Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menindak tegas oknum Ditjen Bea dan Cukai yang menyulitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Pernyataannya itu merespons keluhan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan ada oknum Bea dan Cukai yang meloloskan barang ilegal sehingga merugikan UMKM.

    “Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan,” kata Purbaya ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Purbaya menyatakan, pihaknya sedang membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), salah satunya dengan mendata pemain-pemain yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

    “Kalau sudah tahu, nanti kami tangkap dan proses satu per satu,” ujarnya.

    Kemenkeu pun menggiatkan pengecekan jalur hijau kepabeanan dan cukai secara acak sebagai salah satu upaya mengatasi peredaran barang ilegal.

    “Jadi, kalau Pak Maman ada masalah seperti itu, kasih tahu saya. Nanti saya selesaikan,” tutur Purbaya.

    Purbaya sebelumnya juga telah merilis layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    “Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Jakarta, Rabu (15/10).

    Purbaya menjelaskan bahwa nomor aduan tersebut sudah aktif dan dapat diakses masyarakat melalui WhatsApp. Kemudian, tim khusus dari Kementerian Keuangan telah disiapkan untuk menerima laporan masyarakat.

    Namun, Menkeu menerangkan pesan yang masuk tidak akan langsung mendapat respons. Laporan akan dikumpulkan dan disortir terlebih dahulu untuk menentukan mana saja yang dapat ditindaklanjuti.

    “Tentu pasti dia (laporan) akan divalidasi dulu kan, bener enggak nih? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sini, tahu-tahu enggak ada (masalah),” ucapnya.

    Melalui ‘Lapor Pak Purbaya’, Purbaya berharap kepercayaan publik terhadap layanan pajak dan bea cukai bisa semakin meningkat. Layanan itu juga menjadi komitmennya untuk memastikan proses pengaduan berjalan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen

    Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi berhasil menembus angka 60,5 persen dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, Alhamdulillah pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen,” ujar Maman dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun. Hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur.

    Dari jumlah tersebut, alokasi KUR untuk sektor produksi melampaui target 60 persen, dengan total penyaluran mencapai Rp124,7 triliun.

    Maman menambahkan, sebelumnya porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi hanya berkisar di angka 50 persen.

    Fokus pada sektor produksi, lanjutnya, dilakukan karena memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari mendorong pertumbuhan konsumsi hingga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

    “Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen maka kita harus berani mengambil keputusan untuk mendorong seluruh likuiditas ke sektor produksi,” katanya.

    Menurut dia, selama satu tahun terakhir pemerintah benar-benar menekankan agar penyaluran KUR diprioritaskan untuk sektor produksi.

    “Oleh karena itu, selama kurang lebih satu tahun ini, kami tekankan betul agar KUR terus diprioritaskan untuk disalurkan ke sektor produksi,” katanya.

    Ia juga menegaskan penyaluran KUR tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan kualitas.

    “Saya selalu tekankan selain kuantitas, harus ada kualitas dalam pendistribusian KUR. Karena ukuran peningkatan kualitas pendistribusian KUR dapat terlihat dari efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor konsumsi dan lainnya,” kata Maman.

    Selain mendorong pembiayaan sektor produksi, Kementerian UMKM juga berfokus pada pembangunan sistem digitalisasi dan integrasi data UMKM selama satu tahun terakhir.

    Upaya ini bertujuan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan.

    Ia menambahkan Kementerian UMKM saat ini juga sedang membangun sistem digitalisasi berbentuk super apps yang rencananya akan dirilis pada akhir 2025.

    Tujuannya untuk mendapatkan basis data yang akurat mengenai posisi, permasalahan, hingga perkembangan UMKM sehingga intervensi kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM binaan Pertamina raup transaksi puluhan miliar rupiah di TEI 2025

    UMKM binaan Pertamina raup transaksi puluhan miliar rupiah di TEI 2025

    Jakarta (ANTARA) – Satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) meraup transaksi puluhan miliar rupiah pada hari pertama ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan melalui pameran ini, pihaknya menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan pelaku UMKM Indonesia agar mampu menembus pasar global.

    “Pada hari pertama penyelenggaraan, salah satu UMKM binaan Pertamina, PT Java Criollo Cokelat Indonesia mencatatkan transaksi ekspor senilai 5,2 juta dolar AS atau setara Rp87 miliar, yang menandai langkah awal yang menggembirakan dalam pameran dagang terbesar di Indonesia ini,” ujarnya.

    Transaksi tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Java Criollo Cokelat Indonesia, yang diwakili Founder Inge Oktavia Arina, dan Being Co Ltd Jepang, yang diwakili Sakae Noda.

    Penandatanganan turut disaksikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Fadjar menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bukti nyata bagaimana UMKM binaan Pertamina mampu bersaing di pasar internasional.

    “Kami berharap 44 UMKM binaan Pertamina lainnya yang ikut di TEI 2025 juga dapat menjajaki kerja sama serupa dengan para buyer internasional,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Sakae Noda menyampaikan kekagumannya terhadap kualitas cokelat Indonesia.

    Ia menilai produk yang dihasilkan oleh Java Criollo memiliki keunggulan alami dan harga yang kompetitif.

    “Saya tertarik karena produk ini alami, tanpa pupuk kimia, dan memiliki kualitas yang sangat baik dengan harga terjangkau. Saya berharap masyarakat Jepang bisa menikmati produk cokelat Indonesia ini karena kualitasnya luar biasa,” ungkap Noda.

    Sementara itu, Inge Oktavia Arina mengungkapkan kebanggaannya dapat membawa produk lokal ke pasar global.

    “Awalnya buyer mencari cokelat asal Indonesia dan menemukan nama kami. Setelah melihat kualitas produk, kami dipercaya untuk bekerja sama. Kami senang karena nilai dan cita rasa yang kami bawa dapat diterima di pasar internasional. Ini adalah langkah penting bagi kami dan bagi UMKM Indonesia,” ujarnya.

    Fadjar menambahkan melalui program pembinaan UMKM, Pertamina terus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing.

    “Pertamina juga berharap capaian positif ini menjadi inspirasi bagi seluruh UMKM binaannya untuk terus berinovasi, berdaya saing, dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional,” sebutnya.

    Ajang pameran internasional TEI 2025 digelar di Tangerang, Banten, pada 15-19 Oktober 2025.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UKM Bisa Kelola Tambang, Menteri Maman Siapkan Aturan Turunan

    UKM Bisa Kelola Tambang, Menteri Maman Siapkan Aturan Turunan

    Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) tengah menyiapkan aturan turunan melalui peraturan menteri (Permen) terkait pengelolaan tambang mineral dan batu bara bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

    Seperti diketahui, pemerintah membuka peluang bagi para UKM untuk mengelola wilayah tambang mineral dan batu bara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP 39/2025) sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Dalam beleid itu, disebutkan bahwa UKM mendapatkan kesempatan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam maupun WIUP batu bara paling luas masing-masing sebesar 2.500 hektare.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuat aturan turunan dari PP 39/2025.

    “Pasti ada [aturan turunan dari Kementerian UMKM terkait UKM bisa mengelola tambang]. Kan kita harus buat tindak lanjut aturan teknisnya di kementerian masing-masing,” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

    Meski PP 39/2025 telah resmi berlaku, mekanisme teknis di masing-masing kementerian masih dalam tahap penyusunan. Maman menargetkan aturan teknis dari Kementerian UMKM sebagai turunan dari PP tersebut rampung dalam waktu 2–3 bulan ke depan.

    “2–3 bulan lah, kali ya. Yang penting prinsip kehati-hatian juga tidak kita tinggalkan,” terangnya.

    Adapun, hingga saat ini, belum ada pengajuan dari UKM yang ingin mengelola tambang. Dia memperkirakan, proses para UKM dapat mengelola tambang baru akan berjalan 2–3 bulan ke depan, setelah seluruh kementerian terkait merampungkan aturan teknis.

    “Belum, belum, belum [belum ada UKM yang mengajukan mengelola tambang]. Itu kan masih PP-nya kan baru keluar,” imbuhnya.

    Seiring meluncurnya PP 39/2025, Maman menuturkan bahwa Kementerian UMKM mendapat mandat untuk melakukan verifikasi awal terhadap badan usaha menengah yang mengajukan pengelolaan blok tambang ke Kementerian ESDM. Nantinya, proses penunjukan langsung hanya bisa dilakukan jika perusahaan tersebut lolos verifikasi.

    Dalam proses verifikasi tersebut, perusahaan menengah yang ditunjuk wajib menjalankan corporate business responsibility.

    “Ini adalah kewajiban kepada si perusahaan menengah yang mendapatkan pengelolaan tambang melalui mekanisme penunjukan langsung untuk melakukan kerja sama bisnis dengan usaha mikro dan kecil yang ada di daerah itu,” pungkasnya.

  • Dari Sukabumi ke Brunei, Camilan Singkong Difabel Ini Tembus Pasar Ekspor

    Dari Sukabumi ke Brunei, Camilan Singkong Difabel Ini Tembus Pasar Ekspor

    Jakarta –

    Camilan singkong buatan tangan difabel asal Sukabumi resmi menembus pasar luar negeri. Produk keripik singkong “Yammy Babeh” milik PT Gemilang Agro Inovasi hari ini melakukan ekspor perdana ke Brunei Darussalam senilai USD 18.000 atau sekitar Rp 288 juta untuk satu kontainer 20 ft.

    UMKM ini didirikan oleh Ade Soelistyowati, penyandang disabilitas tuna rungu, yang kini bekerja sama dengan perusahaan asal Brunei, SP Setia SDN BHD, untuk pengiriman berkelanjutan. Ekspor perdana ini dilepas secara simbolis di Gedung Juang 45 Sukabumi, Jawa Barat, dan dihadiri oleh Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Bupati Sukabumi Ayep Zaki.

    PT Gemilang Agro Inovasi dikenal lewat produk Cassava Crackers “Yammy Babeh”, camilan berbahan dasar singkong lokal yang diolah higienis dan dikemas modern agar sesuai standar pasar global. Selain itu, Ade juga mengembangkan produk turunan mangrove-seperti kapsul, teh, dan bubuk-yang kini mulai dipasarkan ke Korea Selatan.

    Usaha ini dijalankan Ade bersama sang suami yang tengah berjuang melawan sakit stroke. Dalam keterbatasan tersebut, keduanya tetap mempertahankan usaha sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Saat ini, PT Gemilang Agro Inovasi mempekerjakan 10 karyawan tetap dan 25 siswa magang dari SMA Hassina Sukabumi.

    “Kami ingin membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan dukungan berbagai pihak, kami siap membawa produk lokal naik kelas dan menembus pasar internasional,” ujar Ade Soelistyowati, owner PT Gemilang Agro Inovasi.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman turut mengapresiasi capaian ini. Ia menilai keberhasilan Ade membuktikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro.

    “Keberhasilan ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Atas arahan Presiden Prabowo, pemerintah akan memprioritaskan pelaku usaha disabilitas untuk mendapat pembinaan, pelatihan, dan penguatan agar lebih berdaya saing di tingkat global,” ujarnya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menilai ekspor “Yammy Babeh” sejalan dengan upaya mendorong wirausaha lokal agar bisa menembus pasar dunia.

    “Pertamina percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada ekonomi bangsa, tanpa terkecuali. Keberhasilan UMKM binaan seperti PT Gemilang Agro Inovasi menunjukkan bahwa semangat inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan,” katanya.

    Ia menambahkan, hingga Oktober 2025, sudah ada delapan UMKM yang berhasil menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.

    “Pertamina akan terus memperluas dukungan kepada UMKM di seluruh Indonesia agar mampu menembus pasar global. Sejak awal tahun 2025 sampai hari ini, Pertamina telah mengantarkan delapan UMKM binaan yang melakukan ekspor berkelanjutan ke berbagai negara, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” lanjutnya.

    (fdl/fdl)

  • Menteri Maman Ajak Pengusaha Madu Lokal Masuk Rantai Pasok MBG – Page 3

    Menteri Maman Ajak Pengusaha Madu Lokal Masuk Rantai Pasok MBG – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong penguatan peran Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya menjadikan madu sebagai alternatif bahan pangan bergizi dalam menu Program MBG.

    “Madu adalah anugerah alam yang kaya manfaat. Kandungan bioaktifnya mampu meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat konsentrasi belajar, dan mempercepat pemulihan kesehatan. Karena itu, madu layak menjadi bagian penting dalam membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Ia menambahkan, program MBG tidak hanya bertujuan memastikan asupan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi rakyat melalui keterlibatan UMKM penghasil madu dalam rantai pasok nasional.

    “Kita bersama mendorong madu menjadi bagian dari Program MBG sebagai wujud nyata keterlibatan UMKM dalam program prioritas Presiden,” imbuh Maman.

    Sejalan dengan hal itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menuturkan, madu memiliki potensi besar untuk menjadi komponen penting dalam menu MBG berkat kandungan nutrisinya yang kaya energi, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif.

    “Pengintegrasian madu dalam Program MBG tidak hanya memperkaya kualitas gizi, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan produk lokal yang berkelanjutan,” jelas Temmy.

     

  • UMKM, BUMD, dan Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Rakyat, Ini 6 Wilayah Potensial

    UMKM, BUMD, dan Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Rakyat, Ini 6 Wilayah Potensial

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sejumlah wilayah yang memiliki sumur minyak rakyat potensial di Indonesia. Sumur rakyat yang sebelumnya dianggap ilegal tersebut akan dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya pun sudah memanggil sejumlah bupati, gubernur, maupun wali kota dari berbagai daerah tersebut untuk menindaklanjuti proses legalisasi sumur rakyat tersebut. 

    “Ada beberapa provinsi yang mempunyai sumur. Ada enam, Sumatra Selatan, Jambi, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang mengajukan dan yang paling banyak itu Sumsel,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (9/10/2025). 

    Nantinya, minyak dari sumur-sumur tersebut akan dibeli atau diserap oleh KKKS, termasuk PT Pertamina (Persero), untuk mendorong peningkatan produksi minyak nasional. 

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. 

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM. Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. 

    “Cara kerjanya adalah dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisasi polanya dari bawah. Dari bupati, wali kota ke gubernur, sudah menginventarisasi kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat,” jelasnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, dari total inventarisasi sumur rakyat tersebut nantinya akan dilegalkan dan dikelola lewat koperasi, BUMD, dan UMKM. 

    Adapun, Kementerian UMKM berperan dalam pendampingan dan pembinaan agar pelaku usaha di daerah dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian ESDM juga bertujuan untuk melegalisasi aktivitas migas ilegal, agar pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara daerah dan pusat.

  • Kisah Pasutri di Sukabumi Jual Opak Singkong, Modal Rp 50 Ribu Kini Omzet Tembus Rp 228 Juta

    Kisah Pasutri di Sukabumi Jual Opak Singkong, Modal Rp 50 Ribu Kini Omzet Tembus Rp 228 Juta

    Di lokasi yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menanggapi kisah sukses ini, menyebutnya sebagai bukti keberhasilan program pendampingan pemerintah.

    Maman menjelaskan, pemerintah meluncurkan program Kemudahan Usaha Mikro Bermitra (Kumitra) untuk mengatasi masalah klasik UMKM.

    “Selama ini salah satu yang membuat usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh atau naik kelas karena sering sekali dibiasakan sendirian,” kata Maman di Gedung Juang Kota Sukabumi.

    Menurutnya, UMKM sering hanya fokus memproduksi tanpa memikirkan aspek penjualan.

    “Mau membuat produk sebanyak apapun kalau misalnya tidak ada kepastian yang membeli, yang mengambil, tidak menjadi penjualan,” tegasnya.

    Program Kumitra bertujuan menyambungkan rantai pasok antara usaha mikro dan usaha besar. Di antara manfaatnya usaha mikro mendapat jaminan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas produk.

    Kemudian usaha mikro mendapat jaminan kepastian offtaker (pembeli), yang memudahkan mereka mencari akses pembiayaan karena ada kepastian pasar.

    “Kami sadar pembangunan rantai pasok kemitraan ini memang beberapa waktu lalu masih kurang, itulah yang menyebabkan usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh dan naik,” ujar Maman.

    Saat ini, Kemenkop UKM juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan karena sebagian besar usaha mikro dibina oleh ibu-ibu rumah tangga.

    Selain itu, ada arahan khusus dari Presiden untuk memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas melalui program ini.

  • Menteri Maman Luncurkan Program Kumitra, Bantu Pelaku Usaha Dapat Akses Pembiayaan – Page 3

    Menteri Maman Luncurkan Program Kumitra, Bantu Pelaku Usaha Dapat Akses Pembiayaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri UMKM Maman Abdurrahman meluncurkan program KUMITRA (Kemudahan Usaha Mikro Bermitra) sebagai solusi fundamental untuk mengatasi masalah pemasaran produk usaha mikro.  Program ini fokus menjembatani usaha mikro dengan usaha besar, khususnya yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas.

    Hal itu disampaikan Maman Abdurrahman saat kunjungan kerja dan sosialisasi program Kumitra di Gedung Juang ’45 Kota Sukabumi. 

    Ia mengakui, selama ini salah satu penyebab utama UMKM sulit naik kelas adalah karena mereka dibiarkan berjuang sendirian.

    “Ini salah satu programnya, KUMITRA. Selama ini salah satu yang menyebabkan usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh ataupun naik kelas adalah karena mereka sering sekali dibiarkan sendirian,” ujar Menteri Maman, di Kota Sukabumi, Kamis (9/10/2025). 

    “Mereka memproduksi barang, tetapi kita tidak pernah memikirkan ini barangnya mau di-kemanakan,” ia menambahkan. 

    Dia menuturkan, memproduksi barang sebanyak apa pun tidak akan menjadi penjualan jika tidak ada kepastian pembeli atau off-taker.

     

     

  • Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Empat menteri kabinet Merah Putih, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dalam MoU ini, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah peralihan kewenangan pengelolaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sebesar Rp201 miliar dari yang sebelumnya di Kementerian UMKM, kini dialihkan kepada Kementerian P2MI. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari semangat kolaborasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, peralihan kewenangan ini diambil agar pengelolaan pembiayaan bagi pekerja migran bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Nah yang pertama kami lakukan adalah, dulu salah satu bentuk konkretnya, dulu kuasa pengguna anggaran terkait KUR untuk pekerja migran itu ada di Kementerian UMKM. Namun di era Pak Prabowo, karena kita melihat ada semangat kolaborasi, kita melihat akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien dan lebih akseleratif kalau kuasa pengguna anggaran untuk KUR pekerja migran diserahkan ke Kementerian P2MI. Itulah yang sekarang sudah dilakukan,” ujar Maman saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Menurut Maman, kebijakan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat akses pembiayaan bagi para pekerja migran, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun saat mereka kembali ke Indonesia.

    Foto: Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Jadi sekarang KUR pekerja migran semuanya, lokalisasinya ada di Kementerian P2MI. Itu langkah pertama sebagai bentuk agar terjadi akselerasi percepatan keberpihakan akses pembiayaan kepada pekerja migran kita,” jelasnya.

    Maman menambahkan, MoU ini tidak hanya menyangkut perlindungan selama para pekerja migran berada di luar negeri, tetapi juga bagaimana mendukung mereka setelah kembali ke tanah air agar bisa berwirausaha.

    “Ada konteks perlindungan dalam hal proses mau menjadi pekerja dan sesudah bekerja. UMKM bicara tentang pasca mereka bekerja (dari menjadi PMI). Ada harapan besar, spirit besar dari P2MI untuk mendorong pekerja migran kita tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi ada tagline yang memang dibangun ‘berangkat pekerja migran, pulang menjadi juragan’,” kata Maman.

    Ia menegaskan, semangat “pulang menjadi juragan” menjadi dasar kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian P2MI, termasuk dalam mendukung pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan.

    “Jadi semangat dari P2MI adalah tidak hanya sekedar pekerja migran ini menjadi pekerja saja, tapi pulang mereka dari pekerja migran di luar menjadi pengusaha. Di situlah kerjasama, kami support P2MI untuk bagaimana membantu pelatihan tentang kewirausahaan hingga akses pembiayaan, dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Maman juga menyebut, setelah MoU ini berjalan, berbagai langkah konkret lainnya akan disiapkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

    “Jadi kita serahkan ke P2MI,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]