Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Tak Cuma Petani, Prabowo Hapus Utang KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Tak Cuma Petani, Prabowo Hapus Utang KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan rencana penghapusan utang atau pemutihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra tidak hanya menyasar petani.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

    “Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

    “Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

    Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan. Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

    Pembagian Tiga Zona

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

    Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

    Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

    “Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Langkah tersebut, sambungnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Hanya saja, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

    Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

    “Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

    Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

    Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.

  • BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    BNI Raih Predikat Kolaborator Entrepreneur Hub dari Kementerian UMKM

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih predikat Kolaborator Entrepreneur Hub pada ajang Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghargaan diberikan atas upaya BNI dalam memperkuat daya saing UMKM agar naik kelas dan Go Global.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi BNI dalam menghadirkan solusi pembiayaan, edukasi, dan pendampingan UMKM melalui platform BNI Xpora.

    “BNI sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM RI yang terus mendorong semangat inovasi dan keberlanjutan para pelaku usaha. Pengakuan ini memberikan motivasi tambahan bagi kami untuk melanjutkan misi mendukung UMKM naik kelas dan memperluas penetrasi mereka ke pasar global,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, UMKM mitra BNI Xpora, PT Azaki Food Internasional turut menerima apresiasi kategori FinImpact Entrepreneur. Perusahaan ini telah menembus pasar global dengan produk tempe yang diekspor ke 12 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, dan Belanda.

    Iqbal menjelaskan inisiatif BNI melalui Xpora dirancang untuk menghadirkan dukungan menyeluruh, antara lain pelatihan ekspor dan pendampingan kurasi produk. Kemudian, akses pasar melalui sembilan kantor cabang luar negeri BNI, hingga layanan digital seperti wondr by BNI, BNIdirect, dan TapCash.

    Melalui pencapaian ini, BNI akan memperluas dukungan terhadap UMKM nasional melalui penguatan kapasitas ekspor, peningkatan literasi digital, serta penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas.

    Dengan strategi yang semakin terarah dan kolaborasi lintas lembaga, BNI berharap peran UMKM dalam rantai ekonomi global dapat semakin kuat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami optimistis UMKM akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, dan BNI siap menjadi mitra utama UMKM untuk naik kelas dan go global,” ucap Iqbal.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pun menekankan pentingnya pilar grow dan sustain dalam wirausaha di tengah transformasi ekonomi global. Menurutnya, hal tersebut harus didukung dengan inovasi, digitalisasi, serta tata kelola usaha yang sehat.

    Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan dalam seremoni di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, yang dihadiri ribuan peserta secara hybrid dari berbagai sektor.Hal ini termasuk lembaga pembiayaan, dunia usaha, komunitas wirausaha, perguruan tinggi, dan nominator wirausaha inspiratif dari seluruh Indonesia. Acara juga turut dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Keynote Speake.

    (prf/ega)

  • Menteri Maman: Legalitas Ribet Bikin Produk UMKM Kalah Saing dari Barang Impor

    Menteri Maman: Legalitas Ribet Bikin Produk UMKM Kalah Saing dari Barang Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut legalitas yang rumit menjadi penyebab UMKM Indonesia kalah saing dengan produk asing, khususnya barang dari China.

    Untuk memperoleh legalitas, UMKM harus melalui berbagai tahapan dokumen, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), SNI (Standar Nasional Indonesia), hingga izin edar BPOM. Menurut Maman, banyaknya pintu birokrasi ini menjadi salah satu sumber kekalahan UMKM dibandingkan produk-produk impor.

    “Bagaimana UMKM kita bisa bersaing dengan ‘ploduk-ploduk’ dari luar itu? UMKM baru mulai saja harus punya NIB, lalu urus sertifikasi halal, lanjut PIRT, HAKI, SNI, BPOM dan masih ada portal-portal berikutnya,” ujarnya dalam acara Big Conference, Senin (8/12/2025).

    Berbanding terbalik, barang impor khususnya dari China masuk tanpa harus melalui proses legalitas seribet itu. Penyebarannya pun jauh lebih cepat dan mudah, membuat produk UMKM semakin tertekan di pasar domestik.

    Menanggapi kondisi tersebut, Maman dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah siap berperang melawan dominasi produk-produk Cina di Indonesia.

    Dia menegaskan bahwa langkah ini didukung oleh Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan Perindustrian yang memiliki visi sama dalam membangkitkan UMKM.

    “Agak ironis memang kalau bicara UMKM. Karena itu, saya tegas menyatakan perang dengan ‘ploduk-ploduk’ itu. Kita harus berpihak pada UMKM, dan hal ini didukung oleh Presiden Alhamdulillah. Kementerian UMKM, Keuangan, dan Perindustrian sekarang satu nafas,” tegas Maman.

    Untuk memperbaiki daya saing UMKM, pemerintah menyoroti permasalahan dari hulu, yaitu pada proses masuknya barang impor melalui bea cukai dan mafia perusahaan ekspedisi.

    Maman menegaskan bahwa penyelesaian masalah di hulu termasuk penindakan terhadap perusahaan ekspedisi nakal akan menjadi kunci agar produk UMKM dapat kembali mendominasi pasar nasional.

    Pemerintah juga memperkuat pendekatan ekosistem dan sinergi UMKM antar daerah melalui program yang mencakup legalitas, pendampingan, pembiayaan, digitalisasi, hingga kemitraan.

    Salah satu fasilitas yang mempermudah proses tersebut adalah SAPA UMKM, platform pusat informasi dan layanan yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun instansi terkait. (Nur Amalina)

  • Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

    Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

    “Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

    Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

    Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

    Lebih lanjut, Maman juga menyoroti banyaknya laporan dari pelaku UMKM yang mengeluhkan bank penyalur KUR di tingkat kecamatan hingga kabupaten mengaku sudah kehabisan kuota. Namun, dia menegaskan klaim tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data pemerintah.

    Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan masih ada ruang penyaluran sekitar Rp17–18 triliun per awal Desember.

    “Kalau ada bank-bank penyalur di daerah yang mengatakan kuota habis, itu bohong. Masih ada Rp17–18 triliun kok. Enggak mungkin habis,” pungkasnya.

  • Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference untuk membahas terkait dengan proyeksi dan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 yang diselenggarakan di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Gelaran Big Conference, untuk menyambut usia Bisnis Indonesia ke-40, mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’. Acara ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sesi Leader’s Talk Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Acara Big Conference dapat Anda saksikan melalui link live streaming di Youtube berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi, yaitu ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum Big Conference juga turut membahas rencana kerja 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

    Sebagai informasi, Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini difokuskan menyasar anak-anak hingga ibu hamil untuk memastikan kecukupan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk program MBG pada 2025 yakni Rp71 triliun. Namun, realisasinya hingga 11 November 2025 baru mencapai 61,2% dari total anggaran. Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penerima manfaat MBG mencapai 42 juta orang per 11 November atau baru 50,6% dari target 82,9 juta penerima.

    Adapun, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Presiden Prabowo telah resmi meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia pada 21 Juli 2025 lalu.

    Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah kekuatan kolektif rakyat. Selain itu, Presiden menyebut pembentukan KDMP dilakukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, Kesehatan, logistik dan keuangan inklusif.

    Meski telah diluncurkan pada Juli, tetapi belum seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih beroperasi penuh. Presiden Prabowo dalam arahan terbarunya memerintahkan agar pembangunan 80.000 gerai rampung selambat-lambatnya April 2026.

    Sementara itu, terkait dengan program 3 juta rumah, program ini merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur, pembangunan desa hingga pemerataan ekonomi.

    Dalam upaya menyukseskan program 3 juta, pemerintah telah melibatkan swasta hingga investor asing untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi masalah backlog 9,9 juta unit.

  • Pascabencana, Menteri UMKM Bakal Maraton dengan Bank Penyalur KUR

    Pascabencana, Menteri UMKM Bakal Maraton dengan Bank Penyalur KUR

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) segera membahas upaya pemulihan ekonomi khusus bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Salah satu fokus utama pembahasan tersebut adalah percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku usaha guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat.

    “Besok kita hari Senin (8/12/2025) mulai maraton mengundang beberapa bank penyalur KUR agar bisa segera menyalurkan pembiayaan bagi UMKM terdampak bencana,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman seperti dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Ia mengatakan, tahap awal pemulihan ekonomi dilakukan melalui pemetaan kondisi pelaku UMKM yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

    Langkah pemetaan tersebut menjadi fondasi penting pemerintah untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

    “Fokus kami di Kementerian UMKM. Nanti kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah pertama, kita petakan terlebih dahulu mana daerah yang terdampak secara permanen atau UMKM yang memang terdampak secara permanen,” ungkapnya.

    Ia ingin memastikan data UMKM terdampak benar-benar akurat agar langkah penanganan tepat dan dapat segera dijalankan.

    Menurut dia, pemetaan pascabencana harus memperhitungkan tingkat keparahan dampak di setiap wilayah, di mana setiap zonasi diperhitungkan untuk menentukan tingkat kelumpuhan usaha pelaku UMKM.

    Meski demikian, upaya pemulihan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mempercepat stabilitas ekonomi di Indonesia. “Nah setelah itu, baru kita melakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk pemulihan ekonominya. Jadi kita lebih kepada konteks pemulihan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Maman juga menegaskan tahapan pemulihan ekonomi pascabencana ini memerlukan waktu yang cukup, sebab pemerintah masih berupaya menormalisasi kondisi kedaruratan bencana di daerah terdampak.

    “Ini akan kita bahas secara komprehensif. Saya tidak mau, atau berani-berani ngomong dulu di awal, karena kita mau fokus dulu kepada penanganan bencana,” kata dia.

  • Menkop Sebut Koperasi Jadi Jalan Inklusi Ekonomi Penyandang Disabilitas

    Menkop Sebut Koperasi Jadi Jalan Inklusi Ekonomi Penyandang Disabilitas

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri acara Inklusiland bertema ‘Everyone Shine, Everyone Matters’ yang digelar Yayasan Inklusi Pelita Harapan di Tangerang Selatan, hari ini. Acara ini menjadi wadah interaksi dan kreativitas bagi masyarakat penyandang disabilitas.

    Ferry menegaskan pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Menurutnya, koperasi dapat membantu mengorganisir usaha komunitas agar lebih mandiri dan berdaya saing.

    “Saya sungguh terkejut karena antusiasme luar biasa banyaknya peserta yang terlibat dalam acara ini dan variasi kegiatan cukup banyak. Ini menunjukkan minat acara Inklusiland dari tahun ke tahun luar biasa,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

    “Mudah-mudahan di tahun depan Kemenkop bersama kementerian lain dapat ikut membantu membesarkan kegiatan Yayasan Cahaya,” sambungnya.

    “Kita ketahui bahwa semua orang dilahirkan di dunia dalam keadaan yang sama. Ini membuat kita sadar untuk saling membantu. Mudah-mudahan ajang ini memberi akses bagi masyarakat disabilitas dalam mengembangkan bakat dan kehidupannya,” tuturnya.

    Ferry mencontohkan kiprah koperasi penyandang tunanetra yang memproduksi Al-qur’an braille dan menyumbangkannya ke masjid-masjid. Menurutnya, inisiatif berbasis komunitas ini bisa menjadi model pengembangan koperasi bagi komunitas penyandang disabilitas.

    Dia menekankan bahwa koperasi berbasis komunitas dapat menjadi motor penggerak ekonomi inklusif. Menurutnya, dengan dukungan kementerian terkait, produk-produk yang dihasilkan komunitas disabilitas bisa dikembangkan lebih luas.

    “Apa yang dilakukan koperasi tunanetra itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Basis komunitas dari Yayasan Cahaya bisa didorong untuk punya koperasi agar produk yang dihasilkan teman-teman disabilitas dapat berkembang,” tutur Ferry.

    Selain itu, Ferry menilai acara Inklusiland bukan hanya wadah hiburan, tetapi juga momentum membangun jejaring ekonomi inklusif. Dia berharap ke depan Yayasan Inklusi Pelita Harapan dapat membentuk sebuah badan usaha koperasi demi mewadahi seluruh kegiatan ekonomi dan kreativitas dari anggotanya yang mayoritas penyandang disabilitas.

    “Dengan koperasi, penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara itu antara lain Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani; Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Gubernur Banten Andra Soni; Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda; Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad; serta Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Harapan Cahaya Manthovani.

    (anl/ega)

  • Penyaluran KUR Akan Dipercepat bagi UMKM Aceh-Sumatera

    Penyaluran KUR Akan Dipercepat bagi UMKM Aceh-Sumatera

    Kabupaten Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan segera membahas langkah pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu agenda utama adalah percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) guna mendorong kembali aktivitas usaha yang sempat terhenti.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya akan mulai menggelar pertemuan maraton dengan sejumlah bank penyalur KUR untuk mempercepat pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.

    Untuk tahap awal, pemerintah akan melakukan pemetaan kondisi UMKM di wilayah yang terdampak bencana. Pemetaan ini diperlukan untuk menentukan jumlah pelaku usaha yang terdampak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan bantuan yang paling mendesak.

    “Fokus kami Kementerian UMKM, nanti kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah pertama kita petakan terlebih dahulu mana daerah yang terdampak secara permanen atau UMKM-UMKM yang memang dia terdampak secara permanen,” kata Maman, di Kabupaten Tangerang, Minggu (7/12/2025).

    Ia menekankan pentingnya data yang akurat agar langkah penanganan bisa diberikan secara tepat dan cepat. Tingkat keparahan dampak di setiap wilayah akan menjadi dasar dalam menentukan zonasi dan kategori kelumpuhan usaha.

    Setelah pemetaan selesai, pemerintah akan merumuskan langkah lanjutan untuk memulihkan ekonomi daerah.

    Namun, Maman mengingatkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan waktu, karena pemerintah saat ini masih fokus menangani kondisi kedaruratan di daerah terdampak.

    “Ini akan kita bahas secara komprehensif. Saya tidak mau, atau berani-berani ngomong dahulu di awal. Karena ini kan kita mau fokus dahulu kepada penanganan bencana,” jelasnya.

  • BIG Conference 2025: Apa Rencana BGN 2026 Usai MBG Jangkau 49 Juta Masyarakat?

    BIG Conference 2025: Apa Rencana BGN 2026 Usai MBG Jangkau 49 Juta Masyarakat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi garda terdepan dalam mendorong program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dalam acara BIG Conference 2026, BGN akan mengungkap rencana mereka mengoptimalkan anggaran besar dalam memperluas jangkauan MBG, termasuk strategi dalam melewati sejumlah tantangan yang akan ditemui pada tahun depan.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan per Desember 2025, MBG telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari. Lebih dari tujuh kali penduduk Singapura, diberi makan setiap hari oleh pemerintah.

    Kepala negara pun menekankan bahwa skala implementasi MBG bukan hanya besar, tetapi telah berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

    Dia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan lebih dari tujuh kali populasi Singapura yang menerima bantuan makanan setiap hari.

    “Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini.

    Presiden ke-8 RI itu juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Dia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sedangkan Indonesia mampu melewati angka itu dalam waktu kurang dari satu tahun.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menargetkan 82,9 juta penerima MBG akan terealisasi pada Maret 2026.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memastikan asupan gizi anak Indonesia terpenuhi melalui sumber makanan yang beragam.

    Menurutnya, pemanfaatan kuliner Nusantara dapat mendukung pendidikan gizi sekaligus memperkenalkan keragaman budaya sejak dini.

    “Diversifikasi pangan menjadi bagian penting dalam memastikan menu yang sehat, aman, dan sesuai standar nasional,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (5/12/2025).

    Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mencapai target tersebut, yang akan dipaparkan pada BIG Conference 2026. Langkah tersebut tentu akan melibatkan banyak pihak.

    Sekadar informasi, Gelaran Big Conference 2025 mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’ ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi ialah ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum diskusi juga turut membahas rencana kerja pada 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintah.

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

  • BIG Conference 2025: Mengungkap Arah Prabowo Ungkit UMKM pada 2026

    BIG Conference 2025: Mengungkap Arah Prabowo Ungkit UMKM pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA —  BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan, akan mengungkap rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam mengungkit UMKM pada 2026. UMKM yang merupakan bagian penting dalam roda ekonomi Indonesia, memiliki peran krusial dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang dijadwalkan hadir dalam acara BIG Conference 2025 pada Senin (8/12/2025), akan menyampaikan serangkaian rencana dalam meningkatkan daya saing UMKM.

    BRI Research Institute dalam survei terbarunya menyebut pelaku UMKM memandang prospek usaha pada kuartal IV/2025 lebih cerah dibandingkan kuartal sebelumnya.

    Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia mencatat peningkatan Indeks Ekspektasi Bisnis menjadi 120,7 dari 116,5 pada kuartal III/2025 menunjukkan semakin kuatnya keyakinan para pelaku usaha terhadap peluang pertumbuhan dalam beberapa bulan ke depan.

    “Pelaku UMKM memandang prospek usaha pada kuartal IV/2025 akan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya,” tulis laporan itu.

    Keyakinan itu didukung oleh beragam faktor. Di antaranya, aktivitas bisnis UMKM masih berada pada fase ekspansi dengan nilai indeks 101,9. Pada saat yang sama, optimisme pelaku UMKM meningkat, tercermin dari Indeks Ekspektasi Bisnis yang naik menjadi 120,7 pada kuartal III/2025 dari 116,5 pada periode sebelumnya.

    Normalisasi aktivitas masyarakat setelah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta libur sekolah pun kian memperbaiki kinerja UMKM yang beroperasi di sekitar lingkungan kerja dan sekolah.

    Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri UMKM saat ini juga tengah waswas di tengah rencana pembatasan thrifting.

    Menyikapi hal itu, kementerian UMKM akan menggodok aturan shifting pedagang baju thrifting ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

    Kementerian UMKM juga berencana menggelar pertemuan dengan pedagang baju thrifting pada Kamis mendatang untuk membahas langkah transisi ke produk lokal.

    BIG Conference 2025

    Sekilas tentang BIG Conference

    Gelaran Big Conference yang mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’ ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi ialah ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum diskusi juga turut membahas rencana kerja pada 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintah.

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.