Tag: Maman Abdurrahman

  • Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

    Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menuai kritik dari publik yang menganjurkan kepada para pelaku UMKM untuk memproduksi barang tiruan atau KW.

    Maman menegaskan, pernyataannya tersebut adalah respons spontan semata. Menurutnya, konteks dari perkataannya itu adalah respons atas maraknya produk impor yang memenuhi pasar lokal, juga sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

    “Terkait statement saya itu hanya statement begini loh, seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespons bahwa maraknya barang-barang impor masuk ini,” beber Maman usai acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Usai pernyataan tersebut ramai diperbincangkan publik, Maman mengklaim, pemerintah telah menindaklanjuti persoalan barang impor dengan langkah nyata. Salah satunya melalui koordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di jalur impor.

    Dia juga mengakui bahwa dirinya menghargai kritik publik atas pernyataannya yang dianggap kontroversial itu. Maman menyebut bahwa respons dari publik adalah bentuk partisipasi demokratis yang perlu ia terima sebagai bagian dari pemerintahan. Maka pendapatnya tentang anjuran bagi pelaku UMKM untuk memproduksi barang KW, tidak akan ditindaklanjuti olehnya.

    “Saya berterima kasih kepada publik, karena publik merespons serta memberikan banyak sekali masukan dan saran, dan mayoritas tidak setuju. Jadi saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi, saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti, ya kami dari Kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti,” tegasnya.

    Menurut Maman, kritik publik terhadapnya justru vital keberadaan supaya kebijakan dan komunikasi oleh jajaran eksekutif dapat lebih cermat, berhati-hati, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ia pun menghargai anggapan publik terkait pernyataannya.

    “Karena sebagian besar banyak yang marah juga sama saya. ‘Kok ngusulin kayak begitu gitu loh kan’. Ya, tapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik ya harus kita tindak lanjuti dan kita respons” lanjutnya.

    Lebih jauh, Maman menyatakan bahwa arah dari kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas berbagai produk lokal agar mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang-barang tiruan.

    “Sebetulnya kan tujuan kita itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita. Saya mau sampaikan jangan sampai disalahartikan bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang sudah luar biasa bagus. Tas, sepatu, sandal banyak banyak sekali dan itu bahkan sudah kita dorong untuk di nasional, tembus pasar internasional, juga tembus pasar domestik,” jelasnya.

    Maman juga menyinggung mengenai produk lokal berkualitas yang sudah memiliki harga tinggi, tetapi perlu diimbangi dengan barang lain yang lebih terjangkau. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk dalam negeri. 

    Maman pun mengakhiri klarifikasi atas pernyataannya yang mengundang cibiran dari publik tersebut dengan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung produk-produk asli Indonesia.

    “Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW, tapi saya, sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita, produk Indonesia, dan sampai hari ini kami Kementerian UMKM masih konsisten berdiri di garis itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China. Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

    Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

    “Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025). Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

    “Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya. Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

  • Menteri UMKM Sebut Program KUR Nasional Mampu Serap Tenaga Kerja di Era Prabowo

    Menteri UMKM Sebut Program KUR Nasional Mampu Serap Tenaga Kerja di Era Prabowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, mengungkapkan ada dampak positif dalam pelaksanaan program nasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur, Selasa (21/10/2025).

    ​Menurut Menteri Maman, dari sekitar 3,5 juta UMKM yang menerima manfaat program KUR saat ini, masing-masing usaha mampu menyerap tenaga kerja 2 hingga 3 orang.

    “Satu sektor usaha itu kurang lebih menyerap 2-3 orang, berarti total kurang lebih ada sekitar 7-9,5 juta pekerja yang terserap melalui program KUR ini,” terang Maman di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur, hari Selasa (21/10/2025).

    ​Dirinya juga menyoroti penyaluran KUR ke sektor produksi selama setahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, telah melampaui target yang ditentukan.

    Maman menyebut, ​capaian ini menjadi sejarah baru, di mana alokasi KUR untuk sektor produksi mencapai 60 persen, angka yang belum pernah tercapai sebelumnya.

    “Hari ini pertama kali kita mencapai sejarah, yaitu di era Pak Prabowo bahwa alokasi KUR di sektor produksi pertama kali mencapai angka 60 persen yang selama ini belum pernah tercapai,” ungkapnya.

    Maman berpandangan bahwa fokus KUR pada sektor produksi memberikan multiplier effect signifikan bagi ekonomi, jauh lebih baik daripada sektor konsumsi. ​Oleh karena itu, ia berharap partisipasi aktif dari seluruh kepala daerah.

    “Kita berharap bahwa dengan adanya partisipasi seluruh kepala daerah, keterlibatan ataupun perluasan dari keterlibatan masyarakat di dalam, program KUR ini semakin besar. Tentunya pada saat semakin besar masyarakat yang terlibat, tentunya akan mendorong efek ekonomi yang positif,” tutup Menteri Maman. (rma/ian)

  • TEI Jadi Ajang Pelaku Usaha Go International

    TEI Jadi Ajang Pelaku Usaha Go International

    JAKARTA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebutkan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk go ke pasar internasional.

    “Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional,” kata Wamendag Roro Esti saat mengunjungi booth Pangan Nusa Expo di TEI 2025, Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pameran internasional TEI 2025 memiliki setidaknya 8.045 buyer terdaftar dari 130 negara.

    Ajang TEI ke-40 yang dibuka pada Rabu (15/10) oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, merupakan pameran terbesar di Indonesia dengan menghadirkan 1.619 peserta.

    Pameran menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

    “Sektor pamerannya ada berbagai macam, ada produk fesyen, manufaktur, ada juga agrikultur, dan lainnya,” ujar Roro Esti.

    Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 yang berlangsung hingga 19 Oktober 2025 ini sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp273,5 triliun.

    Target tersebut naik 10 persen dari penyelenggaraan pemeran tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi transaksi sebesar 22,73 miliar dolar AS atau senilai Rp370,88 triliun.

    Turut hadir pada pembukaan TEI tahun ini, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Selain itu, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor-Leste Fransisco Kalbuady Lay, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman Salem Mohamed Ahmed Salman, dan Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir Hossam Heiba.

  • Wamendag sebut TEI jadi ajang pelaku usaha go international

    Wamendag sebut TEI jadi ajang pelaku usaha go international

    Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebutkan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk go ke pasar internasional.

    “Ajang TEI ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha agar dapat menjajakan produknya agar dapat lebih dikenal di kancah internasional,” kata Wamendag Roro Esti saat mengunjungi booth Pangan Nusa Expo di TEI 2025, Tangerang, Banten, sebagaimana dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pameran internasional TEI 2025 memiliki setidaknya 8.045 buyer terdaftar dari 130 negara.

    Ajang TEI ke-40 yang dibuka pada Rabu (15/10) oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini, merupakan pameran terbesar di Indonesia dengan menghadirkan 1.619 peserta.

    Pameran menampilkan tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

    “Sektor pamerannya ada berbagai macam, ada produk fesyen, manufaktur, ada juga agrikultur, dan lainnya,” ujar Roro Esti.

    Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 yang berlangsung hingga 19 Oktober 2025 ini sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp273,5 triliun.

    Target tersebut naik 10 persen dari penyelenggaraan pemeran tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi transaksi sebesar 22,73 miliar dolar AS atau senilai Rp370,88 triliun.

    Turut hadir pada pembukaan TEI tahun ini, di antaranya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri P2MI Mukhtarudin, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Gubernur Banten Andra Soni, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Selain itu, hadir Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Demokratik Timor-Leste Fransisco Kalbuady Lay, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Yaman Salem Mohamed Ahmed Salman, dan Ketua Otoritas Umum untuk Investasi dan Kawasan Bebas Mesir Hossam Heiba.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM menegaskan ekosistem kondusif genjot rasio wirausaha

    Kementerian UMKM menegaskan ekosistem kondusif genjot rasio wirausaha

    Ekosistem bisnis wirausaha yang kondusif akan mendorong lahirnya wirausaha by design bukan hanya tumbuh secara alami, tetapi juga dibentuk melalui strategi yang terencana.

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan ekosistem yang kondusif berperan menggenjot peningkatan rasio kewirausahaan di Indonesia.

    “Ekosistem bisnis wirausaha yang kondusif akan mendorong lahirnya wirausaha by design bukan hanya tumbuh secara alami, tetapi juga dibentuk melalui strategi yang terencana,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di sela forum penguatan ekosistem bisnis wirausaha, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

    Pemerintah, menurut dia, tidak bisa bekerja sendiri dan perlu sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung lahirnya wirausaha baru.

    Ia pun mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

    Menteri UMKM meminta pemerintah daerah untuk segera mengadopsi kebijakan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

    “Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan ini di wilayah masing-masing. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat UMKM sebagai penopang utama ekonomi nasional,” katanya pula.

    Menteri UMKM lebih lanjut menjelaskan penguatan ekosistem kewirausahaan tidak hanya akan mendorong tumbuhnya pengusaha baru, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok global.

    Harapannya, kata dia lagi, memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan model bisnis konvensional.

    Ia mencontohkan industri farmasi yang memproduksi obat-obatan membutuhkan bahan baku dari berbagai sektor, sehingga potensi itu menjadi peluang UMKM untuk terlibat.

    “Ketika UMKM dapat masuk ke dalam rantai pasok tersebut, dampak ekonominya akan jauh lebih besar dari pada jika mereka hanya beroperasi secara konvensional,” ujarnya lagi.

    Maman juga menyoroti pentingnya pembiayaan salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai salah satu unsur yang krusial mendongkrak kinerja UMKM.

    Dalam waktu dekat, kata dia pula, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan akad massal KUR untuk 800.000 pengusaha UMKM.

    Ia mengungkapkan satu pelaku UMKM penerima KUR itu rata-rata mampu menyerap tiga tenaga kerja sehingga diperkirakan akan tercipta sekitar 2,4 juta lapangan kerja baru.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian UMKM (sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM) rasio kewirausahaan di Indonesia diperkirakan sebesar 3,47 persen.

    Ada pun rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045, sehingga Indonesia perlu memiliki rasio wirausaha minimal sebesar empat persen dari populasi penduduk.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM menekankan pentingnya asuransi mitigasi risiko usaha

    Menteri UMKM menekankan pentingnya asuransi mitigasi risiko usaha

    Asuransi hadir bukan sekadar sebagai proteksi, tetapi juga menjadi penopang semangat untuk bangkit dan melanjutkan usaha.

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran asuransi untuk memitigasi risiko pengusaha guna memastikan keberlanjutan usaha.

    “Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya terhadap proses bisnis, terutama bagi pengusaha UMKM, asuransi menjadi instrumen penting,” kata Maman Abdurrahman di sela Hari Asuransi 2025, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

    Meski asuransi memiliki peran penting, namun Menteri UMKM memaparkan hanya sekitar 2,96 persen UMKM di Indonesia yang memiliki asuransi kebencanaan, dan 53 persen di antaranya tidak melakukan persiapan apa pun dalam menghadapi potensi bencana.

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, pelaku UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 57 juta pengusaha dan menyumbang 61,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

    Sementara itu, berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pada 2024 UMKM, khususnya usaha mikro, merupakan sektor yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan bencana.

    Sebanyak 40 persen UMKM, kata dia pula, tidak mampu bangkit setelah terdampak bencana, sedangkan sebanyak 25 persen baru dapat pulih setelah lebih dari dua tahun.

    “Asuransi hadir bukan sekadar sebagai proteksi, tetapi juga menjadi penopang semangat untuk bangkit dan melanjutkan usaha,” ujar Menteri Maman.

    Meski demikian, tingkat inklusi dan literasi produk asuransi di Indonesia hingga saat ini masih tergolong rendah.

    Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, capaian indeks literasi dan inklusi di sektor perasuransian memang mengalami peningkatan.

    Ada pun indeks literasi perasuransian meningkat signifikan menjadi 45,45 persen dibandingkan 2024 sebesar 36,9 persen, sedangkan indeks inklusi juga melonjak menjadi 28,50 persen dari tahun sebelumnya mencapai 12,12 persen.

    Meski terjadi peningkatan, namun dari data itu masih terdapat kesenjangan antara inklusi dan literasi sehingga menandakan masih ada masyarakat yang menggunakan produk keuangan namun belum memahami sepenuhnya.

    Oleh karena itu, Menteri Maman mengajak seluruh asosiasi perusahaan asuransi untuk berkolaborasi secara lebih intensif dalam meningkatkan literasi asuransi di kalangan pengusaha UMKM.

    Menurutnya, rendahnya literasi asuransi bukan hanya persoalan pengetahuan, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketahanan usaha.

    Pasalnya, lanjut dia, asuransi sejatinya memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan produktif pemerintah, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Melalui perlindungan asuransi, penyaluran kredit dan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM diharapkan dapat terus meningkat,” kata Maman lagi.

    Kementerian UMKM mencatat hingga 17 Oktober 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp217,1 triliun yang disalurkan kepada hampir 3,7 juta pengusaha UMKM penerima manfaat.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 60,6 persen atau senilai Rp129 triliun disalurkan ke sektor produksi guna meningkatkan dampak berlipat ganda terhadap perekonomian nasional.

    “Jika penyaluran pembiayaan ke sektor produksi terus ditingkatkan, akan semakin banyak manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara luas,” ujarnya pula.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik pada Jumat (17/10), dan bisa dibaca kembali hari ini.

    Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang rencana pemerintah untuk mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM, hingga penjelasan Danantara soal penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    1. Pemerintah kembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM

    Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM hingga di level perdesaan untuk menggenjot potensi ekonomi dan memperluas pasar baik dalam dan luar negeri.

    “Kami akan fokus untuk membangun dan membuat pertumbuhan desa wisata,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di sela membuka Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan,” kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut menjelaskan anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemerintah percepat pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian/lembaga terkait mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

    Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan kopdes tersebut di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Rosan: Ekspatriat di Garuda untuk perkuat transformasi dan teknologi

    CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertujuan memperkuat transformasi dan teknologi.

    “Ya ini kan memang dari manajemen Garuda kita ada penguatan. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kan memang ada dua orang juga dari warga negara asing yang untuk pertama kalinya ditempatkan di BUMN karena di dalam undang-undangnya sudah diperbolehkan,” kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman Dorong Gastronomi Pariwisata UMKM jadi Diplomasi Rasa Indonesia di Dunia  – Page 3

    Menteri Maman Dorong Gastronomi Pariwisata UMKM jadi Diplomasi Rasa Indonesia di Dunia  – Page 3

    Liputan6.com, Badung – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya penguatan gastronomi pariwisata berbasis UMKM sebagai strategi ganda, yaitu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperkenalkan kekayaan rasa Indonesia ke kancah global.

    Berbicara dalam The 5th International Conference on Tourism, Gastronomy and Tourist Destination di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/10/2025), Maman menyebut bahwa pengembangan sektor gastronomi akan menjadi jembatan antara ekonomi, budaya, dan diplomasi Indonesia.

    “Kita harus mendorong dan memperkuat gastronomy tourism hub. Hub ini akan menjadi etalase kuliner daerah, tempat pelatihan, pusat inovasi, sekaligus wadah kurasi produk unggulan berbasis kearifan lokal,” ujar Menteri UMKM Maman dalam sambutannya.

    Menurutnya, pengembangan gastronomi bukan sekadar program ekonomi, tetapi gerakan nasional untuk membangun kebanggaan dan kesejahteraan bangsa.

    “Sejatinya, kuliner adalah bahasa universal yang menghubungkan manusia, dan UMKM merupakan jembatan yang menghidupkan ekonomi rakyat,” ujarnya. 

    UMKM Jadi Motor Diplomasi Ekonomi dan Rasa 

    Maman menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Saat ini, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 57 juta pengusaha, yang menyumbang 61,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional.

    “Potensi besar ini harus kita dukung, termasuk UMKM di sektor kuliner dan pariwisata, dalam pengembangan usaha serta perluasan pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Maman.

    Ia menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata dunia telah mengalami transformasi besar.Wisatawan tidak lagi sekadar mencari keindahan alam, melainkan juga pengalaman autentik, salah satunya melalui wisata kuliner khas daerah.

    Indonesia, kata dia, memiliki modal luar biasa untuk bersaing di sektor ini. Negara kepulauan ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah terbesar di dunia dengan sekitar 30.000 spesies rempah, menempatkan Indonesia di posisi kelima setelah India, Turki, Bangladesh, dan China.

    Gastronomi, Jantung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

    Maman juga mengutip data dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO) yang menunjukkan bahwa lebih dari 35% wisatawan dunia memilih destinasi berdasarkan daya tarik kuliner. Sementara di Indonesia sendiri, sektor kuliner berkontribusi hampir 41% terhadap total PDB ekonomi kreatif nasional.

    “Artinya, gastronomi telah menjadi jantung dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Maman.

    Ia menilai bahwa potensi besar tersebut harus dikelola dengan pendekatan terintegrasi agar bisa menghasilkan efek berantai bagi ekonomi lokal. Gastronomi, lanjutnya, dapat menjadi alat diplomasi rasa, memperkenalkan cita rasa nusantara sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi kuliner dunia.

    Holding UMKM Jadi Terobosan Baru 

    Dalam kesempatan yang sama, Maman juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk meluncurkan Program Holding UMKM, yaitu sistem kemitraan berbasis klaster yang menyatukan pelaku usaha kecil di sektor pariwisata dan kuliner.

    “Melalui mekanisme ini, UMKM di sektor kuliner dan pariwisata dapat memperkuat kolaborasi, meningkatkan skala usaha, dan lebih mudah masuk ke rantai pasok global. Dengan demikian, UMKM kita tidak lagi hanya menjadi pemain lokal, tetapi juga aktor penting di tingkat internasional,” katanya.

    Ia optimistis, kolaborasi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Gastronomi, menurut Maman, bukan sekadar urusan cita rasa, tetapi juga strategi ekonomi, sosial, dan budaya.

    Dengan dukungan UMKM yang tangguh, ia berharap Indonesia dapat menjadikan gastronomi sebagai kekuatan baru diplomasi global menyapa dunia lewat rasa, aroma, dan kekayaan kuliner nusantara.

  • Menteri UMKM tekankan kreativitas produk siasati barang impor

    Menteri UMKM tekankan kreativitas produk siasati barang impor

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan kreativitas dalam menciptakan produk tandingan guna menyiasati barang impor di pasaran.

    “Kami melihat dari sisi kreativitas, ada gimmick yang bisa dijadikan alat pemasaran,” kata Menteri UMKM RI di sela menghadiri Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

    Menurut dia, secara etika dan aturan pemerintah Indonesia menjaga keaslian suatu produk yang mereknya sudah dikenal luas secara global.

    Namun, lanjut dia, kenyataan di pasaran ada beberapa pelaku usaha dari negara tertentu membuat produk serupa tanpa label merek asli.

    Sehingga, lanjut dia, penegakan hukum perlu ditingkatkan agar barang kualitas kelas dua tersebut tidak masuk secara ilegal di pasaran Indonesia yang justru bersaing dengan produk UMKM dalam negeri.

    Maman menambahkan yang terpenting adalah penguatan kepada pelaku UMKM dalam negeri dan mendorong kreativitas mereka dalam menciptakan produk.

    Dari sisi permodalan, Kementerian UMKM mencatat pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk memproduksi barang tiruan atau versi KW, layaknya strategi yang diterapkan di China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, langkah tersebut dapat menjadi strategi alternatif untuk mendorong kreativitas serta daya saing pelaku usaha kecil dalam negeri, di tengah gempuran barang impor KW asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Dia mencontohkan, di pasar domestik saat ini, marak produk tas tiruan KW 1, KW 2 dan KW 3 asal China, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM lokal kesulitan untuk bersaing.

    Alhasil, kata Maman, UMKM lokal juga harus mampu memproduksi tas dengan kualitas yang kurang lebih mirip dengan merek mewah seperti Louis Vuitton asal Prancis, atau Gucci asal Italia, tetapi namanya dipelesetkan.

    “Kita dorong para pengrajin tas kita membuat produk yang sama seperti produk tas branded, misalnya Louis Vuitton. Ya saya sarankan untuk membuat barangnya kurang lebih sama, tapi namanya kita sebut ‘Luis Vutong’, atau Gucci menjadi ‘Gucco’. Ini kan kreativitas,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Bahkan, Maman mengusulkan bahwa barang tiruan yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal itu mendapatkan perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum.

    “Jadi, tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana melindungi secara hukum, betul dong? Melindungi secara hukum kan dasarnya adalah bagaimana diberikan HAKI dari Kementerian Hukum, ya kita koordinasikan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Maman pun membantah jika barang itu disebut replika, namun menurutnya hal ini merupakan kreativitas yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM lokal sebagai upaya menghadapi banjir impor produk asal China.

    “Ini bukan barang replika, enggak. Ini masalah kita, bagaimana kita membangun kreativitas, strategi bisnis dan strategi dagang. Kalau enggak, kita kalah sama mereka [China],” kata Maman.

    Perlu diketahui, produk impor China sejatinya menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan China mencatat defisit yang kian melebar, sehingga mengancam menggerus surplus neraca dagang Tanah Air.

    Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan neraca perdagangan barang kumulatif Januari-Juli 2025 yang mencatatkan surplus US$23,65 miliar. Itu juga sejalan dengan tren surplus neraca dagang beruntun selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Nilai ekspor enam bulan pertama 2025 mencapai  US$160,16 miliar, sedangkan nilai impor US$136,51 miliar.

    Sanksi Pidana Produksi Barang KW

    Membuat barang tiruan atau KW merupakan pelanggaran terhadap hak merek dan dapat dijerat ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

    Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menggunakan merek dagang terdaftar milik orang lain secara tidak sah, baik yang identik maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Jika merujuk pada usulan Menteri Maman, UMKM didorong membuat barang KW yang kemudian diberi merek yang mirip dengan produk yang sudah ada. Misalnya adalah Gucci menjadi Gucco.

    Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20/2016 disebutkan bahwa orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain juga merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana paling 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa pelanggaran terhadap merek tergolong sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Merek. Ini berarti proses hukum baru bisa berjalan apabila pemilik merek yang dirugikan secara resmi melaporkan atau mengadukan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.