Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Mendagri-Menteri UMKM optimalkan stadion sepakbola untuk ekonomi lokal

    Mendagri-Menteri UMKM optimalkan stadion sepakbola untuk ekonomi lokal

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat menjadi narasumber dalam acara Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) dengan tema “Ekosistem Inklusif : Pendidikan Dan Peluang Usaha Berbasis Disabilitas”, di Jakarta, Kamis (7/8/2025). (ANTARA/HO-Kementerian UMKM RI)

    Mendagri-Menteri UMKM optimalkan stadion sepakbola untuk ekonomi lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong optimalisasi pemanfaatan stadion sepakbola di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Salah satu poin pembahasan adalah pemanfaatan stadion yang renovasinya dibiayai pemerintah pusat. Stadion tersebut diarahkan agar dapat dimanfaatkan oleh klub sepak bola dengan skema kerja sama. Jika stadion dapat dikelola secara optimal, fasilitas tersebut diyakini dapat mendorong tumbuhnya sektor UMKM di sekitar lokasi.

    “Konsepnya waktu itu perbaikan stadion, karena melihat satu, ada stadion yang rusak. Kedua, menjadi beban APBD. Dibangun untuk PON (Pekan Olahraga Nasional) segala macam. Tapi kemudian tidak ada pemasukan, menjadi beban APBD. Akhirnya, perawatannya tidak terurus dan lain-lain,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan, gagasan pemanfaatan stadion secara komersial telah diinisiasi oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Model pengelolaan yang diusulkan menyerupai praktik di klub sepak bola besar dunia seperti Manchester United, Liverpool, dan Chelsea.

    “Klub itu yang mengelola sepenuhnya. Nanti baru keuntungannya dibagi persentasenya kepada pemerintah yang punya. Bahkan kalau di sana, klub itu, stadion ini punya mereka. Dan setelah itu, mereka yang mengoperasionalkan penuh. Mulai untuk olahraganya, pertandingannya, maupun bisnis-bisnis yang ada di lingkungan itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan besarnya potensi industri olahraga khususnya sepak bola. Selain pertandingan, terdapat peluang bisnis dari penjualan perlengkapan olahraga seperti sepatu, baju, gym, dan obat-obatan.

    “Jadi ini bisa menggerakkan ekonomi baik itu dari perusahaan-perusahaan yang di sini. Tapi ini akan kita dorong lokal semua nanti. Kita kan kayak sepatu-sepatu olahraga, sport gitu kan udah banyak yang lokal,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pihaknya memiliki program Holding UMKM yaitu menggabungkan sejumlah pelaku usaha dalam memproduksi barang secara kolektif, baik melalui koperasi maupun sektor swasta. Dengan sistem agregasi ini, biaya produksi dapat ditekan sehingga harga produk menjadi lebih kompetitif. Langkah ini juga diyakini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

    Sumber : Antara

  • Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional

    Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional

    Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menjajal promosi belanja langsung daring di kegiatan Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok UMKM pada Klaster Oleh-Oleh di Gerai Lengkong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Banten)

    Wagub Banten: Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan transformasi digital menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

    “Yang harus dikembangkan nanti ke depan sistemnya ‘by online’, tidak lagi ‘offline’ begitu. Jadi sudah mulai digitalisasi, dipasarkan di media digital, bukan hanya orang lokal, tetapi termasuk mancanegara,” ujar Dimyati usai menghadiri kegiatan Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok UMKM di Kota Serang, Selasa. 

    Menurut dia, UMKM kuliner dan kerajinan merupakan wajah ekonomi kreatif yang langsung dirasakan masyarakat. Produk oleh-oleh yang diminati wisatawan menjadi bukti peran konkret sektor ini dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    “UMKM ini harus tumbuh, harus ‘grow’. Maka, daerah-daerah bisa terus tumbuh karena adanya UMKM,” ujar dia.

    Menurut Dimyati, pertumbuhan UMKM tidak bisa lepas dari kemudahan akses dan dukungan kebijakan. Dirinya menyinggung peluncuran Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya konkret memperkuat usaha rakyat.

    “Ini yang akan didorong supaya tumbuh dari bawah. Semua ‘bottom-up’ dan diberikan kemudahan, di antaranya bunga murah, dapat subsidi, dapat barang-barang murah, dan semua pasokan bisa dikirim murah,” ujar dia.

    Sementara itu, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman yang turut hadir juga mengatakan UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi, tetapi simbol kemandirian rakyat.

    “UMKM adalah simbol kemandirian, simbol inovasi dan daya juang rakyat Indonesia,” kata Maman.

    Ia mendorong pelaku UMKM untuk memperkuat kolaborasi dengan ritel modern dan terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya bisa menjadi penggerak ekonomi baru.

    “MBG ini bukan hanya memberikan asupan gizi bagi anak-anak kita, tapi MBG juga membangun ekosistem ekonomi kerakyatan baru,” ujar dia.

    Pemerintah Provinsi Banten menyatakan komitmen untuk terus memperluas peran UMKM sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • 7,5 Juta Orang Sudah Nikmati Makan Bergizi Gratis

    7,5 Juta Orang Sudah Nikmati Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai 7,5 juta orang dan menyerap sebanyak 940 ribu orang yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, angkanya masih 9% dari target penerima program MBG yang mencapai 82,9 juta orang.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan capaian jumlah penerima manfaat tersebut setara dengan memberi MBG di Singapura.

    “Dan alhamdulillah hari ini Badan Gizi sudah melayani 7,5 juta di seluruh Indonesia. Itu kalau di Singapura sama dengan memberi makan seluruh yang beraktifitas di Singapura. 4,2 juta penduduknya, 1,8 (juta) residen, dan sisanya turis, termasuk memberi makan yang di Brunei Darussalam,” kata Dadan di SPPG Serpong Lengkong Wetan, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (29/7/2025).

    “Tapi bagi Indonesia ini baru 9 persen. Kenapa? Karena populasi Indonesia besar 285 juta dan yang kita beri target 82 juta. Jadi sepertiga penduduk Indonesia, kita memberi makan dan sekarang baru 7,5 (juta). Jadi sesuatu langkah yang sangat besar,” tambah dia.

    Dadan menerangkan saat ini sudah terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total tersebut, BGN telah berhasil menyerap 94.000 tenaga kerja yang bekerja di SPPG.

    Angka itu belum termasuk dengan supplier. Di mana, setiap SPPG membutuhkan 15 supplier. Dadan menerangkan satu supplier mempekerjakan lima hingga lima belas orang.

    “Satu SPPG seperti ini kan mempekerjakan 50 orang. Jadi, sekarang sudah terbentuk 2.391, sudah menyerap 94.000 tenaga kerja yang bekerja di SPPG. Belum yang di supplier. Karena satu SPPG membutuhkan 15 supplier minimal. Satu supplier memperkerjakan 5 sampai 15 (orang), sudah bisa kita hitung efek ekonominya,” tambah Dadan.

    Di Tangsel, BGN menargetkan sebanyak 169 SPPG berdiri. Dari sana, Dadan menyebut dana BGN yang masuk ke Tangsel hampir menyentuh Rp 2 triliun. Di mana, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku program MBG.

    “Dan dana yang masuk ke satu SPPG seperti ini Rp 10 miliar per tahun. Jadi, kalau 169 (SPPG) itu hampir Rp 2 triliun uang Badan Gizi masuk ke Tangsel. Dan 85 persen-nya digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Ya produk-produk pertanian itu. Itu adalah dampak ekonomi yang akan muncul,” tuturnya.

    Ribuan UMKM Pasok MBG

    Selain menyerap tenaga kerja, program tersebut juga berhasil menyerap produk-produk dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memasok menu MBG. Dadan menyebut sebagian besar supplier yang memasok bahan MBG datang dari UMKM.

    “149 BUMDES, 8 BUMDESMA, 3.084 UMKM, dan 2.334 supplier lainnya. Jadi yang juaranya UMKM. Pak Menteri, 3.084 UMKM di seluruh Indonesia sudah terlibat di dalam program Makan Bergizi,” tutur Dadan.

    Untuk kualitas, Dadan menerangkan UMKM telah memenuhi standar yang ditetapkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Misalnya, di SPPG Lengkong Wetan, Tangerang Selatan yang memasok bahan unggulan lele. Dadan menerangkan setiap SPPG memberikan karakteristik masing-masing.

    “Di sini misalnya contoh tadi disebutkan. Siapa saja yang mau mengirim pisang itu harus sepanjang tray-nya itu. Kemudian lele yang dikirim harus sepanjang itu, nggak boleh lebih pendek atau lebih panjang. Itu kualitas yang sudah diterapkan oleh tempat ini,” terang Dadan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan SPPG yang ikut melibatkan UMKM akan dipasangkan papan SPPG Ramah UMKM. Hal ini agar semakin memberikan motivasi dan mendorong semakin banyak UMKM yang terlihat.

    Maman menjelaskan pihaknya telah mendorong agar UMKM dapat terlibat dalam program strategis ini, seperti pelatihan dan business matching.

    “Jadi tadi dari dapur, lalu ada supplier tempat, kita dorong bersama-sama dengan pemerintah wilayah, kita dorong, kita pertemukan. Alhamdulillah akan terjadi kontrak kerja mereka. Karena ini profesional dan bisnis to bisnis di antara mereka,” kata Maman.

    Dalam satu SPPG, melibatkan minimal 15 supplier. Melihat hal ini, Maman menyebut akan memberikan kesempatan UMKM semakin naik kelas dan terjadi pergerakan ekonomi.

    “Ini perintah dari Kepala BGN kepada kami, dan juga perintah dari Pak Presiden kan harus memberikan kesempatan sebelah besarnya dalam pergerakan ekonomi kerakyatan. Jadi salah satu bentuk konkretnya adalah koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah,” jelas dia.

    Tonton juga video “Kata Orang Tua Murid soal Banyaknya Kasus Keracunan Makan Gratis” di sini:

    (kil/kil)

  • Festival UMKM, Gubernur Bobby Nasution Hadiahi UMKM Bebas Cicilan Setahun

    Festival UMKM, Gubernur Bobby Nasution Hadiahi UMKM Bebas Cicilan Setahun

    Bisnis.com, TAPANULI UTARA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan hadiah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni berupa gratis cicilan kredit usaha selama setahun.

    Hal tersebut sebagai bentuk dukungan Gubernur terhadap kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro.

    Kegiatan festival tersebut berlangsung di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (25/7/2025).

    Adapun penerima hadiah cicilan kredit usaha yakni Kristo Sinaga, Monalisa Hutasoit, Makmur Sianipar, Juliner Sihombing, dan Santi Farida Hutabarat. Mereka adalah pelaku UMKM kuliner dan kerajinan tangan seperti pembuat ombus-ombus dan penenun ulos.

    “Tadi ada lima pelaku UMKM kita beri hadiah cicilan usaha kredit gratis,” ucap Bobby Nasution.

    Di Provinsi Sumut, kata Bobby, ada 870 ribu pelaku UMKM. Sebanyak 3% yang sudah mempunyai NIB, dan 7,7% pelaku UMKM yang sudah mengadopsi akses pembiayaan. Kemudian sebanyak 19% pelaku UMKM sudah mengadopsi teknologi dan 4% sudah mengakses pasar digital.

    “Ini angka yang menjadi pembelajaran bagi kami Sumut. Karena kita ketahui, Presiden menetapkan pertumbuhan ekonomi 8% tingkat nasional. Sebagai provinsi terbesar keempat, Sumut juga harus memberikan dukungan agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%,” ucapnya.

    Bobby juga menyebutkan kegiatan usaha dan investasi per tahun harus mencapai Rp56 triliun dalam satu tahun. “Kami yakin dari sektor UMKM bisa menyumbang sektor luar biasa,” katanya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan acara tersebut menjawab aspirasi pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses perizinan. “Maka Kementerian UMKM harus bisa mencari solusi dan langkah kita bisa mengantisipasi terkait wewenang perizinan,” katanya.

    Oleh sebab itu, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memudahkan pelaku UMKM mengurus perizinan. “Ada perintah dari Pak Presiden untuk mengoptimalkan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dari setiap kementerian,” katanya.

    Hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, pimpinan BUMN dan BUMD, serta pimpinan perangkat daerah Sumut dan Taput.

    Festival tersebut juga diramaikan dengan kehadiran 1.200 pelaku UMKM dari Tapanuli Utara, yang dimeriahkan dengan sejumlah pameran produk stan milik pelaku usaha, hingga promosi layanan unggulan setiap BUMN seperti Bank Sumut, BRI, Bank Mandiri, BNI, Jamkrindo, Askrindo, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.

  • Menteri UMKM Ancang-ancang Genjot Penyaluran KUR Semester II/2025

    Menteri UMKM Ancang-ancang Genjot Penyaluran KUR Semester II/2025

    Bisnis.com, TAPANULI UTARA — Pemerintah sudah merealisasikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 44,2% dari target 2025. Kementerian UMKM pun ancang-ancang strategi menggenjot penyaluran KUR pada paruh kedua tahun ini.

    Sepanjang Januari—Juni 2025, Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp132,7 triliun. Ini artinya, realisasi penyaluran KUR baru mencapai 44,2% dari target Rp300 triliun di tahun ini.

    Sebanyak 59,97% KUR disalurkan kepada sektor produksi atau mencapai Rp79,6 triliun. Jika dilihat dari jumlah penerima KUR, sampai dengan semester I/2025 terdapat 2,29 juta debitur. Perinciannya, sebanyak 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan untuk semester II/2025, Kementerian UMKM akan menggenjot penyaluran KUR. Dia menjelaskan bahwa kementerian diberikan amanah penugasan dalam setahun mendorong 1,2 juta pengusaha UMKM supaya naik kelas. Per Juli 2025, sudah ada 1 juta UMKM yang telah naik kelas.

    “Artinya program ini [KUR] telah memberikan efek positif dari level usaha mikro ke level usaha kecil dan kemudian naik lagi ke level menengah,” kata Maman di Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Jumat (25/7/2025).

    Kemudian, Kementerian UMKM diberikan tugas mengejar sebanyak 2,3 juta debitur baru dan sudah terealisasi setengahnya. 

    “Dalam enam bulan ke depan akan realisasikan semuanya,” ujar Maman.

    Selain itu, Kementerian UMKM didorong agar mengalokasikan 60% KUR ke sektor produksi. Menurutnya, selama ini alokasi KUR ke sektor produksi berkisar antara 56%-70%.

    Maman mengatakan selama ini pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap UMKM yang memiliki peran sentral dan strategis dalam mendukung ketahanan serta pemerataan ekonomi nasional. 

    Menurutnya, dengan jumlah yang sangat dominan di struktur pelaku usaha, UMKM memberikan kontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Sektor UMKM penyumbang 60% PDB di negara kita. UMKM juga menyerap 96% tenaga kerja,” kata Maman.

    Adapun, pemerintah menghadirkan kerangka regulasi yang mendorong kemudahan berusaha, melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020 yang diperbarui menjadi UU No.6 Tahun 2023) dan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 

    Maman menilai regulasi ini menjadi landasan penting dalam memperluas akses layanan dan memperkuat ekosistem kemitraan bagi pengusaha UMKM.

  • Gempuran Gerai F&B China Dilawan Balik!

    Gempuran Gerai F&B China Dilawan Balik!

    Jakarta –

    Pemerintah saat ini tengah menyiapkan amunisi untuk melawan ekspansi bisnis dari sektor makanan dan minuman (F&B) asal China. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai pemerintah telah berupaya untuk membatasi serbuan produk-produk luar negeri, termasuk dari China.

    “Dalam banyak hal kita juga sudah berupaya untuk membatasi, dalam banyak hal melalui regulasi dan kebijakan,” kata Maman kepada awak media di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2025).

    Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan marketplace untuk membuat beberapa insentif bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor F&B. “Dan sekarang dari Kedeputian Usaha Kecil, sedang berbicara dengan, memanggil beberapa marketplace untuk membuat beberapa insentif,” imbuh Maman.

    Maman menerangkan banyak UMKM yang telah menjual produknya di marketplace, termasuk F&B. Menurut Maman, produk makanan dan minuman yang dijual dari UMKM seharusnya insentifnya berbeda dengan makanan dan minuman dari luar.

    “Itu kalau makanan dan minuman dari lokal, memang diproduksi di lokal, insentifnya tentunya berbeda dengan makanan dan minuman dari luar,” terang Maman.

    Untuk bentuk insentifnya, Maman belum bisa memastikan. Saat ini, pihaknya masih terus mengkaji. Dia menegaskan langkah ini sebagai upaya agar ada perbedaan antara produk lokal dengan barang dari luar negeri.

    “Yang pasti salah satunya adalah misalnya dari angka persentase fee dan lain sebagainya. Ini lagi kita kaji seperti apa, bagaimana. Jadi, supaya ada diferensiasi antara barang lokal dengan barang dari luar. Jadi itulah salah satu bentuk insentif,” jelas dia.

    Berdasarkan data lembaga riset asal Singapura Momentum Works, Senin (21/7/2025), sejak tahun 2022 lebih dari 6.100 gerai F&B asal China membanjiri pasar Asia Tenggara. Sebanyak 66% atau sekitar 4.000 gerai di antaranya terkonsentrasi di Indonesia dan Vietnam.

    Lonjakan ekspansi ini didorong oleh lesunya pasar domestik di China. Tercatat lebih dari 1 juta gerai F&B di China tutup pada 2024 akibat kelebihan pasokan dan stagnasi konsumsi dalam negeri. Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan regulasi yang relatif longgar, menjadi tujuan baru yang menjanjikan.

    Ketua Umum Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia Levita Ginting Supit mengatakan banjirnya F&B asal China membuat persaingan F&B lokal semakin ketat. Hal ini berisiko tinggi terhadap tutupnya pemain F&B lokal.

    “Kalau UMKM yang sudah survive, yang sudah terkurasi, menurut saya dia nggak akan kalah karena mereka masih memegang marketnya Indonesia. Cuma UMKM yang belum siap menghadapi masuknya bisnis dari luar ke Indonesia, itu pasti kena dampak,” kata Levita kepada detikcom, Senin (21/7/2025).

    Tonton juga video “Menteri UMKM Sebut Industri F&B Tumbuh Tertinggi di Q1 2025” di sini:

    (rea/kil)

  • DKI Jakarta jadi provinsi dengan belanja produk UMK terbesar 2024

    DKI Jakarta jadi provinsi dengan belanja produk UMK terbesar 2024

    Jakarta (ANTARA) – DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi dengan belanja produk usaha mikro, kecil (UMK) terbesar pada tahun anggaran 2024, dengan total nilai belanja mencapai Rp13,71 triliun (Rp13.714.199.150.409) dan meraih penghargaan pada ajang Inabuyer Award 2025.

    Adapun penghargaan sebagai pemerintah provinsi dengan belanja produk UMK terbesar pada Tahun Anggaran 2024 diserahkan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman kepada Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Rabu menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI kepada kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang mengutamakan produk UMK dalam belanja daerah.

    Penghargaan tersebut sekaligus mendorong penggunaan produk lokal melalui sistem pengadaan.

    “Penghargaan ini menunjukkan komitmen besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan UMKM. Kami memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menjadi penyedia jasa pemerintah,” ujar Elisabeth.

    Dia berharap nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mempertahankan capaian sebagai pemerintah daerah dengan belanja UMK terbesar, tetapi juga terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari produk-produk yang dibelanjakan. Hal ini agar manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Karena itu, imbuh Elisabeth, Pemprov DKI akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui berbagai program pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan demi memperkuat perekonomian daerah.

    “Harapannya, penggunaan produk-produk UMKM ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Bakal Batasi Produk F&B China yang Menjamur di Shopee

    Menteri UMKM Bakal Batasi Produk F&B China yang Menjamur di Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk membatasi ekspansi produk makanan dan minuman atau food and beverage (F&B) internasional.

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengakui ekspansi produk F&B internasional salah satunya yang berasal dari China memang tumbuh secara signifikan dalam beberapa waktu belakangan. 

    Dia menyebut, produk-produk itu masuk melalui situs perdagangan elektronik atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya.

    “Dalam banyak hal kita juga sudah berupaya untuk membatasi. dalam banyak hal melalui regulasi dan kebijakan,” jelas Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Sebagai langkah lanjutan, Maman juga menyebut pihaknya bakal menyiapkan pemberian insentif khusus pada produk UMKM lokal. Dengan demikian, upaya itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing.

    Saat dikonfirmasi seperti apa bentuk insentif tersebut, Maman mengaku masih bakal melakukan pendalaman. Hanya saja, dia memperkirakan bentuknya dapat berupa pemotongan biaya penjualan dan pembelian di e-commerce.

    “Sedang dibicarakan bentuk insentifnya seperti apa, ini lagi dikaji. Yang pasti salah satunya ya, salah satunya adalah misalnya dari angka, persentase, fee, dan lain sebagainya, ini lagi kita kaji,” tambahnya.

    Selain produk F&B, Maman mengungkap komoditas lain seperti tekstil menjadi produk yang paling rentan tergerus daya saingnya akibat gempuran produk impor. Untuk itu, dia memastikan bakal terus mengawasi aktivitas impor produk nasional.

    “Kami akan pastikan kita akan coba jaga arus masuk dari semua barang-barang impor ini. Demi untuk mengamankan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah kita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Maman memang sempat mengatakan pihaknya bakal meningkatkan pengawasan guna mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. 

    Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China. Maman juga menyeut pihaknya telah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce. 

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Kementerian UMKM juga bakal membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

  • Menteri Maman soal Nasib Hapus Piutang UMKM: Tunggu Aturan Danantara-BUMN

    Menteri Maman soal Nasib Hapus Piutang UMKM: Tunggu Aturan Danantara-BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan program pemutihan alias hapus tagih piutang macet kredit UMKM masih menunggu harmonisasi dari Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Pasalnya, hingga saat ini pemerintah baru menghapus sekitar 67.000 kredit macet UMKM dari target 1 juta UMKM. Ini artinya, masih ada sekitar 900.000 kredit macet UMKM yang belum diputihkan.

    Diketahui, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyiapkan dana senilai Rp15,5 triliun untuk penghapusan utang UMKM.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan program penghapusan kredit macet UMKM akan tetap berjalan.

    “Saya mau sampaikan, nah ini tetap upaya kita untuk hapus tagih itu akan berjalan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Maman menjelaskan lambatnya proses penghapus tagihan kredit UMKM ini lantaran pemerintah harus merestrukturisasi terlebih dahulu utang dengan rata-rata Rp10 juta—Rp20 juta.

    Sayangnya, kata dia, proses restrukturisasi ini membutuhkan biaya lebih mahal dari utang para UMKM. Alhasil, pemerintah baru bisa menghapus 67.000 kredit UMKM setelah 10 tahun lamanya macet di perbankan.

    “Ini kan rata-rata utangnya ada yang cuma Rp10 juta, Rp20 juta. Nah, kalau direstrukturisasi, biaya untuk merestrukturisasinya itu lebih besar dan lebih mahal daripada utangnya,” jelasnya.

    Selanjutnya, untuk menindaklanjuti program pemutihan terhadap 900.000 kredit macet UMKM akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 2025).

    Dia menjelaskan, dalam beleid anyar itu Menteri BUMN akan mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN (PermenBUMN) yang disetujui oleh BPI Danantara. Ini artinya, tidak lagi dibutuhkan mekanisme restrukturisasi UMKM.

    “Di dalam Undang-Undang BUMN [yang baru] itu ada pasal yang mengatakan bahwa untuk menghapus tagih atau menghapus bukukan, itu tidak perlu melalui mekanisme restrukturisasi bagi UMKM, itu cukup menerbitkan Permen Menteri BUMN yang disetujui oleh Danantara. Nah, ini yang lagi kami tempuh ke sana,” jelasnya.

    Maman juga mengaku pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran pengurus Danantara untuk melanjutkan program pemutihan kredit UMKM.

    Dengan begitu, Kementerian UMKM masih menunggu harmonisasi aturan lanjutan dari Kementerian BUMN, Danantara, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Nah, karena memang ini tentunya perlu menerbitkan Permen BUMN, ya nanti itu tentunya kami akan harmonisasikan juga dengan BUMN, dengan Danantara, dan juga dengan OJK,” tandasnya.

  • Soal Peresmian KopDes Merah Putih, Menteri UMKM: Happy Banget!

    Soal Peresmian KopDes Merah Putih, Menteri UMKM: Happy Banget!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak menjadi ancaman bagi UMKM.

    Adapun, sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih bakal diresmikan pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pihaknya tidak takut berebut pasar dengan KopDes/Kel Merah Putih. Menurut Maman, KopDes/Kel Merah Putih justru bisa semakin memberdayakan UMKM di Indonesia.

    “Nggak [jadi ancaman] dong, justru bagus banget. Bagus banget buat UMKM. Nggak ada, nggak sama sekali [takut berebut pasar]. Justru itu bagus banget buat UMKM,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Maman bahkan menegaskan seluruh pengusaha yang bergerak di sektor UMKM merasa senang dengan kehadiran 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

    “Yang paling happy UMKM. Ini [KopDes/Kel Merah Putih] justru salah satu tambahan amunisi dan affirmative action untuk pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia,” tuturnya.

    Terlebih, kata Maman, KopDes/Kel Merah Putih bakal bergerak di berbagai lini usaha yang nantinya dijalankan oleh para UMKM yang menjadi anggota koperasi.

    “Yang akan menjadi anggota koperasi pastinya dari teman-teman UMKM, masyarakatnya. Jadi justru kita happy banget,” ujarnya.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum.

    AHU mengungkap, Jawa Barat menjadi provinsi dengan legalitas hukum terbanyak. Sementara itu, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan legalitas terendah lantaran faktor administrasi.

    Secara terperinci, 80.068 KopDes/Kel Merah Putih yang sudah disahkan itu terdiri dari pendirian sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru.

    Data AHU juga mengungkap koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.