Xcloud.id

Tag: Maman Abdurrahman

  • Pemerintah Beri Relaksasi Utang bagi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

    Pemerintah Beri Relaksasi Utang bagi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

    Pemerintah Beri Relaksasi Utang bagi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah akan memberikan relaksasi utang bagi pelaku UMKM di Sumatera yang terdampak bencana.
    Keringanan utang ini merupakan salah satu dari tiga layanan program
    Klinik UMKM Bangkit
    yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana Sumatera besutan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) untuk pemulihan ekonomi warga terdampak.
    “Bahwa terkait pinjaman usaha, dan lain sebagainya UMKM di wilayah terdampak akan diberikan relaksasi dan nanti akan kita petakan mana-mana saja yang akan dihapuskan,” ujar Maman usai menghadiri Rapat Terbatas Menteri (RTM) di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
    Maman menegaskan, layanan ini bertujuan agar para pelaku usaha yang terdampak bencana Sumatera tidak terbebani dengan utang.
    “Lalu (layanan) yang kedua adalah layanan membeli barang ataupun membeli produk lokal. Dan yang ketiga adalah layanan produksi,” ucap Maman.
    Di sisi lain, berdasarkan tindak lanjut RTM dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah disebut mulai gotong royong untuk membersihkan warung, toko, pasar, dan fasilitas usaha lainnya di seluruh daerah terdampak guna menggerakkan kembali perekonomian setempat.
    Ia menjelaskan, upaya itu bertujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah terdampak dengan memprioritaskan produksi dan konsumsi lokal.
    Produk-produk yang masih dapat diproduksi namun belum terserap pasar akan dibantu pemasarannya, termasuk melalui pembelian oleh pemerintah, agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak.
    “Alhamdulillah sekarang sudah mulai terjadi pergerakan dan tinggal selanjutnya adalah pemantauan dan pemetaan secara utuh masuk ke wilayah pemulihan ekonomi secara komprehensif,” ungkap dia.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana Sumatera.
    Pembentukan pokja tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai memimpin Rapat Terbatas Menteri (RTM) bersama kementerian/lembaga terkait di kantornya, Rabu (7/1/2026).
    “Program dan langkah pemberdayaan pascabencana ini kita bentuk Pokja Pemberdayaan Pascabencana,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
    Pokja ini berisi Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.
    “(Kami) akan bersama-sama mendorong semua program-program yang kita miliki agar Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, segera pulih dan bangkit secara ekonomi,” tegas Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan Aduan buat UMKM Terdampak Bencana Sumatera Dibuka, Cek Lokasinya

    Layanan Aduan buat UMKM Terdampak Bencana Sumatera Dibuka, Cek Lokasinya

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan Klinik UMKM Bangkit sebagai sentral pengaduan sekaligus pusat bantuan usaha bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada delapan lokasi Klinik UMKM yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera.

    Maman menjelaskan, Klinik UMKM Bangkit dibentuk untuk mempercepat pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana paling lama dalam jangka waktu satu tahun. Sebagai tahap awal, akan dilakukan pemetaan berlangsung hingga Maret 2026.

    “Dikomandani pemerintah daerah, klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” ujar Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

    Maman mengatakan, Klinik UMKM Bangkit juga difungsikan sebagai pusat perbelanjaan produk lokal buatan UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Produk-produk tersebut akan dipasarkan di dalam dan luar provinsi sehingga dapat menghidupkan UMKM setempat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, upaya ini diyakini mampu menggerakkan kembali ekonomi di wilayah terdampak bencana.

    Selain itu, klinik akan menyediakan layanan produksi agar UMKM yang usahanya terhenti dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Peralatan produksi sesuai kebutuhan akan difasilitasi melalui layanan ini.

    “Klinik ini kita buat untuk melakukan pemetaan sekaligus mencari solusi agar UMKM di tiga provinsi, terutama di Aceh Tamiang, bisa hidup dan bangkit kembali,” tambah Maman.

    Maman juga mengimbau masyarakat, khususnya UMKM terdampak bencana, agar memprioritaskan penanganan rumah tangga dan lingkungan terlebih dahulu, tanpa terlalu terbebani oleh persoalan utang usaha.

    “Kementerian UMKM bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan OJK menyiapkan perangkat aturan dan kebijakan agar UMKM yang memiliki tanggungan kredit di bank dapat memperoleh relaksasi dan keringanan,” jelas ia.

    Klinik UMKM Bangkit akan berdiri di delapan titik di tiga provinsi. Di Aceh, klinik berada di Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Di Sumatera Utara, klinik berada di Medan dan Tapanuli Tengah, sementara di Sumatera Barat berada di Padang. Lokasi-lokasi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan letak wilayah dan jumlah personel. Meski demikian, setiap klinik akan melayani seluruh UMKM di wilayah terdampak di sekitarnya.

    “Saya mohon Klinik UMKM Bangkit ini dijadikan rumah tempat berkumpulnya para UMKM di Aceh Tamiang. Jadikan klinik ini tempat mencari solusi. Insyaallah perangkatnya sudah disiapkan hingga ekonomi Aceh pulih dan normal kembali,” jelas Maman.

    Maman juga menambahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan mulai hari ini mereaktivasi Pasar Pagi Kuala Simpang agar para pedagang dapat kembali berjualan, sementara masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Sebanyak 140 tenda bantuan akan didirikan sebagai lokasi berjualan sementara, dan pemerintah setempat berencana menambah sekitar 200 tenda lagi agar semakin banyak pedagang yang dapat beraktivitas.

    “Silakan diatur bagus-bagus, dimanfaatkan baik-baik. Jaga kebersamaan,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Pemerintah Siapkan Program Rehabilitasi UMKM di Daerah Bencana Sumatera

    (rea/ara)

  • 12 Mal Jakarta Buka Sampai Tengah Malam saat Momen Tahun Baru 2026

    12 Mal Jakarta Buka Sampai Tengah Malam saat Momen Tahun Baru 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat ada 12 mal anggota yang buka hingga tengah malam pada momen Tahun Baru 2026. Diskon besar-besaran pun dihadirkan untuk menarik minat pengunjung untuk menyambut Tahun Baru 2026.

    Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja mengatakan ada penyesuaian operasional menjelang momen pergantian tahun nantinya. Khususnya untuk mal yang mengadakan Late Nite Sale maupun perayaan Tahun Baru 2026.

    “Ada 12 Pusat Perbelanjaan di Jakarta yang menyelenggarakan Late Nite Sale,” kata Alphon, saat dihubungi Liputan6.com, Senin (29/12/2025).

    Dia mengatakan, mayoritas tetap buka seperti biasa mulai dari 10.00-22.00 WIB. Khusus untuk 12 mal tadi, kemungkinan akan buka hingga tengah malam atau setelah pergantian tahun.

    “Mayoritas Pusat Perbelanjaan beroperasi seperti biasa yaitu jam 10:00 – 22:00 kecuali beberapa Pusat Perbelanjaan yang mengadakan program Late Nite Shopping dan/atau perayaan tutup tahun biasanya tutup lebih lambat,” tutur dia.

    Guna menarik minat pengunjung dan sejalan program pemerintah, toko-toko di mal juga akan mengobral diskon besar-besaran. “Promo diskon yang diberikan sampai dengan 70%,” ujar dia.

    Masyarakat Belanja

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target belanja masyarakat pada akhir 2025 bisa tembus hingga Rp 110 triliun. Angka tersebut bisa dicapai lewat berbagai program belanja yang digiatkan oleh pemerintah dan pelaku usaha. 

    Hal tersebut dilontarkan Menko Airlangga saat dirinya menyambangi Pondok Indah Mall (PIM) 1, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Desember 2025. Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Widiyanti Putri Wardhana, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, hingga Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.

    Airlangga memproyeksikan, program Belanja di Indonesia Saja (BINA) yang diselenggarakan oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) hingga 4 Januari 2026 bisa meraup perputaran uang hingga Rp 30 triliun. 

    “Kemudian sebelumnya kita ada program Harbolnas, itu juga sekitar Rp 35 triliun, dan ada Every Purchase is Cheap. Jadi sampai akhir tahun kita targetkan antara Rp 110 triliun dibelanjakan,” ujar Menko Airlangga. 

  • Menteri UMKM Maman: Baju Impor Bekas Dilarang, Thrifting Lokal Tetap Aman

    Menteri UMKM Maman: Baju Impor Bekas Dilarang, Thrifting Lokal Tetap Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan baju impor bekas tidak diperbolehkan beredar di pasar lokal, sementara thrifting dengan baju bekas lokal tetap aman dan tidak dilarang.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, larangan tersebut ditujukan khusus untuk baju impor bekas, sementara baju bekas lokal masih diperbolehkan.

    “Ini bukan thrifting, tetapi baju impor bekas. Itu dulu ya. Karena thrifting itu macam-macam modelnya tuh. Kalau thrifting yang baju-baju bekas lokal kan nggak apa-apa. Tapi yang jadi isu kan baju impor bekas. Itu yang nggak boleh,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Maman menambahkan, sebagian besar pelaku pasar sudah menyetujui penggantian barang impor bekas dengan produk lokal.

    Meski begitu, hingga saat ini mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dan produsen baju lokal tengah dibahas. Salah satu sistem yang tengah dipertimbangkan adalah pedagang menitipkan barang terlebih dahulu tanpa harus membayar di muka.

    “Secara prinsip sebetulnya sebagian besar sudah oke, tinggal mekanisme bentuk kerja sama antara produsen dan pedagang. Tinggal itu aja nih yang lagi dicari,” ujarnya.

    Maman menyampaikan saat ini tercatat ada sekitar 1.300 merek yang berpotensi disubstitusi dan pemilihan merek akan diserahkan kepada pedagang.

    Maman menambahkan, isu utama terkait dengan substitusi baju impor bekas kini tinggal pada mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dengan produsen baju lokal. Selain itu, beberapa hal teknis seperti ketersediaan ruang di pasar juga masih dibahas untuk memastikan implementasi substitusi berjalan lancar.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang thrifting impor baju bekas tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

    Temmy menjelaskan, peralihan thrifting ke produk lokal akan dilakukan bertahap agar pedagang tidak langsung kehilangan penghasilan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek untuk memasok produk eks pedagang thrifting.

    “Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

    Di samping produk lokal, pemerintah juga membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi di Indonesia untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal.

    Temmy menegaskan, pemerintah akan menyeimbangkan sisi persediaan dan permintaan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan harga kompetitif produk lokal. 

    “Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” tuturnya.

  • Menteri UMKM Angkat Bicara Soal Kredit di Bawah Rp100 Juta Masih Diminta Agunan

    Menteri UMKM Angkat Bicara Soal Kredit di Bawah Rp100 Juta Masih Diminta Agunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membongkar alasan utama masih adanya praktik permintaan agunan dari perbankan untuk pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) plafon di bawah Rp100 juta.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut persoalan tersebut bukan berasal dari regulasi, melainkan dari faktor ketidakpercayaan (distrust) petugas perbankan terhadap debitur usaha mikro.

    Maman mengatakan petugas bank masih khawatir akan kemampuan pelaku usaha mikro mengembalikan pinjaman tanpa agunan, mulai dari karakter, disiplin, dan keberlanjutan usaha debitur.

    “Lebih besar tuh memang faktor ketidakpercayaan petugas-petugas bank di daerah dengan pihak yang mengajukan. Pasti itu yang paling utama,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Maman menjelaskan secara prinsip, KUR tidak mewajibkan agunan fisik dan penilaian seharusnya hanya berdasarkan usaha yang dijalankan pelaku UMKM. Meski begitu, dia juga mengakui di lapangan masih ada ketidakpercayaan dari pihak perbankan, sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

    “Karena mereka kan punya kekhawatiran pada saat misalnya itu diberikan [pinjaman], tetapi tanpa agunan, mereka nggak bisa mengembalikan. Karena masalah mungkin karakter pribadi, disiplin, dan sebagainya. Isunya lebih banyak di situ,” tuturnya.

    Untuk itu, Maman menyarankan agar pemberian kredit dilakukan secara bertahap. Jika petugas bank masih ragu, sambung dia, maka pinjaman tidak perlu langsung diberikan dalam jumlah besar, melainkan dimulai dari nominal kecil terlebih dahulu untuk membangun rekam jejak dan kepercayaan.

    Maman juga mengimbau pelaku usaha mikro yang mendominasi pembiayaan di kisaran Rp1 juta—Rp100 juta agar mengajukan kredit secara proporsional dan memperkuat fundamental usaha.

    Sebab, menurutnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang langsung mengajukan pinjaman dalam jumlah besar tanpa kesiapan usaha yang memadai sehingga memperbesar risiko gagal bayar.

    “Misalnya mulai dari 20 juta, naik 30 juta, naik ke 40 juta. Jadi pelan-pelan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Maman menegaskan akan rutin melakukan sidak ke bank penyalur untuk memastikan KUR disalurkan sesuai aturan, menyusul banyak keluhan UMKM terkait KUR Rp1–100 juta yang masih diminta agunan.

    Maman menjelaskan sidak dilakukan secara spontan untuk memantau kondisi riil penyaluran KUR dari 44 bank penyalur.

  • UMKM Ajukan KUR 10 Kali? Silakan!

    UMKM Ajukan KUR 10 Kali? Silakan!

    Video Menteri Maman: UMKM Ajukan KUR 10 Kali? Silakan!

    Proses Evakuasi Ibu Hamil di NTT Digotong Sejauh 5 Km

    1,654 Views |

    Jumat, 26 Des 2025 23:25 WIB

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memberikan saran peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, petugas bank sebagai pemberi pinjaman harus mendapatkan kepercayaan dari sang debitur atau yang ajukan kredit.

    Maman pun menyampaikan strategi untuk para calon pengusaha UMKM, agar tidak mengajukan pinjaman yang besar terlebih dahulu. Pelan-pelan namun pasti, ia yakin kepercayaan antara peminjam dan yang mengajukan kredit akan tumbuh.

    Ammaarza Akhmal – 20DETIK

  • UMKM Terdampak Bencana Aceh-Sumatra Dapat Relaksasi KUR: Bunga 0%, Cicilan Ditunda

    UMKM Terdampak Bencana Aceh-Sumatra Dapat Relaksasi KUR: Bunga 0%, Cicilan Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seluruh debitur KUR di tiga provinsi tersebut sementara tidak perlu melakukan pembayaran bunga maupun cicilan. Kebijakan ini akan berlaku hingga pemerintah menyelesaikan fase pemetaan UMKM terdampak.

    “Seluruh KUR UMKM di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumbar dimoratoriumkan pembayaran bunga maupun cicilannya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Airlangga menuturkan, pemerintah akan melakukan monitoring untuk percepatan pemulihan bagi KUR baru, kreditur atau debitur KUR baru per 1 Januari 2026–31 Desember 2026 dengan tingkat bunga 0%. Kemudian, suku bunga 3% pada 2027 dan 2028 kembali 6%.

    Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan inventarisasi UMKM terdampak bencana banjir di Aceh dan Sumatra hingga Maret 2026.

    Maman menyampaikan, pemetaan ini akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan relaksasi, penghapusan bunga, atau bahkan penghapusan piutang.

    Selain moratorium, pemerintah juga memperkenalkan program Klinik UMKM Bangkit, yang akan hadir di tiga provinsi. Aceh menjadi fokus khusus dengan tiga klinik, sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat masing-masing satu klinik.

    Klinik ini akan memberikan tiga layanan utama, yakni pembiayaan, fasilitas pemasaran dengan membeli produk lokal, dan dorongan produksi agar ekonomi daerah bencana mulai bergerak kembali.

  • Banjir Diskon Akhir Tahun, Airlangga Bidik Transaksi Libur Nataru Tembus Rp110 Triliun

    Banjir Diskon Akhir Tahun, Airlangga Bidik Transaksi Libur Nataru Tembus Rp110 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membidik perputaran uang hingga Rp110 triliun selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target tersebut tercapai lewat guyuran diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan luring hingga platform dagang-el (e-commerce).

    Airlangga menjelaskan bahwa target jumbo tersebut merupakan akumulasi dari berbagai program belanja akhir tahun. Salah satunya adalah program ‘Belanja di Indonesia Aja (Bina)’ yang diinisiasi oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dengan target transaksi sebesar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.

    Selain itu, kontribusi signifikan juga diharapkan datang dari perhelatan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diproyeksikan menyumbang transaksi sekitar Rp35 triliun, serta program promosi ‘Every Purchase is Cheap’.

    “Jadi sampai akhir tahun kita targetkan antara Rp110 triliun dibelanjakan,” ujar Airlangga saat melakukan peninjauan di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Untuk memacu daya beli masyarakat, pemerintah menggandeng peritel untuk memberikan potongan harga yang agresif. Airlangga menyebutkan bahwa skema diskon bertingkat menjadi daya tarik utama untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025.

    “Kalau kita lihat tadi seluruh penjualan di setiap toko itu ada diskonnya sampai dengan 50%. Bahkan, ada yang tambah 25% lagi ditambah cashback lagi 10%. Jadi, itulah yang didorong agar terjadi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya mengandalkan pasar domestik, Airlangga juga menargetkan peningkatan belanja dari wisatawan mancanegara (wisman). Pemerintah mencatat kunjungan wisman tahun ini diproyeksikan memecahkan rekor pascapandemi dengan angka 15,3 juta kunjungan.

    Secara spesifik, dia menyoroti tingginya minat wisman asal Malaysia yang gemar berbelanja di Indonesia, khususnya di Bandung, Jawa Barat, sembari menjajal Kereta Cepat Whoosh.

    “Jadi quality tourism [pariwisata yang berkualitas] semacam itu lah yang akan kita dorong,” tuturnya.

    Dalam agenda tersebut, turut hadir Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang diharapkan dapat memastikan produk UMKM ikut terdongkrak dalam pesta belanja akhir tahun ini. Selain itu, ada Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

  • Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

    Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

    Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
    Koordinasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja
    Mendagri
    ke Kabupaten
    Aceh Tamiang
    dan Aceh Timur pada Senin (22/12/2025).
    Dalam pertemuan itu, Tito menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat
    pascabencana
    banjir dan tanah longsor.
    Untuk diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan
    dampak bencana
    cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatera.
    Oleh karena itu, wilayah tersebut membutuhkan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
    “Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih (terlihat) banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Lebih lanjut, ia melaporkan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain tambahan pangan, penguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
    Selain itu, Tito juga menyinggung dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta penambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan peralatan berat.
    Setelah mendengar paparan Tito,
    Menko PMK
    Pratikno segera melakukan panggilan video dengan para menteri dan pihak terkait.
    Panggilan tersebut diawali dengan Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman serta Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani.
    Hasil komunikasi itu menyepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.
    Agar bantuan dapat segera direalisasikan, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi diminta mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Mentan/Kepala Bapanas, dengan tembusan kepada Mendagri dan Dirut Perum Bulog.
    Selain perihal pangan, Menko PMK Pratikno juga berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan dukungan aliran listrik dan ketersediaan BBM.
    Saat ini, aliran listrik dan pasokan BBM di Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah tersedia, namun masih belum sepenuhnya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan tambahan, termasuk dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
    Selanjutnya, Pratikno berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memberikan dukungan dan stimulus bagi pelaku UMKM agar dapat kembali bangkit dan menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
    Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta tambahan personel, serta menghubungi Menteri Pekerjaan Umum (PU) guna memperoleh dukungan alat berat demi mempercepat pembersihan wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan Aduan buat UMKM Terdampak Bencana Sumatera Dibuka, Cek Lokasinya

    Menteri UMKM Klaim Pedagang Pakaian Impor Bekas Mau Jual Produk Lokal

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pedagang barang bekas (thrifting) impor, khususnya pakaian bekas mulai sepakat untuk menjual produk lokal. Peralihan ini sebagai tindak lanjut dari penertiban barang bekas impor.

    Maman menekankan secara hukum, mendatangkan pakaian bekas dari luar negeri merupakan tindakan ilegal. Sebab, ada regulasi yang melarang soal impor barang bekas, termasuk pakaian.

    “Semua produk-produk baik itu barang-barang equipment apapun untuk mengimpor barang bekas itu dilarang. Jadi secara aturan di situ,” ujar Maman di Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

    Maman menyadari penegakan hukum ini berdampak langsung pada para pedagang pakaian bekas. Mereka bisa terancam kehilangan mata pencaharian jika hanya dilarang tanpa diberi solusi.

    “Di situlah kami masuk untuk melakukan pembicaraan program substitusi produk. Supaya mereka tetap ke depan pasca aturan ini berjalan ditegakkan, mereka tetap masih bisa berlanjut aktivitas ekonominya dengan menjual produk-produk dalam negeri kita,” terang Maman.

    Saat ditanya apakah para pedagang sudah sepakat untuk berhenti menjual baju bekas impor, Maman menyebut sebagian sudah sepakat. Ia menyebut komunikasi dengan para pelaku usaha thrifting sudah masuk ke tahap teknis.

    “Sudah ada sebagian yang sudah mulai setuju kok. Bahkan pembicaraannya juga sudah mulai di mana lokasinya atau titiknya segala macam, sudah mulai ke situ,” tambah Maman.

    (rea/ara)