Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Menteri UMKM menekankan pentingnya asuransi mitigasi risiko usaha

    Menteri UMKM menekankan pentingnya asuransi mitigasi risiko usaha

    Asuransi hadir bukan sekadar sebagai proteksi, tetapi juga menjadi penopang semangat untuk bangkit dan melanjutkan usaha.

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran asuransi untuk memitigasi risiko pengusaha guna memastikan keberlanjutan usaha.

    “Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya terhadap proses bisnis, terutama bagi pengusaha UMKM, asuransi menjadi instrumen penting,” kata Maman Abdurrahman di sela Hari Asuransi 2025, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

    Meski asuransi memiliki peran penting, namun Menteri UMKM memaparkan hanya sekitar 2,96 persen UMKM di Indonesia yang memiliki asuransi kebencanaan, dan 53 persen di antaranya tidak melakukan persiapan apa pun dalam menghadapi potensi bencana.

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, pelaku UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 57 juta pengusaha dan menyumbang 61,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

    Sementara itu, berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pada 2024 UMKM, khususnya usaha mikro, merupakan sektor yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan bencana.

    Sebanyak 40 persen UMKM, kata dia pula, tidak mampu bangkit setelah terdampak bencana, sedangkan sebanyak 25 persen baru dapat pulih setelah lebih dari dua tahun.

    “Asuransi hadir bukan sekadar sebagai proteksi, tetapi juga menjadi penopang semangat untuk bangkit dan melanjutkan usaha,” ujar Menteri Maman.

    Meski demikian, tingkat inklusi dan literasi produk asuransi di Indonesia hingga saat ini masih tergolong rendah.

    Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, capaian indeks literasi dan inklusi di sektor perasuransian memang mengalami peningkatan.

    Ada pun indeks literasi perasuransian meningkat signifikan menjadi 45,45 persen dibandingkan 2024 sebesar 36,9 persen, sedangkan indeks inklusi juga melonjak menjadi 28,50 persen dari tahun sebelumnya mencapai 12,12 persen.

    Meski terjadi peningkatan, namun dari data itu masih terdapat kesenjangan antara inklusi dan literasi sehingga menandakan masih ada masyarakat yang menggunakan produk keuangan namun belum memahami sepenuhnya.

    Oleh karena itu, Menteri Maman mengajak seluruh asosiasi perusahaan asuransi untuk berkolaborasi secara lebih intensif dalam meningkatkan literasi asuransi di kalangan pengusaha UMKM.

    Menurutnya, rendahnya literasi asuransi bukan hanya persoalan pengetahuan, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketahanan usaha.

    Pasalnya, lanjut dia, asuransi sejatinya memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan produktif pemerintah, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Melalui perlindungan asuransi, penyaluran kredit dan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM diharapkan dapat terus meningkat,” kata Maman lagi.

    Kementerian UMKM mencatat hingga 17 Oktober 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp217,1 triliun yang disalurkan kepada hampir 3,7 juta pengusaha UMKM penerima manfaat.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 60,6 persen atau senilai Rp129 triliun disalurkan ke sektor produksi guna meningkatkan dampak berlipat ganda terhadap perekonomian nasional.

    “Jika penyaluran pembiayaan ke sektor produksi terus ditingkatkan, akan semakin banyak manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara luas,” ujarnya pula.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik pada Jumat (17/10), dan bisa dibaca kembali hari ini.

    Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang rencana pemerintah untuk mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM, hingga penjelasan Danantara soal penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    1. Pemerintah kembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM

    Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM hingga di level perdesaan untuk menggenjot potensi ekonomi dan memperluas pasar baik dalam dan luar negeri.

    “Kami akan fokus untuk membangun dan membuat pertumbuhan desa wisata,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di sela membuka Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan,” kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut menjelaskan anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemerintah percepat pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian/lembaga terkait mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

    Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan kopdes tersebut di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Rosan: Ekspatriat di Garuda untuk perkuat transformasi dan teknologi

    CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertujuan memperkuat transformasi dan teknologi.

    “Ya ini kan memang dari manajemen Garuda kita ada penguatan. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kan memang ada dua orang juga dari warga negara asing yang untuk pertama kalinya ditempatkan di BUMN karena di dalam undang-undangnya sudah diperbolehkan,” kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman Dorong Gastronomi Pariwisata UMKM jadi Diplomasi Rasa Indonesia di Dunia  – Page 3

    Menteri Maman Dorong Gastronomi Pariwisata UMKM jadi Diplomasi Rasa Indonesia di Dunia  – Page 3

    Liputan6.com, Badung – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya penguatan gastronomi pariwisata berbasis UMKM sebagai strategi ganda, yaitu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperkenalkan kekayaan rasa Indonesia ke kancah global.

    Berbicara dalam The 5th International Conference on Tourism, Gastronomy and Tourist Destination di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/10/2025), Maman menyebut bahwa pengembangan sektor gastronomi akan menjadi jembatan antara ekonomi, budaya, dan diplomasi Indonesia.

    “Kita harus mendorong dan memperkuat gastronomy tourism hub. Hub ini akan menjadi etalase kuliner daerah, tempat pelatihan, pusat inovasi, sekaligus wadah kurasi produk unggulan berbasis kearifan lokal,” ujar Menteri UMKM Maman dalam sambutannya.

    Menurutnya, pengembangan gastronomi bukan sekadar program ekonomi, tetapi gerakan nasional untuk membangun kebanggaan dan kesejahteraan bangsa.

    “Sejatinya, kuliner adalah bahasa universal yang menghubungkan manusia, dan UMKM merupakan jembatan yang menghidupkan ekonomi rakyat,” ujarnya. 

    UMKM Jadi Motor Diplomasi Ekonomi dan Rasa 

    Maman menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Saat ini, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 57 juta pengusaha, yang menyumbang 61,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional.

    “Potensi besar ini harus kita dukung, termasuk UMKM di sektor kuliner dan pariwisata, dalam pengembangan usaha serta perluasan pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Maman.

    Ia menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata dunia telah mengalami transformasi besar.Wisatawan tidak lagi sekadar mencari keindahan alam, melainkan juga pengalaman autentik, salah satunya melalui wisata kuliner khas daerah.

    Indonesia, kata dia, memiliki modal luar biasa untuk bersaing di sektor ini. Negara kepulauan ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah terbesar di dunia dengan sekitar 30.000 spesies rempah, menempatkan Indonesia di posisi kelima setelah India, Turki, Bangladesh, dan China.

    Gastronomi, Jantung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

    Maman juga mengutip data dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO) yang menunjukkan bahwa lebih dari 35% wisatawan dunia memilih destinasi berdasarkan daya tarik kuliner. Sementara di Indonesia sendiri, sektor kuliner berkontribusi hampir 41% terhadap total PDB ekonomi kreatif nasional.

    “Artinya, gastronomi telah menjadi jantung dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Maman.

    Ia menilai bahwa potensi besar tersebut harus dikelola dengan pendekatan terintegrasi agar bisa menghasilkan efek berantai bagi ekonomi lokal. Gastronomi, lanjutnya, dapat menjadi alat diplomasi rasa, memperkenalkan cita rasa nusantara sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi kuliner dunia.

    Holding UMKM Jadi Terobosan Baru 

    Dalam kesempatan yang sama, Maman juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk meluncurkan Program Holding UMKM, yaitu sistem kemitraan berbasis klaster yang menyatukan pelaku usaha kecil di sektor pariwisata dan kuliner.

    “Melalui mekanisme ini, UMKM di sektor kuliner dan pariwisata dapat memperkuat kolaborasi, meningkatkan skala usaha, dan lebih mudah masuk ke rantai pasok global. Dengan demikian, UMKM kita tidak lagi hanya menjadi pemain lokal, tetapi juga aktor penting di tingkat internasional,” katanya.

    Ia optimistis, kolaborasi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Gastronomi, menurut Maman, bukan sekadar urusan cita rasa, tetapi juga strategi ekonomi, sosial, dan budaya.

    Dengan dukungan UMKM yang tangguh, ia berharap Indonesia dapat menjadikan gastronomi sebagai kekuatan baru diplomasi global menyapa dunia lewat rasa, aroma, dan kekayaan kuliner nusantara.

  • Menteri UMKM tekankan kreativitas produk siasati barang impor

    Menteri UMKM tekankan kreativitas produk siasati barang impor

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan kreativitas dalam menciptakan produk tandingan guna menyiasati barang impor di pasaran.

    “Kami melihat dari sisi kreativitas, ada gimmick yang bisa dijadikan alat pemasaran,” kata Menteri UMKM RI di sela menghadiri Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

    Menurut dia, secara etika dan aturan pemerintah Indonesia menjaga keaslian suatu produk yang mereknya sudah dikenal luas secara global.

    Namun, lanjut dia, kenyataan di pasaran ada beberapa pelaku usaha dari negara tertentu membuat produk serupa tanpa label merek asli.

    Sehingga, lanjut dia, penegakan hukum perlu ditingkatkan agar barang kualitas kelas dua tersebut tidak masuk secara ilegal di pasaran Indonesia yang justru bersaing dengan produk UMKM dalam negeri.

    Maman menambahkan yang terpenting adalah penguatan kepada pelaku UMKM dalam negeri dan mendorong kreativitas mereka dalam menciptakan produk.

    Dari sisi permodalan, Kementerian UMKM mencatat pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk memproduksi barang tiruan atau versi KW, layaknya strategi yang diterapkan di China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, langkah tersebut dapat menjadi strategi alternatif untuk mendorong kreativitas serta daya saing pelaku usaha kecil dalam negeri, di tengah gempuran barang impor KW asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Dia mencontohkan, di pasar domestik saat ini, marak produk tas tiruan KW 1, KW 2 dan KW 3 asal China, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM lokal kesulitan untuk bersaing.

    Alhasil, kata Maman, UMKM lokal juga harus mampu memproduksi tas dengan kualitas yang kurang lebih mirip dengan merek mewah seperti Louis Vuitton asal Prancis, atau Gucci asal Italia, tetapi namanya dipelesetkan.

    “Kita dorong para pengrajin tas kita membuat produk yang sama seperti produk tas branded, misalnya Louis Vuitton. Ya saya sarankan untuk membuat barangnya kurang lebih sama, tapi namanya kita sebut ‘Luis Vutong’, atau Gucci menjadi ‘Gucco’. Ini kan kreativitas,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Bahkan, Maman mengusulkan bahwa barang tiruan yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal itu mendapatkan perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum.

    “Jadi, tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana melindungi secara hukum, betul dong? Melindungi secara hukum kan dasarnya adalah bagaimana diberikan HAKI dari Kementerian Hukum, ya kita koordinasikan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Maman pun membantah jika barang itu disebut replika, namun menurutnya hal ini merupakan kreativitas yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM lokal sebagai upaya menghadapi banjir impor produk asal China.

    “Ini bukan barang replika, enggak. Ini masalah kita, bagaimana kita membangun kreativitas, strategi bisnis dan strategi dagang. Kalau enggak, kita kalah sama mereka [China],” kata Maman.

    Perlu diketahui, produk impor China sejatinya menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan China mencatat defisit yang kian melebar, sehingga mengancam menggerus surplus neraca dagang Tanah Air.

    Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan neraca perdagangan barang kumulatif Januari-Juli 2025 yang mencatatkan surplus US$23,65 miliar. Itu juga sejalan dengan tren surplus neraca dagang beruntun selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Nilai ekspor enam bulan pertama 2025 mencapai  US$160,16 miliar, sedangkan nilai impor US$136,51 miliar.

    Sanksi Pidana Produksi Barang KW

    Membuat barang tiruan atau KW merupakan pelanggaran terhadap hak merek dan dapat dijerat ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

    Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menggunakan merek dagang terdaftar milik orang lain secara tidak sah, baik yang identik maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Jika merujuk pada usulan Menteri Maman, UMKM didorong membuat barang KW yang kemudian diberi merek yang mirip dengan produk yang sudah ada. Misalnya adalah Gucci menjadi Gucco.

    Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20/2016 disebutkan bahwa orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain juga merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana paling 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa pelanggaran terhadap merek tergolong sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Merek. Ini berarti proses hukum baru bisa berjalan apabila pemilik merek yang dirugikan secara resmi melaporkan atau mengadukan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.

  • Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menindak tegas oknum Ditjen Bea dan Cukai yang menyulitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Pernyataannya itu merespons keluhan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan ada oknum Bea dan Cukai yang meloloskan barang ilegal sehingga merugikan UMKM.

    “Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan,” kata Purbaya ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Purbaya menyatakan, pihaknya sedang membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), salah satunya dengan mendata pemain-pemain yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

    “Kalau sudah tahu, nanti kami tangkap dan proses satu per satu,” ujarnya.

    Kemenkeu pun menggiatkan pengecekan jalur hijau kepabeanan dan cukai secara acak sebagai salah satu upaya mengatasi peredaran barang ilegal.

    “Jadi, kalau Pak Maman ada masalah seperti itu, kasih tahu saya. Nanti saya selesaikan,” tutur Purbaya.

    Purbaya sebelumnya juga telah merilis layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    “Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Jakarta, Rabu (15/10).

    Purbaya menjelaskan bahwa nomor aduan tersebut sudah aktif dan dapat diakses masyarakat melalui WhatsApp. Kemudian, tim khusus dari Kementerian Keuangan telah disiapkan untuk menerima laporan masyarakat.

    Namun, Menkeu menerangkan pesan yang masuk tidak akan langsung mendapat respons. Laporan akan dikumpulkan dan disortir terlebih dahulu untuk menentukan mana saja yang dapat ditindaklanjuti.

    “Tentu pasti dia (laporan) akan divalidasi dulu kan, bener enggak nih? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sini, tahu-tahu enggak ada (masalah),” ucapnya.

    Melalui ‘Lapor Pak Purbaya’, Purbaya berharap kepercayaan publik terhadap layanan pajak dan bea cukai bisa semakin meningkat. Layanan itu juga menjadi komitmennya untuk memastikan proses pengaduan berjalan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    Menteri UMKM: Penyaluran KUR sektor produksi cetak sejarah

    pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen

    Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi berhasil menembus angka 60,5 persen dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, Alhamdulillah pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5 persen,” ujar Maman dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun. Hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur.

    Dari jumlah tersebut, alokasi KUR untuk sektor produksi melampaui target 60 persen, dengan total penyaluran mencapai Rp124,7 triliun.

    Maman menambahkan, sebelumnya porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi hanya berkisar di angka 50 persen.

    Fokus pada sektor produksi, lanjutnya, dilakukan karena memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari mendorong pertumbuhan konsumsi hingga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

    “Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen maka kita harus berani mengambil keputusan untuk mendorong seluruh likuiditas ke sektor produksi,” katanya.

    Menurut dia, selama satu tahun terakhir pemerintah benar-benar menekankan agar penyaluran KUR diprioritaskan untuk sektor produksi.

    “Oleh karena itu, selama kurang lebih satu tahun ini, kami tekankan betul agar KUR terus diprioritaskan untuk disalurkan ke sektor produksi,” katanya.

    Ia juga menegaskan penyaluran KUR tidak boleh hanya berfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan kualitas.

    “Saya selalu tekankan selain kuantitas, harus ada kualitas dalam pendistribusian KUR. Karena ukuran peningkatan kualitas pendistribusian KUR dapat terlihat dari efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor konsumsi dan lainnya,” kata Maman.

    Selain mendorong pembiayaan sektor produksi, Kementerian UMKM juga berfokus pada pembangunan sistem digitalisasi dan integrasi data UMKM selama satu tahun terakhir.

    Upaya ini bertujuan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan.

    Ia menambahkan Kementerian UMKM saat ini juga sedang membangun sistem digitalisasi berbentuk super apps yang rencananya akan dirilis pada akhir 2025.

    Tujuannya untuk mendapatkan basis data yang akurat mengenai posisi, permasalahan, hingga perkembangan UMKM sehingga intervensi kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM binaan Pertamina raup transaksi puluhan miliar rupiah di TEI 2025

    UMKM binaan Pertamina raup transaksi puluhan miliar rupiah di TEI 2025

    Jakarta (ANTARA) – Satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) meraup transaksi puluhan miliar rupiah pada hari pertama ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan melalui pameran ini, pihaknya menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan pelaku UMKM Indonesia agar mampu menembus pasar global.

    “Pada hari pertama penyelenggaraan, salah satu UMKM binaan Pertamina, PT Java Criollo Cokelat Indonesia mencatatkan transaksi ekspor senilai 5,2 juta dolar AS atau setara Rp87 miliar, yang menandai langkah awal yang menggembirakan dalam pameran dagang terbesar di Indonesia ini,” ujarnya.

    Transaksi tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Java Criollo Cokelat Indonesia, yang diwakili Founder Inge Oktavia Arina, dan Being Co Ltd Jepang, yang diwakili Sakae Noda.

    Penandatanganan turut disaksikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Fadjar menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bukti nyata bagaimana UMKM binaan Pertamina mampu bersaing di pasar internasional.

    “Kami berharap 44 UMKM binaan Pertamina lainnya yang ikut di TEI 2025 juga dapat menjajaki kerja sama serupa dengan para buyer internasional,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Sakae Noda menyampaikan kekagumannya terhadap kualitas cokelat Indonesia.

    Ia menilai produk yang dihasilkan oleh Java Criollo memiliki keunggulan alami dan harga yang kompetitif.

    “Saya tertarik karena produk ini alami, tanpa pupuk kimia, dan memiliki kualitas yang sangat baik dengan harga terjangkau. Saya berharap masyarakat Jepang bisa menikmati produk cokelat Indonesia ini karena kualitasnya luar biasa,” ungkap Noda.

    Sementara itu, Inge Oktavia Arina mengungkapkan kebanggaannya dapat membawa produk lokal ke pasar global.

    “Awalnya buyer mencari cokelat asal Indonesia dan menemukan nama kami. Setelah melihat kualitas produk, kami dipercaya untuk bekerja sama. Kami senang karena nilai dan cita rasa yang kami bawa dapat diterima di pasar internasional. Ini adalah langkah penting bagi kami dan bagi UMKM Indonesia,” ujarnya.

    Fadjar menambahkan melalui program pembinaan UMKM, Pertamina terus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing.

    “Pertamina juga berharap capaian positif ini menjadi inspirasi bagi seluruh UMKM binaannya untuk terus berinovasi, berdaya saing, dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional,” sebutnya.

    Ajang pameran internasional TEI 2025 digelar di Tangerang, Banten, pada 15-19 Oktober 2025.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UKM Bisa Kelola Tambang, Menteri Maman Siapkan Aturan Turunan

    UKM Bisa Kelola Tambang, Menteri Maman Siapkan Aturan Turunan

    Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) tengah menyiapkan aturan turunan melalui peraturan menteri (Permen) terkait pengelolaan tambang mineral dan batu bara bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

    Seperti diketahui, pemerintah membuka peluang bagi para UKM untuk mengelola wilayah tambang mineral dan batu bara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP 39/2025) sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Dalam beleid itu, disebutkan bahwa UKM mendapatkan kesempatan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam maupun WIUP batu bara paling luas masing-masing sebesar 2.500 hektare.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuat aturan turunan dari PP 39/2025.

    “Pasti ada [aturan turunan dari Kementerian UMKM terkait UKM bisa mengelola tambang]. Kan kita harus buat tindak lanjut aturan teknisnya di kementerian masing-masing,” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

    Meski PP 39/2025 telah resmi berlaku, mekanisme teknis di masing-masing kementerian masih dalam tahap penyusunan. Maman menargetkan aturan teknis dari Kementerian UMKM sebagai turunan dari PP tersebut rampung dalam waktu 2–3 bulan ke depan.

    “2–3 bulan lah, kali ya. Yang penting prinsip kehati-hatian juga tidak kita tinggalkan,” terangnya.

    Adapun, hingga saat ini, belum ada pengajuan dari UKM yang ingin mengelola tambang. Dia memperkirakan, proses para UKM dapat mengelola tambang baru akan berjalan 2–3 bulan ke depan, setelah seluruh kementerian terkait merampungkan aturan teknis.

    “Belum, belum, belum [belum ada UKM yang mengajukan mengelola tambang]. Itu kan masih PP-nya kan baru keluar,” imbuhnya.

    Seiring meluncurnya PP 39/2025, Maman menuturkan bahwa Kementerian UMKM mendapat mandat untuk melakukan verifikasi awal terhadap badan usaha menengah yang mengajukan pengelolaan blok tambang ke Kementerian ESDM. Nantinya, proses penunjukan langsung hanya bisa dilakukan jika perusahaan tersebut lolos verifikasi.

    Dalam proses verifikasi tersebut, perusahaan menengah yang ditunjuk wajib menjalankan corporate business responsibility.

    “Ini adalah kewajiban kepada si perusahaan menengah yang mendapatkan pengelolaan tambang melalui mekanisme penunjukan langsung untuk melakukan kerja sama bisnis dengan usaha mikro dan kecil yang ada di daerah itu,” pungkasnya.

  • Dari Sukabumi ke Brunei, Camilan Singkong Difabel Ini Tembus Pasar Ekspor

    Dari Sukabumi ke Brunei, Camilan Singkong Difabel Ini Tembus Pasar Ekspor

    Jakarta –

    Camilan singkong buatan tangan difabel asal Sukabumi resmi menembus pasar luar negeri. Produk keripik singkong “Yammy Babeh” milik PT Gemilang Agro Inovasi hari ini melakukan ekspor perdana ke Brunei Darussalam senilai USD 18.000 atau sekitar Rp 288 juta untuk satu kontainer 20 ft.

    UMKM ini didirikan oleh Ade Soelistyowati, penyandang disabilitas tuna rungu, yang kini bekerja sama dengan perusahaan asal Brunei, SP Setia SDN BHD, untuk pengiriman berkelanjutan. Ekspor perdana ini dilepas secara simbolis di Gedung Juang 45 Sukabumi, Jawa Barat, dan dihadiri oleh Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Bupati Sukabumi Ayep Zaki.

    PT Gemilang Agro Inovasi dikenal lewat produk Cassava Crackers “Yammy Babeh”, camilan berbahan dasar singkong lokal yang diolah higienis dan dikemas modern agar sesuai standar pasar global. Selain itu, Ade juga mengembangkan produk turunan mangrove-seperti kapsul, teh, dan bubuk-yang kini mulai dipasarkan ke Korea Selatan.

    Usaha ini dijalankan Ade bersama sang suami yang tengah berjuang melawan sakit stroke. Dalam keterbatasan tersebut, keduanya tetap mempertahankan usaha sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Saat ini, PT Gemilang Agro Inovasi mempekerjakan 10 karyawan tetap dan 25 siswa magang dari SMA Hassina Sukabumi.

    “Kami ingin membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan dukungan berbagai pihak, kami siap membawa produk lokal naik kelas dan menembus pasar internasional,” ujar Ade Soelistyowati, owner PT Gemilang Agro Inovasi.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman turut mengapresiasi capaian ini. Ia menilai keberhasilan Ade membuktikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro.

    “Keberhasilan ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Atas arahan Presiden Prabowo, pemerintah akan memprioritaskan pelaku usaha disabilitas untuk mendapat pembinaan, pelatihan, dan penguatan agar lebih berdaya saing di tingkat global,” ujarnya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menilai ekspor “Yammy Babeh” sejalan dengan upaya mendorong wirausaha lokal agar bisa menembus pasar dunia.

    “Pertamina percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada ekonomi bangsa, tanpa terkecuali. Keberhasilan UMKM binaan seperti PT Gemilang Agro Inovasi menunjukkan bahwa semangat inklusivitas, inovasi, dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan,” katanya.

    Ia menambahkan, hingga Oktober 2025, sudah ada delapan UMKM yang berhasil menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.

    “Pertamina akan terus memperluas dukungan kepada UMKM di seluruh Indonesia agar mampu menembus pasar global. Sejak awal tahun 2025 sampai hari ini, Pertamina telah mengantarkan delapan UMKM binaan yang melakukan ekspor berkelanjutan ke berbagai negara, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” lanjutnya.

    (fdl/fdl)