 5 miliar. KUR untuk UMKM konstruksi ini dapat digunakan untuk membangun 38-40 unit rumah dengan tipe 36.

    “Kemudian juga diberikan untuk demand side untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp 13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp 117 triliun,” ujarnya saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    (rea/kil)

  • Pemerintah catat lonjakan capaian perizinan UMKM bukti kemudahan usaha

    Pemerintah catat lonjakan capaian perizinan UMKM bukti kemudahan usaha

    Tujuannya hanya satu bahwa bagaimana caranya untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan terkait beberapa perizinan maupun sertifikasi kepada UMKM…,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mencatat lonjakan capaian perizinan UMKM hingga semester I 2025 yang terdiri dari nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, SNI bina UMK, nomor izin edar, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT), tempat pengelolaan pangan, penerbitan PT Perseorangan, dan KUR.

    ‎

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat menyatakan, capaian itu merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak, sekaligus menjadi bukti kemudahan regulasi dan perizinan dalam berusaha.

    ‎”Tujuannya hanya satu bahwa bagaimana caranya untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan terkait beberapa perizinan maupun sertifikasi kepada UMKM dalam rangka untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM kita agar bisa tumbuh,” kata dia.

    Secara kuantitas, realisasi penyaluran KUR nasional sampai 2 Juli 2025 mencapai Rp132,7 triliun atau 44,2 persen dari target, dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang atau 65,5 persen dari target 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.

    Saat ini penyaluran KUR sektor produksi mencapai 59,9 persen atau Rp79,6 triliun.

    ‎”Secara kualitas, penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi akan mencapai target,” katanya.

    Sementara penerbitan PT Perseorangan pada semester I tahun 2025 sebanyak 36.574 perusahaan, dengan total akumulasi dari tahun 2020 mencapai 267.422 perusahaan perseorangan.

    Untuk penerbitan merek dagang UMKM per semester I tahun 2025 mencapai 7.692 merek dagang, dan secara total akumulasi dari tahun 1980 telah terbit 154.371 merek dagang UMKM.​​​​​​​

    Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang terdaftar pada semester I tahun 2025 yaitu sebanyak 274.923 TPP dengan 189.978 TPP yang memiliki label higiene sanitasi pangan.​​​​​​​

    Penerbitan Sertifikat PIRT pada semester I tahun 2025 mencapai 104.860 sertifikat. Secara total akumulasi sejak tahun 2021, sertifikat PIRT telah diberikan kepada 203.442 pengusaha UMK dan mencakup 525.947 produk yang memiliki sertifikasi tersebut.

    Adapun penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) pada semester I tahun 2025 mencapai 24.837 nomor NIE, dengan total akumulasi dari tahun 2016 yaitu sebesar 12.338 pengusaha UMKM yang terdaftar memiliki izin edar dan 194.806 produk dengan nomor izin edar aktif.​​​​​​​​​​​​​​

    Penerbitan sertifikat SNI Bina-UMK pada triwulan II 2025, lanjut Maman diberikan kepada 194.401 pengusaha UMK, meningkat 105 persen dari triwulan I tahun 2025. Jumlah produk penerima tanda SNI Bina UMK sampai triwulan II tahun 2025 sebanyak 229.930 produk.

    ‎‎”Dengan capaian tersebut, maka akumulasi penerbitan sertifikat SNI Bina UMK tercapai 1.028.567 pengusaha UMK dan mencakup 1.205.533 produk yang telah memiliki sertifikasi SNI Bina UMK,” katanya.

    Adapun untuk sertifikasi halal yang telah diterbitkan pada triwulan II mencapai 654.518 sertifikat.

    Dengan capaian triwulan II ini, maka total akumulasi penerbitan sertifikat halal sejak 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat dan mencakup sebanyak 6.563.083 produk.​​​​​​​​​​​​​

    Dari total akumulasi tersebut, berdasarkan jenis pendaftaran terdapat sebanyak ‎97,2 persen dari sertifikat halal diterbitkan melalui skema self declare, sementara 2,8 persen melalui skema regular.

    Menurut skala usaha, mayoritas sertifikasi halal yang diterbitkan pada triwulan II 2025 mayoritas diterbitkan bagi pengusaha usaha mikro, yakni 607.326 sertifikasi halal atau 92,79 persen dari total.

    Usaha kecil tercatat sebanyak 24.013 sertifikasi halal atau 3,67 persen, usaha menengah 11.125 sertifikasi halal atau 1,70 persen, dan usaha besar 12.054 sertifikasi halal atau 1,84 persen.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno menyampaikan, berdasarkan data sistem perizinan berusaha (OSS), telah diterbitkan sebanyak 1.445.205 NIB pada triwulan II. Jumlah itu naik hingga 95,4 persen dari triwulan I yakni 739.843 NIB.

    Capaian triwulan II setara dengan 83,72 persen dari total target penerbitan NIB tahun 2025 yaitu 2,5 juta NIB.

    Dengan capaian triwulan II 2025, maka total akumulasi penerbitan NIB dari tahun 2021 sampai sekarang mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72 persen dari target RPJMN 2025-2029.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi KUR Produksi Tembus Rp 79,6 Triliun

    Realisasi KUR Produksi Tembus Rp 79,6 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) khusus produksi mencapai Rp 79,6 triliun atau setara 59,97% dari target yang ditetapkan.

    Maman mengatakan biasanya realisasi KUR produksi hanya menyentuh angka 56-57%. Hari ini, Maman menilai terjadi peningkatan realisasi pembiayaan UMKM.

    “Alhamdulillahper hari ini KUR produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan presentase 59,97%. Artinya kurang 0,03% lagi secara persentase dan ini bagi kami yang selama ini di angka 56-57% dan kita sudah mengarah ke sana,” kata Maman dalam acara konferensi pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Maman menekankan KUR produksi penting untuk mencapai target. Dalam realisasinya, Maman menyebut tidak hanya mengejar capaian angka, tapi juga kualitas pembiayaannya.

    Maman menerangkan Presiden Prabowo Subianto menekankan perlu ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR. Menurut dia, selama ini pendistribusian KUR hanya mengejar angka dan mengesampingkan kualitas.

    “Pak Prabowo menekankan bahwa perlu ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR yang selama ini jangan hanya mengejar aspek kuantitas angka saja, tetapi kita menginginkan ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR. Nah salah satu indikatornya adalah berapa persentase KUR produksi yang tersalurkan,” imbuh Maman

    Pada saat yang sama, Maman menerangkan UMKM naik kelas mencapai 1 juta unit bisnis. Angka ini hampir mendekati target dari yang ditetapkan sebesar 1,2 juta UMKM naik kelas.

    “Target awalnya ditargetkan 1,2 juta, per bulan ini kita sudah 1 juta. Artinya Insyaallah sampai tahun depan kemungkinan akan terjadi lompatan peningkatan graduasi ataupun peningkatan kenaikan kelas para UMKM yang mendapatkan program KUR ini akan naik signifikan,” terang Maman.

    Tonton juga video “Maruarar Percepat Aturan KUR Perumahan, Ditargetkan Terbit Juli 2025” di sini:

    (rea/kil)

  • Saat Kapolri Lomba Tembak Lawan Zulhas hingga Taufik Hidayat

    Saat Kapolri Lomba Tembak Lawan Zulhas hingga Taufik Hidayat

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka ‘Kapolri Cup 2025 Shooting Championship’ di Mako Brimob, Depok. Jenderal Sigit menjadi peserta melawan tiga menteri.

    Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/7/2025) tiga menteri melawan Jenderal Sigit yaitu Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Wamenpora Taufik Hidayat.

    Tampak mereka dilengkapi kacamata pengaman sebelum menembak sasaran. Mereka pun saling menembak di area perlombaan menembak masing-masing. Tampak usai selesai, Jenderal Sigit dan Zulhas tertawa.

    Jenderal Sigit menyebut ada 1.033 peserta mengikuti lomba. Peserta lomba tembak ini adalah anggota TNI-Polri, perwakilan kementerian, hingga masyarakat umum.

    “Kita juga melaksanakan kegiatan lomba menembak Kapolri Cup, di mana kegiatannya merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Bhayangkara dan saat ini diikuti oleh 1.033 peserta selama empat hari, baik dari peserta TNI, Polri dan juga masyarakat umum,” ucap Kapolri.

    Harapan Jaring Atlet Tembak

    Dia mengatakan dalam Kapolri Cup 2025 Shooting Championship juga digelar pertandingan eksibisi. Pihak kementerian juga turut diundang mengikuti kompetisi.

    Dia menyebut kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan soliditas, sinergitas antarkementerian, serta menjaga kekompakan dalam pekerjaan.

    “Kegiatan ini tentunya dimaksud selain juga untuk meningkatkan soliditas, sinergisitas antarkementerian, dan tentunya juga menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama,” ucapnya.

    “Secara umum, kita harapkan bahwa khusus untuk kegiatan bagi masyarakat umum ini bisa menjaring atlet-atlet ataupun calon atlet yang nanti bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak. Dalam rangka menjaring calon-calon atlet dan juga sebagai wadah untuk terus menjaga kemampuan dari atlet-atlet nasional yang ikut bergabung,” tutupnya.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kapolri Tambah 28 Dapur MBG, Total SPPG Milik Polri jadi 195

    Kapolri Tambah 28 Dapur MBG, Total SPPG Milik Polri jadi 195

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menambah 28 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    Dia menambahkan, puluhan SPPG ini diharapkan dapat disalurkan untuk 96.000 penerima manfaat yang terdaftar dalam program MBG. Di samping itu, SPPG ini juga turut menyerap tenaga kerja 1.300 orang.

    “Kami melaksanakan kegiatan peresmian 28 SPPG, termasuk salah satunya di tempat kita berdiri sekarang SPPG Korbrimob Polri,” ujarnya di Mako Korbrimob, Depok, Kamis (17/7/2025).

    Dia menambahkan, dengan tambahan dapur MBG ini total ada 195 SPPG yang dimiliki korps Bhayangkara. Jumlah itu termasuk dalam dapur MBG yang masuk dalam tahap verifikasi, pembangunan hingga beroperasi.

    Di samping itu, Sigit juga menyampaikan ratusan SPPG ini ditargetkan dapat menyalurkan MBG ke 685.500 penerima manfaat.

    “Dan tentunya kita harapkan dari 195 ini, ini juga bisa meng-cover 682.500 penerima manfaat dan membuka lapangan pekerjaan bagi 9.750 orang,” pungkasnya.

    Adapun, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman turut hadir juga dalam acara peresmian ini. Menurutnya, SPPG Polri ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung program Prabowo Subianto.

    “Tentunya ini juga memberikan efek ekonomi yang positif di daerah dalam hal ini untuk usaha mikro kecil dan menengah yang terlibat didalam sirkulasi rantai pasok atau rantai supply dari program makan bergizi gratis ini,” tutur Maman.

  • Menteri Maman Berharap Skema yang Lebih Adil Antara UMKM dan Shopee

    Menteri Maman Berharap Skema yang Lebih Adil Antara UMKM dan Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA —  Menteri UMKM Maman Abdurrahman menaruh perhatian pada hubungan antara pelaku usaha (UMKM) dengan platform e-commerce di Indonesia, terutama terkait besarnya beban marketing fee yang harus ditanggung para pelaku usaha.

    Tingginya biaya pemasaran yang dipatok sejumlah platform seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, hingga TikTok Shop, berdampak langsung pada harga jual produk UMKM dan daya saing mereka di pasar digital.

    Maman mengatakan salah satu isu utama dalam ekosistem e-commerce saat ini adalah besaran marketing fee yang diterapkan, yakni antara 9 hingga 12%. Biaya ini, menurutnya, masuk dalam komponen produksi sehingga membuat harga jual produk UMKM menjadi lebih tinggi.

    “Makin tinggi marketing fee, semakin besar pula komponen biaya produksi. Akhirnya, harga jual ke konsumen ikut naik dan yang dirugikan adalah konsumen sendiri,” ujar Maman saat ditemui Bisnis di kantornya, dikutip Senin (14/7/2025). 

    Selain membebani pelaku UMKM, lanjutnya, tingginya marketing fee juga memperlemah daya saing produk lokal, khususnya terhadap produk impor seperti barang dari China yang memiliki biaya produksi jauh lebih rendah.

    Maman mencontohkan jika produk UMKM memerlukan modal Rp10.000 dan biaya promosi Rp5.000, maka harga jual minimal harus Rp15.000–Rp20.000 agar tetap untung. Sementara produk impor bisa masuk dengan modal lebih rendah, sehingga harga jualnya lebih kompetitif.

    Maman berharap agar ke depan e-commerce menurunkan biaya bagi seller agar para UMKM yang menggunakan platform digital tetap kompetitif dan dapat bersaing dengan produk luar. 

    “Ada barang dari China yang kurang lebih kayak begitu, tetapi ongkos produksi dari awalnya itu cuma Rp5.000. Apa enggak ringsek kita barang kita? Kita sudah cost produksinya Rp10.000, jangan lagi dibebankan dengan cost-cost yang marketing fee promo ini, atau tetap dibebankan tidak apa-apa tetapi turunin sedikitlah supaya UMKM bisa bersaing,” kata Maman. 

    Maman menyampaikan pemerintah tengah mencari formula marketing fee yang lebih proporsional agar tidak membebani UMKM.

    Menurutnya, tanpa ada beban yang diberikan ke pedagang untuk mendukung promo, e-commerce dan pedagang tetap dapat hidup karena pada akhirnya masyarakat Indonesia membutuhkan platform e-commerce untuk berbelanja. 

    “Penjualan mungkin turun satu atau dua bulan, tapi nanti akan kembali lagi ke titik keseimbangan baru. Ini soal menggeser kebiasaan yang selama ini terlalu bergantung pada promo,” jelasnya.

    Diketahui, sejumlah e-commerce memberikan beban biaya kepada UMKM yang berjualan di platform. Biaya tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk promo yang akan diberikan kepada pembeli. 

    TikTok-Tokopedia menetapkan biaya layanan berkisar antara 1% hingga 10% dari harga produk terjual, belum termasuk biaya pengiriman dan diskon platform. Beberapa subkategori produk dengan persentase biaya layanan 10% akan mendapatkan diskon 20%, sehingga biaya layanannya menjadi 8%. 

    Lazada menerapkan biaya fee, yang berkisar 4,32% hingga 12,02% dari produk yang dijual. Setiap produk memiliki kategori masing-masing, yang membuat biaya disetorkan lebih besar. 

    Blibli menetapkan komisi penjualan bervariasi tergantung pada kategori produk, mulai dari 2.5% hingga 8% dari setiap transaksi.  

    Untuk Shopee, biaya komisi Shopee bervariasi tergantung pada jenis penjual dan program yang diikuti. Untuk Penjual Shopee Mall, biaya komisi berkisar antara 1% – 5% dari harga produk, tergantung kategori produk.

    Pada 20 Juli mendatang, Shopee Indonesia akan mengenakan biaya kepada pedagang sebesar Rp1.250 per transaksi. Bisnis mencoba mencari tahu mengenai kebijakan tersebut. Hingga berita ini diturunkan Shopee tidak membalas.

  • Kementerian UMKM Luncurkan Program KOPLING untuk Promosikan UMKM

    Kementerian UMKM Luncurkan Program KOPLING untuk Promosikan UMKM

    JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman resmi meluncurkan program bertajuk Koplo Keliling (Kopling) yang merupakan hasil kerja kolaborasi dari Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM dengan Gajah Mada Entertaiment.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program ini hadir sebagai terobosan promosi UMKM yang menggabungkan kekuatan seni, khususnya musik koplo, dengan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat.

    “Ini bukan sekadar acara musik, bukan pula sekadar showcase UMKM. Ini adalah wadah kolaborasi positif, karena memberikan ruang bagi seniman dan pengusaha UMKM untuk bertemu dan tumbuh bersama,” kata Maman, Jumat, 11 Juli.

    Program KOPLING 2025 akan digelar di dua titik yakni Jakarta dan Bogor, dengan melibatkan 300 hingga 500 pengusaha UMKM dari sektor kuliner, kriya, dan gaya hidup. Selain itu, panggung hiburan akan menampilkan artis nasional maupun musisi lokal, serta menghadirkan booth interaktif dari berbagai program unggulan Kementerian UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Rumah Produksi Bersama, dan Digitalisasi UMKM.

    Diperkirakan setiap pelaksanaan KOPLING akan menyedot partisipasi 20 hingga 25 ribu masyarakat.

    Hal ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi lokal yang signifikan, terutama bagi pengusaha usaha mikro dan kecil di wilayah pelaksanaan acara.

    “KOPLING menjadi ruang promosi produk lokal yang dikemas dalam nuansa hiburan yang digemari masyarakat, sekaligus memperkuat kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Beli Lokal,” kata Maman.

    Ia menyebut, berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM, tercatat sekitar 4,6 juta UMKM berasal dari sektor ekonomi kreatif. Sementara itu, survei terbaru dari GoodStats dan TSurvey.id menunjukkan bahwa 71 persen Gen Z di Indonesia merupakan penggemar musik koplo.

    “Kenapa koplo? Karena ini musik yang happening dan dekat dengan kearifan lokal. Kita ingin membawa suasana santai yang bisa dinikmati masyarakat luas, sambil tetap mendorong daya beli dan kebanggaan terhadap produk UMKM,” katanya.

    Mengangkat tagline “Goyang Ambyar, UMKM Bersinar”, KOPLING diharapkan menjadi wajah baru kampanye Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Beli Lokal yang lebih membumi, dekat dengan masyarakat, serta menyatu dengan gaya hidup generasi muda.

    “Program ini adalah bentuk ruang kolaborasi yang hidup di mana UMKM bertemu musik, budaya bertemu peluang, dan produk lokal menjadi kebanggaan nasional,” kata Menteri Maman.

    Menteri Maman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dan mendukung program ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pengusaha, pegiat seni, dan masyarakat dalam mendorong kemajuan ekonomi rakyat.

    Pada kesempatan yang sama CEO PT Sinergi Aksi Kreatif Gajah Mada Entertainment Jemmy Tyonoto Rusman, mengatakan melalui KOPLING merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan industri kreatif dengan para pengusaha UMKM.

    “Melalui acara ini, kami ingin menunjukkan bahwa musik koplo bukan hanya sekadar huburan tapi juga wadah ekonomi kreatif yang bisa bertumbuh bersama pengusaha UMKM di daerah,” katanya.

  • Guru Besar Hukum Sebut Langkah Menteri UMKM Berintegritas dan Patut Dicontoh Pejabat Lain

    Guru Besar Hukum Sebut Langkah Menteri UMKM Berintegritas dan Patut Dicontoh Pejabat Lain

    Jakarta: Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila (UP), Prof Agus Surono, menilai bahwa langkah Menteri UMKM Maman Abdurrahman merupakan bentuk integritas dan tanggung jawab moral dari seorang pejabat negara.

    Hal itu disampaikan Prof Agus saat menanggapi sikap ksatria Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mendatangi KPK guna memberikan klarifikasi terkait perjalanan keluar negeri yang dilakukan keluarganya.

    Prof Agus mengungkapkan, langkah Menteri UMKM tersebut juga merupakan bentuk ketaatan dan kesadaran terhadap hukum.

    “Apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM merupakan bentuk itikad baik dari menteri sebagai warga negara yang juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjelaskan hal tersebut agar tidak menjadi pemberitaan yang cenderung tidak konstruktif,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, dikutip Kamis, 10 Juli 2025.
     

    Prof Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.

    “Iya, semestinya memang demikian (ditiru pejabat lain). Langkah tersebut dapat dipakai sebagai bagian dari integritas dan tanggung jawab negara yang harus menjadi contoh atau teladan kepada masyarakat secara luas dan apa yang telah dilakukan oleh menteri (UMKM) tersebut menjadi contoh yang baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa kedatangannya ke KPK selain untuk mengklarifikasi, juga sekaligus menjaga kehormatan istrinya, Tina Astari.

    Sebagaimana diketahui, Tina Astari menjadi sorotan buntut beredarnya surat Kementerian UMKM yang diduga meminta dukungan dan pendampingan untuknya selaku istri dari Menteri UMKM ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di sejumlah negara Eropa.

    Untuk itu, pada Jumat 4 Juli 2025, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambangi KPK untuk memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

    Maman menegaskan bahwa perjalanan istrinya ke Eropa, sama sekali tidak difasilitasi negara. Perjalanan istrinya yakni untuk mendampingi anak mereka yang mengikuti perlombaan bersama 27 pelajar lainnya.

    Soal surat Kementerian UMKM yang beredar di media sosial, Maman mengaku tidak mengetahuinya

    Jakarta: Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila (UP), Prof Agus Surono, menilai bahwa langkah Menteri UMKM Maman Abdurrahman merupakan bentuk integritas dan tanggung jawab moral dari seorang pejabat negara.
     
    Hal itu disampaikan Prof Agus saat menanggapi sikap ksatria Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mendatangi KPK guna memberikan klarifikasi terkait perjalanan keluar negeri yang dilakukan keluarganya.
     
    Prof Agus mengungkapkan, langkah Menteri UMKM tersebut juga merupakan bentuk ketaatan dan kesadaran terhadap hukum.

    “Apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM merupakan bentuk itikad baik dari menteri sebagai warga negara yang juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjelaskan hal tersebut agar tidak menjadi pemberitaan yang cenderung tidak konstruktif,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, dikutip Kamis, 10 Juli 2025.
     

    Prof Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
     
    “Iya, semestinya memang demikian (ditiru pejabat lain). Langkah tersebut dapat dipakai sebagai bagian dari integritas dan tanggung jawab negara yang harus menjadi contoh atau teladan kepada masyarakat secara luas dan apa yang telah dilakukan oleh menteri (UMKM) tersebut menjadi contoh yang baik,” ujarnya.
     
    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa kedatangannya ke KPK selain untuk mengklarifikasi, juga sekaligus menjaga kehormatan istrinya, Tina Astari.
     
    Sebagaimana diketahui, Tina Astari menjadi sorotan buntut beredarnya surat Kementerian UMKM yang diduga meminta dukungan dan pendampingan untuknya selaku istri dari Menteri UMKM ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di sejumlah negara Eropa.
     
    Untuk itu, pada Jumat 4 Juli 2025, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambangi KPK untuk memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.
     
    Maman menegaskan bahwa perjalanan istrinya ke Eropa, sama sekali tidak difasilitasi negara. Perjalanan istrinya yakni untuk mendampingi anak mereka yang mengikuti perlombaan bersama 27 pelajar lainnya.
     
    Soal surat Kementerian UMKM yang beredar di media sosial, Maman mengaku tidak mengetahuinya
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Disorot Plesiran Istri Diduga Minta Fasilitas Negara, Menteri UMKM Cuma Respons Begini

    Disorot Plesiran Istri Diduga Minta Fasilitas Negara, Menteri UMKM Cuma Respons Begini

    Liputan6.com, Banyuwangi Di tengah sorotan terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman hadir dalam kegiatan Forum Bisnis (Forbis) 2025 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jember pada Sabtu (5/7/2025) sore.

    Sebelumnya, beredar surat resmi dari Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim kepada sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Eropa. Dalam surat itu, anak buah Menteri Maman Abdurrahman secara resmi meminta sejumlah KBRI tersebut untuk memfasilitasi plesiran istri Maman Abdurrahman ke sejumlah kota di Eropa. 

    Saat mengawali sambutan di acara Forbis 2025 HIPMI Jember, Menteri UMKM Maman Abdurrahman seolah menyadari adanya sorotan tersebut. Ia pun menyinggungnya dengan setengah berkelakar di hadapan ratusan pengusaha muda di Jember.

    “Berbicara soal ibu-ibu, ini agak sensitif. Lagi banyak yang sayang ke saya,” ujar Maman yang disambut tawa hadirin.

    Namun Maman memilih untuk menanggapi sorotan tersebut dengan positif. “Ini adalah bentuk rasa sayang. Jadi mereka berkepentingan untuk melakukan kontrol terhadap saya,” tutur menteri asal Partai Golkar tersebut.

    Di sisi lain, Maman menegaskan bahwa pihaknya tetap berada di jalur yang benar terkait tuduhan penyalahgunaan fasilitas negara tersebut.

    “Tapi Insya Allah sampai hari ini, kami masih mengedepankan mana yang haq dan bathil,” papar Maman. 

    “Insya Allah, apapun yang dilakukan, tentunya Allah yang paling tahu,” sambungnya.

     

    Korban Tenggelam di Perairan Nusakambangan Ditemukan