Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Menteri Maman Ajak Pengusaha Madu Lokal Masuk Rantai Pasok MBG – Page 3

    Menteri Maman Ajak Pengusaha Madu Lokal Masuk Rantai Pasok MBG – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong penguatan peran Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya menjadikan madu sebagai alternatif bahan pangan bergizi dalam menu Program MBG.

    “Madu adalah anugerah alam yang kaya manfaat. Kandungan bioaktifnya mampu meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat konsentrasi belajar, dan mempercepat pemulihan kesehatan. Karena itu, madu layak menjadi bagian penting dalam membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Ia menambahkan, program MBG tidak hanya bertujuan memastikan asupan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi rakyat melalui keterlibatan UMKM penghasil madu dalam rantai pasok nasional.

    “Kita bersama mendorong madu menjadi bagian dari Program MBG sebagai wujud nyata keterlibatan UMKM dalam program prioritas Presiden,” imbuh Maman.

    Sejalan dengan hal itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menuturkan, madu memiliki potensi besar untuk menjadi komponen penting dalam menu MBG berkat kandungan nutrisinya yang kaya energi, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif.

    “Pengintegrasian madu dalam Program MBG tidak hanya memperkaya kualitas gizi, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan produk lokal yang berkelanjutan,” jelas Temmy.

     

  • UMKM, BUMD, dan Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Rakyat, Ini 6 Wilayah Potensial

    UMKM, BUMD, dan Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Rakyat, Ini 6 Wilayah Potensial

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sejumlah wilayah yang memiliki sumur minyak rakyat potensial di Indonesia. Sumur rakyat yang sebelumnya dianggap ilegal tersebut akan dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya pun sudah memanggil sejumlah bupati, gubernur, maupun wali kota dari berbagai daerah tersebut untuk menindaklanjuti proses legalisasi sumur rakyat tersebut. 

    “Ada beberapa provinsi yang mempunyai sumur. Ada enam, Sumatra Selatan, Jambi, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang mengajukan dan yang paling banyak itu Sumsel,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (9/10/2025). 

    Nantinya, minyak dari sumur-sumur tersebut akan dibeli atau diserap oleh KKKS, termasuk PT Pertamina (Persero), untuk mendorong peningkatan produksi minyak nasional. 

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. 

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM. Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. 

    “Cara kerjanya adalah dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisasi polanya dari bawah. Dari bupati, wali kota ke gubernur, sudah menginventarisasi kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat,” jelasnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, dari total inventarisasi sumur rakyat tersebut nantinya akan dilegalkan dan dikelola lewat koperasi, BUMD, dan UMKM. 

    Adapun, Kementerian UMKM berperan dalam pendampingan dan pembinaan agar pelaku usaha di daerah dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian ESDM juga bertujuan untuk melegalisasi aktivitas migas ilegal, agar pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara daerah dan pusat.

  • Kisah Pasutri di Sukabumi Jual Opak Singkong, Modal Rp 50 Ribu Kini Omzet Tembus Rp 228 Juta

    Kisah Pasutri di Sukabumi Jual Opak Singkong, Modal Rp 50 Ribu Kini Omzet Tembus Rp 228 Juta

    Di lokasi yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menanggapi kisah sukses ini, menyebutnya sebagai bukti keberhasilan program pendampingan pemerintah.

    Maman menjelaskan, pemerintah meluncurkan program Kemudahan Usaha Mikro Bermitra (Kumitra) untuk mengatasi masalah klasik UMKM.

    “Selama ini salah satu yang membuat usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh atau naik kelas karena sering sekali dibiasakan sendirian,” kata Maman di Gedung Juang Kota Sukabumi.

    Menurutnya, UMKM sering hanya fokus memproduksi tanpa memikirkan aspek penjualan.

    “Mau membuat produk sebanyak apapun kalau misalnya tidak ada kepastian yang membeli, yang mengambil, tidak menjadi penjualan,” tegasnya.

    Program Kumitra bertujuan menyambungkan rantai pasok antara usaha mikro dan usaha besar. Di antara manfaatnya usaha mikro mendapat jaminan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas produk.

    Kemudian usaha mikro mendapat jaminan kepastian offtaker (pembeli), yang memudahkan mereka mencari akses pembiayaan karena ada kepastian pasar.

    “Kami sadar pembangunan rantai pasok kemitraan ini memang beberapa waktu lalu masih kurang, itulah yang menyebabkan usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh dan naik,” ujar Maman.

    Saat ini, Kemenkop UKM juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan karena sebagian besar usaha mikro dibina oleh ibu-ibu rumah tangga.

    Selain itu, ada arahan khusus dari Presiden untuk memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas melalui program ini.

  • Menteri Maman Luncurkan Program Kumitra, Bantu Pelaku Usaha Dapat Akses Pembiayaan – Page 3

    Menteri Maman Luncurkan Program Kumitra, Bantu Pelaku Usaha Dapat Akses Pembiayaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri UMKM Maman Abdurrahman meluncurkan program KUMITRA (Kemudahan Usaha Mikro Bermitra) sebagai solusi fundamental untuk mengatasi masalah pemasaran produk usaha mikro.  Program ini fokus menjembatani usaha mikro dengan usaha besar, khususnya yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas.

    Hal itu disampaikan Maman Abdurrahman saat kunjungan kerja dan sosialisasi program Kumitra di Gedung Juang ’45 Kota Sukabumi. 

    Ia mengakui, selama ini salah satu penyebab utama UMKM sulit naik kelas adalah karena mereka dibiarkan berjuang sendirian.

    “Ini salah satu programnya, KUMITRA. Selama ini salah satu yang menyebabkan usaha mikro kita susah sekali untuk tumbuh ataupun naik kelas adalah karena mereka sering sekali dibiarkan sendirian,” ujar Menteri Maman, di Kota Sukabumi, Kamis (9/10/2025). 

    “Mereka memproduksi barang, tetapi kita tidak pernah memikirkan ini barangnya mau di-kemanakan,” ia menambahkan. 

    Dia menuturkan, memproduksi barang sebanyak apa pun tidak akan menjadi penjualan jika tidak ada kepastian pembeli atau off-taker.

     

     

  • Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Empat menteri kabinet Merah Putih, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dalam MoU ini, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah peralihan kewenangan pengelolaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sebesar Rp201 miliar dari yang sebelumnya di Kementerian UMKM, kini dialihkan kepada Kementerian P2MI. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari semangat kolaborasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, peralihan kewenangan ini diambil agar pengelolaan pembiayaan bagi pekerja migran bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Nah yang pertama kami lakukan adalah, dulu salah satu bentuk konkretnya, dulu kuasa pengguna anggaran terkait KUR untuk pekerja migran itu ada di Kementerian UMKM. Namun di era Pak Prabowo, karena kita melihat ada semangat kolaborasi, kita melihat akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien dan lebih akseleratif kalau kuasa pengguna anggaran untuk KUR pekerja migran diserahkan ke Kementerian P2MI. Itulah yang sekarang sudah dilakukan,” ujar Maman saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Menurut Maman, kebijakan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat akses pembiayaan bagi para pekerja migran, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun saat mereka kembali ke Indonesia.

    Foto: Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Jadi sekarang KUR pekerja migran semuanya, lokalisasinya ada di Kementerian P2MI. Itu langkah pertama sebagai bentuk agar terjadi akselerasi percepatan keberpihakan akses pembiayaan kepada pekerja migran kita,” jelasnya.

    Maman menambahkan, MoU ini tidak hanya menyangkut perlindungan selama para pekerja migran berada di luar negeri, tetapi juga bagaimana mendukung mereka setelah kembali ke tanah air agar bisa berwirausaha.

    “Ada konteks perlindungan dalam hal proses mau menjadi pekerja dan sesudah bekerja. UMKM bicara tentang pasca mereka bekerja (dari menjadi PMI). Ada harapan besar, spirit besar dari P2MI untuk mendorong pekerja migran kita tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi ada tagline yang memang dibangun ‘berangkat pekerja migran, pulang menjadi juragan’,” kata Maman.

    Ia menegaskan, semangat “pulang menjadi juragan” menjadi dasar kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian P2MI, termasuk dalam mendukung pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan.

    “Jadi semangat dari P2MI adalah tidak hanya sekedar pekerja migran ini menjadi pekerja saja, tapi pulang mereka dari pekerja migran di luar menjadi pengusaha. Di situlah kerjasama, kami support P2MI untuk bagaimana membantu pelatihan tentang kewirausahaan hingga akses pembiayaan, dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Maman juga menyebut, setelah MoU ini berjalan, berbagai langkah konkret lainnya akan disiapkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

    “Jadi kita serahkan ke P2MI,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri UMKM: Pencairan dana digital idealnya bisa dalam hitungan jam

    Menteri UMKM: Pencairan dana digital idealnya bisa dalam hitungan jam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya percepatan pencairan dana dalam transaksi digital bagi pelaku UMKM dan seharusnya proses tersebut dapat berlangsung hanya dalam beberapa jam.

    Menurut dia, pencairan dana yang bisa dilakukan dalam hitungan jam akan sangat membantu kelancaran perputaran modal UMKM, terutama usaha mikro yang bergantung pada arus kas harian.

    “Saya berharap ke depan proses pencairan bisa lebih singkat lagi, bahkan hanya dalam 2–3 jam,” ujar Maman dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak pelaku UMKM enggan menggunakan sistem pembayaran non-tunai karena pencairan dana memakan waktu 1–2 hari. Padahal, jeda waktu tersebut bisa menjadi hambatan serius bagi usaha yang membutuhkan modal cepat untuk operasional harian.

    Maman mengapresiasi kehadiran layanan seperti Batpay yang menawarkan fitur pencairan dana pada hari yang sama atau same day payment sebagai solusi. Ia menilai inovasi ini sebagai langkah konkret menuju inklusi keuangan yang lebih merata dan efisien.

    Lebih lanjut, Maman menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang responsif terhadap kebutuhan UMKM mulai dari lokapasar, media sosial, hingga aplikasi layanan keuangan, semua harus terintegrasi dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

    Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk membantu UMKM dalam strategi branding, analisis tren konsumen, dan pengembangan pasar.

    “Kementerian UMKM akan terus mendorong agar semakin banyak pelaku usaha masuk ke ekosistem digital,” kata dia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Menteri UMKM Ajak Masyarakat Pahami MBG Lebih Komprehensif

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak masyarakat untuk memahami Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih komprehensif. Menurutnya, hal ini bukan sekadar soal gizi anak, tetapi juga penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

    Ia tidak menampik bahwa berbagai persoalan yang muncul saat ini memang masih perlu dievaluasi dan disempurnakan.

    “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” katanya.

    Sebagai contoh, Maman menyoroti istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kekeliruan yang harus diluruskan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, dimana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” jelasnya.

    Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima banyak pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, ia menilai perlu ada langkah konkret untuk dijadikan pertimbangan dalam evaluasi dan regulasi BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapapun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa ekosistem usaha yang lahir dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi.

    “Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3-5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” pungkasnya.

    Lihat juga Video Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu

    (akd/akd)

  • Gerakkan Ekonomi Rakyat, Menteri UMKM Minta Publik Pahami Program MBG Secara Menyeluruh – Page 3

    Gerakkan Ekonomi Rakyat, Menteri UMKM Minta Publik Pahami Program MBG Secara Menyeluruh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat di level bawah.

    “MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (1/10).

    Menurut Maman, sejumlah tantangan dan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program ini harus dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan.

    “Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” tegasnya.

    Luruskan Isu SPPG Fiktif

    Maman juga menanggapi isu mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di publik. Menurutnya, anggapan tersebut keliru dan perlu diluruskan.

    “Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, di mana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” jelas Maman.

    Ia mengaku pernah menerima laporan dari sejumlah pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, namun terkendala kemampuan finansial untuk membangun. Dari pengalaman itu, menurutnya perlu ada evaluasi mendalam terkait regulasi dan kebijakan BGN.

    “Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” katanya.

    Multiplier Effect bagi UMKM

    Lebih jauh, Maman menekankan bahwa MBG tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga melahirkan ekosistem usaha yang berdampak langsung ke masyarakat.

    “Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3–5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” ujarnya.

    Dengan demikian, kata Maman, MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Ia berharap publik melihat program ini secara lebih luas, tidak sebatas pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

  • Menteri UMKM Apresiasi Lapas Garut Ekspor Kanopi Peneduh ke Eropa

    Menteri UMKM Apresiasi Lapas Garut Ekspor Kanopi Peneduh ke Eropa

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi keberhasilan Lapas Kelas IIA Garut mengekspor produk olahan sabut kelapa berupa coir shade atau kanopi peneduh ke Spanyol.

    “Ini contoh yang layak ditiru dan perlu terus didorong agar pasarnya semakin luas,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

    Hal ini ia sampaikan saat memimpin pelepasan ekspor coir shade di Lapas IIA Garut, Jawa Barat, Kamis (25/9).

    Lapas IIA Garut berhasil mengirim satu kontainer berisi ribuan lembar coir shade. Produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini diproduksi rutin dua kali sebulan dengan nilai keuntungan mencapai Rp800 juta.

    Selain coir shade, para WBP juga membuat produk lain seperti pergola, diagonal, triangle, roll binder, hingga pot tanaman, yang telah dipasarkan ke Prancis, Korea, dan Spanyol.

    Menurut Maman, pencapaian tersebut menjadikan Lapas IIA Garut sebagai sentra ekosistem sabut kelapa sekaligus ikon hilirisasi kelapa dalam pemasyarakatan.

    “Warga binaan mendapat suplai dari petani sekitar Garut. Lalu, produknya diproses di lapas. Mereka memilih bahan, menjahit, dan mengemas,” ujar Maman.

    Maman menambahkan, pengolahan limbah sabut kelapa tidak hanya memberi manfaat bagi pihak lapas, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi warga binaan yang terlibat. Selain memperoleh upah dari produksi, mereka juga berkesempatan mendapatkan tambahan remisi berkat perilaku baik.

    Ia menegaskan pemerintah akan memperluas akses pasar produk Lapas IIA Garut melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, sehingga akses pasar ekspor bagi olahan sabut kelapa ini semakin besar.

    “Ini salah satu lapas yang betul-betul pro UMKM. Saya berharap ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Saudara-saudara di dalam lapas ini perlu dilihat sebagai bukti warga binaan yang punya harapan masa depan positif,” tuturnya.

    Maman berharap hal ini bisa mengubah stigma terhadap warga binaan, dari cap pelaku kejahatan menjadi individu yang memiliki peluang memberi manfaat bagi masyarakat. Ia pun mengutip slogan Lapas IIA Garut.

    “Mereka bukan penjahat, melainkan orang yang pernah tersesat. Belum terlambat untuk bertobat,” pungkas Maman.

    (akn/ega)

  • Istana terima audiensi kelompok petani, bahas Dewan Reforma Agraria

    Istana terima audiensi kelompok petani, bahas Dewan Reforma Agraria

    “Kami akan catat,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menerima audiensi tiga kelompok petani yang menyampaikan enam permohonan, termasuk dibentuknya Dewan Reforma Agraria.

    Pertemuan kelompok petani dari Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNARA), itu bertepatan dengan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September.

    “Kami akan catat,” kata Juri sebelum menerima masukan dari para kelompok tani dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Wamensesneg Juri Ardianto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    Henry menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan enam tuntutan utama kepada Presiden Prabowo melalui Wamensesneg.

    “Mereka yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menerima kita, untuk menerima isi permohonan kita. Kita sudah menyampaikan enam permohonan,” kata Henry usai pertemuan.

    Henry menjabarkan tuntutan pertama yang disampaikan para petani, yakni meminta Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

    “Kami meminta agar menghentikan berbentuk kekerasan, intimidasi maupun yang lainnya terhadap petani Indonesia,” katanya.

    Kedua, perwakilan petani menyerukan kepada Presiden Prabowo agar tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan supaya segera dibagikan kepada petani.

    Kelompok petani meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk tidak mengambil tanah yang telah dikuasai petani dalam penertiban kawasan hutan.

    Ketiga, Henry mengharapkan agar Presiden Prabowo segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria agar sesuai kebutuhan saat ini, sehingga percepatan reforma agraria dapat terlaksana.

    Permohonan keempat, yakni petani meminta Presiden Prabowo merevisi Undang-Undang Pangan agar menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia, dan mengurangi ketergantungan impor pangan.

    “Demikian juga kita berharap agar revisi Undang-Undang Kehutanan itu, adalah untuk melaksanakan reforma agraria, memastikan tanah kepada petani dan masyarakat adat kita,” kata Henry.

    Kelima, Henry mendesak agar Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dicabut. Pasalnya, UU tersebut justru memperburuk kondisi petani karena membuat lapangan kerja semakin sempit dan mendorong praktik perampasan tanah oleh perusahaan besar.

    Terakhir, Henry menegaskan perlunya pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kesejahteraan Nasional agar reforma agraria berjalan sejalan dengan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.

    “Untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis, untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung, ini harus dilaksanakan Reforma Agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional, dan Dewan Kejahteraan Nasional untuk Petani. Tanpa ada dewan ini, kejahteraan petani dan reforma agraria itu tidak bisa dilaksanakan,” katanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.