Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Menteri UMKM: Pencairan dana digital idealnya bisa dalam hitungan jam

    Menteri UMKM: Pencairan dana digital idealnya bisa dalam hitungan jam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya percepatan pencairan dana dalam transaksi digital bagi pelaku UMKM dan seharusnya proses tersebut dapat berlangsung hanya dalam beberapa jam.

    Menurut dia, pencairan dana yang bisa dilakukan dalam hitungan jam akan sangat membantu kelancaran perputaran modal UMKM, terutama usaha mikro yang bergantung pada arus kas harian.

    “Saya berharap ke depan proses pencairan bisa lebih singkat lagi, bahkan hanya dalam 2–3 jam,” ujar Maman dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak pelaku UMKM enggan menggunakan sistem pembayaran non-tunai karena pencairan dana memakan waktu 1–2 hari. Padahal, jeda waktu tersebut bisa menjadi hambatan serius bagi usaha yang membutuhkan modal cepat untuk operasional harian.

    Maman mengapresiasi kehadiran layanan seperti Batpay yang menawarkan fitur pencairan dana pada hari yang sama atau same day payment sebagai solusi. Ia menilai inovasi ini sebagai langkah konkret menuju inklusi keuangan yang lebih merata dan efisien.

    Lebih lanjut, Maman menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang responsif terhadap kebutuhan UMKM mulai dari lokapasar, media sosial, hingga aplikasi layanan keuangan, semua harus terintegrasi dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

    Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk membantu UMKM dalam strategi branding, analisis tren konsumen, dan pengembangan pasar.

    “Kementerian UMKM akan terus mendorong agar semakin banyak pelaku usaha masuk ke ekosistem digital,” kata dia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak masyarakat untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih komprehensif. Menurutnya, hal ini bukan sekadar soal gizi anak, tetapi juga penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

    Ia tidak menampik bahwa berbagai persoalan yang muncul saat ini memang masih perlu dievaluasi dan disempurnakan.

    “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” katanya.

    Sebagai contoh, Maman menyoroti istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kekeliruan yang harus diluruskan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, dimana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” jelasnya.

    Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima banyak pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, ia menilai perlu ada langkah konkret untuk dijadikan pertimbangan dalam evaluasi dan regulasi BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapapun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa ekosistem usaha yang lahir dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi.

    “Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3-5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” pungkasnya.

    Lihat juga Video Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu

    (akd/akd)

  • Gerakkan Ekonomi Rakyat, Menteri UMKM Minta Publik Pahami Program MBG Secara Menyeluruh – Page 3

    Gerakkan Ekonomi Rakyat, Menteri UMKM Minta Publik Pahami Program MBG Secara Menyeluruh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat di level bawah.

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (1/10).

    Menurut Maman, sejumlah tantangan dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program ini harus dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan.

    “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” tegasnya.

    Luruskan Isu SPPG Fiktif

    Maman juga menanggapi isu mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di publik. Menurutnya, anggapan tersebut keliru dan perlu diluruskan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, di mana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” jelas Maman.

    Ia mengaku pernah menerima laporan dari sejumlah pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, namun terkendala kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, menurutnya perlu ada evaluasi mendalam terkait regulasi dan kebijakan BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” katanya.

    Multiplier Effect bagi UMKM

    Lebih jauh, Maman menekankan bahwa MBG tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga melahirkan ekosistem usaha yang berdampak langsung ke masyarakat.

    “Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3–5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” ujarnya.

    Dengan demikian, kata Maman, MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Ia berharap publik melihat program ini secara lebih luas, tidak sebatas pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

  • Menteri UMKM Apresiasi Lapas Garut Ekspor Kanopi Peneduh ke Eropa

    Menteri UMKM Apresiasi Lapas Garut Ekspor Kanopi Peneduh ke Eropa

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi keberhasilan Lapas Kelas IIA Garut mengekspor produk olahan sabut kelapa berupa coir shade atau kanopi peneduh ke Spanyol.

    “Ini contoh yang layak ditiru dan perlu terus didorong agar pasarnya semakin luas,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

    Hal ini ia sampaikan saat memimpin pelepasan ekspor coir shade di Lapas IIA Garut, Jawa Barat, Kamis (25/9).

    Lapas IIA Garut berhasil mengirim satu kontainer berisi ribuan lembar coir shade. Produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini diproduksi rutin dua kali sebulan dengan nilai keuntungan mencapai Rp800 juta.

    Selain coir shade, para WBP juga membuat produk lain seperti pergola, diagonal, triangle, roll binder, hingga pot tanaman, yang telah dipasarkan ke Prancis, Korea, dan Spanyol.

    Menurut Maman, pencapaian tersebut menjadikan Lapas IIA Garut sebagai sentra ekosistem sabut kelapa sekaligus ikon hilirisasi kelapa dalam pemasyarakatan.

    “Warga binaan mendapat suplai dari petani sekitar Garut. Lalu, produknya diproses di lapas. Mereka memilih bahan, menjahit, dan mengemas,” ujar Maman.

    Maman menambahkan, pengolahan limbah sabut kelapa tidak hanya memberi manfaat bagi pihak lapas, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi warga binaan yang terlibat. Selain memperoleh upah dari produksi, mereka juga berkesempatan mendapatkan tambahan remisi berkat perilaku baik.

    Ia menegaskan pemerintah akan memperluas akses pasar produk Lapas IIA Garut melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, sehingga akses pasar ekspor bagi olahan sabut kelapa ini semakin besar.

    “Ini salah satu lapas yang betul-betul pro UMKM. Saya berharap ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Saudara-saudara di dalam lapas ini perlu dilihat sebagai bukti warga binaan yang punya harapan masa depan positif,” tuturnya.

    Maman berharap hal ini bisa mengubah stigma terhadap warga binaan, dari cap pelaku kejahatan menjadi individu yang memiliki peluang memberi manfaat bagi masyarakat. Ia pun mengutip slogan Lapas IIA Garut.

    “Mereka bukan penjahat, melainkan orang yang pernah tersesat. Belum terlambat untuk bertobat,” pungkas Maman.

    (akn/ega)

  • Istana terima audiensi kelompok petani, bahas Dewan Reforma Agraria

    Istana terima audiensi kelompok petani, bahas Dewan Reforma Agraria

    “Kami akan catat,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menerima audiensi tiga kelompok petani yang menyampaikan enam permohonan, termasuk dibentuknya Dewan Reforma Agraria.

    Pertemuan kelompok petani dari Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNARA), itu bertepatan dengan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September.

    “Kami akan catat,” kata Juri sebelum menerima masukan dari para kelompok tani dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Wamensesneg Juri Ardianto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    Henry menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan enam tuntutan utama kepada Presiden Prabowo melalui Wamensesneg.

    “Mereka yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menerima kita, untuk menerima isi permohonan kita. Kita sudah menyampaikan enam permohonan,” kata Henry usai pertemuan.

    Henry menjabarkan tuntutan pertama yang disampaikan para petani, yakni meminta Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

    “Kami meminta agar menghentikan berbentuk kekerasan, intimidasi maupun yang lainnya terhadap petani Indonesia,” katanya.

    Kedua, perwakilan petani menyerukan kepada Presiden Prabowo agar tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan supaya segera dibagikan kepada petani.

    Kelompok petani meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk tidak mengambil tanah yang telah dikuasai petani dalam penertiban kawasan hutan.

    Ketiga, Henry mengharapkan agar Presiden Prabowo segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria agar sesuai kebutuhan saat ini, sehingga percepatan reforma agraria dapat terlaksana.

    Permohonan keempat, yakni petani meminta Presiden Prabowo merevisi Undang-Undang Pangan agar menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia, dan mengurangi ketergantungan impor pangan.

    “Demikian juga kita berharap agar revisi Undang-Undang Kehutanan itu, adalah untuk melaksanakan reforma agraria, memastikan tanah kepada petani dan masyarakat adat kita,” kata Henry.

    Kelima, Henry mendesak agar Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dicabut. Pasalnya, UU tersebut justru memperburuk kondisi petani karena membuat lapangan kerja semakin sempit dan mendorong praktik perampasan tanah oleh perusahaan besar.

    Terakhir, Henry menegaskan perlunya pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional agar reforma agraria berjalan sejalan dengan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.

    “Untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis, untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung, ini harus dilaksanakan Reforma Agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional, dan Dewan Kejahteraan Nasional untuk Petani. Tanpa ada dewan ini, kejahteraan petani dan reforma agraria itu tidak bisa dilaksanakan,” katanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indra Sjafri Ungkap Empat Aspek yang Harus Dimiliki Pesepakbola demi Karier Panjang

    Indra Sjafri Ungkap Empat Aspek yang Harus Dimiliki Pesepakbola demi Karier Panjang

    JAKARTA – Mantan pelatih timnas sepak bola U-20 Indonesia Indra Sjafri mengatakan ada empat aspek utama yang harus dimiliki pesepakbola muda di Indonesia bila ingin berkarier profesional lama. 

    Menurut Indra, empat aspek tersebut adalah meningkatkan kemampuan (skill), mengasah kecerdasan pikiran terkait strategi atau taktik, memperkuat ketahanan fisik dan membangun mental atau moral baik.

    “Semua itu harus dilakukan bila ingin membangun karier, setelah itu baru memperhatikan aspek lain terkait kehidupan sebagai pemain profesional,” ucap Indra dalam konferensi pers bertajuk “Move Now Camp Indonesia Edition” yang diinisiasi oleh Allianz di Jakarta, Sabtu, 20 September.

    Dia menyebut, saat ini sepak bola telah menjadi pilihan karier menjanjikan dan jauh berkembang dibandingkan 20 tahun lalu.

    Sebab, industri sepak bola dan ekosistemnya sudah semakin besar, sehingga peluang terbuka lebar bagi anak-anak di Indonesia untuk berkarier.

    “Setiap saya coaching clinic, mungkin 100-200 anak, kalau saya tanya dua hal, siapa ingin jadi pemain tim nasional? Semua angkat tangan pemain tim nasional. Tapi begitu saya tanya, siapa yang ingin jadi dokter? Tidak satupun ingin jadi dokter. Artinya, profesi pemain sepak bola sudah menjadi profesi yang disenangi oleh anak-anak,” katanya.

    Selain hal teknis, kata Indra, peserta yang mengikuti kegiatan juga diedukasi tentang aspek lain, seperti pentingnya mempersiapkan asuransi kesehatan dan lainnya ketika menjadi pemain profesional pada masa mendatang.

    “Kalau menurut saya, asuransi itu sama pentingnya dengan nutrisi bagi seorang atlet. Kalau nutrisi yes, kepelatihan baik yes, tetapi bagaimana dia nyaman, aman dan fokus. Kalau dia terjadi apa-apa sudah ada yang proteksi,” ujar Indra.

    Sementara itu, Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia Alexander Grenz menuturkan MoveNow Camp tersebut memberikan kesempatan eksklusif bagi 30 anak, terdiri atas 24 laki-laki dan enam perempuan muda terpilih untuk mendapatkan pengalaman pelatihan sepak bola intensif dan inspiratif.

    Mereka diberi kesempatan untuk mengasah keterampilan, membangun karakter serta mendapatkan wawasan berharga tentang dunia sepak bola profesional.

    Para peserta dilatih langsung oleh pelatih tim nasional, seperti Indra Sjafri bersama praktisi profesional dan legenda sepak bola Indonesia Maman Abdurrahman.

    Alexander menerangkan agenda itu dilaksanakan dua hari hingga Minggu, 21 September dan merupakan bagian dari program global MoveNow. Mengingat, Allianz berkomitmen membangun generasi muda lebih sehat, aktif dan siap menghadapi masa depan melalui olahraga.

    “Kami ingin mengampanyekan dan berkontribusi untuk mendorong anak muda Indonesia hidup lebih aktif dan sehat serta membangun karakter generasi muda yang siap menghadapi tantangan dunia melalui olahraga,” tutur dia.

    Melalui Move Now Camp Indonesia Edition, Allianz ingin membuktikan olahraga tidak hanya tentang fisik dan keterampilan, tetapi juga terkait membangun karakter, kesiapan mental serta pengetahuan finansial untuk menghadapi masa depan.

     

  • KUR Perumahan Peluang Besar bagi UMKM

    KUR Perumahan Peluang Besar bagi UMKM

    JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Perumahan, yang baru dialokasikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan peluang besar bagi UMKM.

    Maman mengatakan program ini tidak hanya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha di sektor perumahan, seperti produsen batako, pasir, material bangunan hingga jasa konsultan.

    “Saya mendorong masyarakat manfaatkan ini sebaik-baiknya. Bunga KUR yang biasanya sekitar 15 persen, kini hanya 5–6 persen. Ini mirip dengan skema UMKM, hanya plafonnya diperbesar,” kata dia dilansir ANTARA, Jumat, 19 September.

    Program KUR sektor Perumahan adalah inisiatif pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp130 triliun pada tahun ini untuk membantu masyarakat memiliki hunian.

    Program ini bertujuan mengatasi masalah kekurangan pasokan perumahan dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    KUR ini dibagi Rp117 triliun untuk sisi suplai dan Rp13 triliun untuk sisi permintaan. Sisi suplai meliputi pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, serta pelaku UMKM bahan bangunan.

    Dari sisi permintaan, kredit ini dapat dimanfaatkan UMKM perseorangan untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

    Mekanismenya, pemerintah memberikan subsidi bunga agar suku bunga pinjaman bagi masyarakat menjadi lebih terjangkau, yaitu sekitar 5-6 persen.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan program KUR untuk sektor perumahan bisa menyerap hingga 9 juta tenaga kerja.

    Angka ini tidak hanya mencakup tenaga kerja langsung di sektor konstruksi, tetapi juga efek domino pada industri terkait, mulai dari semen, baja, kayu, hingga jasa transportasi.

    “Ini adalah angin segar bagi perekonomian Indonesia yang saat ini memerlukan suntikan bantuan, khususnya untuk penciptaan lapangan pekerjaan,” ucap Anindya di Jakarta, Selasa 16 September.

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maman Abdurrahman Dorong Transformasi UMKM Hijau – Page 3

    Maman Abdurrahman Dorong Transformasi UMKM Hijau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti urgensi transformasi UMKM menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Isu ini menjadi pembahasan utama dalam peluncuran Buku Putih UMKM Hijau oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (16/8/2025).

    Menurut Maman, meski UMKM adalah pilar utama ekonomi nasional, dampaknya terhadap lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM 2019, UMKM berkontribusi lebih dari 60% PDB, menyerap sekitar 97% tenaga kerja, dan mencakup lebih dari 99% pelaku usaha. Namun, di sisi lain, studi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 66% emisi yang ada.

    Maman menjelaskan adanya realita yang berbanding terbalik ini. “Di satu sisi para pengusaha UMKM mampu menghidupi jutaan keluarga, namun di sisi lain kontribusi lingkungannya masih sangat signifikan,” ujarnya. Fakta ini, lanjutnya, menunjukkan tantangan besar bagi para pengusaha UMKM untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kelestarian lingkungan.

    Ia mencontohkan, dari 57 juta UMKM yang ada, jika diasumsikan setiap unit melibatkan minimal dua orang, maka sektor ini menghidupi sekitar 114 juta masyarakat. Besarnya jumlah ini menjadikan UMKM sebagai kontributor signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, kontribusi positif ini kontras dengan dampak negatifnya pada lingkungan.

    Untuk mendorong transisi ini, Maman menekankan pentingnya peningkatan literasi lingkungan di masyarakat, serta akses pembiayaan yang lebih luas, terutama mengingat sebagian besar UMKM di Indonesia masih berada di skala mikro.

  • Saat Tuntutan Massa Buruh Direspons Istana… Megapolitan 11 September 2025

    Saat Tuntutan Massa Buruh Direspons Istana… Megapolitan 11 September 2025

    Saat Tuntutan Massa Buruh Direspons Istana…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa buruh yang tergabung dalam Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja–Serikat Buruh menggelar demo di Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
     di lokasi pukul 13.00 WIB, massa buruh terlebih dahulu melakukan
    long march
    dari depan Menara Thamrin menuju Silang Selatan Monas.
    Mereka membawa satu spanduk besar bertuliskan “10 Tuntutan Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja–Serikat Buruh” dan dikawal dua mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.
    Massa yang hadir diperkirakan mencapai 500 orang. Mereka tampak mengenakan atribut serikat pekerja, membawa bendera organisasi buruh, serta mengibarkan bendera Merah Putih.
    Dalam aksi tersebut, massa mengusung sepuluh tuntutan utama yang mereka sebut sebagai agenda perjuangan buruh dan rakyat.
    Di spanduk besar berwarna putih tertulis 10 tuntutan yang diusung massa aksi, yakni sebagai berikut:
    Di bagian bawah spanduk, massa juga menyelipkan seruan besar: “Bangkit, Bergerak, Hancurkan Tirani.”
    Sekitar pukul 15.00 WIB, sebanyak 20 perwakilan buruh diterima untuk melakukan audiensi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan berlangsung tertutup hingga pukul 18.00 WIB.
    Kapolsek Gambir Kompol Rezeki Respati menyebutkan audiensi berjalan cukup panjang.
    “Iya tiga jam, lama audiensinya tadi tuh yang 20 orang,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    di lokasi aksi.
    Koordinator Lapangan Forum Urun Rembug, Ajat Sudrajat, kemudian menyampaikan hasil pembahasan kepada massa melalui mobil komando.
    Ajat berujar, sejumlah usulan yang diajukan diapresiasi oleh pihak Istana. Bahkan, Sekretariat Negara disebut akan memfasilitasi undangan lanjutan untuk pembahasan bersama kementerian terkait.
    “Istana membuka ruang untuk pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Hukum dan HAM, serta Komisi III DPR RI,” jelas Ajat.
    Selain isu ketenagakerjaan umum, Ajat menambahkan bahwa pekerja ojek
    online
    (ojol) yang turut hadir juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
    Mereka sempat berdiskusi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman serta Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro.
    Ajat menyebut pembahasan yang berlangsung di Istana cukup konstruktif, khususnya terkait perlindungan buruh dan pekerja rentan.
    Ia menekankan bahwa pembahasan teknis akan berlanjut dalam forum resmi lintas kementerian.
    “Kami berharap Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan bisa duduk bersama membicarakan perlindungan bagi pekerja ojol, termasuk hak dan kepastian hukum mereka,” ujar Ajat.
    Selain perwakilan buruh, mahasiswa yang ikut aksi juga sempat menyampaikan sejumlah temuan yang akan ditindaklanjuti.
    Meski mengapresiasi respons Istana, Ajat menegaskan bahwa perjuangan tidak akan berhenti.
    “Ini bukan
    lip

    service
    . Aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar,” katanya, disambut sorak-sorai massa aksi.
    Sekitar pukul 18.10 WIB, massa aksi mulai membubarkan diri secara tertib. Petugas PPSU DKI Jakarta tampak membersihkan lokasi dari sampah makanan dan minuman sisa aksi.
    Sementara itu, polisi kembali membuka arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan menuju Gambir yang sebelumnya ditutup selama demonstrasi berlangsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.